...

Ketika Gender Harus Diutamakan

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Ketika Gender Harus Diutamakan
Foto : Dok Dit. PBL
info baru
Partisipasi perempuan dalam musyawarah
perencanaan pembangunan dalam
kegiatan PNPM Mandiri
Ketika Gender
Harus
Diutamakan
A
da joke bahwa infrastruktur yang tidak umum
dikerjakan orang, apalagi perempuan, adalah tugas
dari Kementerian Pekerjaan Umum (PU). Jika dicari
kebenarannya, rasanya infrastruktur PU masih net­
ral dari isu gender. Namun saat ini sudah marak
isu pengarusutamaan gender (PUG) yang harus diterapkan oleh
kementerian/lembaga pemerintah. Untuk urusan ini, Direktorat
Jenderal Cipta Karya sebagai salah satu unit kerja di Kementerian
PU sudah melaju kencang, terutama dalam program-program
pemberdayaan masyarakat.
Jika secara nasional Kementerian PU sering menerima
Dalam open menu program pemberdayaan,
biasanya ibu-ibu memilih prasarana jalan
ketimbang air minum dan sanitasi. Alasannya
mereka takut jika perawat atau dokter
enggan masuk ke desa mereka. Begitupun
dengan anaknya yang berangkat ke sekolah,
apalagi jika anak perempuan yang sangat
tidak nyaman jika jalan akses ke sekolahnya
rusak.
penghargaan dalam hal PUG, maka Ditjen Cipta Karya dihargai
sebagai yang paling menonjol dibandingkan Ditjen lainnya
karena yang dibangun Ditjen Cipta Karya sangat melekat dengan
masyarakat.
Sampai saat ini yang baru teridentifikasi ada sembilan
kegiatan responsif gender Cipta Karya. Antara lain Program
Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perkotaan,
Neighborhood Upgrading and Shelter Sector Project (NUSSP),
Pengembangan infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW),
Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasia Masyarakat
(PAMSIMAS), Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan
Edisi 4 4Tahun X4April 2012
17
Foto : Special
Foto : Dok. Fasilitator PPIP Jambi
info baru
Foto Atas
Foto Bawah
: Ibu-ibu merasakan dampak
paling besar dengan
tersedianya air bersih di rumah
mereka.
: Menteri Pekerjaan Umum
Djoko Kirmanto menerima
penghargaan perihal
Pengarusutamaan Gender
(PUG) dari Presiden Susilo
Bambang Yudhoyono.
(PPIP), Rural Infrastructure Support (RIS) to PNPM, Sanitasi Berbasis
Masyarakat (SANIMAS), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan
(RTBL), dan Studi Evaluasi Kinerja Program Pemberdayaan
Masyarakat bidang Cipta Karya.
Mulai tahun 2012 ini, Direktorat Jenderal (Ditjen) Cipta
Karya Kementerian Pekerjaan Umum (PU) kembali melanjutkan
18
komitmennya untuk meningkatkan pelaksanaan Peng­
arus­
utamaan Gender (PUG) dengan mengidentifikasi ke­
giatan
responsif gender pada tahun 2013. Selanjutnya kegiatan
tersebut akan masuk Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian
dan Lembaga (RKAKL) 2013 yang diawali dengan penyusunan
Anggaran Responsif Gender (ARG) dan Gender Budget Statement
(GBS).
Sembilan kegiatan responsif gender di atas baru sebatas
yang terkait dengan program pemberdayaan. masih banyak
program reguler yang perlu diidentifikasi karena mengandung
potensi responsif gender. Menurut Staf Ahli Menteri Pekerjaan
Umum Bidang Hubungan Antar Lembaga, Sri Apriatini Soekardi,
yang dikenal dengan Bu Cici, ada kebijakan, program, kegiatan
pembangunan tertentu yang luput terhadap adanya kebutuhan,
aspirasi, hambatan yang berbeda antara laki-laki dan perempuan.
Ia menyebutkan contoh kesenjangan bagi perempuan dalam
memperoleh informasi tentang pentingnya menjaga kualitas air
sungai, kesenjangan partisipasi perempuan dalam mendapatkan
informasi tentang rencana pembangunan infrastruktur SDA,
kurangnya pertimbangan dalam merumuskan manfaat pem­
bangunan bidang jalan dan jembatan yang setara untuk lakilaki dan perempuan, misalnya Rest Area, Penyeberangan Jalan
dikawasan pertanian, base camp.
Cici juga menyebut contoh lainnya seperti, terabaikannya
keterlibatan perempuan dalam penguasaan kepemilikan aset,
lahan, rumah, terkait proses pengadaan tanah, kesenjangan
partisipasi perempuan dalam mendapatkan informasi tentang
rencana pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan, juga
kurangnya penyuluhan pencegahan HIV pada pekerja konstruksi.
Selain itu ada juga perbedaan kebutuhan laki-laki dan perempuan
terhadap letak dan pola penggunaan fasilitas permukiman, antara
lain air minum dan persampahan, dan kurang terakomodasinya
program sarana dan prasarana perempuan dalam bangunan
gedung. Dalam proses penyusunan rencana tata ruang kawasan
pada saat konsultasi publik juga dinilai kurang melibatkan
partisipasi perempuan.
“Kementerian PU telah menerbitkan buku panduan peng­
integrasian aspek gender dalam perencanaan program dan
anggaran Kemen. PU. Perencanaan dan Penganggaran Responsif
Gender (PPRG) telah diterapkan pada 49 kegiatan yang
teridentifikasi ada kesejangan gender. Ini meliputi penyusunan
NSPK, pembinaan SDM, operasi dan pemeliharaan kualitas air,
dan pemberdayaan masyarakat bidang permukiman,” ungkap Sri
Apriatini yang akrab dipanggil Cici.
Anggaran Responsif Gender diatur dalam Peraturan Menteri
Keuangan No. 93/PMK.02/2011 tentang petunjuk teknis pe­
nyusunan dan penelaahan RKAKL dan Pelaksanaan DIPA TA
2011,2012, dan tahun selanjutnya.
Sementara Direktur Pengembangan Permukiman, Amwazi
Idrus, saat membuka Workshop Kegiatan PUG Sub Bidang Cipta
Karya 2012 dan Rencana 2013 di Jakarta (17/4) mengatakan isuisu gender di masing-masing kegiatan harus ditemukenali dan
diintegrasikan dalam perencanaan kebijakan, penganggaran dan
pelaksanaannya.
Kabag Program dan Anggaran, Biro Perencanaan dan Kerjasama
Luar Negeri Kementerian PU, Panani Kesai menambahkan PPRG
bertujuan mengatasi kesenjangan akses, partisipasi, kontrol, dan
manfaat dalam pelaksanaan pembangunan. “Perencanaan dan
penganggaran ini harus dikontrol agar benar-benar memberi
Foto : Buchori
info baru
Dari kiri ke kanan: Sri Apriatini Seokardi
(Staf Ahli Menteri PU bidang Hubungan
Antar Lembaga), Hadi Sucahyono
(Kasubdit Kebijakan Strategi Ditjen
Cipta Karya), dan Amwazi Idrus (Direktur
Pengembangan Permukiman Ditjen Cipta
Karya).
manfaat nyata,” ujar Panani.
Sedangkan Anggaran Responsif Gender (ARG) mengakomodasi
keadilan bagi perempuan dan laki-laki dalam memperoleh
akses, manfaat, berpartisipasi dalam mengambil keputusan dan
mengontrol sumber-sumber daya serta kesetaraan terhadap
kesempatan dan peluang dalam menikmati hasil pembangunan.
ARG bukan fokus pada penyediaan anggaran pengarusutamaan
gender, tapi lebih kepada mewujudkan keadilan bagi perempuan
dan laki-laki dalam memperoleh akses, manfaat, berpartisipasi
dalam proses pengambilan keputusan dan mempunyai kontrol
terhadap sumber-sumber daya, serta mewujudkan kesetaraan
bagi perempuan dan laki-laki dalam memilih dan menikmati hasil
pembangunan.
Penerapan ARG merupakan strategi yang dibangun untuk
mengintegrasikan gender menjadi satu dimensi integral dari
perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan
evaluasi, atas kebijakan dan program pembangunan nasional.
Panani mencontohkan, pada perencanaan Program Pem­
bangunan Infrastruktur Perdesaan (PPIP) seringkali ditentukan
oleh aspirasi perempuan. Misalnya pada pengajuan pilihan
program, apakah warga akan membangun prasarana air bersih
dan sanitasi, atau membangun jalan desa.
“Biasanya, ibu-ibu memilih jalan karena mereka takut jika
perawat atau dokter enggan masuk ke desa mereka. Begitupun
dengan anaknya yang berangkat ke sekolah, apalagi jika anak
perempuan yang sangat tidak nyaman jika jalan akses ke
sekolahnya rusak,” jelas Panani.
Dengan demikian, perencanaan program yang terpadu di
tingkat pusat juga sangat penting. Masyarakat tidak mau tahu
siapa yang membangun prasarana dan sarana yang mereka
nikmati. Apakah dari Ditjen Cipta Karya, atau unit kerja lain di
Kementerian Pekerjaan Umum. Atau bahkan dari kementerian dan
lembaga pusat lainnya, bahkan jika yang membangun pemerintah
daerah pun mereka tidak peduli.
Menyinggung penganggaran, Panani menegaskan, anggaran
responsif gender bukan berarti anggaran yang terpisah untuk
laki-laki dan perempuan atau 50% laki-laki dan 50% perempuan
untuk setiap kegiatan. Penerapan ARG juga tidak berarti ada
penambahan dana yang dikhususkan untuk program ini, bukan
juga menambah program khusus pemberdayaan perempuan.
“ARG tidak berlaku sebagai dasar meminta tambahan alokasi
anggaran. Tidak semua program,kegiatan, dan outputnya perlu
dikoreksi agar menjadi responsif gender karena ada juga yang
netral gender,” tegasnya. (bcr)
Edisi 4 4Tahun X4April 2012
19
Fly UP