...

MENGENAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGADAAN JASA

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

MENGENAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI PENGADAAN JASA
MENGENAL HARGA PERKIRAAN SENDIRI
PENGADAAN JASA KONSULTANSI
Oleh : Mustofa Kamal*)
I. Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) mempunyai tugas menyusun dan menetapkan
Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Barang/Jasa, kecuali untuk Kontes/Sayembara.
HPS
disusun paling lama 28 (dua puluh delapan) hari kerja sebelum batas akhir pemasukan
penawaran. Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
A. Pengertian HPS
HPS adalah harga barang/jasa yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Nilai total HPS terbuka dan tidak
rahasia. Yang dimaksud dengan nilai total HPS adalah hasil perhitungan seluruh
volume pekerjaan dikalikan dengan Harga Satuan ditambah dengan seluruh beban
pajak dan keuntungan.
Berdasarkan HPS yang ditetapkan oleh PPK, ULP/Pejabat Pengadaan
mengumumkan nilai total HPS. Rincian Harga Satuan dalam perhitungan HPS bersifat
rahasia.
B. Komponen HPS
HPS disusun dengan memperhitungkan keuntungan dan biaya overhead yang
dianggap wajar. HPS jasa konsultansi mempunyai 3 (tiga) komponen, yaitu; biaya
langsung personil, biaya langsung non personil dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
Terdapat beberapa larangan yang harus diperhatikan terkait komponen HPS jasa
konsultansi perorangan dengan badan usaha, yaitu:
No.
1
2
3
4
5
Uraian terkait Perhitungan HPS
biaya umum,
keuntungan,
biaya tak terduga,
biaya lain-lain,
Pajak Penghasilan (PPh) Penyedia
Jasa konsultansi
Perorangan
Badan Usaha
Tidak boleh
Boleh
Tidak boleh
Boleh
Tidak boleh
Tidak boleh
Tidak boleh
Tidak boleh
Tidak boleh
Tidak boleh
Table 1. larangan yang harus diperhatikan terkait Perhitungan HPS
2
Mengenal HPS pengadaan jasa konsultansi
Ketentuan seputar biaya langsung personil dan biaya langsung non personil sebagai
berikut:
1. Biaya Langsung Personil (Remuneration)
Biaya Langsung Personil didasarkan pada harga pasar gaji dasar (basic salary)
yang terjadi untuk setiap kualifikasi dan bidang jasa konsultansi. Biaya Langsung
Personil dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu (bulan, minggu, hari,
atau jam), dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:
 SBOM = SBOB/4,1
 SBOH = (SBOB/22) x 1,1
 SBOJ = (SBOH/8) x 1,3
Dimana :
 SBOB = Satuan Biaya Orang Bulan
 SBOM = Satuan Biaya Orang Minggu
 SBOH = Satuan Biaya Orang Hari
 SBOJ = Satuan Biaya Orang Jam
Terdapat beberapa hal yang harus diperhatikan dalam biaya langsung personil untuk
jasa konsultansi perorangan dengan badan usaha, yaitu:
No.
1
2
3
4
5
6
Telah diperhitungkan dalam Biaya
Langsung Personil
Gaji dasar
biaya sosial (social charge)
tunjangan penugasan
biaya umum (overhead)
biaya–biaya kompensasi lainnya
keuntungan (profit) maksimal 10 %
Jasa konsultansi
Perorangan
Badan Usaha
Termasuk
Termasuk
Termasuk
Termasuk
Termasuk
Termasuk
Tidak termasuk
Termasuk
Tidak termasuk
Termasuk
Tidak termasuk
Termasuk
Table 2. hal yang harus diperhatikan dalam Perhitungan Biaya Langsung Personil
2. Biaya Langsung Non Personil (Direct Reimbursable Cost)
Biaya Langsung Non Personil yang dapat diganti adalah biaya yang
sebenarnya
dikeluarkan
penyedia
untuk
pengeluaran-pengeluaran
yang
sesungguhnya (at cost), yang meliputi antara lain biaya untuk pembelian ATK,
sewa peralatan, biaya perjalanan, biaya pengiriman dokumen, biaya pengurusan
Mustofa Kamal
3
Mengenal HPS pengadaan jasa konsultansi
surat ijin, biaya komunikasi, biaya pencetakan laporan, biaya penyelenggaraan
seminar/workshop/lokakarya, dan lain-lain.
Biaya Langsung Non Personil pada prinsipnya tidak melebihi 40% (empat
puluh persen) dari total biaya, kecuali untuk jenis pekerjaan konsultansi yang
bersifat khusus, seperti: pekerjaan penilaian aset, survei untuk memetakan cadangan
minyak bumi, pemetaan udara, survei lapangan, pengukuran, penyelidikan tanah
dan lain-lain.
C. Fungsi HPS
Secara umum HPS berfungsi sebagai:
1. Alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. Dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah untuk Pengadaan
Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya dan Pengadaan Jasa Konsultansi yang
menggunakan metode Pagu Anggaran; dan
Batas tertinggi penawaran tersebut termasuk biaya overhead yang meliputi antara
lain biaya keselamatan dan kesehatan kerja, keuntungan dan beban pajak
3. Dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan bagi penawaran yang
nilainya lebih rendah dari 80% (delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
Terhadap Pengadaan Jasa Konsultansi tidak diperlukan Jaminan Penawaran,
Jaminan Pelaksanaan dan Jaminan Pemeliharaan. Terhadap Pengadaan Barang tidak
diperlukan Jaminan Pemeliharaan namun harus memberikan Sertifikat Garansi
Khusus untuk jasa konsultansi, HPS digunakan sebagai :
1. acuan/alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk rinciannya;
2. dasar untuk negosiasi harga.
HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar adanya kerugian negara.
II. Teknik Penyusunan HPS
A. Sumber data penyusunan HPS
Penyusunan HPS didasarkan pada data harga pasar setempat, yang diperoleh
berdasarkan
hasil
survei
menjelang
mempertimbangkan informasi yang meliputi:
Mustofa Kamal
dilaksanakannya
Pengadaan,
dengan
4
Mengenal HPS pengadaan jasa konsultansi
1. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik
(BPS);
2. informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi terkait dan
sumber data lain yang dapat dipertanggungjawabkan;
3. biaya kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan mempertimbangkan
faktor perubahan biaya;
4. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau kurs tengah Bank
Indonesia;
5. hasil perbandingan dengan kontrak sejenis, baik yang dilakukan dengan instansi
lain maupun pihak lain;
6. perkiraan perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perencana (engineer’s
estimate);
7. norma indeks;
Norma indeks merupakan rentang nilai harga terendah dan harga tertinggi dari suatu
Barang/Jasa yang diterbitkan oleh instansi teknis terkait atau Pemerintah Daerah
setempat
8. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
B. Prosedur penyusunan HPS
Prosedur penyusunan HPS jasa konsultansi dapat divisualisasikan sebagai berikut:
Gambar 1. prosedur penyusunan HPS jasa konsultansi
Mustofa Kamal
5
Mengenal HPS pengadaan jasa konsultansi
Prosedur
penyusunan
HPS
pengadaan
jasa
konsultansi
dimulai
dari
mengidentifikasi besarnya pagu dana dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA)
dan atau Petunjuk Operasional (PO) kegiatan jasa konsultansi. Setelah diketahui jumlah
dana, PPK harus mempelajari dokumen perencanaan umum pengadaan (PUP) yang
telah dibuat oleh PA/KPA. Dokumen PUP yang terkait dengan HPS adalah Kerangka
Acuan Kerja (KAK) dan Rincian Anggaran Biaya (RAB). Dari KAK dapat diketahui
informasi tenaga ahli yaitu posisi, kualifikasi dan jumlah orang bulan. Dari RAB dapat
diketahui anggaran biaya per item sesuai Rencana Kerja Anggaran (RKA).
Selanjutnya, menghitung komponen biaya langsung personil dan biaya langsung
non personil. Di tahap inilah survai pasar harus dilakukan. Untuk dapat melakukan
survai pasar maka harus diketahui bagian yang lebih nyata dari biaya tersebut. Seperti
yang telah terurai di komponen HPS diatas, maka dapat diidentifikasi bagian biaya
personil dan non personil dan contoh pihak/tempat sebagai objek survai pasar sebagai
berikut:
3
Yang harus di survai pasar dari biaya
personil dan non personil
Harga gaji dasar tenaga ahli per
kualifikasi per bidang jasa konsultansi
Tunjangan dll yang boleh dan terkait
biaya langsung personil
Alat tulis kantor (ATK)
4
Sewa peralatan
5
6
7
8
9
biaya perjalanan
biaya pengiriman dokumen
biaya pengurusan surat ijin
biaya komunikasi
biaya pencetakan laporan
10
biaya penyelenggaraan seminar/
workshop/ lokakarya
No.
1
2
Contoh pihak/tempat survai pasar
Inkindo, bappenas dan
brainstorming ke unit/satker yang
mengadakan kontrak sejenis
Toko ATK, tempat fotocopy
Rental computer, tempat
penyewaan alat
Biro perjalanan, agen perjalanan
Kantor Pos, Elteha, Feedex
Biro jasa pengurusan surat ijin
Indosat, grapari, Telkom
Percetakan, tempat fotocopy
Event organizer, balai diklat,
pengelola gedung pertemuan,
perguruan tinggi
Table 3. Yang harus disurvai pasar dan contoh tempat survainya
Hasil survai pasar ditransfer dan dikelompokkan ke biaya langsung personil dan biaya
langsung non personil. Kemudian dihitung tarif sesuai satuan waktu yang akan
digunakan apakah bulan, minggu, hari atau jam. Lalu diidentifikasi dan dihitung untuk
Mustofa Kamal
6
Mengenal HPS pengadaan jasa konsultansi
tiap pengeluaran per item kegiatan jasa konsultansi. Terakhir, dijumlahkan seluruh item
kegiatan dan ditambah dengan PPN-nya.
Daftar Pustaka
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
Bahan tayang diklat PBJ, 03 Persiapan Pengadaan Barang Jasa_2_Ver.1, LKPP, Jakarta, 2011
Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011
tentang Perubahan kesatu atas peraturan Kepala LKPP Nomor 6 Tahun 2010 tentang
Standar Dokumen Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Standard Bidding Document)
Pedoman standar minimal biaya langsung personil dan biaya langsung non personil, Inkindo,
Jakarta, 2010
*) Widyaiswara di Pusdiklatwas BPKP
kirim Feedback (saran dan kritik) ke [email protected]
Mustofa Kamal
Fly UP