...

Kritik Menuai Pidana

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Kritik Menuai Pidana
Indonesia
Kritik Menuai Pidana
Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran
Nama Baik di Indonesia
H U M A N
R I G H T S
W A T C H
KRITIK MENUAI PIDANA
Ringkasan Laporan
Human Rights Watch | Mei 2010
Suami saya berkata, “Kamu
melawan taipan dan tak
mungkin menang.” Ini
seperti hukum rimba. Tak ada
keadilan di sini. Semua yang
kami katakan adalah yang
sebenarnya tapi mereka
membawa kami ke penjara.
Fifi Tanang, divonis pidana
mencemarkan satu pengembang
real estate melaui surat pembaca
yang dia tulis kepada sebuah
harian.
Fifi Tanang, divonis pidana karena
menulis surat pembaca kepada
editor suratkabar tentang dugaan
penipuan real estate.
© 2009 Human Rights Watch
Menggelar demontrasi publik dalam
memprotes korupsi, menulis surat
pembaca yang mengeluh penipuan,
mengajukan pengaduan formal tentang
tindakan buruk para politisi, dan
menulis serta menyiarkan laporan
berita mengenai isu sensitif adalah
praktik umum dalam suatu masyarakat
yang demokratis. Namun di Indonesia,
kritik semacam itu dapat mengakibatkan gugatan pidana dan Anda dapat
dijatuhkan hukuman penjara, bahkan
jika yang Anda katakan adalah benar.
2
Indonesia dalam beberapa tahun terakhir telah menghapus
banyak pasal paling berbahaya, yang pernah dipakai para
pejabat guna membungkam kritik. Tapi pasal pencemaran
nama baik dan penghinaan masih diterapkan dalam kitab
hukum pidana. Pasal-pasal ini menjadi senjata ampuh dan
terus digunakan oleh pejabat maupun pelaku swasta terkuat
untuk mencari-cari kesalahan demi membungkam oposisi
dan kritik non-kekerasan.
Hukum penghinaan dibuat untuk melindungi reputasi
individu-individu yang dicemarkan secara licik dan sengaja
oleh orang lain. Delik aduan perdata mengijinkan pihak yang
dirugikan untuk mengugat balik dan menyelesaikannya
berupa ganti-rugi uang hingga permintaan maaf maupun
mencabut kembali pernyataan tergugat. Hukum perdata
seperti ini nyaris terdapat di hampir semua negara. Namun
beberapa negara juga menentukan hukuman pidana,
termasuk penjara, gara-gara menghina reputasi orang.
Hukum hak asasi manusia memungkinkan pembatasan
kebebasan berekspresi guna melindungi reputasi. Tapi
pembatasan macam ini haruslah diambil seperlunya dan
sesempit mungkin. Human Rights Watch berpendapat
Kritik Menuai Pidana
Bersihar Lubis, dihukum pidana gara-gara menulis sebuah
kolom opini, mengkritik keputusan Kejaksaan Agung
melarang peredaran buku pelajaran sejarah.
Khoe Seng Seng di ruko Jakarta. Divonis pidana karena
menulis surat pembaca berisi dugaan penipuan terkait
jual-beli ruko yang ditempatinya.
© 2009 Human Rights Watch
© 2009 Human Rights Watch
hukuman pidana karena mencemarkan nama baik, yang
selalu dipakai tanpa proporsionalitas, harus dihapus.
Sebagaimana
pencabutan
undang-undang
pidana
pencemaran nama baik yang ditunjukkan di banyak negara,
pasal-pasal jenis ini tidak diperlukan: delik pengaduan
perdata sudah cukup demi tujuan melindungi reputasi orang
lain dan menjaga ketertiban umum, yang diatur dan
diterapkan dengan cara menyediakan perlindungan secara
tepat untuk kebebasan berekspresi.
Undang-undang pidana pencemaran nama baik juga tak
bisa dipakai karena lebih terbuka pada penyalahgunaan dari
delik pengaduan perdata. Saat pelanggaran jenis ini terjadi,
korban dapat mengalami konsekuensi yang sangat berat,
termasuk hukuman penjara. Meski delik pengaduan perdata
juga dapat disalahgunakan, dampaknya tidak seberat
penerapan undang-undang pidana. Seperti diutarakan salah
satu terpidana kepada Human Rights Watch, “Dalam kasus
perdata, tidak ada ancaman penjara—sanksinya jauh lebih
ringan… tapi dalam kasus pidana akan merampas semuanya,
termasuk kebebasan Anda.”
Laporan ini merinci dampak negatif dari penerapan hukum
pidana pencemaran nama baik di Indonesia dan mendesak
pasal-pasal yang mendorongnya perlu segera dihapus.
Undang-undang di Indonesia memiliki sejumlah ketentuan
beragam dalam kasus pidana pencemaran nama baik. Salah
satu pasal dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah
melarang individu membuat pernyataan yang sengaja
merugikan reputasi orang lain. Dalam banyak kasus, meski
pernyataan ini benar, ia dapat dijerat hukuman penjara
maksimal16 bulan. Dalam situasi di mana tertuduh diizinkan
untuk menyatakan kebenaran sebagai pertahanan. hukuman
dinaikkan maksimal empat tahun penjara jika gagal
membuktikan apa yang pernah ditulis maupun dinyatakannya
benar.
Pasal lain menjatuhkan hukuman lebih lama jika pihak yang
difitnah adalah pejabat publik dalam kapasitas resmi:
sengaja “menghina” seorang pejabat publik, bahkan jika
penyataan yang dituduhkan itu benar, dapat dijatuhkan
hukuman penjara maksimal 18 bulan.
Human Rights Watch | Mei 2010
3
Saya mengirim sebuah email pribadi kepada
teman-teman tentang apa yang sebenarnya
terjadi dan tiba-tiba saya dituduh sebagai
kriminal. Saya harus pergi ke penjara,
kemudian ke pengadilan, dan harus datang
kedua kalinya, terus-menerus". Saya cemas
dengan masa depan saya". Saya ingin
melanjutkan hidup saya.
rita Mulyasari, ditahan dan diadili di Jakarta
sesudah menulis email kepada koleganya, berisi
keluhan terhadap dokter di salah satu
rumahsakit tempat dia dirawat.
© 2009 Human Rights Watch
Prita Mulyasari, didak a karena mengirim email
kepada koleganya yang mengkritik kinerja dokter
yang mengurusnya.
Kritik Menuai Pidana
Mata saya berkaca-kaca saat mencium pipi
anak-anak. Apa yang akan terjadi pada
mereka? Saya bilang, “jangan malu karena
ayah dipenjara gara-gara tulisan. Jaga
anak-anak,” lalu mencium istri saya.
Risang Bima Wijaya, mantan pemimpin umum sebuah
harian di Yogyakarta, didakwa melakukan pencemaran
nama baik karena mempublikasikan artikel berita yang
membahas tuntutan pidana seorang pemimpin umum
dari sebuah suratkabar yang lain di Yogyakarta.
© 2007 Aliansi Jurnalis Independen Indonesia
Risang Bima Wijaya, dipenjara karena menerbitkan
artikel suratkabar yang tak menyenangkan tentang
tokoh media lokal yang dituduh melakukan
perbuatan kriminal.
Human Rights Watch | Mei 2010
5
Kwee "Winny" Meng Luan di ruko miliknya, Jakarta. Winny divonis
pidana karena menulis surat pembaca berisi dugaan penipuan
sehubungan pembelian ruko.
Tukijo, dituntut pidana pencemaran nama baik hanya karena
meminta pejabat lokal di Kulon Progo mengungkapkan hasil
penaksiran areal lahan petani.
© 2009 Human Rights Watch
© 2009 Human Rights Watch
Akhirnya, undang-undang baru yang berlaku pada 2008, di
mana jika kita menyiarkan tindakan yang mencemarkan nama
baik melalui internet, dapat dijerat enam tahun penjara dan
membayar denda hingga Rp 1 milyar (sekitar US$106,000 per
1 Januari 2010).
Semua pasal ini mengandung kalimat yang sangat kabur.
Hasilnya, entah UU ini didesain sengaja maupun
penyusunannya memang lemah, para pejabat publik dapat
menggunakan hukum pidana pencemaran nama baik. Ia tak
sebatas mengkriminalkan perbuatan yang sengaja
menyebarkan fitnah, tapi juga terhadap pengaduan warga
negara maupun laporan korupsi dan bermacam penyimpangan para pejabat publik. Ia juga menjerat keluhan
konsumen dan perselisihan bisnis serta laporan kritis media.
Kasus-kasusnya termuat dalam laporan ini.
Bersihar Lubis, wartawan senior yang kini bekerja di Medan,
divonis pidana pencemaaran nama baik pada Februari 2008
setelah menulis kolom opini yang mengkritik keputusan
kejaksaan agung melarang peredaran buku pelajaran sejarah
ke sekolah-sekolah. Khoe Seng Seng, Kwee “Winny” Meng
Luan, dan Fifi Tanang divonis bersalah karena pencemaran
nama baik pada 2009 setelah menulis surat pembaca pada
harian lokal, berisi dugaan penipuan—juga mereka membuat
laporan pengaduan kepada polisi. Tukijo, petani kabupaten
Kulon Progo, Yogyakarta, didakwa pidana karena
mencemarkan nama baik pada Januari 2010, gara-gara
mempertanyakan hasil taksiran lahan petani oleh camat
setempat.
Menyadari kebebasan media, “rahasia internal” oleh
konsumen dan pengawasan korupsi, serta bentuk-bentuk
ekspresi, yang berharga dan harus dilindungi, aparat penegak
hukum Indonesia dan anggota legislatif telah menyusun
sejumlah kebijakan serta undang-undang demi melindungi
hak kebebasan berekspresi. Namun, dalam beberapa kasus
yang diteliti Human Rights Watch, penerapan undang-undang
dan kebijakan tersebut terbukti tak cukup menjamin ancaman
kebebasan berekspresi yang ditimbulkan pasal pidana
pencemaran nama baik, bahkan ketika kasus-kasus ini sudah
berada di tangan para penegak hukum.
Hukum pidana pencemaran nama baik juga terbuka bagi
manipulasi oleh individu-individu yang memiliki kekuasaan
politik dan finansial. Mereka dapat mempengaruhi suasana
6
Kritik Menuai Pidana
Jupriadi “Upi” Asmaradhana, diadili setelah membuat keluhan
dan menggalang protes tentang satu pejabat kepolisian
Makassar yang dinilai membatasi kebebasan pers.
© 2009 Human Rights Watch
Emerson Yuntho, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch, dituntut
pencemaran nama baik oleh Kantor Kejaksaan Agung setelah
pernyataannya dalam suatu konferensi, meminta Kejagung menyerahkan
semua uang dari kasus gratifikasi yang tak sepenuhnya dilaporkan.
© 2009 Human Rights Watch
penyidikan. Salah satu kasusnya, penggugat memiliki
wewenang langsung dan turut campur dalam proses
pemeriksaan: kepala kepolisian daerah mengajukan tuntutan
pencemaran nama baik terhadap jurnalis Jupriadi “Upi”
Asmaradhana yang kemudian memerintahkan anak buahnya
memproses tuntutannya.
Dalam kebanyakan kasus yang kami teliti, pihak terkuat
dari tingkat daerah maupun nasional, mengajukan
pengaduan pidana pencemaran nama baik kepada polisi
sebagai respon langsung terhadap tuduhan korupsi,
penipuan, atau beragam penyalahgunaan terhadap mereka.
Adakalanya, pemeriksaan disertai tindakan tak terpuji serta
intimidasi oleh pihak berwenang, meningkatkan kecurigaan
proses pelaksanaannya di bawah pengaruh tekanan.
Contohnya, pada Oktober 2009, setelah Emerson Yuntho
dan Illian Deta Arta Sari, aktivis Indonesia Corruption Watch,
mengkritik aparat penegak hukum yang menyelidiki anggota
Komisi Pemberantasan Korupsi dalam tuduhan penyalahgunaan kewenangan, polisi memanggil mereka untuk
diperiksa dengan tuduhan pencemaran nama baik, yang
diajukan sembilan bulan sebelumnya, Januari 2009.
Human Rights Watch | Mei 2010
Kecurigaan akan lamanya waktu panggilan ini menunjukkan
pihak berwenang berharap dapat menggunakan tuduhan
pencemaran nama baik melawan para aktivis guna mencegah
kritik dakwaan palsu terhadap anggota KPK, tuduhan yang
kemudian didasarkan pada bukti palsu.
Pada April 2009, Bambang Kisminarso mengajukan
pengaduan kepada komisi pengawasan pemilu daerah bahwa
para pendukung putra presiden Indonesia telah membagibagikan uang kepada para calon pemilih. Tiga hari kemudian,
polisi menahannya berserta anaknya M. Naziri atas tuduhan
telah menghina anak presiden dalam pelanggaran ketentuan
pencemaran nama baik melalui Undang-Undang Informasi
dan Transaksi Elektronik (ITE). Undang-undang ITE memuat
hukuman pidana, terkait pasal pencemaran nama baik, yang
mengijinkan penahanan saat diperiksa. Ini terjadi meski
faktanya Bambang dan Naziri tak membuat tuduhan sama
sekali melalui media online.
Proses pemeriksaan dan penuntutan di bawah undangundang pidana pencemaran nama baik membawa dampak
panjang dan berbahaya bagi kehidupan para tertuduh. Para
jurnalis yang didakwa mencemarkan nama baik berkata
7
Illian Deta Arta Sari, wakil koordinator Indonesia Corruption Watch,
menerima pengaduan pencemaran nama baik dari Kantor Kejaksaan
Agung atas pernyataannya dalam sebuah konferensi pers.
Bambang Kisminarso, dituntut pasal pencemaran nama baik
terkait pengaduannya mengenai kecurangan pemilu kepada
sebuah badan pemerintah, April 2009.
© 2009 Human Rights Watch
© 2009 Human Rights Watch
mereka sulit dan bahkan tak mungkin mencari pekerjaan
sejenis setelah menjadi tergugat. Ada juga yang kehilangan
pekerjaan. Ada yang serius terancam karier profesionalnya
karena mengikuti proses pemeriksaan, dua kali seminggu
harus lapor ke pihak berwenang, dan menghadiri sidang
pengadilan seminggu sekali, dan ada yang menjalani
prosedur birokratis semacam itu bertahun-tahun tanpa
keputusan jelas. Dan ancaman hukuman penjara menimpa
semua tergugat yang melakukan pencemaran nama baik atau
terdakwa dijatuhi hukuman percobaan.
Prita Mulyasari mendekam tiga minggu dalam tahanan
pada Mei 2009 selagi proses pengadilannya berjalan. Dia
didakwa melakukan pencemaran nama baik melalui internet,
menulis sebuah email pribadi kepada koleganya, mengkritik
dokter yang diduga salah mendiagnosa penyakitnya. Pada
November 2009, setelah jaksa menuntut hukuman penjara
enam bulan, Prita berkata kepada Human Rights Watch bahwa
dia khawatir dirinya tak kuat menanggung beban hukuman,
menyebut awal-awal penahanannya, “21 hari seperti 21
tahun.”
Penerapan pasal-pasal pencemaran nama baik dalam
hukum pidana di Indonesia meningkatkan dampak buruk
serta mengerikan terhadap fungsi efektik kebebasan
berpendapat dari suatu masyarakat yang demokratis. Ini
secara serius menghambat pekerjaan para aktivis NGO lokal
dan aktor-aktor di tingkat daerah yang bekerja memerangi
korupsi.
Mohammad Dadang Iskandar, direktur Gunungkidul
Corruption Watch di propinsi Yogyakarta, berkata sejak dia
digugat mencemaran nama baik oleh anggota DPRD, atas aksi
demonstrasi anti-korupsi yang digalangnya, para aktivis yang
dulunya mendukung dia kini menolak bekerjasama. “Mereka
takut, mereka cemas. Mereka merasa terancam karena polisi
memeriksa mereka,” katanya kepada Human Rights Watch.
Begitu pula dengan Jamaludin bin Sanusi dan Badruzaman,
anggota kelompok mahasiswa Jawa Barat dari Koaliasi
Mahasiswa dan Rakyat Tasikmalaya (KMRT), serta penasihat
Zamzam Zamaludin, yang terus merasakan akibatnya setelah
menjalani proses pidana yang mereka hadapi. Ketiganya
dituduh melakukan pencemaran nama baik oleh seorang
pejabat departemen pendidikan daerah setelah menggelar
demonstrasi. Mereka memprotes tindakan pejabat tersebut
yang menolak bekerja sama dalam satu pemeriksaan oleh
dewan daerah, yang menunjukkan dia telah melakukan
8
Kritik Menuai Pidana
M. Naziri, dalam penyelidikan tuntutan pidana pencemaran
nama baik yang terkait dengan pengaduan kecurangan pemilu
yang diajukan oleh mertuanya.
M. Dadang Iskandar, dalam penyelidikan pihak berwenang gara-gara
demonstrasi anti-korupsi yang dia pimpin di Gunungkidul.
© 2009 Human Rights Watch
© 2009 Human Rights Watch
penyimpangan. Meski akhirnya ketiganya dibebaskan dari
tuduhan, Zamaludin berkata kepada Human Rights Watch,
“Bahkan saat ini, KMRT dipandang musuh publik oleh
[pejabat] pemerintah daerah dan organisasi masyarakat sipil
… Saya merasa seperti musuh publik [selama pemeriksaan],
dan masih saja merasakan itu.”
Konsekuensi lain dari hukum pidana pencemaran nama
baik adalah kemampuannya mendorong media melakukan
self-censorship—baik di Jakarta maupun luar Jakarta—akan
isu-isu yang sangat penting saat melibatkan tokoh-tokoh
publik paling berkuasa. Seorang jurnalis, yang menolak
namanya disebutkan, berkata kepada Human Rights Watch
bahwa lebih dari satu media secara sengaja tak memuat
laporan berita tentang putra presiden, sebagai reaksi
terhadap tanggapan resmi mencurigakan yang menyertai
laporan pengaduan pemilu terhadap para pendukungnya. Dia
mengatakan “meski hal itu layak diberitakan, tapi sekarang
kami tidak dapat meliputinya.” Sebagaimana Risang Bima
Wijaya, yang sebelumnya bekerja di Yogyakarta dan didakwa
lantas dipenjara untuk kasus pencemaran nama baik, berkata
Human Rights Watch | Mei 2010
kepada Human Rights Watch, “Ini menjalar kepada para
jurnalis ketika mereka tahu” tentang hukumannya.
Hukuman penjara bertambah usai undang-undang ITE
dibelakukan, hukum internet Indonesia yang baru,
menimbulkan ancaman makin kuat untuk warga negara yang
mengungkapkan pikiran atau pendapat secara online. Seperti
Dewi Prita Mulysasari, menghabiskan lebih dari 12 bulan
dalam proses pengadilan pidana dan menghadapi tuntutan
enam bulan penjara hanya karena mengirim email kepada
koleganya. Dia meratap, "Saya tak tahu bagaimana caranya
mengeluh lagi." Dengan kata lain, hukum pidana pencemaran
nama baik merusak demokrasi, aturan hukum, dan
kebebasan berekspresi di Indonesia.
Human Rights Watch berpendapat para pejabat Indonesia
harus segera mencabut berbagai pasal pencemaran nama
baik dalam KUHP maupun undang-undang internet yang baru.
Pemerintah Indonesia perlu menggantikan pasal-pasal
pidana ini dengan ketentuan perdata namun perlu
mengandung perlindungan memadai agar terhindar dari
pembatasan tanpa dasar demi kebebasan berekspresi.
9
Jamaludin, Zamzam Zamaludin, dan Badruzaman, menerima tuduhan pencemaran
nama baik setelah melakukan sebuah aksi damai anti-korupsi di Tasikmalaya.
© 2009 Human Rights Watch
Human Rights Watch juga mendesak pemerintah
Indonesia melakukan langkah-langkah berikut:
•
Akuilah aturan pidana adalah respon tak tepat
dan tanpa proporsionalitas terhadap masalah
pencemaran nama baik dan meminta komitmen
untuk mencabut pasal pidana dalam undangundang yang diterapkan Indonesia.
•
Sampai pasal-pasal pencemaran nama baik
dalam KUHP dan UU ITE belum dicabut, larang
semua pejabat pemerintah mengajukan tuntutan
pencemaran nama baik.
10
Kritik Menuai Pidana
Usman Hamid, koordintor Kontras, di depan
spanduk lukisan almarhum Munir Thalib. Usman
dituduh mencemarkan nama baik pejabat senior
Badan Intelijen Nasional (BIN) yang diadili dan
dibebaskan dalam pengadilan Munir.
© 2009 Human Rights Watch
Human Rights Watch | Mei 2010
11
Rekomendasi
Kepada Presiden Indonesia
•
•
•
•
•
•
Perintahkan Jaksa Agung dan Kapolri untuk melakukan evaluasi terhadap
semua pemeriksaan terkait gugatan pidana pencemaran nama baik berdasarkan
pengaduan dari pejabat publik. Minta mereka di depan umum mengungkapkan
identitas pihak penggugat dalam setiap kasus tersebut.
Memerintahkan seluruh pejabat publik agar tak menuntut pidana pencemaran nama
baik atas nama sendiri maupun institusi tempat mereka bekerja.
Di depan umum menentang penggunaan pasal-pasal pidana pencemaran nama baik
sebagai upaya kampanye bahwa hukum merupakan persoalan prinsipil.
Mendesak parlemen mencabut beragam pasal-pasal pencemaran nama baik dalam
KUHP dan UU ITE.
Mendesak ketentuan pidana pencemaran nama baik dihapuskan dari usulan Kitab
Undang-undang Hukum Pidana yang baru.
Mengizinkan permintaan unit Pelapor Khusus PBB dalam bidang promosi dan
perlindungan hak kebebasan berpendapat dan berekspresi untuk mengunjungi
Indonesia.
Kepada Menteri Hukum dan HAM
•
•
•
Mendesak parlemen mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik dari Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana.
Mendesak parlemen mengubah pasal-pasal penghasutan dalam KUHP dan berlaku
hanya untuk kasus pernyataan yang bertujuan dan cenderung menghasut kekerasan
dan diskriminasi terhadap individu tertentu dan kelompok individu yang
teridentifikasi.
Mengusulkan amandemen Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan
menambahkan tuntutan spesifik terkait gugatan pencemaran nama baik dengan
memenuhi standar internasional, khususnya:
o Institusi pemerintah tidak bisa membawa gugatan pencemaran nama baik.
o Semua bukti material harus dibebankan pada pihak yang mengaku difitnah.
o Tokoh publik tidak diberi perlindungan khusus dari pencemaran.
o Bukti material harus diuji secara lengkap sebelumnya dan pihak berwenang
hanya diminta menguji ketentuan ini untuk memastikan kebenaran dari
gugatan tersebut.
Kritik Menuai Pidana
12
Disamping ganti-rugi yang seperlunya, berbagai perbaikan lain harus
tersedia, misalnya dengan permintaan maaf dan mencabut kembali
pernyataan.
o Setiap ganti-rugi harus diputuskan secara ketat dan sepadan nilainya
dengan perkara yang digugat.
Membentuk komite yang mengkaji rancangan KUHP guna memastikan keselarasan
dengan Konstitusi Indonesia dan aturan dalam kovenan HAM internasional serta
membuat rekomendasi yang tepat.
Menyerukan kepolisian menerapkan pasal-pasal dalam UU Pers dan UU
Perlindungan Konsumen sebagai pengganti KUHP dalam perkara pencemaran nama
baik.
o
•
•
Kepada Menteri Komunikasi dan Teknologi Informasi
•
•
Meminta parlemen mengubah UU ITE dengan menghapus pasal-pasal pidana
pencemaran nama baik.
Mengusulkan amandemen UU ITE dengan menambahkan tuntutan perdata yang
spesifik terkait pencemaran nama baik dengan memenuhi standar internasional.
Kepada Parlemen Indonesia
Komisi III DPR bidang hukum dan hak asasi manusia
•
•
•
•
Mencabut pasal-pasal pencemaran nama baik dalam KUHP.
Mengubah ketentuan penghinaan dalam KUHP hanya berlaku untuk pernyataan
yang secara sengaja bertujuan menghasut kekerasan atau diskriminasi terhadap
individu maupun kelompok masyarakat yang teridentifikasi.
Mengubah Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan menambahkan tuntutan
pencemaran nama baik harus spesifik mencerminkan standar yang telah diuraikan
di atas.
Membentuk lembaga independen pengaduan, yang bekerja secara efektif, dengan
melayani keluhan masyarakat mengenai penyalahgunaan kekuasaan oleh jaksa dan
polisi, membuat rekomendasi berupa tindakan disiplin kepada mereka atau
mengajukan tuntutan atas bukti-bukti pelanggaran mereka dan membuat temuan
mereka tersedia kepada publik.
Komisi I DPR bidang pertahanan, urusan luar negeri dan informasi
•
Mengubah UU ITE, menghapus ketentuan gugatan pidana pencemaran nama baik
dalam pasal 27 dan pasal 45 serta mengganti dengan aturan perdata yang
memenuhi standar seperti telah diuraikan di atas.
13
Human Rights Watch | Mei 2010
Kepada Jaksa Agung dan Kapolri
•
•
•
Melakukan peninjaun kembali semua gugatan pidana pencemaran nama baik yang
sedang berjalan berdasarkan pengaduan dari para pejabat publik. Di depan umum
membuka identitas penggugat beserta dasar gugatan dari setiap kasus.
Sambil menunggu undang-undang pidana pencemaran nama baik dicabut, ambil
langkah-langkah yang akan meminimalkan dampak potensial dari hukum tersebut
dengan melayani mereka yang telah dituduh berbuat kriminal demi mengembalikan
nama baik tergugat.
Membangun nota kesepahaman 2005 dari kepala unit penyelidikan kriminal Mabes
Polri kepada seluruh petugas kepolisian di bawahnya, yang menginstruksikan polisi
dan jaksa, bahwa sebagai bentuk kebijakan, mereka harus memproses lebih dulu
semua dugaan yang mendasari perbuatan pidana dari tergugat sebelum menyelidiki
tuntutan penggugat.
Kepada Pemerintah Amerika Serikat, Australia, Belanda, Uni Eropa, dan
Inggris
•
•
•
Penghormatan kebebasan berekspresi dijadikan sebagai bagian integral dalam
semua strategi kerjasama bilateral dan multilateral dengan Indonesia, termasuk
Kemitraan Komprehensif AS- Indonesia dan Dialog Hak Asasi Manusia UE-Indonesia,
serta mendorong pencabutan semua pasal-pasal pidana pencemaran nama baik.
Menjamin semua bantuan program pelatihan dalam demokrasi dan supremasi
hukum untuk polisi, jaksa, hakim, legislator, dan pegawai negeri sipil, termasuk
instruksi dalam kebebasan berekspresi dan pentingnya kritik non-kekerasan
sebagai fungsi seharusnya demokrasi.
Membantu kelompok masyarakat sipil yang mengadvokasi individu-individu yang
menerima gugatan pidana pencemaran nama baik.
Kepada Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia
•
Penghormatan terhadap kebebasan berekspresi dijadikan sebagai suatu eleman
dalam semua strategi bantuan negara dan menjadi bagian integral dalam upaya
memerangi korupsi di Indonesia, serta mendesak pemerintah Indonesia mencabut
pasal-pasal pidana pencemaran nama baik.
Kritik Menuai Pidana
14
H UMA N R I G H TS WATCH
350 Fifth Avenue, 34 th Floor
New York, NY 10118-3299
H U M A N
www.hrw.org
W A T C H
Kritik Menuai Pidana
Konsekuensi Hak Asasi Manusia Dari Pasal Pencemaran Nama Baik di Indonesia
Melakukan demonstrasi terbuka, menulis surat pembaca, mempertanyakan hasil penelitian pemerintah, dan
menerbitkan pemberitaan seputar masalah sensitif merupakan hal yang lumrah dalam masyarakat demokratis.
Namun, di Indonesia, menyampaikan kritik terhadap pejabat dan tokoh masyarakat dapat menyebabkan
seseorang menghadapi tuntutan pidana, dan bahkan, dalam beberapa kasus berujung pada vonis penjara.
Walaupun kebebasan berpendapat dan kebebasan pers mengalami perkembangan pesat dalam 12 tahun
terakhir sejak Indonesia memulai transisi dari pemerintahan otoriter ke demokrasi, pasal-pasal yang
membelenggu kebebasan berpedapat masih tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal-pasal
tersebut mengenai pencemaran nama baik, fitnah dan penistaan dengan ancaman denda dan hukuman enam
tahun penjara.
Kritik Menuai Pidana mendokumentasikan berbagai kejadian dimana pasal-pasal tersebut dimanfaatkan oleh
pejabat publik dan tokoh masyarakat di Indonesia untuk menghambat sepak terjang para pembela hak asasi
manusia, aktivis anti korupsi, wartawan, konsumen dan lain-lain. Berdasarkan wawancara dengan lebih dari 30
terdakwa dan saksi, laporan ini mengungkapkan dampak berkepanjangan yang merusak akibatkan proses
penyidikan dan pengadilan terhadap mereka yang dituduh melakukan pencemaran nama baik. Laporan ini juga
menjabarkan bagaimana pasal-pasal tersebut mengganggu dan menghantui keinginan masyarakat, media dan
warga negara untuk mengungkapkan pemikiran kritis dan pendapat terutama melalui internet.
Laporan ini mendesak Indonesia untuk mencabut undang-undang pencemaran nama baik dan menyusun hukum
pencemaran perdata guna mengakomodasi kebebasan berekspresi yang tetap melindungi hal-hal yang
berhubungan dengan nama baik.
Prita Mulyasari, menjelang dibebaskan
dari Lembaga Pemasyarakatan Wanita
Tangerang, Banten, pada tanggal 3 Juni
2009. Prita ditahan selama 21 hari
karena mengirim surat elektronik ke
teman-temannya mengkritik dokter yang
merawatnya di rumah sakit. Tujuh bulan
kemudian, pada bulan Desember 2009,
pengadilan membebaskan Prita dari
tuduhan pidana pencemaran nama baik,
tapi jaksa penuntut mengajukan
banding atas putusan tersebut.
© 2009 TEMPO / Panca Syurkani
R I G H T S
Fly UP