...

TEKNIS PENYUSUNAN INISIATIF BARU

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

TEKNIS PENYUSUNAN INISIATIF BARU
KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
TEKNIS PENYUSUNAN
INISIATIF BARU
DIREKTORAT ALOKASI PENDANAAN PEMBANGUNAN
BAPPENAS
JAKARTA, FEBRUARI 2012
KEMEN PPN/
BAPPENAS
OUTLINE
ƒ Inisiatif Baru (Jenis, Timing)
(J
,
g)
ƒ Penilaian Inisiatif Baru (Siapa, waktu pelaksanaan kriteria Pembobotan
pelaksanaan, kriteria, Pembobotan penilaian)
ƒ Hasil Evaluasi IB TA 2012 (menunjukkan Hasil Evaluasi IB TA 2012 (menunjukkan
proposal IB yang Baik Namun Tidak Lolos)
ƒ Teknis Penyusunan IB
T k i P
IB
INISIATIF BARU
KEMEN PPN/
BAPPENAS
KONSEP DASAR INISIATIF BARU
Kebijakan baru atau perubahan kebijakan
berjalan yang menyebabkan adanya
konsekuensi anggaran, baik
anggaran baik pada anggaran
baseline maupun anggaran ke depan. Inisiatif
Baru dapat berupa : Penambahan Program (Fokus Prioritas)/Outcome/Kegiatan/Output baru, Penambahan Volume Target, atau
P
Percepatan
P
Pencapaian
i Target. T
DEFINISI
LANDASAN LANDASAN
KONSEPTUAL
‐ Memberikan Fleksibilitas Pada Sistem
Perencanaan dan Penganggaran
‐ Menjaga Konsistensi Pencapaian Tujuan
Pembangunan Nasional
‐ Meningkatkan Transparansi dan
Akuntabilitas
‐ Melakukan Efisiensi
INISIATIF BARU
‐ Fleksibilitas dalam perencanaan dengan tetap menjaga akuntabilitas
‐ Perencanaan berorientasi pada arah P
b
i
i d
h
kebijakan
‐ Penerapan prinsip tata kelola yang baik (transparansi dan akuntabilitas)
‐ Berorientasi pada pencapaian kinerja
TUJUAN
SYARAT PENGAJUAN SYARAT
PENGAJUAN
INISIATIF BARU
Semua Inisiatif Baru harus sesuai dengan Arah
K bij k & Prioritas
Kebijakan
& P i i Pembangunan Nasional
P b
N i
l
yang ditetapkan Presiden (di awal tahun
berjalan)
4
KEMEN PPN/
BAPPENAS
KETEGORI INISIATIF BARU
1. PROGRAM/OUTCOME/KEGIATAN/OUTPUT BARU
Berupa penambahan:
a. Program Baru / Fokus Prioritas Baru
b. Outcome Baru
Perubahan/penambahan
c. Kegiatan
g
Baru
KOMPONEN tidak
termasuk Inisiatif Baru
d. Output Baru
Yang membawa konsekuensi dibutuhkannya penambahan anggaran atau
perubahan baseline
2. PENAMBAHAN VOLUME TARGET
Berupa penambahan volume target.
3. PERCEPATAN PENCAPAIAN TARGET
Berupa penambahan target baru yang bersifat percepatan, sehingga
membutuhkan penambahan anggaran, tetapi pagu baseline jangka
menengah awal tidak boleh berubah.
Semua Inisiatif Baru diatas harus sesuai dengan Arah Kebijakan & Prioritas
Pembangunan Nasional yang ditetapkan Presiden (di awal tahun berjalan)
PENGUSULAN INISIATIF BARU
KEMEN PPN/
BAPPENAS
‰ Usulan Inisiatif Baru dapat dilakukan pada 3 kesempatan dalam siklus perencanaan/penganggaran, yaitu:
1
1.
2.
3.
Sebelum Pagu Indikatif (Pengusulan I) –
Sebelum
Pagu Indikatif (Pengusulan I) Januari/Februari
ƒ Diusulkan setelah dikeluarkannya SE Menteri PPN
Sebelum Pagu Anggaran (Pengusulan II) – Mei/Juni
ƒ Diusulkan untuk mengakomodasi arahan presiden dan usulan yang muncul dalam musrenbangnas. musrenbangnas
Sebelum Alokasi Anggaran (Pengusulan III) – Agustus/September
ƒ Diusulkan untuk mengakomodasi arahan Presiden dan hal‐hal yang belum tertampung dalam dua kali pengusulan sebelumnya
‰ Setiap K/L dapat mengusulkan proposal inisiatif baru lebih dari satu proposal dimana setiap proposal hanya boleh diajukan satu kali dalam 3 kesempatan tersebut.
‰ Setiap K/L bisa mengusulkan Inisiatif Baru yang terkait dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional. Penetapan usulan yang akan disetujui sebagai Inisiatif Baru b
l
l
k d
b
f
dilakukan melalui sistem kompetisi dengan mempertimbangkan ketersediaan anggaran. Mekanisme Inisiatif Baru : Penyesuaian perencanaan untuk tahun direncanakan
Mekanisme APBN­P : Penyesuaian perencanaan untuk tahun berjalan
PROSES PENGUSULAN INISIATIF BARU
KEMEN PPN/
BAPPENAS
KEMEN PPN/
BAPPENAS
SUMBER PENDANAAN INISIATIF BARU
Sumber pendanaan Inisiatif Baru yang diusulkan oleh K/L dapat berasal dari:
1.
Tambahan Anggaran (On Top)
Merupakan tambahan alokasi yang dapat berupa Rupiah murni, Pinjaman
atau Hibah. Penambahan anggaran ini akan menyebabkan bertambahnya
anggaran baseline.
2
2.
R l k i Anggaran
Realokasi
A
2.1 Realokasi Tahun Direncanakan
Realokasi dengan mengambil anggaran dari program/kegiatan lain pada
tah n yang direncanakan, tanpa
tahun
ang direncanakan tanpa merubah
mer bah total anggaran
total anggaran tahun
tah n
direncanakan. Syaratnya target program/kegiatan yang direalokasi tidak
boleh berubah.
2.2 Realokasi Antar Tahun
2.2 Realokasi
Realokasi dengan mengambil anggaran program yang sama di tahun
selanjutnya. Syaratnya target jangka menengah tidak berubah. Pendanaan ini digunakan untuk mendanai usulan Inisiatif Baru jenis
Percepatan Pencapaian Target.
3.
Kombinasi On Top dan Realokasi Anggaran
PENILAIAN INISIATIF BARU
KEMEN PPN/
BAPPENAS
PERANAN MASING­MASING INSTITUSI
A. Kabinet • Presiden menetapkan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional (di awal tahun) yang menjadi dasar pengusulan Inisiatif Baru.
• Kabinet memutuskan usulan Inisiatif Baru yang layak didanai.
Sidang Kabinet Terbatas setidaknya diikuti oleh Presiden, Wakil Presiden, 3 Menteri Koordinasi, Kementerian ,
,
Perencanaan/Bappenas dan Kementerian Keuangan.
B. Kementerian/Lembaga
/
g
KL merupakan pihak pengusul proposal Inisiatif Baru. Semua KL berhak mengusulkan proposal Inisiatif Baru, sepanjang sesuai dengan batasan yang telah diberikan.
dengan batasan yang telah diberikan.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN...
C. Kementerian Perencanaan
• Mengkoordinasikan pengusulan Inisiatif Baru
• Mengeluarkan Surat Edaran mengenai arah usulan Inisiatif Baru M
l k S
Ed
i
h
l I i i if B
(diawal tahun)
• Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru, terutama dari sisi kebijakan (policy) • Menyusun Daftar Usulan Inisiatif Baru
• Menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan nasional
D. Kementerian Keuangan
• Melakukan penilaian atas kelayakan proposal Inisiatif Baru, terutama dari sisi anggaran • Melakukan penilaian atas kemampuan penyerapan anggaran dan saving yang dilakukan KL. gy g
• Melakukan pengecekan kepatutan sesuai dengan kebijakan anggaran
KEMEN PPN/
BAPPENAS
PERAN KEMENTERIAN KEUANGAN & KEMENTERIAN PERENCANAAN
DALAM EVALUASI & PEMBUATAN DAFTAR USULAN INISIATIF BARU
UTAMANYA
EVALUASI
RUMUSAN:
1. Tujuan
2. Masalah
3. Cakupan
4. Penerima
Manfaat
5. Strategi
6. Indikator
Kinerja
7. Target
UTAMANYA
EVALUASI ANGGARAN
1. Kesesuaian
Anggaran
2. Kepatutan
A
Anggaran
3. Sumber
Anggaran
KRITERIA PENILAIAN PROPOSAL
KEMEN PPN/
BAPPENAS
• Terdapat 10 Aspek dan 25 Sub‐aspek, sebagai panduan
K/L
K/L menyusun
proposal yang baik
l
b ik
• Jml sub‐aspek dalam tiap aspek menunjukkan bobot
masing‐masing aspek
ASPEK
JML SUB­
ASPEK
BOBOT
1. Tujuan
2
8 %
2. Masalah
2
3. Cakupan
ASPEK
JML SUB­
ASPEK
BOBOT
6. Indikator Kinerja
2
8 %
8 %
7. Target
2
8 %
2
8 %
8. Kesesuaian Anggaran
3
12 %
4. Penerima Manfaat
3
12 %
9. Kepatutan Anggaran
3
12 %
5 Strategi
5. Strategi
4
16 %
16 %
10 Sumber Pendanaan
10. Sumber Pendanaan
2
8%
8 %
KEMEN PPN/
BAPPENAS
TEKNIS EVALUASI PROPOSAL
PENGUSULAN I
A PENILAIAN PROPOSAL
A. PENILAIAN PROPOSAL
• PENILAIAN SUB‐ASPEK
Sub‐aspek akan dinilai: Sangat Tinggi, Tinggi, Sedang, Rendah
p
g
gg
gg
g
• KONVERSI
Setiap nilai sub‐aspek tsb akan dikonversi dengan faktor pengali, yaitu:
• “Sangat Tinggi”
g
gg x 4 • “Sedang”
Sedang x 2
x2
• “Tinggi “
x 3
• “Rendah “ x 1
Kemudian dijumlahkan, didapat total nilai akhir proposal. • NILAI AKHIR
NILAI AKHIR
Berdasarkan total nilai, proposal dikategorikan sebagai berikut:
• > 70
: BAIK
• > 50 > 50 ‐ <= 70 : CUKUP
<= 70 : CUKUP
• <= 50
: KURANG
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan . . .
B. PERANGKINGAN
1 Proposal yang membutuhkan dana tambahan (On Top 1.
dan Realokasi Antar Tahun).
Semua proposal (yang membutuhkan dana tambahan)
dengan nilai BAIK dan CUKUP kemudian dirangking
berdasarkan nilai akhir. Penentuan jumlah proposal yang
akan didanai berdasarkan pagu anggaran yang tersedia
(ruang gerak Inisiatif Baru + 20%).
Kategori hasil perangkingan adalah:
• LAYAK = proposal akan didanai,
didanai masuk dalam DUIB I
• DIPERTIMBANGKAN = proposal tidak cukup didanai dari
pagu anggaran yang tersedia
Sedangkan untuk proposal KURANG, otomatis masuk dalam
kategori TIDAK LAYAK
KEMEN PPN/
BAPPENAS
ILUSTRASI PERANGKINGAN PROPOSAL YANG MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN
Misal: Pagu anggaran tersedia (ruang gerak Inisiatif Baru) = 1000 M
Daftar proposal yang akan diajukan = 1000 + (20%)1000 = 1200 M
Kategori proposal LAYAK adalah A‐F, yaitu proposal dengan nilai > 70 dan masuk dalam pagu anggaran tersedia + 20% Proposal ini akan
tersedia + 20%. Proposal ini akan didanai.
Kategori proposal g p p
DIPERTIMBANGKAN adalah G‐M, yaitu proposal dengan nilai > 50 tapi tidak bisa didanai dengan anggaran tersedia. Proposal ini akan diikutkan pada Pengusulan
diikutkan pada Pengusulan selanjutnya.
Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah Kategori
proposal TIDAK LAYAK adalah
N – O, yaitu proposal dengan nilai < 50. KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan . . .
2. Proposal yang tidak membutuhkan dana tambahan
(Realokasi Tahun Direncanakan).
Direncanakan)
Semua p
proposal (Realokasi
p
(
Tahun Direncanakan) dengan
)
g
nilai BAIK kemudian dimasukkan dalam DUIB I. Sedangkan untuk proposal (Realokasi
proposal (Realokasi Tahun Direncanakan) Direncanakan)
CUKUP dan KURANG, otomatis masuk dalam kategori TIDAK LAYAK
KEMEN PPN/
BAPPENAS
ILUSTRASI DAFTAR PROPOSAL YANG TIDAK MEMBUTUHKAN TAMBAHAN ANGGARAN (REALOKASI TAHUN DIRENCANAKAN)
Kategori proposal LAYAK adalah A‐J, yaitu proposal d l hA J
l
dengan nilai > 70. Proposal ini disetujui sebagai Inisiatif Baru.
Kategori proposal TIDAK LAYAK adalah K‐N, yaitu proposal dengan nilai <70. Proposal ini tidak disetujui
Proposal ini tidak disetujui sebagai Inisiatif Baru.
Lanjutan . . .
KEMEN PPN/
BAPPENAS
PENGUSULAN II & PENGUSULAN III
A. PENILAIAN PROPOSAL
Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I
PENGUSULAN I
B. PERANGKINGAN PROPOSAL
1. Proposal yang membutuhkan dana tambahan
((On Top dan Realokasi Antar Tahun). )
Langkah sama dengan pada PENGUSULAN I, hanya
perangkingan dilakukan terhadap semua proposal dengan
nilai BAIK dan CUKUP, ditambah daftar proposal
DIPERTIMBANGKAN dari pengusulan sebelumnya
KEMEN PPN/
BAPPENAS
ALUR PENETAPAN PROPOSAL
EVALUASI PELAKSANAAN
INISIATIF BARU TA 2012
KEMEN PPN/
BAPPENAS
GAMBARAN UMUM INISIATIF BARU TA 2012
ƒ Jumlah K/L yang mengajukan Inisiatif Baru Æ 38 K/L
– Masuk dalam sistem aplikasi
p
Æ 36 K/L
/
– Tidak masuk dalam sistem aplikasi Æ 2 K/L
ƒ Jumlah proposal Inisiatif Baru Æ 398 Proposal
ƒ Total nilai usulan Inisiatif Baru TA 2012 sebesar Rp 77,37 T, yang terbagi atas :
a. On Top Æ
p 74,91 T
,
b. Realokasi Æ 1,95 T
c. Kombinasi On Top & Realokasi Æ 0,51 T
Dari total nilai
D
i t t l il i usulan
l tersebut, sebagian
t
b t b i besar
b
merupakan
k
(50,2%) merupakan penambahan volume target e a a Inisiatif
s at Baru
a uO
Oleh
e Direktorat
e to at Se
Sektor
to Bappenas
appe as
ƒ Penilaian
– Dilakukan Penilaian Æ 26 K/L
– Tidak dilakukan Penilaian Æ 12 K/L
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan....
ƒ Terjadi perubahan total alokasi Inisiatif Baru pada SEB Pagu Indikatif dengan total alokasi pada pemutakhiran pagu indikatif g
p
p
p g
setelah dilakukannya Trilateral Meeting. ƒ Alokasi Untuk Inisiatif Baru Tahap I setelah dilakukannya pemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8 9 T yang dialokasikan
pemutakhiran pagu adalah sebesar Rp 8,9 T yang dialokasikan untuk 29 K/L
ƒ Dari pagu Inisiatif Baru setelah dilakukannya pemutakhiran: ƒ Terdapat 4 (empat) K/L yang alokasinya melebihi pagu SEB
ƒ Terdapat 13 (tiga belas) K/L yang alokasinya lebih rendah dari SEB
ƒ Perhitungan Forward Estimate untuk Inisiatif Baru yang g
y g
dilakukan oleh beberapa K/L belum dilakukan dengan baik.
ƒ Adanya alokasi pendanaan untuk kegiatan yang belum pernah diusulkan melalui Inisiatif Baru
diusulkan melalui Inisiatif Baru
KEMEN PPN/
BAPPENAS
EVALUASI TERHADAP PELAKSANAAN INISIATIF BARU TA 2012
ƒ Proposal yang disampaikan kepada Bappenas dan Kemenkeu tidak seluruhnya menggunakan aplikasi yang
Kemenkeu tidak seluruhnya menggunakan aplikasi yang telah disediakan Æ Penilaian menggunakan aplikasi komputer
ƒ Terdapat beberapa K/L yang menyampaikan proposal Inisiatif Baru oleh K/L kepada Bappenas dan Kemenkeu telah melebihi batas waktu yang diberikan sehingga tidak
telah melebihi batas waktu yang diberikan sehingga tidak dapat dilakukan penilaian. ƒ Kualitas proposal yang disampaikan bervariasi Æ masih sangat tergantung dengan penyusun proposal (staff s/d pengambil kebijakan)
KEMEN PPN/
BAPPENAS
DAFTAR K/L YANG MENGAJUKAN INISIATIF BARU
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
NO BA
1
2
3
4
5
010
018
020
022
024
Kementerian Dalam Negeri
Kementerian Pertanian
Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
Kementerian Perhubungan
Kementerian Kesehatan
g
Prog Baru
‐
‐
‐
4
‐
JENIS PROPOSAL
JUMLAH OC Keg g
OT Penb Perc
PROPOSAL
Baru Baru Baru
Vol Targ
‐
1
25
4
0
30
‐
‐
8
12
2
22
‐
‐
16
3
‐
19
3
‐
30
‐
37
‐
3
2
1
‐
6
USULAN 2012 (Rp Juta)
2.294.677,6 9.078.913,0 1.755.360,0 5.394.396,1 3.233.970,0 6 029
Kementerian Kehutanan
‐
‐
‐
1
2
‐
3
565.644,3 7 032
Kementerian Kelautan Dan Perikanan
‐
‐
‐
5
3
‐
8
1.081.000,0 8 033
Kementerian Pekerjaan Umum
‐
‐
‐
3
25
‐
28
22.537.779,3 9 034
Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
1
‐
‐
‐
‐
‐
1
110.674,2 10 036
Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat
Kemenko. Bidang
‐
‐
‐
2
18
‐
20
20 450 0
20.450,0 11 040
Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
‐
‐
‐
‐
16
‐
16
575.751,0 12 042
Kementerian Riset Dan Teknologi
‐
‐
‐
5
3
‐
8
197.275,0 13 044
Kementerian Kukm
‐
‐
‐
1
11
‐
12
671.019,0 14 047
Kementerian Pemberdayaan Perempuan & Perlindungan Anak
‐
‐
2
1
3
1
7
154.804,0 15 048
Kementerian Pan Rb
‐
‐
‐
2
‐
‐
2
34.675,0 16 056
Badan Pertanahan Nasional
‐
‐
‐
2
4
‐
6
538.555,0 17 060
Kepolisian Negara Republik Indonesia
‐
‐
3
3
‐
‐
6
12.532.019,4 18 063
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
2
2
1
1
‐
6
497.644,5 Lanjutan….
KEMEN PPN/
BAPPENAS
KEMENTERIAN/
LEMBAGA
NO BA
19
20
21
22
23
24
065
068
074
079
080
081
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
25 083
Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional
26 084
Badan Standardisasi Nasional
27 086
Lembaga Administrasi Negara
28 087
Arsip Nasional Republik Indonesia
29 088
Prog Baru
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
‐
1
‐
‐
‐
‐
‐
‐
5
‐
Badan Kepegawaian Negara
‐
‐
3
‐
30 089
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Dan Pembangunan
‐
‐
‐
31 091
Kementerian Perumahan Rakyat
‐
‐
32 092
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga
‐
‐
33 103
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
1
34 104
Bnp2tki
p
‐
35 106
Lkpp
36 108
(108) Komisi Pengawas Persaingan Usaha
TOTAL USULAN
Ket : Bappenas dan Kemenkeu tidak masuk dalam sistem aplikasi
‐
JENIS PROPOSAL
JUMLAH OC Keg OT Penb Perc
PROPOSAL
Baru Baru Baru
Vol Targ
‐
3
2
16
‐
21
‐
1
‐
‐
‐
1
‐
3
‐
‐
‐
3
‐
‐
1
‐
‐
1
‐
‐
3
‐
‐
3
‐
5
9
2
1
17
4
‐
‐
6
‐
‐
7
14
USULAN 2012 (Rp Juta)
696.500,0 318 415 1
318.415,1 8.799,0 150.000,0 7.800,0 260.600,0 4
1.075.940,1 7
40.260,0 21
21.845,6 ‐
5
261.420,9 ‐
‐
3
94.843,8 3
2
‐
5
542 135 0
542.135,0 3
‐
1
‐
4
9.080.880,9 3
‐
6
1
10
1.300.000,0 2
1
‐
‐
4
800.000,0 ‐
‐
15
‐
‐
15
,
1.417.000,0 ‐
‐
‐
1
1
‐
2
2.220,0 ‐
‐
‐
33
2
‐
35
23.044,0 8
0
38
167
180
5
398
77.376.311,8 Jumlah Proposal vs Nilai Æ Ideal ???
KEMEN PPN/
BAPPENAS
NILAI USULAN INISIATIF BERDASARKAN JENIS Penambahan Volume target; 180 ; 45,2%
P
Percepatan Pencapaian Target; 5 ; 1,3%
Penambahan Volume target; Rp38.873.175 ; 50,2%
Program Baru; 8 ; 2,0%
Program Baru; Rp2.373.645 ; 3,1%
Outcome Baru; ­ ; Baru; 0,0%
Output Baru; 167 ; 42,0%
Kegiatan Baru; 38 ; 9,5%
Jumlah Usulan IB Sebanyak 398 Proposal
Percepatan Pencapaian Target; Rp606.500 ; 0,8%
Outcome Baru; Rp0 ; 0,0%
Output Baru; Rp14.425.023 ; 18,6%
Kegiatan Baru; Rp21.097.969 ; 27,3%
Total Nilai Usulan Rp 77,37 T
USULAN–PAGU INDIKATIF–PEMUTAKHIRAN INISIATIF BARU
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Usulan Inisiatif
Baru
Rp 77,37 T
Lampiran C (Inisiatif Baru)
SEB Pagu Indikatif No. 0091/M.PPN/05/2011 dan
/
/ /
SE‐189.1/MK.02/2011 Rp 17,20 T
Lampiran C (Inisiatif
Baru) Pemutakhiran Pagu
I dik tif RKP Sesuai
Indikatif
RKP S
i Hasil
H il
Trilateral Meeting Rp 8,96 T
KEMEN PPN/
BAPPENAS
BA
ALOKASI INISIATIF BARU TAHAP I BERDASARKAN K/L
KEMENTERIAN/LEMBAGA
010 Kementerian Dalam Negeri
g
Usulan Inisiatif Baru
SEB PAGU INDIKATIF
PEMUTAKHIRAN
Jumlah Nilai Jumlah Nilai Jumlah Nilai Proposal
(Rp Juta)
Proposal
(Rp Juta)
Proposal
(Rp Juta)
30
2.294.677,6 1
250.320,0 1
250.320,0 018 Kementerian Pertanian
22
9.078.913,0 3
4.333.070,0 4
1.782.000,0 020 Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral
19
1.755.360,0 3
288.000,0 1
288.000,0 022 Kementerian Perhubungan
37
5.394.396,1 1
1.198.975,7 ‐
‐
024 Kementerian Kesehatan
6
3.233.970,0 1
3.000.000,0 4
1.339.000,0 029 Kementerian Kehutanan
3
565.644,3 2
524.073,0 2
524.073,0 032 Kementerian Kelautan Dan Perikanan
8
1.081.000,0 4
730.000,0 6
870.000,0 28
22.537.779,3 10
5.090.610,0 2
2.355.591,0 033 Kementerian Pekerjaan Umum
034 Kemenko. Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan
1
110.674,2 1
110.674,2 1
110.674,2 036 Kemenko. Bidang Kesejahteraan Rakyat
20
20.450,0 ‐
‐
‐
‐
040 Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata
y
16
575.751,0 ,
4
154.500,0 ,
4
154.500,0 ,
8
197.275,0 ‐
‐
‐
‐
12
671.019,0 5
85.775,0 5
77.660,0 7
154.804,0 2
20.338,3 6
22.004,7 2
34.675,0
34.675,0 1
15.000,0
15.000,0 1
15.000,0
15.000,0 1
20.000,0 6
107.054,3 538.555,0 1
2
20.000,0 99.250,0 2
99.250,0 060 Kepolisian Negara Republik Indonesia
6
12.532.019,4 2
150.000,0 2
124.000,0 063 Badan Pengawas Obat Dan Makanan
Badan Pengawas Obat Dan Makanan
6
497 644 5
497.644,5 1
92 230 0
92.230,0 6
92 142 8
92.142,8 042 Kementerian Riset Dan Teknologi
044 Kementerian Koperasi Dan Pengusaha Kecil Dan Menengah
047 Kementerian Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak
048 Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan
Reformasi Birokrasi
055 Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas
056 Badan Pertanahan Nasional
2
LANJUTAN…
KEMEN PPN/
BAPPENAS
BA
KEMENTERIAN/LEMBAGA
065
068
074
079
080
081
083
084
086
087
088
089
091
092
103
104
Badan Koordinasi Penanaman Modal
Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia
Badan Tenaga Nuklir Nasional
Badan Pengkajian Dan Penerapan Teknologi
Badan Koordinasi Survey Dan Pemetaan Nasional
Badan Standardisasi Nasional
Lembaga Administrasi Negara
Arsip Nasional Republik Indonesia
Badan Kepegawaian Negara
Badan Pengawasan Keuangan Dan Pembangunan
Kementerian Perumahan Rakyat
Kementerian Pemuda Dan Olah Raga
Badan Nasional Penanggulangan Bencana
Badan Nasional Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia
106 Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
108 Komisi Pengawas Persaingan Usaha
TOTAL
Usulan Inisiatif Baru
Jumlah Nilai Proposal
(Rp Juta)
SEB PAGU INDIKATIF
Jumlah Nilai Proposal
(Rp Juta)
PEMUTAKHIRAN
Jumlah Nilai Proposal
(Rp Juta)
21
1
3
1
3
17
4
7
21
5
3
5
4
10
4
15
696.500,0 318.415,1 8.799,0 150.000,0 7.800,0 260.600,0 1.075.940,1 40.260,0 21.845,6 261.420,9 94.843,8 542.135,0 9.080.880,9 1.300.000,0 800.000,0 1.417.000,0 4
1
2
1
‐
1
1
1
6
2
1
1
‐
1
‐
1
176.500,0 214.833,6 3.056,0 115.500,0 ‐
125.000,0 100.000,0 7.800,0 6.041,4 42.857,4 61.502,0 25.641,3 ‐
150.000,0 ‐
16.000,0 6
1
2
1
‐
1
1
1
9
2
2
2
‐
1
‐
1
199.500,0 107.416,8 3.056,0 50.000,0 ‐
110.000,0 100.000,0 1.375,5 6.041,4 23.429,4 37.706,0 32.672,0 ‐
150.000,0 ‐
16.000,0 2
2.220,0 2
2.220,0 2
2.220,0 35
23.044,0 ‐
‐
‐
‐
398
77.376.311,8 71 17.211.987,9 80
8.963.632,7 ƒ Persentase jumlah
l h proposal yang dibiayai
l
db
terhadap
h d jumlah
l h proposal usulan
l
l Æ 20,10%
ƒ Persentase Nilai Alokasi terhadap Nilai Usulan Æ 11,58%
KEMEN PPN/
BAPPENAS
ALOKASI INISIATIF BARU MELEBIHI PAGU SEB
Rp Juta
No
Kementerian/Lembaga
Usulan
1 KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
Alokasi
SEB
Pemutakhiran Pagu
Bertambah
1.081.000,0 730.000,0 870.000,0 140.000,0 2 KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
DAN PERLINDUNGAN ANAK
154.804,0 20.338,3 22.004,7 1.666,4 3 BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
696.500,0 176.500,0 199.500,0 23.000,0 4 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN
542.135,0 25.641,3 32.672,0 7.030,7 Total
Kemungkinan Penyebab :
ƒ Realokasi anggaran dari Non IB ke kegiatan IB tanpa merubah pagu
171 697 1 171.697,1 KEMEN PPN/
BAPPENAS
ALOKASI INISIATIF BARU LEBIH RENDAH DARI PAGU SEB
Rp Juta
No
Kementerian/Lembaga
Usulan
Alokasi
SEB
Pemutakhiran
g
Pagu
Berkurang
1 KEMENTERIAN PERTANIAN
9.078.913,0 4.333.070,0 1.782.000,0 (2.551.070,0)
2 KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
5.394.396,1 1.198.975,7 ‐
(1.198.975,7)
3 KEMENTERIAN KESEHATAN
3.233.970,0 3.000.000,0 1.339.000,0 (1.661.000,0)
22.537.779,3 5.090.610,0 2.355.591,0 (2.735.019,0)
4 KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM
5 KEMENTERIAN KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH
6 KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
671.019,0 85.775,0 77.660,0 (8.115,0)
12.532.019,4 150.000,0 124.000,0 (26.000,0)
7 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
8 BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL
497.644,5 318.415,1 92.230,0 214.833,6 92.142,8 107.416,8 (87,2)
(107.416,8)
9 LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA
150.000,0 115.500,0 50.000,0 (65.500,0)
10 BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI
260.600,0 125.000,0 110.000,0 (15.000,0)
40.260,0 7.800,0 1.375,5 (6.424,5)
261.420,9 42.857,4 23.429,4 (19.428,0)
94 843 8
94.843,8 61 502 0
61.502,0 37 706 0
37.706,0 (23 796 0)
(23.796,0)
11 BADAN STANDARDISASI NASIONAL
12 ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
13 BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA
Total
Kemungkinan Penyebab :
1. Alokasi IB yang diberikan terlalu besar
2. Ada kebutuhan diluar IB yang perlu pembiayaan sehingga mengambil alokasi IB Æ TIDAK DIPERKENANKAN
(8.417.832,2)
Forward Estimate
KEMEN PPN/
BAPPENAS
PROGRAM/PROPOSAL INISIATIF BARU
RENCANA 2012
PRAKIRAAN MAJU
2013
2014
2015
Program Pengelolaan Sumber Daya Air
Kegiatan irigasi dan rawa dalam rangka peningkatan 7% produksi padi nasional
1.956.486,0 6.580.409,3 6.909.172,9 7.254.631,6 10.000,0 33.312,6 36.210,8 36.210,8 107.416,8 272.165,2 328.759,1 384.570,8 1.150,0 3.500,0 3.500,0 3.500,0 P
Program Kefarmasian dan Alat Kesehatan
K f
i d Al t K
h t
Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs
Program Kependudukan dan KB
Dukungan Penggerakan Pembangunan Kependudukan dan KB di kabupaten
k b
d kota
dan
k
Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Beasiswa S3 Pengadaan
ƒ
ƒ
Prakiraan maju untuk tahun anggaran 2013 mengalami peningkatan lebih dari 100% dibandingkan dengan rencana tahun anggaran 2012 Æ Penghitungan konsekuensi anggaran belum dihitung secara realistis
Total anggaran sebagai konsekuensi IB belum dibandingkan dengan total anggaran RPJM
gg
g
g
g
gg
J
KEMEN PPN/
BAPPENAS
No
PROPOSAL YANG TIDAK PERNAH DISAMPAIKAN SEBAGAI INISIATIF BARU
Kementerian/Lembaga
018 KEMENTERIAN PERTANIAN
KEMENTERIAN PERTANIAN
Nama Proposal/Kegiatan
Alokasi
(Rp Juta)
Pengelolaan
Pe
gelolaa Produksi
Prod ksi Tanaman
Ta a a Serealia (SL‐PTT padi
(SL PTT adi 3500 ribu
3500 rib
ha)
Pengelolaan Sistem penyediaan benih tanaman pangan (BLBU 185 ribu ton)
150 000 0
150.000,0 020 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
SUMBER DAYA MINERAL
Pembinaan, Pengaturan dan Pengawasan Usaha Penyediaan
T
Tenaga
Li ik dan
Listrik
d pengembangan
b
usaha
h penyediaan
di
tenaga listrik
li ik
288.000,0 024 KEMENTERIAN KESEHATAN
Pengembangan Bahan Baku Obat Uang Menunjang MDGs
063 BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN
Kegiatan PIC/S
Pembangunan Laboratorium Obat Kanker
Pembangunan Laboratorium
065 BADAN KOORDINASI PENANAMAN Pengendalian Pelaksanaan penanaman Modal Wilayah II
MODAL
086 LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA Akreditasi Lembaga Diklat
Identifikasi Kualifikasi dan Kompetensi Widyaiswara
Laporan Penyelenggaraan Diklat TOT Assesor Widyaiswara
089 BADAN PENGAWASAN KEUANGAN Pembangunan lanjutan gedung kantor perwakilan BPKP Provinsi
DAN PEMBANGUNAN
DAN PEMBANGUNAN
Sumbar pasca gempa beserta mebeler (paket)
200.000,0 10.000,0 2.000,0 10 000 0
10.000,0 30.000,0 1.149,8 617,6 2.148,1 22.000,0 KEMEN PPN/
BAPPENAS
PROPOSAL INISIATIF BARU YANG BAIK NAMUN TIDAK LOLOS
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan….
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan….
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan….
KEMEN PPN/
BAPPENAS
REVIEW TERHADAP CONTOH PROPOSAL
‰ Penjelasan aspek tujuan kurang dijelaskan secara spesifik, terkait apa yang ingin direalisasikan dan target yang ingin dicapai
‰ Penerima manfaat masyarakat diperkotaan dan diperdesaan apakah untuk masyarakat Penerima manfaat masyarakat diperkotaan dan diperdesaan apakah untuk masyarakat
miskin atau masyarakat yang tidak memiliki akses air minum.
‰ Aspek Strategi kurang dijelaskan secara lengkap terkait sub aspek yang ada, yaitu : 1. Rencana Pelaksanaan Usulan Jelas
2. Jangka waktu usulan pelaksanaan
3. Kejelasan Output/Sub‐output
4. Realistik untuk diterapkan
‰ Terkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75,3% dan diperdesaan
Terkait penerima manfaat masyarakat diperkotaan sebanyak 75 3% dan diperdesaan
65,8%, apakah akan dicapai dalam satu tahun anggaran atau bersifat multiyears.
‰ Dalam Penjelasan Aspek Target, terdapat peningkatan target yg signifikan lebih dari 100% dan terdapat pula penurunan target untuk foward estimate
‰ Pada aspek Rencana Anggaran terjadi peningkatan lebih dari 300% dari alokasi sebelum IB dan setelah IB, hal ini tidak sinkron dengan peningkatan target yang ingin dicapai.
g
p
g j
p
g j
‰ Perhitungan komponen kurang dijabarkan secara lebih spesifik, terkait dengan jenis sub komponen, volume dan unit cost
TEKNIS PEYUSUNAN INISIATIF BARU
I. ASPEK TUJUAN
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Deskripsi Aspek Tujuan : Tujuan merupakan pernyataan tentang keadaan yang diinginkan di
mana Kementerian/Lembaga bermaksud untuk mewujudkannya di waktu yang akan datang.
Aspek Tujuan memiliki 2 (dua) Sub Aspek :
1. Jelas dan Rasional
2. Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan
Nasional
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jelas dan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Tujuan adalah apa yang ingin
yang ingin direalisasikan dari pengajuan proposal Inisiatif
proposal Inisiatif Baru; atau
Baru; atau
‰ Tujuan merupakan pernyataan yang dapat menjelaskan pemecahan masalah yang ingin
dilakukan dengan langkah‐langkah yang logis (Rasional)
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III
Di Rumah
R
h Sakit.
S ki
Yang ingin direalisasikan
Langkah‐langkah logis
Tujuan :
Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit
b i masyarakat
bagi
k miskin
i ki dengan
d
peningkatan
i k
cakupan
k
50% per tahunnya
h
sesuaii dengan
d
sasaran
dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu.
Lanjutan…
KEMEN PPN/
BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Hasil yang ingin dicapai jelas dan terkait Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
Words :
‰ Tujan Memiliki Pencapaian Target Yang Spesifik; atau
‰ Tujuan secara logis berhubungan dan berkontribusi terhadap pencapaian Arah
Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III
Di Rumah Sakit.
Pencapaian Terget yang Spesifik
yang Spesifik
Tujuan :
Memperluas cakupan pelayanan kesehatan melalui jaminan kesehatan kelas III di rumah sakit
bagi masyarakat miskin dengan peningkatan cakupan 5% per tahunnya sesuai dengan sasaran
dan prioritas nasional dalam bidang kesehatan untuk peningkatan pelayanan kesehatan bagi
masyarakat tidak mampu.
mampu
Kontribusi Terhadap Pencapaian
Arah Kebijakan dan Prioritas
Nasional
KEMEN PPN/
BAPPENAS
II. ASPEK MASALAH
Deskripsi Aspek Masalah : Masalah adalah suatu kendala atau persoalan yang harus
dipecahkan, atau dapat dikatakan merupakan kesenjangan antara kenyataan yang ada dengan
suatu yang diharapkan. y g
p
Aspek Masalah Memiliki 2 (dua) sub Aspek :
1. Definisi Masalah Jelas
2. Tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Definisi Masalah Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Masalah ditetapkan secara sistematis dengan latar belakang, kondisi saat ini, intervensi dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta dampak dilakukan sejauh ini, kesenjangan antara hasil saat ini dan yang diharapkan, serta
dampak
negatif jika tidak ditangani tepat; atau
‰ Definisi masalah harus didukung oleh informasi yang akurat dan valid yang dapat menunjukkan kondisi nyata.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. ditetapkan secara sistematis
ditetapkan secara sistematis
Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak t
tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. k
l hk t J k
k dit
l h
J k d
Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas p
p
gg
J
J
itu sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi
perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum.
Didukung oleh informasi yang akurat dan valid KEMEN PPN/
BAPPENAS
Lanjutan….
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek tidak dapat diselesaikan dengan program yang ada sekurang‐kurangnya
sekurang kurangnya memuat Key Words :
Key Words :
‰ Inisiatif baru yang diusulkan adalah terkait dengan masalah yang tidak pernah ditangani oleh kebijakan yang ada sehingga dibutuhkan penanganan baru/tambahan untuk mampu memecahkannya
p
g
/
p
y ;; atau
‰ Inisiatif baru ini diusulkan berdasarkan kondisi masalah tersebut saat ini, dengan menggunakan pendekatan dan/atau perspektif yang berbeda dalam mendefinisikan itu.
LANJUTAN…..
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan Masalah : Program Asuransi Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) menyediakan asuransi kesehatan untuk masyarakat miskin dan tidak mampu sebanyak 76.400.000 penduduk. Data dasar mengacu pada target data BPS. Cakupan itu belum mencakup semua orang miskin dan kurang beruntung di Indonesia. Masyarakat miskin tidak t
tercakup oleh kuota Jamkesmas akan ditanggung oleh program Jamkesda. k
l hk t J k
k dit
l h
J k d
Pada tahun 2010, penduduk Indonesia yang memiliki asuransi kesehatan, termasuk Jamkesmas dan Jamkesda sejumlah 139.424.348 atau 59,07% dari total populasi. Dari penduduk yang belum termasuk dalam Jaminan Kesehatan, masih miskin dan tidak mampu yang tidak mendapatkan perawatan kesehatan karena tidak termasuk dalam data keanggotaan Jamkesda dan Jamkesmas itu p
p
gg
sendiri. Orang miskin dan tidak mampu tersebut layak mendapatkan jaminan kesehatan ketika memerlukan dan membutuhkan layanan tersebut. Dibutuhkan pendanaan tambahan dana dan jaminan kesehatan lebih lanjut untuk memberikan pelayanan kesehatan dasar dan rawat inap bagi masyarakat miskin untuk memastikan mereka akan memperoleh perbaikan tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat
tingkat hidup bagi dirinya dan keluarganya di masa datang yang lebih lanjut akan mengurangi beban masyarakat secara umum.
Menggunakan Persepektif
yang berbeda
y
g
Tidak pernah ditangani oleh Program yang ada sehingga Dibutuhkan
yang ada
Penambahan Penanganan
KEMEN PPN/
BAPPENAS
III. CAKUPAN
Definisi Cakupan :
Cakupan adalah lingkup kebijakan Inisiatif Baru yang akan dilaksanakan. Dalam hal ini ruang
li k dapat
lingkup
d
t dalam
d l
skala
k l nasional
i
l atau
t hanya
h
di d
di daerah
h tertentu
t t t yang secara khusus
kh
disebutkan dengan jelas. Cakupan wilayah ini akan terkait dengan informasi karakteristik
input dan output dari kebijakan yang akan diusulkan
Aspek Cakupan ini Memiliki 2 (dua) Sub Aspek:
1. Cakupan usulan Nasional atau Lokal
2. Alasan pemilihan cakupan/daerah jelas
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Cakupan Usulan Nasional atau Lokal sekurang‐
kurangnya memuat Key Words:
‰ Usulan Inisiatif Baru dapat dilaksanakan baik secara nasional atau hanya di daerah tertentu; atau
‰ Spesifikasi cakupan (nasional atau lokal) adalah penting untuk kemungkinan
prospek inputs dan outcomes dari Inisiatif Baru.
dari Inisiatif Baru
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.
Dilaksanakan secara nasional
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Alasan Pemilihan Cakupan/Daerah Jelas
sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Ketika inisiatif yang diusulkan akan dilaksanakan di wilayah tertentu, spesifikasi wilayah penting untuk kemungkinan prospek inputs dan
outcomes dari Inisiatif Baru; atau
‰ Alasan mengapa inisiatif ini akan dilaksanakan secara nasional atau dilaksanakan di wilayah tertentu harus diterangkan secara spesifik dan
jelas.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Cakupan : Program ini mencakup semua orang yang tidak memiliki asuransi kesehatan (Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya) dirawat di kelas III Rumah Sakit, terutama di kantong kantong kemiskinan di kota besar dan daerah tertinggal dan terpencil seperti di pedalaman Papua, NTT, NTB, Sumatera dan Maluku.
Spesifikasi Wilayah tertentu
KEMEN PPN/
BAPPENAS
IV. PENERIMA MANFAAT
Deskripsi Aspek Penerima Manfaat:
Penerima Manfaat adalah orang perseorangan, lembaga, kelompok, atau masyarakat yang menerima atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaat
menerima, atau mungkin menjadi layak untuk menerima manfaat.
Aspek Penerima Manfaat Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Penerima manfaat jelas
2. Penerima manfaat tepat sasaran
3. Data pendukung jelas
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan
j
Sub Aspek
p Penerima Manfaat JJelas sekurang‐kurangnya
g
g y memuat Key y
Words :
‰ Penerima manfaat adalah perorangan, lembaga, kelompok atau masyarakat yang secara langsung atau nantinya menerima manfaat dari Inisiatif Baru ; atau ‰ Secara khusus, penerima manfaat perorangan lembaga, kelompok atau masyarakat yang Secara khusus penerima manfaat perorangan lembaga kelompok atau masyarakat yang
memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2, dimana format usulan tersebut mengarah pada penciptaan Inisiatif Baru; atau
‰ Dalam usulan Inisiatif Baru, pihak yang akan diuntungkan dari pelaksanaan Inisiatif Baru h
harus diterangkan dengan jelas. dit
k d
j l
LANJUTAN…..
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Perseorangan/Masyarakat
Penerima manfaat adalah
Penerima
manfaat adalah yang memiliki masalah yang memiliki masalah
yang dijelaskan pada aspek point 2
pihak yang akan diuntungkan diterangkan d
dengan jelas
j l
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Manfaat Tepat Sasaran sekurang‐kurangnya
memuat Key Words :
‰ Dalam pengertian bahwa
D l
ti b h penerima
i
manfaat
f t yang merupakan
k target tujuan t
tt j
(objektif) dan pencapaian dari Inisiatif Baru harus memiliki keterkaitan langsung dengan permasalahan yang telah dijabarkan dalam aspek point 2; atau
‰ Penerima manfaat harus sesuai dengan arah kebijakan K/L dan prioritas pembangunan nasional.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Sesuai dengan arah Kebijakan K/L dan
Prioritas Pembangunan Nasional
Penerima manfaat adalah yang memiliki masalah yang dijelaskan pada aspek point 2
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Data Pendukung Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Spesifikasi Penerima Manfaat harus didukung oleh informasi yang akurat dan S ifik i P
i
M f th
did k
l hi f
i
k td
kredibel yang dapat menunjukkan situasi sebenarnya; atau ‰ Proposal harus menjelaskan tentang penerima manfaat dengan menggunakan informasi (data)
informasi (data). KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Penerima Manfaat : Seluruh masyarakat tidak mampu yang tidak tercakup dalam Jamkesmas, Jamkesda dan jaminan lainnya, yang dapat dirawat Rumah Sakit di kelas III di tiap wilayah nasional. Berdasarkan data BPS, sasaran penerima manfaat ini adalah masyarakat miskin dan tak mampu sejumlah 12 juta jiwa pada tahun 2012, dan cenderung menurun pada tahun berikutnya sebesar 5% per tahun sejalan dengan membaiknya kondisi kesehatan dan pelayanan kesehatan yang diberikan.
Didukung oleh informasi yang akurat dan kredibel serta menggunakan informasi (data)
KEMEN PPN/
BAPPENAS
V. STRATEGI
Deskripsi Aspek Strategi
Strategi adalah metode atau rencana yang dipilih untuk ke arah masa depan yang diinginkan, seperti pencapaian tujuan atau solusi atas permasalahan. Hal ini juga dapat dikatakan sebagai p
p
p
j
p
j g
p
g
seni dalam ilmu perencanaan dan pengelolaan sumber daya untuk penggunaan yang paling efisien dan efektif.
Aspek Strategi Memiliki 4 (empat) Sub Aspek
4 (empat) Sub Aspek : :
1. Rencana Pelaksanaan Usulan jelas
2. Jangka waktu usulan rasional
3. Kejelasan
j
Output/Sub‐output
4. Realistik untuk diterapkan
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Pelaksanaan Usulan Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Strategi bukan merupakan langkah‐langkah yang nyata dan spesifik, serta rencana
pencapaiannya harus benar‐benar realistis utamanya untuk mewujudkan tujuan Inisiatif
Baru; atau
‰ Strategi harus diterangkan secara jelas sehingga pembaca bisa dengan mudah memahami bagaimana Inisiatif Baru akan diimplementasikan untuk mewujudkan tujuannya. KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;
dengan langkah sebagai berikut;
ƒ Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia
ƒ Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar
ƒ Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah
ƒ Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu
p
g
y
( j
)
ƒ Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.
ƒ Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.
ƒ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
Merupakan langkah‐langkah nyata dan spesifik
serta mudah untuk dipahami
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Jangka Waktu Usulan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Inisiatif Baru bisa untuk jangka waktu terbatas setahun maupun
f
b
k
k
k
b
h
untuk jangka waktu k
k
k
lebih dari setahun. Jangka waktu memiliki dampak besar dan langsung terhadap sumber daya yang diperlukan untuk inisiatif, dan tujuan (target) realisasi; atau
‰ Inisiatif
Inisiatif Baru untuk waktu terbatas tertentu
Baru untuk waktu terbatas tertentu setahun atau yang melebihi periode setahun atau yang melebihi periode
tahunan harus dapat diterangkan dengan jelas.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears)
Memiliki Jangka waktu yang jelas (bersifat multiyears)
Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut akan dilaksanakan hingga tahun 2014 dengan langkah sebagai berikut;
ƒ Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia
ƒ Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak M
hi
k
j
j l h
k d
d d k i ki
d f d
id k
terdaftar
ƒ Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah
ƒ Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu
Tidak Mampu
ƒ Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.
ƒ Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III
masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.
ƒ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
3. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kejelasan Output/Sub­Output sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input, output (termasuk sub
Bisa menjelaskan tentang hubungan logis antara input output (termasuk sub‐output)
output), dengan tujuan dari Inisiatif Baru. KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan
Pern
ataan Strategi: Strategi Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai
jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut;
ƒ Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia
g
g
j g
j
y
y g
ƒ Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak terdaftar
ƒ Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah
ƒ Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu
ƒ Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.
ƒ Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.
ƒ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang akan menghasilkan output yang ada
hubungan logis dengan Tujuan
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
4. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Realistik Untuk Diterapkan sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Harus menunjukkan bagaimana Inisiatif Baru dapat dicapai secara realistik serta kk b
f
d
d
l k
ditunjukkan langkah apa yang harus diambil untuk mewujudkannya dengan mempertimbangkan adanya beberapa keterbatasan sumber daya.
‰ Kinerja
Kinerja saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan dapat saat ini dan sebelumnya terhadap target harus diukur secara akurat dan dapat
dijelaskan dengan menggunakan indikator kinerja yang tepat. KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan dengan garis bawah merupakan langkah strategis yang realistik dilaksanakan
Pernyataan Strategi: Dengan memperluas cakupan asuransi kesehatan melalui jaminan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit kelas III tidak akan ada masyarakat yang kesulitan untuk mencari pengobatan di Rumah Sakit Kelas III hanya karena tidak termasuk dalam database peserta asuransi atau jaminan kesehatan yang terdaftar. Perluasan cakupan jaminan pelayanan kesehatan pada rumah sakit kelas III tersebut dilaksanakan dengan langkah sebagai berikut;
ƒ Memperbaharui data peserta JAMKESMAS, JAMKESDA dan jaminan kesehatan lainnya yang terdaftar pada setiap wilayah propinsi, kabupaten dan kota di Indonesia
ƒ Menghitung kesenjangan antara jumlah masyarakat dan penduduk miskin yang terdaftar dan tidak M
hi
k
j
j l h
k d
d d k i ki
d f d
id k
terdaftar
ƒ Peningkatan kapasitas pelayanan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III di setiap wilayah
ƒ Melakukan koordinasi dengan pihak pemerintah daerah dalam penerbitan Kartu Keluarga Miskin dan Tidak Mampu
Tidak Mampu
ƒ Melakukan pendataan dan estimasi tingkat kesehatan masyarakat miskin dan KLB (Kejadian Luar Biasa) di tiap daerah.
ƒ Memperbaiki dan meningkatkan mekanisme penggantian dan alokasi dana jaminan kesehatan bagi masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III
masyarakat miskin dan tidak mampu pada Pemerintah Daerah dan Rumah Sakit Kelas III.
ƒ Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program jaminan kesehatan pada Rumah Sakit Kelas III.
KEMEN PPN/
BAPPENAS
VI. INDIKATOR KINERJA
Deskripsi Indikator Kinerja
Indikator kinerja adalah Uraian ringkas dengan menggunakan kuantitas dan kualitas yang mengindikasikan
pencapaian
i suatu
t sasaran atau
t tujuan
t j
yang telah
t l h disepakati
di
k ti dan
d ditetapkan.
dit t k
I dik t kinerja
Indikator
ki j merupakan
k
pengukuran yang digunakan untuk mengevaluasi tujuan‐tujuan dan sasaran khusus. Ada beberapa jenis
indikator kinerja, yaitu input, keluaran, hasil dan dampak. Dalam kasus mengukur kegiatan, indikator yang
digunakan adalah keluaran, sedangkan untuk program ini adalah hasil. Dalam memilih indikator kinerja dari
inisiatif baru, "logika model" harus diterapkan.
Aspek Indikator Kinerja Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Indikator kinerja logis dan sesuai tupoksi
2. Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional
Pembangunan Nasional
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Indikator Kinerja Logis dan Sesuai Tupoksi sekurang‐kurangnya
memuat Key Words :
Key Words :
‰ Indikator kinerja yang akan digunakan harus tepat dan menunjukkan kerangka logis yang jelas serta akan digunakan dalam pengimplementasiannya. ‰ Jenis indikator kinerja yang digunakan harus dijelaskan secara jelas dan mudah untuk dimengerti.
LANJUTAN…..
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Indikator Kinerja: ‰ Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit
‰ Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang i
ld
i
l dib di k d
j l h
i ki d tid k
mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III. I dik
Indikator Jelas, Sederhana dan Mudah untuk Dimengerti
J l S d h
d M d h
k Di
i
LANJUTAN…..
KEMEN PPN/
BAPPENAS
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Keterkaitan indikator dengan Arah Kebijakan dan
Prioritas Pembangunan Nasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Indikator kinerja harus merupakan bagian dari tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga pengusul.
‰ Indikator kinerja merupakan bagian dari arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional.
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Indikator Kinerja: ‰ Jumlah masyarakat yang dilayani di Kelas III rumah sakit
‰ Rasio Jumlah orang miskin dan tidak mampu yang dilayani di Rumah Sakit kelas III secara nasional dan regional dibandingkan dengan jumlah orang miskin dan tidak mampu yang mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III
mendaftar untuk mendapatkan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Kelas III. Indikator Kinerja merupakan Tupoksi Kemenkes dan Terkait
dengan Prioritas Pembangunan Nasional
KEMEN PPN/
BAPPENAS
VII. TARGET
Deskripsi Aspek Target
Target adalah nilai dari suatu ukuran kinerja yang dianggap ideal untuk digunakan sebagai dasar
d l
dalam
menetapkan
t k kebijakan. k bij k
Aspek Target Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Target jelas
Target jelas dan rasional
2. Target realistis untuk dicapai
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Jelas dan Rasional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Adanya gambaran yang menunjukkan tingkat realisasi; atau ‰ Mengungkapkan keadaan yang diinginkan
yang diinginkan di mana
di mana masalah ini diselesaikan; atau
diselesaikan; atau
‰ Target dinyatakan sebagai tingkat tertentu indikator kinerja.
LANJUTAN…..
KEMEN PPN/
BAPPENAS
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Terget: ‰ Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu.
Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari ( )
y g
y
p
p
p g
90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014.
Kode
PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran/Indikator Kinerja
TARGET
TARGET
SEBELUM INISIATIF BARU
SESUDAH INISIATIF BARU
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015
07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2091 Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Bagi Penduduk Miskin Di RS
Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
Menunjukkan tingkat realisasi dan keadaan yang diinginkan LANJUTAN…..
KEMEN PPN/
BAPPENAS
2.
Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Realistis Untuk Dicapai sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah untuk pencapaian. ‰ Target dicapai dengan cara biaya yang efektif di bawah batasan
Target dicapai dengan cara biaya yang efektif di bawah batasan keuangan organisasi.
keuangan organisasi
‰ Informasi kinerja Sebelumnya harus disediakan untuk membuktikan bagaimana target yang realistis dapat dicapai.
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
III Di Rumah Sakit. Sakit
Pernyataan Target: ‰ Meningkatkan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin di Rumah Sakit rujukan itu.
Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada
Persentase (%) Rumah Sakit yang melayani pasien peserta program Jamkesmas miskin dari 90% pada tahun 2012 menjadi 95% pada tahun 2013 dan 100% pada tahun 2014.
Kode
PROGRAM/KEGIATAN
Sasaran/Indikator Kinerja
TARGET
TARGET
SEBELUM INISIATIF BARU
SESUDAH INISIATIF BARU
TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015 TA 2012 TA 2013 TA 2014 TA 2015
07 PROGRAM PEMBINAAN UPAYA KESEHATAN
2091 Pelayanan Kesehatan Rujukan Meningkatnya Pelayanan Kesehatan Rujukan Bagi Masyarakat Miskin (Jamkesmas)
Bagi Penduduk Miskin Di RS
Persentase (%) Rs yang Melayani Pasien Penduduk Miskin Peserta Program Jamkesmas
Persentase TT kelas III RS yang digunakan untuk pelayanan Jaminan kesehatan
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
85%
90%
95%
90%
95%
100%
100%
Target tidak terlalu tinggi maupun terlalu rendah, Informasi d k l l
l l
d h f
kinerja sebelumnya telah disediakan
KEMEN PPN/
BAPPENAS
VIII. KESESUAIAN ANGGARAN
Deskripsi Kesesuaian Anggaran
Kesesuaian anggaran adalah gambaran umum usulan Inisiatif Baru yang menginformasikan secara rinci jumlah unit dan biaya untuk menunjukkan perhitungan biaya baik yang terkait dengan parameter ekonomi maupun non ekonomi sebagai informasi dasar anggaran dan dukungan untuk tujuan program / kegiatan.
Aspek Kesesuaian Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek, yaitu : 1. Kesesuaian parameter yang digunakan
2. Komponen unit jelas
3. Biaya proposional
p p
penjelasan
j
dan contoh dari masing‐masing
g
g Sub‐Aspek
p adalah sebagai
g berikut:
Adapun
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kesesuaian Parameter Yang Digunakan sekurang‐kurangnya memuat
Key Words :
‰ Menggunakan parameter ekonomi dan non ekonomi sebagai dasar informasi anggaran dan dukungan terhadap tujuan program/kegiatan Parameter ekonomi adalah indikator ekonomi makro seperti seperti inflasi, tingkat bunga, nilai tukar, dll Parameter non ekonomi adalah indikator non‐ekonomi seperti seperti angka pengangguran, tingkat pertumbuhan penduduk, angka kelahiran anak, angka kematian, indeks infrastruktur, dll KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kesesuaian Anggaran: Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Jumlah penduduk miskin
(Parameter Non Ekonomi)
Unit Cost Sudah
Memperhitungkan Tingkat Inflasi
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
2.
Dalam Menjelaskan Sub Aspek Komponen Unit Jelas sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Menginformasikan usulan anggaran secara rinci dari uraian komponen dan biaya untuk menjelaskan perhitungan biaya ‰ Jumlah unit merupakan entitas dari setiap komponen biaya, misalnya adalah jumlah orang, jam, jarak, frekuensi perjalanan, frekuensi pelatihan, dll
‰ Unit biaya merupakan entitas komponen biaya seperti halnya gaji, honorarium, harga tiket, harga sewa, dll
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan Kesesuaian Anggaran:
Usulan Anggaran Di i i
Dirinci
secara jelas
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
3.
Dalam Menjelaskan Sub Aspek Biaya Proposional sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Terdapat biaya proporsional antara biaya administrasi dan operasional, biaya langsung dan biaya
tidak langsung dari program/kegiatan
‰ Proporsional berarti biaya output utama harus lebih besar daripada biaya untuk pendukung ataupun administrasi
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. P
Pernyataan
K
Kesesuaian
i Anggaran:
A
Proporsional
Biaya Output Utama Lebih Besar
KEMEN PPN/
BAPPENAS
IX. KEPATUTAN ANGGARAN
Deskripsi Kepatutan Anggaran
Kepatutan anggaran adalah suatu kondisi bahwa anggaran yang diusulkan dalam Inisiatif Baru harus
didasarkan pada biaya unit yang mengacu
unit yang mengacu pada SBU (Standar
SBU (Standar Biaya Umum) dan
Umum) dan SBK (Standar
SBK (Standar Biaya Kegiatan), Kegiatan),
menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu
(menyesuaikan dengan laju inflasi), dan memberikan informasi dari biaya yang lebih baik atau lebih rendah
per unit program dari program yang sama sebelumnya dengan target yang sama.
Aspek Kepatutan Anggaran Memiliki 3 (tiga) Sub Aspek : 1. Kesesuaian dengan aturan SBU/SBK
2. Konsistensi biaya
g
//Efisiensi
3. Penghematan
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Kesesuaian Dengan Aturan SBU/SBK sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Menggunakan biaya unit yang mengacu pada standar biaya unit SBU (Standar Biaya Umum) dan SBK (Standar Biaya Kegiatan) yang dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Kepatutan Anggaran: Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Unit Cost sudah mengacu pada SBU/SBK
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
2.
Dalam Menjelaskan Sub Aspek Konsistensi Biaya sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Menggunakan biaya per unit yang konsisten dengan pembiayaan sebelumnya atau tren di masa lalu (menyesuaikan dengan laju inflasi)
(menyesuaikan dengan laju inflasi) Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Klaim RS yang melayani Pasien Peserta Jamkesmas
Konsistensi Biaya
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
3.
Dalam Menjelaskan Sub Aspek Penghematan/Efisiensi sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Memberikan informasi biaya per unit program yang lebih baik atau lebih rendah daripada program dan target yang sama sebelumnya
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah
Sakit. Pernyataan Kepatutan Anggaran:
Lampiran: Perhitungan Output Dokumen dan Informasi
e tu ga Output o u e da
o as
Biaya per unit program yang lebih b ik
baik
KEMEN PPN/
BAPPENAS
X. SUMBER PENDANAAN
Deskripsi Sumber Pendanaan
Sumber Pendanaan Inisiatif Baru bisa berupa tambahan dana atau realokasi anggaran dalam
kementerian/lembaga yang mengusulkan; usulan
yang mengusulkan; usulan jelas harus menginformasikan dari mana dana ini dan
berapa banyak jumlah akan diusulkan (termasuk perhitungan dari perkiraan ke depan).
Aspek Sumber Pendanaan Memiliki 2 (dua) Sub Aspek : 1. Sumber dari realokasi anggaran
2. Target dari anggaran yang direalokasi dapat dicapai
Adapun penjelasan dan contoh dari masing‐masing Sub‐Aspek adalah sebagai berikut:
1 Dalam Menjelaskan Sub Aspek
1.
Sub Aspek Sumber Dari Realokasi Anggaran sekurang‐kurangnya
sekurang kurangnya memuat Key Key
Words :
‰ Sumber pendanaan Inisiatif Baru bisa berasal dari tambahan anggaran atau realokasi anggaran dalam instansi Kementerian/Lembaga pengusul. ‰ Menjelaskan dari mana dana berasal dan berapa banyak kebutuhan pendanaannya termasuk
perhitungan perkiraan maju). KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Sumber Pendanaan: Sumber Pendanaan Berasal dari Realokasi Anggaran
KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
2. Dalam Menjelaskan Sub Aspek Target Dari Anggaran Yang Direalokasi Dapat Dicapai sekurang‐kurangnya memuat Key Words :
‰ Proposal Inisiatif Baru harus mampu membuktikan bahwa target jangka menengah P
l I i i tif B
h
b ktik b h t
tj
k
h
dari program/kegiatan yang direalokasi masih dapat dicapai, bahkan setelah realokasi tersebut. ‰ Secara umum, untuk meningkatkan efisiensi dari program/ kegiatan merupakan cara utama untuk menekan sumber daya pendanaan untuk realokasi, bahkan mempertahankan tingkat yang sama dari target outcome. Oleh karena itu, dalam proposal, bagaimana efisiensi dapat ditingkatkan, harus dapat dijelaskan untuk meningkatkan keyakinan. KEMEN PPN/
BAPPENAS
LANJUTAN…..
Contoh Proposal : Perluasan Cakupan Jaminan Kesehatan Melalui Jaminan Kesehatan Kelas III Di Rumah Sakit. Pernyataan Sumber Pendanaan: Target Jangka Menengah masih dapat dicapai KEMEN PPN/
BAPPENAS
TERIMA KASIH
Fly UP