...

bertindak atas nama sendiri dan atas nama pemerintah papua new

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

bertindak atas nama sendiri dan atas nama pemerintah papua new
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
PEMERINTAH AUSTRALIA
(BERTINDAK ATAS
SENDIRI DAN ATAS NAMA
NAMA
PEMERINTAH PAPUA NEW
GUINEA) TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN
ADMINISTRATIP MENGENAI PERBATASAN
ANTARA
IN DONES IA
DAN
PAPUA NEW GUINEA
PEMERINTAH INDONESIA dan PEMERINTAH AUSTRALIA
(bertindak atas nama sendiri dan atas nama PEMERINTAH PAPUA
NEW GUINEA)
Mengin9£t
Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Australia tertanggal dua belas Pebruari 1973 yang
1
antara lain
1
menetapkan secara lebih tepat dalam hal-hal tertentu garis-garis
batas darat di pulau Irian (New Guinea) dan menetapkan batas laut
wilayah di tepi pantai-pantai sebelah utara dan selatan pulau itu
Mengakui
perlunya melindungi hak-hak tradisionil dan kebiasaan
penduduk yang bertempat tinggal di dekat perbatasan yang
ditetapkan oleh garis-garis batas itu
Mengakui pula
semangat kerjasama
1
saling pengertian dan saling
t
menghargai yang telah ada sehubungan dengan administrasi
perbatasan dan daerah perbatasan serta pengaturan-pengaturan yang
telah ada antara kedua Pemerintah untuk liaison dan tujuan-tujuan
lain yang berhubungan dengan itu
Mengakui pula
kerjasama
1
diperlukannya peningkatan lebih lanjut tingkat
saling menghargai dan saling pengertian serta pengokoha
dan penyempurnaan lebih lanjut pengaturan-pengaturan yang telah
ada dan untuk tujuan ini perumusan suatu kerangka kerja yang luas
yang di kemudian hari akan mengatur perbatasan dan daerah-daerah
perbatasan tersebut
Memperhatikan
bahwa Papua New Guinea sedang menjadi bangsa
yang merdeka
Mengakui pula
bahwa hingga saat kemerdekaan pengaturan
perbatasan yang bertalian dengan perbatasan disebelah Papua
New Guinea akan dilaksanakan oleh Pemerintah Papua New Guinea
dengan pengertian bahwa setelah kemerdekaan 1 Australia akan
mengakhiri tanggung jawabnya mengenai pengaturan-pengaturan
seperti itu
Sebagai tetangga-tetangga baik dan dalam semangat persahabatan
serta kerjasama
TELAH MENYETUJUI
sebagai berikut
PASAL 1
Untuk tujuan Persetujuan ini daerah perbatasan pada
sebelah menyebelah perbatasan adalah daerah-daerah yang telah
diberitahukan dengan surat-surat dan secara garis besar
digambarkan dalam peta-peta yang dipertukarkan pada atau
sebelum tanggal pertukaran piagam pengesahan Persetujuan ini.
Daerah-daerah perbatasan dapat dirubah dari waktu ke waktu
dengan cara pertukaran surat-surat dan peta-peta setelah
konsultasi bersama.
PASAL 2
Pengaturan-pengaturan Liaison
1.
Pembentukan liaison yang berhubungan dengan masalah-
masalah perbatasan diterima sepenuhnya.
Pengaturan-pengaturan
dibuat untuk mengatur tugas dan tata cara kerja liaison pada
tiap tingkat.
2.
Pengaturan-pengaturan liaison yang sudah ada
dilanjutkan hingga bersama-sama diatur lain kemudian dan
pertemuan-pertemuan liaison diselenggarakan
(a)
Oleh pejabat-pejabat senior dari Pemerintah Propinsi
Irian Jaya dan Pemerintah Papua New Guinea apabila
diminta oleh salah satu Pemerintah dengan pemberitahuan
yang wajar, sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun,
untuk meninjau kembali dan mengembangkan kerjasama
perbatasan ;
(b)
Oleh pejabat-pejabat Kabupaten Jayapura, Jayawijaya dan
Merauke serta pejabat-pejabat West Sepik dan Western
Districts dengan selang waktu yang teratur tetapi
sekurang-kurangnya setiap dua bulan ; dan
(c)
Oleh pejabat-pejabat kecamatan-kecamatan dan sub-distriksub-distrik bersangkutan dengan selang waktu yang
teratur tetapi sekurang-kurangnya setiap dua bulan,
tempat pertemuannya ditentukan setempat .
3.
Tujuan-tujuan utama daripada pengaturan liaison
adalah :
(a)
Pertukaran informasi mengenai seluruh perkembangan
dalam daerah perbatasan yang merupakan kepent ingan bersama
kedua Pemerintah ;
(b)
Merencanakan, merubah atau mengadakan pengaturan-pengat uran
untuk memudahkan pelaksanaan praktis, khususnya pada
tingkat daerah dan Distrik, ketentuan-ketentuan
Persetujuan ini ;
(c)
Untuk menjamin agar kedua Pemerintah senantiasa diberitahu
tentang perkembangan hal-hal penting yang be rhu bungan
dengan daerah-daerah perbatasan dan bahwa perhat ian mereka
diminta terhadap setiap masalah yang memerlukan ko nsul tasi
sesuai dengan Pe rsetu juan ini.
PASAL 3
Lintas batas untuk tu juan-tujuan tradisionil
dan kebiasaan
1.
Praktek-praktek tradisionil dan praktek-praktek
kebiasaan dari para penduduk, yang bertempat tinggal di
daerah perbatasan dan merupakan warganegara dari negara
yang bersangkutan, yang melintasi perbatasan untuk kegiatankegiatan tradisionil seperti hubungan sosial dan untuk
keperluan lain, pengumpulan, berburu, penangkapan ikan dan
penggunaan perairan untuk keperluan lain serta perdagangan
barter tradisionil diakui dan tetap dihormati.
2.
Lintas batas demikian yang didasarkan atas tradisi
dan kebiasaan tunduk pada pengaturan-pengaturan khusus, dan
syarat-syarat imigrasi biasa serta syarat-syarat lainnya
tidak berlaku.
3.
Pengaturan-pengaturan khusus dirumuskan atas dasar
bahwa lintas batas demikian hanya bersifat sementara dan tidak
untuk tujuan menetap.
PASAL 4
Hak-hak terhadap tanah dan perairan pada
sebelah-menyebelah perbatasan
Hak-hak tradisionil yang dinikmati oleh warganegara
dari suatu negara, yang bertempat tinggal dalam daerah
perbatasannya, yang berhubungan dengan tanah dalam daerah
perbatasan negara yang lain dan untuk tujuan-tujuan seperti
menangkap ikan dan penggunaan laut atau perairan untuk keperluan
lain didalam atau disekitar daerah perbatasan negara yang lain,
dihormati dan negara yang lain mengizinkan mereka untuk
melaksanakan hak-hak mereka berdasarkan persyaratan-persyaratan
yang sama seperti yang berlaku untuk warganegaranya sendiri.
Hak-hak ini dilaksanakan oleh orang-orang bersangkutan tanpa
berdiam secara permanen pada daerah perbatasan disebelahnya
terkecuali orang-orang demikian memperoleh izin untuk memasuki
negara yang lain guna berdiam sesuai dengan perundang-undangan
dan tata cara imigrasi negara itu.
PASAL 5
P e r mu k i ma n
Menjadi tujuan yang disepakati untuk menganjurkan
supaya tikak diadakan pembangunan perkampungan-perkampungan
atau perumahan permanen dalam zone dua kilometer pada sebelahmenjebelah perbatasan.
PASAL 6
Lintas batas untuk tu juan-tujuan lain daripada
tujuan tradisionil dan kebiasaan
1.
Lintas batas ya ng dilakukan oleh orang- orang yang
tidak t e rcantum pada Pasal 3 diatas harus me lalui tempattempat yang · telah ditentukan sebagai pelabuhan pendaratan dan
sesuai de ngan pe rundang-undangan serta peraturan-peraturan
biasa mengenai izin masuk.
t; '
I
2.
Akan diadakan pertukaran informasi mengenai
perundang-undangan dan kebijaksanaan-kebijaksanaan imigrasi
yang berlaku pada sebelah-menyebelah perbatasan guna
memelihara pengawasan yang lebih effektip di daerah-daerah
perbatasan.
3.
Orang-orang yang melintasi perbatasan, lain
daripada kenyataan-kenyataan sebagaimana tercantum pada
Pasal 3 diatas atau perundang-undangan an peraturan-peraturan
biasa yang berhubungan dengan izin masuk akan diperlakukan
sebagai imigran yang tidak sah.
4.
Dalam melaksanakan perundang-undangan dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan masing-masing mengenai i zi n masuk orang- orang
kedalam wilayah melintasi perbatasan, masing-masing Pemer intah
bertindak dalam semangat persahabatan dan bertetangga baik
dengan mengingat dasar-dasar hukum internasional dan praktekpraktek internasional yang berlaku yang ada hubungannya dengan
itu serta pentingnya untuk menghalang-halangi penggunaan lintas
batas untuk tujuan-tujuan menghindarkan diri dari tuntu t an
hukum dan penggunaan wilayah masing-masing dengan cara yang
tidak sejalan dengan mukadimmah atau setiap ketentuan
Persetujuan ini.
Masing-masing Pemerintah juga memperhatikan,
apabila diperlukan, diperlukannya pertukaran informasi dan
konsultasi dengan pihak yang lain.
PASAL 7
Ke a ma n a n
1.
Dalam semangat sali ng menghargai dan saling penge r tia n
se rt a untuk meme lihara dan memperkokoh hubungan bertetangga baik
dan bersahabat yang telah ada, kedua pemerintah pada
sebelah-menyebelah perbatasan bersepakat untuk melanjutkan
kerjasama satu dengan yang lain guna mencegah penggunaan wil ayah
masing-masing didalam atau didekat daerah perbatasan masingmasing untuk kegiatan-kegiatan yang memusuhi pihak lainnya.
Untuk tujuan ini 1 masing-masing Pemerintah mengatur
tatacara-kerjanya sendiri mengenai pemberi t ahuan dan
pengawasan.
2.
Kedua Pemerintah senantiasa saling memberitahukan
dan apabila dianggap perlu berkonsultasi mengenai perkembangan
didalam atau didekat daerah perbatasan 1 yang berhubungan
dengan keamanan masing-masing.
PASAL 8
Perdagangan Lintas-batas
Kedua Pemerintah bersepakat untu k mengadakan
pertukaran informasi mengenai perdagangan lintas-batas dan
bilamana dianggap perlu mengadakan konsultasi yang berhubungan
dengan itu.
PASAL 9
Kewarganegaraan
Diperlukannya pertukaran informasi secara te ratur
yang berhubungan dengan perundang-undangan dan peraturanperaturan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan diakui dan
masing-masing Pemerintah bersepakat 1 apabila diminta 1 untuk
mengadakan konsultasi mengenai tiap masalah yang dihadapi
berhubungan dengan itu.
PASAL 10
Ka r a n t i n a
1.
Kerjasama yang telah ada dalam bidang kesehatan
dan karantina, termasuk kunjungan timbal-balik pejabatpejabat dan pertukaran-informasi serta laporan-laporan
berkala akan dilanjutkan dan diperkembangkan.
2.
Bilamana wabah berjangkit atau menjalar di daerah
perbatasan, maka karantina dan pembatasan-pembatasan kesehatan
dapat dikenakan terhadap lalu-lintas-perbatasan, dengan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 diatas.
PASAL 11
Fasi litas-fas i litas navigasi
diperairan perbatasan
Pengaturan-pengaturan perlu diadakan guna memudahkan
lalu-lintas navigasi pada jalur pelayaran utama diperairan
perbatasan, khususnya
11
Tikungan Sungai Fly. 11
PASAL 12
P e n c e ma r a n
Kedua Pemerintah bersepakat bahwa apabila kegiatankegiatan dibidang pertambangan , pe rind ustr i an , kehutanan,
pertanian atau proyek-proyek lainnya dilakukan d i daerah
perbatasan masing-masing, tindakan-tindakan pencegahan
yang perlu harus diadakan guna menghindari pencemaran
serius dari sungai-sungai yang mengalir melintasi perbatasan.
Konsultasi-konsultasi diadakan, apabi la diminta, mengenai
tindakan-tindakan untuk mencegah pencemaran, yang terjadi
karena kegiatan-kegiatan tersebut, di sungai-sungai pada
sebelah-menyebelah perbatasan.
PASAL 13
Konsultasi dan Peninjauan kembali
1.
Kedua Pemerintah mengadakan konsultasi, apabi la
diminta, mengenai pelaksanaan, kegiatan dan ruang lingkup
Persetujuan ini.
2.
Persetujuan ini ditinjau kembali pada saat lampau
waktu lima tahun sejak tanggal pertukaran piagam pengesahan.
SEBAGAI
BUKTI
DARIPADANYA
penanda-t angan di bawah
ini, yang cukup dikuasakan untuk itu, telah menandat angani
Persetujuan ini.
DIBUAT
tanggal
DALAM
RANGKAP
J.~.~t?f.~~e_r. ......
TIGA
di
f!qt':~!fqr_l.{ffe.
pada
tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Signed
UNTUK PEMERINTAH INDONESIA
Signed
UNTUK PE.MERI NTAH ' AU STRALIA
Signed
UNTUK PEMERINTAH PAPUA NEW GUIN EA
I
1
I
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
(ACTING ON ITS OWN BEHALF AND ON BEHALF OF THE
GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA)
CONCERNING ADMINISTRATIVE BORDER ARRANGEMENTS
AS TO THE BORDER BETWEEN
PAPUA NEW GUINEA
AND
INDONESIA
THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF AUSTRALIA (on its own behalf and on behalf of the
GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA)
Recalling the Agreement between the Indonesian and the
Australian Governments dated the twelfth day of February
1973 which, among other things, demarcates more precisely
in certain respects the land boundaries on the island of
New Guinea (Irian) and delimits terri to rial sea boundaries
off the northern and southern coasts of that is land
Recognising the need to protect the traditional rights and
customs of people living in proximity to t he border constituted
by those boundaries
Recognising also the spirit of co-operation, understanding and
goodwill that already prevails with regard to the administration
of the border and border areas and the existing arrangements
between Governments for liaison and other purposes in relation
thereto
Recognising also the desirability of further fostering
co-operation~
goodwill and understanding and further
strengthening and improving existing arrangements and to
this end of formulating a broad framework wi thin which the
border and border areas shall be administered in the future
Having in mind Papua New Guinea becoming an independent nation
Recognising also that until independence the border arrangements
in relation to the Papua New Guinea side of the border will be
carried into effect by the Government of Papua New Guinea with
the understanding that after independence Australia shall
cease to be responsible in respect of such arrangements
As good neighbours and in a spirit of friendship and co-operation
HAVE AGREED as follows:-
ARTICLE 1
For the purposes of this Agreement the border area
on each side of the border shall be those areas notified by
letters and shown approximately on maps to be exchanged on or
before the date of the exchange of instruments of ratification
of this Agreement.
The border areas may be varied from time
to time by an exchange of letters and maps after mutual
consultations.
ARTICLE 2
Liaison Arrangements
1.
The establishment of liaison on matters re lating
to the border is fully accepted.
Arrangements should be
made for regulating the functions and working proce du re s for
each level of liaison.
2.
Until otherwise mutually arranged, existing
liaison arrangements shall continue and liaison meetings
shal 1 be held:
(a)
by senior officials of the Government of
Papua New Guinea and of the Provincial
Government of Irian Jaya when reques ted
by either Government on reasonable notice,
and at least once a year, to review and
develop border co-operation;
(b)
by officials of West Sepik and Western
Districts and the Jayapura, Jayawijaya and
Merauke Kabupatens at regular intervals but
at least every two months;
(c)
and
by officials of the sub-districts and
kecamatans concerned at regular intervals
but at least every two months, the location
to be locally decided.
3.
The main purposes of the liaison arrangements
shall be:
(a)
to exc hange information on all developments
in the border areas which are of mutual
interest to the Gove rnments ;
(b)
to devise, amend or establish arrangements
to facilitate the practical operation,
particularly at local and district levels,
of the provisions of this Agreement;
(c)
and
to ensure that Governments are kept informed
of developments of s ignificance r e lating to
the border areas a nd that the ir attent ion is
drawn to any matters which may require
consultat ion in accordance with t his Agreement .
ARTICLE 3
Border Crossing for Traditional and
Customary Purposes
1.
The traditional and customary practices of the
peoples, who reside in a border area and are citizens of
the country concerned, of crossing the border for
traditional activities such as social contacts and
ceremonies including marriage, gardening and other land
usage, collecting, hunting, fishing and other usage of
waters, and traditional barter trade are recognised and
shall continue to be respected.
2.
Such border crossings based on tradition and
custom shall be subject to special arrangements, and
normal immigration and other requirements shall not apply.
3.
The special arrangements shall be for mulated on
the principle that such crossings shall be only temporary
in character and not for the purpose of settlement.
ARTICLE 4
Cross Border Rights to Land and Waters
The traditional rights enjoy ed by the citizens
of one country, who r es ide in its border area, in re lat io n
t o land in the border area of the other country and fo r
purposes such as fishing and other usage of the seas or
waters in o r in the vicinity of the border area of the
other
country~
shall be respected and the other country
shall permit them to exercise those rights on the same
conditions as apply to its own citizens.
These rights
shall be exercised by the persons concerned without
settling permanently on that side of the border unless
such persons obtain permission to enter the other country
for residence in accordance with the immigration laws and
procedures of that country.
ARTICLE 5
Settlement
It shall be an agreed objective to discourage
the construction of villages or other permanent housing
within a two kilometer zone on each side of the border.
ARTICLE 6
Border Crossing Other Than For Traditional
and Customary Purposes
1.
The crossing of the border by persons not
coming within Article 3 above is to take place through
designated points of entry and in accordance with the
normal laws and regulations relating to entry.
2.
Information shall be exchanged with respect to
the migration laws and policies operating on each side of
the border to maintain more effective control of the
border areas.
3.
Persons who cross the border other than in
accordance with the practices recognised by Article 3 above
or the normal laws and regulations relating to entry shall
be treated as illegal immigrants.
4.
In administering its laws and policies relating
to the entry of persons into its territory across the
border, each Government shall act in a sp irit of friendship
and good neighbourliness bearing in mind relevant principles
of international law and established international practices
and the importance of discouraging the use of border
crossing for the purpose of evading justice and the use
of its territory in a manne r incons ist ent with the preamble
or any provision of this Agreement.
Each Government shall
also take into account, whe re appropriate, the desirability
of exchanging information and holding consultations with
the other.
ARTICLE 7
Security
1.
In a spirit of goodwill and mutual understanding
and so as to maintain and st r e ng t hen the good neighbourly
and fri endly relations al ready existing, the Governments
on eithe r side of the border agree to continue to
co- operate with one another in order to prevent t he use
of their respective territories in or in the vicinity of
their respective border areas for hostile activities against
the other.
To this end, each Government shall maintain
its own procedures of notification and control.
2.
The Governments shall keep each other informed
and where appropriate consult as to developments in or in
the vicinity of their respective border areas, which are
relevant to their security.
ARTICLE 8
Border Trade
The Governments agree to exchange information
concerning cross-border trade and when appropriate to
consult in relation thereto.
ARTICLE 9
Citizenship
The desirability is recognised of having a
regular exchange of relevant information regarding laws and
regulations on nationality and citizenship and each
Government agrees, if so requested, to have consultations
on any problem being e ncountered in relation thereto.
ARTICLE 10
Quarantine
1.
The co- operat i o n already existing in the field
of health and quarantine, inc luding mutual v i sits of
officials and exchange of information and periodical
reports, shall be conti nu ed and developed.
2.
In the case of an outbreak or spread of an
epidemic in a border area, quarantine and health
restrictions on movement across the border may be imposed,
notwithstanding Art i cle 3 above.
ARTICLE 11
Navigational Facilities in Boundary Waters
Arrangements shall be made as appropriate in
order to facilitate navigation of traffic in main wate rways
in boundary waters, especially the
11
Fly River Bulge".
ART !CLE 12
Po 11 u ti on
The Governments agree that when mining,
industrial, forestry, agricultural or other projects
are being carried out in the respective borde r areas
the necessary precautionary measures shall be take n
to prevent serious pollution of rivers flowing across
the border.
There shall be consu ltations, if so
requested, on measures to prevent pollu tio n, arising
from such activities, of rivers on the other side of
the border .
ARTICLE 13
Consultations and Rev iew
1.
The Governments shall, if so requested, consult
on the implementation, operation and scope of this
Agreement.
2.
This Agreement shall be reviewed upon the
expiration of five years from the date of exchange of
the instruments of ratification.
ARTICLE 14
Signature and Ratification
1.
This Agreement is subject to ratification
in accordance with the constitutional requ i rements of
each country, and shall enter into force on the day on
which the instruments of ratification are exchanged.
2.
It is understood that the concu rrence of the
Government of Papua New Guinea in this Agreement is a
condition thereof and such concurrence is e v idenced by
the signing of this Agreement on its behalf by Mao ri
Kiki, Minister for Defence and Foreign Relations of
Papua New Guinea.
t -
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, be ing duly
authorised, have signed this Agreemen t .
DONE IN TRIPLICATE at
day of
?oil ;r/oresfr
this
One thousand nine hundred and
seventy-three in the English and Indonesian languages.
Signed
FOR THE GOVERNMENT
(}f
I NOONE SI A:
Signed
FOR TH E GOVERNMENT
OF AUSTRAL IA:
Signed
FOR THE GOVERNMENT
OF PAPUA NEW GUINEA:
No. s
The Embucsy of the Republic of Indonesia presents ita
compliments to the Department ot Forei9n Arfai re and baa tbe
honour to reter the latter to the Agreement on Border Arraf198••1rt
aigned in Port Moresby on November 13, 1973.
Aa it appears that the Indonesian Text of the above
mentioned Agreement bear• eome ddicieneiee and printing mistakes,
the Embassy kindly requests that rectifications o~ the tmrt should
be applied aa follows 1
1. One Article 14 should be inserted following tbe word "• •• piagam
pengeaaban" of Article 13 paragraph 2, and should reads
"Paeal 14
PentUlda ta29anan dan P•!19esahan
1. Persetujuan ini dieabkan menurut ketentuan-ketentuan
konstituaionil negara masing-muing, dan berlaku pad.a
tanggal pertukaran piagam pengeaaban.
2. Oimaklumi bahwa keaepakatan Pe•rintab Papua New Guinea
dalam Peraetujuan ini aerupakan ayarat daripadanya dan
keaepakatan teraebut dibu.ktikan oleb penandatanganan
Peraetujuan ini ataa mmanya oleh Maori Kiki, Menteri Pertahanan dan Hubungan Luar Negeri Papua New Guinea. "
2. Article 2 paragraph 2 ahould read
t
"Hinyga beraaaa-•ama diatur la in kemudian, pengaturan-pengaturan
lia son yang audah ada dilanjutkan dan pertemuan-perteauan
liaison diaelenggaX"akant (•) Oleh pejabat-pejabat aenior ••• •••"
3. Article 3 paraQraph 1 should read:
"Praktek•praktek tradiaionil dan praktek-praktek kebiasa.an dari
para penduduic • • • • ••••• aeperti hubrm9an eosial dan upacaraupacara temauk perkawinan, borkebrm dan penggunaan tanah
untuk keperluan lain, berburu ••• ••• •••"
4. Article 5 should read
1
"Menjadi tujuan yang diaepak.ati ••• supaya tidak diadakan
pembangunan perkampungan• perkampun9an • • • • • • • • • pada
aebelah •nyebelah perbatasan."
s.
On the last paragraph of the Agreement in both the Indoneaian
as well aa tbe Bngliah Text, the mme of the place and the
date of signing should be filled up with "Port Moresby" an6
"13 November 1973" respectively.
The Ellbaaay will appreciate, if the rectifications as
aentioned above will have the approval o'L tm appropriate
au~horitiea and to be then inserted in the Indonesian Text of
tbe Agreement.
The Embassy availa itself ot tbia opportunity to renew to
the Depe.rtment of Foreign Affair• the aasurancea ot it• hi~heat
consideration.
Departmen~ ot Foreign Affairs
Canberra, PJ:T
3.1.1974
-., .
..
--
PROCES - VERBAL
of Exchange of Instruments of Ratification
of
the Agreement between Indonesia and Australia
concerning Certain Boundaries between Papua
New Guinea and Indonesia
and of
the Agreement between the Government of Indonesia
and the Government of Australia (acting on its own
behalf and on behalf of the Government of Papua
New Guinea) concerning .Administrative Border
Arrangements as to the Border between Papua New
Guinea and Indonesia
The undersigned HAERUDDIN TASNIN:;, Ambassador for
the Republic of Indonesia to Australia, DONALD ROBERT WILLESEE,
Minister of State for Foreign Affairs of Australia and
OALA OALA-R.ARUA, Papua New Guinea Government Commissioner
have this day met together in Canberra for the purpose of
exchanging the Instruments of Ratification of the Agreement
between Australia and Indonesia concerning Certain Boundaries
between Papua New Guinea and Indonesia, which was signed at
Jakarta on 12 February 1973 and of the Agreement between the
Government of Australia (acting on its own behalf and on behalf
of the Government of Papua New Guinea) and the Government of
Indonesia concerning Administrative Border Arrangements as to
the Border between Papua New Guinea and Indonesia, which was
2.
signed at Port Moresby on 13 November 1973;
the respective
Instruments of Ratification of the said Agreements having been
examined and found in due and good form, the said exchange
took place this day •
.
...
IN WITNESS WHEREOF, the said HAERUDDIN TASNING,
DONALD ROBERT WILLESEE and OAIA OAIA-RARUA have signed the
present Proces-Verbal.
DONE in three originals at Canberra this tt
-v-t..-v71-~ !f~
day of November, one thousand nine hundred and seventy-four.
For the Government of the Republic of Indonesia:
Signed
For the Government of Australia:
Signed
For the
Goverryne~f
Signed
Papua New Guinea:
PERSETUJUAN ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
PEMERINTAH AUSTRALIA
(BERTINDAK ATAS
SENDIRI DAN ATAS NAMA
NAMA
PEMERINTAH PAPUA NEW
GUINEA) TENTANG PENGATURAN-PENGATURAN
ADMINISTRATIP MENGENAI PERBATASAN
ANTARA
INDONESIA
DAN
PAPUA NEW GUINEA
PEMERINTAH INDONESIA dan PEMERINTAH AUSTRALIA
(bertindak atas nama sendiri dan atas nama PEMERINTAH PAPUA
NEW GUINEA)
Mengingat
Perjanjian antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah
Australia tertanggal dua belas Pebruari 1373 yang, antara lain,
menetapkan secara lebih tepat dalam hal-hal tertentu garis-garis
batas darat di pulau Irian (New Guinea) dan menetapkan batas laut
wilayah di tepi pantai-pantai sebelah utara dan selatan pulau itu
~_gakui
perlunya me lindungi hak-hak tradisionil dan kebiasaan
penduduk yang bertempat tinggal di dekat perbatasan yang
ditetapkan oleh garis-garis batas itu
Mengakui pula
semangat kerjasama, saling pengertian dan saling
menghargai yang telah ada sehubu ngan dengan adrninistrasi
perbatasan dan daerah perbatasan serta pengaturan-pengaturan yang
telah ada antara kedua Pemerintah untuk liaison dan tujuan-tujuan
lain yang berhubungan dengan itu
MenQakui pula
diperlukannya peningkatan lebih lanjut tingkat
kerjasarna, saling menghargai dan saling penge rtian serta pengokohan
dan penyempurnaan lebih lanjut pengaturan-pengaturan yang telah
ada dan untuk tujuan ini perumusan suatu ke rangka kerja yang luas
yang di kemudian hari akan mengatur perbatasan dan dae rah-dae rah
perbatasan tersebut
Memperhatikan
bahwa Papua New Guinea sedang menjadi bangsa
yang merdeka
Mengakui pula
bahwa hingga saat kemerdekaan pengaturan
perbatasan yang bertalian dengan perbatasan disebelah Papua
New Guinea akan dilaksanakan oleh Pemerintah Papua New Guinea
dengan pengertian bahwa setelah kemerdekaan, Australia akan
mengakhiri tanggung jawabnya mengenai pengaturan-pzngaturan
sepert i i tu
Sebagai tetangga-tetangga baik dan dalam semangat persahabatan
serta kerjasama
IELAH MENYETUJUI
sebagai berikut
PASAL 1
Untuk tujuan Persetujuan ini daerah perbatasan pada
sebelah menyebelah perbatasan adalah daera 1-daerah yang t elah
diberi tahukan dengan surat-surat dan secara garis besar
digambarkan dalam peta-peta yang dipertukarkan pada atau
sebelum tanggal pertukaran piagam pengesahan Persetujuan ini.
Daerah-daerah perbatasan dapat dirubah dari waktu ke waktu
dengan cara pertukaran surat-surat dan peta-peta setelah
konsultasi bersama.
PASAL 2
Pengaturan-pengaturan Liaison
1.
Pembentukan liaison yang be rhubungan dengan masalah-
masalah perbatasan diterima sepenuhnya.
Pengaturan-pengaturan
dibuat untuk mengatur tugas dan tata cara kerja liaison pada
tiap tingkat.
Pengaturan-pengaturan liaison yang sudah ada
2.
dilanjutkan hingga bersama-sama diatur lain kemudian dan
pertemuan-pertemuan liaison diselenggarakan
(a)
Oleh pejabat-pejabat senior dari Pemerintah Propinsi
Irian Jaya dan Pemerintah Papua New Guinea apabila
diminta oleh salah satu Pemerintah dengan pemberitahuan
yang wajar
1
sekurang-kurangnya sekali dalam satu tahun,
untuk meninjau kembali dan mengembangkan kerjasama
perbatasan ;
(b)
Oleh pejabat-pejabat Kabupaten Jayapura
1
Jayawijaya dan
Merauke serta pejabat-pejabat West Sepik dan Western
Districts dengan selang waktu yang teratur tetapi
sekurang-kurangnya setiap dua bulan ; dan
(c)
Oleh pejabat-pejabat kecamatan-kecamatan dan sub-distriksub-distrik bersangkutan dengan selang waktu yang
teratur tetapi sekurang-kurangnya setiap dua bulan,
tempat pertemuannya ditentukan setempat.
Tujuan-tujuan utama daripada pengaturan liaison
3.
adalah
(a)
Pertukaran informasi mengenai seluruh perkembangan
dalam daerah perbatasan yang merupakan kepentingan bersama
kedua Pemerintah ;
(b)
Merencanakan
1
merubah atau mengadakan pengaturan-pengaturan
untuk memudahkan pelaksanaan praktis
1
khususnya pada
tingkat daerah dan Distrik 1 ketentuan-ketentuan
Persetujuan ini ;
(c)
Untuk menjamin agar kedua Pemerintah senantiasa dibe ritahu
tentang perkembangan hal-hal penting yang be rhubungan
dengan daerah-dae rah perbatasan dan bahwa pe rhatian me r eka
diminta t e rhadap
s e tia~masalah 1 yang
se suai dengan Perse tujuan ini.
meme rlukan konsultasi
PASAL 3
Lintas batas untuk tujuan-tujuan tradisionil
dan kebiasaan
1.
Praktek-praktek tradisionil dan praktek-praktek
kebiasaan dari para penduduk, yang bertempat tinggal di
daerah perbatasan dan merupakan warganegara dari negara
yang bersangkutan, yang melintasi perbatasan untuk kegiatankegiatan tradisionil seperti hubungan sosial dan untuk
keperluan lain, pengumpulan, berburu, penangkapan ikan dan
penggunaan perairan untuk keperluan lain serta perdagangan
barter tradisionil diakui dan tetap dihormati.
2.
Lintas batas demikian yang didasarkan atas tradisi
dan kebiasaan tunduk pada pengaturan-pengaturan khusus, dan
syarat-syarat imigrasi biasa serta syarat-syarat lainnya
tidak berlaku.
3.
Pengaturan-pengaturan khusus dirumuskan atas dasar
bahwa lintas batas demikian hanya bersifat sementara dan tidak
untuk tujuan menetap.
PASAL !±
Hak-hak terhadap tanah dan perairan pada
sebelah-menyebelah perbatasan
Hak-hak tradisionil yang dinikmati oleh warganegara
dari suatu negara, yang bertempat tinggal dalam daerah
perbatasannya, yang berhubungan dengan tanah dalam daerah
perbatasan negara yang lain dan untuk tujuan-tujuan seperti
menangkap ikan dan penggunaan laut atau perairan untuk keperluan
lain didalam atau disekitar daerah perbatasan negara yang lain,
dihormati dan negara yang lain mengizinkan mereka untuk
melaksanakan hak-hak mereka berdasarkan persyaratan-persyaratan
yang sama seperti yang berlaku untuk warganegaranya sendiri.
Hak-hak ini dilaksanakan oleh orang-orang bersangkutan tanpa
berdiam secara permanen pada daerah perbatasan disebelahnya
terkecuali orang-orang demikian memperoleh izin untuk memasuki
negara yang lain guna berdiam sesuai dengan perundang-undangan
dan tata cara imigrasi negara itu.
PASAL 5
P e r mu k i ma n
Menjadi tujuan yang disepakati untuk menganjurkan
supaya tikak diadakan pembangunan perkampungan-perkampungan
atau perumahan permanen dalam zone dua kilometer pada sebelahmenjebelah perbatasan.
I
PASAL 6
Lintas batas untuk tujuan-tujuan lain daripada
tujuan tradisionil dan kebiasaan
1.
Lintas batas yang dilakukan oleh orang-orang yang
tidak tercantum pada Pasal 3 diatas harus melalui tempattempat yang telah ditentukan sebagai pelabuhan pendaratan dan
sesuai dengan perundang-undangan serta peraturan-peraturan
biasa mengenai izin masuk.
2.
Akan diadakan pertukaran informasi mengenai
perundang-undangan dan kebiJaksanaan-kebijaksanaan imigrasi
yang berlaku pada sebelah-menyebelah perbatasan guna
memelihara pengawasan yang lebih effektip di daerah-daerah
perbatasan.
3.
Orang-orang yang melintasi perbatasan, lain
daripada kenyataan-kenyataan sebagaimana tercantum pada
Pasal 3 diatas atau perundang-undangan dan peraturan-peraturan
biasa yang berhubungan dengan izin masuk akan diperlakukan
sebagai imigran yang tidak sah.
4.
Dalam melaksanakan perundang-undangan dan kebijaksanaan-
kebijaksanaan masing-masing mengenai izin masuk orang-orang
I
kedalam wilayah melintasi perbatasan, masing-masing Pemerintah
bertindak dalam semangat persahabatan dan bertetangga baik
dengan mengingat dasar-dasar hukum internasional dan praktekpraktek internasional yang berlaku yang ada hubungannya dengan
itu serta pentingnya untuk menghalang-halangi penggunaan lintas
batas untuk tujuan-tujuan menghindarkan diri dari tuntutan
hukum dan penggunaan wilayah masing-masing dengan cara yang
tidak sejalan dengan mukadimmah atau setiap ketentuan
Persetujuan ini.
Masing-masing Pemerintah juga memperhatikan,
apabila diperlukan, diperlukannya pertukaran informasi dan
konsultasi dengan pihak yang lain.
PASAL 7
Ke a ma n a n
1•
Dalam semangat saling-menghargai dan saling pengertian
serta untuk memelihara dan memperkokoh hubungan bertetangga baik
I
dan bersahabat yang telah ada
1
kedua pemerintah pada
sebelah-menyebelah perbatasan bersepakat untuk melanjutkan
kerjasama satu dengan yang lain guna mencegah penggunaan wilayah
masing-masing didalam atau didekat daerah perbatasan masingmasing untuk kegiatan-kegiatan yang memusuhi pihak lainnya.
Untuk tujuan ini
1
masing-masing Pemerintah mengatur
tatacara-kerjanya sendiri mengenai pemberitahuan dan
pengawasan.
2.
Kedua Pemerintah senantiasa saling memberitah•Jkan
dan apabila dianggap perlu berkonsultasi mengenai perkembangan
didalam atau didekat daerah perbatasan
1
yang berhubungan
dengan keamanan masing-masing.
PASAL 8
Perdagangan Lintas-batas
Kedua Pemerintah bersepakat untuk mengadakan
pertukaran informasi mengenai perdagangan lintas-batas dan
bilamana dianggap perlu mengadakan konsultasi yang berhubungan
dengan itu.
PASAL 9
Kewarganegaraan
Diperlukannya pertukaran informasi secara teratur
yang berhubungan dengan perundang-undangan dan peraturanperaturan tentang kebangsaan dan kewarganegaraan diakui dan
masing-masing Pemerintah bersepakat 1 apabila diminta 1 untuk
mengadakan konsultasi mengenai tiap masalah yang dihadapi
berhubungan dengan itu.
PASAL 10
Ka r a n t i n a
1.
Kerjasama yang telah ada dalam bidang kesehatan
dan karantina, termasuk kunjungan timbal-balik pejabatpejabat dan pertukaran-informasi serta laporan-laporan
berkala akan dilanjutkan dan diperkembangkan.
2.
Bilamana wabah berjangkit atau menjalar di daerah
perbatasan, maka karantina dan pembatasan-pembatasan kesehatan
dapat dikenakan terhadap lalu-lintas-perbatasan, de ngan tidak
mengurangi ketentuan Pasal 3 diatas.
PASAL
11
Fasilitas-fasilitas navigasi
diperairan perbatasan
Pengaturan-pengaturan perlu diadakan guna memudahkan
lalu-lintas navigasi pada jalur pe layaran utama diperairan
perbatasan, khususnya
11
Tikungan Sungai Fly. 11
PASAL 12
P e n c e ma r a n
Kedua Peme rintah be rse pakat bahwa apabila kegiatankegiat a n dibidang pe rtambangan, pe rindust rian, ke hutanan,
pertanian atau proye k-proyek lainnya dilakukan di dae rah
perbatasan masing-masing, tindakan-tindakan pencegahan
yang pe rlu harus diadakan guna menghindari pence maran
serius dari sungai-sungai yang mengalir melintasi perbatasan.
Konsultasi-konsultasi diadakan, apabila diminta, mengenai
tindakan-tindakan untuk mencegah pencemaran, yang terjadi
karena kegiatan-kegiatan tersebut, di sungai-sungai pada
sebelah-menyebelah perbatasan.
PASAL 13
KonsuJtasi dan Peninjauan kembali
Kedua Pemerintah mengadakan konsultasi, apabila
1.
diminta, mengenai pelaksanaan, kegiatan dan ruang lingkup
Persetujuan ini.
2.
Persetujuan ini ditinjau kembali pada saat lampau
waktu lima tahun sejak tanggal pertukaran piagam pengesahan.
SEBAGAI
BUKTI
DARIPADANYA
penanda-tangan di bawah
ini, yang cukup dikuasakan untuk itu, telah menandatangani
Persetujuan ini.
DIBUAT
tanggal
DALAM
RANGKAP
. .. .. .. .. .... . . . .....
TIGA
di
.•.•.•.••••. pada
tahun seribu sembilan ratus
tujuh puluh tiga dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris.
Signed
UNTUK PEMERINTAH INDONESIA
Signed
UNTUK PE MERINTAH AUSTRALIA
Signed
UNTUK PEMERINTAH PAPUAl\J EW GUINEA
AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF INDONESIA
AND THE GOVERNMENT OF AUSTRALIA
(ACTING ON ITS OWN BEHALF AND ON BEHALF OF THJi
GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA)
CONCERNING ADMINISTRATIVE BORDER
ARRANGE~NTS
AS TO THE BORDER BETWEEN
PAPUA NEW GUINEA
AND
INDONESIA
THE GOVERNMENT OF INDONESIA AND THE GOVERNMENT
OF AUSTRALIA (on its own behalf and on behalf of the
GOVERNMENT OF PAPUA NEW GUINEA)
Recalling the Agreement between the Indonesian and the
Australian Governments dated the twelfth day of February
1973 which, among other things, demarcates more precisely
in certain respects the land boundaries on the island of
New Guinea (Irian) and delimits territorial sea boundaries
off the northern and southern coasts of that island
Recognising the need to protect the traditional rights and
customs of people living in proximity to the border constituted
by those boundaries
Recognising also the spirit of co-operation, understanding and
goodwill that already prevails with regard to the administration
of the border and border areas and the existing arrangements
between Governments for liaison and other purposes in relation
thereto
Recognising also the desirability of further fostering
co-operation, goodwill and understanding and further
strengthening and improving existing arrangements and to
this end of formulating a broad framework within which the
border and border areas shall be administered in the future
Having in mind Papua New Guinea becoming an independent nation
Recognising also that until independence the border arrangements
in relation to the Papua New Guinea side of the border will be
carried into effect by the Government of Papua New Guinea with
the understanding that after independence Australia shall
cease to be responsible in respect of such arrangements
As good neighbours and in a spirit of friendship and co-operation
HAVE AGREED as follows:-
ARTICLE 1
For the purposes of this Agreement the border area
on each side of the border shall be those areas notified by
letters and shown approximately on maps to be exchanged on or
before the date of the exchange of instruments of ratification
of this Agreement.
The border areas may be varied from time
to time by an exchange of letters and maps after mutual
consultations.
ARTICLE 2
Liaison Arrangements
1.
The establishment of liaison on matters relating
to the border is fully accepted.
Arrangements should be
made for regulating the functions and working procedures for
each level of liaison.
2.
Until otherwise mutually arranged, existing
liaison arrangements shall continue and liaison meetings
shall be held:
(a)
by senior officials of the Government of
Papua New Guinea and of the Provincial
Government of Irian Jaya when requested
by either Government on reasonable notice,
and at least once a year, to review and
develop border co-operation;
(b)
by officials of West Sepik and Western
Districts and the Jayapura, Jayawijaya and
Merauke Kabupatens at regular intervals but
at least every two months;
(c)
and
by officials of the sub-districts and
kecamatans concerned at regular intervals
but at least every two months, the location
to be locally decided.
3.
The main purposes of the liaison arrangements
shall be:
(a)
to exchange information on all developments
in the border areas which are of mutual
interest to the Governments;
(b)
to devise, amend or establish arrangements
to facilitate the practical operation,
particularly at local and district levels,
of the provisions of this Agreement;
(c)
and
to ensure that Governments are kept informed
of developments of significance relating to
the border areas and that their attention is
drawn to any matters which may require
consultation in accordance with this Agreement.
ARTICLE 3
Border Crossing for Traditional and
Customary Purposes
1.
The traditional and customary practices of the
peoples, who reside in a border area and are citizens of
the country concerned, of crossing the border for
traditional activities such as social contacts and
ceremonies including marriage, gardening and other land
usage, collecting, hunting, fishing and other usage of
waters, and traditional barter trade are recognised and
shall continue to be respected.
2.
Such border crossings based on tradition and
custom shall be subject to special arrangements, and
normal immigration and other requirements shall not apply.
3.
The special arrangements shall be formulated on
the principle that such crossings shall be only temporary
in character and not for the purpose of settlement.
ARTICLE 4
Cross Border Rights to Land and Waters
The traditional rights enjoyed by the citizens
of one country, who reside in its border area, in relation
to land in the border area of the other country and for
purposes such as fishing and other usage of the seas or
waters in or in the vicinity of the border area of the
other country, shall be respected and the other country
shall permit them to exercise those rights on the same
conditions as apply to its own citizens.
These rights
shall be exercised by the persons concerned without
settling permanently on that side of the border unless
such persons obtain permission to enter the other country
for residence in accordance with the irrnnigration laws and
procedures of that country.
ARTICLE 5
Settlement
It shall be an agreed objective to discourage
the construction of villages or other permanent housing
within a two kilometer zone on each side of the border.
ARTICLE 6
Border Crossing Other Than For Traditional
and Customary Purposes
1.
The crossing of the border by persons not
coming within Article 3 above is to take place through
designated points of entry and in accordance with the
normal laws and regulations relating to entry.
2.
Information shall be exchanged with respect to
the migration laws and policies operating on each side of
the border to maintain more effective control of the
border areas.
3.
Persons who cross the border other than in
accordance with the practices recognised by Article 3 above
or the normal laws and regulations relating to entry shall
be treated as illegal irrnnigrants.
4.
In administering its laws and policies relating
to the entry of persons into its territory across the
border, each Government shall act in a spirit of friendship
and good neighbourliness bearing in mind relevant principles
of international law and established international practices
and the importance of discouraging the use of border
crossing for the purpose of evading justice and the use
of its territory in a manner inconsistent with the preamble
or any provision of this Agreement.
Each Government shall
also take into account, where appropriate, the desirability
of exchanging information and holding consultations with
the other.
ARTICLE 7
Security
1.
In a spirit of goodwill and mutual understanding
and so as to maintain and strengthen the good neighbourly
and friendly relations already existing, the Governments
on either side of the border agree to continue to
co-operate with one another in order to prevent the use
of their respective territories in or in the vicinity of
their respective border areas for hostile activities against
the other.
To this end, each Government shall maintain
its own procedures of notification and control.
2.
The Governments shall keep each other informed
and where appropriate consult as to developments in or in
the vicinity of their respective border areas, which are
relevant to their security.
ARTICLE 8
Border Trade
The Governments agree to exchange information
concerning cross-border trade and when appropriate to
consult in relation thereto.
ARTICLE 9
Citizenship
The desirability is recognised of having a
regular exchange of relevant information regarding laws and
regulations on nationality and citizenship and each
Government agrees, if so requested, to have consultations
on any problem being encountered in relation thereto.
ARTICLE 10
Quarantine
1.
The co-operation already existing in the field
of health and quarantine, including mutual visits of
officials and exchange of information and periodical
reports, shall be continued and developed.
2.
In the case of an outbreak or spread of an
epidemic in a border area, quarantine and health
restrictions on movement across the border may be imposed,
notwithstanding Article 3 above.
ARTICLE 11
Navigational Facilities in Boundary Waters
Arrangements shall be made as appropriate in
order to facilitate navigation of traffic in main waterways
in boundary waters, especially the "Fly River Bulge".
ARTICLE 12
Pollution
The Governments agree that when mining,
industrial, forestry, agricultural or other projects
are being carried out in the respective border areas
the necessary precautionary measures shall be taken
to prevent serious pollution of rivers flowing across
the border.
There shall be consultations, if so
requested, on measures to prevent pollution, arising
from such activities, of rivers on the other side of
the border.
ARTICLE 13
Consultations and Review
1.
The Goverrunents shall, if so requested, consult
on the implementation, operation and scope of this
Agreement.
2.
This Agreement shall be reviewed upon the
expiration of five years from the date of exchange of
the instruments of ratification.
ARTICLE 14
Signature and Ratification
1.
This Agreement is subject to ratification
in accordance with the constitutional requirements of
each country, and shall enter into force on the day on
which the instruments of ratification are exchanged.
2.
It is understood that the concurrence of the
Goverrunent of Papua New Guinea in this Agreement is a
condition thereof and such concurrence is evidenced by
the signing of this Agreement on its behalf by Maori
Kiki, Minister for Defence and Foreign Relations of
Papua New Guinea.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned, being duly
authorised, have signed this Agreement.
DONE IN TRIPLICATE at
day of
this
One thousand nine hundred and
seventy-three in the English and Indonesian languages.
Signed
}\0R THE GOVERNMENT
OR INDONESIA:
1
Signed
FOR THE GOVERNMENT
OF AUSTRALIA:
Signed
FOR:' THE GOVERNMENT
OF PAPUA NEW GUINEA:
,,,,
Fly UP