...

disini - Hukumonline.com

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

disini - Hukumonline.com
www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
a.
bahwa pengendalian lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada koridor atau kawasan
tertentu pada waktu dan jalan tertentu memenuhi kriteria sebagai Retribusi Jasa Umum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 150 huruf a Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah;
b.
bahwa penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing yang lokasi kerjanya lintas
kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi dan yang lokasi kerjanya dalam wilayah kabupaten/kota yang
merupakan urusan Pemerintahan Daerah memenuhi kriteria sebagai Retribusi Perizinan. Tertentu
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 150 huruf c Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan
Peraturan Pemerintah tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin
Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing.
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5025);
3.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5049);
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
1 / 10
www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI
PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas
jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/ atau diberikan oleh Pemerintah Daerah
untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
2.
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas adalah pungutan atas penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu,
kawasan tertentu pada waktu tertentu, dan tingkat kepadatan tertentu.
3.
Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, yang selanjutnya disebut Retribusi
Perpanjangan IMTA, adalah pungutan atas pemberian perpanjangan IMTA kepada pemberi kerja tenaga
kerja asing.
4.
Perpanjangan IMTA adalah izin yang diberikan oleh gubernur atau bupati/walikota atau pejabat yang
ditunjuk kepada pemberi kerja tenaga kerja asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
5.
Tenaga Kerja Asing adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah
Indonesia.
6.
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing adalah badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan
Tenaga Kerja Asing dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7.
Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi
diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
8.
Penerimaan negara bukan pajak, yang selanjutnya disingkat PNBP, adalah seluruh penerimaan
pemerintah pusat yang tidak berasal dan penerimaan perpajakan.
BAB II
PENAMBAHAN JENIS RETRIBUSI
Pasal 2
(1)
(2)
Penambahan jenis Retribusi meliputi:
a.
Retribusi Pengendalian Lalu Lintas; dan
b.
Retribusi Perpanjangan IMTA.
Pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dilaksanakan oleh:
a.
pemerintah provinsi pada ruas jalan provinsi; dan
b.
pemerintah kabupaten / kota pada ruas jalan kabupaten/kota.
2 / 10
www.hukumonline.com
(3)
Pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan
oleh:
a.
pemerintah provinsi untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya lintas kabupaten/kota dalam
provinsi yang bersangkutan; dan
b.
pemerintah kabupaten/kota untuk perpanjangan IMTA yang lokasi kerjanya dalam kabupaten/kota
yang bersangkutan.
BAB III
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS
Pasal 3
(1)
Objek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a meliputi
penggunaan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu pada waktu tertentu oleh
kendaraan bermotor perseorangan dan barang.
(2)
Tidak termasuk kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
a.
sepeda motor;
b.
kendaraan penumpang umum;
c.
kendaraan pemadam kebakaran; dan
d.
ambulans.
Pasal 4
(1)
(2)
Ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat
(1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
a.
memiliki 2 (dua) jalur jalan yang masing-masing jalur memiliki paling sedikit 2 (dua) lajur; dan
b.
tersedia jaringan dan pelayanan angkutan umum massal dalam trayek.
Angkutan umum massal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b harus memenuhi standar
pelayanan minimal yang ditetapkan oleh menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan
prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 5
(1)
Waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) ditentukan berdasarkan tingkat kepadatan
lalu lintas pada suatu ruas jalan, koridor atau kawasan tertentu.
(2)
Tingkat kepadatan lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan kriteria:
(3)
a.
memiliki perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan pada salah
satu jalur jalan sama dengan atau lebih besar dari 0,9 (nol koma sembilan); dan
b.
kecepatan rata-rata sama dengan atau kurang dari 10 (sepuluh) km/jam, berlangsung secara rutin
pada setiap hari kerja.
Penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Menteri yang
bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan setelah berkoordinasi
3 / 10
www.hukumonline.com
dengan forum lalu lintas dan angkutan jalan.
Pasal 6
Penetapan ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan tertentu, pada waktu tertentu yang memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 5 diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 7
(1)
Pemerintah daerah yang akan melaksanakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas terlebih dahulu
mengajukan permohonan penetapan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan.
(2)
Menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan
menetapkan pemenuhan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama
60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya permohonan.
Pasal 8
Untuk pelaksanaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas, pemerintah daerah wajib menyediakan sistem dan
peralatan yang diperlukan untuk menerapkan pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor perseorangan dan
barang.
Pasal 9
(1)
Penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas diperuntukkan bagi peningkatan kinerja lalu lintas dan
peningkatan pelayanan angkutan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2)
Peningkatan kinerja lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi kegiatan:
(3)
(4)
a.
perbaikan pada ruas jalan, koridor atau kawasan yang dilakukan pembatasan;
b.
pemasangan, perbaikan, dan pemeliharaan perlengkapan jalan pada ruas jalan, koridor, atau
kawasan yang berkaitan langsung dengan pengguna jalan di ruas jalan dan/atau persimpangan;
c.
pemeliharaan dan pengembangan teknologi untuk kepentingan lalu lintas; dan
d.
peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.
Peningkatan pelayanan angkutan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit meliputi
kegiatan:
a.
penambahan dan pemeliharaan jalur dan lajur dan/atau jalan khusus untuk angkutan umum
massal;
b.
penambahan dan pemeliharaan sarana dan fasilitas pendukung angkutan umum massal; dan
c.
penggunaan dan pengembangan teknologi informasi untuk kepentingan pelayanan angkutan umum
massal.
Pemanfaatan penerimaan Retribusi diatur dalam Peraturan Daerah.
Pasal 10
(1)
Subjek Retribusi Pengendalian Lalu Lintas meliputi orang perseorangan dan badan hukum yang
4 / 10
www.hukumonline.com
menggunakan kendaraan bermotor perseorangan dan barang pada ruas jalan, koridor, atau kawasan
yang dikenakan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas.
(2)
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
Pasal 11
(1)
Dalam penetapan tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas harus memenuhi prinsip dan sasaran yang
meliputi:
a.
efektivitas pengendalian lalu lintas; dan
b.
dapat menutup biaya penyelenggaraan.
(2)
Efektivitas pengendalian lalu lintas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diukur berdasarkan
biaya kemacetan.
(3)
Biaya penyelenggaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi biaya modal, biaya
operasional, biaya pemeliharaan, dan biaya bunga.
Pasal 12
Besarnya tarif Retribusi Pengendalian Lalu Lintas ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
BAB IV
RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING
Pasal 13
(1)
Objek Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b meliputi
pemberian Perpanjangan IMTA kepada Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak termasuk instansi
pemerintah, perwakilan negara asing, badan-badan internasional, lembaga sosial, lembaga keagamaan,
dan jabatan tertentu di lembaga pendidikan.
Pasal 14
(1)
Subjek Retribusi Perpanjangan IMTA meliputi Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing.
(2)
Subjek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Wajib Retribusi.
Pasal 15
(1)
Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan paling tinggi sebesar tarif penerbitan IMTA yang
ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah mengenai jenis dan tarif atas jenis PNBP yang berlaku pada
kementerian di bidang ketenagakerjaan.
(2)
Besarnya tarif Retribusi Perpanjangan IMTA ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Pasal 16
5 / 10
www.hukumonline.com
(1)
Penerimaan Retribusi Perpanjangan IMTA digunakan untuk mendanai penerbitan dokumen izin,
pengawasan di lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya dampak negatif dari perpanjangan
IMTA, dan kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga kerja lokal.
(2)
Pemanfaatan penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Daerah.
BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 17
(1)
Bagi pemerintah daerah yang telah melaksanakan pemungutan Perpanjangan IMTA sebelum berlakunya
Peraturan Pemerintah ini, penerimaannya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP.
(2)
Mekanisme penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai penyetoran PNBP.
Pasal 18
Ketentuan mengenai Retribusi Perpanjangan IMTA sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah ini mulai
berlaku pada tanggal 1 Januari 2013.
Pasal 19
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 29 Oktober 2012
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 30 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 216
6 / 10
www.hukumonline.com
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 97 TAHUN 2012
TENTANG
RETRIBUSI PENGENDALIAN LALU LINTAS DAN RETRIBUSI PERPANJANGAN IZIN MEMPEKERJAKAN
TENAGA KERJA ASING
I.
UMUM
Sesuai ketentuan Pasal 150 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah, jenis retribusi daerah dapat ditambah sepanjang memenuhi kriteria yang ditetapkan dalam
Undang-Undang Penambahan jenis Retribusi Daerah tersebut ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
Adanya peluang untuk menambah jenis Retribusi dengan Peraturan Pemerintah dimaksudkan untuk
mengantisipasi penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah yang juga diatur dengan
Peraturan Pemerintah.
Selain untuk mengantisipasi adanya penyerahan fungsi pelayanan dan perizinan kepada Daerah,
Peraturan Pemerintah ini juga bertujuan untuk menambah sumber pendapatan bagi Pemerintah Daerah
dalam rangka mendanai fungsi pelayanan dan perizinan yang menjadi tanggung jawab Pemerintah
Daerah.
Dalam Peraturan Pemerintah ini, ditetapkan 2 (dua) jenis retribusi baru, yaitu Retribusi Pengendalian Lalu
Lintas dan Retribusi Perpanjangan IMTA. Retribusi Pengendalian Lalu Lintas merupakan salah satu cara
pembatasan lalu lintas kendaraan bermotor pada ruas jalan tertentu, koridor tertentu, atau kawasan
tertentu pada waktu tertentu dengan tingkat kepadatan tertentu. Retribusi Perpanjangan IMTA merupakan
pemberian perpanjangan IMTA oleh Gubernur atau Bupati/Walikota atau Pejabat yang ditunjuk kepada
Pemberi Kerja Tenaga Kerja Asing yang telah memiliki IMTA dan Menteri yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan atau Pejabat yang ditunjuk. Pungutan perpanjangan IMTA sebelumnya
merupakan PNBP yang dengan Peraturan Pemerintah ini ditetapkan sebagai Retribusi.
Pemilihan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dilakukan dengan pertimbangan jenis Retribusi tersebut
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
Sementara itu, pemilihan Retribusi Perpanjangan IMTA dilakukan dengan pertimbangan pemberian
perpanjangan IMTA sudah merupakan kewenangan Pemerintahan Daerah berdasar Peraturan
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota. Disamping itu, penambahan kedua jenis retribusi ini relatif tidak
menambah beban masyarakat, mengingat adanya tambahan biaya yang ditimbulkan akibat kemacetan,
sedangkan Retribusi Perpanjangan IMTA hanya merupakan pengalihan kewenangan. pungutan
Pemerintah.
Dalam Peraturan Pemerintah ini juga diatur mengenai objek dan subjek, prinsip dan sasaran penetapan
tarif, struktur dan besarnya tarif, dan pemanfaatan. penerimaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan
Retribusi Perpanjangan IMTA.
Sementara itu, pemberlakuan Retribusi Perpanjang IMTA dimulai pada tanggal 1 Januari 2013 untuk
memberikan kesempatan kepada Daerah mempersiapkan kebijakan daerah dan hal-hal lain yang
diperlukan dalam rangka pelaksanaan pemungutan Retribusi Perpanjangan IMTA.
II.
PASAL DEMI PASAL
7 / 10
www.hukumonline.com
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Yang dimaksud "kendaraan bermotor perseorangan" merupakan kendaraan bermotor yang tidak
digunakan untuk umum, meliputi:
a.
mobil penumpang;
b.
mobil bus; dan
c.
mobil barang dengan jumlah berat yang diperbolehkan paling besar 3.500 (tiga ribu lima ratus)
kilogram.
Yang dimaksud "kendaraan bermotor barang", meliputi semua kendaraan umum angkutan barang dan
mobil barang perseorangan dengan jumlah berat yang diperbolehkan lebih besar dari 3.500 (tiga ribu lima
ratus) kilogram.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Cukup jelas.
Pasal 5
Ayat (1)
Contoh penetapan waktu untuk pengenaan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas:
a.
Pagi, antara jam 07.00 sampai dengan jam 10.00;
b.
Siang, antara jam 12.00 sampai dengan jam 14.00; dan/atau
c.
Sore, antara jam 17.00 sampai dengan jam 19.00.
Ayat (2)
Huruf a
Yang dimaksud dengan "perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas
jalan" adalah perbandingan volume lalu lintas kendaraan bermotor dengan kapasitas jalan yang
dihitung pada saat tidak ada pemberlakuan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan
kendaraan barang.
Huruf b
Yang dimaksud dengan "kecepatan rata-rata" adalah kecepatan rata-rata kendaraan yang dihitung
8 / 10
www.hukumonline.com
pada saat tidak ada pemberlakuan pembatasan lalu lintas kendaraan perseorangan dan kendaraan
barang.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Cukup jelas.
Pasal 7
Ayat (1)
Dengan ketentuan ini, pengajuan permohonan penetapan pemenuhan kriteria yang diperlukan dalam
rangka pemungutan Retribusi Pengendalian Lalu Lintas disampaikan oleh pemerintah daerah kepada
menteri yang bertanggung jawab di bidang sarana dan prasarana lalu lintas dan angkutan jalan sebelum
Rancangan Peraturan Daerah disusun.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 8
Sistem dalam ketentuan ini adalah sistem elektronik.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal 10
Cukup jelas.
Pasal 11
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Efektivitas pengendalian lalu lintas tercermin dengan berkurangnya perbandingan volume lalu lintas
kendaraan dengan kapasitas jalan dan 0,9 (nol koma sembilan) menjadi 0,7 (nol koma tujuh) atau kurang
dan 0,7 (nol koma tujuh).
Yang dimaksud dengan "biaya kemacetan" adalah selisih biaya yang harus dikeluarkan pada kondisi jalan
dengan perbandingan volume lalu lintas kendaraan dengan kapasitas jalan dari 0,9 (nol koma sembilan)
dengan biaya yang harus dikeluarkan pada kondisi jalan dengan perbandingan volume lalu lintas
kendaraan dengan kapasitas jalan 0,7 (nol koma tujuh).
Komponen yang diperhitungkan dalam biaya kemacetan sekurang-kurangnya memperhitungkan nilai
9 / 10
www.hukumonline.com
waktu dan biaya operasional kendaraan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Jabatan tertentu di lembaga pendidikan berpedoman pada Peraturan Menteri yang bertanggungjawab di
bidang ketenagakerjaan.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5358
10 / 10
Fly UP