...

Pengajuan EOI harus memuat informasi sebagai berikut

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pengajuan EOI harus memuat informasi sebagai berikut
Versi Bahasa Indonesia bagian penting EOI Memperkuat penyelenggaraan Pelayanan Dasar Di Wilayah
Papua Landasan Tahap II
3.
Pengajuan Proposal
Pernyataan minat (EOI) harus diajukan dengan email ke [email protected] pada saat penutupan EOI tertera
dibawah ini. Pengajuan proposal harus di alamatkan ke:
Kepada: Senior Procurement Manager
Subjek: “LANDASAN Phase II”
Pernyataan minat harus diajukan paling lambat tanggal 2 Mei 2016, Jam 16.00 WIB (waktu penutupan EOI).
Pengajuan proposal harus diterima dalam format pdf, dan dapat disajikan dalam Bahasa Inggris atau Bahasa
Indonesia
Adalah tanggung-jawab dari organisasi yang berminat untuk memastikan pengajuan termasuk semua lampiran
di terima di alamat email diatas sebelum waktu penutupan.
Masa berlaku periode EOI adalah 12 minggu (kecuali jika dinegosiasikan)
Semua pertanyaan harus dikirimkan secara tertulis ke [email protected] Setiap pertanyaan dari organisasi
yang berminat harus di kirimkan paling lambat 3 hari sebelum waktu penutupan EOI. KOMPAK berhak
mengeluarkan atau mengumumkan pertanyaan-pertanyaan dari organisasi yang berminat ke semua organisasi
yang berhubungan.
Setiap pengajuan yang diterima setelah penutupan EOI akan di pertimbangkan sebagai pengajuan proposal yang
terlambat. Adalah kebijakan KOMPAK untuk menerima atau menolak pengajuan yang terlambat.
4.
Pengajuan EOI
Pengajuan EOI harus memuat informasi sebagai berikut:
o
o
o
o
o
Surat pernyataan bahwa organisasi yang berminat memastikan bahwa tidak ada konflik kepentingan
yang akan timbul apabila organisasi yang berminat terpilih untuk menyediakan pekerjaan;
Formulir pernyataan pengajuan proposal yang ditanda-tangani yang tersedia pada Skedul A;
Melengkapi formulir Skedul B, paling banyak 10 halaman, dengan memberikan pernyataan
kemampuan yang menjelaskan tentang sektor LANDASAN dan kategori pendukungnya sesuai pada
TOR trelampir dan juga menjawab kriteria pemilihan sebagaimana yang tercantum pada bagian 5 dari
EOI. Melampirkan paling banyak 3 CV dari personel utama untuk mendemonstrasikan persyaratan
personel yang dibutuhkan sesuai yang tercantum pada ToR. Setiap CV yang diberikan tidak lebih dari
3 halaman, dengan menggunakan format yang tersedia di Annex 2 dari EOI ini;
Melengkapi Skedul C paling banyak 1 halaman yang menyediakan struktur perusahaan dari organisasi
yang berminat;
Melengkapi Skedul D yang menjelaskan tentang detail pekerjaan yang sama yang sudah pernah
dilakukan oleh organisasi yang berminat termasuk kontak referensi yang sesuai menggunakan format
yang tersedia di Skedul D. (mencantumkan paling banyak 5 pengalaman proyek untuk
mendemonstrasikan pengalaman proyek yang berhubungan dengan kegiatan ini dan setiap
pengalaman proyek yang dilampirkan hanya boleh disajikan dalam satu halaman).
• Proposal yang diajukan oleh organisasi yang berminat harus memberikan semua informasi yang dibutuhkan
sesuai dengan ketentuan yang tertulis pada EOI ini. Organisasi yang berminat harus menerima apabila ada
kelalaian dalam menyediakan semua informasi di atas dapat mengakibatkan proposal mereka tidak
dipertimbangkan untuk proses selanjutnya.
• Proposal akan dinyatakan tidak sesuai apabila lalai untuk memenuhi persyaratan dari salah satu kondisi
tersebut.
• KOMPAK berhak untuk meminta klarifikasi dari proposal yang tidak memenuhi syarat.
• KOMPAK bisa dan sangat berhak untuk menilai atau menolak proposal yang tidak memenuhi syarat dan tidak
akan melakukan korespondensi atau berdiskusi tentang keputusan untuk menilai atau menolak proposal yang
tidak memenuhi syarat .
5.
Penilaian EOI
Oganisasi yang berminat harus mempunyai badan hukum di Indonesia dan sudah beroperasi paling lama 3 tahun
berturut-turut.
Proposal akan dinilai dengan menggunakan kriteria dan bobot sebagai berikut:
Kriteria
Bobot
EOI
Pemahaman konteks, misi diartikulasikan dengan jelas dan fokus organisasional
pada masalah dan tantangan dalam menyelenggarakan pelayanan dasar di wilayah
Papua.
30
Memperlihatkan kemampuan dalam memberikan keahlian teknis berkualitas tinggi,
kapasitas kelembagaan dan pengalaman yang spesifik dalam bidang kesehatan,
pendidikan, identitas hukum dan pembangunan masyarakat yang berfokus pada
kabupaten, kecamatan, unit-unit pelayanan dasar dan pedesaan; pembangunan
kapasitas dan pendampingan, mengelola proyek, pemantauan dan membuat
laporan. Mampu untuk memperlihatkan menggunakan inovasi seperti ICT untuk
memberikan solusi alternatif terhadap outcome penyelenggaraan pelayanan daerah
akan merupakan suatu kelebihan.
30
Memperlihatkan keahlian organisasi yang kuat termasuk dalam kebijakan, prosedur,
sistem dan personel dalam pengelolaan keuangan termasuk mitigasi penipuan dan
kemampuan untuk membuat sub-hibah/sub-kontrak bilamana relevan1
20
Memperlihatkan hubungan kerja yang serasi dan keterlibatan yang kuat dengan
para pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia (GOI) di tingkat nasional
dan lebih penting lagi di tingkat subnasional.
20
TOTAL
100
1
Hal ini dapat ditunjukkan melalui dokumentasi dari organisasi pelaksana yang mendapatkan hibah yang diberikan oleh
DFAT/sub-kontrak atau kontrak donor lainnya dengan standar yang sama dan persyaratan kepatuhan. Atau, hasil audit
ekternal atas keuangan atau sistem yang sebelumnya dapat didokumentasikan.
KOMPAK berhak untuk meminta klarifikasi dan melakukan negosiasi dari proposal terpilih yang sudah di seleksi
setelah penutupan EOI. Diskusi tersebut akan di dokumentasikan sebagai bagian dari proposal untuk tujuan
penilaian/evaluasi.
Organisasi yang tidak terpilih tanpa kecuali, tidak akan meminta ganti rugi ke KOMPAK jika ada penambahan atau
perubahan dari semua proposal yang diberikan.
KOMPAK tidak terikat atau tidak diharuskan menerima proposal apapun. KOMPAK mempunyai hak untuk
menerima atau menolak proposal apapun, dan untuk membatalkan proses EOI dan menolak semua proposal yang
masuk, pada setiap waktu sebelum kontrak di berikan, tanpa membuat pertanggungjawaban kepada organisasi
yang berminat yang terpengaruh.
Apabila diminta, organisasi yang tidak terpilih dapat meminta penilaian singkat secara tertulis tentang prosedur
pemilihan dan penilaian proposal dibandingkan dengan proposal-proposal yang terpilih. Keputusan dari tim
evaluasi adalah final, dan pengajuan penilaian balik dari proses evaluasi hanya bertujuan untuk tujuan niat baik
dan perbaikan kualitas saja. Tidak akan ada korespondensi lebih lanjut atas penilaian balik tersebut.
6.
Daftar pendek
Setelah tahap pertama dari proses evaluasi selesai, akan di terbitkan dokumen Pengajuan Proposal yang lengkap
(RFP) kepada organisasi yang terpilih sesuai dengan daftar pendek, dan organisasi terpilih tersebut akan
menyiapkan proposal yang lengkap. Organisasi terpilih yang terdapat pada daftar pendek tidak menjamin bahwa
kontrak akan di berikan kepada organisasi yang tercantum pada daftar tersebut.
Proposal akan di nilai berdasarkan kriteria seleksi yang tertera di RFP. Organisasi yang menyiapkan proposal
lengkap akan di pilih oleh tim evaluasi sebagai organisasi terpilih dan akan memasuki tahap negosiasi untuk
kontrak yang akan melaksanakan program LANDASAN. Penerimaan kontrak dan penandatanganan akan menjadi
kesatuan dalam proses negosiasi yang sukses termasuk pertimbangan untuk value for money.
Pengadaan jasa ini harus dilengkapi sesuai dengan spesifikasi dari TOR yang disetujui, rencana kerja dan
anggaran dalam kontrak yang disetujui.
Lampiran 1 –
KERANGKA ACUAN KERJA
MEMPERKUAT PENYELENGGARAAN PELAYANAN DASAR DI WILAYAH PAPUA
LANDASAN TAHAP II
1.
TUJUAN
LATAR BELAKANG Kerangka Acuan Kerja (ToR) ini untuk memberikan dukungan kepada Pemerintah Indonesia
(GoI) dalam memperkuat kapasitas penyelenggaraan pelayanan dasar dan keterlibatan masyarakat dalam
penyelenggaraan penyediaan layanan lokal di provinsi Papua dan Papua Barat. Dukungan akan diberikan di
empat sektor utama; kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan pengembangan masyarakat yang berfokus
pada kabupaten, kecamatan, unit pelayanan dasar dan desa-desa.
2.
LATAR BELAKANG
Pekerjaan ini berawal dari strategi penyelenggaraan Pelayanan Dasar Pemerintah Indonesia sendiri, yang
menargetkan intervensi langsung penyelenggaraan pelayanan lokal dengan tujuan untuk meningkatkan
kapasitas lokal dalam memberikan pelayanan.
Landasan Tahap I adalah proyek percontohan yang mulai beroperasi pada awal 2014 di bawah Kemitraan
Australia-Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD)2. Proyek berfokus pada penguatan kapasitas pemerintah
kabupaten, penyedia pelayanan dasar dan masyarakat untuk mengelola pelayanan dasar yang lebih efektif.
Landasan mengadopsi strategi ganda dimana intervensi pembangunan kapasitas yang langsung menargetkan
kabupaten, unit pelayanan dan desa-desa, selain memberikan fasilitas untuk interaksi vertikal dan horisontal
antara tingkat dan sektor. Sebagai hasilnya, proyek ini mampu untuk menguji cobakan pendekatan holistik untuk
perbaikan pelayanan dasar di daerah target.
Landasan Tahap II dilanjutkan di bawah KOMPAK dan akan tetap menjadi proyek utama dalam dukungan untuk
meningkatkan akses secara keseluruhan dan kualitas penyelenggaraan pelayanan lokal. Proyek Landasan
merupakan sebuah kerangkakerja penyelenggaraan pelayanan dasar yang kompleks, bekerja di beberapa sektor
dan di berbagai tingkat pemerintahan. Sasaran utama untuk dukungan adalah unit pelayanan dasar dalam
pendidikan, kesehatan dan identitas hukum, di samping desa sendiri yang berkaitan dengan pembangunan desa.
Selanjutnya, kerangka menetapkan Kecamatan berada di pusat koordinasi tingkat lokal dan pemberian
pelayanan terpadu. Dengan demikian kerangkakerja tersebut bertujuan memberikan pendekatan holistik untuk
mengatasi kemacetan pelayanan di garis terdepan dan menciptakan integrasi dan kolaborasi antara tingkattingkat pemerintahan.
Tantangan utamanya adalah bahwa unit-unit penyelenggara pelayanan dasar dan pemerintah desa menerima
dana dari lembaga Pemerintah Indonesia yang berbeda melalui proses pendanaan yang berbeda, dan dalam
kasus wilayah Papua suatu peningkatan kantong fiskal bertahap sebagai akibat dari Dana Otonomi Khusus (Dana
Otsus). Pusat Kesehatan Primer (Puskesmas), misalnya, mendapatkan dana dari APBN (Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara), anggaran pemerintah sub-nasional (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, APBD),
Dana Alokasi Khusus (DAK), sistem Asuransi Kesehatan Nasional (Jaminan Kesehatan Nasional, JKN), dan Dana
Otonomi Khusus (Dana Otsus). Ini memiliki konsekuensi yang signifikan bagi perencanaan, sinkronisasi anggaran,
pengadaan publik, manajemen keuangan, pelaporan dan pelaksanaan pelayanan tidak hanya untuk Puskesmas
tetapi untuk semua unit layanan garis depan dan desa-desa.
2
Kemitraan Australia Indonesia untuk Desentralisasi (AIPD) mulai beroperasi di tahun 2011 dan selesai pada bulan Juni 2015
Oleh karena itu, menanggulangi masalah-masalah penyelenggaraan pelayanan dasar dan kemacetan di wilayah
Papua bukan semata-mata tentang mengalokasikan dana tambahan terhadap penyelenggaraan pelayanan, tetapi
adalah masalah meningkatkan kapasitas lokal untuk mengalokasikan dan mengelola dana yang sudah ada.
Meskipun menargetkan unit-unit pelayanan dasar, kerangka kerja ini juga akan menargetkan intervensi di tingkat
Kabupaten yang berfokus pada perencanaan dan penganggaran kabupaten di samping peran kabupaten dalam
pemantauan dan evaluasi Standar Pelayanan Minimum (SPM) di dalam identitas hukum, pendidikan dan kesehatan
pada khususnya. Tingkat provinsi tidak akan ditargetkan sebagai penerima langsung dari kegiatan proyek, namun
dua provinsi dianggap sebagai mitra kunci dan faktor penentu dalam penyelenggaraan pelayanan lokal, dan
kerjasama erat pada tingkat ini dipertimbangkan.
3.
TUJUAN
KOMPAK mencari Mitra Pelaksana untuk membantu dalam upaya untuk mendukung Pemerintah Indonesia dalam
meningkatkan kapasitas kabupaten, kecamatan, unit pelayanan dasar dan desa-desa dalam menyelenggarakan
pelayanan lokal. Secara khusus tujuan proyek adalah untuk memastikan bahwa:
•
•
Pemerintahan lokal (termasuk unit-unit pelayanan) di wilayah Papua mempunyai lembaga dengan kapasitas
operasional untuk menangani kebutuhan pelayanan dasar yang efektif.
Dana desa di wilayah Papua dipergunakan untuk menangani kebutuhan-kebutuhan prioritas bagi masyarakat
miskin dan terpinggirkan, khususnya perempuan.
Sasaran utama untuk dukungan ini adalah unit-unit penyelenggaraan pelayanan dasar di dalam bidang:
•
•
•
•
Sektor pendidikan (sekolah dasar);
Secktor kesehatan (Puskesmas);
Pelayanan Identitas hukum di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa; dan
Desa itu sendiri.
Intervensi ini akan menggabungkan dukungan untuk seluruh rantai pasokan mengingat lingkungan eksternal di
mana unit-unit penyelenggara pelayanan ini beroperasi juga memainkan peran kunci dalam menentukan efisiensi
dan efektivitas masing-masing unit. Secara khusus, dukungan untuk tingkat kabupaten akan menjadi penting karena
ini adalah tingkatan yang bertanggung jawab untuk menyelenggarakan pelayanan lokal.
Selanjutnya, mengingat peran mandat dari kantor Kecamatan dengan koordinasi dan pengawasan seperti yang
digariskan dalam UU no. 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah, dukungan juga akan diberikan ke tingkat ini untuk
mengaktifkan Kecamatan dalam mencapai potensinya. Untuk melengkapi rantai penyelenggaraan ini, intervensi
langsung di tingkat desa juga telah disertakan karena mereka adalah penerima pelayanan pemerintah dan karena
itu harus memainkan peran dalam menentukan prioritas dan menuntut perbaikan pelayanan lokal.
Selain itu, sesuai UU 6/2014 tentang Pembangunan Desa, setiap desa sekarang memiliki kapasitas fiskal substansial
yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai bersama penyelenggaraan pelayanan lokal di tingkat ini, oleh karena itu
juga harus dilihat sebagai kontributor utama terhadap meningkatnya pelayanan lokal. Dengan demikian kerangka
kerja tersebut bertujuan memberikan pendekatan holistik untuk mengatasi kemacetan penyelenggaraan pelayanan
dasar dan menciptakan integrasi dan kolaborasi antar tingkatan.
Landasan akan fokus terutama pada aspek tata kelola yang berkaitan dengan pelayanan lokal di sektor yang dipilih.
Artinya, manajemen penyelenggaran pelayanan secara keseluruhan, proses pengambilan keputusan yang berkaitan
dengan perencanaan tahunan dan penganggaran, PFM termasuk pengadaan publik dan pekerjaan di bidang serupa
dengan tujuan untuk menegakkan perubahan sistematis untuk menunjukkan bagaimana hambatan dalam
pelayanan ditangani dan pelayanan diselenggarakan. Proyek ini bertujuan untuk memastikan kerjasama erat dan
koordinasi dengan program spesifik sektor lain dengan asumsi bahwa usaha gabungan akan memberikan hasil-hasil
pembangunan yang lebih baik. Dengan demikian, proyek mengakui keterbatasan, namun akan berusaha untuk
memberikan kontribusi terhadap peningkatan pelayanan yang lebih luas dari waktu ke waktu.
Selain itu, fokus yang spesifik akan ditargetkan pada kesehatan dan khususnya memperkuat kapasitas lokal lembaga
pemerintah, unit-unit pelayanan dan masyarakat madani untuk meningkatkan kinerja pelayanan kesehatan primer
di Provinsi Papua untuk mencapai kontrol yang efektif atas penyakit menular, terutama melalui rancangan dan
penyelenggaraan yang bermutu bagus dan kegiatan yang ditargetkan mempunyai dampak tinggi terhadap
HIV/AIDS.
Kategori Dukungan
Diperkirakan bahwa proyek ini akan memberikan dukungan untuk berbagai area fokus sektoral melalui Bantuan
Teknis (TA) dan inisiatif Pengembangan Kapasitas (CD) dalam beberapa atau semua kategori dukungan berikut ini:
1)
TA dan pengembangan kapasitas / inisiatif penguatan kelembagaan: Jenis intervensi ini akan disampaikan
melalui kegiatan pelatihan kelas untuk topik yang diidentifikasi. Selain itu, mentoring atau pelatihan magang
akan membentuk bagian penting dari strategi ini untuk meningkatkan kapasitas lokal secara keseluruhan.
Mengakui bahwa pembangunan kapasitas tidak hanya tentang sumber daya manusia yang ditingkatkan, proyek
ini juga akan mendukung bantuan teknis terhadap peningkatan kerangka peraturan unit-unit pelayanan seperti
pengembangan Standar Operasional Prosedur (SOP) untuk Puskesmas, PERDA lokal untuk pelimpahan
wewenang kepada tingkat kecamatan untuk fungsi pencatatan sipil, dll. Diharapkan bahwa mayoritas modul
pelatihan akan dikembangkan oleh KOMPAK dalam kerjasama erat dengan mitra pelaksana.
2)
Solusi berbasis Teknologi dan dukungan: Pada tahap ini unit layanan yang paling lokal mengumpulkan data
untuk tujuan tunggal pelaporan yang bukan semata-mata merupakan masalah kepatuhan namun lebih untuk
perencanaan atau tujuan analisis lainnya. Tujuan dari jenis intervensi adalah untuk menciptakan pergeseran
'budaya' untuk menggunakan data untuk tujuan analisis, perencanaan dan manajemen, di samping untuk
meningkatkan kapasitas lokal untuk melakukannya. Selanjutnya, tingkat lokal beroperasi terutama dengan
menggunakan alat manual untuk pengumpulan data, pelaporan dan pengawasan staf / pelaksanaan kegiatan.
Hal ini disamping memakan waktu dan juga akan meningkatkan kemungkinan pelaporan tidak akurat terutama
untuk unit layanan lokal dan untuk unit tingkat yang lebih tinggi yang menerima informasi yang diperlukan.
Pemasukan data sering terjadi setidaknya dua kali untuk setiap item yang dilaporkan yang dianggap berisiko
tinggi dalam hal kesalahan. Mendukung gerakan menuju instrumen berbasis teknologi akan berkontribusi
untuk memberikan waktu bebas supaya staf dapat melakaukan tugas-tugas penyelenggaraan pelayanan yang
lebih langsung lainnya, yang memungkinkan penggunaan alat-alat analisis canggih, memastikan pengawasan
staf yang lebih akurat, selain perbaikan dalam hal kualitas keseluruhan dan akurasi pelaporan. Dengan kata
lain, langkah tersebut memiliki potensi pendukung perbaikan dalam efisiensi penyelenggaraan pelayanan.
KOMPAK telah membentuk hubungan kerja dengan Pulse Lab PBB Jakarta (PLJ) untuk kerjasama dalam hal
merancang dan pengujian berbagai prototipe dari solusi berbasis teknologi untuk meningkatkan
penyelenggaraan pelayanan. Mitra pelaksana akan memberikan kontribusi untuk strategi kemitraan dan
inovasi ini.
3)
Menguji coba sistem insentif berbasis kinerja lokal: Ada beberapa sistem kinerja, namun pada tahap ini sangat
sedikit yang langsung mendapatkan insentif. Orang-orang yang mendapatkan insentif biasanya dikaitkan
dengan kinerja pribadi daripada ‘kinerja unit’. Oleh karena itu ada kesempatan untuk meninjau pilihan untuk
sistem kinerja tingkat lokal yang berfokus pada isu-isu 'lokal' dan yang dapat mendukung perbaikan dalam
penyelenggaraan pelayanan lokal. Beberapa jenis sistem insentif yang berbasis kinerja akan dikembangkan
dalam kerjasama erat antara KOMPAK, mitra pelaksana dan mitra pemerintah daerah.
4)
Pembelajaran dalam Penelitian dan kebijakan: Proyek ini merupakan program percontohan dan berupaya
memberikan kontribusi terhadap diskusi serta debat kebijakan di tingkat pusat dan daerah. Selain memantau
dan mengevaluasi pelaksanaan proyek dengan tujuan untuk mengidentifikasi pembelajaran berdasarkan bukti,
proyek ini bertujuan untuk menyebarkan tim penelitian di bidang tertentu di mana kebutuhan untuk analisis
yang mendalam akan diidentifikasi selama pelaksanaan proyek.
Strategi secara menyeluruh adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan untuk perbaikan
pembangunan kapasitas lokal dengan tujuan untuk meningkatkan kemampuan dan efisiensi tingkat pemangku
kepentingan lokal dalam melaksanakan mandat mereka. Dengan demikian, proyek dan intervensi akan
dipandang berguna dan tidak dilihat sebagai 'beban' tambahan bagi para pemangku kepentingan lokal dan
mitra kerja, yang akan membangun Landasan sebagai mitra terpercaya di semua tingkatan.
4.
CAPAIAN YANG DIHARAPKAN
Program ini mempunyai beberapa capaian yang diharapkan:
•
Capaian 1: Pemerintah Daerah dan unit pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelayanan dasar
dengan lebih baik;
o Capaian Menengah 1.1: Meningkatnya pengaturan transfer fiskal untuk menyelenggarakan pelayanan
dasar
o Capaian Menengah 1.2: Pemerintah Daerah dan Unit Pelayanan sudah memperkuat sistem, proses
dan prosedur.
•
Capaian 2: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari meningkatnya tata kelola desa.
o Capaian Menengah 2.1: Pemerintah desa mempergunakan bukti dan pemahaman lokal yang
diperlukan untuk membuat keputusan pembangunan desa.
o Capaian Menengah 2.2: Masyarakat dan lembaga desa secara efektif terlibat di dalam unit
pemerintahan dan unit pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan
terpinggirkan.
Rancangan kerangka kinerja dan hasil-hasil kerangka kerja telah dikembangkan dan disediakan dalam Lampiran 1
dari TOR ini. Kerangka kerja ini menyediakan hasil-hasil indikatif dan penyelenggaraan, dan diharapkan dapat
diselesaikan dalam kolaborasi dengan para pemangku kepentingan lokal dan mitra pelaksana sebelum proyek
dimulai.
5.
RUANG LINGKUP PEKERJAAN
Diharapkan Landasan Tahap II akan mulai pada bulan Juli 2016 dan berlangsung sampai dengan Mei 2018 dengan
kemungkinan perpanjangan. Cakupan proyek belum selesai saat ini, namun, diharapkan proyek ini akan beroperasi
di daerah / unit berikut ini:
Daerah/Unit Sasaran
Provinsi
Kabupaten
Jumalh
daerah/unit
2
8
Keterangan
Provinsi Papua dan Papua Barat
Proyek ini akan menargetkan empat Kabupaten di setiap
provinsi yang salah satunya adalah Kabupaten di dataran tinggi
Kecamatan
16
Proyek ini akan menargetkan dua kecamatan di setiap
Kabupaten.
Puskesmas
16
Sekolah Dasar
120
Desa-desa
120
Proyek ini akan menargetkan satu Puskesmas di setiap
Kecamatan yang terpilih.
Proyek ini akan menargetkan 10 sekolah dasar di setiap
Kecamatan yang terpilih.
Proyek ini akan menargetkan 10 desa di setiap Kecamatan yang
terpilih.
Diasumsikan bahwa kegiatan-kegiatan awal ini akan dimulai paling tidak 25 persen dari wilayah sasaran/unit
yang ditargetkan di tahun 2016, sedangkan unit sisanya akan dimasukkan mulai Januari 2017.
Pekerjaannya akan dilakukan dalam tiga tahap pokok:
Tahap 1: Inception
Manajemen Proyek:
• Menugaskan tim LANDASAN di kedua provinsi sesuai dengan jadwal yang sudah disepakati bersama KOMPAK.
• Meninjau kembali dan jika perlu membuat revisi rencana kerja proyek, waktu dan anggaran sesuai dengan
realitas lokal di tempat .
• Mendukung struktur tata kelola yang ditetapkan setempat untuk memastikan keputusan-keputusan
programatik dan anggaran diambil dalam waktu yang tepat.
• Mendukung finalisasi kerangka kerja LANDASAN dan M&E yang sudah disetujui dan sasaran proyek yang
dilokalisir.
• Mendukung finalisasi kerangka kerja Penjaminan Mutu LANDASAN yang sudah disetujui
Rancangan dan Manajemen – Komponen Kesehatan
• Mitra pelaksana yang berhasil juga diperlukan untuk, bersama dengan KOMPAK, bersama-sama merancang
dan kemudian mengawasi pelaksanaan atas komponen kerja untuk menangani pemeriksaanh dan
pengobatan HIV.
Sosialisasi Proyek dan Komunikasi:
• Mensosialisasikan LANDASAN Tahap II kepada semua pemangku kepentingan yang relevan melalui rapat
dan sarana komunikasi lainnya dengan erat berkolaborasi dan berkoordinasi dengan staf KOMPAK.
• Mengembangkan sebuah manajemen pengetahuan dan strategi komunikasi untuk proyek sejalan dengan
manajemen pengetahuan dan strategi komunikasi KOMPAK.
Kegiatan-kegiatan Pengembangan Kapasitas dan BantuanTeknis:
• Finalisasi pengaturan pelaksanaan dengan mitra kerja lokal (lembaga pemerintah dan non- pemerintah
serta individu) untuk pelatihan lokal dan kegiatan pembangunan kapasitas di bidang kesehatan, pendidikan,
identitas hukum dan pembangunan masyarakat.
• Mengidentifikasi penerima manfaat untuk kegiatan-kegiatan pembangunan kapasitas lokal di unit-unit
pelayanan dasar yang ditargetkan dan aparat desa.
• Mendukung finalisasi strategi pembangunan kapasitas dan modul pelatihan.
• Menyelenggarakan Pelatihan untuk Pelatih (TOT) yang diperlukan di beberapa daerah yang ditargetkan.
• Mendukung percobaan modul pelatihan yang baru.
• Memulai dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan awal yang berkaitan dengan pendampingan terhadap unitunit penyelenggaraan pelayanan dasar yang sudah terlatih dengan baik dalam kegiatan-kegiatan yang
ditentukan.
• Mengidentifikasi para mitra lokal NGO/CSO untuk mendukung kegiatan dalam meningkatkan akses
masyarakat dan tuntutan akan pelayanan kesehatan pada umumnya dan secara khusus pelayanan
terhadap HIV/AIDS.
Solusi berbasis teknologi:
• Mendukung dan memfasilitasi kegiatan-kegiatan KOMPAK/PLJ dalam mengidentifikasi prototipe yang
berpotensi untuk inovasi yang didukung data dalam penyelenggaraan pelayanan lokal berbasis pada
dorongan dan gagasan lokal.
Insentif berbasis Kinerja:
• Mendukung rancangan yang dimulai secara lokal dalam sistem insentif berbasis kinerja di daerah-daerah
yang ditentukan. Dengan asumsi bahwa titik awal akan menjadi pengembangan lebih lanjut dari kerangka
kerja Desa Model yang dikembangkan di bawah LANDASAN Tahap I, namun hal ini dapat juga diperluas ke
sektor yang lain.
Tahap 2: Pelaksanaan secara penuh
• Mitra pelaksana akan bertanggung jawab untuk pelaksanaan sehari-hari rencana kerja yang telah
disepakati dan diharapkan akan memberikan outputs dan outcomes yang disepakati dalam kerangka
proyek secara keseluruhan.
• Keterlibatan dengan CSO lokal dalam menyelenggarakan peningkatan kapasitas dan jangkauan pelayanan
untuk kegiatan yang diidentifikasi guna memastikan alih pengetahuan ke lembaga setempat. Memberikan
pengawasan teknis dan dukungan ketika ada pelatihan atau kegiatan lain yang diselenggarakan oleh pihak
ketiga.
Pemantauan berkala kegiatan-kegiatan proyek dan pengumpulan data untuk dimasukkan ke dalam
kerangka kerja M & E yang sudah disetujui.
Memastikan informasi yang berkaitan dengan proyek dan hasilnya dikomunikasikan kepada semua
pemangku kepentingan kunci secara teratur.
Pelapora berkala (kegiatan, hasil-hasil, tantangan dan keuangan) sesuai dengan kerangka kerja dan format
laporan yang sudah disetujui.
Memberikan dukungan kesekretariatan kepada struktur tata kelola proyek lokal.
•
•
•
•
Tahap 3: Peninjauan kembali dan evaluasi Projek
• Menyelesaikan pemasukan data untuk M&E dan analisa hasil terhadap target-target yang sudah ditentukan;
• Mendukung tinjauan pertengahan/akhir;
• Kegiatan laporan akhir termasuk deskripsi kegiatan, prestasi, tantangan, pembelajaran, kontribusi
kebijakan, rekomendasi untuk program di masa mendatang dan laporan keuangan.
A. DELIVERABLES
No
Deliverable
Waktu/Kapan
Tahap 1: Tahap Insepsi
1
Rencana kerja terperinci untuk pelaksanaan LANDASAN Tahap II termasuk
(tetapi tidak terbatas pada) strategi pelaksanaan yang sudah diperbaharui,
jangka waktu, risiko dan matriks mitigasi, identifikasi para mitra inti dan
pemangku kepentingan lainnya, dan anggaran.
2 minggu
sesudah
kontrak
ditandatangani
2
Penetapan dan penugasan tim LANDASAN di Papua dan Papua Barat.
Juga diharapkan bahwa keterlibatan awal dengan mitra kerja lokal
berlangsung dalam periode ini.
1 bulan
sesudah
kontrak
ditandatangani
3
Rencana kerja dan anggaran untuk tahun 2017 dikembangkan dalam
kolaborasi dan koordinasi dengan struktur tata kelola proyek Papua
dan Papua Barat yang sudah ditetapkan
Pertengahan
Desember 2016
4
Laporan Insepsi menguraikan kemajuan pelaksaanaan sampai saat ini
dibandingkan terhadap rencana kerja, pengeluaran sampai hari ini dan
kemajuannya terhadap outputs dan outcomes yang sudah disetujui,
perubahan jangka waktu penyampaian tonggak capaian dan saran-saran untuk
perubahan model penyampaian dan strategi untuk pelaksanaan LANDASAN
Tahap II bila diperlukan.
Pertengahan
Desember 2016
Tahap 2: Pelaksanaan Proyek
5
Rencana Kerja tahunan menguraikan rencana-rencana tahunan, target
dan anggaran. Rencana kerja harus dikembangkan melalui koordinasi erat
dan kolaborasi dengan pemangku kepentingan pemerintahan lokal dan
KOMPAK.
Pertengahan
Desember untuk
masing-masing
FY-1
6
Laporan Kemajuan per Kuartal menguraikan kemajuan pelaksanaan
dibandingkan dengan rencana kerja, pengeluaran sampai saat ini dan
deskripsi kemajuan secara rinci dibandingkan dengan outputs dan
outcomes, M&E yang terbaru dan analisa data dengan tujuan manajemen
berbasis hasil, dan hikmah pembelajaran yang dipetik di tahap ini.
Setiap kuartal
Tahap 3: Peninjauan dan Evaluasi Proyek
6
Laporan Akhir termasuk data seutuhnya yang sesuai dengan kerangka kerja
M&E yang sudah ditetapkan, deskripsi kegiatan dan pencapaian (termasuk
tahap satu dan dua ), tantangan, hikmah pembelajaran, kontribusi kebijakan,
rekomendasi untuk pembuatan program di masa mendatang dan laporan
keuangan.
Laporan akhir
semua kegiatan
dalam waktu 2
minggu sebelum
kontrak berakhir,
dan laporan
keuangan penuh
didalam tenggat
waktu yang sudah
disetujui sesudah
penutupan
operasional.
B.
KEBUTUHAN PERSONEL
Mitra kerja yang berhasil diharapkan untuk memberikan tim yang berkualitas dan memperlihatkan kapasitas
teknis dan kelembagaan untuk melakukan tugas-tugas di atas. Paling tidak, komposisi tim haruslah
mempunyai gabungan kecakapan teknis yang beragam seperti PFM (perencanaan, membuat anggaran dan
mengadakan barang), kesehatan, pendidikan, identitas hukum, pengembangan masyarakat, pemantauan
dan evaluasi, sistem mengelola informasi, analisa kebijakan dan advokasi, membuat rancangan program dan
mengatur pelaksanaan.
Mitra kerja yang berhasil harus mampu memperlihatkan bahwa ia mempunyai kecakapan yang diperlukan,
atau mempunyai akses terhadap pengetahuan spesifik dan berpengalaman dalam:
•
Empat bidang sektor kunci: pendidikan, kesehatan, identitas hukum dan pengembangan masyarakat;
•
Penyelenggaraan inisiatif pembangunan kapasitas di tingkat lokal;
•
Kemampuan yang teruji dalam membangun hubungan kerjasama yang efektif dengan pemerintah lokal,
unit penyelenggara pelayanan dasar, perguruan tinggi, Organisasi Masyarakat Madani (CSO) dan organisasi
kemasyarakatan lainnya untuk mendukung pelaksanaan;
•
Mempunyai kemampuan kelembagaan dan peraturan dan berpengalaman dalam melakukan sub-kontrak
dengan mitra kerja yang lain untuk kegiatan-kegiatan teknis yang spesifik;
•
Mempunyai pengalaman bekerja sebelumnya dalam konteks Papua akan dipandang sebagai nilai tambah.
Pernyataan pengalaman di masa lalu dalam menyelenggarakan pelayanan yang serupa, dan bukti kapasitas
kelembagaan serta personil kunci harus dilampirkan di dalam proposal.
Mitra pelaksana tidak harus mempunyai tim penuh saat mereka mengajukan proposal. Jika terpilih, mitra
pelaksana yang berhasil akan erat bekerjasama dengan KOMPAK untuk memilih personil yang paling cocok
kualifikasi dan pengalamannya untuk pelaksanaan LANDASAN Tahap II.
Organisasi yang tertarik di dalam kemitraan dapat mencakup: perguruan tinggi, LSM Indonesia, LSM
Internasional dan sektor swasta.
8.
PELAPORAN
Mitra pelaksana yang berhasil akan erat bekerjasama dengan anggota tim KOMPAK yang relevan, lembaga
Pemerintah Indonesia yang relevan di masing-masing tingkat, unit-unit pelayanan dasar yang dipilih dan
maysarakat.
Mitra pelaksana yang berhasil akan melaporkan kegiatan sehari-hari kepada Manager Proyek Papua yang di
dedikasikan KOMPAK untuk LANDASAN. Kantor perwakilan provinsi di Papua dan Papua Barat juga akan
memberikan dukungan pengawasan dan pemantauan atas pekerjaan yang sedang berlangsung di bawah
kemitraan ini bila diperlukan.
Persyaratan pelaporan atas kegiatan-kegiatan seperti yang diuraikan dalam bab Deliverables di atas. Laporan
teknis harus diserahkan dalam 2 salinan dalam bentuk cetakan maupun dalam elektronik dan dalam bahasa
Inggris maupun Bahasa Indoensia.
Mitra pelaksana yang berhasil harus menyerahkan laporan keuangan bulanan atau seperti yang diberitahukan
oleh KOMPAK.
Setelah proyek selesai, mitra pelaksana yang berhasil akan mengatur sebuah audit eksternal yang akan didanai
oleh KOMPAK.
Mitra pelaksana yang berhasil juga harus mematuhi semua kabijakan DFAT yang relevan dan kebijakan serta
peraturan KOMPAK termasuk yang mengenai Memaksimalkan Manfaat Nilai Uang, biaya satuan, mitigasi
penipuan, dan perlindungan anak.
9.
PENERIMA MANFAAT
Mengingat bahwa kegiatan-kegiatan di dalam Kerangka Acuan Kerja ini fokusnya ditekankan pada
penyelenggaraan pelayanan dasar, maka penerima manfaat langsung outputs kegiatan ini adalah Pemerintah
Indonesia (Kementerian yang relevan, pemerintahan kabupaten, pemerintahan kecamatan, dan unit-unit
pelayanan dasar), pemerintahan desa dan penerima manfaat tidak langsung adalah para pengguna unit-unit
penyelenggaraan pelayanan dasar.
10.
KEPENTINGAN STRATEGIS
Kegiatan ini sepenuhnya sejalan dengan outcome 1 program mKOMPAK yaitu: Pemerintah Daerah dan unit-unit
pelayanan dapat memenuhi kebutuhan pengguna pelayanan dasar dengan lebih baik dengan secara langsung
menargetkan dan mendukung peningkatan kapasitas dalam penyelenggaraan pelayanan dasar; dan outcome 2
KOMPAK yaitu: Masyarakat miskin dan rentan mendapatkan manfaat dari peningkatan kualitas tata kelola
pemerintahan desa dengan secara langsung menargetkan dan mendukung pemerintahan desa dalam
perencanaan dan membuat anggaran, pelaksanaan anggaran desa, pembuatan laporan, pengumpulan data dan
analisa, serta koordinasi dengan proses-proses pemerintah daerah.
11.
KRITERIA SELEKSI
Kriteria seleksi untuk EOI dan proposal lengkap tercantum dalam daftar di bawah ini.
Kriteria
Bobot
EOI
Bobot
proposal
Pemahaman konteks, misi diartikulasikan dengan jelas dan fokus
organisasional pada masalah dan tantangan dalam menyelenggarakan
pelayanan dasar di wilayah Papua
30
23
Memperlihatkan kemampuan dalam memberikan keahlian teknis
berkualitas tinggi, kapasitas kelembagaan dan pengalaman yang
spesifik dalam bidang kesehatan, pendidikan, identitas hukum dan
pembangunan masyarakat yang berfokus pada kabupaten, kecamatan,
unit-unit pelayanan dasar dan pedesaan; pembangunan kapasitas dan
pendampingan, mengelola proyek, pemantauan dan membuat
laporan. Mampu untuk memperlihatkan menggunakan inovasi seperti
ICT untuk memberikan solusi alternatif terhadap outcome
penyelenggaraan pelayanan daerah akan merupakan suatu kelebihan.
30
23
Memperlihatkan keahlian organisasi yang kuat termasuk dalam
kebijakan, prosedur, sistem dan personel dalam pengelolaan keuangan
termasuk mitigasi penipuan dan kemampuan untuk membuat subhibah/sub-kontrak bilamana relevan3
20
17
Memperlihatkan hubungan kerja yang serasi dan keterlibatan yang
kuat dengan para pemangku kepentingan utama Pemerintah Indonesia
(GOI) di tingkat nasional dan lebih penting lagi di tingkat subnasional.
20
17
Proposal Keuangan
n/a
20
100
100
TOTAL
12.
Tentang KOMPAK
KOMPAK merupakan program tujuh tahun yang didanai oleh Pemerintah Australia, yang bertujuan mendukung
Pemerintah Indonesia untuk menanggulangi kemiskinan dengan meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan
dasar dan meningkatkan peluang ekonomi bagi masyarakat miskin. KOMPAK berfokus pada tiga strategi utama:
1) pelayanan dasar yang responsif dan akuntabel, 2) pembangunan yang diprakarsai oleh masyarakat dan
inklusif, dan 3) pemberdrayaan masyarakat melalui mobilitas tenaga kerja yang lebih besar dan pilihan ekonomi.
Sebagai bagian dari agendanya, KOMPAK berupaya untuk memperkuat kesiap-tanggapan pemerintah dan
keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan dan pembangunan ekonomi.
Dalam rangka untuk memajukan agenda ini, KOMPAK berupaya untuk bermitra dengan sebuah organisasi yang
sudah dikenal mempunyai kapasitas untuk membuat desain, melaksanakan dan secara efektif memantau
peningkatan mutu belanja di bidang pelayanan dasar. Membangun berdasar atas pengetahuan yang ada, buktibukti dan inisiatif termasuk beberapa yang berasal dari Indonesia (AIPD, KINERJA, BASIC, P3BM) dalam
menentukan cara untuk melembanggakan setiap sarana dan inisiatif untuk mendukung perencanaanpenganggaran dan pemantauan serta evaluasi transfer fiskal dan dana khusus yang dikelola oleh desa kedalam
sistem pemerintahan.
Kemitraan ini bisa dengan, tetapi tidak terbatas pada, lembaga riset perguruan tinggi, masyaraqkat madani
(contohnya organisasi non-pemerintah (LSM), organisasi masyarakat madani (CSO) dll.), sektor swasta, lembaga
advokasi, think tank, atau asosiasi profesional.
13.
Tentang AbtJTA
Abt JTA Asia Pacific merupakan perusahaan konsultan internasional spesialis di bidang kesehatan dan sektor
sosial yang menyediakan pelayanan bagi klien publik dan swasta. Abt JTA Asia Pacific sepenuhnya dimiliki oleh
perusahaan Australia sebagai anak perusahaan dari Abt Associates, yang secara berkala menduduki peringkat
sebagai salah satu dari 20 lembaga penelitian global teratas dan merupakan salah satu dari 40 inovator
pembangunan internasional terkemuka. Klien dalam negeri dan klien internasional kami dari lembaga donor,
pemerintahan nasional, operasi pertambangan hingga perusahaan swasta, dan pelayanan kami mencakup
beragam bidang termasuk pengelolaan proyek, pengembangan kebijakan, penyelenggaraan pelayanan jasa,
konsultasi dan pelatihan.
3
Hal ini dapat diperlihatkan melalui dokumentasi pelaksanaan organisasional dari hibah/sub-kontrak DFAT
lainnya atau kontrak dari donor lain dengan standar dan kepatuhan persyaratan yang serupa. Atau sebagai
gantinya, hasil audit keuangan dan sistem eksternal sebelumnya dapat didokumentasikan.
Bekerjasama dengan banyak mitra, Abt JTA Asia Pacific melaksanakan dengan berani solusi-solusi inovasi untuk
meningkatkan kehidupan masyarakat dan menyampaikan hasil yang sangat berharga bagi para klien kami. Kami
memberikan berbagai macam pelayanan yang komprehensif mulai dari kebijakan untuk menyelenggarakan
pelayanan di sektor publik dan swasta yang memberikan kontribusi terhadap manfaat jangka panjang bagi klien
dan masyarakat. Melakukan operasinya pada lingkungan-lingkungan yang terpencil dan penuh tantangan, kami
menawarkan pengalaman yang luas di wilayah tersebut, kapasitas teknis yang kuat, dan rekam jejak yang teruji
dalam pengelolaan proyek.
Sub-kontraktor harus memperlihatkan integritas tingkat tinggi, dan komitmen terhadap nilai-nilai Abt JTA
berikut:
•
Dorongan Misi: Kami disatukan oleh misi kami untuk meningkatkan kehidupan manusia diseluruh dunia.
•
Global: kami adalah masyarakat global, yang membawa beragam pengetahuan, keahlian, dan sudut
pandang guna mengatasi berbagai tantangan yang dihadapi dunia saat ini.
Berkomitmen pada Keunggulan: Kami berjuang untuk memenuhi dan melampaui standar profesional
tertinggi.
Kolaboratif: Kami tahu bahwa bekerja secara kolaboratif membuahkan keunggulan.
Akuntabel: Kami bertanggungjawab atas apa yang kami lakukan dan bagaimana kami melakukannya.
Seimbang: Kami menjaga energi dan komitmen yang kami bawa dalam melakukan peran kami
dengan cara mempromosikan keseimbangan yang sehat antara kehidupan pribadi dan profesional.
•
•
•
•
PERSETUJUAN
Nama: Kate Shanahan
Posisi: Chief of Program
Tandatangan:
Tanggal Persetujuan:
Fly UP