...

analisis pengajuan peninjauan kembali putusan pengadilan yang

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

analisis pengajuan peninjauan kembali putusan pengadilan yang
BAB V
PENUTUP
5.1. Simpulan
1. Ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengajuan
permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh
kekuatan hukum tetap bagi jaksa di Indonesia belum ada. Pasal 263 KUHAP
hanya memberi kesempatan kepada terpidana atau ahli warisnya. Oleh karena itu
dapat dikatakan Pasal 263 ayat (1) dan ayat (3) KUHAP sebagai landasan yuridis
mengenai pengajuan peninjauan kembali bagi jaksa merupakan norma kosong.
Meskipun secara normatif tidak ada ketentuan yang memberi peluang
bagi jaksa dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali, namun dalam
beberapa kasus, Mahkamah Agung telah menerima permintaan peninjauan
kembali yang diajukan oleh jaksa. Putusan-putusan tersebut telah menjadi
yurisprudensi bagi jaksa dalam upaya mengajukan permintaan peninjauan
kembali.
Melalui penafsiran ekstensif Pasal 263 KUHAP, ditemukan adanya pihak
lain selain terpidana atau ahli warisnya yang berkepentingan dalam peninjauan
kembali putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yaitu
jaksa dalam kapasitas mewakili korban kejahatan, masyarakat umum, bangsa
ataupun negara.
Ditinjau dari ajaran positivisme, putusan Mahkamah Agung menerima
permintaan peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa, merupakan suatu
penyimpangan. Akan tetapi, ditinjau dari segi prinsip keadilan dan dasar
194
195
keseimbangan kepentingan, putusan Mahkamah Agung menerima permintaan
peninjauan kembali yang diajukan oleh jaksa dapat dibenarkan.
Alasan pembenar dapat diterimanya pengajuan peninjauan kembali
putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap oleh jaksa,
yaitu jaksa dalam kapasitasnya mewakili korban kejahatan, masyarakat, bangsa,
atau negara, dalam kewenangannya mempunyai kepentingan langsung atas
kebenaran materiil suatu perkara yang diajukannya. Kebenaran materiil yang
dimaksud, yaitu ketika ternyata dapat dibuktikan adanya kekeliruan atau
kekhilafan hakim dalam putusan itu, sehingga merugikan kepentingan korban,
masyarakat, bangsa, atau negara.
2. Berkaitan dengan hal di atas, pada masa akan datang, sudah seharusnya jaksa
dalam kapasitas mewakili korban kejahatan, masyarakat umum, bangsa, atau
negara, diberi hak dapat mengajukan permintaan peninjauan kembali.
Selanjutnya, untuk memberi landasan yang kuat bagi jaksa dalam pengajuan
peninjauan kembali tersebut, sangat logis memasukkan jaksa dalam hak yang
sama dengan terpidana atau ahli warisnya dalam aturan hukum yang
mengaturnya, yaitu Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), melalui
kebijakan formulatif.
5.2. Saran
1. Ketentuan mengenai permintaan peninjauan kembali putusan pengadilan yang
telah memperoleh kekuatan hukum tetap, sebagaimana termuat dalam Bab XVIII
Bagian Kedua KUHAP perlu direvisi. Hal tersebut mengingat ketentuan yang
terdapat didalamnya mengandung kekosongan norma tentang hak jaksa dalam hal
196
permintaan peninjauan kembali atas perkara pidana berikut batasan-batasannya.
Dengan demikian, diharapkan tidak lagi menimbulkan penafsiran-penafsiran
yang kurang tepat dan dapat memberi jaminan kepastian hukum.
2. Sementara belum ada revisi atas KUHAP, khususnya mengenai ketentuan
peninjauan kembali bagi jaksa, maka untuk kepentingan korban kejahatan,
masyarakat, bangsa, atau negara pada masa akan datang, sebaiknya jaksa dalam
kewenangannya tetap diberi hak untuk dapat mengajukan permintaan peninjauan
kembali dengan landasan hukum yurisprudensi.
Fly UP