...

439 KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAHAN

by user

on
Category: Documents
12

views

Report

Comments

Transcript

439 KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAHAN
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
KERJA SAMA LUAR NEGERI OLEH PEMERINTAHAN DAERAH
MENGHADAPI MEA 2015
(KAJIAN KONSEP PARADIPLOMASI DALAM KHASANAH ILMU PEMERINTAHAN)
Mani Festati Broto
FISIP, Universitas Terbuka
[email protected]
Abstrak
Globalisasi dan desentralisasi menjadi acuan pengayaan khasanah dan konsep dalam ilmu
pemerintahan Indonesia. Globalisasi semakin masif dan komprehensif, dimana peran negara
dalam kerja sama internasional bukan satu-satunya aktor (single actor). Desentralisasi memberi
peluang pemerintah daerah untuk melakukan hubungan internasional. Peluang pemerintahan
daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri bisa menjadi prioritas dalam rangka MEA 2015.
Hal ini sejalan dengan program Nawacita yaitu mengutamakan kemandirian daerah dan
menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian daerah. Langkah ini telah
pula diformulasikan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional
(RPJPN) 2005-2025. Kritikan utama menghadapi MEA 2015 adalah tidak maksimalnya
pemerintah (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah) dalam meningkatkan keunggulan
daerah baik SDA maupun SDM. Kebijakan desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang
tertuang dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah yang telah mengalami
beberapa kali revisi, menjadi landasan kebijakan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus
daerahnya belum memuat secara komprehensif tentang bagaimana pemerintahan daerah
dalam melakukan kerja sama luar negeri. Tulisan ini akan mengkaji konsep paradiplomasi yang
merupakan fenomena baru yang membahas tentang kapasitas kerja sama luar negeri oleh
entitas sub-nasional (pemerintahan daerah).
Kata kunci: desentralisasi, globalisasi, pemerintah daerah, paradiplomasi.
Ketika diplomasi hendak dibumikan,
didekatkan dengan rakyat,
ia harus mengedepankan isu sosial-ekonomi
yang konkret bermanfaat bagi rakyat
(Darmansjah Djumala, Diplomat senior-Kemlu, Kompas, 14 November 2014)
439
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
Pernyataan di atas, tersirat bahwa kegiatan ‘diplomasi’ 1 sejatinya dilakukan untuk
memberi manfaat bagi ‘rakyat’, dan dapat dilakukan oleh entitas lain selain negara (baca:
nation-state), terutama di era desentralisasi dimana terjadi dinamika dalam pengelolaan
pemerintahan. Pelaksanaan desentralisasi yang sedang berproses di Indonesia sejak awal telah
dibayang-bayangi pula oleh globalisasi. Globalisasi tak dapat dielakkan, dan yang paling
bijaksana adalah memanfaatkan, karena globalisasi ‘memaksa’ dimensi ekonomi, sosial dan
lingkungan untuk koheren dengan tujuan-tujuannya, yang selanjutnya, mengarah kepada
keselarasan dan konsistensi antara tujuan-tujuan tersebut dengan kebijakan agar terintegrasi2
kedalam ekonomi global sambil mengelola risiko yang ada 3. Globalisasi menuntut kita untuk
mampu mengelola resiko tersebut dan sekaligus mengelola keberagaman (managing diversity) 4.
Beberapa Pemerintah Daerah telah lama menjalin kerja sama dengan pihak luar negeri
dan terlibat dalam kegiatan-kegiatan hubungan internasional. Sebagai contoh, dari sekian
banyak kerja sama luar negeri, maka kerja sama luar negeri yang dikenal dengan program kota
kembar (sister city) telah lama dijalin dengan berbagai kegiatan utamanya kegiatan yang bersifat
berjalin persahabatan. Lambat laun kerja sama program sister city ini menjadi ‘embrio’ dari
kerja sama selanjutnya. Misalnya, pemerintahan kota Surabaya dengan kota Kitakyushu di
Jepang menurut Isnaeni5 membuktikan adanya transfer pengetahuan tentang manajemen
persampahan kota. Capaian kerja sama ini, lanjut Isnaeni, bukan saja tentang keberhasilan
reduksi sampah kota, tetapi yang paling penting adalah ‘bangkitnya kesadaran dan partisipasi
publik yang luas yang mampu menopang keberlanjutan program kerja sama internasional’
lainnya (135). Contoh diatas bisa dikaitkan dengan arti kegiatan ‘diplomasi didekatkan dengan
rakyat, dengan mengedepankan isu sosial-ekonomi yang konkret bermanfaat bagi rakyat’
berarti manajemen pemerintahan harus memiliki kepekaan terhadap keragaman potensi daerah
yang nyata dalam melakukan kerja sama internasional.
1
Kegiatan diplomasi tidak lagi dipandang sebagai kerja elitis, tantangan baru di era desentralisasi dan otonomi
daerah adalah membumikan gerak-laku diplomasi Indonesia di dunia international agar memberi manfaat kepada
rakyat. Pernyataan ini merupakan uraian konferensi pers Menlu RI Retno Marsudi beberapa lama setelah dilantik
dalam kabinet Jokowi-JK (Kompas, 2014)
2
Pada dasarnya manusia menciptakan dunia sosial yang pada hakekatnya justru memperbudak diri mereka sendiri,
dan manusia membentuk masyarakat karena keinginan menciptakan sebuah sistem yang terintegrasi dari struktur
dan fungsi sosial. Dikutip dari Ritzer, George dan Goodman, Douglas J, Teori Sosiologi Modern, Jakarta: Prenada
Media, 2004
3
Wolf, Martin, Globalisation and Interdependence, 2004, diakses dari
http://www.un.org/esa/documents/un.oct.2004.globalisation.and.interdepence.pdf
4
Pernyataan bahwa globalisasi menuntut kita untuk mampu mengelola keberagaman dikemukakan oleh Dr
Courtney Anderson dari University of Maryland University College (UMUC), Maryland, USA pada kegiatan
Distinguised Lecture Series di Pondok Cabe Universitas Terbuka dengan tema Human Resources Development and
Business Administration, 24 Agustus 2015
5
Isnaeni, Nurul, Peran Strategis Pemerintah Daerah dalam Kerjasama Internasional untuk Pembangunan
Berkelanjutan, Global & Strategis, Januari-Juni 2013, diakses dari http://journal.unair.ac.id/filerPDF/12%20123138%20Nurul%20Isnaeni%20%20Peran%20Strategis%20Pemerintah%20daerah%20dalam%20Kerjasama%20Internasional%20untuk%20Pemban
gunan%20Berkelanjutan%20(ok).pdf, 24 Agustus 2015, 4:17pm
440
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
Contoh lain dari peristiwa internasional yang berdampak pada pemerintahan daerah
terjadi di tahun 2014-2015, Indonesia kebanjiran imigran gelap (illegal immigrant) yang
sebetulnya merupakan bagian dari sindikat perdagangan manusia. Misalnya, imigran gelap etnis
Rohingya asal Myanmar dan imigran dari Bangladesh yang terdampar di perairan Aceh, di
kawasan Aceh Timur dan kota Langsa, mendapat bantuan sandang dan pangan atas dasar
solidaritas kemanusiaan6 dari Pemerintah Aceh. Apa yang dilakukan Pemerintah Aceh sejalan
dengan pendapat Ariadi7 bahwa dengan deras migrasi antar wilayah dan negara, daerah di
wilayah propinsi, kabupaten/kota tidak mampu mengelakkan diri dari pengaruh masalah
internasional. Peristiwa lain, adalah menjelang komunitas MEA 2015 menuju pasar tunggal
ASEAN untuk menjawab tantangan persaingan di kawasan regional akibat bangkitnya
perekonomian China dan India, akan berimbas pada kemampuan dan kewenangan kepada
pemerintahan daerah untuk mempersiapkan diri dalam melakukan hubungan dan kerja sama
luar negeri.
Peran strategis pemerintahan daerah di masa mendatang memang harus didorong untuk
mampu mengelola kerja sama internasional (Isnaeni, 2013). Hal ini dikarenakan perkembangan
perekonomian global yang semakin terintegrasi dan dengan kesepakatan MEA 2015 maka aliran
barang, jasa, investasi dan tenaga kerja terampil sudah pasti berimbas langsung kepada
pemerintahan daerah. Seperti dikatakan dengan optimis oleh Sjamsul Arifin 8, dengan MEA 2015
wujudnya adalah…
kesatuan basis produksi, kawasan (regional) ekonomi yang berdaya saing, pertumbuhan
ekonomi yang lebih merata dan meningkatkan kemampuan untuk berintegrasi dengan
perekonomian global9.
Pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah memiliki peluang, kesempatan dan
tantangan memunculkan potensi daerah. Tulisan ini akan mengkaji konsep paradiplomacy
(paradiplomasi) yang merupakan fenomena baru tentang kapasitas kebijakan luar negeri yang
bisa dilakukan oleh entitas sub-nasional (pemerintahan daerah), selanjutnya dikaitkan dengan
6
Bantuan sandang dan pangan ini merupakan sumbangan dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPA) di jajaran
pemerintahan Aceh yang diserahkan oleh Gubernur Aceh yang diwakili oleh Kepala Dinas Aceh Al Hudri di Aceh
Timur. Kondisi terakhir 1.800 pengungsi yang terdampar di Aceh itu banyak diantara mereka yang menderita sakit
dan kelelahan akibat terlalu lama terombang-ambing di laut yang kemudian di tolong oleh nelayan Aceh. Diakses
pada 21 Agustus 2015, 4.14pm dari
http://www.rri.co.id/post/berita/167928/daerah/pemerintah_aceh_kembali_salurkan_bantuan_untuk_imigran_ro
hingya.html
7
Kurniawan Ariadi, Paradiplomasi, otonomi daerah dan hubungan luar negeri,
diakseshttp://perpustakaan.bappenas.go.id/lontar/file?file=digital/blob/F21849/Paradiplomasi.htm, pada tanggal 8
Agustus 2015, 4.14pm
8
Arifin, Sjamsul dkk, eds (2008), Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015: Memperkuat sinergi ASEAN di Tengah
Kompetisi Global, Jakarta: PT Gramedia
9
Ibid, vii
441
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
kesiapannya menghadapi MEA 201510. Dengan analisis menggunakan pola paradiplomasi, maka
menghadapi MEA 2015 tidak semata-mata menjadi capaian pemerintahan pusat, tetapi juga
menjadi capaian pemerintahan daerah. Langkah awal adalah perlunya harmonisasi dan
sinkronisasi peraturan perundangan dalam rangka tercapainya kepastian hukum dan keadilan
agar tercapai kemakmuran bagi masyarakat Indonesia. Selain itu peraturan perundangan
tersebut akan bersinergi dengan Cetak Biru ASEAN, dimana peningkatan kerja sama ekonomi
dalam komunitas ASEAN dilalui sambil menggapai dunia luar ASEAN 11 agar ASEAN menjadi
‘regionalisme terbuka’ yang selanjutnya oleh Luhulima diharapkan terjadi pengurangan biaya
transaksi dan memaksimalkan keuntungan dagang12.
Pembahasan tulisan ini akan dimulai dengan mengedepankan khasanah konsep hubungan
internasional khususnya konsep paradiplomacy untuk pengayaan ilmu pemerintahan. Beberapa
fenomena seperti yang telah disebut di atas, dimana pemerintahan daerah dihadapkan pada
globalisasi yang menurut Hatta Rajasa13 (2014) harus dimanfaatkan sebagai ‘fenomena
pembangunan yang memfasilitasi perluasan akses dan peluang terhadap sumber-sumber
kemakmuran dari berbagai belahan dunia untuk peningkatan kemakmuran masyarakat
Indonesia’. Dan sebagai konsekuensi dari penerapan desentralisasi dan pelaksanaan otonomi
daerah, pemerintahan daerah adalah salah satu institusi formal dari negara yang paling dekat
dengan permasalahan dan kepentingan masyarakat serta memiliki tugas untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat.
KONSEP PARADIPLOMACY
Perkembangan substansial kajian dan telaah konsep paradiplomacy masih minim
terutama karena kebijakan luar negeri merupakan ranah kekuasaan pemerintah pusat. Namun,
kecenderungan kehidupan modern memerlukan cara berpikir yang baru dimana perkembangan
hubungan internasional dan politik nasional koheren dengan proses desentralisasi. Akibatnya,
keterlibatan pemerintah daerah dalam arena internasional adalah suatu keniscayaan. Relevansi
untuk mendalami kajian-kajian paradiplomasi dalam ilmu pemerintahan karena pertama,
diperlukan pisau analisis dalam melakukan hubungan dan kerja sama luar negeri oleh
pemerintah daerah terutama di era otonomi daerah. Kedua, dapat dijadikan ‘kritikan’ yang kritis
10
Integrasi Komunitas Ekonomi ASEAN 2015 di awali dengan 12 sektor integrasi yang menjadi prioritas; produk
berbasis pertanian; transportasi udara; produk otomotif;e-Asean; telekomunikasi; elektronik; perikanan; produk
kesehatan; produk berbasis karet; tekstil dan pakaian; pariwisata; produk berbasis kayu; logistik
11
Meningkatnya kesatuan dan posisi tawar ASEAN dalam rangka perundingan ASEAN+1 (misalnya dengan negaranegara diantaranya Tiongkok, India, Jepang, Korea atau Australia/Selandia); ASEAN+3 (Cina+India+Korea) dan lainlainnya. Ferdinand D Saragih, Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan, dalam
Seminar FISIP
12
CPF Luhulima, Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015, disampaikan dalam Seminar
FISIP-Universitas Terbuka dengan topik “Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015”, 26
Agustus 2015
13
Hatta Rajasa dalam Wahyuni Refi dan Ziyad Falahi, Desa Cosmopolitan: Globalisasi dan Masa Depam Kekayaan
Alam Indonesia, Jakarta: Change Publication, 2014, halaman vii
442
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
dalam pengayaan khasanah ilmu pemerintahan yang dilakukan pemerintah daerah di arena
hubungan internasional. Ketiga, perlunya konsep yang membenarkan bahwa arena hubungan
internasional tidak semata-mata hegemonik negara dimana kegiatan paradiplomasi berupaya
pula memberdaya pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama internasional. Tujuan
pemerintahan daerah melakukan paradiplomasi, seperti dikutip dari pendapat Sutedja 14 adalah
untuk menarik investasi, melakukan hubungan dengan perusahaan multinasional di wilayahnya
dan mewujudkan peningkatan ekspor, dan tentunya hal ini koheren dengan persiapan MEA
2015.
Dalam kajian klasik hubungan internasional, objek analisis adalah ‘negara-bangsa’ (nationstate) sebagai aktor utama dalam kerja sama luar negeri. Kajiannya difokuskan pada prinsipprinsip kedaulatan negara dan nasionalisme dalam pergaulan internasional. Selanjutnya terjadi
pergeseran aktor kerja sama luar negeri dalam hubungan internasional kontemporer, negara
(nation-state) tidak lagi menjadi aktor hegemonik dalam arena hubungan internasional. Adanya
globalisasi terutama di bidang ekonomi yang masif dan terstruktur, aktor-aktor non negara lebih
berpengaruh di kancah internasional, misalnya dengan munculnya peran perusahaanperusahaan MNC, lembaga-lembaga internasional, lembaga dana internasional. 15
Peristiwa-peristiwa internasional yang kini melibatkan pemerintahan daerah semakin
16
nyata . Hal ini pun didorong pula oleh fenomena globalisasi yang tidak dapat diprediksi
perubahannya dengan interaksi politik-ekonomi yang intensif dan komprehensif berimbas pada
paradigma pergeseran peran tunggal aktor (single actor) dalam kancah hubungan internasional.
Pada saat bersamaan, sistem desentralisasi memberi peluang pemerintah daerah (sub-national
actors) untuk melakukan kerja sama internasional. Dengan pergeseran aktor utama dalam
hubungan internasional diperlukan landasan teoritis untuk menganalisis gejala-gejala kekinian
dalam hubungan internasional. Konsep para diplomasi yang pertama kali dicetuskan oleh
Panayotis Soldatos di tahun 1980an menggambarkan fenomena baru dalam kajian ilmu
hubungan internasional, yang berawal dari istilah parallel diplomacy (disingkat menjadi
paradiplomacy). Terminologi paradiplomasi seperti dikutip oleh Ariadi dari definisi Duchachek
dan Soldatos (1990)17
...digunakan untuk menunjuk pada aktivitas-aktivitas yang paralel, terkoordinasi,
pelengkap terhadap, atau bahkan terkadang bertentangan dengan diplomasi yang
dilakukan oleh pemerintahan pusat.
Namun menurut Wolff18, terminologi parallel diplomacy, adalah membagi kewenangan
dengan entitas lokal, dalam kontek Indonesia pembagian kewenangan antara pemerintahan
14
Paradiplomacy dalam lingkaran politik luar negeri Indonesia, diakses dari
http://nsutedja.blogspot.com/2014/paradiplomacy-dalam-lingkaran-politik.html, 20 Agustus 2015, 3:17PM
15
Ibid…1-42
16
David Criekemen, “Introduction”, The Hague Journal of Diplomacy 5, 2010, halaman 1-9
17
Kurniawan Ariadi,...op cit, 3
18
Stefan Wolff, Paradiplomacy: Scope, Opportunities and Challenges, diakses dari
http://www.stefanwolff.com/files/Paradiplomacy.pdf, 20 Agustus 2015
443
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
pusat dan pemerintahan daerah di arena hubungan internasional. Memang, kajian-kajian
paradiplomasi masih di dominasi oleh studi empiris dan praktek di negara-negara berbentuk
federasi (Soldatos 1980, Duchachek & Soldatos 1990, Cornago, 2010, Criekemans 2010), dimana
kekuasaan pemerintahan federal diperoleh dari pemberian oleh Negara-negara bagian. Berbeda
dengan praktek di negara kesatuan seperti Indonesia, dimana pelaksanaan desentralisasi
dimanifestasikan dengan pemberian otonomi daerah oleh pemerintahan pusat (nation-state).
Oleh sebab itu, kegiatan paradiplomasi yang ada di Indonesia menurut Ariadi, masih ditataran
politik tingkat rendah, yaitu lebih banyak menjalin persahabatan antara wilayah yang berlanjut
pada kerja sama ekonomi dan tetap dibawah koordinasi serta supervisi pemerintahan pusat
(negara/nation-state). Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh 3 (tiga) kementerian utama,
yaitu: Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri dan Kementeriaan teknis terkait.
Pada sisi lain, program kerja sama sister city/sister province yang merupakan kerja sama
antar kota atau antar propinsi di berbagai belahan dunia telah lama dirintis oleh pemerintah
kota dan pemerintah provinsi, dan juga di Indonesia, merupakan salah satu payung hukum
untuk mewujudkan transformasi hubungan internasional19. Dokumentasi yang berhasil
dihimpun tentang kerja sama sister cities/sister provinces di Indonesia dimulai sejak tahun
1980an20. Program sister cities/sister provinces adalah program persahabatan antara dua kota
atau provinsi lintas negara yang bertujuan untuk menjalin kesepahaman dan membangun
persahabatan melalui pertukaran budaya, pendidikan dan sumber daya manusia sebagai upaya
untuk menciptakan perdamaian atau diplomasi kebudayaan. Namun demikian, kerja sama sister
cities/sister provinces yang telah banyak dirintis di Indonesia menuai kritikan, karena tidak
memiliki kepentingan yang jelas - program kerja sama ini dinilai hanya membuang-buang
anggaran daerah tanpa hasil yang jelas21. Pemerintah kota Surabaya, pemerintahan DKI
Jakarta22 merupakan pemerintahan daerah yang paling banyak melakukan kerja sama dengan
skema sister city/province. Data yang dihimpun tentang program kerja sama oleh pemerintahan
DKI Jakarta, setiap tahunan menunjukkan penambahan. Selain itu DKI Jakarta, beberapa Negara
asing yang memiliki hubungan diplomasi dengan Indonesia, dan menempatkan pula perwakilan
negaranya di daerah (setingkat Consulate General, Honorary Consulate), yang paling banyak
perwakilan negara asing setingkat konsulat di daerah adalah Bali, Surabaya dan Medan.
Alasannya, ketiga daerah tersebut merupakan kota pariwisata dan kota bisnis.
Namun demikian, praktek paradiplomasi yang telah berkembang seperti program sister
city/sister province dapat digunakan untuk menggambarkan hubungan dan kerja sama luar
negeri oleh pemerintahan daerah yang lebih menguntungkan daerah. Artinya bahwa hubungan
dan kerja sama luar negeri oleh pemerintah daerah, menurut Ariadi dapat lebih responsif dan
19
Wawncara dengan Bagas Hapsoro, Staf ahli Menteri Luar Negeri Bidang Manajemen, 26 Agustus 2015.
Mani Festati Broto (2014), “Decentralization and International Cooperation (Sister City: Opportunities for
promoting the local)”, Jurnal Administrasi Pemerintahan Daerah, Vol VI, Edisi ke-2, 2014, halaman 164-174.
21
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-9-10babi-g.pdf, 25 Agustus, 3.40pm
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-10-11babi-a.pdf, 25 Agustus, 3.41pm
Criekemen, David, “Introduction”, The Hague Journal of Diplomacy 5, 2010, halaman 1-9
22
Mani Festati Broto..
20
444
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
akomodatif untuk kepentingan daerah (1). Alasannya adalah kegiatan paradiplomasi sarat
dengan mekanisme mensejahterakan masyarakat ditingkat lokal lewat pelaksanaan
desentralisasi karena memiliki kewenangan seperti dikutip dari gagasan Wolff 23 dan sebagai
landasan hukumnya, kegiatan paradiplomasi merupakan bagian dari diplomasi di tingkat pusat,
artinya dalam kontek Indonesia, pemerintahan pusat tetap menjadi mentor dari kegiatan
hubungan luar negeri, walaupun dalam prakteknya dilakukan oleh pemerintah daerah. Ada
beberapa definisi yang menggambarkan gejala pemerintahan yang terkait dengan kerja sama
internasional, namun definisi yang dikemukan oleh Cornago menurut saya kurang tepat karena
memosisikan pemerintahan daerah dalam tataran negara berbentuk federasi
[. . .] sub-state governments’ involvement in international relations, through the
establishment of formal and informal contacts, either permanent or ad hoc, with foreign
public or private entities,with the aim to promote socio-economic, cultural or political
issues, as well as any other foreign dimension of their own constitutional competences.24
Paradiplomasi merujuk pada hubungan dan kerja sama luar negeri oleh Pemerintah
Daerah, yang telah dibuktikan dengan semakin meningkatnya kerja sama dengan konsep sistercity yang dilakukan oleh pemerintahan kota, seperti DKI Jakarta, Bandung, Surabaya, Medan 25
dan juga dengan konsep sister province, Provinsi DKI Jakarta, Jawa Barat, DI Yogyakarta dan
Jawa Timur26 tercatat paling banyak melakukan paradiplomasi. Namun demikian, kebijakan
otonomi daerah belum sepenuhnya memberikan landasan hukum yang terstruktur bagi
pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama luar negeri yang lebih luas. Yang perlu
diperhatikan, bahwa struktur pemerintahan daerah di Indonesia dalam menjalankan otonomi
daerah seluas-luasnya harus dalam koridor NKRI. Artinya, landasan filosofis dan paradigma
sistem desentralisasi yang ada bukan merupakan pelepasan wewenang kepada daerah tetapi
hanya bersifat penyerahan sebagian wewenang kepada daerah dengan derajat yang bersifat
kontinum. Pemerintah pusat tetap sebagai pemegang wewenang pokok yaitu wewenang
pengendalian dan pengawasan.27
Memang beberapa pakar ragu menggunakan konsep paradiplomasi yang seolah-olah
menyerahkan urusan kedaulatan kepada entitas lainnya dan hal ini rawan terjadi konflik
kepentingan antara kepentingan pemerintahan pusat (nation-state/national) dengan
pemerintahan daerah (sub-national), seperti yang ditulis Criekemans28
23
Anynomous, file:///C:/Users/UT%20Terbuka/Downloads/S1-2015-311541-CHAPTER1%20(2).pdf
Neo Cornago, “On the Normalization of Sub-State Diplomacy, The Hague Journal of Diplomacy 5, 2010, halaman
11-36
25
Mani Festati Broto, …op.cit
26
Takdir Ali Mukti, Paradiplomacy, Kerjasama Luar Negeri oleh Pemda di Indonesia, Jakarta: The Phinisi Press,2013
27
Nurcholis, Hanif, Teori dan Politik: Pemerintahan dan Otonomi Daerah, Jakarta: Penerbit PT Gramedia Widiasara
Indonesia, 2007.
28
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-9-10babi-g.pdf, 25 Agustus, 3.40pm
http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/656/jbptunikompp-gdl-akbarizala-32758-10-11babi-a.pdf, 25 Agustus, 3.41pm
24
445
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
Some scholars are not fond of the term paradiplomacy because it suggests an element of
conflict between the national and sub-national policy levels, and implicitly presumes
‘incompatible interests’
Dalam pelaksanaan MEA 2015, yang perlu diperhatikan bahwa kebijakan desentralisasi
dan otonomi daerah menjadi esensial dijadikan landasan dalam pelaksanaan MEA 2015, karena
daerah akan terkena dampak langsung. Seperti telah disinggung di atas dengan MEA 2015, arus
barang, jasa, investasi dan ketenagakerjaan profesional akan menyerbu wilayah-wilayah
Indonesia. Tambahan lagi, berdasarkan aspek geografis, wilayah-wilayah Indonesia sangat
terbuka dan lemahnya pengawasan terhadap wilayah Indonesia akan berimbas pula pada
suksesnya MEA 2015. Argumentasi ini juga dikemukakan oleh Ariadi bahwa ‘isu hubungan dan
kerja sama luar negeri daerah perlu menjadi bagian integral (policy/program item) dalam
perumusan kebijakan otonomi daerah’ dan sebaliknya menurut Ariadi bahwa ‘isu otonomi
daerah perlu dijadikan dasar pertimbangan dalam perumusan kebijakan dan penyelenggaraan
hubungan dan kerja sama luar negeri’ (15).
DESENTRALISASI DAN KESIAPAN MENGHADAP MEA 2015
Bila daerah ingin menguatkan praktek diplomasi, maka dalam menjalin kerja sama
internasional harus berlandaskan pada aktivitas pemerintah yang dijabarkan oleh Van De
Spiegel (2010) memberikan perlindungan, mensejahterakan, mencerdaskan dan ikut
melaksanakan ketertiban dalam dan luar negeri dengan tidak merugikan pihak manapun secara
illegal. Menjelang Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015 (MEA 2015) pemerintah Indonesia fokus
pada peningkatan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar regional ASEAN. Indonesia bisa
bangkit dan maju bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
Tabel 1:
Data Negara-negara Anggota ASEAN, 2010-2011
Negara
Brunei
Filipina
Indonesia
Kamboja
Laos
Malaysia
Myanmar
Singapura
Thailand
Vietnam
Jumlah Populasi
(jiwa)
402 ribu
102 juta
245,6juta
14,7 juta
6,47 juta
28,7 juta
53,9 juta
4,7juta
14,7 juta
90,6 juta
Luas
Wilayah
(km2)
5,765
300,000
1,904 juta
181,035
236,800
329,847
676,578
697
181,035
331,210
Peringkat
HDI 2011
33
112
124
139
138
61
149
26
103
128
Peringat
GDP 2010
(dunia)
123
34
16
108
135
30
80
41
25
42
Sumber diunduh dari http://www.setneg.go.id/index.php?option=com_content&task=view&id=6033
446
Pertumbuhan
Ekonomi 2010 (%)
4.1%
7,6%
6,1%
6.0%
7,9%
7,2%
5,5%
14,5%
7,8%
6,8%
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
Komunitas ekonomi ASEAN penting karena memiliki market size 591juta, yang
penduduknya 80% adalah usia produktif dibawah 45 tahun 29 dan perekonomian ASEAN dalam
beberapa dekade terjadi peningkatan GDP yang terus tumbuh rata-rata per kapita US$3,787.
Dalam menyambut MEA 2015, seluruh negara ASEAN harus melakukan liberalisasi yang
menjadikan arus bebas barang, jasa, investasi, modal dan tenaga kerja trampil. Indonesia harus
memanfaatkan peluang integrasi ekonomi ini dengan kemampuan meneropong pasar potensial
dunia, sebagai negara pengekspor dan negara tujuan investor serta membuka diri pada sektor
jasa dengan knowledge sharing dalam tata kelola yang dinamis30. Indonesia adalah negara besar
sehingga jangan hanya dijadikan sebagai pasar konsumen produk barang-barang ASEAN, karena
PDB Indonesia berada di nomer urut 5 (lima) di antara negara-negara ASEAN lainnya (lihat tabel
1).
Yang paling mengkhawatirkan adalah potensi tenaga kerja Indonesia yang trampil harus
memiliki daya tawar dan bersaing dengan tenaga kerja negara ASEAN lainnya (lihat data HDI
table 1). Hal ini merupakan tantangan yang paling berat yang harus dihadapi oleh pemerintahan
daerah. Di bidang tenaga kerja, peraturan perundangan pemerintahan daerah yaitu UU No. 23
Tahun 2014 telah memuat pembagian urusan yang jelas yaitu kewenangan pemerintah pusat
dan pemerintah daerah. Pembagian urusan pemerintahan bidang tenaga kerja dirinci menjadi 3
(tiga) sub bagian yaitu: Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja, Penempatan Tenaga
Kerja dan Hubungan Industrial. Misalnya, dalam hubungan industrial, maka pemerintahan pusat
memiliki kewenangan dalam pengesahan peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian
kerja bersama untuk perusahaan yang mempunyai wilayah kerja lebih dari 1 (satu) Daerah
provinsi, maka di tingkat pemerintahan daerah provinsi dan kabupaten/kota, pengesahan
peraturan perusahaan dan pendaftaran perjanjian kerja bersama dilakukan pula untuk
perusahaan yang hanya beroperasi dalam 1 (satu) Daerah provinsi dan kabupaten/kota
tersebut.31
Terkait dengan kewenangan, dalam peraturan perundangan tentang pemerintahan
daerah tercantum diktum pembagian urusan pemerintahan antara pemerintahan pusat dan
pemerintahan daerah. Menurut Smith (2012) dalam penyelenggaraan desentralisasi terkait pula
elemen penyerahan kewenangan secara hukum dari pemerintahan pusat kepada pemerintahan
daerah untuk mengatur dan mengurus bagian-bagian tertentu urusan pemerintahan. Dalam
peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah (UU No 23/2014, Bab IV, pasal 9 (1) (2)
urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan
konkuren, dan urusan pemerintahan umum sebelumnya 32. Intinya, pelaksanaan otonomi daerah
29
Ferdinand D Saragih, Indonesia dan Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015: Peluang dan Tantangan, disajikan dalam
Seminar FISIP-Universitas Terbuka dengan topik Peluang dan Tantangan Indonesia dalam Komunitas ASEAN 2015,
26 Agustus 2015.
30
Martani Huseini, Mempersiapkan SDM Indonesia Dalam Tatanan Baru MEA 2015, 13 Oktober 2014.
31
Undang-Undang Republik Indonesia Nomer 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
32
UU No 23 Tahun 2014, pada Bab pasal tentang urusan yang dibagi menjadi urusan absolut dan urusan konkuren
dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut merupakan urusan yang sepenuhnya menjadi
kewenangan pemerintahan pusat, diantaranya adalah politik luar negeri.
447
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
ditujukan untuk percepatan pencapaian kesejahteraan rakyat secara massal, tersistem dan
terstruktur (Saefuddin dalam Kertapradja,2014:vii). Artinya, dalam era globalisasi dan
desentralisasi daerah harus meningkatkan daya saing dan memunculkan potensi daerah sebagai
economic promotor, namun bila tidak didukung dengan landasan hukum sebagai acuan dalam
tata cara pelaksanaan kerja sama luar negeri maka akan terjadi kegamangan dalam
pelaksanaannya. Saat ini, perangkat peraturan perundangan tentang hubungan dan kerja sama
luar negeri tidak secara rinci dan spesifik menjabarkan kewenangan pemerintahan daerah
dalam pelaksanaan hubungan dan kerja sama luar negeri. Landasan hukum hubungan luar
negeri oleh pemerintahan daerah yang ada tetap berada dalam kewenangan pemerintaha
pusat, dalam diktum Bab I pasal dalam Undang-Undang No 37 tahun 1999 tentang hubungan
internasional, mencantumkan bahwa:
Hubungan Luar Negeri adalah setiap kegiatan yang menyangkut aspek regional dan
internasional yang dilakukan oleh Pemerintah di tingkat pusat dan daerah, atau lembagalembaganya, lembaga negara, badan usaha, organisasi politik, organisasi masyarakat,
lembaga swadaya masyarakat, atau warga negara Indonesia.
Perlu diingat bahwa iklim investasi sebagian besar negara-negara ASEAN belum kondusif
karena perbedaan regulasi investasi yang menurut Luhulima (2010:55-63)33 masing-masing
masih “memperlihatkan kuatnya ideologi liberal di lima negara pendiri ASEAN”. Diplomasi
pemerintahan sebaiknya menguatkan konsep regionalisme dikawasan ASEAN dan sekitarnya
agar dinamis, dengan menciptakan kerja sama perdagangan menuju regionalisasi pasar terbuka
dan mempromosikan produk-produk UKM unggul Indonesia. Daya tarik untuk meningkatkan
iklim investasi seperti jaminan kepastian hukum, sistem perpajakan yang jelas, infrastruktur,
prosedur pabean yang transparan harus menjadi prioritas tidak saja di lembaga pemerintahan
pusat dan pemerintahan daerah tetapi juga di lembaga legislatif terutama DPRD. Catatan
terakhir untuk diplomasi internasional terutama terkait dengan kebijakan keberlanjutan
pelaksanaan good governance dan keinginan internasional agar Indonesia sebagai global village,
namun demikian pemerintahan agar berhati-hati agar terhindar dari ‘pentagon traps’ karena
bagaimanapun Indonesia masih terbelenggu isu-isu yang terkait dengan lingkungan hidup,
demokrasi, HAM, Hak kekayaan intelektual dan liberalisasi perdagangan. Harapannya, visi,misi
dan program kerja pemerintahan pusat mengalir pula sampai ditingkat pemerintahan daerah,
misalnya slogan politik ‘Revolusi Mental’, yaitu pembangunan manusia dan pembangunan
sosial agar terbentuk masyarakat yang cerdas, sehat dan berkepribadian dapat membawa
perubahan.
Untuk mekanisme hubungan luar negeri dan kerja sama luar negeri, Kementerian Luar
Negeri menyusun buku panduan umum tata cara hubungan dan kerja sama luar negeri oleh
pemerintahan daerah. Tujuan buku panduan ini untuk memberi perlindungan bagi daerah
dalam rangka menghadapi era global. Selanjutnya, bahwa pelaksanaan hubungan dan kerja
33
Luhulima, C.P.F. (2010), Dinamika Asia Tenggara Menuju 2015, Jakarta: Pusat Penelitian LIPI.
448
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
sama luar negeri diatur mekanisme konsultasi dan koordinasi dalam hubungan luar negeri oleh
Pemerintah Daerah serta koordnasi dan konsultasi hubungan luar negeri dalam bidang-bidang
tertentu yang merupakan kewenangan pemerintah yang memerlukan koordinasi dengan
Daerah34. Selain itu, untuk kelangsungan kerja sama luar negeri digunakan peraturan
perundangan, Undang-undang No 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang berisi
pengaturan dan panduan teknis, yang dapat digunakan pemerintahan daerah secara
operasional dan Undang-Undang No 33 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah
Pusat dan Pemerintah Daerah. Ada pula Peraturan Pemerintah No 54 Tahun 2005 Tentang
Pinjaman Daerah untuk memayungi kerja sama luar negeri untuk mekanisme pinjaman luar
negeri atau bantuan luar negeri yang dapat dilakukan oleh pemerintahan daerah.
Hal ini menunjukkan bahwa hubungan luar negeri yang dilakukan pemerintah daerah
harus dalam tataran politik tingkat rendah yang tidak boleh menyentuh konsep kedaulatan
negara bangsa, karena penerapan desentralisasi Indonesia secara tegas menempatkan provinsi,
kabupaten/kota sebagai bagian dari NKRI bukan negara bagian, seperti dalam sistem negara
federasi. Seperti yang ditulis Nurcholis35, proses desentralisasi di Indonesia…
bukan ‘pelepasan kewenangan kepada daerah tetapi hanya penyerahan sebagian
wewenang kepada daerah dengan derajat yang bersifat kontinum...dimana pusat tetap
sebagai pemegang wewenang pokok yaitu wewenang, pengendalian dan pengawasan’
(xix)
Penerapkan asas desentralisasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dengan kebijakan
otonomi daerah diyakini dapat menyelamatkan pemerintahan dan keutuhan negara, kata
Rasyid, dan mendorong kemampuan prakarsa daerah untuk mengejarkan kesejahteraan
(2007:vi)36. Keyakinan ini menjadi nyata sejak bergulirnya Reformasi Indonesia dengan tuntutan
demokratisasi yang selanjutnya berimbas kepada penerapan nyata desentralisasi 37 yaitu sistem
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang manifestasinya adalah pemberian otonomi
daerah. Tujuan negara Indonesia yang terdesentralisasi dengan otonomi daerah kata Saefuddin
seperti dikutip dalam Kertapradja, adalah agar terjadi percepatan pencapaian kesejahteraan
rakyat secara massal, tersistem dan terstruktur (2014;vii). Hal ini dipertegaskan pula oleh pakar34
Buku panduan Umum Tata Cara Hubungan dan Kerjasama Luar Negeri Oleh Pemerintah Daerah, diakses secara
online, 24 Agustus 2015.
35
Nurcholis, Hanif, ...op cit
36
Haris, Syamsuddin (eds), Desentralisasi & Otonomi Daerah: Desentralisasi, Demokratisasi dan Akuntabilitas
Pemerintahan Daerah, Jakarta: LIPI Press, 2007
37
Kenyataannya, proses desentralisasi dan otonomi daerah telah tertuang dalam penjelasan Konstitusi (UUD 1945,
pasal 18, 18A, 18B (hasil amandemen). Dikatakan nyata karena pada hakekatnya Indonesia adalah negara kesatuan
(unitaris) yang terdesentralisasi. Konsekuensi dari proses desentralisasi ini adalah pemberian otonomi daerah. Sejak
awal kemerdekaan, keinginan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah sudah disadari karena Indonesia
terbentuk dari semangat keberagaman kebangsaan untuk bersatu yang menghargai pluralisme yang dijewantahkan
dalam sesanti Bhinneka Tunggal Ika. Oleh sebab itu perlu ada landasan filosofis, politis dan yuridis untuk
melindungi semangat Bhinneka Tunggal Ika dan sistem pemerintahan yang sesuai dengan semangat tersebut
adalah desentralisasi.
449
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
pakar ilmu pemerintahan IPDN, salah satunya Sadu Wasistiono mengatakan bahwa dengan
gagalnya sentralisme ala Orde Baru, maka desentralisasi merupakan pilihan lain yang harus
diambil, apapun resikonya, desentralisasi harus berhasil membuat negara maju, rakyat sejahtera
dalam suasana demokratis. Definisi desentralisasi ada banyak, namun intinya desentralisasi
adalah proses pemindahan tanggungjawab dan penyerahan wewenang pemerintah oleh
pemerintahan pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan
pemerintahan daerahnya dalam sistem NKRI.
Desentralisasi merujuk pada suatu gejala politik, yaitu distribusi kekuasaan berdasarkan
kewilayahan, kekuasaan dan kewenangan yang diserahkan melalui suatu hirarki secara geografis
dalam negara dan juga dalam institusi dalam proses pembagian kewenangan. Kini, pada masa
reformasi desentralisasi dikaitkan dengan tata kelola yang demokratis di tingkat lokal yang titik
beratnya tidak saja pada ‘the machinery of government’ tetapi pentingnya pelibatan masyarakat
dan komunikasi (interaksi) mereka dengan otoritas lokal.
Realita kekinian, dan sejalan pula dengan program Nawacita yaitu mengutamakan
kemandirian daerah dan menekankan pada pencapaian daya saing kompetitif perekonomian
daerah. Langkah ini telah pula diformulasikan dalam visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025. Kritikan utama menghadapi MEA 2015 adalah tidak
maksimalnya pemerintah (pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah) dalam meningkatkan
keunggulan daerah baik SDA maupun SDM. Promosi tentang potensi perekonomian daerah
sering terbentur masalah anggaran promosi yang terbatas. 38 Hal ini karena, kebijakan
desentralisasi dan penerapan otonomi daerah yang tertuang dalam peraturan perundangan
tentang pemerintahan daerah (telah mengalami beberapa kali revisi) menjadi landasan
kebijakan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus daerahnya belum memuat secara
komprehensif tentang bagaimana pemerintahan daerah dalam melakukan kerja sama luar
negeri.
Memang diakui oleh Dubes Tetap RI untuk ASEAN39, bahwa sosialisasi tentang ASEAN di
tingkat pemerintahan daerah agak terlambat, terbukti bahwa pertemuan awal antara
pemerintahan daerah yang diprakarsai oleh Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia
(APEKSI) baru dimulai pada tahun 2011. Forum ini dihadiri oleh 70 walikota ASEAN dari Brunei
Darussalam, Indonesia, Malaysia, Myanmar, Singapura dan Thailand dengan tujuan
meningkatkan people-to-people contact dan meningkatkan kesadaran ASEAN menuju
pembentukan komunitas ASEAN serta memperkuat jaringan masyarakat sipil di kawasan ASEAN.
Selain itu, forum pertama ini membicarakan tentang upaya memajukan kerja sama regional di
antara kota-kota di wilayah ASEAN serta kota-kota dari mitra ASEAN. Hal-hal yang dibahas
adalah prioritas program kerja sama, diantaranya adalah Administrasi Publik dan Pemerintahan,
Lingkungan dan Pembangunan Berkelanjutan, Pelayanan Publik, Jejaringan Regional,
Pengembangan Sumber Daya Manusia, Kemitraan Publik dan Swasta, Pengarusutamaan gender
dan pendidikan. Selanjutnya kerja sama ini menjadi awal dari forum lanjutannya melalui
38
39
Wawancara dengan Duber RI di Azerbaijan, 27 Juli 2015.
Wawancara dengan Dubes RI tetap untuk ASEAN, 26 Agustus 2015.
450
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
konsultasi dan koordinasi dengan institusi-institusi terkait40. Kita akan meniru pelaksanaan
sosialisasi tentang MEA 2015 seperti di Thailand yaitu membentuk pusat-pusat tentang
ASEAN.41
Pada tataran konseptual dan praktek, globalisasi dan desentralisasi menjadi acuan
pengayaan khasanah dan konsep dalam ilmu pemerintahan Indonesia, namun belum banyak
kajian akademik yang dikaitkan dengan kegiatan kerja sama luar negeri lebih lagi dengan
konsep-konsep yang terkait dengan hubungan internasional, khususnya konsep paradiplomasi.
Selanjutnya, penyataan Darmansjah Djumala di atas memunculkan pertanyaaan bagaimana
pelibatan masyarakat tersebut dapat dijelaskan melalui konsep-konsep yang terkait dengan
globalisasi, desentralisasi dan hubungan internasional. Tujuannya agar tercipta tata kelola
(otoritas, sumber-sumber dan ketrampilan) yang lebih efektif 42 (2000:2), terutama menjelang
masyarakat ekonomi ASEAN 2015 yang mendorong adanya kompetisi di antara 10 negara
ASEAN dalam hal daya saing pasar produk dan jasa, kompetensi ketenagakerjaan profesional
(tenaga medis, pendidik dan tenaga profesional lainnya) serta peluang investasi. Proses ini
keseluruhan akan menjadi peluang, beban dan tantangan bagi pemerintahan daerah. Artinya
dengan adanya MEA 2015, pemerintahan daerah memiliki peran strategis dalam kerja sama
internasional.
Apalagi bila pengejawantahan desentralisasi tersebut ditujukan untuk ‘menyiasati’ imbas
globalisasi. Penggunaan kata ‘menyiasati’ menurut pandangan Stiglitz karena globalisasi
walaupun banyak menimbulkan masalah bagi negara miskin (negara berkembang, seperti
Indonesia) tetapi tidak bisa ditolak (2007:11)43. Indonesia sudah dapat dikatakan menjadi
korban globalisasi, hal ini terjadi saat krisis ekonomi tahun 1998 yang diawali dengan tekanan
IMF. Pada waktu itu Indonesia dipaksa melakukan liberalisasi pasar melalui liberalisasi impor
beras dimana tarif impor produk pertanian dipaksa menjadi nol persen dan produk non pangan
5%.44 Selanjutnya, dengan alasan menjadi sumber korupsi, monopoli Bulog sebagai penyangga
harga beras dihapus. Pada saat bersamaan Indonesia sedang membenahi manajemen birokrasi.
Pada dekade awal pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di masa reformasi banyak
menimbulkan masalah, maraknya praktek korupsi yang bergeser dari tingkat pusat ke daerah,
meningkatnya konflik Pilkada dan yang paling menyedihkan adalah desentralisasi yang semula
diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru berbalik meningkatnya
kemiskinan.
40
Pertemuan Pertama Forum Walikota ASEAN, Surabaya, 24-25 Oktober 2011, diakses dari
http://www.kemlu.go.id/Pages/PressRelease.aspx?IDP=1260&l=id, 24 Agustus 2015
41
Wawancara dengan Duber Tetap RI untuk ASEAN, 26 Agustus 2015.
42
Decentralization dan Democratic Local Governance Programming Handbook, 2000
43
Stiglitz, Joseph E., Making Globalization Work: Menyiasati Globalisasi Menuju Dunia yang Lebih Adil, Bandung: PT
Mizan, 2007
44
Ibid, 20
451
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
UTCC, 26 Agustus 2015
Bagi negara-negara berkembang, seperti Indonesia globalisasi dan desentralisasi
merupakan konsepsi yang belum lama hadir dalam paradigma 45 politik dan ekonomi, dan
keterkaitan dengan pelaksanaan pemerintahan, terutama pemerintahan daerah baru dimulai
bersamaan dengan proses reformasi. Setelah reformasi, Indonesia merombak paradigma
pelaksanaan manajemen pemerintahan yang semula sentralistik menjadi desentralisasi, dan hal
ini berimbas kepada secara politik pelaksanaan pemerintahan daerah . Oleh sebab itu,
peraturan perundangan tentang pemerintahan daerah dengan acuan asas desentralisasi telah
beberapa kali mengalami revisi, semula UU No 22 Tahun 1999, lalu UU No 32 Tahun 2004 dan
terakhir menjadi UU No 23 Tahun 2014. Tujuan utama revisi tersebut di atas adalah
penyempurnaan peraturan perundangan yang dapat menjadi dasar hukum untuk penerapan
desentralisasi yang diyakini merupakan cara yang paling sesuai untuk menghidupkan demokrasi
di tingkat lokal (Smith, 2010: 3-4, Wasistiono 2010, Djohan, Kertapraja), dan konkritnya adalah
pemberian otonomi daerah. Dalam kajian-kajian ilmiah yang dilakukan oleh Institusi
Pemerintahan Dalam Negara (IPDN), dijabarkan bahwa pelaksanaan desentralisasi dan otonomi
daerah diharapkan mampu menampung aspirasi masyarakat Indonesia yang pluralistis sesuai
dengan kekhususan kedaerahan masing-masing. Dengan kebijakan desentralisasi dimaksudkan
agar rentang kendali penyelenggaraan pemerintahan tidak begitu luas, sedangkan pnerapan
otonomi daerah agar daerah mampu memberikan pelayanan yang optimal kepada masyarakat,
mampu memberdayakan masyarakat dan mampu percepatan pembangunan daerahnya masingmasing. Pemberian otonomi daerah memperjelas hak, kewenangan yang nyata, dan kewajiban
daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan
masyarakat setempat namun tetap dalam koridor NKRI.
Penutup
Konsep paradiplomasi merupakan fenomena baru dalam kajian hubungan internasional
yang menitikberatkan hubungan dan kerja sama luar negeri yang dilakukan oleh pemerintahan
daerah. Sedangkan pemerintahan daerah adalah salah satu unit analisis dalam ilmu
pemerintahan yang menjadi objek kajian terkait dengan gejala pemerintahan, terutama yang
berhubung dengan kewenangan/kekuasaan untuk merumuskan kebijakan dan administrasi
yaitu bagaimana serangkaian keputusan yang dibuat oleh pemerintahan daerah menjadi acuan
untuk mencapai tujuan pemerintahan 46.
45
Paradigma dalam disiplin intelektual adalah cara pandang orang terhadap diri dan lingkungannya yang akan
mempengaruhinya dalam berpikir (kognitif), bersikap (afektif), dan bertingkah laku (konatif).[1] Paradigma juga
dapat berarti seperangkat asumsi, konsep, nilai, dan praktik yang di terapkan dalam memandang realitas dalam
sebuah komunitas yang sama, khususnya, dalam disiplin intelektual [2]
Kata paradigma sendiri berasal dari abad pertengahan di Inggris yang merupakan kata serapan dari bahasa
Latin pada tahun 1483 yaitu paradigma yang berarti suatu model atau pola; bahasa
Yunani paradeigma (para+deiknunai) yang berarti untuk "membandingkan", "bersebelahan" (para) dan
memperlihatkan (diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Paradigma, 11 Agustus 2015
46
M. Aries Djaenuri, “Kedudukan Ilmu Pemerintahan Dalam Khasanah Ilmu Pengetahuan”, Jurnal Administrasi
Pemerintahan Daerah, Volume VI, Edisi ke-1, 2014, halaman 63-79
452
Prosiding Seminar Nasional
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Terbuka
Balai Sidang UT, 26 Agustus 2015
Pentingnya prinsip dasar desentralisasi dalam hubungan pemerintah pusat-pemerintah
daerah menunjukkan kewenangan yang jelas yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah
untuk melakukan kerja sama luar negeri (hubungan internasional). Memang, hubungan Luar
Negeri oleh Pemerintahan Daerah bukanlah hal yang wajib. Kegiatan-kegiatan luar negeri yang
telah dirintis ditingkat pemerintahan daerah tersebut dapat memperkuat sinergi tuntutan
dalam komunitas MEA 2015. Dengan berbagai tingkatan kegiatan yang melibatkan urusanurusan yang bersinggungan dengan investasi asing, orang asing, lembaga-lembaga asing dan
kerja sama luar negeri, seperti kasus pengungsi di atas, pemerintahan daerah mau tidak mau
terlibat dalam kegiatan luar negeri.
453
Fly UP