...

HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF BERSEBERANGAN: MANA

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF BERSEBERANGAN: MANA
HUKUM ADAT DAN HUKUM POSITIF BERSEBERANGAN:
MANA PERAN TEOLOGI KRISTEN?
CATATAN DARI PULAU FLORES
John Mansford Prior
Abstract: Since the fracturing of Soeharto’s New Order in 1998, land disputes have
catapulted into a major occasion of conflict in Flores. Disputes are between village
communities, between villagers and the government, and between indigenous
communities and the church. This study takes up issues of adat (customary) and national
(positive) law in a fragile ecology and globalising economy, and the ambivalent role
being played by the Catholic Church in Flores - as landowner on the one hand, but on the
other hand one of the few credible mediators and advocates of human and ecological
rights.
Pengantar
Aneka sengketa tanah tengah meningkat secara dramatis di Flores dan Gereja Katolik erat terkait
dengannya. Catatan ini menyoroti peran ambivalen yang dimainkan oleh Gereja sebagai pemilik
tanah dan mitra pemerintah di satu pihak, dan pembela hak rakyat/umat dan pejuang pendamaian
berbasis keadilan di pihak lain. Sebagai tuan tanah dan mitra pemerintah selama Orde Suharto,
dan sebagai kekuatan besar yang mendorong perubahan sosial dan ekonomi, Gereja institusional
telah menempatkan diri dengan amat jelas pada satu sisi dari problem sengketa tanah. 1 Namun,
pada pihak lain, masyarakat asli yang memperjuangkan haknya atas tanah adalah umat Katolik;
tambahan lagi Injil dan ajaran sosial Kristen memanggil Gereja untuk memilih memihak kaum
pinggiran atas nama Allah yang berbela rasa dan berbelaskasih. Sementara sengketa tanah
bertambah dalam frekuensi dan intensitas di sebuah negara yang badan-badan sipilnya sudah
digeroroti selama 30an tahun di bawah pemerintah Orde Baru yang korup secara sistemik,
tampaknya gerakan gerejani serta LSM/NGO/LBH yang berhubungan dengan Gereja berupa
badan-badan terakhir yang masih kredibel dan yang dapat menjernihkan isu-isu, memperluas
wawasan, dan mentransformasikan sengketa-sengketa.
Kajian ini menemukan bahwa kekuasaan Gereja terbagi sebagaimana kekuasaan ekonomi,
ideologis dan politis terbagi dalam masyarakat Flores pada umumnya, dan karena itu Gereja
cenderung mencerminkan daripada menyembuhkan retakan-retakan sosial yang menelilitinya.
Sengketa-sengketa tanah adalah masalah penting, dan bukan hanya karena tanah dengan pelbagai
sumber daya alamnya adalah fondasi ekonomi lokal. Sama pentingnya, tanah, kampung dan
1
M.P. Musken me(re)konstruksi sejarah Gereja Katolik Indonesia pada abad ke-20 sebagai Partners in Nation
Building (edisi bhs. Belanda 1969, edisi revisi dalam bhs. Inggris 1979). Biar kita tidak mendukung tesis ini,
(misalnya H.G. Schulte Nordholt, 1971), tesis Musken berupa ideologi resmi Gereja institusional selama Orde
Suharto.
rumah memetakan nilai-nilai religius, kosmologis dan kultural penduduk asli Flores. 2 Aneka
sengketa tanah ini juga memusatkan perhatian kita pada pasar yang terus mengglobal dan
pelbagai perekonomian lokal Flores karena semuanya dicekoki rupa-rupa kepentingan komersial
yang lebih luas. Selain itu, aneka sengketa tanah ini mencerminkan kebangkitan kembali budaya
lokal dan tuntutan akan martabat serta identitas oleh masyarakat Flores (Prior 2002). Sengketasengketa ini barangkali juga mengisyaratkan perpecahan pelbagai masyarakat adat di Flores
seperti yang kita ketahui tentang mereka.
Saya menelisik satu kasus saja dengan berpaling pada Gereja sebagai pemilik tanah dan
menelisik langkah penduduk asli di Flores untuk merebut kembali tanah yang telah digunakan
Gereja selama 90 tahun.
Situasi Flores
Flores adalah sebuah pulau yang panjang namun sempit, dengan panjang 360 km dan lebar 12-70
km. Wilayahnya terutama berupa pegunungan dengan cadangan hutan yang luas, dan tatanan
perekonomiannya sebagian besar adalah pertanian skala kecil dengan beberapa perkebunan,
khususnya kopi, jamu mente dan cengkeh. Flores adalah bagian dari Provinsi Nusa Tenggara
Timur (NTT), dan sampai belakangan ini terbagi menjadi sembilan Kabupaten. Kabupaten Sikka
di Flores tengah, dengan Maumere sebagai ibu kotanya, memiliki empat lingkup budaya. 3 Ada
beberapa pemukiman kecil orang Muslim Makassar dan Bugis di Geliting di sebelah timur
Maumere setidak-tidaknya sejak abad ke-19 (Steenbrink 2007, 85-86). Setelah dua abad
persaingan di wilayah Nusa Tenggara Timur, Portugis menjual Flores ke Belanda pada tahun
1859. Peran negara dalam masa penjajahan selanjutnya agak minim; Gereja Katolik itulah yang
membawa dunia modern ke Flores melalui berbagai sekolah, pusat kesehatan dan lembagalembaga sosialnya. Baru pada pertengahan 1970-an anggaran pemerintah menyalip peran Gereja
dalam pembangunan pendidikan, sosial dan ekonomi. Penduduknya mayoritas Katolik (87%),
dengan aneka fusi menyangkut beragam kepercayaan tradisional setempat.
Sengketa Tanah Gereja
“Tana Amin Moret Amin” 4
Warga kampung Utan Wair, di lingkup budaya Tana ‘Ai di pantai utara Kabupaten Sikka,
mencoba merebut kembali sekitar 800 hektar 5 lahan yang telah digunakan Gereja sebagai
2
Untuk relasi-relasi terbelit antar tanah, dusun dan rumah di Flores Barat, lihat Erb 1999 dan Lawang 1999.
Lingkup-lingkup budaya lain di Flores memiliki pola yang mirip walau tak identik. Untuk lingkup budaya Lio Utara
lihat Prior 1988, untuk lingkup Nagekeo lihat Tule 2004.
3
4
5
Ibu kotanya Maumere. Keempat lingkup budaya adalah Sikka, Tana ‘Ai, Lio, dan Palu’e.
“Tanah kami [adalah] Kehidupan kami.” (Bahasa Sikka.)
Menurut surat Residen Timor (11 September 1912, No.264), perkebunan kelapa dan kapas yang diserahkan kepada
pihak Gereja seluas 1,438 ha. Pada 1956 sebagian seluas 783 ha. diserahkan kepada Pemrintah Sawapraja Sikka
(surat Vikariat Apostolik Ende 16 Desember 1956, No.98/IV/56).Lahan HGU kini dinyatakan seluas 850 ha.
(Proposal Pemanafaatan Lahan Perkebunan Nangahale-Patiahu oleh PT Krisrama, 01 Juli 2013).
perkebunan kelapa sejak tahun 1926. 6 Mereka juga bersengketa dengan Departemen Kehutanan
atas perluasan secara sepihak dua kawasan hutan lindung ke lahan yang mereka klaim sebagai
tanah adat pada tahun 1967 dan 1984, yang diselesaikan tahun 2001 ketika Gubernur NTT
sepakat bahwa batas hutan akan dikembalikan ke tapal batas yang dibuat penguasa kolonial
Belanda setelah berembuk dengan masyarakat setempat tahun 1932. Konflik dengan Keuskupan
Ende 7 terus berlanjut, meskipun para tetua dan masyarakat adat berbeda pendapat di antara
mereka sendiri menyangkut klaim mereka atas tanah dan menyangkut aneka strategi dan taktik
terbaik yang dapat digunakan untuk mendapatkan kembali tanah tersebut.
Kasus ini melibatkan ulayat budaya Soge di tepi barat Tana ‘Ai di mana dua desa yaitu Utan
Wair dan Likong Gete menuntut dikembalikannya tanah yang diserahkan untuk hak guna usaha
(HGU) komersial jangka panjang oleh pemerintah kolonial Belanda dan disewa Keuskupan
Agung Ende, dan sejak akhir 2005 oleh Keuskupan Maumere.
Orang-orang Soge separuhnya masih hidup dengan perladangan berpindah, berburu (babi hutan,
monyet, rusa dan babi landak dan menghasilkan kerajinan tangan, tenun ikat khas. Hutan
digunakan untuk bahan bangunan, rotan dan kayu bakar. Namun berbagai pemali adat
melindungi hutan dan pasokan air. Banyak penduduk desa mengolah tanah di bawah pohon
kelapa milik perkebunan keuskupan itu, dengan membayar sewa kecil untuk setiap sepuluh
meter persegi (jarak antara pohon kelapa) ditambah 12 hari kerja setahun di perkebunan.
Sejarah Lisan
Suku-suku Tana ‘Ai memiliki sejarah lisan mereka yang narasinya mengandalkan ilham para
leluhur alih-alih bukti dokumenter. Klaim ulayat adat Soge atas sebagian hutan lindung dan
khususnya klaim desa Utan Wair atas perkebunan keuskupan didasarkan pada sejarah lisan serta
makam para leluhur, altar upacara, penanda batas tanah ritual, 8 serta tanda-tanda bekas kampung
Liri Watu, yang semua ditemukan dalam kawasan perkebunan. Juga adanya rumpun pohon di
pantai utara, seperti kelapa, asam, lontar dan mangga, dirujuk untuk mendukung klaim mereka.
Orang-orang Soge mengaku sebagai yang pertama dari 22 suku di Tana ‘Ai yang tiba di Flores,
dan bermuasal dari Maluku (Silamurti 2001). Mereka memiliki berbagai altar batu di mana
mereka merayakan ritus pembersihan tahunan, upacara kesuburan dan memohon hasil panen
yang baik, dan sesekali merayakan pesta kemenangan perang. Sejak tahun 1969 pemerintah dan
Gereja melarang ritus-ritus adat ini, tetapi mereka meneruskannya secara diam-diam, dengan
menyuap para pejabat pemerintah. 9 Bersama reformasi politik pasca-1998 terjadi kebangkitan
kembali budaya dan sirnanya ketakutan lantaran dicap ’kafir’. 10
6
Lihat Agus Mahur dalam Clark 2004, John Atu dan Thomas Uran dalam Suryaaalam 2003, dan Bachriadi 2005,
hlm. 4-7 untuk kasus-kasus serupa di bagian barat dan timur Flores.
7
Pada 1926 Apostolich Vicariaat van de Kleine Soenda Eilanden meliputi seluruh wilayah Nusa Tenggara. Pada
1951 unit gerejani ini dimekarkan secara bertahap dan apa yang dahulu satu Vikariat kini sudah menjadi 8
keuskupan: 4 di Flores, 2 di Timor Barat dan masing-masing 1 di Sumba serta Bali/Lombok/Sumbawa. Pemekaran
terakhir terjadi pada 14 Desember 2005 ketika didirikan Keuskupan Maumere kepada siapa diserahkan penggunaan
lahan HGU Nangahale.
8
Nuba ini menandai tapal batas tanah yang dibudidayakan dalam sistem perladangan berpindah, sehingga akan
secara berkala digeser dan dipindahkan dalam tanah adat yang lebih luas. Belanda memindahkan beberapa darinya
tapi para tokoh masyarakat kini berniat menggantikannya.
9
Dengan arak untuk polisi setempat dan seekor kambing tambun untuk camat. Antropolog budaya Douglas Lewis,
Timothy Asch dan Patsy Asch merekam upacara Gren Mahé pada akhir 1980an. Lihat A Celebration of Origins. The
Menurut masyarakat adat setempat, Raja Nai Roa (1902-1929) 11 dengan paksa menyuruh pindah
orang-orang Soge ke pedalaman dengan alasan bahwa wilayah Nangahale tidak sehat (malaria),
sering banjir dan sekian sering menjadi medan laga bagi kampung-kampung setempat. Ketika
mereka tidak mau berpindah ke wilayah perbukitan, Nai Roa, dengan persetujuan diam-diam
Belanda, membakar kampung mereka. Setelah tanah itu dibersihkan, maka tahun 1912 ia
menyewakan sekitar 1.450 hektar kepada sebuah perusahaan swasta Belanda untuk dijadikan
perkebunan kelapa dan kapas. Proyek kapas gagal dan sejak tahun 1915/1916 perkebunan itu
dialihkan sepenuhnya untuk menanam kelapa, dan tetap demikian hingga saat ini.
Riwayat Pemanfaatan Lahan HGU
Tahun 1926 perusahaan ini dijual ke Vikariat Apostolik Kepulauan Sunda Kecil. 12 Penerus legal
setempat untuk Vikariat itu, yakni Keuskupan Agung Ende, membentuk Perusahaan Perkebunan
Keuskupan (PT Diag) untuk mengelola perkebunan tersebut. 13 Tanggal 5 Januari 1989, ketika
status perkebunan Nangahale ditingkatkan menjadi Persero Terbatas, PT Diag memperoleh hak
untuk memakai 879 hektar di bawah Hak Guna Usaha (HGU) selama 25 tahun dari Badan
Pertanahan Nasional (BPN), yaitu sampai tanggal 31 Desember 2013. Tahun 2005 wilayah yang
dicakup Kabupaten Sikka menjadi keuskupan mandiri dan kepemilikan PT Diag diteruskan
kepada Keuskupan Maumere yang baru ini, yang mendirikan PT KRISRAMA. Sebagai
kelanjutan pengaturan sebelumnya, sekitar 270 hektar perkebunan Patiahu, yang digunakan
sebagai pertanian/peternakan oleh Seminari St. Paulus, Ledalero, tidak termasuk lahan yang
dikelolah PT KRISRAMA tetapi oleh pemilik seminari, yakni Serikat Sabda Allah (SVD). 14
Tahun 1971 kampung Wetak Lahon terbakar ketika perkebunan keuskupan membersihkan
semak-semak di sekitarnya. Pihak berwenang perkebunan mengklaim bahwa itu adalah
kecelakaan. Penduduk desa, yang terus yakin bahwa hal itu dilakukan dengan sengaja,
membangun kampung baru, Utan Wair, di sebuah wilayah dataran rendah yang selalu tergenang
di sebagian besar tahun selama musim hujan, dan mengalami banjir bandang tahun 1998.
Perjuangan Masyarakat Adat
Gren Mahé Rituals of Tana ‘Ai. Watertown, Massachusetts: Documentary Educational Resources, Inc. 16 mm film.
47 minutes.
10
Dalam pembantaian yang dihasut tentara antara 20 Februari - 29 April 1966, ketika antara 800 dan 2.000 orang di
kabupaten itu dibantai di ibukota Maumere, disebut kafir setali dengan dicap komunis (PKI). Lihat, Prior 2011.
11
Kerajaan Tana ‘Ai didirikan Belanda tahun 1902 (untuk menyeimbangkan pengaruh Raja Sikka) namun
dibubarkan para penjajah tahun 1929 demi sentralisasi kekuasaan. Dewasa ini orang mengatakan bahwa Nai Roa
diangkat sebagai raja agar Belanda mendapatkan lahan untuk kepentingan komersialnya.
12
1912 lahan seluas 1,438 ha. diserahkan pemerintah Belanda kepada perusahaan Amsterdam Soenda Compagnie
(surat 11 September 1912, No. 265, Residen Timor). Perusahaan milik Belanda itu dijual kepada Apostolich
Vicariaat van de Kleine Soenda Eilanden seharga F.22,500,- (Akte Penyerahan No.13, tgl. 10 Mei 1926).
13
Sesuai Kepres No.32, 1979, tentang Pokok-pokok Kebijakan dalam rangka pemberian hak baru atas tanah asal
Konversi hak-hak Barat, status perkebunan Nangahale ditingkatkan menjadi Persero Terbatas (PT) (SK HGU
No.4/HGU/BPN/89, 5 Januari 1989).
14
Untuk sejarah lebih rinci dari pihak Keuskupan, lih. “Kronologi Pengelolahan HGU Nangahale-Patiahu”, dalam
Proposal Pemanfaatan Lahan Perkebunan Nangahale-Patiahu oleh PT KRISRAMA yang dianjukan oleh
Keuskupan kepada Pertanahan dan ditandatangi Direktur Utamanya, Yulius Kuway, tertanggal 01 Juli 2013.
Pada tanggal 12 Desember 1992 gempa bumi tektonik di lepas pantai utara Flores menyebabkan
tsunami yang melanda pantai, dan menyapu pulau kecil Babi. Pihak berwenang keuskupan
menyumbangkan lima hektar tanah perkebunan untuk merelokasi para korban. Beberapa di
antaranya orang Bajo kemudian menjual rumah dan lahan mereka kepada orang luar. Beberapa
hektar lain disewa keuskupan kepada sebuah perusahaan budidaya mutiara swasta, sedangkan 15
hektar disewakan kepada Dinas Perkebunan Kabupaten Sikka untuk laboratorium kelapa hibrida.
Sementara itu, para karyawan tetap di perkebunan, yang semuanya adalah orang luar
(kebanyakan dari Bajawa), diberikan lahan untuk membangun rumah permanen dan membuat
kebun bagi keluarga mereka.
Sekitar tahun 1990-an Josef Lewor Goban 15 dari Desa Likong Gete berprakarsa mendirikan
sejumlah Lembaga Persekutuan Masyarakat Adat (LPMA) di ulayat budaya Tana ‘Ai di Flores
tengah. Lembaga-lembaga ini dimaksudkan untuk mewakili masyarakat adat berhadapan dengan
badan-badan lain termasuk birokrasi pemerintah. Ada empat LPMA yang berkedudukan di Utan
Wair, Likong Wete (desa Josef Lewor Goban), Runut dan Blidit, yang bekerja sama dengan
berbagai organisasi masyarakat adat serupa di perbatasan Kabupaten Flores Timur. LPMA Utan
Wair menjadi ujung tombak dalam upaya mengambil kembali lahan perkebunan keuskupan itu.
Pelbagai organisasi masyarakat adat seperti itu mula-mula dilihat pihak luar yang berkepentingan
sebagai bagian dari kebangkitan budaya yang lebih luas. John Bala dari Lembaga Bantuan
Hukum Nusra, dan para aktivis LSM lainnya, berpikir bahwa satu generasi baru masyarakat adat
kini menemukan kembali identitas budaya mereka seperti terungkap dalam serangkaian nilai
yang tertanam dalam sistem ekonomi dan politik tradisional. Pembentukan LPMA bertepatan
dengan kebangkitan kembali pelbagai upacara dan situs ritual yang selama ini terkatung-katung
oleh masyarakat Utan Wair.
Tahun 1996 masyarakat adat suku Soge yang diwakili oleh komunitas Utan Wair, Likong Gete
dan Runut meminta Bupati Sikka Alexander Idong untuk membebaskan sebagian tanah HGU
untuk pemukiman penduduk, namun tidak berhasil. Tanggal 2 Februari 1997 mereka menulis
surat kepada Wakil Presiden Try Sutrisno. Harapan membersit dua tahun kemudian ketika
Direktur Jenderal Administrasi Publik dan Otonomi Daerah, pada tanggal 26 Mei 1999, meminta
Gubernur NTT untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Pada Oktober 1999 Yosef Lewor
Goban mulai mengorganisir Masyarakat Adat Utan Wair dan Likong Gete untuk melakukan
protes/perlawanan atas tanah HGU dan Hutan tutupan di Tana ‘Ai. Namun tidak ada
tindakan/tanggapan dari pihak pemerintah.
Pada tanggal 15 Februari 2000 terjadi gerakan besar masyarakat Tana ‘Ai ketika Suku Soge dan
Suku Goban melakukan Aksi ke DPRD Kabupaten Sikka. Pada tanggal 22 Maret 2000 Josef
Lewor Goban, dengan dua wakil lainnya dari beberapa LPMA bertemu dengan DPRD Sikka di
ibukota Maumere. Beberapa minggu kemudian tiga wakil LPMA bertemu dengan Ketua DPRD
Provinsi yang mengunjungi kabupaten itu yang menjadi dapilnya. Pada Juni 2000 pemerintah
15
Sebagai seorang pemilik tanah lokal dan “orang besar”, Goban, memiliki “mentalitas LSM” yaitu sebagai
pemimpin tradisional setempat dan terpilih sebagai Kepala Desa Utar Wair tahun 2005. Karena ia menikah untuk
kedua kalinya ketika merantau di Malaysia (dan istri pertamanya juga kemudian mengambil suami lain), maka tidak
ada pastor Katolik yang bersedia menjadi saksi pelantikannya sebagai Kepala Desa/Lurah. Tahun 2007 ia akhirnya
dilantik setelah beralih agama menjadi seorang Muslim. Kendati ia adalah seorang tokoh kunci dalam tahap awal
sengketa, namun ia kehilangan minatnya setelah menjadi kepala desa tahun 2005. Tahun 2011 ia dijatuhi hukuman
penjara karena korupsi.
kabupaten mengundang dari Jakarta Menteri Kelautan dan Perikanan serta Menteri Lingkuangan
Hidup Soni Keraf, seorang Flores. Mereka mendengarkan tuntutan-tuntutan delegasi dari Tana
‘Ai tetapi tidak ada keputusan apa pun yang dibuat sebab kedua menteri bersikeras meminta
data-data yang lebih konkret. Juga pada bulan yang sama, sebuah pertemuan besar diadakan di
ruang rapat bupati antara wakil-wakil dinas kehutanan provinsi dan kabupaten, jaksa penuntut
umum, kantor urusan sosial-politik, komandan kodim dan kepala polisi, dan juga staf ahli serta
wakil-wakil masyarakat adat Tana ‘Ai. Banyak informasi dibagi, tapi sekali lagi tidak ada
resolusi konkret yang dihasilkan.
Aksi Pendudukan Lahan HGU
Lantaran melihat tidak ada hasil nyata dari berbagai delegasi, seruan tertulis dan diskusi selama
bertahun-tahun, maka tanggal 26 Agustus 2000 sekitar 86 keluarga dari Utan Wair mengklaim
kembali tanah HGU Nangahale dengan membuka lahan di perkebunan keuskupan, tepatnya di
Kokan Wukon (yang sekarang telah dibangun gedung sekolah SMU dan SMK Talibura), untuk
membangun sebuah kampung baru guna menggantikan lokasi lama Utan Wair yang rawan banjir
dan kembali ke tanah leluhur mereka setelah hampir seabad.
Pihak keuskupan melaporkan pendudukan ilegal ini kepada polisi. Tanggal 13 September 2000
tujuh warga Likong Gete, termasuk istri, anak dan saudari Josef Lewor Goban yang berada di
Jakarta saat itu, ditangkap karena menyerobot kawasan hutan lindung dan mencuri buah-buahan
milik keuskupan. Sebagai tanda solidaritas, sekitar 300 warga desa dari Utan Wair, Likong Gete
dan Blidit pergi ke kantor polisi di Maumere berteriak “Menangkap satu berarti menangkap
semua”. Interogasi dimulai terhadap 4-6 orang per hari. Dua hari kemudian (15 September) para
tahanan dibebaskan oleh polisi dengan bantuan Lembaga Bantuan Hukum Nusa Tenggara.
Tanggal 28 September 2000 LPMA Utan Wair dipanggil ke Maumere oleh DPRD Kabupaten
Sikka untuk membahas tentang pembangunan permukiman ilegal di wilayah Nangahale. Turut
hadir Kepala Otoritas Perkebunan Nasional Cabang Sikka, Direktur Perkebunan Keuskupan (PT
Diag), 16 dan Kapolres. Tanggal 11 November diadakan sebuah pertemuan antara LPMA Utan
Wait dan Menteri Kehutanan, dengan Pemerintah Kabupaten Sikka yang diwakili Piet Alexander
Tallo, Gubernur NTT. Sebuah tim dibentuk dengan beranggotaan LPMA dan Pemerintah
Kabupaten untuk memecahkan masalah ini. Disepakati bahwa kegiatan organisasi adat tidak
akan diusik.
Namun 40 keluarga ditahan, diinterogasi polisi dan dituduh mengambil alih lahan yang
digunakan secara sah oleh Keuskupan Agung Ende. Tanggal 12 Desember 2000 beberapa LPMA
Tana ‘Ai berdemo ke kantor polisi Maumere, menuntut agar 10 tahanan yang tersisa dibebaskan.
Beberapa demonstran berkemah di luar kantor polisi selama seminggu menuntut agar mereka
juga ditangkap sebab mereka pun bekerja di daerah Hutan Lindung. Tuntutan mereka diabaikan
dan terpaksa mereka pulang dengan tangan kosong.
Tanggal 15-17 Januari 2001, dengan bantuan Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif (JKPP) dan
Lembaga Bantuan Hukum Nusra Maumere, masyarakat Utan Wair membentuk tim gabungan
dengan komunitas adat Tana ‘Ai dan memetakan seluruh tanah ulayat suku Soge, termasuk yang
16
Ben Sareng, Direktur PT Diag sampai tahun 2004, adalah seorang awam Katolik dan pensiunan kepala kantor
Pertanahan Kabupaten Sikka.
berada dalam batas-batas wilayah perkebunan yang disengketakan. Sebuah strategi pemetaan
masyarakat digunakan di mana informasi awal diperoleh dari ‘para intelektual lokal’ dan wilayah
itu dipetakan para warga sendiri dengan melakukan lebih banyak pengamatan. 17 Namun proses
itu terhenti dan kemudian peta itu tidak disahkan dan juga tidak diterbitkan sebab para tetua klan
dari
masing-masing
kampung
memprotes
bahwa
tidak
dibenarkan
untuk
mempublikasikan “rahasia-rahasia adat” menyangkut tanah dan sumber daya alamnya. 18 Tim
gabungan masyarakat adat melakukan aksi penuntutan ke DPRD Kabupaten Sikka; hasilnya
Bupati Sikka Paulus Moa mengeluarkan SK Pembentukan dua tim, tim pertama menyelidiki
tapal-tapal batas hutan yang diubah antara tahun 1932-1984, 19 tim kedua menyelidiki lebih lanjut
tuntutan agar tanah Nangahale juga dikembalikan kepada masyarakat.
Tanggal 22 November 2003 konsultasi seminggu di antara masyarakat Tana ‘Ai diadakan
dengan perwakilan tujuh LPMA, termasuk organisasi perempuan. Jelas bahwa jaringan
masyarakat adat kian meluas. Juga sejumlah LSM diundang termasuk Direktur Pusat Penelitian
Candraditya 20 dan beberapa ‘tokoh’ seperti para tetua, para kepala desa dan pastor paroki
setempat. Pemerintah menyarankan agar masyarakat bersabar dan menunggu tanah HGU itu
dikembalikan kepada masyarakat pada tahun 2013. Tim kedua yang dibentuk oleh Bupati Sikka
bertemu dengan Uskup Agung Abdon Longinus da Cunha pada tanggal 23 Januari 2001. Uskup,
yang pernah belajar hukum di Universitas Indonesia di Jakarta, membela hak hukum keuskupan
dan menegaskan pendiriannya bahwa masyarakat Utan Wair tidak diizinkan membangun
pemukiman di atas tanah HGU Nangahale. Bahkan ia menganjurkan kalau masyarakat tidak puas
mereka bisa melakukan proses gugatan perdata atas hak-haknya tersebut, tandasnya: “Jika kalian
tidak puas, maka pergilah ke pengadilan!” Karena uskup dianggap “memegang kunci surga”,
maka tim itu merasa tak berdaya dan dibubarkan. Faktor kunci lain yang sejauh ini mencegah
klan Soge meningkatkan tekanan efektif terhadap keuskupan agar mengembalikan tanah mereka
ialah bahwa hikayat tanah masing-masing klan saling bertentangan dengan mendukung klaim
masing-masing. Tidak ada kisah pasti yang dapat meyakinkan semua pihak masyarakat
adat yang berkepentingan. Nyatanya, konsolidasi antar masyarakat adat masih membutuhkan
satu dasawarsa lagi.
Antara 2003-2004, atas desakan PT DIAG, pengelola HGU dan Pemerintah Kabupaten Sikka,
masyarakat Utan Wair pindah dari Kokan Wukon ke Ojang, yaitu ke lahan sebelah utara jalan.
17
Untuk berbagai contoh tentang cara-cara bagaimana pemetaan masyarakat digunakan untuk melantangkan dan
mempertahankan klaim-klaim adat dan sebagai alat bagi perencanaan masyarakat, lihat Peluso (1995), Momberg et
al. (1996), Warren (2005).
18
Secara tradisional elemen-elemen kunci tertentu adat dijaga secara sangat saksama oleh para tetua. Namun
pemetaan di wilayah-wilayah lain di Kabupaten Sikka tidak dilarang oleh tabu ini, hal yang menunjukkan bahwa
para tetua itu merasa bahwa mereka bisa mengendalikan hak-hak mereka hanya dengan merahasiakan pengetahuan
tradisional tersebut.
19
Hanya 4.000 hektar Hutan Lindung berada dalam kondisi baik dan dikuasai masyarakat setempat, sedangkan 15
ribu hektar yang di bawah kewenangan Departemen Kehutanan telah rusak. (Masyarakat setempat bertekun
mengelola wilayah mereka namun menebang kayu di wilayah pemerintah yang dibiarkan terlantar itu.) Dan
begitulah pemerintah, masyarakat setempat dan kepentingan komersial bersepakat untuk melaksanakan “Program
Pengembangan Hutan Multi-Pihak” di mana pemerintah menjadi fasilitator dan masyarakat setempat diakui sebagai
pemilik dan pengelola tanah. Program ini menerima hibah dari Dana Pembangunan Inggris untuk Pembangunan
Internasional (DFID).
20
Delegasi Tana ‘Ai mengadakan “kirab panjang” dari Pusat Penelitian Candraditya ke gedung DPRD Kabupaten
(yang sebenarnya berjarak kurang dari satu kilometer)!
112 keluarga menempati tempat ini dengan ukuran pekarangan untuk masing-masing keluarga
25 x 30 meter persegi. Dalam perkembangannya jumlah keluarga telah bertambah menjadi 209.
Pada tanggal 20 Desember 2013, Yakobus Juang, atas nama masyarakat adat, menghentikan
kegiatan pengukuran lahan HGU di Likong Gete oleh pegawai Kantor BPN Sikka. Pada tanggal
01 Februari 2014 usaha pengukuran tanah di areal HGU oleh pegawai BPN Sikka kembali
digagalkan oleh masyarakat Utan Wair, kali ini oleh Romanus Ruben dan beberapa masyarakat
lainnya. Saat itu sempat disaksikan langusng oleh Rafael Raga, Ketua DPRD Sikka yang
kebetulan lewat.
Tanggal 15 Maret 2014, utusan masyarakat adat atas nama Romanus Ruben, Hanis Goban,
Yakobus Juang dan Sius Nadus, didampingi Yohanes Kia Nunang dan Loresn Weling dari PBH
Nusra, menemui anggota DPRD dan diterima oleh Petrus Jelalu. Bulan Mei 2014 terjadi tatap
muka antara masyarakat adat Suku Goban dan Suku Soge dengan DPRD Sikka yang dipimpin
oleh Wakil Ketua Feliks Wodon. BPN Kabupaten Sikka hadir. Pihak Keuskupan/Misi/PT
KRISRAMA tidak hadir. Namun seorang anggota ketika itu, atas nama Ruamat Pelang,
mengatakan ada surat dari Keuskupan yang isinya, antara lain, menyampaikan bahwa berhubung
masa kontrak telah berakhir (31 Desember 2013), maka urusan tanah bekas HGU sepenuhnya
diserahkan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Sikka. 21 Hasilnya: tidak ada kesepakatan. Pada
tanggal 30 Juni 2014 masyarakat adat mengirim Proposal ke Bupati dengan tembusan ke DPRD
Sikka dan BPN Sikka untuk segera melakukan pertemuan lanjutan tiga pihak; tidak ada
tanggapan. Pada tanggal 9 Agustus 2014 sekitar 700 kepala keluarga dari lima desa - Natarmage,
Nangahale, Ilinmedo, Tuabao dan Runut - melakukan aksi pendudukan lokasi HGU di tiga titik,
yakni di Patiahu, Utan Wair dan Sao Wair. Tanggal 12 Agustus 2014 Asisten I, Kepala bagian
Tata Pemerintahan, tiga Camat (Waigete, Talibura dan Waiblama), pihak keamanan (Polisi
Brimob dan TNI) dan tiga kepala desa (Tauabao, Runut dan Nangahale) menemui masyarakat di
lokasi Sao Wair. Hasilnya masyarakat diundang untuk mengikuti pertemuan tiga pihak yang
diselenggarakan oleh Pemda Sikka. Tanggal 22 Agustus 42 wakil masyarakat adat berdialog
dengan Pemerintah Daerah Sikka di aula Setda Kabupaten Sikka. Dari pihak Pemeirntah hadir
Bupati Sikka, Yosef Ansar Rera, Ketua DPRD Sikka, Rafael Raga, dan wakil dari BPN Sikka.
Dari pihak Gereja hadir Anton Jemaru, svd, yang mewakili PT KRISRAMA dan Romo Aloysius
Ndate, pr, mewakili Keuskupan Maumere. Hasilnya: tidak ada kesepakatan atas tiga kesimpulan
Bupati, yakni pertama, tanah bekas HGU ini adalah wewenang BPN Pusat, oleh karena itu
Pemerintah Daerah Sikka akan mengusulkan ke pusat sesuai harapan bersama Pemerintah
Daerah, Gereja dan masyarakat; kedua, masyarakat sebaiknya mengosongkan lokasi yang selama
ini diduduki sambil menunggu proses; dan ketiga, kalau bertahan terus itu adalah hak masyarakat
tetapi kalau ada tindakan yang melawan hukum maka masyarakat akan berhadapan dengan
hukum. Pada tanggal 5 September 2014 masyarakat dari Tana Pu’an Suku Soge dan Tanah Pu’an
Suku Goban mengirim surat permohonan ke DPRD Sikka untuk meminta difasilitasi pertemuan
untuk mempresentasi Prosposal Usulan Rekonstruksi Pemanfaatan Tanah Bekas Hak Guna
Usaha Nangahale dan Patiahu. DPRD Sikka menyetujui dan bersedia berdialog dengan
masyarakat pada tanggal 17 September 2014; tidak ada kesepatakan.
21
Sebetulnya, hak mengurus lahan bekas HGU kembali ke Pemerintah Pusat, dalam hal ini, Kementerian
Pertanahan RI.
Status Quaestionis
Kisah sengketa ini berjalan terus. Keuskupan, berlandasan hukum positif, sudah mengirim
proposalnya ke Kementerian Pertanahan RI di Jakarta, sedangkan masyarakat setempat, berbasis
klaim hak ulayat, mengirim proposal tandingan. Pihak Gereja menolak membicarakan hak ulayat
masyarakat dan hanya siap berunding dengan pemerintah; pihak masyarakat siap berkompromi
untuk akomodasi kepentingan ekonomi Gereja, asal hak mereka diakui dan sebagian besar tanah
dikembalikan. 22 Hasilnya sampai kini - sebuah impase.
Akhirnya Masyarakat mencapai Kekompakan
Kalau para tetua adat menegaskan bahwa lahan itu diambil seratus tahun lalu (1912) dan
menopang klaim mereka dengan menghidupkan kembali ritus-ritus adat kuno yang sejak lama
dilarang atau diabaikan begitu saja, maka aksi mereka dipandang oleh pihak sebelah sebagai
tidak lebih daripada sekadar manipulasi adat untuk merebut tanah. Ini adalah versi lokal Flores
dari ‘politik etnis kaum elite’ (van Klinken 2002: 67-105). Tanah secara tradisional dimiliki
seluruh klan, bukan barang milik pribadi para tetua. Pada hari-hari ini, bila dipandang tepat,
maka LPMA mengklaim hak ulayat, tetapi bila demi keuntungan pribadi mereka, maka para
tetua mengklaim kepemilikan keluarga. Karena itu, untuk sementara (2000-2012) perjuangan
masyarakat Goban dan Soge macet.
Berbagai organisasi masyarakat LPMA disambut Kongres AMAN (Aliansi Masyarakat Adat
Nusantara) tahun 1999 sebagai kekuatan sosial dan politik yang barusan muncul namun harus
diperhitungkan dalam memecahkan konflik-konflik dan menegaskan kembali hak-hak adat bagi
warga mereka, sebagai lembaga yang akan “merevitalisasi, mereaktifkan dan
mereaktualisasikan” komunitas-komunitas mereka, suatu keseimbangan yang mutlak diperlukan
terhadap kepentingan komersial dan politik dari luar. Harapan ini kini memudar. 23 Para aktivis
adat yang memajukan gerakan kebangkitan kembali adat yang muncul hanya belasan tahun silam
(mereka sendiri barusan kembali setelah bekerja di kota atau pulang dari Malaysia) dengan
mudah berubah menjadi instrumen yang mengontrol masyarakat lokal demi keuntungan mereka
sendiri. Juga banyak tokoh adat telah berubah menjadi tidak lebih daripada kaum oportunis yang
memanfaatkan adat demi memajukan kepentingan mereka sendiri. Banyak LPMA di Maumere
hanya tertarik untuk mengkonsolidasikan klaim-klaim para pemegang/pemilik lahan dan bukan
dalam hal redistribusi tanah. Mungkin tiga LPMA tersisa yang masih terus bekerja untuk para
anggotanya adalah LPMA di Utan Wair, Hikong dan Pigan Bekor; masing-masingnya dimitrai
sebuah LSM yang berkomitmen. LSM seperti LBHNT tidak lagi melihat LPMA sebagai sarana
untuk memajukan hak asasi manusia, demokrasi serta kepedulian ekologis. Kerja sama
LSM/LPMA akan lebih erat seandainya masyarakat adat terbuka untuk mengolah tanah mereka
secara lebih intensif namun dalam cara-cara yang ramah lingkungan dan tidak sekadar menuntut
hak-hak tradisional mereka. Namun demikian, perjuangan mereka telah berhasil memenangkan
22
Dari pihak Keuskupan “Proposal Pemanfaatan Lahan Perkebunan Nangahale-Patiahu oleh PT Krisrama” (enam
halaman, tertanggal Maumere, 01 Juli 2013); dari pihak masyarakat “Proposal Rekonstruksi Pemanfaatan Tanah
Pasca HGU Nangahale” (17 halaman, tanpa tanggal).
23
Kongres yang diadakan di Jakarta tahun 1999 berujung pada pembentukan AMAN yang bekerja dengan
pengakuan bahwa masyarakat lokal adat tetap memegang yurisdiksi tertinggi atas tanah adat mereka (Acciaioli
2001, 90).
pengakuan atas relokasi kampung mereka di lahan HGU. Dan, yang tidak kalah pentingnya,
menjelang 31 Desember 2013 ketika kontrak HGU itu berakhir, seluruh masyarakat adat Soge
dan Goban menyatu kembali dan menyusun bersama “Proposal Rekonstruksi Pemanfaatan
Tanah Pasca HGU Nangahale”.
Keuskupan dan Masyarakat Tetap Berkeseberangan
Hukum adat dan hukum positif
Hampir tidak ada pihak manapun, termasuk pejabat pemerintah, yang menerapkan hukum adat
atau hukum positif untuk kebaikan bersama, tetapi untuk kepentingannya sendiri. Sejarah telah
mewariskan aneka kebingungan yang membuat sengketa tanah dewasa ini tampaknya tak
terpecahkan oleh para pemimpin adat, pemerintah, LSM atau Gereja.
Hukum nasional seperti ditafsir pemerintah melihat masalah-masalah tersebut sebagai hak-hak
individual, sedangkan secara tradisional masyarakat adat setempat mengakuinya sebagai hak-hak
komunal. Tanah dibagikan kembali secara berkala oleh para tetua sesuai dengan kebutuhan
masing-masing keluarga. Dewasa ini baik pemerintah maupun masyarakat adat tidak cerdas
menafsir hukum nasional atau hukum tradisional secara kritis dan menerapkan hukum itu sesuai
dengan tujuan para pembuat hukum tersebut dalam konteks-konteks yang tengah berubah.
Di bawah hukum adat, hampir semua tanah di Flores, termasuk kawasan hutan di pegunungan,
adalah milik masyarakat adat. Meskipun klaim potensial masyarakat adat atas hutan tertentu
yang didasarkan pada hukum adat diakui UUPA tahun 1960, namun ketentuan-ketentuan
undang-undang itu dapat dengan mudah digunakan untuk menafikan klaim-klaim tersebut.
Hukum adat hanya dapat diterima “sejauh masih berlaku”, “tidak bertentangan dengan
kepentingan nasional negara”, dan “tidak bertentangan dengan sosialisme Indonesia” (Hooker
1978,111-126).
Monetisasi ekonomi lokal
Ekonomi lokal yang kian direken dalam bentuk uang terus mendorong para penduduk desa agar
merambah lebih jauh ke kawasan hutan selama beberapa dasawarsa terakhir. Lantaran lahan
telah menjadi komoditas, maka sengketa-sengketa tanah telah meningkat bersama bertambah
pula intervensi pihak-pihak luar yang memiliki kepentingan komersial guna memperoleh tanah.
Lantaran kebutuhan moneter meningkat pada saat kesatuan desa tergerus oleh kebutuhan
masing-masing keluarga yang saling bersaing dan merasa bahwa mereka terpaksa mesti menjual
tanah, maka kian intensif pula perebutan di dalam dan di antara desa-desa menyangkut klaimklaim atas lahan. Penekanan pada hak tradisional yang tidak dapat dicabut atas tanah adat
dipandang menguntungkan hanya bagi para tetua yang semakin sering mengklaim hak
kepemilikan daripada tugas perwalian mereka atas tanah yang kini telah menjadi komoditas itu.
Kelemahan sistem peradilan
Penyelesaian melalui pengadilan niscaya mempersulit dan memperpanjang berbagai sengketa
itu. Para birokrat di bidang hukum – pengacara, jaksa dan hakim – semuanya mendorong
penyelesaian melalui pengadilan. Begitulah setiap sengketa – yang tidak pernah memuaskan
pihak yang kalah – menabur benih balas dendam. Konflik yang ‘selesai’ di Pengadilan Negeri
sering kali terus berlanjut di kampung.
Dalam kasus sengketa perkebunan keuskupan, jika para pengadu memutuskan untuk pergi
Pengadilan Negeri Sikka di Maumere, maka mereka harus berhadapan dengan keuskupan,
otoritas keagamaan mereka sendiri. Warga Utan Wair ragu-ragu melakukan hal ini, dan terlebih
lagi pilihan ini tidak terbuka selama mereka terbelah secara internal. Karena pengelolaan tanah
HGU yang dipersengketakan akan dikembalikan kepada Pemerintah Kabupaten pada tahun 2013
maka ada sedikit tekanan kepada pihak pemerintah agar turun tangan sampai saat itu tiba.24
Pemerintah Daerah juga bertindak berdasarkan hukum positif, dan sulit menentang keuskupan
yang memimpin agama dari sebagian besar penduduk Kabupaten.
Peran LSM
Dalam sengketa yang dibahas di atas, ada LSM yang memainkan peran penting dalam
mengumpulkan dan menyebarluaskan data-data terperinci kepada media-media regional dan
pemerintah dan juga menyuarakan sudut pandang lain daripada yang dikoarkan pemerintah dan
lembaga Gereja. Mereka mendampingi masyarakat adat dan turut menyiapkan pengaduan
mereka kepada keuskupan dan pemerintah daerah. Mereka juga telah mengadakan lokakarya
kepemimpinan dan organisasi untuk masyarakat adat.
Kalau sebagian besar pemimpin adat membatasi diri untuk membela hak atas tanah adat mereka,
maka pemerintah lebih berorientasi pada proyek dan Gereja lebih peduli untuk menyeimbangkan
anggarannya dengan mempertahankan penggunaan lahan HGU. Sementara berbagai LSM itu
menggabungkan dukungan untuk hak-hak adat dengan pelatihan pembangunan alternatif yang
ramah lingkungan.
Namun demikian, di Flores kebanyakan LSM pada akhirnya bekerja untuk para penyandang
dana mereka bukan untuk orang-orang yang mereka layani. Ada tiga isu kunci di sini. Pertama,
beberapa LSM termotivasi oleh ideologi yang jelas atau komitmen yang kuat bagi seluruh
masyarakat (seperti yang banyak terdapat di Jawa), sebagai akibat tidak adanya pendidikan kritis
selama rezim Soeharto dan kesadaran sosial yang ditopang iman. Kedua, LSM-LSM itu tidak
mandiri secara finansial dan tidak dikelola secara profesional. Akibatnya LSM-LSM itu
cenderung terlibat dalam sengketa tanah hanya dalam jangka pendek sebelum pindah ke proyek
berikutnya. 25 Kendati LSM-LSM yang berorientasi proyek memberi banyak andil berharga
dalam mengumpulkan data dan advokasi awal, namun setelah konflik mereda dan uang proyek
habis, LSM-LSM itu hilang dari tempat kejadian. Secara umum, LSM-LSM itu jarang memiliki
kemampuan resolusi konflik yang memadai dan kurang mendapat solidaritas lokal.
Gereja sebagai pihak yang terlibat dalam sengketa tanah
Meskipun ada beberapa pastor lokal yang telah mencoba untuk mengungkapkan dan mendukung
keluhan-keluhan warga desa, namun lembaga gerejani di Flores pada umumnya, dan di Maumere
khususnya, tanpa kecuali selalu membela kepentingannya sendiri dan karenanya doyan menafsir
24
Jelas dari “Pemanfaatan Lahan Perkebunan Nangahale-Patiahu oleh PT Krisrama” bahwa Keuskupan dan SVD
ingin terus menggunakan sebagian besar tanah Nangahale setelah 31 Desember 2013. Selama dasawarsa terakhir
keuskupan sibuk menanam (kembali) bagian dari tanah yang hendak mereka pertahankan setelah tahun 2013.
25
Kendati 13 dari 30 anggota DPRD Kabupaten di Maumere yang terpilih tahun 2004, dan wakil Bupati yang
terpilih pada tahun 2014 berasal dari latar belakang LSM, namun belum terlihat perubahan apa pun dalam arah
politik. Hampir semua ketua LSM di Maumere mengajukan diri sebagai kandidat dalam pemilihan umum tahun
2009; setengah lusin dari mereka terpilih; ditto pada tahun 2014.
hukum positif secara sempit, dan sigap meminta aparat kepolisian untuk memaksakan klaimklaimnya. Belum terlihat isyarat bahwa para pemimpin Gereja terbuka untuk menyuarakan
reformasi agraria.
Kalau para pastor setempat belum berhasil menjadi mediator, maka lebih sedikit lagi upaya
serupa oleh keuskupan.
Pengesahan UU Otonomi Daerah tahun 1999 (yang dilaksanakan sejak tahun 2001), yang diubah
tahun 2004 (UU 32/2004) di mana Pemerintah Kabupaten mengambil alih banyak kewenangan
pemerintah pusat, menyebabkan kekhawatiran tentang apa yang akan terjadi dengan tanah
Nangahale ketika HGU habis tahun 2013, dan kontrak baru belum disepakati dan ditandatangani,
maka kepemilikannya akan dikembalikan kepada Pemerintah Pusat. 26 Saat ini proposal dari
keuskupan berada di tangan Departemen Pertanahan di Jakarta yang telah menyampaikan
sejumlah syarat baru sebelum HGU dapat diperpanjang. 27
Kalau undang-undang otonomi tahun 1999 menetapkan desa sebagai sebuah badan hukum yang
memiliki dewan terpilih (Badan Perwakilian Desa, DPD), namun amandemen tahun 2004
praktisnya mengurangi dewan itu menjadi tidak lebih daripada sebuah badan penasihat (Dewan
Permusyawarahan Desa) dan menetapkan bahwa sekretaris desa, yang kini mesti menjadi
seorang pegawai negeri, ditunjuk pemerintah Kabupaten. 28 Kedua perubahan ini telah
menggerogoti aliansi yang barusan muncul di antara desa-desa untuk mengampanyekan hak-hak
mereka atas tanah.
Lembaga gerejani di Flores jarang mengkampanyekan isu-isu sosial, kecuali dalam kemitraan
dengan sebuah program pemerintah. Uskup Ende, dan sejak tahun 2005 Uskup Maumere, tak
pernah tanggap terhadap isu-isu utama di bidang ekonomi, politik, budaya dan etika. Selama
bertahun-tahun para uskup di Flores telah bekerja sama secara erat dengan pemerintah sembari
menjadi ujung tombak modernisasi melalui persekolahan dan pembangunan sosialekonomi. Lembaga gerejani di Flores nyaris tak bisa memisahkan diri dari ‘kemitraan’
panjangnya selama 150an tahun dengan negara, apalagi mereposisikan dirinya sebagai sebuah
gerakan bagi pembaruan budaya dan reformasi politik.
Sebuah masa depan bagi hukum adat menyangkut tanah?
Terdapat kurangnya keberhasilan yang kasatmata dalam memecahkan berbagai perselisihan ini
dengan bersandar pada hukum adat; hukum adat digantikan begitu saja oleh penerapan hukum
positif negara, dan digerogoti oleh manipulasi informal beragam kepentingan pribadi. Sebuah isu
26
Pernah pada akhir tahun 1980-an lebih dari 200 hektar tanah yang sebelumnya digunakan sebagai perkebunan
kelapa keuskupan, namun kini masuk dalam tapal batas kota Maumere, dibagi 50-50 antara Gereja dan Pemerintah
Kabupaten. Bagian Gereja dibagikan di antara berbagai komunitas dan lembaga agama, sementara beberapa lahan
diberikan kepada mantan karyawan keuskupan sebagai perumahan. Bagian Pemerintah digunakan untuk sarana
umum, meskipun sebagian juga dibagikan kepada para oknum-oknum tertentu.
27
Antara lain bahwa keuskupan mesti menyewa lahan Nangahale dengan harga IDR 3,000 per meter. Timbul
pertanyaan: Jika keuskupan siap menyewa lahan HGU dari pemerintah pusat, apa sebanya ia belum rela
menyewanya dari masyarakat setempat?
28
Maka kini Sekretaris Desa memiliki loyalitas utama kepada pemerintah kabupaten alih-alih kepada masyarakat di
desanya.
yang kian sengit ialah yang berkenaan dengan apa sebenarnya adat lokal itu, lengkap dengan
tunggangan skeptisme tentang klaim-klaim yang konon berdasarkan ‘adat’ dan ‘masyarakat’
yang dilambungkan oleh kaum elite etnis aktual atau diniatkan dengan sasaran mendapat manfaat
pribadi. Dan semuanya ini terlepas dari seruan menyangkut klarifikasi hukum dalam berbagai
proposal yang diajukan para akademisi hukum (seperti tim dari Fakultas Hukum Universitas
Nusa Cendana di Kupang, Timor Barat, dan Universitas Indonesia di Jakarta), dan oleh beberapa
LSM dan organisasi dan pusat penelitian Katolik. 29 Gereja dan negara telah sejak lama
menggerogoti integritas lembaga-lembaga adat. Kendati hak atas tanah adat pada awalnya
melibatkan distribusi dan akses sumber daya yang lebih adil bagi masyarakat lokal, namun sulit
untuk melihat bagaimana visi komunal dan prinsip-prinsip yang adil dari adat dapat menangkis
kepentingan individu dan nilai-nilai komersial dari berbagai pemangku kepentingan dewasa ini.
Penelitian ini terpusat pada peran ambivalen Gereja dalam konflik tanah di Flores. Peningkatan
dramatis dalam berbagai sengketa itu setelah tahun 1998 merupakan ungkapan penolakan
terhadap budaya politik represif rezim Soeharto dan sebuah pantulan dari berbagai relasi
struktural yang merusak. Konflik-konflik tanah belakangan ini adalah respons masyarakat adat
untuk merebut kembali tanah melalui legalitas hukum nasional yang didukung birokrasi
pemerintah serta kekuatan “hukum dan ketertiban”. Selain beberapa LSM dan sejumlah anggota
Ordo/Tarekat Katolik, lembaga gerejani di Flores belum tampak terlibat dalam perjuangan untuk
merebut kembali tanah ini oleh masyarakat adat, yang hampir semuanya adalah anggota Gereja
Katolik, atau bahkan untuk mengakui legitimasi perjuangan dan bertindak dalam kesetiakawanan
dengan berbagai organisasi masyarakat setempat.
Paradigma Baru: Teologi/Spiritualitas Tanah
John Campbell-Nelson pernah menyimpulkan, “Tidak ada jalan lurus dari nilai budaya ke
praksis demokrasi. Tapi itu tidak berarti tidak ada jalan sama sekali.” 30 Kita boleh imbuh: tidak
ada jalan lurus dari nilai tanah ke praksis keadilan, tapi sebuah jembatan dapat ditemukan.
Ironinya, jika pimpinan Gereja menyoroti hak legalnya dalam terang alkitabiah, dan masyarakat
adat Goban dan Soge kembali menghayati makna tanah dalam sinyal religiositas leluhurnya,
jembatan dan jalan itu dapat ditemukan. Asal kedua belah pihak saling mendengarkan visi
teologisnya masing-masing. Karena, pandangan alkitabiah dan pandangan masyarakat asli
mudah diperpadukan dan memberi ilham untuk penyelesaian yang bersifat komprehensif dari
segi keadilan, tradisi, adat dan agama. 31 Asal kita membiarkan spiritualitas alkitabiah dan
religiositas masyarakat adat menggusur nilai (nafsu) materialistis dan memberi wawasan baru,
wawasan iman, yang menghidupkan.
Tanah Sumber Kehidupan
29
Misalnya Pusat Penelitian Candraditya di Maumere, Institut van Bekkum-Verheijen di Ruteng, dan Komisi
Keadilan, Perdamaian dan Keutuhan Ciptaan Fransiskan yang berbasis di Jakarta.
30
“Demokrasi Gadungan dan Demokrasi yang Sejati”, dalam John Cambell-Nelson et. al. (ed.), Teologi Politik:
Panggilan Gereja di Bidang Politik Pascaorde Baru. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013, 55.
31
Sebetulnya, hanya perlu Keuskupan Maumere menerapkan ajaran sosial Gereja, antara lain, Towards a Better
Distribution of Land: The Challenge of Agrarian Reform. Pontifical Council for Justice and Peace, Vatikan 1997.
Dalam Kisah-Kisah Penciptaan (Kitab Kejadian 1:1-2:1 dan 2:2-25) tanah (erets) dihidupkan
oleh Firman Allah dan menjadi sumber kehidupan bagi tanaman, burung, binatang - termasuk
manusia – yang semuanya memperoleh hidupnya dari bumi (Kej 1:11). Tanah, atau bumi,
mempunyai nilai dalam dirinya, memiliki daya yang menumbuhkan kehidupan. Dan manusia
diberi “kuasa (kabash) atas tanah” (Kej 1:28). Walau kata “berkuasa” bisa mereduksikan tanah
menjadi tidak lebih dari satu “benda” atau “barang” yang manusia boleh taklukkan. Nyatanya
artian ini selama tiga abad terakhir telah membawa kita ke sekularisasi penggunaan tanah dengan
segala dampak negatifnya: pencemaran, penggudulan, penandusan bumi. Kabash dapat diartikan
pula sebagai “memiliki”, sebagaimana seorang raja “memiliki” rakyatnya dengan memimpin,
menggembalakan, bertanggungjawab atas nasibnya (lih. Kej 2:15; 19-20). Jadi, manusia
“berkuasa” atas tanah untuk memeliharanya dengan penuh rasa tanggungjawab (Tisera 2002, 911).
Masyarakat tradisional Flores percaya bahwa dengan memelihara tanah pusaka mereka bisa
hidup: “Tana Amin Moret Amin” (Tanah kami [adalah] Kehidupan kami.). Lebih lagi, tanah
menghadirkan Yang Ilahi dan karena itu tidak boleh diinstrumentalisasi apa lagi dimanipulasi.
Kepercayaan ini dapat kita kaitan dengan ungkapan sang nabi: “Baiklah bumi membukakan diri
dan bertunaskan keselamatan, dan baiklah ditumbuhkannya keadilan! 32 Akulah Tuhan yang
menciptakan semuanya ini.” (Yes 45:8) Karena itu, leluhur menaruh respek pada tanah, malah
dalam ritus-ritus adat berdoa kepadanya (Hayon 2002, 63-65).
Tanah Sumber Kesatuan
Manusia (adam) berasal dari tanah (adamah), yaitu tanah dan manusia seasal, sekerabat. Tanah
adalah ibu yang melahirkan semua yang hidup dan yang mempersatukan semua ciptaan. Tanah
juga merupakan tempat yang aman bagi segenap ciptaan di bumi. Jadi, manusia dan tanah
sekerabat (Tisera 2002, 15). Pandangan alkitabiah ini mirip dengan pandangan asli orang Flores
yang memiliki ikatan emosional dengan tanah leluhurnya. Nilai kepercayaan mengikat tanah
dengan masyarakatnya. Tanah memberi kita makanan dan minuman, serta kesatuan dan
persaudaraan yang menyelamatkan. Pandangan kosmik menyatakan bahwa kita dan tanah
merupakan satu tubuh. Jadi, semestinya tanah mengantar kita kepada integrasi dan bukannya
keterpecahan, kepada keberakaran dan bukannya keterasingan. Pandangan kosmik ini dapat
mengutuhkan, menyembuhkan, mendamaikan; ia tidak bersifat manipulatif (Prior 2004).
Jadi, para leluhur berkeyakinan bahwa tanah memiliki manusia, bukan sebaliknya. Manusia,
yang diciptakan dalam rupa dan gambaran Allah (Kej 1:27), menjawab karya penciptaan-Nya
dengan daya kreatifnya, menjawab karya pemeliharaan-Nya dengan memperjuangkan
keadilannya, dan menjawab karya penebusan-Nya dengan kasih pengorbanannya. Untuk itu, kita
harus mengenal tanah, atau dalam bahasa adat, “mendengarkan”nya. Pengolahan lahan
32
Uraian cukup lengkap ditemukan dalam Walter Bruggemann, The Land (Philadelphia: Fortress, 1977). Tulisan
lain yang mengilhami penulis: Guido Tisera “Tanah dan Keadilan Sosial: Pandangan Kitab Suci”, Jurnal Ledalero
1/2 (2002), 70-84; Bisri Cholil, Teologi Tanah. Jakarta: yapika, 1994; Ecumenical Association of Third World
Theologians-Indonesia, “Life-Sustaining Spirituality: Learning from Indonesian Moslem and Christian Peasants.”
Voices from the Third World, XXVI.1 (2003): 91-103; Jeffrey Fager, Land Tenure and the Biblical Jubilee:
Uncovering Hebrew Ethics through the Sociology of Knowledge. Sheffield: JSOT Press, 1993; N.C. Habel, The
Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
merupakan seni mendengarkan kemauan tanaman-tanaman dan kebijaksanaan untuk memenuhi
permintaan tanaman-tanaman itu. Sebagaimana Moat Viator Pareira, seorang mantan Kepala
Dinas Pertanaian Kabupaten Sikka, kerap menandaskan: semua tanah itu baik adanya, tapi kita
mesti tahu tanah itu baik untuk apa.
Tahapan pengolahan tanah yang dimaknai ritus-ritus adat, menekankan bahwa manusia terlibat
dalam kegiatan bersama, masing-masingnya menjalankan peran tertentu yang saling melengkapi,
dan karena itu manusia mesti bekerja sama agar tanah memberikan hasil yang baik (Hayon 2002,
68-69).
Akhir Kata
Jika berbagai masyarakat adat, LSM, pemerintah dan Gereja, sebagai pemangku kepentingan
dalam perselisihan ini, mengadakan sebuah konsensus ideologi yang jelas seperti komitmen
hakiki bertindak untuk dan bersama kaum tak berdaya, sebuah penghargaan umum atas nilainilai budaya/insani dan sikap etis bersama dalam menghadapi benturan yang kian pesat antara
budaya dan ekonomi yang mengepung Flores, dan masing-masing elemen dan secara
keseluruhan disoroti dalam terang iman alkitabiah dan wawasan murni para leluhur, maka
barangkali ada harapan tentang cara-cara yang adil ke depan. Di sinilah para akademisi, di dalam
Gereja dan di tengah masyarakat yang lebih luas, sembari mendengarkan secara cermat para
penduduk desa, bisa memberi andil yang sangat dibutuhkan.
Lampiran I
Sejumlah Istilah dari Daerah Sikka Tengah 33
Ai puä: Pangkal pohon sekitar pertengahan kebun di mana upacara-upacara seputar penamanan dan
panen padi ladang dan jagung diadakan.
Gren mahe: Upacara Pembersihan, belasan tahun sekali.
Hara lator: Orang tua-tua yang dapat mengisahkan sejarah klan.
Kleteng latar: Harafiah “bahasa penghubung”, yaitu, bahasa yang melampau lingkup manusia dan
lingkup roh, tapi juga komunikasi jelas dan efektif antar manusia; lebih khusus, bahasa yang
menjelaskan soal etika, hukum atau sejarah.
Lobat tubu: Upacara seputar penamanan dan panen padi ladang dan jagung dan diadakan di kebun.
Maha urung suwung rakang: tempat-tempat sakral di ladang datar di mana persembahan diberikan
untuk mengamankan roh-roh jahat.
Mahe tana: Upacara/ritus Tanah/Domain.
Mahe ihin dolo: Upacara Kesuburan dan hasil panen yang baik.
Mahe nuhu: Upacara-upacara yang merayakan kemenangan perang.
Mahe utan wair: Harafiah “hutan dan air”, yaitu, upacara-upacara untuk cuaca baik.
Natar holong, Kloang maget, Wolo motong, Natar wana: Nama kampung-kampung yang terlibat dalam
sengketga tanah dan dipakai untuk menetapkan lahan yang mereka siap bela. (Metzner (1982)
memberi nama tana boeng alang pada medan perang bagi masyarakat Kewotkoang.)
Nuba nanga: Tugu patukan areal tanah ritual di pinggir kali dan muara kali di daratan rendah.
Opi dun kare dunan: Harafiah “hutan bersih, hasil rendah.” Bahasa ritual menyangkut tempat-tempat
yang tak boleh digarap (mis. Terlalu dekat sumber air kampung atau di mana roh malang atau
roh jahat berkumpul).
Tana dueng éong: Tanah yang tidak dipakai untuk pertanian.
Tana nator: tanah yang dimiliki bersama, seperti jalan (setapak) dan tanah kampung.
Watu Mahe: Batu sakral (altar) di tengah kampung di mana aneka upacara diadakan.
33
With assistance from Douglas Lewis and David Butterworth.
Lampiran II
Lahan-Lahan Tradisional di Kabupaten Sikka (Maumere)
(Metzer, 1982:112) Nangahale terletak pada batas barat lingkup Wai Brama.
Sketch of the Nangahale land under dispute (Dohu, 2001)
Daftar Pustaka
Acciaioli, Greg, “Grounds of Conflict, Idioms of Harmony: Custom, Religion and Nationalism in
Violence Avoidance in the Lindu Plains of Central Sulawesi.” Indonesia 72 (2001): 81114.
Bachriadi, Dianto et al., Ketika Penyelengaraan Pemerintahan Menyimpang: Mal Administrasi
di Bidang Pertanahan. Yogyakarta: Lapera Pustaka Utama, 2005.
Bruggemann, Walter, The Land. Philadelphia: Fortress, 1977.
Campbell-Nelson, John, ”Demokrasi Gadungan dan Demokrasi yang Sejati”, dalam John
Campbell-Nelson, Julianus Mojau & Zakaria J. Ngelow (ed.), Teologi Politik: Panggilan
Gereja di Bidang Politik Pascaorder Baru. Makassar: Yayasan OASE INTIM, 2013.
Cholil, Bisri, Teologi Tanah. Jakarta: Yapika, 1994.
Clark, Samuel (ed.), More Than Just Ownership: Ten Land and Natural Resource Conflict Case
Studies from East Java and Flores, , Jakarta: World Bank 2004
Dohu, Thomas, “Alur Sejarah Perjuangan Masyarakat Adat Wair Kung Tana Ai.” Manuskrip,
2001.
Ecumenical Association of Third World Theologians-Indonesia, “Life-Sustaining Spirituality:
Learning from Indonesian Moslem and Christian Peasants.” Voices from the Third World,
XXVI.1 (2003): 91-103.
Erb, Maribeth, The Manggarians: A Guide to Traditional Lifestyles. Singapore: Times Editions,
1999.
Fager, Jeffrey A., Land Tenure and the Biblical Jubilee: Uncovering Hebrew Ethics through the
Sociology of Knowledge. Sheffield: JSOT Press, 1993.
Habel, N.C., The Land is Mine: Six Biblical Land Ideologies. Minneapolis: Fortress Press, 1995.
Hayon, Yoseph Suban, “Spiritualitas Tanah dalam Masyarakat Asli Balawelin”, Jurnal Ledalero
1/2 (2002), 48-69.
Hooker, M.B., Adat Law in Modern Indonesia. Kuala Lumpur: Oxford University Press, 1978.
Ketentuan Konversi Undang-Undang Pokok Agraria 1960.
Komisi Kehutanan, Instruksi Kementerian No. 417, 1989.
Lewis, E. Douglas, The People of the Source. Dordrecht: Foris Publications, 1988.
Lewis, E. Douglas, Timothy Asch & Patsy Asch, A Celebration of Origins. The Gren Mahé
Rituals of Tana ‘Ai. Watertown, Massachusetts: Documentary Educational Resources,
Inc. 16 mm film. 47 minutes.
Mahur, Agus, “Who Owns Mbondel Land? A Case of Change and Ambiguity Triggering
Conflict.” In More Than Just Ownership: Ten Land and Natural Resource Conflict Case
Studies from East Java and Flores, ed., Samuel Clark, Jakarta: World Bank 2004, 74-82.
Masyarakat Adat Goban dan Soge, “Proposal Rekonstruksi Pemanfaatan Tanah Pasca HGU
Nangahale”, tanpa tanggal.
Momberg, F., K. Atok, dan M. Sirait, 1996. Menggali dan Mengembangkan Pengetahuan
Setempat: Sebuah Pandauan Pelatihan Pemetaan oleh Masyarakat: Beberapa Studi
Kasus dari Indonesia. Jakarta: Ford Foundation, YKSPK, WWF.
Muskens, M.P.M., Partner in Nation Building: The Catholic Church in Indonesia. Aachen:
Missio Aktuell Verlag, 1979.
Peraturan Daerah Nusa Tenggara Timur No. 8, 1974 tentang Pelaksanaan Penegasan Hak Atas
Tanah. Fotokopi dari arsip DPRD-NTT.
Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 3, 1985.
“Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria (PMPA) No. 2, 1962”, Boedi Harsono, Hukum
Agraria Indonesia: Sejarah, Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi, dan
Pelaksanaannya. Jakarta: Djambatan, rev. edition 1994. in a collection
Peluso, N. 1995. "Whose Woods are These? Counter Mapping Forest Territories in Kalimantan
Indonesia." Antipode 27(4):383–406.
Pos Kupang (PK), 8, 9 November 2003.
PT KRISRAMA, “Proposal Pemanfaatan Lahan Perkebunan Nangahale-Patiahu oleh PT
KRISRAMA.” Maumere, 01 Juli 2013.
Pontifical Council for Justice and Peace, Towards a Better Distribution of Land: The Challenge
of Agrarian Reform. Vatikan, 1997.
Prior, John Mansford, Church and Marriage in An Indonesian Village: A Study of Customary
and Church Marriage among the Ata Lio of Central Flores Indonesia, as a Paradigm of
the Ecclesial Inter-relationship between Village and Institutional Catholicism. Frankfurt:
Peter Lang, 1988.
---, “Dignity and Identity: The Struggle of Indigenous Peoples of Asia to Preserve, Purify and
Promote their Cultures,” FABC Papers No. 104. Hong Kong: FABC, 2004.
---, “The Silent Scream of a Silenced History. Part One: The Maumere Massacre of 1966.”
Exchange 40 (2011) 2, 117-143.
---, “The Silent Scream of a Silenced History. Part Two: Church Responses.” Exchange 40
(2011) 4, 1-11
Silamurti, E. Sulistya dan Yusuf Tasnim, ed., Ma Wairkung: Masyarakat Utan Wair Kec.
Talibura, Kab. Sikka, NTT. Studi Refleksi Gerakan Pemetaan Partisipatif. Yogyakarta:
Lembaga Nawakamal Jaringan Kerja Pemetaan Partisipatif, 2001.
Steenbrink, Karel, Catholics in Indonesia: A Documented History. Vol.II The spectacular growth
of a self-confident minority, 1903-1942. Leiden: KITLV, 2007.
Suban Hayon, Yoseph, ”Spiritualitas Tanah Dalam Masyarakat Asli Balawelin”, Jurnal
Ledalero, 2.1. (2002): 48-69.
Schulte Nordholt, H.G., The Political System of the Atoni of Timor. The Hague: Martinus
Nijhoff, 1971.
Suryaalam, Maria Rita Rruwiastuti ed., Menguak Rahasia di Balik Merebaknya Konflik-Konflik
Agraria di Flores dan Timor. Denpasar: VeCo Indonesia dan Konsorsium Pembaruan
Agraria (KPA), 2003.
Tisera, Guido, “Tanah dan Manusia: Kerabat atau Musah? Teologi Tanah menrut Kisah
Penciptaan, Jurnal Ledalero 1/2 (2002), 5-17.
Tisera, Guido, “Tanah dan Keadilan Sosial: Pandangan Kitab Suci”, Jurnal Ledalero 1/2 (2002),
70-84.
Tule, Philipus, Longing for the House of God, Dwelling in the House of the Ancestors: Local
Belief, Christianity and Islam among the Keo of Central Flores. Fribourg: Academic
Press, 2004. (PhD thesis, ANU 2001.)
Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria.
Djakarta: Departemen Penerangan Republik Indonesia, 1960.
Undang-Undang Republik Indonesia No.4 tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok
Kekuasaan Kehakiman. Djakarta: Intibuku, 1971.
Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Jakarta,
Oktober 2004.
van Klinken, Gerry, “Indonesia’s New Ethnic Elites.” In Indonesia: In Search of Transition, ed.
Schulte Nordholt. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002, 67-105.
Warren, C. 2005. "Mapping Common Futures", Development and Change 36(1):49-73.
Fly UP