...

Kepemerintahan yang Baik

by user

on
Category: Documents
10

views

Report

Comments

Transcript

Kepemerintahan yang Baik
MODUL PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
PRAJABATAN GOL. III
Drs. Idup Suhady, M.Si
Lembaga Administrasi Negara - Republik Indonesia
2009
Hak Cipta© Pada: Lembaga Administrasi Negara
Edisi Tahun 2009
Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia
Jl. Veteran No. 10 Jakarta 10110
Telp. (62 21) 3868201-06 Ext. 193, 197
Fax. (62 21) 3800188
Kepemerintahan yang Baik
Jakarta – LAN – 2009
12 hlm: 15 x 21 cm
vi
DAFTAR ISI
KATA PENGANTAR...............................................iii
DAFTAR ISI........................................................v
BAB I PENDAHULUAN ........................................ 1
A. Latar Belakang .................................. 1
B. Deskripsi Singkat ................................ 4
C. Indikator Hasil Belajar ......................... 4
D. Materi Pokok..................................... 5
E. Manfaat........................................... 5
BAB II PERKEMBANGAN LAHIRNYA
KONSEPSI KEPEMERINTAHAN YANG BAIK......... 6
A. Umum............................................. 6
B. Pengertian Kepemerintahan yang Baik .....10
C. Latihan (Test) ..................................21
D. Rangkuman......................................23
BAB III PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK..24
A. Arti dan Pengertian Prinsip...................24
B. Prinsip Kepemerintahan yang Baik Sebagai
Konsep ..........................................28
C. Latihan (Test) ..................................36
D. Rangkuman......................................37
BAB IV PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK (Contoh dan Permasalahannya) .....39
A. Umum............................................39
B. Penerapan Prinsip-Prinsip Kepemerintahan
Yang Baik .......................................41
C. Contoh dan Permasalahan dalam
Penerapan. .....................................52
D. Permasalahan dalam Penerapan
Kepemerintahan yang Baik...................67
v
BAB V PENUTUP ...............................................72
A. Simpulan ........................................72
B. Tindak Lanjut...................................74
DAFTAR PUSTAKA .............................................76
DAFTAR DOKUMEN ............................................79
2
Kepemerintahan yang Baik
pemerintahan
BAB I
PENDAHULUAN
mewujudkan
kesejahteraan
dan
memberdayakan
A. LATAR BELAKANG
era
reformasi
yang
hingga
pembangunan
dalam
rakyat.
rangka
Pemikiran
ini
menghendaki bahwasanya dalam negara hukum yang
demokratis
Pada
dan
kini
tengah
secara
aktif
berkeadilan,
masyarakatnya
dalam
pemerintah
untuk
harus
berperanserta
menyelenggarakan
kegiatan
berlangsung di negara Republik Indonesia yang kita cintai
pemerintahan dan pembangunan. Dengan perkataan lain
setelah kekuasaan Pemerintah Orde Baru yang serba
kegiatan pemerintahan dan pembangunan hendaknya
terpusat
tidak
(sentralistis)
berakhir,
telah
memberikan
selalu
dilaksanakan
sendiri
oleh
pemerintah,
harapan dan peluang bagi upaya perubahan dan perbaikan
melainkan harus mengikutsertakan masyarakatnya, karena
disegala
dan
merekalah yang paling mengetahui kebutuhan, harapan
dan
dan masalah-masalah yang dihadapinya. Dalam pemikiran
bidang
pembangunan.
kegiatan
Dalam
praktek
pemerintahan
pemerintahan
pembangunan saat ini telah terjadi perubahan yang
yang
demikian
itu
terdapat
ditandai dengan pemberian peluang yang semakin besar
kesetaraan/kemitraan
terhadap peran serta aktif masyarakat, antara lain
masyarakatnya secara serasi dan saling berperan dalam
dibidang penegakkan hukum, penghormatan hak-hak asasi
mengelola kegiatan pemerintahan dan pembangunan.
antara
hubungan
pemerintah
dan
manusia dan pemberantasan praktek-praktek KKN.
Proses perubahan yang terjadi di Indonesia dewasa ini
Salah satu perubahan yang menonjol dan hingga kini
tanpa disadari searah/sejalan dengan kecenderungan
terus diupayakan adalah yang berkenaan dengan cara
perkembangan pemikiran tentang pemerintahan dan
pandang (pemikiran) mengenai hubungan timbal balik
pembangunan dalam skala global (internasional). Dengan
(interaksi) antara pemerintah dengan masyarakatnya yang
perkataan lain pemikiran di atas juga dipromosikan secara
berkaitan persoalan-persoalan politik dan juga policy
gencar oleh berbagai negara dihampir seluruh pelosok
(kebijakan), sosial dan ekonomi dalam menyelenggarakan
dunia
1
dan
oleh
badan-badan
internasional
yang
3
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
4
Kepemerintahan yang Baik
berkecimpung dalam pemberian bantuan pembangunan.
karena itu suka atau tidak suka konsep dan praktek
Bahkan menjadi prasyarat untuk memperoleh bantuan
“Kepemerintahan
luar negeri. Perubahan cara pandang atau disebut juga
dilaksanakan di lingkungan aparatur pemerintah utamanya
perubahan paradigma yang disebarluaskan tersebut di
oleh PNS sebagai pelayan masyarakat yang banyak
atas adalah didasarkan atas konsepsi yang disebut
berperan
“Kepemerintahan yang Baik” yang dalam bahasa Inggris
instansi pemerintah.
dalam
yang
Baik”
pelaksanaan
mutlak
dipahami
tugas/pekerjaan
dan
pada
disebut “Good Governance”. Mengapa demikian karena
selama
ini
dipandang
bahwa
“cara-cara
B. DESKRIPSI SINGKAT
menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di
Pada modul ini dijelaskan dan dibahas mengenai arti
masa lalu bersifat ”Bad Governance”, yang berdampak
dan
negatif bagi masyarakat, bangsa dan negara.
Governance;) dan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang
Keinginan
untuk
merubah
cara
pandang
atau
pengertian
Baik
disertai
Kepemerintahan
dengan
Baik
contoh-contohnya
pembangunan
pelaksanaan tugas aparatur pemerintah dalam melayani
Governance”
pengalaman
didorong
pahit
oleh
Governance”
semangat
berbagai
ke
belajar
good
dari
berkaitan
dalam
pemerintahan,
“Bad
yang
(Good
pemikiran dalam menyelenggarakan pemerintahan dan
dari
terutama
yang
dengan
masyarakat.
kegagalan
pemerintahan/pembangunan di masa yang lalu. Meskipun
di satu sisi sebagian masyarakat mengalami peningkatan
C. INDIKATOR HASIL BELAJAR
Setelah mempelajari modul ini peserta diharapkan
kesejahteraan ekonomi, namun di sisi lain sebagian
mampu memahami dan menjelaskan:
masyarakat bahkan cenderung mengalami kemiskinan dan
1. Latar
ketertinggalan yang semakin buruk. Kondisi tersebut
Belakang
dikembangkannya
konsep
Kepemerintahan yang Baik;
menunjukkan adanya jurang sosial dan ekonomi yang
2. Pengertian Kepemerintahan yang Baik.
cenderung berkembang semakin melebar baik antara
3. Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik;
kelompok masyarakat maupun antar wilayah daerah. Oleh
4. Penerapan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik.
5
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
5. Permasalahan
dalam
penerapan
prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik.
D. MATERI POKOK
BAB II
PERKEMBANGAN LAHIRNYA KONSEPSI
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
Mengacu pada deskripsi singkat dan indikator hasil
belajar, maka pokok bahasan modul Kepemerintahan yang
Baik ini berkenaan dengan:
A. UMUM
Dalam
6. Latar Belakang lahirnya Konsep Kepemerintahan yang
Baik;
memasuki
abad
ke-21
negara-negara
di
berbagai belahan dunia, termasuk Indonesia menghadapi
suatu tantangan yang berupa perubahan lingkungan
7. Pengertian Kepemerintahan yang Baik;
strategis yang berat, baik yang menyangkut bidang
8. Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik;
politik, ideologi,
9. Contoh-contoh penerapan Kepemerintahan yang Baik;
pertahanan dan keamanan. Baik perubahan itu yang
dan
ekonomi,
sosial,
budaya,
maupun
berasal dari dalam negara maupun dari luar yang
10. Permasalahan
dalam
Penerapan
Prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik.
pengaruhnya bersifat global (mendunia) yang kemudian
terkenal dengan istilah “globalisasi”. Pengaruh globalisasi
tersebut
E. MANFAAT
juga
penyelenggaraan
merupakan
tantangan
pemerintahan/negara
dalam
(administrasi
Berbekal hasil belajar dan menyimak modul ini
pemerintahan/negara) dan dalam pembangunan nasional.
peserta Diklat dapat memahami arti dan pengertian serta
Dari sudut pandang aparatur pemerintahan, perubahan
prinsip-prinsip
lingkungan strategis itu harus disikapi (direspon) dengan
mampu
Kepemerintahan
menemukenali
yang
Baik dan
penerapannya,
permasalahan yang ada dalam praktek.
juga
termasuk
melakukan
penyesuaian-penyesuaian
penyelenggaraan
kegiatan
terhadap
(administrasi)
baik
cara
yang
menyangkut organisasi (kelembagaan), tata kerja, dan
prosedur kerja/sistem kerja (ketatalaksanaan/tata kelola)
6
7
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
8
Kepemerintahan yang Baik
maupun yang berkenaan dengan pengembangan sumber
langsung
daya
pelayanan electronic system (e-services). Dalam pada itu
manusia/pegawai,
termasuk
penataan
kepegawaiannya.
dilakukan
tanpa
bertatap
muka
dengan
situasi di dalam negeri (Indonesia), secara internal
pemerintah dan masyarakat juga menghadapi masalah
Secara eksternal, globalisasi yang didorong oleh
(krisis multidimensi) yang beraneka ragam/rumit, antara
perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terutama
lain situasi
teknologi
gangguan
informasi
liberalisasi
dan
(bebas
dari
komunikasi,
dan
semangat
kekangan/tekanan)
telah
politik yang
kelompok
memisahkan
diri
belum sepenuhnya stabil,
oknum
dari
tertentu
NKRI
yang
(disintegrasi
ingin
bangsa),
mendorong terjadinya perubahan besar dalam kehidupan
menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap aparatur
politik,
pemerintah,
ekonomi,
sosial-budaya
dan
pemerintahan
lemahnya
penegakkan
tersendatnya
juga
persaingan
pemulihan/perbaikan ekonomi, meningkatnya kejahatan
(kompetisi) bebas yang mengharuskan setiap bangsa untuk
(kriminalitas), pengangguran, jumlah penduduk miskin
secara
dan merosotnya daya saing bangsa.
terus
oleh
gencar/meningkatnya
menerus
meningkatkan
kompetensi
KKN,
dan
(praktek administrasi pemerintahan/negara). Globalisasi
ditandai
pemberantasan
hukum
lambatnya
(kemampuan)nya dalam bersaing dengan bangsa lain.
Disisi lain tingkat keterkaitan baik antar organisasi
pemerintah,
organisasi
masyarakat
internasional
dan
dunia
sangat
usaha,
tinggi
dan
Dalam kaitan dengan perubahan sosial masyarakat,
maupun
dapat disaksikan mengenai tingkat perubahan yang
saling
berlangsung secara cepat yang terlihat dari gaya hidup,
mempengaruhi.
budaya,
cara
menimbulkan
Perkembangan
ilmu
pengetahuan
dan
berpakaian
situasi
yang
dan
lain-lain,
menuntut
sehingga
mereka
untuk
teknologi
mengetahui lebih banyak, namun tidak mempunyai cukup
terutama teknologi informasi telah mengubah sistem
waktu untuk menyikapi perubahan yang terjadi. Kondisi
manajemen pelayanan masyarakat dan sektor bisnis
ini menyebabkan masyarakat berada pada posisi yang
sedemikian rupa sehingga berbagai transaksi dapat
9
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
10
Kepemerintahan yang Baik
amat rentan terhadap berbagai akibat perubahan itu
menghasilkan permasalahan, seperti menurunnya tingkat
sendiri.
kepatuhan masyarakat
(krisis kepercayaan), sulitnya
menjalankan pemerintahan, yang akhirnya mengarah
Di
pihak
swasta
(dunia
usaha),
pertumbuhan
kepada timbulnya kekacauan sosial (Dunsire 1993: 22-23).
perusahaan raksasa telah mendorong perubahan pola
operasi dan administrasi yang semula sangat terpusat
Untuk menghadapi kondisi yang kompleks, cepat
pada perusahaan induk di negara asal, kini beralih pada
berubah
penguatan
masyarakat, maka diperlukan contoh mengelola kegiatan
manajemen
operasinya
di
unit
cabang
usahanya yang berlokasi di kota-kota di seluruh dunia.
lingkungan
dalam
kehidupan
kelompok
dalam
masyarakat
dan
dengan
pemerintah dalam suatu tata hubungan yang saling
masyarakat (LSM/NGO) semakin cepat pertumbuhannya
berperan dan harmonis, yang sebagai konsep disebut
dengan
Kepemerintahan yang Baik (Good Governance).
tujuan
lembaga
beragam
swadaya
berbagai
masyarakat
sangat
pemerintah yang mampu menserasikan hubungan antar
berbagai
Di
dan
yang
berbeda,
yang
menumbuhkembangkan pula tata hubungan organisasi
yang semakin kompleks yang memerlukan kemampuan
tersendiri untuk dapat ditangani secara tepat. Begitu
kompleks
rumitnya
mengenai
pengertian
istilah
yang
berkaitan dengan Kepemerintahan yang Baik sangat
kehidupan masyarakat dijaman ini, demikian kritisnya
penting, mengingat masih ada pihak-pihak dikalangan
masyarakat
terjadi
aparatur yang sering keliru, baik mengucapkan maupun
memerlukan kemampuan menanganinya menuju pada
memahaminya terlebih dalam masyarakat awam, yaitu
kondisi-kondisi yang diharapkan. Kemampuan menangani
antara
itu adalah melalui konsep yang disebut kepemerintahan
kepemerintahan (Governance), antara Good Government
(governance) sebab dalam kurun waktu singkat-berbagai
dan Good Governance.
menyikapi
yang
serta
Pemahaman
beranekaragamnya
perubahan
dan
B. PENGERTIAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
perubahan
menggoncangkan
yang
justru
akan
istilah
pemerintah
(Government)
dan
11
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
Pemerintah
atau
Government,
Kepemerintahan yang Baik
bahasa
Pengertian istilah “Governance” yang lain, misalnya
Inggrisnya mengandung pengertian “Pengarahan pihak
dapat disimak dalam tulisan Prof. Bintoro Tjokroamidjojo,
berwenang
orang-orang
MA (2000: 34), yang mengemukakan pendapatnya sebagai
(masyarakat/rakyat) dalam sebuah negara atau kota dan
berikut: Governance artinya: memerintah – menguasai –
semacamnya. Bisa pula bermakna “Badan/Lembaga yang
mengurus – mengelola”. Jadi mengandung banyak arti.
menjalankan kegiatan pemerintah negara, negara bagian
Dalam kaitan ini pada Pidato Presiden tanggal 16 Agustus
atau kota. Adapun istilah “kepemerintahan” yang dalam
2000, istilah “governance” , diterjemahkan sebagai
bahasa Inggrisnya disebut “Governance” mengandung
pengelolaan””.
pengertian
pengetahuan sosial, suatu istilah bisa mengandung arti
(penguasa)
atas
“tindakan,
melakukan/menjalankan
dalam
12
kegiatan
fakta
ataupun
kegiatan
oleh
cara
pemerintah
Memang
bermacam-macam,
demikianlah
dan
terkadang
dalam
digunakan
ilmu
silih
(penyelenggaraan pemerintahan). Jadi tekanannya pada
berganti, tergantung persoalan, kaitan dan kepentingan
cara menyelenggarakan kegiatan, atau dapat berarti pula
penggunaannya
cara
dipandang sesuai saat itu.
mengelola/mengurus
yang
dilakukan
oleh
pemerintah.
dalam
situasi/kondisi
yang
Dari uraian di atas kita bisa memahami bahwa istilah
Dari uraian di atas bisa disimpulkan bahwa pemerintah
(Government)
serta
adalah
semata-mata
berarti
“kepemerintahan sebagai suatu kegiatan pemerintah,
sedangkan kepemerintahan (Governance) adalah kegiatan
tetapi juga mengandung arti pengurusan, pengelolaan,
(proses)nya. Hal ini bisa dilihat pada pernyataan berikut:
pengarahan, pembinaan, penyelenggaraan dan dapat pula
“Governance lebih merupakan kegiatan yang proses saling
diartikan pemerintahan”. Atas dasar itu tidak keliru bila
berhubungan antara pemerintah dengan masyarakatnya
terdapat istilah berikut: “public governance; private
dalam berbagai hal yang berkenaan dengan kepentingan
governance;
masyarakat
governance (pengelolaan urusan pemerintah, swasta,
campur
atau
tidak
organisasinya,
dan
lembaga
“governance”
tangan
pemerintah
atas
kepentingan-kepentingan tersebut (Koiman: Ed. 1993).
badan
corporate
hukum/perusahaan
governance
dan
dan
pengelolaan
banking
urusan
perbankan). Lebih lanjut istilah governance sebagai
13
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
14
Kepemerintahan yang Baik
terjemahan dari pemerintahan kemudian berkembang dan
Governance
menjadi populer dengan sebutan “kepemerintahan”.
yaitu:
Berikut
ini
dikemukakan
beberapa
(kepemerintahan)
cara
secara
menggunakan
sederhana,
kekuasaan
pengertian
pemerintah/negara dalam mengelola atau mengurus
mengenai istilah “Governance” dari berbagai sumber yang
sumber daya ekonomi dan sosial untuk pembangunan
memberikan perhatian terhadap persoalan yang terkait
masyarakat.
seperti:
1. Hubbard
(2001)
mengatakan
Kepemerintahan
Dari beberapa definisi “tentang governance” dapat
mengandung pengertian tidak sekedar/lebih dari
diketahui bahwa konsepsi itu pada intinya berkenaan
pemerintahan.
mengandung
dengan kegiatan kenegaraan, tetapi lebih jauh dari itu
pengertian “bagaimana masyarakat mengatur dirinya
melibatkan pihak swasta dan kelembagaan masyarakat.
sendiri.
Dalam hubungan ini Agus Dwiyanto (Ed, 2006) yang
Kepemerintahan
2. Novartis Foundation for Sustainable Development
mengutip
berbagai
pendapat
mengenai
sebutan
(NFSD) mendefinisikan governance (kepemerintahan)
governance mengemukakan sebagai berikut: “sebutan
sebagai seni kepemimpinan publik (pemerintah) yang
governance
terdiri dari tiga bidang:
memang sulit mencari padanan kata itu secara tepat.
a. Bentuk dan kekuasaan politik;
Banyak
b. Proses
penyelenggaraan
kewenangan
dalam
mengelola kegiatan ekonomi dan sumber daya
sosial dari negara;
c. Kemampuan
dibiarkan
diterjemahkan
dalam
bentuk
sebagai
tata
aslinya
karena
pemerintahan,
penyelenggaraan negara, ataupun pengelolaan”.
Lebih jauh dinyatakan bahwa “apapun terjemahannya
menunjuk pada pengertian bahwa kekuasaan tidak lagi
pemerintah
untuk
merancang,
semata-mata dimiliki atau menjadi urusan pemerintah.
menemukan dan melaksanakan kebijakan serta
Governance
melaksanakan fungsi-fungsinya.
governing (pengelolaan, penyelenggaraan, pengaturan,
3. Rainer
Tetzlaff
(1995:
20-22)
dalam
menekankan
pada
pelaksanaan
fungsi
jurnal
pengurusan) secara bersama-sama oleh pemerintah dan
Development and Cooperation memberikan definisi
institusi (lembaga, organisasi) lain, yaitu LSM, perusahaan
15
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
16
Kepemerintahan yang Baik
swasta (dunia usaha) dan warga negara (2006: 77).
mengurus negara/kegiatan pemerintahan tidak selalu
Bahkan lembaga yang bukan pemerintah dapat saja
harus oleh pemerintah saja, tetapi mengikutsertakan
memegang peran yang lebih besar dalam governance
masyarakat/rakyat/warga negaranya.
tersebut, lebih dari itu pemerintah dapat saja tidak
berperan sama sekali yang dalam ungkapan bahasa Inggris
disebut “governance without government”.
Dalam kaitan dengan istilah “Kepemerintahan yang
Baik (Good Governance) pada modul Sosialisasi Sistem
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, yang disusun
Dari
penelusuran
(governance)
dapat
konsepsi
diketahui
kepemerintahan
bahwa
pemahaman
mengenai pengertian istilah kepemerintahan (governance)
lebih
ditekankan
kegiatan
pada
pemerintah)
prosesnya
bahkan
oleh LAN-BPKP tahun 2000, dinyatakan bahwa istilah
kepemerintahan dalam prakteknya yang terbaik, disebut
dengan “Kepemerintahan yang Baik (Good Governance)”.
(berlangsungnya
juga
lembaga
Beberapa
hal
dalam
memahami
konsep
Good
(pemerintah)nya, yang dalam proses itu berlangsung
Governance yang dipandang penting diantaranya adalah
kerjasama (kolaborasi) antara lembaga pemerintah, semi
bahwa
pemerintah dan non pemerintah (LSM, swasta) secara
mengadung dua pengertian.
seimbang
Pertama : Adanya nilai-nilai yang menjunjung tinggi
(balance,
setara)
dan
partisipatif.
Itulah
arti
“Good”
dalam
kata
Good
Governance
sebabnya praktek terbaik (best practise) dari governing
keinginan/kehendak
disebut Good Governance yang dalam bahasa Indonesia
yang dapat meningkatkan kemampuan rakyat
bisa diartikan pengurusan yang baik, pengaturan yang
dalam mencapai (1) tujuan (nasional); (2)
baik, atau pengelolaan yang baik untuk mencapai
kemandirian;
ketertiban,
berkelanjutan; (4) keadilan sosial.
keharmonisan
dan
kelancaran
rakyat dan nilai-nilai
(3)
pembangunan
penyelenggaraan kegiatan guna mencapai tujuan bersama
yang
disepakati
bersama
pula.
Indikasi
terjadinya
Kepemerintahan yang Baik ditandai oleh fakta bahwa
Kedua
:
Aspek-aspek yang berkenaan dengan fungsifungsi/tugas dari pemerintahan yang tepat
17
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
18
Kepemerintahan yang Baik
dalam pelaksanaan pencapaian tujuan-tujuan
sejalan dengan demokrasi; penghindaran salah alokasi
tersebut di atas.
dana
Berdasarkan
pemahaman
tersebut,
maka
Kepemerintahan yang Baik tertuju pada dua hal berikut:
Pertama : Cita-cita/kehendak negara yang diarahkan
yang
disiplin
penciptaan
kerja
kerangka
Orientasi ini mengacu pada keinginan untuk
membangun
tidak terkekang dalam kehidupan bernegara.
masyarakat”;
”hubungan
Pemerintah
merumuskan
yaitu pemerintahan yang berdaya guna dan
”Kepemerintahan
berhasil
menerapkan
tujuan
yang
diantara
Pemerintahan yang berfungsi dengan benar,
pencapaian
anggaran,
dan
politik/hukum
bagi
2. UNDP memberikan batasan Kepemerintahan yang Baik
sebagai
dalam
persekongkolan
tumbuhnya kegiatan dunia usaha”;
pada pencapaian tujuan negara/nasional.
guna
pencegahan
politik/administrasi,
3. Peraturan
Kedua :
langka;
saling
membantu
dan
negara,
swasta
dan
No.
Kepemerintahan
yang
101
yang
Tahun
Baik sebagai
mengembangkan
prinsip-prinsip
dan
profesionalitas,
nasional. Hal ini tergantung pada sejauh
akuntabilitas,
mana pemerintah mempunyai kemampuan
demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum
dan
dan dapat diterima oleh seluruh rakyat”;
sejauh
hubungan
mana
susunan,
politik
serta
aturan
dan
pelaksananya
berfungsi secara tepat.
transparansi,
2000;
pelayanan
prima,
4. Agus Dwiyanto (Ed: 2006) mengemukakan: Apapun
terjemahannya dari Governance, maka dalam good
Governance
mengandung
pengertian
bahwa
Di bawah ini dikemukakan pengertian Kepemerintahan
kekuasaan penyelenggaraan pemerintahan tidak lagi
yang Baik dari berbagai sumber:
semata-mata
1.
Bank dunia menyatakan bahwa Kepemerintahan yang
pemerintah – menekankan pada pelaksanaan fungsi
Baik
pengelolaan secara bersama-sama oleh pemerintah
adalah:
“penyelenggaraan
manajemen
pembangunan yang solid dan bertanggung jawab
dimiliki
atau
menjadi
urusan
dan indtitusi lainnya LSM, swasta dan warga negara.
19
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
20
Kepemerintahan yang Baik
5. Dalam tulisan J.D Millet “Manajemen dalam Pelayanan
Publik” (1954) dikatakan: Pemerintahan yang Baik
Pemerintah
berarti dimungkinkannya aneka warna satuan-satuan
sosial yang menyelenggarakan tugas-tugas di luar
pengaruh
kekuasaan
kekuasaan
pemerintah
pemerintah,
itu
sendiri
sedangkan
terbagi
Masyarakat
Swasta
dan
terbatas.
Dari berbagai definisi Good Governance tersebut di atas,
Adapun peran masing-masing pihak itu dalam konsep
secara ringkas dapat disimpulkan bahwa Kepemerintahan
Kepemerintahan yang Baik adalah sebagai berikut:
yang
1. Negara/pemerintah
Baik
pemerintahan
adalah
yang
“pengaturan/penyelenggaraan
tidak
semata-mata
oleh
berperan
menciptakan
lingkungan/iklim politik, ekonomi dan hukum yang
pemerintah, melainkan harus mengikutsertakan pihak
membuka
swasta dan masyarakat”. Dalam konsep Kepemerintahan
berkembangnya dunia usaha dan masyarakat;
yang Baik terdapat tiga pihak penting yang disebut juga
pilar-pilar
menciptakan
mendorong
lapangan
yang
saling
3. Masyarakat memberikan kemudahan hubungan timbal
berhubungan secara harmonis sesuai peran dan tanggung
balik melalui kelompok-kelompok dalam masyarakat
jawabnya masing-masing. Hubungan dari ketiga pilar itu
untuk berperan serta dalam kegiatan ekonomi, sosial
bila digambarkan adalah sebagai berikut:
dan politik.
dan
Baik,
usaha
untuk
pihak
swasta
yang
2. Swasta/dunia
besar,
yaitu
pemerintah,
Kepemerintahan
kesempatan
masyarakat
kerja/pendapatan;
Dilihat dari segi kelembagaan (organisasi), negara
sebagai unsur governance termasuk didalamnya lembagalembaga negara dan lembaga pemerintahan. Swasta
21
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
meliputi perusahaan yang berkecimpung dalam berbagai
22
Kepemerintahan yang Baik
D. RANGKUMAN
bidang kegiatan. Sedangkan masyarakat terdiri dari
Perkembangan lingkungan kehidupan masyarakat di
perseorangan dan kelompok (baik yang terorganisasi
berbagai bidang (ideologi, ekonomi, sosial dan politik
maupun tidak). Termasuk dalam kelompok masyarakat
serta hukum dan lain-lain) dipenghujung abad ke-20 telah
adalah
menimbulkan tantangan yang berat terutama bagi negara-
organisasi
profesi,
dan
lembaga
swadaya
masyarakat (LSM).
negara
yang sedang berkembang. Perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi serta semangat ingin lepas
C. LATIHAN (TEST)
1. Jelaskan
secara
dari tekanan dan kekangan telah mendorong perubahan
singkat
mengenai
situasli
yang
besar dalam kehidupan bernegara yang harus disikapi
mendorong lahirnya konsep Kepemerintahan Yang
dengan penataan dan penyesuaian terhadap cara-cara
Baik.
menyelenggarakan pemerintahan (negara). Dalam negara
2. Jelaskan mengenai arti dan pengertian di bawah ini:
yang pemerintahannya terlalu mengandalkan kekuasaan
a. Government (Pemerintah)
sehingga mengabaikan kepentingan masyarakat/rakyat
b. Kepemerintahan (Governance)
dengan datangnya pengaruh globalisasi, kekuasaannya
c. Istilah-istilah lain apa saja yang artinya sama
yang berlebihan telah menjadi ”senjata makan tuan” bagi
dengan istilah kepemerintahan
pemerintah itu.
3. Jelaskan mengenai pengertian Kepemerintahan yang
Baik. Boleh dipilih menurut/sesuai sumbernya.
Konsep atau pemikiran bahwa segala urusan yang
menyentuh
kepentingan
masyarakat/rakyat
hanya
4. Sebutkan pilar-pilar dari Kepemerintahan yang Baik.
pemerintah yang berwenang mengurus atau mengaturnya
5. Jelaskan
terutama dalam negara hukum yang demokratis dan
peran
dari
Kepemerintahan yang Baik.
masing-masing
pilar
berkeadilan dipandang sudah tidak sesuai lagi
untuk
dipertahankan. Malahan dari pengalaman pemerintahan di
Indonesia kekuasaan pemerintah yang berlebihan telah
menimbulkan
salah
urus
(mis-manajemen),
dan
23
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
turunnya/tipisnya
kepercayaan
rakyat
kepada
pemerintah. Itulah secuil masalah yang memunculkan
lahirnya
konsep
Kepemerintahan
yang
Baik
(good
BAB III
PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN
YANG BAIK
governance).
Dalam
Kepemerintahan
yang
Baik,
kegiatan
pemerintahan dilaksanakan bersama oleh pemerintah,
A. ARTI DAN PENGERTIAN PRINSIP
swasta dan masyarakat sesuai peran dan tanggung jawab
Secara umum istilah prinsip sering digunakan dalam
maisng-masing secara berimbang, harmonis dan dinamis.
dunia ilmu pengetahuan yang dapat diartikan ”patokan”
Bahkan
bilamana
melaksanakan
tertentu,
bila
perlu
sendiri
pemerintah
kegiatan-kegiatan
masyarakat/swasta
tidak
harus
ataupun ”landasan” yang dijadikan pegangan atau acuan
di
bidang
untuk melakukan sesuatu. Pada umumnya prinsip itu
sudah
mampu
mengandung
kebenaran
yang
sudah
teruji
dan
melaksanakan kegiatan tersebut. Misalnya mendirikan dan
kebenarannya itu dapat dibuktikan melalui pengalaman
mengelola rumah sakit, pendidikan/sekolah, menyediakan
dalam
transportasi dan sebagainya. Dalam hal ini, peran
mendasar, dan umumnya mengandung kebenaran yang
pemerintah terbatas pada segi-segi membuat peraturan,
biasanya menjadi landasan berpikir/bertindak. Oleh sebab
standar dan memberikan kemudahan untuk kelancaran
itu istilah prinsip sering disebut juga asas. Prinsip atau
dan ketertiban penyelenggaraan kegiatan.
asas lahir dari pengalaman dalam hal yang sama dan
dunia
praktek.
Prinsip
sebagai
pernyataan
berulang-ulang dengan hasil yang sama. Prinsip tidak
sama/berbeda dengan dalil atau pun ajaran yang selalu
dipandang benar. Dalam hal tertentu prinsip dapat
dinyatakan dalam bentuk perkiraan atau anggapan dasar
atau kesimpulan sementara. Prinsip pada hakekatnya
bersifat:
24
25
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
1. Praktis, maksudnya prinsip itu selalu dapat dipakai
terlepas dari situasi dan kondisi.
26
Kepemerintahan yang Baik
Baik yang mengarah pada perlunya diperhatikan prinsip
tersebut, bahkan diterapkan dengan sebaik-baiknya.
2. Berkaitan dengan sebuah ketentuan yang bersifat
Sebagaimana diketahui bahwa menurut pandangan
dasar dan luas sehingga menyediakan sebuah sudut
klasik,
pandang mengenai banyak hal.
kekuasaan untuk mengatur, mengurus bahkan memaksa
3. Ajeg dalam arti bahwa dalam situasi yang serupa akan
timbul hasil yang serupa juga (LAN; 2002).
pemerintah
sebagai
organisasi
mempunyai
warga di wilayahnya serta mengontrol pengaruh luar atas
pelaksanaan kebijakannya di dalam negeri, termasuk
mengawasi kegiatan organisasi-organisasinya. Pemerintah
Penerapan prinsip akan menghasilkan sesuatu dengan
adalah penguasa di atas wilayah dan rakyatnya dan
lebih baik, menghendaki penilaian dan penafsiran tentang
pemerintah dianggap paling berwenang menetapkan,
fakta-fakta yang ada dalam situasi tertentu. Apabila
mengatasi dan menyelesaikan persoalan/masalah dan
dihubungkan dengan konsep Kepemerintahan yang Baik,
kepentingan
maka
prinsip-prinsip
Atas
dasar
itu
dibuatlah
yang
Baik
peraturan-peraturan (kebijakan) yang bersifat mengatur
ketentuan-ketentuan
yang
dan mengikat masyarakat untuk dipatuhi secara tertib.
mendasar, dan telah teruji kebenarannya dalam praktek,
Bahkan memberikan sanksi bilamana terjadi pelanggaran
sehingga
atas peraturan/kebijakan ataupun ketentuan yang telah
mengandung
Kepemerintahan
masyarakat.
pengertian
dapat
menjadi
pedoman
pemikiran
atau
tindakan dalam mewujudkan kenyataan tentang praktek
dibuatnya guna menjamin ketertiban sosial.
Kepemerintahan yang Baik. Oleh sebab itu dalam konsep
Kepemerintahan
yang
Baik
terdapat
prinsip-prinsip
tertentu yang harus dijadikan pegangan atau landasan
dalam mempraktekkan konsep tersebut.
Sebelum sampai pada uraian tentang prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik, terlebih dahulu dikemukakan
konsekuensi diterapkannya konsep Kepemerintahan yang
Namun dalam prakteknya dimanapun pemerintahan
itu berlangsung terdapat kecenderungan bahwa dengan
cara tersebut di atas, ketertiban sosial yang diharapkan
terwujud
seringkali
tidak
tercipta
sepenuhnya.
Pejabat/aparatur pemerintah sering bertindak berlebihan
(over acting), menganggap remeh masyarakat dan kurang
peduli pada harapan dan kepentingan masyarakat seolah-
27
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
28
Kepemerintahan yang Baik
olah melupakan peran dan kewajibannya sebagai ”pelayan
masyarakat” atau ”abdi masyarakat”. Kondisi itu dialami
pula di negara kita bahkan masih terasa terutama dalam
pelayan
masyarakat.
Dalam
kaitan
konsep
Kepemerintahan yang Baik kiranya pengalaman pahit
dalam memberikan pelayanan yang buruk terhadap
masyarakat seyogyanya tidak terulang kembali. Dengan
B. PRINSIP KEPEMERINTAHAN YANG BAIK SEBAGAI
KONSEP
Dalam tulisan tentang mewujudkan Good Governance
melalui
Pelayanan
Publik
(2006:78-79)
diajukan
setidaknya ada enam hal mendasar yang bisa dijadikan
acuan/patokan sebagai berikut:
penerapan konsep ”Governance” untuk mewujudkan
Governance),
1. Dalam kebersamaan yang dibangun, pemerintah tetap
Pemerintah dengan seluruh aparaturnya harus bertindak
berperan penting namun tidak terlalu berpengaruh,
lebih bijak dalam mengurus jalannya pemerintahan di
dan
negara kita yang demokratis dan berkeadilan.
pengaturan hubungan terhadap pelaku-pelaku pada
Kepemerintahan
yang
Baik
(Good
mempunyai
kemampuan
lembaga-lembaga
Satu
hal
yang
harus
dipahami
adalah
bahwa
yang
bukan
dalam
melakukan
pemerintah
untuk
mencapai tujuan masyarakat.
walaupun dari sudut pandang konsep ”Governance”
membawa
akibat
terjadinya
pengurangan
peran
2. Kekuasaan yang dimiliki pemerintah harus diubah
pemerintah, namun pemerintah tetap merupakan pihak
maknanya
yang tidak bisa diabaikan perannya. Pertanyaan yang
”kekuasaan
timbul
adalah
menempatkan
berlangsung
”bagaimana
perannya
proses
dan
pengurusan
mengelola
yang
atas”
semula
menjadi
dipahami
sebagai
”kekuasaan
untuk
pemerintah
sebaiknya
”mengurus kepentingan”, ”memenuhi kebutuhan” dan
bersikap,
manakala
menyelesaikan
(Governing)
menuju
Kepemerintahan yang Baik? Atau bagaimana sebaiknya
pemerintah
dari
(menjalankan
pengurusan)
kegiatan negara? Untuk itu perlu dipahami prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik berikut ini.
masalah-masalah
yang
timbul
di
masyarakat.
3. Pemerintah, LSM, swasta dan masyarakat
setempat
(lokal/daerah) merupakan pelaku atau pihak yang
mempunyai peran dan kedudukan yang setara.
29
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
30
4. Pemerintah harus mampu merancang ulang susunan
dan
budaya
mempunyai
kerja
instansinya
kemampuan
agar
menjadi
siap
patokan-patokan di atas diterapkan secara ajeg, dan
dan
benar, maka akan menjadi ciri Kepemerintahan yang Baik.
penggerak
Bila
pihak/lembaga lainnya untuk menjalani kerjasama
sampai
pada
dari
penyusunan,
penilaian
atas
pelaksanaan
pelaksanaan
1. Prinsip Kepemerintahan yang Baik menurut UNDP ada
delapan yaitu (1) Partisipasi; (2) Keterbukaan; (3)
Tenggang
6. Pemerintah harus mampu meningkatkan mutu dalam
pertanggungjawaban
kepada
peraturan
sebagai di bawah ini:
pada masyarakat.
tanggapan,
berbagai
diketahui dan dipahami oleh aparatur pemerintah (PNS)
kebijakan/rencana, dan dalam memberikan pelayanan
pemberian
mempelajari
bersifat teoritik, terdapat berbagai prinsip yang perlu
5. Pemerintah harus melibatkan semua pihak dalam
mulai
kita
perundangan, buku-buku dan berbagai tulisan yang
yang kokoh, mandiri dan dinamis.
masyarakat
Kepemerintahan yang Baik
penyesuaian
dan
masyarakat
dalam
penyelenggaraan kepentingan, pemenuhan kebutuhan
dan penyelesaian masalah masyarakat.
gugat;
(4)
Ketepatan
dan
efisiensi;
(5)
Kepastian hukum; (6) Kepekaan (7) Kesepakatan; dan (8)
Kesetaraan.
2.
Dalam buku Mewujudkan Good Governance melalui
Pelayanan Publik dinyatakan 10 prinsip yang istilahnya
hampir sama dengan
di atas,
yaitu
(200:79):
(a)
partisipasi; (b) penegakan hukum; (c) keterbukaan; (d)
Keenam hal yang mendasar di atas bisa dijadikan ciri
bahkan nilai-nilai dari Good Governance (Kepemerintahan
yang Baik). Ciri-ciri itu bila kita telaah sebenarnya
merupakan suatu ketentuan atau acuan, bahkan prinsip
yang
harus diikuti
untuk merealisasi
kesetaraan; (e) daya tanggap; (f) wawasan ke depan; (g)
tanggung
gugat;
(h)
pengawasan
masyarakat;
(k)
efektifitas dan efisiensi; dan (j) profesionalisme.
3. Dalam Peraturan Pemerintah No. 101/2000 tentang Diklat
secara nyata
Jabatan PNS (Penjelasan Pasal 2 huruf a menyatakan
Kepemerintahan yang Baik. Dengan perkataan lain, bila
bahwa yang dimaksud dengan Kepemerintahan yang Baik
adalah
kepemerintahan yang mengembangkan dan
31
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
32
Kepemerintahan yang Baik
menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas; akuntabilitas,
pribadi bisa mengetahui dengan jelas proses
transparansi; pelayanan prima demokratis, efisiensi dan
pembuatan
efektivitas; supremasi hukum; dan dapat diterima oleh
sehingga masyarakat secara umum mengetahui
masyarakat.
dengan jelas.
4. Gambir Batha (1996:7) mengemukakan pandangan
kebijakan
dan
pelaksanaannya
c. Keterbukaan, prinsip ini menghendaki adanya
mengenai unsur-unsur utama Good Governance, yang
kesempatan
rakyat
sebenarnya serupa tapi tak sama dengan prinsip-
memberikan
tanggapan
prinsip Kepemerintahan yang Baik, yaitu “tanggung
pemerintah
gugat, transparansi, keterbukaan, dan aturan hukum,
dalam perolehan informasi yang memadai (lengkap
di tambah dengan kemampuan manajemen dan hak-
dan
hak asasi manusia”. Dari enam unsur atau prinsip di
jalannya pemerintahan.
atas, terdapat empat unsur/prinsip yang utama dan
menjadi ciri
Kepemerintahan yang Baik sebagai
berikut:
jelas)
untuk
tidak
dan
terbuka
untuk
kritik
terhadap
transparan,
terutama
bahan
penilaian
terhadap
d. Aturan hukum, artinya Pemerintah memberikan
jaminan kepasatian hukum dan rasa keadilan
terhadap masyarakat atas setiap kebijakan yang
a. Akuntabilitas atau tanggung gugat, mengandung
pengertian
yang
secara
adanya
kewajiban
bagi
ditempuhnya
dan
setiap
kebijakan/peraturan
aparatur
harus dirumuskan, ditetapkan dan dilaksanakan
pemerintah untuk bertindak selaku penanggung
berdasarkan cara-cara dan aturan yang jelas dan
jawab dan penanggung gugat atas segala tindakan
ajeg dan juga dipahami oleh masyarakat.
dan kebijakan yang ditetapkannya sebagai inti dari
Kepemerintahan yang Baik.
b. Transparansi mengandung pengertian, pemerintah
bersifat terbuka terhadap rakyatnya baik di
tingkat pusat maupun daerah. Rakyat secara
Prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik seperti
diuraikan di atas dapat dipraktekan dan dikembangkan
dalam
rangka
mencapai
tujuan
bersama
dalam
bernegara. Proses pencapaian tujuan negara tentunya
melibatkan
pula
masyarakat.
Dengan
menerapkan
33
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
prinsip-prinsip tersebut berarti aparatur pemerintah
34
Kepemerintahan yang Baik
4.
Asas keterbukaan, yang membuka diri terap hak
mau dan mampu melaksanakan tugas dan fungsinya
masyarakat
dalam pelayanan masyarakat dengan baik. Dalam
informasi/keterangan yang benar, jujur dan tidak
hubungan
pilih kasih, dan tetap memperhatikan perlindungan
ini
aparatur
penyelenggara
negara
pemerintah
wajib
sebagai
unsur
memahami
dan
mempraktekkan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang
itu
disebut
asas-asas
umum
memperoleh
hak asas pribadi golongan dan rahasia negara
5.
Baik. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999
prinsip-prinsip
untuk
Asas
proporsionalitas,
yang
mengutamakan
keseimbangan antara hak dan kewajiban
6.
penyelenggaraan negara.
Asas profesionalitas, yang mengutamakan keahlian
berlandaskan kode etik dan peratuan perundangan
Perlu diketahui bahwa undang-undang tersebut
ketika penyusunannya telah memasukkan semangat dan
yang berlaku.
7.
Asas akuntabilitas, yang menentukan bahwa setiap
konsep Kepemerintahan yang Baik (Bintoro: 2003).
kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan
Adapun asas atau prinsip penyelenggaraan negara
negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada
tersebut adalah:
masyarakat/rakyat sebagai pemegang kedaulatan
1.
Asas
kepastian
hukum,
yang
mengutamakan
tertinggi negara.
landasan peraturan perundangan, kepatutan dan
keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan
negara.
2.
3.
Asas tertib penyelenggaraan negara, yang menjadi
Asas ataupun prinsip Kepemerintahan yang Baik
merupakan wujud dari keberlangsungan pengelolaan
negara/pemerintahan
secara
bersama
kegiatan,
landasan keteraturan, keserasian, dan keseimbangan
pencapaian tujuan negara/pemerintah yaitu antara
dalam pengendalian negara
pemerintah, dunia usaha (swasta) dan masyarakat.
Asas kepentingan umum, yang mendahulukan
kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif,
akomodatif dan selektif.
Demikian konsep prinsip-prinsip Kepemerintahan
yang
Baik
yang
harus
diterapkan
oleh
aparatur
35
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
pemerintah,
terutama
yang
berhubungan
dengan
pelayanan masyarakat. Mengapa demikian?
pemerintah yang langsung berhubungan dengan
bukan
pemerintah/masyarakat
swasta/orang perorang. Fungsi itu langsung dapat
dirasakan
oleh
penerima
layanan.
Misalnya
pelayanan KTP, rumah sakit dan lain-lain.
Kedua : Pelayanan masyarakat, baik dari segi cara dan
prosedur kerja, organisasi dan perilaku aparatnya
hingga
sekarang
masih
belum
sepenuhnya
terselenggara dengan baik (pungutan liar, berbelitbelit, waktu penyelesaian yang tidak jelas, sikap
ingin dilayani dll),
Kepemerintahan yang Baik
lain-lain”. Bagi rakyat banyak Kepemerintahan yang
Baik
Pertama : Pelayanan masyarakat merupakan fungsi
organisasi/pihak
36
sekalipun ada yang sukses
menerapkan pelayanan prima di beberapa Pemda
menurutnya
pemerintahan
adalah
yang
memberikan berbagai kemudahan, kepastian dan
bersih dalam menyediakan/memberikan pelayanan
dan perlindungan (terhadap) masyarakat/warganegara
dari berbagai tindakan sewenang-wenang, baik atas
diri, hak maupun atas harta bendanya (1959).
Dari
uraian
tentang
berbagai
prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik dapat disimpulkan bahwa
kebersamaan antara pemerintah dengan swasta dan
masyarakat dalam menjalankan roda pemerintahan
secara
harmonis
pelaksanaannya
akan
terwujud
bila
(pengurusannya)
dalam
menerapkan
prinsip/asas Kepemerintahan yang Baik. Mengabaikan
penerapan
prinsip-prinsi
dimaksud,
mustahil
Kepemerintahan yang Baik bisa terlaksana.
Kab/Kota.
Merupakan hal yang menarik dan mudah dicerna
dalam memahami pengertian Kepemerintahan yang Baik
dengan
prinsip-prinsipnya
bila
kita
menyimak
pernyataan Ketua Mahkamah Agung sebagai berikut:
C. LATIHAN (TEST)
1. Apakah yang dimaksud dengan prinsip itu? Jelaskan
menurut pemahaman Saudara;
”bahwa berbagai istilah teoritis sering dilekatkan pada
konsep
Good
Governance
seperti
responsible,
accountable, controlable, transparancy, limitable, dan
2. Jelaskan
pula
mengenai
Kepemerintahan yang Baik.
pengertian
prinsip
37
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
38
Kepemerintahan yang Baik
3. Ada berapa prinsip Kepemerintahan yang Baik, yang
sesuai dengan peran, hak dan kewajiban serta tanggung
Saudara ketahui? Jelaskan masing-masingnya menurut
jawab masing-masing secara seimbang dan selaras. Pihak
pemahaman Saudara;
pemerintah paling bertanggung jawab dalam memberikan
4. Apa hasil dari penerapan prinsip Kepemerintahan yang
Baik?
D. RANGKUMAN
Prinsip sebagai landasan/patokan/acuan berpikir dan
bertindak
bila
diterapkan
secara
konsekuen
akan
menjamin terwujudnya konsep dalam kenyataan dan
menjamin pula hasil yang diharapkan.
Prinsip Kepemerintahan yang Baik memberikan arah
dan menjamin kelancaran jalannya pengelolaan atau
pengurusan kegiatan dalam mencapai tujuan bersama
pemerintah,
merupakan
masyarakat
landasan
mengurus/mengelola
mencapai
tujuan
dan
dunia
yang
kepentingan
bernegara,
usaha
karena
baik
dalam
bersama
untuk
yaitu
terciptanya
kesejahteraan rakyat/masyarakat.
Penerapan prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik
merupakan kewajiban dan tanggung jawab bersama antara
ketiga pelaku (pemerintah dan masyarakat serta swasta)
contoh penerapannya kepada pihak yang lainnya.
40
Kepemerintahan yang Baik
berkesinambungan, sebenarnya telah berlangsung sejak
BAB IV
PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK
(Contoh dan Permasalahannya)
lama. Hal itu dapat disimak dalam dokumen perencanaan
pembangunan nasional (Repelita I sampai dengan Repelita
VI masa Orde Baru) dan kini dapat juga ditelusuri dalam
RPJMN 2004-2009. Akan tetapi upaya tersebut hingga kini
belum dapat mencapai hasil seperti yang diharapkan. Hal
itu antara lain terungkap dari telaah terhadap fakta-fakta
A. UMUM
Praktek Kepemerintahan yang Baik sebagai bentuk
dalam
pelayanan
masyarakat/dunia
usaha
berupa
kebersamaan antara pihak pemerintah dengan swasta
penyalahgunaan wewenang; pungutan liar; dan praktek
(dunia usaha) dan masyarakat dalam penyelenggaraan
KKN yang masih ada baik pada lembaga negara maupun
pemerintahan dan pembangunan tidaklah dimaksudkan
pemerintah di tingkat pusat dan daerah. Oleh karena itu
untuk mengabaikan pentingnya manajemen pemerintah
penerapan prinsip Kepemerintahan yang Baik, suka atau
yang efisien. Tanggung jawab terlaksananya penerapan
tidak
Kepemerintahan yang Baik terletak pada ketiga pihak di
pelaksanaannya
atas, sehingga diperlukan pembinaan hubungan yang
pemerintah
serasi di antara ketiga pihak tersebut, agar tercipta
dan panutan pihak lain terutama masyarakat.
pemerintahan
yang
bersih dan
bertanggung
suka
mutlak
dilaksanakan
harus
dimulai
dan
dari
niat
diri
serta
aparatur
(PNS) itu sendiri sehingga menjadi teladan
jawab,
dibarengi dengan kehidupan masyarakat yang sejahtera
Berbagai prinsip Kepemerintahan yang Baik yang
dan dunia usaha/swasta yang sehat. Kesemuanya itu
dikemukakan pada hakekatnya perlu diterapkan
oleh
memerlukan niat dan tekad serta kemauan baik aparatur
ketiga pelakunya (pemerintah, swasta dan masyarakat),
pemerintah.
namun dalam pokok bahasan berikut hanya diuraikan
penerapan prinsip-prinsip pokok yang dipandang penting
Di Indonesia upaya untuk mewujudkan aparatur
pemerintahan
yang
baik
39
secara
berencana
dan
bagi aparatur pemerintah. Ada tujuh prinsip utamanya
yang
penting
dan
perlu
dipahami
oleh
aparatur
41
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
42
Kepemerintahan yang Baik
pemerintah berdasarkan Undang-undang No. 28 Tahun
kelompok hanya bisa dilakukan atas dasar aturan-
1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan
aturan hukum tertentu.
Bebas KKN.
2. Prinsip Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan/
B. PENERAPAN PRINSIP-PRINSIP KEPEMERINTAHAN
Negara
Prinsip atau asas ini merupakan landasan bagi
YANG BAIK
keteraturan, keserasian dan keseimbangan dalam
1. Prinsip Kepastian Hukum
Prinsip pertama ini ada juga yang menyebutnya
mengurus kegiatan pemerintahan, pembangunan
sebagai asas legalitas. Secara ringkas antara lain
dan kemasyarakatan. Dalam melakukan kegiatan
mengandung
untuk mencapai tujuan bernegara, prinsip
kebijakan
pada
pengertian
dan
landasan
a.l
bahwa
semua
keputusan/tindakan
didasarkan
menghendaki
hukum
dan
kesearahan
yang
jelas
kuat
adanya
gerak
keharmonisan
diantara
para
ini
dan
pelaku
Indonesia
(pemerintah, swasta dan masyarakat). Ketiga
sebagai negara hukum mengutamakan landasan
pelaku itu harus berkomunikasi secara timbal balik
hukum (peraturan perundangan), kepatuhan dan
dalam menetapkan arah dan tujuan yang saling
keadilan dalam setiap proses kebijakan negara.
terkait. Dalam mengurus pemerintahan, pihak
Dalam situasi masyarakat (warga negara) telah
pemerintah harus mempermudah upaya dari ketiga
yakin bahwa penegakkan hukum sesuai dengan
pihak di atas. Pemerintah seyogyanya membatasi
nilai-nilai
kegiatan-kegiatan
disamping
tidak melanggar hukum.
kebenaran,
tentunya
kegiatan
pelaksanaan
manakala
hal-hal
tersebut
sudah
pemerintahan akan berjalan dengan lancar. Sanksi
tertentu,
atas pelanggaran hukum dikenakan pada setiap
mampu ditangani sendiri oleh masyarakat/swasta.
pelanggar tanpa pandang bulu, tidak berpihak
Campur tangan pemerintah dalam hal tertentu
pada kepentingan kelompok tertentu. Campur
hanya
tangan atas hak dan kebebasan perseorangan atau
mendorong
melalui
dan
kegiatan
dalam
kebijakan/perundangan
menciptakan
iklim
untuk
yang
43
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
mendorong
berkiprahnya
masyarakat
sehingga
memupuk kemandirian masyarakat.
ini
juga
mengisyaratkan
Kepemerintahan yang Baik
umum. Kepentingan umum mengatasi kepentingan
pribadi, bukan berarti kepentingan individu tidak
Prinsip kedua dari Kepemerintahan yang
Baik
44
diakui
keberadaannya
sebagai
hakekat
individu
dihindarkannya
manusia. Akan tetapi dalam kepentingan umum
bentrokan/ pertentangan diantara kebijakan, baik
terdapat pembatasan terhadap kepentingan individu,
antara kebijakan yang ditetapkan oleh masing-
karena
masing instansi pusat, antara pusat dan daerah
tercakup
maupun antar daerah. Kebijakan pada level
kepentingan
pemerintahan
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
tingkat
bawah
tidak
boleh
bertentangan dengan kebijakan pada level yang
kepentingan
dalam
nasional yang bertumpu pada
azas
Kesejahteraan
isi/materi
dimaksudkan
adanya
ketentuan
tentang
tingkat
mengingat
kepentingan
hakekatnya
dan
bahwa kegiatan
bersangkutan
pada
masyarakat
lebih tinggi tingkatnya, terutama yang berkaitan
kebijakan
individu
umum
mengandung
pembangunan
untuk
dan
meningkatkan
makna
hasil-hasilnya
kesejahteraan
kebijakan
seluruh rakyat (masyarakat). Dalam hubungan ini cara
(Peraturan Perundang-Undangan) atau Tata Urutan
pengelolaan kebijakan dibangun dan dikembangkan
Peraturan Perundang-undangan.
untuk
menjamin
bahwa
titik
perhatian
kebijakan/keputusan pemerintah adalah terpenuhinya
3. Prinsip Kepentingan Umum
kebutuhan
Prinsip ini penting bagi aparatur pemerintah
sekelompok
masyarakat,
orang
ataupun
karena
kepentingan
ada
kaitan
sebagai pelayan masyarakat yaitu harus mendahulukan
keluarga/suku
kesejahteraan umum dengan cara memahami dan
karena itu dalam rangka membuat kebijakan yang
menampung harapan dan keinginan msyarakat dengan
mengikat masyarakat pemerintah wajib mendengarkan
teliti. Prinsip ini menuntut agar dalam mengurus
aspirasi
tugas-tugas
melalui dengar pendapat masyarakat.
pemerintahan,
pihak
pemerintah
(aparatur) harus selalu mengutamakan kepentingan
bahkan
bukan
agama/kepercayaan.
(harapan/keinginan)
masyarakat
Oleh
misalnya
45
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
4. Prinsip Keterbukaan
Prinsip
atau
46
Kepemerintahan yang Baik
menyampaikan berbagai keterangan yang dibutuhkan
asas
keterbukaan
pengertian
memberikan
masyarakat
untuk
mengandung
kesempatan
menggunakan
terhadap
haknya
dalam
masyarakat, karena
memperoleh keterangan adalah
hak masyarakat yang dijamin dengan Undang-Undang.
Selain
itu
keterangan
yang
disampaikan
oleh
memperoleh data/informasi ataupun keterangan yang
pemerintah kepada masyarakat harus mengandung
benar,
kebenaran,
lengkap
dan
akurat
(dapat
dipercaya
bukan
hasil
rekayasa
untuk
kebenarannya) tentang kegiatan dan hasil-hasil yang
membanggakan
dicapai
tentu benar dengan tujuan “asal bapak (pimpinan)
oleh
pemerintah.
Prinsip
ini
menuntut
kejujuran aparatur dalam memberikan keterangan dan
tidak pilih kasih. Namun demikian juga jangan
hasil kerja (prestasi) yang belum
senang” (ABS).
Adanya
hak
dari
masyarakat
dilupakan mengenai hak asasi pribadi, golongan dan
memperoleh/mendapatkan
juga rahasia negara. Prinsip ini berkaitan dengan
(dibaca) pada Undang-Undang tentang Penyelenggara
prinsip transparansi artinya tidak ada informasi yang
Negara yang bersih dan bebas KKN, dan UUD 1945.
disembunyikan. Prinsip keterbukaan ditekankan pada
Penerapan prinsip ini dimaksudkan sebagai bagian dari
pemberian
informasi,
pengikutsertaan secara aktif masyarakat dalam proses
sedangkan prinsip transparansi pemerintah harus aktif
perbaikan dan penyelenggaran negara. Akan tetapi
memberikan informasi kepada pihak-pihak terkait
penerapan
mengenai proses dan hasil-hasil kegiatannya.
mengindahkan norma-norma hukum dan moral yang
kesempatan
memperoleh
Prinsip keterbukaan memberikan peluang bagi
berlaku
prinsip
dalam
informasi
keterbukaan
masyarakat.
ini
Artinya
bisa
untuk
harus
disimak
tetap
keterbukaan
rakyat untuk menyampaikan tanggapan dan kritik yang
memperoleh informasi tidak boleh melampaui batas
membangun terhadap pemerintah. Pemerintahan yg
yang mengganggu hak asasi pribadi/golongan, rahasia
baik bersifat terbuka dalam memberikan keterangan
dan keselamatan negara, yang tidak bisa/boleh
yang memadai bagi masyarakat untuk menilai jalannya
diketahui, dimiliki dan dimanfaatkan oleh pihak-pihak
pemerintahan. Pemerintah harus mau dan mampu
yang tidak berhak.
47
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
48
Kepemerintahan yang Baik
6. Prinsip Profesionalitas
5. Prinsip Proporsionalitas
Setiap PNS sebagai salah satu unsur aparatur
Prinsip ini mengutamakan keseimbangan antara
negara,
dan
selaku
pelayan
masyarakat
wajib
hak dan kewajiban aparatur pemerintah, misal:
mempunyai keahlian atau kemampuan yang tinggi
“adanya
dalam pelaksanaan tugas/pekerjaan/jabatan
keseimbangan
antara
hukuman
jabatan
yang
dengan kelalaian/kealpaan seorang PNS”. Artinya
dipangkunya. Dengan perkataan lain harus memiliki
hukuman yang dijatuhkan tidak boleh berlebihan
kompetensi
sehingga tidak seimbang dengan pelanggaran yang
dipersyaratkan oleh jabatan/pekerjaannya. Keahlian
dilakukan oleh pegawai tersebut. Bila prinsip ini
yang dimiliki PNS juga harus berlandaskan kode etik
diterapkan
terhadap
dan peraturan yang berlaku. Prinsip ini menuntut
pegawai dapat terjamin dengan baik/proporsional,
dikuasainya suatu keahlian/kemampuan yang dilandasi
adil, tidak berlebihan. PNS juga memperoleh gaji dan
pengetahuan, keterampilan,
tunjangan sebagai imbalan atas pekerjaan/jabatannya
(jujur
sesuai peraturan yang berlaku secara proporsional.
kewajiban dan tanggung jawab yang diembannya.
maka
perlindungan
hukum
Oleh karena itu setiap aparatur harus memahami hak
(pengetahuan dan keterampilan)
misalnya)
dalam
yang
sikap perilaku tertentu
melaksanakan
tugas
Prinsip profesionalitas harus diterapkan karena
dan kewajibannya dengan sebaik-baiknya, memahami
PNS/aparatur
pemerintah
perundangan yang berkenaan dengan tugas, fungsi,
keberhasilan
tanggung jawab bahkan kewajiban dan larangan yang
utamanya
tidak boleh dilanggar. Dalam hubungan ini penting
masyarakat. Dengan kemampuan profesional yang
dikuasai mengenai uraian tugas/pekerjaan/jabatan,
tinggi dari setiap aparatur dibidang tugasnya masing-
peraturan disiplin dan tata tertib lainnya yang berlaku
masing maka penyelenggaraan pemerintahan dan
secara umum dan khusus di intern instansinya.
pelayanan masyarakat mestinya
dalam
dalam
memegang
penyelenggaraan
memberikan
pelayanan
kunci
negara,
kepada
dapat dilaksanakan
secara berdayaguna dan berhasilguna. Profesionalitas
yang tinggi dengan sendirinya akan dapat menjamin
49
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
tingkat
kinerja/prestasi
organisasi/instansinya
kerja
dan
bagi
50
Kepemerintahan yang Baik
7. Prinsip Akuntabilitas
memperlancar
Prinsip ini disebut juga asas tanggung gugat yang
pengembangan karir. Profesionalitas yang berakar dari
menghendaki
keahlian dengan sendirinya Kepemerintahan yang Baik
pelaksanaan tugas dan hasil akhir dari kegiatan
menjadi
penyelenggaraan pemerintahan
keniscayaan
pemerintahan/pembangunan
untuk
dicapai.
Dari
dan
lebih
sudut
tujuan
memungkinkan
proses
kebijakan,
bahwa
setiap
kegiatan
dan pembangunan
oleh aparatur wajib dipertanggungjawabkan dengan
sebaik-baiknya pada masyarakat dan para pihak yang
dimungkinkan kebijakan dibuat dan ditetapkan secara
terkait sesuai dengan peraturan perundangan
tepat dan dalam pelaksanaannya bisa mencapai
berlaku.
sasaran dengan tepat pula. Oleh sebab itu
disamping merupakan kewajiban
istilah
dalam
Pertanggungjawaban
kepada
yang
masyarakat
adalah
juga
“Birokrat Profesional” dalam jabatan karier pada
sewajarnya dilakukan karena rakyat adalah pemegang
hakekatnya bukanlah suatu sebutan tanpa alasan.
kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan
Upaya untuk mewujudkan kemampuan profesional
peraturan perundangan (konstitusi).
melalui berbagai program Diklat Jabatan PNS telah
Prinsip akuntabilitas merupakan patokan yang
dan terus di kembangkan secara berencana dan
sangat penting dalam mewujudkan Kepemerintahan
berkesinambungan oleh Pemerintah, di tingkat pusat
yang Baik. Prinsip ini mempunyai nilai yang lebih dari
dan Daerah.
sekedar pertanggungjawaban (responsibility). Prinsip
Keahlian sebagai dasar profesionalitas aparatur
akan
menjamin
pemerintahan
yang
berlangsungnya
baik,
apakah
manajemen
dari
ini
mengandung
pengertian
bahwa
dalam
mengurus/mengatur pemerintahan (tugas aparatur
segi
pemerintah), semua kegiatan dan hasil akhir yang
perencanaan, pelaksanaan, ataupun segi pengawasan
dicapai oleh aparatur pemerintah harus dilaporkan
atas pelaksanaan dan hasil (kinerja)-nya secara efektif
dan
dan efisien.
secara benar, jujur dengan dukungan data/informasi
dipertanggungjawabkan
kepada
masyarakat
yang lengkap. Keharusan menerapkan konsep ini
51
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
52
Kepemerintahan yang Baik
mengingat kegiatan pemerintah mempunyai pengaruh
diperlukan cara menjalankan akuntabilitas yang tertib
besar, dan juga karena kegiatan pemerintah dibiayai
dan tepat.
dari uang rakyat, sehingga segala kegiatan dan hasil
dari
kebijakan
kinerjanya
dan
harus
rencana
pelaksanaan
dipertanggungjawabkan
Demikian deskripsi penjelasan konsep prinsip-
serta
prinsip kepemerintahan yang baik dalam lingkup tugas
kepada
aparatur pemerintahan yang penting untuk dipahami
masyarakat. Dengan perkataan lain sejak awal, sampai
oleh
akhir, termasuk kegagalan dan keberhasilannya wajib
penerapan
dilaporkan secara tertib. Dalam penerapan prinsip ini
pemerintahan
setiap
contohnya dengan jelas terutama yang tertuang dalam
aparatur
kegagalan
bisa
digugat/dituntut
yang
bila
dialaminya
ada
karena
PNS.
Peraturan
Untuk dapat melihat
secara konkrit
dari
di
prinsip
kiranya
tersebut
perlu
Perundangan
lingkungan
diberikan
sebagai
contoh-
landasan
kesengajaan/kelalaiannya. Di lain pihak prinsip ini
pelaksanaannya, agar mudah dibaca dan dipelajari
menjamin aparatur yang bersih dan berwibawa. Jadi
secara seksama.
tidak bisa lagi dengan cara sembrono, dimana laporan
pertanggungjawaban “dibuat asal bapak senang”
(ABS).
Dalam Kepemerintahan yang Baik segala kegiatan
harus
diketahui
terutama
secara
penggunaan
bertanggung
jawab.
jelas
oleh
masyarakat,
anggaran/biayanya
Memang
secara
muara
dari
C. CONTOH
DAN
PENERAPAN
Berikut
ini
PERMASALAHAN
dikemukakan
contoh
DALAM
penerapan
prinsip-prinsip Kepemerintahan yang Baik dan juga
permasalahan yang terungkap dari hasil kajian (studi
empirik).
adalah
Penerapan dari prinsip-prinsip Kepemerintahan
pertanggungjawaban kepada masyarakat, namun tidak
yang Baik di atas dapat dilihat dalam rumusan
pula
kepada
peraturan perundangan yang berlaku dan dalam
atau
pelaksanaan tugas aparatur (PNS) sebagai pelayan
Kepemerintahan
bisa
pimpinan
yang
diabaikan
secara
pertanggungjawaban
Baik
pertanggungjawaban
organisatoris
internal.
Jadi
memang
masyarakat. Prinsip yang penting diantaranya:
53
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
54
Kepemerintahan yang Baik
1. Prinsip kepastian hukum.
pemerintahan/pelayanan masyarakat adalah hasil dari
Penerapan prinsip ini antara lain tertuang dalam UUD
penerapan prinsip ini. Dari sudut pandang organisasi
1945, yaitu:
prinsip ini misalnya setiap unit/pejabat bertugas
Pasal 27 (1)
Segala
warga
negara
Pasal 30 (1)
sesuai dengan tugas dan fungsinya, dan mematuhi tata
kedudukannya didalam hukum dan
kerja dan
pemerintahan
menjalin hubungan kerja yang sesuai dengan bidang
dan
menjunjung
Pasal 28D (1)
bersamaan
wajib
hukum
dan
prosedur kerja yang dibakukan, serta
tugas pihak terkait.
pemerintahan itu dengan tidak ada
Contoh penerapan prinsip ini antara lain dapat
pengecualiannya.
dipelajari dalam UUD 1945 pada:
Setiap
orang
berhak
atas
Pasal 23 E :
(1) untuk memeriksa pengelolaan dan
pengakuan, jaminan, perlindungan,
tanggung jawab tentang keuangan
dan kepastian hukum yang adil serta
negara
perlakuan yang sama di hadapan
Pemeriksa Keuangan yang bebas dan
hukum.
mandiri.
diadakan
satu
Badan
Kepolisian Negara RI sebagai alat
(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara
negara yang menjaga keamanan dan
diserahkan kepada DPR, DPD dan
ketertiban
DPRD sesuai dengan kewenangannya.
masyarakat
bertugas
melindungi, mengayomi, melayani,
serta menegakkan hukum.
(3) Hasil
pemeriksaan
ditindaklanjuti
oleh
tersebut
Lembaga
perwakilan dan/atau Badan sesuai
2. Prinsip Tertib Penyelenggaraan Pemerintahan
Ketertiban
(keteraturan)
keserasian/kesesuaian
diharapkan
terwujud
serta
keseimbangan
dalam
dengan Undang-Undang.
dan
Pasal 28 J: (1) Setiap orang wajib menghormati hak
yang
asasi manusia orang lain dalam tertib
penyelenggaraan
55
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
kehidupan bermasyarakat, berbangsa
dan bernegara.
(2) Dalam
56
Kepemerintahan yang Baik
(3)
Hubungan
antar
Penyelenggara
Negara
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berpegang
menjalankan
dan
pada asas-asas sebagaimana dimaksud dalam pasal
kebebasannya, setiap orang wajib
3 dan ketentuan peraturan perundangan yang
tunduk
berlaku.
kepada
ditetapkan
hak
pembatasan
dengan
yang
Undang-Undang
dengan maksud semata-mata untuk
menjamin
pengakuan
penghormatan
Kepentingan
umum
(rakyat
banyak)
dan
hak
dan
kepentingan nasional dalam NKRI selalu menjadi
dan
untuk
tujuan utama untuk memelihara keberlangsungan
memenuhi tuntutan yang adil sesuai
jalannya pemerintahan. Oleh karena itu aparatur
dengan pertimbangan moral, nilai-
pemerintah
nilai
dan
kepentingan masyarakat/seluruh rakyat. Penerapan
suatu
dari prinsip itu dan nilai-nilainya dapat dibaca antara
kebebasan
atas
serta
3. Prinsip Kepentingan Umum
orang
agama,
ketertiban
lain
keamanan
umum
dalam
masyarakat yang demokratis.
harus
mengutamakan/mendahulukan
lain pada Pembukaan UUD 1945, alinea keempat.
Contoh lain misalnya pada Pasal 33 (2) yang berbunyi:
Dalam Undang-undang No. 28 tahun 1999, tentang
“Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di
Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN
dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan
prinsip Ketertiban ini tertuang antara lain dalam Bab
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.
V Pasal 7:
(2)
Hubungan
dilaksanakan
Dalam pelayanan masyarakat misalnya, dalam
antar
dengan
Penyelenggara
mentaati
Negara
pemberian
ijin
(fungsi
perijinan)
seorang
norma-norma
pejabat/pegawai pemerintah harus mendahulukan
kelembagaan, kesopanan, kesusilaan, dan etika
pelayanannya bagi kepentingan orang banyak, bukan
yang berlandaskan Pancasila dan UUD 1945;
seseorang/individu,
atau
karena
pertimbangan
57
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
58
Kepemerintahan yang Baik
pribadi/keluarga/kelompok/suku dsbnya. Demikianlah
dan lingkungan sosialnya serta berhak
seyogyanya sifat pelaksanaan tugas aparatur yang
untuk mencari,
memang ditugasi dan diberi amanah dalam jabatan
menyimpan, mengolah dan menyampaikan
negeri
informasi dengan menggunakan segala jenis
(kedinasan)
adalah
untuk
memberikan
pelayanan kepada masyarakat, baik secara langsung
memperoleh,
memiliki,
saluran yang tersedia.
maupun tidak langsung.
Dalam PP No. 24 tahun 2001, misalnya pada Pasal
4. Prinsip Keterbukaan
45 ayat (1) Setiap orang mempunyai hak yang sama
Dalam Kepemerintahan yang Baik, masyarakat
untuk mendapatkan informasi dalam rangka ikut serta
memiliki peluang (akses) yang besar memperoleh
melakukan upaya pengendalian kerusakan dan atau
informasi/keterangan mengenai kegiatan aparatur,
pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan
setiap aparatur harus selalu terbuka (tak ada yang
kebakaran hutan dan lahan.
ditutup-tutupi) dalam memberi informasi, karena
Pada Pasal 43 (1) Gubernur/Bupati/Walikota wajib
masyarakat memiliki hak yang dijamin oleh peraturan
memberikan
perundangan. Contoh penerapan prinsip Keterbukaan
masyarakat
ini misalnya pada:
hutan
Pasal 23 (1) UUD 1945: APBN sebagai wujud dari
dampaknya.
pengelolaan keuangan negara ditetapkan
(2)
informasi
mengenai
dan
Pemberian
atau
kepada
kebakaran
lahan
informasi
dilakukan
setiap tahun dengan Undang-Undang dan
melalui
dilaksanakan
elektronik ataupun pengumuman.
secara
terbuka
dan
media
Demikianlah
kemakmuran rakyat.
diterapkannya prinsip-prinsip keterbukaan itu melalui
informasi untuk mengembangkan pribadi
kebijakan
yang
perundangan.
tertulis
cetak,
bertanggungjawab untuk sbesar-besarnya
Pasal 28F (1) setiap orang berhak untuk memperoleh
realita
media
serta
dituangkan
Dalam
menggambarkan
pada
Kepemerintahan
peraturan
yang
Baik
59
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
60
Kepemerintahan yang Baik
informasi mengenai hak dan kewajiban secara timbal
(2)
balik antara masyarakat dan pemerintah dibeberkan
memperoleh
secara terbuka, sehingga semua pihak mengetahui hak
dalam pemerintahan.
dan kewajibannya dengan jelas sebagai dasar untuk
Setiap
warganegara
kesempatan
yang
berhak
sama
Pasal 28 H (2) Setiap orang berhak mendapat
berperan serta.
kemudahan dan perlakuan khusus untuk
memperoleh kesempatan dan manfaat
yang sama guna mencapai persamaan dan
5. Prinsip Proporsionalitas
Penerapan
prinsip
ini
akan
menggambarkan
keadilan.
keseimbangan antara hak dan kewajiban aparatur
pemerintah dan juga masyarakat sebagaimana dapat
Prinsip proporsionalitas juga diterapkan dalam
disimak pada:
UUD No. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara
UUD 1945, pada Pasal 27 (2) Tiap-tiap warganegara
yang Bersih dan Bebas KKN, pada Pasal 4 dimana
berhak atas pekerjaan dan penghidupan
aparatur pemerintah berhak untuk:
yang layak bagi kemanusiaan.
a. Menerima
gaji, tunjangan dan fasilitas lainnya
sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan;
Pasal 28, sebagai wujud demokratisasi dinyatakan:
b. Menggunakan hak jawab terhadap setiap teguran,
“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul,
tindakan dari atasanya, ancaman hukuman dan
mengeluarkan pikiran dengan lisan dan
kritik masyarakat;
tulisan
dan
sebagainya,
ditetapkan
dengan Undang-Undang”.
c. Menyampaikan pendapat di muka umum secara
bertanggungjawab sesuai dengan wewenangnya.
Pasal 28 D (1) Setiap orang berhak untuk bekerja serta
mendapat imbalan dan perlakuan yang
Dengan demikian prinsip proporsionalitas bermaksud
adil dan layak dalam hubungan kerja.
untuk
menempatkan
sesuatu/persoalan
pada
tempatnya secara tidak berlebihan, tidak bentrokan,
61
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
62
Kepemerintahan yang Baik
atau sesuai (tidak melanggar/menyimpang) dengan
Pasal 31 (1) untuk mencapai daya guna dan hasil
ketentuan/standar yang telah ditetapkan.
guna yang sebesar-besarnya diadakan pengaturan
dan penyelenggaraan Diklat Jabatan PNS yang
bertujuan
6. Prinsip Profesionalitas
Kepemerintahan yang baik memerlukan dukungan
meningkatkan
pengabdian
mutu,
keahlian, kemampuan dan keterampilan.
aparatur pemerintah (PNS) yang memiliki keahlian/
kompetensi
(pengetahuan,
sikap
b. Peraturan Pemerintah No. 101 tahun 2000 tentang
perilaku) yang sesuai dengan persyaratan jabatan.
Diklat Jabatan PNS, Pasal 2 bahwa: ”Diklat
Mengenai penerapan prinsip ini banyak ditemukan
bertujuan meningkatkan kompetensi untuk dapat
dalam peraturan perundangan bidang kepegawaian
melaksanakan tugas jabatan secara profesional
dan
sesuai kebutuhan instansi.
kebijakan
lainnya
keterampilan,
yang
berkenaan
dengan
pengembangan SDM aparatur.
Dengan Diklat Jabatan diupayakan peningkatan
Antara lain dapat disimak dalam Undang-Undang
kemampuan profesional SDM aparatur pemerintah,
Pokok Kepegawaian, dan Peraturan Pemerintah No.
yang terefleksi pada jati diri PNS sebagai pelayan
101 tahun 2000 tentang Diklat Jabatan PNS.
masyarakat dengan komitmen, integritas dan
a. UU No. 43/1999 pada Pasal 3 (1):
kemampuan
profesional
mengemban
tugas
Pegawai
Negeri
berkedudukan
sebagai
unsur
aparatur negara yang bertugas untuk memberikan
pelayanan kepada masyarakat secara profesional,
adil dan merata.
dinas
yang
tinggi
pemerintahan
dalam
guna
mencapai tujuan negara.
7. Prinsip Akuntabilitas
Bagi
setiap
aparatur
pemerintah,
Pasal 17 (2) Pengangkatan PNS dalam suatu
mempertanggungjawabkan hasil kerja pelaksanaan
Jabatan
tugas
dilaksanakan
berdasarkan
prinsip
merupakan
profesionalitas sesuai dengan kompetensi, prestasi
Kepemerintahan
kerja.
pertanggungjawaban
tuntutan
yang
kepada
bagi
terwujudnya
Baik,
masyarakat
terutama
(public
63
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
accountability). Namun demikian saat ini akuntabilitas
kepada
public
(masyarakat)
belum
64
Kepemerintahan yang Baik
b) Akuntabilitas Keuangan
sepenuhnya
Dalam menggunakan pembiayaan/uang harus disertai
terlaksana. Akuntabilitas baru dalam sebatas internal
dengan bukti-bukti pengeluaran yang syah, seperti
instansinya. Contoh penerapan prinsip ini dapat
dalam hal jual beli ada kwitansi yang benar (tidak
ditelusui a.l. pada Instruksi Presiden No. 7 tahun 1999.
fiktif).
Dalam Instruksi Presiden tersebut dinyatakan bahwa
c) Akuntabilitas Manfaat
untuk melaksanakan pelaporan akuntabilitas kinerja
Hasil pekerjaan harus bermanfaat, bukan karena
instansi pemerintah, dikembangkan sistem pelaporan
kepatuhan terhadap atasan atau prosedur saja,
akuntabilitas
bahkan
kinerja
yang
mencakup
indikator
lebih
dari
itu
adalah
mampu
metoda, mekanisme dan tata cara pelaporan kinerja
mempertanggungjawabkan terhadap pencapaian hasil
instansi pemerintah.
dan sasaran yang lebih luas (out come).
Dalam penerapan prinsip ini terdapat beberapa
macam akuntabilitas di bawah ini:
d) Akuntabilitas Prosedural
Dalam
a) Akuntabilitas Profesional.
memberikan
diperhatikan
pertanggungjawaban
persoalan
moral,
etika,
ini
kepastian
Dalam melaksanakan tugas pekerjaan jabatannya
hukum, ketaatan pada aturan dsb, sehingga terjamin
setiap PNS harus memiliki kemampuan (keahlian)
kelancaran,
memberikan
penyelesaian kegiatan untuk mencapai tujuan (hasil)
pertanggungjawaban
kemampuan/penguasaan
atas
pengetahuan
dasar
dan
ketepatan
waktu,
kejelasan
urutan
akhir.
keterampilan yang memadai sehingga selalu bertindak
obyektif/pada cara yang benar atau tidak memberi
Demikian beberapa contoh penerapan prinsip-prinsip
alasan yang dibuat-buat.
Kepemerintahan yang Baik yang dapat ditelusuri dalam
peraturan
perundangan
ditemukan dalam praktek.
yang
berlaku,
dan
dapat
65
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
66
Kepemerintahan yang Baik
1) Dalam realitasnya penerapan dari kepemerintahan
DPR, alih fungsi lahan hutan lindung, pengadaan
yang baik di daerah misalnya dalam membangun
barang negara, daerah dan lain-lain tanpa pandang
transparansi, pemerintah telah dinilai memberikan
bulu.
informasi dengan menyediakan akses berbagai media
4) Dalam pada itu untuk memenuhi rasa keadilan dalam
informasi yang diakses langsung oleh masyarakat,
kaitan penegakan hukum, telah mengakomodir peran
membuat bagan/alur prosedur pelayanan masyarakat
serta masyarakat dalam melakukan tindak pidana
pada unit-unit pelayanan publik. Dengan gambar itu
korupsi dengan cara memberikan laporan. Misalnya
masyarakat
dapat ditelusuri dalam Pasal 41, 42 Undang-undang
mengetahuk
proses
pelayanan
dan
penyelesaiannya secara jelas.
Tindak Pidana Korupsi jo PP 41 tahun 2000.
2) Pelaksanaan prinsip partisipasi misalnya dapat dilihat
5) Dalam
pelaksanaan
administrasi
kepegawaian,
dari pelaksanaan setiap tahap perencanaan daerah
misalnya prinsip profesionalitas telah ditetapkan,
selalu melibatkan peran serta masyarakat, baik yang
dimana pegawai yang berkompeten dan berprestasi
diwakili oleh LSM; tokoh masyarakat maupn dari
tanpa membedakan jenis kelamin, suku dan agama
perguruan
dan telah memenuhi syarat administratif diproses
tinggi
dan
organisasi
sosial
lainnya.
Mengembangkan forum-forum pertemuan/rapat-rapat
dengan
bersama
bersangkutan menerima Surat Keputusan secara tepat
dalam
menentukan
kebijakan
guna
membahas sesuatu persoalan di tingkat SKPD dengan
melibatkan para pihak terkait dan pihak-pihak yang
berkerjasama/bermitra.
3) Prinsip penegakkan hukum/supremasi hukum, dapat
baik,
lancar
sehingga
pegawai
yang
waktu dan benar.
6) Seorang
bendaharawan
dalam
mengelola
uang
penerimaan/ pengeluaran di unitnya, telah menerima,
membukukan,
menyusun
dan
menyalurkan
serta
dilihat dari diajukannya ke meja hijau para koruptor,
melaporkannya kepada pejabat berwenang dengan
penerima suap, penyalahgunaan aset/kekayaan/uang
cermat, benar dan tepat waktu sesuai dengan
negara oleh para pejabat negara/penegak hukum,
ketentuan
dalam kasus BLBI, transfer dana Yayasan BI ke anggota
penerapan akuntabilitas.
yang
berlaku
adalah
contoh
konkrit
67
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
D. PERMASALAHAN
DALAM
PENERAPAN
68
Kepemerintahan yang Baik
negara
akibat
KKN
juga
tidak
terselesaikan
sebagaimana mestinya;
KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.
Secara umum pelaksanaan Kepemerintahan yang Baik
b. Kebersamaan
(sharing
in
governance)
belum
dari sisi penerapan prinsip-prinsipnya belum berlangsung
sepenuhnya dalam pemerintahan karena cara
dengan baik. Kepemerintahan yang Baik lebih banyak
berpikir
disebut-sebut hanya untuk kepentingan/pertimbangan
sulit ditembus ke arah berfikir secara sistemik;
politis baik di tingkat pusat maupun daerah yang tidak
c. Kurangnya ketauladanan aparatur diberbagai level
terkotak-kotak,
sukuisme/kedaerahan
jabatan;
mempunyai pengaruh perubahan yang jelas.
d. Kepercayaan sebagaian besar masyarakat terhadap
Sekalipun
upaya
penerapan
prinsip-prinsip
Kepemerintahan yang Baik terus bergulir, tetapi harus
pemerintah masih tipis;
e. Etika dan moral sebagian aparatur masih belum
diakui secara jujur masih ada permasalahan yang dihadapi
merangsang
hingga dewasa ini dalam praktek. Permasalahan tersebut
Baik;
perwujudan Kepemerintahan yang
baik yang sifatnya pelanggaran prinsip maupun yang
f. Pelayanan masyarakat masih belum memuaskan,
merupakan penyebab belum terwujudnya Kepemerintahan
baik di bidang kesehatan, pendidikan maupun
yang Baik dapat dilihat dari kondisi aparatur pemerintah
perijinan.
itu sendiri.
1. Secara umum prinsip-prinsip kepemerintahan yang
2. Penerapan Kepemerintahan yang Baik di daerah
menurut
hasil
kajian/penelitian
laporan
masih
baik belum sepenuhnya diterapkan, kurang mendapat
terhambat, dipengaruhi oleh banyak faktor baik yang
perhatian dari penyelenggara pemerintahan/negara,
bersumber dari internal maupun eksternal. Faktor-
baik lembaga eksekutif, legislatif maupun yudikatif di
faktor tersbut sangat beragam dan saling mengkait,
pusat dan daerah dengan indikasi di bawah ini:
terdapat
a. Praktek KKN masih berlangsung diberbagai bidang
negara.
pemerintahan yang terdeteksi KPK, dan kerugian
dalam
Oleh
keseluruhan
karena
itu
unsur
untuk
administrasi
mewujudkan
Kepemerintahan yang Baik, penyempurnaan aparatur
69
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
dan administrasinya mutlak dilakukan secara terus
menerus, karena administrasi negara yang baik salah
satu cirinya adalah pemerintahan yang baik.
70
Kepemerintahan yang Baik
b. Profesionalisme
Kemampuan profesional yang bersumber dari
kompetensi dan tanggungjawab profesi aparatur
sekarang ini dipandang relatif masih rendah. Hal
Permasalahan tersebut dari hasil penelitian/kajian
ini tampak dari hasil karya dan cara pandang
LAN tahun 2007, yang pada pokoknya meliputi tiga hal
aparatur
sebagai berikut
anggapan dari sementara aparatur bahwa jabatan
a. Kesejahteraan pegawai (aparatur)
merupakan sumber penghasilan dan tidak dipadang
Tingkat kesejahteraan yang masih rendah
sebagai
terhadap
”amanah”
tugas/jabatan.
(kepercayaan)
Masih
yang
ada
harus
merupakan realitas yang dialami PNS baik di Pusat
diembannya yang bernilai mulia. Akibat dari hal
maupun Daerah. Beberapa daerah memang telah
tersebut ”tugas pelayanan masyarakat” sebagai
berhasil meningkatkan pengasilan PNS-nya ke
fungsi utama aparatur PNS menjadi ajang ”cari
tingkat yang relatif tinggi, tetapi secara umum
duit” yang melahirkan pungutan liar, upeti dan
penghasilan
balas jasa, yang berdampak pada high cost
PNS
masih
rendah
dibandingkan
dengan ragam kebutuhan hidup mereka.
economy bagi dunia usaha.
Dalam kondisi kesejahteraan yang demikian
Rendahnya
kemampuan
profesional
juga
itu, akan sulit diharapkan PNS dapat menjalankan
tampak pada sikap/kemauan aparatur untuk tidak
tugasnya
mau menerima pelimpahan tanggung jawab. Pada
sesuai
Kepemerintahan
mereka
akan
yang
lebih
dengan
Baik.
fokus
prinsip-prinsip
Secara
pada
naluriah
bagaimana
hampir di seluruh Pemda berkembang ”rasa takut”
untuk
diangkat
menjadi
”Pejabat
Pembuat
memenuhi tuntutan kebutuhan hidup ketimbang
Komitmen, karena pemangku jabatan itu akan
menampilkan prestasi kerja/kinerja tinggi, efektif
mendapat ancaman hukuman yang cukup berat
dan efisien.
bila melakukan kelalaian/penyalahgunaan jabatan.
71
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
c. Budaya kerja aparatur
BAB V
PENUTUP
Nilai-nilai budaya kerja yang searah dan
mendukung terciptanya kepemerintahan yang baik
saat ini belum memadai untuk penerapan prinsipprinsipnya. Nilai budaya kerja yang berkembang
A. SIMPULAN
justru sering kontra produktif dengan konsep
Dari uraian mengenai konsep Kepemerintahan yang
Kepemerintahan yang Baik. Dalam konteks ini
Baik dan contohnya dalam penerapan, terutama di
dapat
lingkungan aparatur pemerintah, dapat disimpulkan
diidentifikasi
pada
sebagian
besar
pemerintahan daerah dan juga pusat yang masih
hal-hal sebagai berikut:
enggan
1. Kepemerintahan (Governance) yang berasal dari
melakukan
pengukuran
terhadap
efektifitas program dan kegiatan mereka sendiri
istilah
sebagai wujud akuntabilitas. Akibatnya mereka
pengertiannya tidak lagi hanya pemerintah sebagai
tidak pernah mengetahui kinerja yang riil dan juga
lembaga
tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
mencapai
aparatur pemerintah.
kegiatannya dalam mencapai tujuan itu. Oleh
pemerintah
yang
telah
berwenang
tujuan
negara
berkembang
(organisasi)
dalam
melainkan
proses
karenanya Kepemerintahan dapat mengandung arti
pengelolaan,
pengurusan,
pengaturan
dan
penyelenggaraan kegiatan secara umum, termasuk
di dalamnya kegiatan pemerintah dan pihak-pihakpihak lain yang terlibat dalam kegiatan tersebut.
2. Kepemerintahan mengandung pengertian proses
kegiatan pengelolaan (penyelenggaraan) berbagai
bidang kehidupan (sosial, ekonomi, politik dan
lain-lain) dalam suatu negara dengan melibatkan
72
73
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
berbagai
pihak
melalui penyempurnaan aparaturnya baik dari segi
keuangan,
organisasi, manajemen, sistem dan prosedurnya,
peralatan, dan manusia) dengan cara yang sebaik-
maupun pembinaan pegawai (SDM) di tingkat Pusat
baiknya.
dan Daerah. Praktek Kepemerintahan yang Baik
sumber
berkepentingan,
Kepemerintahan yang Baik
serta
penggunaan
yang
74
daya
(alam,
3. Kepemerintahan yang Baik singkatnya mengandung
pengertian
praktek
menyelenggarakan
yang
terbaik
kehidupan
bernegara
tergantung
dalam
pada
diri
aparatur sendiri
untuk
melakukan perubahan ke arah itu.
tidak
hanya oleh pemerintah sebagai lembaga yang
B. TINDAK LANJUT
berwenang, tetapi juga mengikutsertakan dunia
Pemahaman
konsep
Kepemerintahan
yang
Baik
usaha (swasta) dan masyarakat baik perseorangan
beserta prinsip-prinsipnya tidak akan berpengaruh dengan
maupun kelomopk secara serasi, harmonis sesuai
baik
peran dan tanggung jawab masing-masing.
dilingkungan
4. Prinsip Kepemerintahan yang Baik adalah norma,
atau
ketentuan-ketentuan
mengandung
kebenaran
mendasar
dan
telah
terhadap
dilakukan
praktek
aparatur
upaya
yang
pelaksanaan
pemerintahan
teruji
kelompok kerja. Oleh karena itu setelah memahami
dengan upaya diantaranya:
baik
dalam
pemikiran maupun tindakan untuk mewujudkan
1
kesejahteraan rakyat.
prinsip-prinsipnya,
Meningkatkan
pemerintah)
belum
rasa
dalam
perlu
memiliki
ditindaklanjuti
organisasi
pelaksanaan
dan
tugas
pekerjaan/jabatan dengan sesama pegawai/pejabat
hingga saat ini terutama di lingkungan aparatur
(instansi
dan
kebersamaan
5. Praktek Kepemerintahan yang Baik di Indonesia
pemerintah
setiap
aparatur pemerintah, baik sebagai individu maupun
dijadikan
acuan
oleh
tidak
yang
konsep
atau
apabila
sungguh-sungguh
kesesuaiannya dalam praktek, sehingga dapat
pedoman
tugas/pekerjaan
yang terkait;.
2
Memahami uraian tugas pekerjaan/jabatan masing-
sepenuhnya terlaksana sesuai dengan harapan.
masing secara tepat dan benar, dan bekerja sesuai
Pemerintah secara terus menerus telah berupaya
dengan aturan/ketentuan yang berlaku;
75
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
3
Menghindarkan diri dari perbuatan tercela, sekaligus
menghapuskan perilaku kerja/kebiasaan yang tidak
DAFTAR PUSTAKA
sesuai dengan norma/aturan organisasi.
4
Bekerja
penuh
dengan
semangat/gairah
dan
menyelesaikan tugas pekerjaan sesuai dengan waktu
dan target yang telah ditetapkan dengan penuh
Bhatta, Gambhir, 1996, Capacity Building at the Local Level
for Effective Governance, Empowerment Without
Capacity is Meaningless.
tanggung jawab;
5
Berupaya menerapkan prinsip-prinsip Kepemerintahan
yang Baik sesuai dengan bidang tugas/pekerjaan
masing-masing yang dilandasi semangat dan niat untuk
melakukan perbaikan/perubahan yang diawali dari diri
sendiri.
Japan Association for Civil Service Training and Education,
“How to Win Public Confidence As Government
Officials” : 100 Sheets for Effective and Efficient
Public Administration.
LAN-BPKP, 2000,
Jakarta.
Akuntabilitas
dan
Good
Governance,
McKinney, Jerome B., Lawrence C Howard, 1979, Public
Administration: Balancing Power and Accountability,
Oak Park, illinois: Moore Publishing Company, Inc.
Mustopadidjaja, AR. (1997), “Transformasi Manajemen
Menghadapi Globalisasi Ekonomi”, dalam Jurnal
Administrasi dan Pembangunan, Vol. 1, No. 1, 1997,
ISSN 1410-5101, PP PERSADI, Jakarta.
Mustopadidjaja, AR, dan Desi Fernanda, (2000), Manajemen
Pembangunan Nasional: Kebijakan, Perencanaan,
Pelaksanaan dan Pengawasan, makalah disampaikan
pada Suskomsos TNI-TA 1999/2000, SESKO TNI, LAN-RI,
bandung, 28 Februari 2000.
Osborne, David, and Ted Gaebler, (1992), Reinventing
Government:
How
Entrepreneurial
Spirit
is
76
Modul Diklat Prajabatan Golongan III
77
78
Kepemerintahan yang Baik
Transforming
the
Public
Sector,
Reading,
Massachusetts: Addison-Wesley Publishing Co. Inc.
Lembaga Administrasi Negara, Penerapan Good Governance
di Indonesia, 2007.
Senge, Peter M, 1994, The Fifth Discipline, Sidney, Random
House Australia Pty. Ltd.
Dwiyanto, Agus (Editor), Mewujudkan Good Governance
Melalui Pelayanan Publik, Yogyakarta, JICA-UGM,
2005.
Supriyadi, Gering, Drs., MM. (2001), Modul Diklat Prajabatan
Golongan III: “Etika Birokrasi”, Jakarta, LANRI.
Syafiie, Inu Kencana, Djamaludin Tandjung, dan Supardan
Mordeong, (1999), Ilmu Administrasi Publik, Jakarta,
Penerbit Rineka Cipta.
Stewart, J.D. 1984, ”The Role of Information in Public
Accountability”, dalam Anthony Hopwoord and Cyryl
R. Tomkins, eds., Issues in Public Sector Accounting,
Oxford, England: Philip Alan.
Tjokroamidjojo, Bintoro, 2000, Good Governance, Paradigma
Baru Manajemen Pembangunan, Jakarta : UI Press.
UNDP, 1997, Governance for Sustainable Development – A
Policy Document, New York: UNDP.
-------------------, 1999, UNDP and Governance: Experiences
and Lesson Learned, Lesson Learned Series No. 1, New
York:
UNDP
Management
Development
and
Governance Division, Downloaded internet document
file.
Wallis, Malcolm, (1989), Bureaucracy: Its Roles In the Third
World Development, Basingstoke: London, Mcmillan
Publisher Ltd.
Lembaga Administrasi Negara, Dasar-dasar Kepemerintahan
yang Baik, Jakarta, 2006.
Tjokroamidjojo, Bintoro, Good Governance, Paradigma Baru
Manajemen Pembangunan, Jakarta, Universitas
Indonesia, Press, 2000.
DAFTAR DOKUMEN
Undang-Undang Dasar Tahun 1945
Ketetapan MPR Nomor IV/MPR/1999 Tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara Tahun 1999-2004.
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggara
Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme.
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang Pokok-Pokok
Kepegawaian sebagaimana telah dirubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999.
Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 Tentang
Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 Tentang
Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan.
Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 Tentang Diklat
Jabatan PNS.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 Tentang Laporan
Akuntabilitas Instansi Pemerintahan.
79
1
Fly UP