...

PEDOMAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PEDOMAN TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE
PEDOMAN TATA KELOLA YANG BAIK
(GOOD GOVERNANCE)
BPJS KETENAGAKERJAAN
Tahun 2015
DEFINISI TATA KELOLA YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
BPJS KETENAGAKERJAAN
Sistem
Proses
Struktur
Mewujudkan
NILAI TAMBAH
bagi Stakeholder
Peraturan
Perundangundangan
Kode Etik
ORGAN
BPJS Ketenagakerjaan
Meningkatkan:
1. Keberhasilan Usaha
2. Akuntabilitas
Kenapa Diperlukan
Good Governance?
No
Keterangan
Penjelasan
 Agency Theory
 Asimetri Informasi
1
Perkembangan Korporasi
2
Perkembangan Lingkungan Lingkungan dan landscape ekonomi
Bisnis
yang berbeda
3
Perkembangan Pasar Modal
4
Krisis Ekonomi Tahun 1997 - Depresiasi nilai rupiah, neraca
1998
pembayaran negatif, inflasi tinggi,
PHK.
5
Sustainability
Keamanan dana dan return
Keberlangsungan usaha
Perbedaan
PT. Jamsostek (Persero) dengan
BPJS Ketenagakerjaan
No
PT. JAMSOSTEK (Persero)
BPJS KETENAGAKERJAAN
1
PT yang dibentuk berdasarkan Akte
Notaris
Badan Hukum Publik yang dibentuk berdasarkan UU
2
Bertanggungjawab ke Pemegang
Saham (Menteri Negara BUMN)
Bertanggungjawab kepada Presiden
3
Mencari Laba
Nirlaba
4
RUPS
-
5
Dewan Komisaris
Dewan Pengawas (melaksanakan tugas Dewan
Komisaris serta sebagian fungsi RUPS yaitu menetapkan
Rencana Strategis dan Rencana Kerja Anggaran
Tahunan)
6
Iuran : Peserta dan Pemberi Kerja
Iuran : Peserta, Pemberi Kerja dan/atau Pemerintah.
7
Pemeriksa:
 KAP
 BPK
-
Laporan ke Presiden tembusan DJSN
Pemeriksa/Pengawas :
 Sesuai UU BPJS, pemeriksaan oleh KAP
 Sebagai lembaga negara, pemeriksaan oleh
BPK
 Atas produk Keuangan Non Perbankan,
pengawasan dilakukan oleh OJK
GOVERNANCE PRINCIPLES
TRANSPARENCY
DYNAMISM
ACCOUNTABILITY
PARTICIPATION
RESPONSIBILITY
PREDICTABILITY
INDEPENDENCY
FAIRNESS
Prinsip-Prinsip Good Governance
T
Transparency
Keterbukaan dalam pengambilan keputusan dan keterbukaan
dalam pengungkapan informasi yang material dan relevan.
A
Accountability Kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban dari
R
Responsibility
Kesesuaian pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan
peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
I
Independency
Pengelolaan yang profesional yang bebas dari benturan
kepentingan atau tekanan dan pengaruh pihak lain.
F
Fairness
Keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak para
pemangku kepentingan
P
Predictability
Penerapan hukum, kebijakan dan peraturan secara konsisten
P
Participation
Memberikan edukasi secara aktif dan kesempatan keterlibatan
pemangku kepentingan secara efektif
D
Dynamism
Inovasi dalam tata kelola atau perubahan yang positif, efeknya
adalah untuk menciptakan efisiensi dan meningkatkan
performance lembaga
Organ BPJS Ketenagakerjaan.
terhadap
Tujuan Penerapan Good Governance di
BPJS Ketenagakerjaan
Tujuan
Penerapan GG
Meningkatkan kinerja
dan nilai
BPJS Ketenagakerjaan
Prinsip GG:
TARIFPPD
Keputusan
dan tindakan
Nilai Moral
dan Etika
Kepatuhan
Peraturan
Perundang-undangan
Tanggung Jawab
Pemangku Kepentingan
Kontribusi
BPJS Ketenagakerjaan
Perekonomian
Nasional
Apa sajakah yang harus
Good Governance?
PERENCANAAN
PELAKSANAAN
PERTANGGUNGJAWABAN
(PELAPORAN)
PENGAWASAN
Pelaksanaan Prinsip
Good Governance BPJS Ketenagakerjaan
Peraturan Dewan Pengawas dan Peraturan Direksi
Pelaksanaan prinsip tata kelola yang baik paling kurang diwujudkan dalam:
a.
Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas;
b.
Kelengkapan dan pelaksanaan tugas komite dan Divisi yang menjalankan
fungsi pengendalian;
c.
Penerapan fungsi kepatuhan, audit intern, dan audit ekstern;
d.
Penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern;
e.
Pengadaan barang dan jasa;
f.
Rencana jangka panjang dan rencana kerja dan anggaran tahunan;
g.
Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan; dan
h.
Penerapan pengelolaan dana secara hati-hati.
Struktur Good Corporate Governance
PT. Jamsostek (Persero) tahun 2013
RUPS
Dewan Komisaris


Sekretaris Dewan Komisaris
Komite Audit
Direksi
 Biro Sekretariat Perusahaan
 Biro Pengawasan Intern
 Komite Investasi dan Mgt
Risiko
 Komite Integritas dan Antisuap
Sistem Manajemen Risiko
SistemTeknologi Informasi
Sistem Pengendalian Intern
Struktur Good Governance
BPJS Ketenagakerjaan
PRESIDEN
 Otoritas Jasa Keuangan
 Badan Pemeriksa Keuangan
 Kantor Akuntan Publik
Dewan Jaminan Sosial Nasional
(DJSN)
Organ BPJS
Ketenagakerjaan
Dewan
Pengawas
 Sekretaris Dewas
 Komite Audit dan Aktuaria
 Komite Pemantau Manajemen
Risiko
 Komite Pengawas Kebijakan
Pengelolaan dan Kinerja
Direksi
 Divisi Sekretaris Badan
 Satuan Pengawas Internal
 Divisi Manajemen Risiko
 Divisi Kepatuhan dan Hukum
 Komite Manajemen Risiko
 Komite Investasi
 Sistem Manajemen Risiko
 Sistem Teknologi Informasi
 Sistem Pengendalian Intern
 Pengawasan atas kepatuhan
peserta dan pemberi kerja
Hubungan Organ BPJS Ketenagakerjaan
PRESIDEN
Fungsi Pengawasan
DEWAN PENGAWAS
Fungsi Pengurusan
Formal Kelembagaan
DIREKSI
 Dewan Pengawas menghormati tanggung jawab dan wewenang Direksi dalam
mengelola BPJS Ketenagakerjaan.
 Direksi menghormati tanggung jawab dan wewenang Dewan Pengawas untuk
melakukan pengawasan dan memberikan nasihat terhadap kebijakan pengelolaan
BPJS Ketenagakerjaan.
 Dewan Pengawas berhak memperoleh data dan informasi tentang pengelolaan BPJS
Ketenagakerjaan secara akurat, lengkap dan tepat waktu untuk ditelaah.
 Direksi bertanggungjawab atas akurasi, kelengkapan dan ketepatan waktu
penyampaian data dan informasi BPJS Ketenagakerjaan kepada Dewan Pengawas
Good Governance
Pola Hub Harmonis:
Dewas, Direksi dan
Pemangku Kepentingan
Good
Governance
Profit (Value)
People
Planet (CSR)
Happy Stakeholders
Proses Transparan:
Tujuan, Pencapaian dan
Kinerja
Infrastruktur Good Governance
BPJS Ketenagakerjaan
NO
INFRASTRUKTUR
PERATURAN/KEPUTUSAN
1
Peraturan Direksi
PERDIR/01/042014
2
Peraturan Dewan Pengawas
3
Standar Waktu Tingkat Kesegeraan
Pengambilan Keputusan Rapat Direksi
PERDIR/37/092015
4
Pedoman Tata Kelola Yang Baik
PERDIR/18/092015
5
Kode Etik BPJS Ketenagakerjaan
PERDIR/103/092015
6
Pedoman Kepatuhan LHKPN
7
Pedoman Pengendalian Gratifikasi
8
Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran
9
Pedoman Benturan Kepentingan
10
Pedoman Pengendalian Informasi
11
Pedoman Sistem Pengendalian Intern
12
Piagam Satuan Pengawas Internal
PER/01/DEWAS/052014
PERDIR/38/092015
Infrastruktur Good Governance
BPJS Ketenagakerjaan
NO
INFRASTRUKTUR
PERATURAN/KEPUTUSAN
13
Penunjukan Direktur Umum dan SDM Sebagai
Penanggung Jawab Penerapan Tata Kelola Yang
Baik (Good Governance) di BPJS
Ketenagakerjaan
14
Pedoman Pengendalian Kecurangan (Fraud
Control System)
15
Program Orientasi Bagi Direksi
PERDIR/35/092015
16
Indikator/Parameter Penilaian (Assessment) dan
Pengukuran Atas Penerapan Tata Kelola Yang
Baik (Good Governance)
PERDIR/39/092015
17
Pedoman Tanggung Jawab Sosial dan
Lingkungan (TJSL)
PERDIR/50/092015
KEP/04/012015
Tagline Good Governance
Sebagai bagian dari kampanye atas penerapan GG dan
untuk meningkatkan kesadaran akan penerapan GG
maka digunakan tagline:
RUMAH GOVERNANCE
DAN
GOOD GOVERNANCE
MATURITY LEVEL
Model Penerapan Good Governance
Governance Outcome
Governance Structure
RUMAH GOVERNANCE
GOVERNANCE PRINCIPLES
GOVERNANCE
PRINCIPLES
GOVERNANCE
STRUCTURE
GOVERNANCE
PROCESS
GOVERNANCE
OUTCOME
Merupakan salah satu fondasi bagi
terbentuknya Good Governance secara
terencana, sistemik, dan berkelanjutan
Governance
Structure
menggambarkan
struktur yang membangun infrastruktur tata
kelola sebuah lembaga.
Rumah yang kokoh disamping memiliki
fondasi yang kuat namun juga ditopang oleh
tiang-tiang yang kuat. Governance Process
memegang peran penting agar penerapan GG
berjalan sesuai harapan dan sesuai Best
Practices
Governance Outcome merupakan manifestasi
atas implementasi Good Governance secara
terencana, sistemik, dan berkelanjutan.
GG MATURITY LEVEL
10 ASPEK
PENGUKURAN
LEVEL 1
Ad Hoc
Komitmen
Struktur
Infrastruktur
Internal Control &
MR
Assessment
Disclosure
Stakeholder
Engagement
Governance
Outcome
CSR &
Sustainability
Governance
Culture
LEVEL 2
Initial
LEVEL 3
Managed
LEVEL 4
Governed
LEVEL 5
Citizenship
BPJS telah dikelola dengan komitmen dan spirit Tata Kelola Yang
Baik dan secara internal insan lembaga telah memahami
pentingnya penerapan tata kelola dan mulai tumbuh berbagai
inisitif dalam pembentukan budaya organisasi berbasis governance
dan business ethic
GG MATURITY LEVEL
10 Aspek Pengujian GG Maturity Level (1)
Aspek
Komitmen
Struktur
Penanggung
Jawab
Infrastruktur
GG
Pengendalian
Internal dan
Manajemen
Risiko
Level 1:
Adhoc
Level 2:
Initial
Level 3:
Managed
Level 4:
Governed
Level 5:
Citizenship
Tidak Ada
Mulai Ada
Komitmen Kuat
Komitmen Kuat dan
berkesinambungan
Komitmen Kuat dan
Berkesinambungan
Tidak Ada atau
bersifat Adhoc
Terdapat penanggung
jawab secara jelas
Terdapat unit khusus
penanggung jawab
• Unit Khusus
• Salah satu anggota
Direksi
• Unit Khusus
• Salah satu anggota
Direksi
• Code of GG
• Code of Conduct
• Charter Internal
Audit
•
•
•
•
Code of GG
Code of Conduct
Board Manual
Charter Internal
Audit
• Charter Komite
• Code dan Pedoman
Lengkap
• Best Practices
• Beyond Compliance
• Code dan Pedoman
Lengkap
• Best Practices
• Beyond Compliance
• Terdapat sistem
pengendalian
internal formal
• Penerapan
manajemen risiko
masih terbatas pada
area tertentu
• Pengendalian
internal berjalan baik
• Perusahaan mulai
menerapkan
Enterprise Risk
Management
• Pengendalian
internal berbasis
COSO
• Penerapan ERM dan
ISO 31000 atau
COSO
• Mengukur tingkat
kematangan risiko
• Pengendalian
Internal dan
Manajemen Risiko
telah tumbuh
menjadi budaya
• Benchmark
penerapan
Belum ada
Terbatas
GG MATURITY LEVEL
10 Aspek Pengujian CG Maturity Level (2)
Aspek
Pengukuran
GG
Disclosure &
Transparency
Stakeholder
Engagement
Level 1:
Adhoc
Level 2:
Initial
Level 3:
Managed
Level 4:
Governed
Level 5:
Citizenship
• Melakukan
Independent
Assessment
• Masuk kategori
“Cukup Baik”
• Teratur melakukan
pengukuran GG
• Masuk kategori
“Baik”
• Hasil pengukuran
diungkapkan dalam
AR
• Teratur melakukan
pengukuran GG
• Masuk kategori
“Sangat Baik”
• Hasil pengukuran
diungkapkan dalam
AR
Belum dilakukan
Mulai melakukan (self
assessment)
• Adhoc
• Website
perusahaan
masih sederhana
• Tidak terdapat
informasi GG
• Bagian proses bisnis
• Website perusahaan
mulai sesuai best
practices
• informasi GG di
website terbatas
• Profesional &
Comply
• Website perusahaan
mulai sesuai best
practices
• informasi GG di
website terbatas
• Beyond Compliance
• Menu khusus GG di
website
• Menu khusus TJSL
• Annual Report
sesuai best
practices
• Beyond Compliance
• Menu khusus GG di
website dan
lengkap
• Menu khusus TJSL
& Sustainability
• AR benchmark
Belum mengenal
Terbatas
Internal & Eksternal
Sesuai Best Practices
Advanced
GG MATURITY LEVEL
10 Aspek Pengujian GG Maturity Level (3)
Aspek
Outcome
TJSL dan
Sustainability
Budaya GG
Level 1:
Adhoc
Perusahaan
belum menyadari
manfaat
penerapan GG
Belum dikenal
Belum terbentuk
Level 2:
Initial
Perusahaan
menyadari manfaat
GG bagi citra dan
kepatuhan
Level 3:
Managed
Level 4:
Governed
• Meningkatkan
kepatuhan dan
eksposur lembaga
• Tumbuh citra positif
• Mulai dikenal
lembaga ber GG
• Tumbuh citra positif
• Kinerja Operasional
& Keuangan
• Kinerja Saham
• Market Confidence
• Kinerja Operasional
& Keuangan
• Kinerja Saham
• Citra dan Reputasi
• Budaya Perusahaan
• Market Confidence
• Blue Print TJSL
• Road Map TJSL &
Sustainability
• Sustainability
Reporting
• Blue Print TJSL
• Road Map TJSL &
Sustainability
• SR Reporting
• Komunikasi GG
• Menjadi budaya
namun masih
terbatas
• Memiliki inisiatif
internalisasi
• Menjadi budaya dan
inklusif
• Inisitaif internalisasi
menjadi benchmark
Mulai dikenal
terbatas
Dikenal dan
diterapkan terbatas
Belum terbentuk
Mulai Terbentuk
namun bersifat
Eksklusif
Level 5:
Citizenship
Fly UP