...

Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya
Pola Pembinaan NAPI Anak sebagai Salah Satu Upaya
Pemenuhan Kebutuhan Pendidikan di Lembaga
Pemasyarakatan Anak
Gasti Ratnawati
PENDAHULUAN
Dalam rangka mewujudkan SDM yang berkualitas, anak sebagai generasi
penerus harus dapat tumbuh dan berkembang dalam suasana yang menyediakan
sarana dan prasarana yang dapat menopang kelangsungan hidup. Sehingga
kelangsungan hidup, perkembangan fisik dan mental, serta perlindungan dari
berbagai gangguan atau marabahaya yang dapat mengancam masa depan dapat
tersedia sebagaimana mestinya. Lebih lanjut Arif Gosita mengungkapkan bahwa
diperlukan perhatian dan sekaligus pemikiran bahwa anak-anak adalah tunas harapan
bangsa yang akan melanjutkan eksistensi nusa dan bangsa untuk selama-lamanya.1
Di Indonesia sedang berlangsung perubahan tata nilai sosiokultural
masyarakat. Kondisi tersebut berpengaruh terhadap pola perilaku masyarakat dan
juga pada proses perkembangan anak. Diperlukan sebuah kecermatan dan perhatian
yang ekstra terhadap posisi dan eksistensi anak agar perkembangan anak tetap dalam
koridor yang diharapkan dan dapat dihindarkan dari pengaruh negatif pertumbuhan,
perkembangan dan perubahan yang terjadi saat ini. Fenomena yang terjadi
memperlihatkan bahwa perilaku anak menjurus kepada tindak pidana kejahatan,
seperti pemerkosaan, pencabulan, pencurian, perkelahian antar pelajar dan lain-lain
sudah mulai menjamur. Hal ini dapat menyebabkan anak tersebut diharuskan
berhadapan dengan proses hukum yang disamakan dengan orang dewasa.
Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan
oleh anak, disebabkan oleh berbagai faktor. Beberapa faktor tersebut antara lain
dampak negatif perkembangan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan
informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan perubahan cara hidup
1
Arif Gosita, Masalah Perlindungan Anak, Akademika Presindo, Jakarta, 1989, halaman 2.
sebagian orang tua yang pada akhirnya membawa perubahan sosial yang mendasar
dalam kehidupan masyarakat. Hal tersebut sangat berpengaruh terhadap nilai dan
perilaku anak. Anak yang kurang memperoleh kasih sayang, bimbingan, pembinaan,
dan pengawasan orang tua dapat terseret dalam arus pergaulan masyarakat dan
lingkungan yang kurang sehat dan dapat merugikan perkembangan pribadi.
Peningkatan kenakalan atau kejahatan anak bukanlah gangguan keamanan dan
ketertiban semata, tetapi merupakan bahaya yang mengancam masa depan
masyarakat suatu bangsa. Penanganan dan penyelesaian dapat dilakukan dengan
memperhatikan kondisi yang harus diterima oleh anak.
Bagi Indonesia yang berdasarkan Pancasila, pemikiran mengenai fungsi
pemidanaan bukan hanya pemenjaraan tetapi juga suatu usaha rehabilitasi dan
reintegrasi sosial bagi warga binaan pemasyarakatan. Usaha ini dilaksanakan secara
terpadu antara pembina, yang dibina, dan juga masyarakat agar dapat meningkatkan
kualitas warga binaan pemasyarakatan. Tujuan akhir dari usaha ini adalah agar warga
binaan menyadari kesalahan, dapat memperbaiki diri, dan juga tidak mengulangi
melakukan tindakan-tindakan pidana di masa yang akan datang.
“Dalam hal ini, Bahrudin Soerjobroto mengemukakan bahwa
pemasyarakatan dinyatakan sebagai usaha untuk mencapai kesatuan
hidup, kehidupan, dan penghidupan yang terjalin antara individu
pelanggar hukum dengan pribadinya sebagai manusia, antara pelanggar
dengan sesama manusia, antara pelanggar dengan masyarakat serta
alamnya, kesemuanya dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa”.2
Banyak lembaga peradilan yang memilih alternatif pengenaan sanksi pidana
sebagai upaya penanganan dan penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana
setelah melalui proses peradilan. Dengan adanya UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang
Pemasyarakatan dan UU Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak diharapkan
dapat memberi jaminan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan yang lebih
adil, arif, dan bijak bagi anak pelaku tindak pidana. Dalam undang-undang tersebut
2
Bahrudin Soerjobroto, Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat), AKIP, Jakarta, 1986, halaman 8.
anak pelaku tindak pidana (NAPI anak) sebaiknya diberi perlakuan khusus dengan
menempatkan pada Lapas yang terpisah dari NAPI dewasa.
mudah untuk diimplementasikan pada semua NAPI anak. Muladi dan Barda Nawawi
mengemukakan.
Berdasarkan Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan
dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak
Warga Binaan Pemasyarakatan, tertuang hak-hak yang dimiliki oleh NAPI seperti
hak beribadah, hak perawatan jasmani dan rohani, pelayanan kesehatan, pendidikan
dan pengajaran serta hak lain yang seharusnya dilindungi dan dijamin. Dengan kata
lain orang yang menjalani masa pidana, hak-hak kewarganegaraan dan
kemanusiannya tidak akan hilang. Sistem Pemasyarakatan berfungsi untuk
menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat berinteraksi secara sehat
dengan masyarakat, sehingga dapat berperan kembali sebagai anggota masyarakat
yang bebas dan bertanggung jawab. Lebih lanjut Soejono Dirdjosisworo
menyimpulkan sebagai berikut.
“Perlindungan hukum bagi anak dalam proses peradilan tidak dapat di
lepaskan dari apa yang sebenarnya tujuan atau dasar pemikiran dari
peradilan anak (juvenile justice) itu sendiri bertolak dari dasar pemikiran
baru yang dapat ditentukan apa dan bagaimana hakikat wujud dari
perlindungan hukum yang sifatnya diberikan kepada anak. Tujuan dan
dasar pemikiran dari peradilan anak tidak dapat di lepaskan dari tujuan
utama untuk mewujudkan kesejahteraan anak yang pada dasarnya
merupakan bagian integral dari kesejahteraan sosial. Bahwasanya
kesejahteraan atau kepentingan anak berada di bawah kepentingan
masyarakat, tetapi justru harus dilihat bahwa mendahulukan atau
mengutamakan kesejahteraan dan kepentingan anak itu pada
hakikatnya merupakan bagian dari usaha mewujudkan kesejahteraan
sosial”.4
“Yang dimaksud dengan pembinaan NAPI adalah segala daya upaya
perbaikan terhadap tuna warga atau narapidana dengan maksud
secara langsung dan minimal menghindarkan pengulangan tingkah
laku yang menyebabkan keputusan hakim tersebut. Lapas
mempunyai tugas pemasyarakatan dan berfungsi dalam melakukan
pembinaan terhadap narapidana atau anak didik, memberikan
bimbingan, mempersiapkan sarana dan mengelola hasil kerja,
melakukan pemeliharaan keamanan dan tata tertib, serta melakukan
urusan tata usaha rumah tangga Lapas. Sistem Pemasyarakatan
identik dengan reintegrasi sosial, terpidana tidak hanya menjadi
obyek tetapi juga menjadi subyek dalam pembinaan”.3
Lapas bukan tempat untuk menghukum anak, tetapi tempat mendidik anak.
Bukan pula berfungsi sebagai tempat pembinaan anak karena melangar hukum.
Bentuk pembinaan NAPI anak sama dengan anak lain yang berada ditengah
masyarakat dalam rangka memelihara masa depan. Hal tersebut bukan hal yang
Sistem peradilan anak sangat berbeda dengan sistem peradilan orang dewasa.
Letak perbedaan adalah dimulai perlakuaan khusus dari pihak kepolisisan, kejaksaan,
pengadilan sampai dengan Lapas sebagai institusi yang melaksanakan pembinaan
hukum terhadap NAPI anak. Sehingga dalam pembinaan NAPI anak diperlukan
penangganan khusus yang sebaiknya dilakukan oleh petugas yang terdidik atau
memahami tentang anak nakal dan anak terlantar. Hal tersebut adalah salah satu hal
yang sampai sekarang belum dapat direalisasikan secara baik oleh instansi terkait.
Permasalahan kejahatan yang dilakukan oleh anak mengundang perhatian tersendiri
dari berbagai kalangan dan instansi pemerintah.
Sepanjang tahun 2000, tercatat dalam statistik kriminal kepolisian terdapat lebih
dari 11,344 anak yang disangka sebagai pelaku tindak pidana. Pada bulan Januari
hingga Mei 2002, ditemukan 4,325 tahanan anak di Rutan dan Lapas yang berada di
Indonesia. Tetapi sebagian besar atau sebanyak 84.2% anak-anak tersebut berada di
dalam lembaga penahanan dan pemenjaraan untuk orang-orang dewasa dan pemuda.
Jumlah anak-anak yang ditahan, tidak termasuk anak-anak yang ditahan dalam kantor
polisi. Pada rentang waktu yang sama, yaitu Januari hingga Mei 2002, tercatat 9,465
3
Soejono D. Sosio Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi Kejahatan, Sinar Baru, Bandung, 1985,
halaman 235.
4
Barda Nawawi dan Muladi, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni, Bandung, 1992, halaman 11.
anak-anak yang berstatus sebagai Anak Didik (Anak Sipil, Anak Negara dan Anak
Pidana) tersebar di seluruh Rutan dan Lapas. Namun sebesar 53.3%, Anak Didik
berada di Rutan dan Lapas untuk orang dewasa dan pemuda.
Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik melakukan kajian mengenai pola pembinaan
anak pelaku tindak pidana dalam sistem pemasyarakatan Indonesia, dengan mengkaji
implementasi dari kebijakan legislatif yang telah diundangkan. Sehingga diperoleh
gambaran dan bentuk yang jelas pelaksanaan pembinaan anak pelaku tindak pidana
yang telah diputuskan melalui proses pengadilan. Pola pembinaan dalam sistem
pemasyarakatan sebaiknya dapat memberi gambaran tentang penanganan anak pelaku
tindak pidana, sehingga anak itu dapat menyadari perbuatan, untuk kemudian tidak
akan diulangi dan justru sebagai batu pijakan, pelajaran berharga dalam proses
memperbaiki diri. Setelah selesai menjalani pembinaan (bebas) dapat diterima oleh
masyarakat dan dapat ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara
wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab. Agar masalah yang akan
diteliti oleh penulis mempunyai penafsiran yang jelas, maka perlu dirumuskan secara
sistimatis kedalam suatu rumusan masalah, dengan dapat dipecahkan secara sistimatis
dan dapat memberikan gambaran yang jelas.
Berdasarkan uraian dalam identifikasi dan pembatasan masalah di atas, maka
perumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut. (1)Bagaimana bentuk
pemenuhan kebutuhan pendidikan NAPI anak yang berada di dalam Lapas Anak?
(2)Bagaimana pola pembinaan yang paling tepat untuk diberikan kepada NAPI anak
di dalam Lapas Anak?
Berdasarkan latar belakang yang telah dirumuskan diatas, tujuan penulisan
makalah ini sebagai berikut.(1)Untuk memaparkan mengenai bentuk-bentuk
pemenuhan kebutuhan pendidikan NAPI anak yang berada di dalam Lapas Anak.
(2)Untuk memaparkan mengenai konsep atau pola pembinaan yang paling tepat untuk
diberikan kepada NAPI anak di dalam Lapas Anak.
PEMBAHASAN
Pengertian dan Batasan Anak
Usia merupakan salah satu tolok ukur dalam kajian hukum untuk
menentukan kualifikasi pertanggungjawaban atas perbuatan yang dilakukan.
Salah satu penekanan adalah pada batasan usia dalam menentukan pengertian
anak. Terdapat banyak definisi yang menjabarkan atau memberikan batasan
mengenai anak. Masing-masing definisi memberi batasan yang berbeda-beda
disesuaikan dengan sudut pandangnya masing-masing.
Secara psikologis pertumbuhan manusia mengalami tahapan-tahapan
perkembangan kejiwaan, yang ditandai dengan ciri-ciri tertentu. Untuk
menentukan kriteria seorang anak di samping ditentukan atas dasar batas usia,
juga dapat dilihat dari pertumbuhan dan perkembangan jiwa yang dialaminya.
Anak adalah tunas, potensi dan generasi muda penerus cita-cita perjuangan
bangsa, memiliki peran strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang
menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.
“….. Tahap-tahap perkembangan yang dialami oleh anak dapat diuraikan
sebagai berikut.
1. Masa kanak-kanak, terbagi sebagai berikut.
a. Masa bayi, yaitu masa seorang anak dilahirkan sampai umur 2 tahun. Pada
masa ini seorang anak masih lemah belum mampu menolong dirinya sehingga
sangat tergantung kepada pemeliharaan ibu.. Pada umur ini terhadap anak
terjadi beberapa peristiwa penting yang mempunyai pengaruh kejiwaanya,
seperti disapih, tumbuh gigi, mulai berjalan dan berbicara.
b. Masa kanak-kanak pertama, yaitu umur antara 2—5 tahun. Pada masa ini
anak-anak sangat gesit bermain dan mencoba. Mulai berhubungan dengan
orang-orang dalam lingkungannya serta mulai terbentuknya pemikiran
tentang dirinya. Pada umur ini anak-anak sangat suka meniru dan emosinya
sangat tajam. Oleh karena itu diperlukan suasana yang tenang dan
memperlakukannya dengan kasih sayang serta stabil.
c. Masa kanak-kanak terakhir, yaitu antara umur 5—12 tahun. Pada fase ini anak
berpindah dari tahap mencari kepada tahap memantapkan. Pada tahap ini
terjadi pertumbuhan kecerdasan yang cepat, suka bekerja, lebih suka bermain
bersama serta berkumpul tanpa aturan. Pada tahap ini disebut juga masa
anak sekolah dasar atau periode intelektual.
2. Masa Remaja antara usia 13—20 tahun. Masa remaja adalah masa perubahan
secara cepat dalam segala bidang, pada tubuh dari luar dan dalam, perubahan
perasaan, kecerdasan, sikap sosial dan kepribadian. Masa ini disebut juga sebagai
masa persiapan untuk menempuh masa dewasa. Bagi seorang anak, masa ini
merupakan masa goncang karena banyaknya perubahan yang terjadi dan tidak
stabilnya emosi yang dapat menyebabkan timbulnya sikap dan tindakan yang
oleh orang dewasa dinilai sebagai perbuatan nakal.
3. Masa dewasa muda, antara umur 21—25 tahun. Pada masa dewasa muda ini
pada umumnya masih dapat dikelompokan kepada generasi muda. Walaupun
dari segi perkembangan jasmani dan kecerdasan telah betut-betul dewasa, dari
kondisi ini anak sudah stabil, namun dari segi kemantapan agama dan ideologi
masih dalam proses pemantapannya.”5
d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. Menurut
pasal 1 angka 8, mengklasifikasikan anak ke dalam pengertian sebagai berikut.
1. Anak pidana yaitu anak berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di
Lapas anak paling lama sampai berumur 18 tahun.
2. Anak negara yaitu anak yang berdasarkan putusan pengadilan diserahkan
pada negara untuk dididik dan ditempatkan di Lapas Anak paling lama
sampai berumur 18 tahun.
3. Anak sipil yaitu anak yang atas permintaan orang tua atau wali memperoleh
penetapan pengadilan untuk dididik di Lapas Anak paling lama sampai
berumur 8 tahun.
e. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak. Menurut Pasal
1 ayat 1 mendefiniskan Anak nakal adalah orang yang dalam perkara anak
nakal telah mencapai umur 8 tahun, tetapi belum mencapai umur 18 tahun dan
belum pernah kawin.
Ter Haar mengungkapkan saat seseorang menjadi dewasa ialah saat ia
(lelaki atau perempuan) sebagai orang yang sudah kawin, meninggalkan rumah
ibu bapaknya atau ibu bapak mertuanya untuk berumah lain sebagai laki-bini
muda yang merupakan keluarga berdiri sendiri.6 Selanjutnya Soedjono,
menyatakan bahwa menurut hukum adat, anak di bawah umur adalah mereka
yang belum menentukan tanda-tanda fisik yang konkrit bahwa ia telah dewasa.7
Dari pendapat Ter Haar dan Soedjono, menurut hukum adat Indonesia tidak
terdapat batasan umur yang pasti sampai umur berapa seseorang masih dianggap
sebagai anak atau sampai umur berapakah seseorang dianggap belum dewasa.
Ukuran kedewasaan yang diakui oleh masyarakat adat adalah dapat bekerja
sendiri (mandiri), cakap melakukan apa yang disyaratkan dalam kehidupan
bermasyarakat, dan bertanggung jawab, serta dapat mengurus harta kekayaan
sendiri. Dari pernyataan diatas, yang dapat dikategorikan sebagai anak, bukan
hanya dilihat dari batasan usia yang dimiliki seseorang. Yang dapat dijadikan
Adanya fase-fase perkembangan yang dialami dalam kehidupan seorang
anak, memberikan pemahaman dalam pandangan psikologis untuk menentukan
batasan terhadap seorang anak. Dalam fase tersebut, ada bermacam-macam
kriteria, baik didasarkan pada segi usia maupun dari perkembangan pertumbuhan
jiwa. Atas dasar hal tersebut seseorang dikualifikasikan sebagai anak-anak apabila
berada pada masa bayi hingga masa remaja awal antara 16—17 tahun. Sedangkan
melewati masa tersebut seseorang sudah termasuk kategori dewasa yang ditandai
dengan adanya kestabilan dan tidak mudah dipengaruhi oleh pendirian orang lain
serta propaganda seperti pada masa remaja awal.
Menelusuri siapa sesungguhnya yang dimaksud dengan anak, sebenarnya
banyak definisi yang diberikan dengan berbagai variasi penekanan sesuai dengan
perspektif sang pembuat definisi yang berbeda-beda, sebagai berikut.
a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Menurut
pasal 1 angka 1, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum
berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam
kandungan”.
b. Undang-Undang Nomor 4 tahun 1976 tentang Kesejahteraan Anak. Menurut
pasal 1 butir 2, menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum
mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
c. Convention On The Rights Of The Child (Konvensi Hak Anak). Menurut pasal
1, menyatakan bahwa “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18
tahun, kecuali berdasarkan UU yang berlaku bagi anak-anak kedewasaan
dicapai lebih awal”.
6
5
Zakiah Daradjat, Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses Pembinaan Generasi Muda,
Bina Cipta, Bandung, 1985, halaman 38—39.
Safiyudin Sastrawijaya, Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja, PT. Karya Nusantara, Bandung,
1977, halaman 18.
7
Soedjono Dirjosisworo, Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana, Tarsito, Bandung, 1983,
halaman 230.
patokan dari mampu tidaknya hidup mandiri menurut pandangan sosial
kemasyarakatan.
“Dalam pandangan hukum Islam, untuk membedakan antara anak dan
dewasa tidak didasarkan pada kriteria usia. Bahkan tidak dikenal adanya
perbedaan anak dan dewasa sebagaimana diakui dalam pengertian hukum
adat. Dalam ketentuan hukum Islam hanya mengenal perbedaan antara
masa anak-anak dan masa baligh. Seseorang dikategorikan sudah baligh
ditandai dengan adanya tanda-tanda perubahan badaniah, baik terhadap
seorang pria maupun wanita. Seorang pria dikatakan sudah baligh apabila
ia sudah mengalami mimpi yang dialami oleh orang dewasa. Sedangkan
bagi seorang wanita dikatakan sudah baligh apabila ia telah mengalami
haid atau mensturasi. Dalam pandangan hukum Islam seseorang yang
dikategorikan memasuki usia baligh merupakan ukuran yang digunakan
untuk menentukan umur awal kewajiban melaksanakan syariat Islam
dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain terhadap mereka yang telah
baligh dan berakal, berlakulah seluruh ketentuan hukum Islam.”8
Pengertian anak secara umum adalah seseorang yang masih di bawah
umur tertentu, belum dewasa, dan belum pernah kawin. Batas umur
kedewasaan seseorang yang ada di dalam beberapa peraturan-peraturan di
Indonesia terdapat bermacam-macam batasan. Perbedaan tersebut dari sudut
mana dilihat dan ditafsirkan, apakah dari sudut pandang perkawinan, dari sudut
pandang kesejahteraan anak, dan dari berbagai sudut pandang lainnya. Hal ini
tentu ada pertimbangan psikologis, yang menyangkut kematangan jiwa
seseorang. Batas umur minimum berhubungan erat dengan soal, pada umur
berapakah pembuat atau pelaku tindak pidana dapat dihadapkan ke pengadilan
dan dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukan.
Sedangkan batas umur maksimum dalam hukum pidana adalah untuk
menetapkan siapa saja yang sampai batas umur ini diberikan kedudukan anak,
sehingga harus diberi perlakuan hukum secara khusus.
Tindak Pidana Anak
Kriminalitas atau tindak kriminal segala sesuatu yang melanggar hukum atau
sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Biasanya yang
dianggap kriminal adalah seorang pencuri, pembunuh, perampok, atau teroris.
Walaupun begitu kategori terakhir (teroris) agak berbeda dari kriminal karena
melakukan tindak kejahatannya berdasarkan motif politik atau paham. Dalam
mendefinisikan kejahatan, ada beberapa pandangan mengenai perbuatan apakah yang
dapat dikatakan sebagai kejahatan. Definisi kejahatan dalam pengertian yuridis tidak
sama dengan pengertian kejahatan dalam kriminologi yang dipandang secara
sosiologis. Secara yuridis, kejahatan dapat didefinisikan sebagai suatu tindakan yang
melanggar undang-undang atau ketentuan yang berlaku dan diakui secara legal.
Secara kriminologi yang berbasis sosiologis kejahatan merupakan suatu pola tingkah
laku yang merugikan masyarakat (dengan kata lain terdapat korban) dan suatu pola
tingkah laku yang mendapatkan reaksi sosial dari masyarakat. Reaksi sosial tersebut
dapat berupa reaksi formal, reaksi informal, dan reaksi non-formal.
“….. Noach merumuskan kriminologi sebagai ilmu pengetahuan dari
bentuk-bentuknya gejala, penyebab, dan akibat dari perbuatan jahat dan
perilaku tercela. Objek dari kriminologi adalah perbuatan jahat dan perilaku
tercela. Untuk selanjutnya istilah yang akan dipergunakan untuk
menggantikan kedua objek tersebut adalah kriminalitas.” 9
Unsur dalam kriminologi ada tiga, yaitu bentuk gejala, penyebab
kriminalitas, dan juga akibat dari kriminalitas. Penyebab munculnya tidakantindakan kriminal (kriminalitas) yaitu faktor eksternal (dari lingkungan atau
ekonomi), bakat (sesuatu yang turun temurun, bisa juga disebut internal, dari
sikap dan sifat orang tersebut), dan gabungan antara lingkungan dan bakat.
Penyebab munculnya tidakan-tindakan kriminal yaitu faktor eksternal (dari
lingkungan atau ekonomi), bakat (sesuatu yang turun temurun, bisa juga disebut
9
Prof. Dr. J.E. Sahetapy, S.H. Kriminologi Suatu Pengantar, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992,
halaman 23-24
8
Zakiah Daradjat, Remaja Harapan dan Tantangan, Ruhama, Jakarta, 1994, halaman 11.
internal, dari sikap dan sifat orang tersebut), dan gabungan antara lingkungan dan
bakat.
Pengaturan tentang tindak pidana anak tidak terdapat secara khusus
melainkan tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan. Disamping
itu, istilah tindak pidana anak, dalam kajian hukum pidana sebenarnya merupakan
istilah yang belum dikenal secara umum tetapi hanya merupakan materi khusus
dari materi hukum pidana. Sementara yang lazim dikenal dalam kepustakaan
hukum pidana hanya adanya istilah tindak pidana. Istilah tersebut menunjuk
kepada perbuatan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh seseorang, baik
dilakukan oleh seorang yang telah dewasa maupun oleh seorang anak.
Istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari strafbaar fiet atau
delict bahasa Belanda, atau crime dalam bahasa Inggris. Beberapa literatur dan
peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia dapat dijumpai istilah lain
untuk menterjemahkan strafbaar feit, antara lain peristiwa pidana, perbuatan
pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum, perbuatan yang boleh
dihukum, dan lain-lain.
“Sementara menurut Moeljatno, dengan memberikan alasan yang sangat luas lebih
suka menggunakan istilah Perbuatan Pidana. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan
dalam pidatonya pada tahun 1955, dengan judul Perbuatan Pidana dan
pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana. Alasan beliau bahwa perbuatan ialah
keadaan yang dibuat oleh seseorang atau barang sesuatu yang dilakukan. Lebih lanjut
dikatakan: (Perbuatan) ini menunjuk baik pada akibatnya maupun yang menimbulkan
akibat. Ia menganggap kurang tepat menggunakan istilah peristiwa pidana
sebagaimana yang digunakan dalam Pasal 14 UUDS 1950 untuk memberikan suatu
pengertian yang abstrak. Peristiwa adalah pengertian yang kongkrit, yang hanya
menunjuk kepada suatu kejadian yang tertentu saja. Hal tersebut sama halnya dengan
pemakaian istilah Tindak dalam Tindak Pidana”10
Di dalam definisi di atas, Moeljatno membedakan secara tegas antara
perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana. Dengan demikian, terhadap
seorang tersangka pertama-tama harus dibuktikan dulu mengenai perbuatan yang
telah dilakukannya apakah memenuhi rumusan undang-undang atau tidak. Walaupun
perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana ditentukan dalam
undang-undang, namun tidak secara otomatis orang tersebut harus dihukum karena
harus dilihat pula mengenai kemampuan bertanggungjawab. Apabila dianggap tidak
mampu bertanggung jawab maka orang tersebut lepas dari segala tuntutan hukum.
Konsep demikian merupakan konsep yang dipakai dalam sistem Anglo Saxon dimana
adanya pemisahan antara Criminal Act dan Criminal Responsibility. Apabila
dihubungkan dengan masalah tindak pidana anak, maka terhadap anak yang dianggap
telah melakukan criminal Act selain perlu dikaji sifat perbutannya apakah sebagai
suatu kejahatan atau kenakalan (delinquency), patut dikaji pula masalah kemampuan
pertanggungjawaban dari si anak yang pada dasamya kurang bahkan tidak memahami
atau mengerti arti dari perbuatan tersebut. Dengan demikian, diperlukan adanya
kecermatan bagi hakim dalam menangani anak yang disangka telah melakukan suatu
tindak pidana untuk menentukan masalah pertanggungjawaban pidana.
‘Menurut Barda Nawawi Arief, pendekatan khusus dalam menangani masalah
hukum dan peradilan anak antara lain sering terungkap dalam berbagai pernyataan,
sebagai berikut.
1. Anak yang melakukan tindak pidana/kejahatan (juvenile offender) janganlah
dipandang sebagai seorang penjahat (criminal), tetapi harus dilihat sebagai orang
yang memerlukan bantuan, pengertian dan kasih sayang.
2. Pendekatan yuridis terhadap anak hendaknya lebih mengutamakan pendekatan
persuasif-edukatif dan pendekatan kejiwaan (psikologis) yang berarti sejauh mungkin
menghindari proses hukum yang semata-mata bersifat menghukum, yang bersifat
degradasi mental dan penurunan semangat (discouragement) serta menghindari
proses stigmatisasi yang dapat menghambat proses perkembangan, kematangan dan
kemandirian anak dalam arti yang wajar.’11
Atas dasar hal tersebut, tujuan dari proses peradilan pidana yang digelar bukan
hanya pada penghukuman, tetapi perbaikan kondisi, pemeliharaan, dan perlindungan
anak serta pencegahan penanggulangan tindakannya melalui tindakan pengadilan
yang konkrit.
Menurut Sudarto, yang dimaksud dengan tindak pidana adalah perbuatan yang
memenuhi syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang, yang memungkinkan
11
10
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 54-55
Muladi dan Barda Nawawi Arief, Bunga Rampai Hukum Pidana, Alumni ,Bandung, 1992, halaman
115.
pemberian pidana.12 Simon, berpendapat bahwa unsur-unsur strajbaar fiet, sebagai
berikut.
a. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat).
b. Diancam dengan pidana (stratbaar gesteld).
c. Melawan hukum (onrechtmatig).
d. Dilakukan dengan kesalahan (met schuld in verband staand).
e. Oleh orang yang mampu bertanggungjawab (toerekeningsvatbaar
persoon).
Mengkaji tindak pidana secara normatif berarti terfokus pada masalah
lahiriah, dalam arti hanya menitikberatkan kepada perbuatan nyata (actus reus).
Walaupun jangkauan secara luas dari hukum pidana mencakup pula pada persoalan
sikap batin (mens-rea) khususnya menyangkut persoalan pertanggungjawaban,
namun menyangkut suatu tindak pidana persoalan pokok lebih menitikberatkan
kepada masalah moral/etika yang erat hubungannya dengan masalah kepribadian atau
kejiwaan (psikologis). Apabila dihubungkan dengan persoalan tindak pidana anak,
maka persoalan pokok lebih menitikberatkan kepada masalah tingkah laku yang lebih
erat bertalian dengan aspek kejiwaan.
Dipandang dari segi perbuatan sesungguhnya tidak ada perbedaan antara
tindak pidana anak dengan dewasa, yang dapat membedakan diantara keduanya
terletak pada pelakunya itu sendiri. Perbedaan tersebut menyangkut kepada persoalan
motivasi atas tindak pidana yang dilakukannya. Secara umum tindak pidana
yang dilakukan oleh anak bukan didasarkan kepada motif yang jahat. Apabila
terdapat anak-anak yang perilakunya menyimpang dari norma-norma sosial,
masyarakat mengistilahkan sebagai anak nakal, anak jahat, anak tuna sosial, anak
pelanggar hukum atau Juvenile Deliquency. Dengan istilah tersebut diharapkan anak
tersebut dapat terhindar dari golongan yang dikategorikan sebagai penjahat
(Criminal).
12
Moeljatno, Asas-Asas Hukum Pidana, Bina Aksara, Jakarta, 1987, halaman 9.
Pelaksanaan Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana di Lembaga
Pemasyarakatan Anak
Undang-Undang Nomor 12 tahun 1995 tentang “Pemasyarakatan” merupakan
landasan yuridis yang menetapkan bahwa terhadap anak pelaku tindak pidana atau
anak nakal yang telah diputus dikenai sanksi, berupa pidana penjara, terhadapnya
akan dilakukan proses pembinaan dalam sistem pemasyarakatan dan ditempatkan
secara khusus dalam Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak). Definisi anak
dan pelanggaran hukum menurut Peraturan Minimum Standar Perserikatan BangsaBangsa mengenai Administrasi Peradilan Bagi Remaja (Boijing Rules), dalam
peraturan 2.2 pertama, seorang anak adalah anak atau orang muda yang menurut
sistem hukum masing-masing dapat diperlakukan atas suatu pelanggaran hukum
dengan cara yang berbeda dari perlakuan terhadap orang dewasa. Kedua, suatu
pelanggaran hukum adalah perilaku apapun (tindakan atau kelalaian) yang dapat
dihukum oleh hukum menurut sistem-sitem hukum masing-masing. Ketiga, seorang
pelanggar hukum berusia remaja adalah seorang anak atau orang muda yang diduga
telah melakukan atau yang telah ditemukan telah melakukan suatu pelanggaran
hukum. Berikut adalah tabel mengenai jumlah anak yang berhadapan dengan hukum
pada tahun 2008.
Tabel I. Data Anak yang Berhadapan Dengan Hukum menurut Jenis Kelamin dan Provinsi,
Tahun 2008
No.
Nama Kantor
Tahanan Anak
L
P
Aceh
64
3
Sumatera Utara
7395
101
Sumatera Barat
263
9
Riau
1457
63
Kepulauan Riau
648
14
Jambi
221
0
Sumatera Selatan
2258
15
Kepulauan Babel
203
18
Lampung
1451
22
Bengkulu
331
5
Banten
333
70
DKI Jakarta
3137
300
Jawa Barat
2545
83
D. I. Yogyakarta
176
1
Jawa Tengah
14116
50
Jawa Timur
2713
107
Kalimantan Barat
557
19
Kalimantan Tengah
364
17
Kalimantan Selatan
589
1
Kalimantan Timur
348
35
Sulawesi Utara
306
7
Gorontalo
79
5
Sulawesi Tengah
163
8
Sulawesi Selatan
664
75
Sulawesi Barat
175
0
Sulawesi Tenggara
646
10
Bali
124
8
NTB
192
11
NTT
188
6
Maluku
15
0
Maluku Utara
5
3
Papua
55
0
Papua Barat
7
0
Jumlah
41.788 1.066
Sumber: Dirjen Pemasyarakatan, Depkumham
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
JML
67
7469
273
1520
662
221
2273
221
1473
336
403
3437
2628
177
14166
2820
576
381
590
383
313
84
171
739
175
656
132
203
194
15
8
55
7
42.854
Banten, (ix) Tangerang (Laki-laki), Banten (x) Sungai Raya, Kalimantan Barat
(xi) Martapura, Kalimantan Selatan, (xii) Tomohon, Sulawesi Utara (xiii) ParePare, Sulawesi Selatan (xiv) Gianyar, Bali (xv) Kupang, NTT, dan (xvi) Blitar,
Jawa Timur.
Penempatan secara khusus dalam Lapas Anak berarti pembinaan NAPI
anak dilakukan dalam sistem pemasyarakatan. Menurut ketentuan Pasal 60
Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, bahwa Anak didik
pemasyarakatan ditempatkan di Lapas yang terpisah dari NAPI dewasa. Anak
yang ditempatkan di Lapas Anak, berhak memperoleh pendidikan dan latihan
baik formal maupun informal sesuai bakat dan kemampuan, serta memperoleh
hak lain.
Guna melaksanakan pemasyarakatan dan sistem pemasyarakatan tersebut
dilakukan oleh suatu lembaga, yaitu Lapas yang merupakan tempat untuk
melaksanakan pembinaan NAPI dan Anak Didik Pemasyarakatan (vide Pasal 1
angka 3 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). Mengacu
ketentuan dalam Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak
pada Bab VI dengan judul Lembaga Pemasyarakatan Anak Pasal 60, menentukan:
a. Anak Didik Pemasyarakatan ditempatkan di Lapas Anak harus terpisah dari
orang dewasa.
b. Anak yang ditempatkan di lembaga sebagaimana dimaksud dalam ayat (1)
berhak memperoleh pendidikan dan latihan sesuai dengan bakat dan
kemampuannya serta hak lain berdasarkan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Anak Didik Pemasyarakatan
Anak Sipil
Anak Negara
Anak Pidana
L
P
JML
L
P
JML
L
P
JML
1
0
1
12
1
13
89
6
95
0
0
0
9
0
9
24
129
6061
0
0
0
24
0
24 374
1
375
0
0
0
0
0
0 2132
77
2209
0
0
0
0
0
0 280
50
330
0
0
0
0
0
0 310
7
317
0
0
0
17
0
17 3910
6
3916
0
0
0
5
0
5 219
54
273
0
0
0
0
0
0 1364
80
1444
0
0
0
6
0
6 432
6
438
0
0
0 120
4 124 2722
449
3171
0
0
0
0
3
3 1605
111
1716
0
0
0
0
0
0 1991
34
2026
0
0
0
9
0
9 289
35
324
14
1
15 142
10 152 2216
64
2280
0
0
0 317
19 336 2007
19
2026
2
0
2
36
0
36 792
83
875
0
0
0
11
18
29 610
22
632
0
0
0
0
0
0 290
987
1277
10
0
10
15
0
15 831
34
865
0
0
0
10
0
10 491
4
495
0
0
0
0
0
0 155
6
162
0
0
0
16
0
16 212
12
224
0
0
0
10
6
16 993
62
1055
0
0
0
0
0
0
62
0
62
0
0
0
0
0
0 488
2
490
0
0
0
43
0
43 248
10
258
0
0
0
0
0
0 272
19
291
3
0
3
10
0
10 713
10
723
0
0
0
0
0
0
98
0
98
0
0
0
0
0
0
30
0
30
0
0
0
0
0
0 111
0
111
0
0
0
0
0
0
42
0
42
35
1
36 812
61 873 32.311 2.379
34.690
Jumlah Lapas Anak yang berada di Indonesia adalah 16. Keenam belas
Lapas Anak tersebut meliputi: (i) Medan, Sumut, (ii) Sumbar, Tanjung Pati (iii)
Riau, Pekanbaru, (iv) Jambi, Muna Bolian (v) Palembang, Sumatera Selatan (vi)
Kota Bumi, Lampung (vii) Kutoarjo, Jateng, (viii) Tangerang (Perempuan),
“Melalui pelaksanaan pembinaan dengan sistem pemasyarakatan maka
Anak Didik Pemasyarakatan diharapkan menyadari kesalahannya,
memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana lagi. Pada akhirnya
diharapkan dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan dapat
ikut aktif berperan dalam pembangunan, dapat hidup secara wajar sebagai
warga yang baik dan bertanggung jawab.”13
Untuk pelaksanaan pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana di
Lapas Anak diatur di Pasal 20 Undang-Undang No. 12 Tahun 1995 tentang
13
Darwan Print, Hukum Anak Indonesia, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, halaman 58.
Pemasyarakatan, bahwa dalam rangka pembinaan terhadap anak pidana di
Lapas Anak dilakukan penggolongan berdasarkan umur, jenis kelamin,
lamanya pidana yang dijatuhkan, jenis kejahatan, dan kriteria lainnya sesuai
dengan kebutuhan atau perkembangan pembinaan.
‘Dalam melaksanakan pembinaan terhadap Anak Didik Pemasyarakatan
sesuai dengan sistem pemasyarakatan maka LPA terlebih dahulu telah
mempertimbangkan bahwa usia kematangan jiwa antara terpidana dewasa
berbeda dengan terpidana anak dengan ciri khas yang masih bersifat labil
dan belum memiliki kematangan jiwa, sehingga terhadap terpidana anak
perlu diterapkan metode pendekatan yang tepat dan terbaik bagi
14
pertumbuhan dan perkembangan mental anak tersebut.’
Metode pembinaan atau bimbingan yang ada di dalam LAPAS, sebagai
berikut.
a. Pembinaan berupa interaksi langsung yang bersifat kekeluargaan antara
pembinaan dengan yang dibina.
b. Pembinaan bersifat persuasif edukatif yaitu berusaha merubah tingkah
lakunya melalui keteladanan dan memperlakukan adil diantara sesama
mereka sehingga menggugah hatinya untuk hal-hal yang terpuji. Dengan
menempatkan anak didik pemasyarakatan sebagai manusia yang
memiliki potensi dan harga diri dengan hak-hak dan kewajiban yang
sama dengan manusia lain.
c. Pembinaan berencana secara terus menerus dan sistematis.
d. Pemeliharaan dengan peningkatan langkah-langkah keamanan yang
disesuaikan dengan keadaan yang dihadapi.
e. Pendekatan individual dan kelompok.
f. Untuk menambah kesungguhan, keikhlasan, dan tanggung jawab
melaksanakan tugas serta menanamkan kesetiaan dan keteladanan dalam
pengabdian terhadap negara, hukum, dan masyarakat. Petugas
pemasyarakatan sebaiknya memiliki kode perilaku dan dirumuskan
dalam bentuk “Etos Kerja”, yang berisi petugas Pemasyarakatan adalah
abdi hukum, pembina narapidana atau anak didik dan pengayom
14
Sri Suharti, Pembinaan Warga Binaan Masyarakat, LPA Blitar, Blitar, halaman 17.
masyarakat, wajib bersikap bijaksana dan bertindak adil dalam
pelaksanaan tugas, bertekad menjadi suri tauladan dalam mewujudkan
tujuan sistem pemasyarakatan yang berdasarkan Pancasila.
Walaupun proses pemasyarakatan yang dilakukan dengan menjalankan
pembinaan terhadap terpidana anak telah diupayakan memenuhi dan sesuai
dengan kebijakan yang diatur dalam perundang-undangan, serta memperhatikan
hak terpidana dan didasarkan dengan asas-asas pembinaan yang tepat dan
terbaik bagi anak, serta dilaksanakan dengan metode pendekatan yang telah
memperhatikan kepentingan anak, namun dalam kenyataannya tetap akan
memberikan citra negatif bagi anak, terutama bagi kepentingan perkembangan
dan pertumbuhan jiwa anak, semestinya penjatuhan pidana terhadap anak benarbenar harus bersifat ultimum remidium atau sebagai upaya terakhir apabila caracara lain memang sudah tidak ada yang dipandang tepat.
Mengingat anak merupakan bagian dari generasi muda sebagai salah
satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita
perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan
sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin
pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental dan sosial secara utuh, serasi,
selaras, dan seimbang.
Pola Pembinaan terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana dalam Pelaksanan
Sistem Pemasyarakatan Indonesia
Sistem pemasyarakatan diselenggarakan dalam rangka membentuk Warga
Binaan Pemasyarakatan agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan,
memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima
kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan dalam pembangunan, dan
dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik dan bertanggung jawab.
Program pembinaan Warga Binaan Pemasyarakatan di Lapas dan
pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan oleh Bapas ditekankan pada kegiatan
pembinaan kepribadian dan kegiatan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian
diarahkan pada pembinaan mental dan watak agar bertanggung jawab kepada diri
sendiri, keluarga dan masyarakat. Sedangkan pembinaan kemandirian diarahkan pada
pembinaan bakat dan keterampilan agar Warga Binaan Pemasyarakatan dapat
kembali berperan sebagai anggota masyarakat yang bebas dan bertanggung jawab.
Sejalan dengan hal tersebut, secara singkat dapat dikatakan bahwa sistem
pemasyarakatan adalah proses pembinaan terpidana yang beradasarkan asas
Pancasila, dan memandang terpidana sebagai makhluk Tuhan, individu dan anggota
masyarakat.
Diranah filosofis, Pemasyarakatan memperlihatkan komitmen dalam upaya
merubah kondisi terpidana, melalui proses pembinaan dan memperlakukan dengan
sangat manusiawi, melalui perlindungan hak terpidana. Komitmen ini secara eksplisit
ditegaskan dalam pasal 5 UU Pemasyarakatan, bahwa sistem pembinaan
pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas; pengayoman, persamaan perlakuan
dan pelayanan, pendidikan, pembimbingan, penghormatan harkat dan martabat
manusia, kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan, dan
terjaminnya hak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang
tertentu. Selain itu juga ditegaskan dalam pasal 14 UU Pemasyarakatan, bahwa setiap
narapidana memiliki hak sebagai berikut.
a.
b.
c.
d.
e.
f.
Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya.
Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak.
Menyampaikan keluhan.
Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lain yang
tidak dilarang.
g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan.
h. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, atau orang tertentu lainnya.
i. Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
k. Mendapatkan pembebasan bersyarat.
l. Mendapatkan cuti menjelang bebas.
m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
yang berlaku.
Pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan dalam sistem Pemasyarakatan
dilakukan oleh petugas fungsional khusus, yaitu petugas Pemasyarakatan.
Pelaksanaan Pemasyarakatan menuntut profesionalitas SDM yang akan memahami
dengan baik tujuan Pemasyarakatan dan bagaimana cara mencapai tujuan tersebut,
serta untuk menghindari perlakuan-perlakuan tidak manusiawi. Selain itu, di dalam
melaksanakan pembinaan dan pembimbingan, juga diperlukan kerjasama dengan
instansi pemerintah terkait serta lembaga kemasyarakatan untuk menunjang
efektifitas.
DISKUSI
Konsep Pendidikan Luar Sekolah
Pendidikan memiliki peranan penting dalam peningkatan kualitas
kemampuan SDM yang professional. Melalui pendidikan individu disiapkan
untuk memperoleh bekal agar dapat memecahkan permasalahan yang akan
dihadapi nantinya. Hal tersebut akan berdampak pada kinerja dan pada akhirnya
akan menjamin produktivitas kerjanya.
Pendidikan luar sekolah sebenarnya bukan hal baru dalam khasanah
budaya dan peradaban manusia. Pendidikan luar sekolah telah hidup dan menyatu
di dalam kehidupan setiap masyarakat jauh sebelum muncul dan
memasyarakatnya sistem persekolahan. PLS mempunyai bentuk dan pelaksanaan
yang berbeda dengan sistem yang sudah ada di pendidikan persekolahan. PLS
timbul dari konsep pendidikan seumur hidup, yang artinya kebutuhan akan
pendidikan tidak hanya pada pendidikan persekolahanpendidikan formal saja.
PLS pelaksanaannya lebih ditekankan kepada pemberian keahlian dan
keterampilan dalam suatu bidang tertentu.
PLS adalah jenis pendidikan yang tidak selalu terkait dengan jenjang dan
struktur persekolahan, namun dapat berkesinambungan. PLS menyediakan
program pendidikan yang memungkinkan terjadinya perkembangan peserta didik
dalam bidang sosial, keagamaan, budaya, keterampilan, dan keahlian. Dengan
PLS, setiap warga negara dapat memperluas wawasan pemikiran dan peningkatan
kualitas pribadi dengan menerapkan landasan belajar seumur hidup. PLS dapat
dibedakan menjadi pendidikan keterampilan, pendidikan perluasan wawasan, dan
pendidikan keluarga. Pendidikan Keterampilan mempersiapkan peserta didik
untuk memiliki kemampuan melaksanakan suatu jenis pekerjaan tertentu.
Pendidikan perluasan wawasan memungkinkan peserta didik memiliki pemikiran
yang lebih luas. Pendidikan keluarga memberikan pengetahuan dan keterampilan
dasar, agama, dan kepercayaan, nilai moral, norma sosial, dan pandangan cara
hidup untuk dapat berperan dalam keluarga dan masyarakat.
PLS adalah sub sistem pendidikan nasional, yaitu suatu sistem yang
memiliki tujuan jangka pendek dan tujuan khusus yakni memenuhi kebutuhan
belajar tertentu yang fungsional bagi masa sekarang dan masa depan. Komponen
atau sub sistem yang ada pada sistem PLS adalah masukan saran (Instrumen
Input), masukan mentah (Raw Input), masukan lingkungan (Environmental
Input), proses (Process), keluaran (Out Put) dan masukan lain (Other Input), dan
pengaruh (Impact).
Pelayanan Kebutuhan Pendidikan di LPA dalam Bidang PLS
Pertanggungjawaban pidana bagi anak, tidak hanya mempertimbangkan
keadaan psikis (kejiwaan) namun juga keadaan fisiknya. Dari segi psikis
pertumbuhan jiwa anak belum sempurna dan matang, sehingga fungsi bathinnya
belum sempurna juga. Dalam keadaan yang demikian ini, anak belum mempunyai
cukup kematangan psikis untuk mempertimbangkan keadaan dan konsekuensi dari
perbuatannya, sedang dari segi fisik anak belum kuat melakukan pekerjaan karena
fisiknya masih lemah, sehingga tidak atau kurang tepat bila harus
dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya. Anak Pidana wajib
mengikuti secara tertib program pembinaan dan kegiatan tertentu, yang dalam
pelaksanaan program pembinaan.
Ruang lingkup pembinaan terbagi ke dalam dua bidang yaitu bidang
pembinaan kepribadian dan pembinaan kemandirian. Pembinaan kepribadian yang
ada di dalam Lapas Anak, sebagai berikut.
a. Pembinaan kesadaran beragama.
b. Pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara.
c. Pembinaan kemampuan intelektual (kecerdasan).
d. Pembinaan kesadaran hukum.
e. Pembinaan mengintegrasikan diri dengan masyarakat.
Sedangkan pembinaan kemandirian diberikan melalui program-program, sebagai
berikut.
a. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha mandiri.
b. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri kecil.
c. Ketrampilan yang disesuaikan dengan bakat masing-masing.
d. Ketrampilan untuk mendukung usaha-usaha industri atau kegiatan pertanian.
Setiap Warga Binaan atau anak didik wajib mengikuti semua program
pembinaan yang diberikan yang meliputi:
a. Pendidikan umum, Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C.
b. Pendidikan ketrampilan,misalnya pembuatan keset, kursi atau meja, dan lainlain.
c. Pembinaan Mental Spiritual, pendidikan Agama dan budi pekerti.
d. Sosial dan Budaya, kunjungan keluarga dan belajar kesenian (nasional dan
tradisional).
e. Kegiatan Rekreasi, diarahkan pada pemupukan kesegaran jasmani dan rohani
melalui olah raga, nonton TV, perpustakaan, dan sebagainya.
Semua program pembinaan tersebut dilaksanakan oleh LPA dengan dibantu
dan mendapat daya dukung dari pihak-pihak yang memiliki kompetensi dan sesuai
dengan bidang yang ada dalam program pembinaan tersebut, dengan melakukan
kerjasama baik dengan lembaga swadaya masyarakat maupun dengan lembaga
pemerintahan seperti Dinas Pendidikan, Dinas Sosial, Dinas Perdagangan dan
Perindustrian dan lembaga-lembaga lain.
‘Faktor-faktor penyebab anak melakukan kejahatan adalah latar belakang dari
kegagalan dirinya sehingga melakukan kejahatan, riwayat terjadinya kejahatan,
lingkungan pergaulan, perhatian orang tua, dan lain-lain, harus dipertimbangkan dalam
penyelesaian kejahatan yang dilakukan anak. Selain faktor-faktor tersebut yang perlu
dipertimbangkan adalah pengembangan pembimbingan dalam proses pembinaan,
yang meliputi social-rehabilitation, vocation-rehabilitation, educational-rehabilitation, dan
medical-rehabilitation.
Maksud social-rehabilitation, adalah proses pembinaan dengan pembimbingan sosial
berupa penyuluhan, pengarahan dan pembinaan kepribadian, agar kelak mereka
sebagai manusia mempunyai kepribadian dan keimanan. Vocation-rehabilitation,
adalah proses pembinaan dengan pembimbingan sosial yang menekankan pada upaya
untuk memiliki ketrampilan tepat guna dan berhasil guna, mengingat anak setelah
selesai menjalani pembinaan, diharapkan akan dapat berkarya di tengah masyarakat,
karena tanpa persiapan, mereka dapat frustasi menghadapi tantangan lingkungan
sosial yang baru, sehingga akan terbuka kemungkinan kambuh kembali. Educationalrehabilitation, adalah proses pembinaan dengan pelaksanaan pendidikan praktis,
karena ada kemungkinan terdapat anak yang buta huruf atau putus sekolah. Medicalrehabilitation, adalah proses pembinaan dengan memperhatikan kondisi kesehatan fisik
dan mental anak untuk kemudian dilakukan pengobatan secara tepat, dengan
pertimbangan bahwa tiap anak memiliki latar belakang yang berbeda-beda.15
PENUTUP
Kesimpulan
Berdasarkan pemaparan diatas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan
sebagai berikut.
a. Pola pembinaan NAPI Anak sebagai salah satu upaya pemenuhan kebutuhan
pendidikan di bidang PLS bagi napi anak sudah ada. Pemenuhan tersebut
tercermin pada program-program yang termasuk ke dalam pembinaan
kepribadian dan juga pembinaan kemandirian. Program dalam bidang PLS
misalnya program Kejar Paket A, Kejar Paket B, dan Kejar Paket C. Selain
itu, program-program yang ditujukan dalam rangka pemberian keterampilan
bagi NAPI-NAPI anak tersebut.
b. Pola Pembinaan terhadap anak pelaku tindak pidana dalam pelaksaaan sistem
pemasyarakatan Indonesia adalah pola pembinaan terpadu, yaitu suatu tatanan
mengenai arah dan batas, serta cara pembinaan Warga Binaan
Pemasyarakatan yang ditekankan pada kegiatan pembinaan kepribadian dan
kegiatan pembinaan kemandirian berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan
secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk
meningkatkan kualitas Warga Binaan Pemasyarakatan agar menyadari
kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga
15
C.I. Harsono, Sistem Baru Pembinaan Narapidana, Djambatan-Ikapi, Jakarta, 1995, halaman 5-6.
dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dapat aktif berperan
dalam pembangunan, dan dapat hidup secara wajar sebagai warga yang baik
dan bertanggung jawab. Mengingat perkembangan perhatian masyarakat
internasional terhadap anak maka dalam pelaksaaan pola pembinaan dalam
sistem pemasyarakatan ini, diharapkan dapat diintegrasikan adanya penegasan
tentang upaya pengalihan penyelesaian tindak pidana yang dilakukan oleh
anak dari jalur pengadilan ke jalur di luar pengadilan (diversi).
Saran
Sistem pemasyarakatan yang dikembangkan dalam melaksanakan pembinaan
terhadap anak pelaku tindak pidana (Anak Pidana) merupakan sistem pembinaan
dengan paradigma inovatif yang berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.
Sehingga berfungsi menyiapkan Warga Binaan Pemasyarakatan agar dapat
berintegrasi secara sehat dengan masyarakat, dapat berperan kembali sebagai anggota
masyarakat yang bebas dan bertanggungjawab. Hal tersebut menunjukkan bahwa
sistem pemasyarakatan sebagai wujud pelembagaan respons masyarakat terhadap
perlakuan pelanggar hukum pada hakekatnya merupakan pola pembinaan Warga
Binaan Pemasyarakatan yang berorientasi pada masyarakat, yaitu pembinaan yang
dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat. Peran serta
masyarakat harus dipandang sebagai suatu aspek integral dari kegiatan pembinaan.
Mengingat pentingnya pembinaan terhadap anak, sekalipun anak telah
melakukan tindak pidana (anak pidana) maka perlu perhatian terhadap beberapa hal,
sebagai berikut.
a. Karakteristik anak berbeda dari orang dewasa, baik jasmani, rohani maupun
social. Misalnya belum memiliki kemampuan untuk berdiri sendiri, akal yang
belum sempurna, belum dapat membedakan yang benar dan salah, baik dan
buruk, serta belum matang dan stabil. Oleh karena itu apabila seseorang anak
melakukan tindak pidana maka tidak hanya dilihat sifat jahat dan akibat yang
ditimbulkan oleh tindak pidana yang dilakukan, tetapi diperhatikan juga
kondisi dan latar belakang melakukan tindak pidana tersebut.
b. Apapun dan bagaimanapun kondisi anak, tetap membutuhkan perlindungan
dan perhatian guna meningkatkan, mengembangkan dirinya sebagai generasi
penerus dan menjadi manusia yang berkualitas. Walaupun anak telah
melakukan tindak pidana maka perlindungan dan perhatian terhadapnya serta
upaya pembinaan (pola pembinaan) harus menjadi tanggung jawab bersama
secara integral dan tidak hanya seolah-olah menjadi tanggung jawab Lapas
Anak saja. Oleh karena itu, sosialisasi dan diseminasi informasi harus terus
dilakukan guna meningkatkan partisipasi semua pihak dalam melaksanakan
pola pembinaan secara terpadu.
c. Mengingat pentingnya kedudukan anak, kajian terhadap anak yang
berhubungan dengan tindak pidana perlu dilakukan secara terus menerus.
Agar dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif.
DAFTAR PUSTAKA
Daradjat, Zakiah. 1944. Remaja Harapan dan Tantangan. Jakarta: Ruhama.
Daradjat, Zakiah. 1985. Faktor-Faktor yang Merupakan Masalah dalam Proses
Pembinaan Generasi Muda. Bandung: Bina Cipta.
Dirdjosisworo, Soedjono. 1983. Hukuman Dalam Berkembangnya Hukum Pidana.
Bandung:Tarsito.
Dirdjosisworo, Soedjono. 1985. Sosio Kriminologi, Ilmu-ilmu Sosial dalam Studi
Kejahatan. Bandung: Sinar Baru.
Gosita, Arief. 1989. Masalah Perlindungan Anak. Jakarta: Akademika Presindo.
Harsono, C. I, 1995. Sistem Baru Pembinaan Narapidana. Jakarta: DjambatanIkapi.
Moeljatno. 1987. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Bina Aksara.
Muladi & Nawawi, Barda. 1992. Bunga Rampai Hukum Pidana, Bandung: Alumni.
Print, Darwan. 2003. Hukum Anak Indonesia. Bandung: Citra Aditya Bakti.
Sahetapy S. H, Prof. Dr. J.E. 1992. Kriminologi Suatu Pengantar, Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Sastrawijaya, Safiyudin. 1977. Beberapa Masalah Tentang Kenakalan Remaja.
Bandung: Karya Nusantara.
Soerjobroto, Bahrudin. 1986. Ilmu Pemasyarakatan (Pandangan Singkat). Jakarta:
AKIP.
Suharti, Sri. 2003. Pembinaan Warga Binaan Masyarakat. Blitar: LPA Blitar.
Ali, Yusuf, Mohammad Noor. 2009. Criminology (Kriminologi), (Online),
(http://humaspoldametrojaya.blogspot.com/2009/11/criminologykriminologi.html, diakses tanggal 31 Maret 2011).
Junaidi, Wawan. 2010. Pendidikan Luar Sekolah, (Online), (http://wawanjunaidi.blogspot.com/2010/11/pendidikan-luar-sekolah.html, diakses tanggal 31
Maret 2011).
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Gasti Ratnawati (108141410046)
Gasti Ratnawati dilahirkan di Malang,
Jawa Timur tanggal 3 November 1990. Memulai
pendidikan di TK Sabilillah Malang pada tahun
1994 dan lulus pada tahun 1996. Setelah itu,
melanjutkan sekolah di sebuah SD Negeri di kota
Malang, yaitu di SD Negeri Purwodadi 1 Malang
pada tahun akademik 1996/1997. Pada tahun
2002 telah menyelesaikan sekolah SD dan
menimba ilmu kembali pada tingkat SMP. Ia
berhasil masuk menjadi salah seorang murid di
salah satu SMP Negeri di kota Malang, dan SMP
tersebut adalah SMP Negeri 14 Malang pada
tahun akademik 2002/2003. Pada saat SMP ia
mulai mengikuti ekskul PMR, dan ia pernah
mengikuti salah satu lomba di sebuah Universitas
negeri yang ada di kota Malang. Akhirnya pada
tahun 2005 ia telah berhasil menyelesaikan sekolah dengan tepat waktu. Ia
melanjutkan kembali studinya di salah satu SMA Negeri di kota Malang, yaitu SMA
Negeri 9 Malang pada tahun akademik 2005/2006. Pada saat penjurusan SMA, ia
mengambil jurusan IPS. Saat SMA, ia berhasil mendapat penghargaan dari
sekolahnya, karena karya tulis yang pernah ia dan beberapa temannya susun sebagai
tugas yang ia peroleh dari sekolahnya terpilih menjadi juara kelima, dari beberapa
kelompok yang telah membuat karya tulis sebagai tugas dari sekolah, dan judul karya
tulis yang telah dibuat tersebut adalah ‘Proses Pembuatan Keramik Cendera Mata di
Dinoyo Malang’. Ia telah menyelesaikan sekolah di tingkatan SMA-nya pada tahun
2008 dengan nilai yang cukup baik, dan pada tahun tersebut pula ia telah berhasil
mengikuti tes SNM-PTN dengan mengambil jurusan IPS. Tanpa harus menunggu
beberapa tahun lagi, ia berhasil lulus dari tes tersebut dan diterima di salah satu
Universitas Negeri di kota Malang. Ia melanjutkan studinya tersebut ke jenjang yang
lebih tinggi, yaitu di Perguruan Tinggi Negeri. Perguruan tinggi negeri tersebut
adalah Universitas Negeri Malang yang masuk pada tahun akademik 2008/2009.
Jurusan yang diambil adalah Pendidikan Luar Sekolah dengan jenjang pendidikan S1
yang masuk pada Fakultas Ilmu Pendidikan.
Fly UP