...

PEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

PEMISKINAN MASYARAKAT SEKITAR HUTAN
PEMISKINAN MASYARAKAT
SEKITAR HUTAN1
Oleh :
Aida Vitayala Hubeis 2
Sumberdaya hutan di Indonesia saat ini dalam
kondisi rusak. Penyebabnya adalah karena over
ekplorasi untuk memenuhi kebutuhan industri
kehutanan, konversi lahan hutan menjadi lahan
non-hutan (misalnya, perkebunan, transmigrasi,
jalan raya), timber ekstraksion, illegal logging,
kebakaran hutan, penegakan hukum yang lemah,
pemberian fasilitas konsesi hutan yang tidak
terkontrol, korupsi dan inefisiensi pelaksanaan
PP (peraturan Pemerintah) dalam proses
pengusahaan dan pengelolaan hutan. Menurut
DepHutBun (2000), laju degradasi hutan di
Indonesia mencapai rataan 1-1,5 juta hektar yang
sekaligus mengancam seluruh tipe habitat, dari
hujan dataran rendah sampai alpin dan
menyebabkan penyusutan sebanyak 20 persen
sampai 70 persen (barber, et.al, 1997). Akibat
lanjutannya adalah fungsi lingkungan hutan yang
mendukung kehidupan manusia terabaikan,
beragam kehidupan flora dan fauna yang
membentuk mata rantai kehidupan yang
bermanfaat bagi manusia menjadi rusak dan
hilang. Semua ini mengakibatkan timbulnya
ketidakadilan dan kesenjangan mengakses
manfaat pembangunan bagi masyarakat di sekitar
kawasan hutan.
Salahsatu upaya mengeliminasi ketidakadilan dan
kesenjangan mengakses manfaat pembangunan
hutan bagi masyarakat desa hutan dilakukan
melalui program nasional yang disebut “Social
1
2
Makalah ini disampaikan pada acara Sarasehan dan
Kongres LEI Menuju CBO : Sertifikasi Di Simpang
Jalan: Politik Perdagangan, Kelestarian dan
Pemberantasan Kemiskinan; Ruang BinaKarna
AuditoriumRuang Rama, Hotel Bumi Karsa Komp.
Bidakara dan Karna, Jakarta, 19-22 Oktober 2004.
Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pada
Masyarakat, LPM IPB. Email: [email protected],
Tlp. 0251-322932/385488/385489 (Fax);
HP 0811 111 828
Forestry” atau Kehutanan Sosial yang
berorientasi pada pelestarian hutan dengan tujuan
memberi manfaat bagi peningkatan kesejahteraan
masyarakat di sekitar hutan. Namun Kegiatan
pengelolaan hutan yang lebih diorientasikan pada
pertumbuhan ekonomi telah menyebabkan
termarginalisasinya masyarakat yang hidup di
sekitar hutan. Konsep trickle down effect atau
pertumbuhan untuk pemerataan ternyata tidak
mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Sebagai akibatnya, timbul ketidakadilan ekonomi
yang berdampak pada kesenjangan kesejahteraan
antar-masyarakat, khususnya mereka yang
tinggal di sekitar areal hutan, yaitu antara pekerja
dan pengusaha di bidang kehutanan.
Sejak pertengahan 1980-an, kepedulian massal
terhadap perusakan dan penggundulan hutan
Indonesia mulai muncul dari kalangan LSM,
Pakar, dan dan Pengamat Luar. Pada saat itu
kepedulian internasional terhadap hilangnya
hutan tropis dalam kaitannya dengan peran
perdagangan kayu internasional (Illegal logging)
juga meningkat, bersamaan dengan timbulnya
semangat “sertifikasi” di Indonesia. Namun,
perusakan hutan terus saja berlangsung.
Sedangkan kendala yang dihadapi dalam upaya
mengujudkan pengelolaan hutan secara lestari
dan ramah lingkungan ternyata justru tidak
terjangkau oleh keterhandalan perangkat
sertifikasi. Kendala tersebut diantaranya adalah :
1) Sengketa status kawasan hutan : Sengketa
antara perusahaan dan masyarakat; antarperusahaan; dan antara perusahaan dan
sektor lain. Sebagai contoh, pemegang HPH
merasa mereka yang memiliki hutan karena
sudah punya izin formal dari pemerintah.
Sebaliknya rakyat merasa hutan sudah ada
sejak nenek moyang mereka, dahulu kala
sekali, dan merupakan anugrah Allah. Beda
persepsi tentang hal penguasaan ini jelas
merupakan sesuatu yang di luar jangkauan
sertifikasi.
2) Menejemen hutan : Tebangan lebih,
hubungan antara perusahaan dan masyarakat
dan perlindungan fungi-fungsi ekologis.
Sebagai contoh, tiap tahun bertambah sekitar
200.000 hektar lahan kritis karena
eksploitasi hutan yang tidak terkendali dan
perladangan berpindah yang berakibat pada
terganggunya ekosistem. Laporan WB dan
FAO, tahun 1999, menyatakan bahwa laju
kerusakan hutan merupakan akibat
pengelolaan hutan yang kurang tepat dari
para pemegang HPH mengelola hutan,
perkebunan, transmigrasi, pertambangan,
dsb. Begitu juga dengan para perambah
hutan dan peladang berpindah.
3) Kebijakan pengelolaan hutan yang
berorientasi pada ekonomi biaya tinggi dan
lemahnya pengendalian terhadap
ketidaktepatan cara HPH mengelola hutan.
maka isu yang ditampilkan adalah masih terfokus
pada kondisi perusakan hutan, penggundulan
hutan, pencurian hutan, penebangan hutan
(illegal logging) serta milyaran rupiah kerugian
yang harus ditanggung oleh negara tiap hari atau
bulan. Namun sejauh mana dampaknya terhadap
kemiskinan atau pemiskinan masyarakat sekitar
hutan belum menjadi ISU SENTRAL apalagi
untuk melihatnya dari perspektif gender.
Berdasar data empiris, gerakan sertifikasi3
diadopsi dengan semangat membuka ruang gerak
masyarakat sipil dalam mengakses informasi
tentang pengelolaan SDA (hutan) dan sda
lainnya sebagai ranah publik (public domain).
Untuk Indonesia, sertifikasi juga sekaligus
diharapkan berfungsi untuk mengatasi
kesenjangan dan ketidakadilan yang dialami
masyarakat sekitar hutan di dalam mengakses dan
memanfaatkan sumberdaya hutan sebagai bagian
dari cara mereka bertahan hidup. Namun
bagaimanakah hasilnya dengan tujuan
mensejahterakan masyarakat disekitar hutan
sebagai salahsatu konstituen yang jelas perlu
dikonsiderasi keberadaannya masih perlu
dipertanyakan.
Kemiskinan adalah kelaparan (Poverty is
hunger). Kemiskinan berarti ketiadaan rumah,
jika sakit dan tidak dapat berobat ke dokter, tidak
dapat bersekolah dan tidak tahu baca-tulis, tidak
punya pekerjaan, khawatir tentang masa depan,
dan hidup hanya untuk hari ini, kehilangan anak
karena sakit yang disebabkan oleh ketiadaan
sarana dan prasarana kesehatan, tidak punya daya
dan kehilangan jati diri dan kebebasan. Dengan
kata lain, kemiskinan memiliki banyak wajah,
terubah dari waktu ke waktu dan dapat
dipaparkan dengan berbagai cara. Tetapi yang
sudah pasti “poverty is a situation people want to
escape”. Jadi, affirmative action – untuk orang
miskin dan penduduk lainnya – adalah mengubah
sosok dunia sehingga lebih banyak orang dapat
makan, memiliki rumah layak, punya akses ke
pendidikan dan kesehatan, terlindungi dari
kejahatan, dan dapat menyuarakan kesusahan
masyarakat.
Sampai saat ini ketika orang bicara tentang
kerusakan hutan sebagai akibat pengelolaan
hutan yang tidak tepat (dari pemegang HPH)
3
Sampai dengan tahun 2004, LEI telah berhasil
mengembangkan berbagai sistem sertifikasi hutan
dan instrumen-instrumen pendukungnya, yaitu:
Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Alam
Produksi Lestari (PHAPL), Sistem Sertifikasi
Pengelolaan Hutan Tanaman Lestari (PHTL) dan
Sistem Sertifikasi Pengelolaan Hutan Berbasis
Masyarakat Lestari (PHBML). Untuk keperluan
industri pengolahan hasil hutan, telah
dikembangkan pula Sistem Sertifikasi Lacak Balak
(Chain of Custody) untuk membuktikan bahwa
sumber bahan baku industri pengolahan hasil hutan
berasal dari areal hutan yang telah dikelola secara
lestari. Seluruh tahapan pengembangan sistem
sertifikasi LEI selalu dilakukan melalui proses
diskusi dan konsultasi multi-pihak (multi
stakeholders process).
KEMISKINAN SEKITAR HUTAN
Pada tengah tahun 1999, menurut BPS, jumlah
orang miskin pernah berlipat dua menjadi 79.4
juta atau sekitar 39.1 persen dari total populasi
dan setengahnya adalah perempuan4. Angka ini
menunjukkan pertumbuhan kemiskinan absolut
yang meningkat menjadi 251.33 persen dalam
kurun waktu dua tahun (1996-1998)5; Data orang
miskin di Indonesia pada tahun 2002 sudah
menurun yaitu mencapai angka 18.2 persen.
Berdasar geografi, orang miskin lebih banyak di
desa daripada di kota, Berdasar gender, lebih
banyak perempuan miskin dibanding lelaki
miskin, 60 persen banding 40 persen. Selain itu,
perempuan mendapat upah sekitar 60 sampai 70
persen dari yang diperoleh lelaki.6 Data tentang
berapa masyarakat sekitar hutan yang miskin sulit
dicari. Tetapi karena hutan adanya di desa maka
dapat dipastikan banyak orang miskin di hutan
dibanding di daerah non-hutan. Pertanyaannya
adalah mengapa dan apa??
4
Dihitung dari “the number of changing poor people
in 1996 toward cumulative inflation rate on June
1998”.
5
Pada tahun 2002 angka penduduk miskin menurun
menjadi 18.2 persen.
6
The International Labour Organisation (ILO) rated
sex discrimination as the biggest problem in
Indonesia. The ILO says that discrimination begins
with recruitment when it is more difficult for
women to find work than men, then it includes
lower pay, less decision making power, and ends
with different retirement ages.
The ILO reckons that women's pay is only 68
percent of men's, and that inexplicably women were
often considered single according to the Marriage
Law and so do not qualify for family allowances. In
addition married men are the heads of household
legally. Indonesian Reformed Workers Union (SPSI
Reformasi) agreed that female workers face many
types of discrimination at work. Ari said, "At least
one thing that needs to be changed is salaries and
allowances. Female salaries and allowances must be
equal to their male colleagues'." As Indonesia has
ratified the United Nations' Convention of All
Forms of Discrimination against Women and the
Equal Remuneration Convention, the government
has no argument for allowing different treatment of
the sexes. In addition the new labor law gives
workers the right to equal treatment from
employers.
Bicara tentang hutan tidak lepas dari bicara
tentang pertanian dan kehutanan. Sebanyak 60.7
persen penduduk Indonesia tinggal di desa
(BPS, 2000) dan 48 persen mencari nafkah dari
sektor pertanian dengan melibatkan sekitar 50
persen tenaga kerja dan 60 juta petani, dan 38.2
persen diantaranya adalah perempuan. Sebanyak
16 persen Petani Kepala Rumahtangga (PKRT)
adalah perempuan. Janda cerai atau matimeningkat dari tahun ke tahun, yaitu 12 persen
pada tahun 1993 menjadi 13.2 persen pada tahun
2000. PKRT menurut sub sektor yaitu 19.7
persen di perkebunan, 10 persen di tanaman
pangan, 7 persen di peternakan, 5.7 persen di
perikanan laut, dan 0.4 persen di perikanan
perairan umum.
Keterlibatan PKRTberdasar sektor formal
pertanian – perusahaan pertanian – yaitu 29.3
persen di HTI, 23.3 persen di perkebunan, 16.7
persen di HPH, 11.7 persen di sub-sektor
perikanan, dan 10.4 persen di perusahaan SLWA
(Satwa Liar dan Wisata Alam); BPS 2000. Fakta
ini sangat jelas menunjukkan keterlibatan aktif
perempuan dalam pertanian dan acap tidak
terdaftar dalam data nasional. Pembinaan
kelompoktani juga masih berfokus pada
bapaktani dan untuk ibutani (kalau pun ada) lebih
pada KPG (Kebutuhan Praktis Gender
perempuan) dan perempuan penyuluh juga masih
sedikit (5 persen).
Khusus untuk pertanian ladang berpindah, yang
acap dituding sebagai pihak yang turut merusak
hutan, tercatat sekitar 12 juta petani di Indonesia
yang terlibat dalam sistem pertanian ladang
berpindah. Mereka menggunakan lahan seluas
35 juta hektar dan mereka adalah masyarakat
yang bermukim di sekitar hutan atau yang hidup
di dalam hutan secara turun temurun. Hutan
adalah rumah bagi mereka. Hutan menyediakan
sumberdaya dan cara mereka bertahan hidup.
Secara keseluruhan, ada sekitar 100 juta orang
yang bergantung pada hasil hutan dalam
mensuplai kebutuhan pokok yang diperlukan
untuk hidup, baik dalam bentuk barang dan jasa
atau penghasilan (CIFOR). Paling tidak sepertiga
dari penduduk perdesaan bergantung pada
ketersediaan bahan kayu bakar, tanaman obat,
makanan, dan pupuk organik dari sampah hutan,
dan sekaligus sebagai sumber penghasilan.
PKRT di sekitar hutan, umumnya, terlibat dalam
pertanian konvensional, menanam tanaman padi,
palawija, tanaman obat, dll untuk memenuhi
kebutuhan keluarga. Mencari kayu bakar, daun,
dan air keperluan rumahtangga adalah urusan ibu
tani, sesuai dengan hukum pembagian kerja
gender yang tidak tertulis. Setelah beroperasi
penebangan hutan, legal dan illegal, dan
pengelolaan hutan yang tidak tepat terjadi
ketidakseimbangan hayati (biodiversity), yang
secara tidak langsung juga berdampak pada mata
pencaharian hidup dan gaya hidup.
PKRT mulai banyak yang tergiur dalam bisnis
illegal penebangan hutan yang menjanjikan hasil
yang segera7. Bertani butuh waktu untuk
memperoleh hasil, minimal 3 sampai 4 bulan
untuk tanaman pangan sedangkan menebang
kayu sebentar dan uangnya langsung kontan.
Akibatnya mulai timbul kecenderungan PKRT
berbisnis tebangan kayu liar, atau menjadi
pedagang kecil, atau menjadi kaki tangan pencuri
kayu (yang terorganisir) yang meminta PKRT
bekerja menebang hutan dan menjual kepada
mereka. Bisnis ini pasti pasarannya (captive
market). Walaupun PKRT yang beralih profesi
tidaklah menjadi kaya, tetapi uang kontan yang
mereka miliki membuat gaya hidup masyarakat
sekitar hutan menjadi terubah.
Jika kita memasuki kawasan hutan, terutama
areal HPH, dengan berbagai kegiatan industri
(kayu) maka kita seperti masuk “ke kota dalam
hutan”. Kehidupan hutan yang sepi kini sudah
dihirukpikuki dengan dunia malam, warung (bar)
tengah hutan yang tidak hanya menyediakan kopi
dan teh tetapi juga Miras (Minuman Keras),
tempat penyewaan vcd. Pelecehan seksual juga
terjadi. Mulai dari kawin kontrak, sampai bisnis
PSK (Pekerja Seks Komersial) baik yang terangterangan maupun yang hidden. Anak-anak petani
yang semula masih membantu di ladang keluarga
7
Data ini diperoleh dari pengamatan empiris peneliti,
orang per orang dan pribadi. Sedang data kuantitatif
tentang berapa banyaknya PKRT sekitar hutan di
Indonesia yang beralih bisnis sampai saat ini belum
diketahui.
kini juga mulai terlibat dalam kegiatan bisnis
cepat dapat uang (jual kayu) atau membantu
proses pengumpulan kayu, mengkonsumsi miras,
menonton vcd porno. Hal yang lebih parah lagi
adalah dampaknya pada pembagian kerja dalam
keluarga.
Isteri atau perempuan yang semula mencari kayu
bakar atau dedaunan di sekitar kawasan hutan
tempat tinggal kini mulai terpaksa berjalan lebih
jauh lagi. Larangan masuk wilayah HPH, Zona
larangan (konservasi), ketinggian air sungai yang
semakin dangkal karena polusi pabrik dsb
merupakan penyebab ubahan semua ini. Bahkan
di beberapa negara seperti Afrika, laporan
tentang penyakit yang diderita kaum perempuan
yang bermukim di kawasan hutan dan timber
menunjukkan angka 32 persen adalah terserang
penyakit infeksi kelamin (vagina) yang
disebabkan oleh pemakaian air yang tidak bersih.
Dengan demikian masalah kemiskinan yang
dihadapi oleh masyarakat sekitar hutan bukanlah
sekedar kemiskinan struktural, natural, absolut
atau relatif8 tetapi juga kemiskinan moral.
Saat ini, jumlah angkatan kerja mencapai 100.8
juta jiwa (67.8 persen) dan dengan tambahan 2.5
juta angkatan kerja akan merupakan masalah
besar yang perlu ditanggulangi. Sedang proporsi
angkatan kerja usia muda (15.24tahun) sekitar 21
persen yang dibarengi dengan urbanisasi
angkatan kerja dari desa ke kota yaitu dari 23.6
persen pada tahun 1998 menjadi 39,3 persen pada
tahun 2002 merupakan masalah lainnya. Angka
pengangguran juga meningkat dari 4.9 persen
pada tahun 1996 menjadi 9.1 persen pada tahun
2002. Dan pengangguran usia muda dari 2.3 juta
8
Kemiskinan struktural adalah kemiskinan yang
diakibatkan oleh struktur yang membelenggu
masyarakat secara keseluruhan untuk melakukan
kemajuan; Kemiskinan natural adalah kemiskinan
yang diakibatkan oleh pemiskinan sumberdaya alam
yang dapat digunakan untuk menghidupi
masyarakat; Kemiskinan absolut struktural
adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh
ketidaterpenuhinya kebutuhan hidup standar
minimum suatu komunitas; Kemiskinan relatif
adalah kemiskinan yang diakibatkan oleh struktur
yang membelenggu masyarakat secara keseluruhan
untuk melakukan kemajuan;
jiwa pada tahun 2001 meningkat menjadi 2.8 juta
jiwa pada tahun 2002.
peningkatan “feminization of poverty”. Sejak
tahun 1970an, jumlah perempuan di dunia yang
hidup di bawah garis kemiskinan telah meningkat
menjadi 50 persen dibanding dengan 30 persen
lelaki. Lebih dari 70 persen dari 1.300 million
orang miskin saat kini adalah perempuan. Untuk
kasus Indonesia, keadaan tak jauh beda.
Kemiskinan perempuan secara langsung terkait
pada status ekonomi rendah, termasuk “...tidak
adanya peluang ekonomi dan otonomi.
Kurangnya akses terhadap sumberdaya ekonomi
(termasuk kredit, pemilikan lahan dan
pewarisan), kurangnya akses ke pendidikan dan
jasa pendukung dan minimnya partisipasi mereka
dalam penentuan keputusan. Kemiskinan juga
dapat mendorong perempuan kedalam situasi
rawan pada ekploitasi seksual.
Perempuan sebagai satu-satunya pencari nafkah
keluarga di belahan dunia berjumlah 15 persen
dan di Indonesia mencapai angka 17 persen.
Kecenderungan ini akan terus bertambah. Di
beberapa region persentase keluarga yang
bergantung pada penghasilan perempuan
meningkat sampai 50 persen atau 70 persen
karena migrasi musiman, keluarga berantakan,
kematian atau permanen migran dari “male
breadwinner” merupakan alasan dari
tumbuhkembangnya kepala keluarga tunggal
(single headed households). Perempuan dan anak
dalam keluarga seperti ini adalah termasuk pada
kelompok orang yanf termiskin di dunia.
Banyak upaya telah dilakukan di berbagai negara
seperti di Afrika Selatan, Australia, bahkan di
UK dan USA untuk memperbesar peran
perempuan dalam sektor kehutanan. Tetapi dalam
pelaksanaannya tetap terdapat kesenjangan (gap)
antara kebijakan yang telah disusun pemerintah
dengan masalah pendanaan atau anggaran karena
belum mempertimbangkan anggaran
berprekspekif gender (gender budget). Sebagai
ilustrasi, evaluasi budget yang dibuat oleh
Depkeu pemerintah Afrika Selatan pada tahun
1998 menunjukkan adanya 599 proyek (pada
tahun 1997) untuk masyarakat miskin yang
tersebar di 9 propinsi sesuai dengan tingkat
kemiskinannya. Jumlah pekrja yang direkrut
dalam proyek tersebut adalah 41 persen
perempuan dan 12 persen pekerja anak. Ternyata
pekerjaan yang diberikan kepada perempuan
hanyalah pekerjaan marginal dengan masa kerja
yang lebih pendek dibanding lelaki dan otomatis
menerima upah lebih rendah. Untuk kesempatan
mengikuti pelatihan juga lelaki yang lebih banyak
dilibatkan dibanding perempuan (32%)
Kombinasi kendala ketiadaan akses pada unsur
ekonomi, sosial, dan power yang dihadapi oleh
perempuan (miskin) menyebabkan terjadinya
Peningkatan pengangguran (9.1% atau sekitar
8.4 juta orang dan bahkan ada yang berani
memprediksi akan mencapai belasan juta jika
ditambah angkatan kerja baru yang sulit
memperoleh pekerjaan jelas akan menyulitkan
pemerintah untuk mensolusikan persoalan
tersebut secara cepat dan tuntas. Penyelesaian
situasi pengangguran yang tidak tepat dan tidak
tuntas hanya membuat pesimis masyarakat,
menjadi kalut atau geram, dan bahkan mungkin
memicu timbulnya kepanikan massal yang
merusak. Pada masyarakat ekonomi lemah,
persoalan pengangguran dan krisis ekonomi
sudah menjurus pada ketidakmampuan
memenuhi kebutuhan perut (sejengkal area di
atas pusar). Yang jelas, helaan napas sebagian
besar masyarakat Indonesia sekarang semakin
tersendat, istilahnya DYING (Sekarat). Karena
itu, menanggulangi kemiskinan untuk
mengurangi persentase tenaga pengangguran (di
kota dan desa, di areal hutan dan non-hutan)
melalui penciptaan lapangan kerja baru dan
pemberdayaan ekonomi perlu dilakukan dengan
segera secara holistik dan integratif dalam
kerangka ketahanan pangan dan pendapatan
keluarga.
Tabel 1. Aset dan Kapabilitas Orang Miskin
ASET/KEMAMPUAN
Aset Materi
CIRI/INDIKATOR KEMISKINAN
Pekerjaan; pemilikan aset-aset produktif (ternak, perahu, dll); lahan; rumah; simpanan; perhiasan.
Kesehatan Tubuh
Pilihan Integritas Diri
Integritas Emosional
Respek dan Martabat
Kelibatan Sosial
Identitas Budaya
Daya Khayal
Informasi dan Pendidikan
Kapasitas Berorganisasi
Representasi Politik dan
Akuntabiliti
Terbebas dari kelaparan dan kesakitan, fisik kuat, tampak sehat.
Terbebas dari violence & abuse; sex & reproduktif, tindak kekerasan.
Terbebas dari ketakutan dan kecemasan; kasih sayang.
Self-respect; self-confidence; dignity.
Anggota suatu kelompok; honor, respek, dan dipercaya di dalam dan di lingkungan kelompok
sosial.
Tinggal dalam keterkaitan suatu budaya; berpartisipasi dalam acara yang bermakna; kelibatan
terhadap kelanjutan budaya.
Kemampuan menemukan sesuatu yang baru; terdidik dan terinformasi tentang penentuan
keputusan.
Bebas butahurud; kemampuan berwirausaha; kapasitas penyolusian masalah; ekspresi seni.
Kemampuan untuk mengorganisasi dan memobilisasi; partisipasi dalam organisasi yang
representatif.
Kemampuan memengaruhi penguasa; akuntabilias penguasa.
Pertanyaan yang dapat diajukan sesuai dengan
ciri aset dan kapabilitas orang miskin pada Tabel
1 adalah sejauh manakah kondisi masyarakat
miskin disekitar hutan ?.
Dalam era millennium, isu ketahanan pangan dan
kesetaraan akses terhadap kemanfaatan sosial dan
ekonomi masih menjadi topik bahasan yang tetap
menarik. Kerangka Strategi AO 2000-2015
menegaskan bahwa jumlah orang yang kronis
kurang gizi di negara berkembang diperkirakan
mencapai angka 791 juta pada kurun waktu
1995-97 dan jumlah kelompok rawan gizi ini
akan mencapai angka 30 persen dari total
populasi. Salahsatu penyebab food insecurity
(ketidaktahanan pangan) adalah kemiskinan
(poverty) yang dicirikan oleh :
1) Daya beli menurun, terutama pada masyarakat
menengah ke bawah. Akibatnya, timbul
kegelisahan, kekhawatiran dan kepanikan
yang menyebabkan sekelompok orang nekad
menyulut berbagai kerusuhan.
2) PHK sebagai rasionalisasi berbagai
perusahaan terhadap tingginya biaya produksi
dan melemahnya daya beli menimbulkan
keresahan di tingkat rumahtangga (terPHK)
dan masyarakat keseluruhan.
3) Tenaga kerja perempuan terPHK, selain
lelaki, terbanyak adalah dari sektor industri
tekstil, garmen, dan pabrik. Keterbatasan
keterampilan perempuan pekerja terPHK,
selain menjadi buruh, menyebabkan
kebanyakan perempuan terpaksa mencari
jalan pintas yang cenderung nekat demi
memenuhi kebutuhan mendesak “sejengkal
area di atas pusar” (perut). Ada yang bunuh
diri (termasuk membunuh anak), ada yang
beralih profesi menjadi pekerja lebih kasar
atau melakukan pekerjaan yang selama ini
dihindari (walaupun lebih mudah memperoleh
uang) yaitu menjadi “peramu nikmat” (penjaja
jasa seks) atau PSK (Pekerja Seks
Koomersial) di lokasi pelacuran atau
berlindung dibalik penjajaan jasa “pijat” di
hotel, losmen atau dari rumah ke rumah.
Pekerja rumahtangga (PRT) di luar negeri
yang selama ini menjadi alternatif bagi wanita
marginal mulai dipangkas oleh alasan politik.
Dalih menjaga kehormatan wanita Indonesia
untuk menutup alternatif kerja berstatus
Tenaga Kerja Wanita (TKW) belum diikuti
dengan kreasi alternatif peluang kerja
ekonomi di dalam negeri. Walaupun secara
diam-diam praktik TKW masih juga
berlangsung, jumlah TKW yang bekerja
serabutan di dalam negeri semakin banyak.
Bahkan pekerjaan PRT domestik, belakangan
ini mulai menjadi ajang pencarian kerja
bermodalkan jasa teman, dan bukan melalui
“biro penjaja jasa” mulai subur. Ini juga
sebagai dampak KRISMON dan
KEMISKINAN, dimana setiap orang mau
bekerja apa saja asal dapat memperoleh
sedikit uang untuk bertahan hidup.
Masalah kemiskinan dalam konteks penghapusan
kemiskinan telah diatasi oleh pemerintah dengan
dengan berbagai Aksi Seketika yang dimulai dari
kegiatan padat karya, operasi pasar murah,
distribusi Raskin pada masyarakat miskin dan
berbagai aksi kebijakan sosial lainnya. Semua
tindakan tersebut lebih banyak bersifat Proyek
Seketika yang cukup berhasil mengurangi
penderitaan masyarakat dalam waktu seketika
juga (singkat dan insidentil), tetapi kurang cepat
dan tuntas untuk dapat menghasilkan dampak
positif terhadap kelangkaan pangan yang
dialamai masyarakat. Dengan kata lain, tindakan
tersebut tidak mensolusikan akar permasalahan
upaya poverty eradication (penghapusan
kemiskinan) dalam kerangka ketahanan pangan
yang kini menjadi masalah bagi sebagian besar
masyarakat. Lalu bagaimana dengan
kemiskinan masyarakat di sekitar hutan,
lelaki dan perempuan ?
9
Ilustration : Response to increased pressures from
retailers and environment groups, Indonesian
logging firm P.T. Sulimando Lestari Jaya
(Sulimando) is working with conservation nonprofit
The Nature Conservancy to improve its logging
practices and engage with the local community.
Business Week reports that Sulimando has met with
community leaders in many areas where the
company has logging rights, and has pledged to
compensate the local communities $1.80 for every
cubic meter of wood cut; total compensation is
estimated at $35,000 for the 2003 harvest.
Sulimando has also plans to collaborate with U.S.
based home improvement retail chain The Home
Depot, Inc. and a U.K. government agency to
implement a lumber tracking system that will give
consumers details on the origin of the harvested
wood. In an effort to obtain Forest Stewardship
Council certification for the region where it logs,
Sulimando has agreed not to cut trees in 86,000
hectares of the Indonesian rainforest that ecologists
say are particularly valuable. Business Week notes
that some retailers, including Ikea International A/S,
require the wood they purchase to come from
forests certified as well-managed. The article says
that although Sulimando represents just a portion of
Indonesia's timber export, the company's efforts
"could serve as a template to save forests across
Southeast Asia as well as the vast timberlands of the
Amazon basin and Siberia."(Source:BSR News
Monitor summary of article from Business Week,
October, 27.2003).
Kesepakatan bagi keuntungan antara pemegang
HPH dengan pemuka masyarakat hutan9 memang
ada tapi reliasasinya perlu dievaluasi.
Program Kehutanan sosial berperspektif gender
dengan berbagai atribut fungsi dan perannya
dapat dijadikan program unggulan kehutanan
dalam mengujudkan semangat kepedulian
tanggungjawab masyarakat – pengusaha –
pemerintah dalam mengakses, mengontrol dan
memperoleh manfaat pengelolaan hasil hutan.
Kesenjangan dan ketidakadilan gender dapat
diatasi dengan membuat gender budget dalam
tiap rancangan pengelolaan hutan. Mengapa
harus gender ? Karena dunia ini, termasuk
komunitas hutan, terdiri dari ellaki dan
perempuan.
“If forests give life, as women also give life,
we should ensure that the world is a better
place to live in for our children – with
equal access, use and ownership of the
world’s resources without discrimination
as to gender. Just like any good
homemaker”.
Bahan Bacaan :
1)
2)
3)
Bernice A. See, Tebtebba Foundation (Indigenous
Peoples International Centre for Policy Research and
Education), E-mail: [email protected];
http://www.tebtebba.org
Hubeis, Aida Vitayala. 2004. Pengenalan
Pemberdayaan Masyarakat. Makalah ini disampaikan
pada acara Diskusi Panel Dalam Rangka Hari
Lingkungan Hidup Pemberdayaan Masyarakat
Masyarakat Untuk Pelestarian Dan Produktivitas
Kawasan Pertanian. Diselenggarakan oleh Bagian
Teknik Tanah dan Air Departemen Teknik Pertanian
Fateta IPB dan LPPM IPB. Bertempat di Gedung
Rektorat IPB lantai 3, Kampus IPB Darmaga, Bogor;
Kamis 17 Juni 2004.
Hubeis, Aida Vitayala. 2004. Gender Responsive on
Rural Electrification. Paper presented in Concluding
Seminar of Pilot Project Public Private Partnership,
follow up WSSD Johannesburg. Held by SME and
Cooperative Department, UN ESCAP, IBEKA (People
Centered Business and Economic Institute Bisnis dan
4)
5)
6)
7)
8)
9)
Ekonomi Kerakyatan). Venue: The Auditorium of
Department Energy and Mineral Resources; Jln.
Merdeka Selatan 10th floor, Jakarta; June 14, 2004.
Hubeis, Aida Vitayala. 2004. Mengarusutamakan
Gender Dalam Arah Kebijakan Dan Program
Perlindungan Sosial. This paper prepare for
Workshop Gender Mainstreaming PRSP (Poverty
Reduction Strategy Papers) diselenggarakan oleh
Kantor Menko Kesra, Bappenas, dan Cida, Hotel
Millenium Jakarta, Tanggal 7-8 April 2004.
Jurnal Hutan Rakyat, Pusat Kajian Hutan Rakyat
(Center For Community Forestry Studies) Fakultas
Kehutanan UGM, Volume V No. 3 Tahun 2003,
Halaman 1- 16.
Nguyen. 2001. Social Forestry: Terminology Forum.
URL : http://www.socialforestry.org.un/forum/sfforum/
english/term01.htm
Vermaulen, S. 2002. Memahami Komuniti Forestri:
Lima Hal Pokok yang Perlu Dipertimbangkan. Seri
Kajian Komuniti Forestri, Seri 5 Tahun V, (April).
Pustaka Latin, Bogor: 29-37.
Kresno Agus Hendarto. 2003. Proyek Kehutanan
Sosial Dan Penganggaran Berwawasan Gender: Suatu
Ulasan Teoritis.
Christopher Elliott. Sertifikasi Hutan Di Indonesia:
Sebuah Catatan Sejarah.
Fly UP