...

Lampiran II.1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP (calon PSP/calon anggota

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Lampiran II.1 DAFTAR RIWAYAT HIDUP (calon PSP/calon anggota
-1-
Lampiran II.1
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
(calon PSP/calon anggota Direksi/calon anggota Dewan Komisaris1))
DATA PRIBADI
1. Nama lengkap
: ….........................................................
2. Nama panggilan
: ….........................................................
3. Tempat dan tanggal lahir
: ….........................................................
4. Agama
: ….........................................................
5. Alamat rumah
: ….........................................................
…….......................................................
Telp.Rumah……………..Kode pos…..…...
6. Alamat kantor
: ….........................................................
…….......................................................
Telp.Rumah……………..Kode pos…..…...
7. Nama orang tua
: ….........................................................
8. Jml sdr kandung/angkat
: ….........................................................
9. Status pernikahan
: Belum menikah/Menikah/Bercerai*)
10.Nama istri/suami
: ….........................................................
11.Nama-nama anggota keluarga yaitu:
a. Orang tua kandung/tiri/angkat:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
b. Saudara kandung/tiri/angkat beserta suami atau istrinya:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
c. Anak kandung/tiri/angkat:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
d. Kakek ...
-2-
d. Kakek/nenek kandung/tiri/angkat:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
e. Cucu kandung/tiri/angkat:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
f. Saudara kandung/tiri/angkat dari orang tua beserta suami atau
istrinya:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
g. Suami/istri:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
h. Mertua:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
i. Besan:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
j. Suami/istri dari anak kandung/tiri/angkat:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
k. Kakek/nenek dari suami/istri:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
l. Suami/istri dari cucu kandung/tiri/angkat:
………………………………………………………………………………..……..
………………………………………………………………………………..………
……………………………………………………………………………..………..
………………………………………………………………………………..………
m. Saudara ...
-3-
m. Saudara
kandung/tiri/angkat
dari
suami/istri
beserta
suami/istrinya:
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
………………………………………………………………………………..……
RIWAYAT PENDIDIKAN
Tingkatan
Tahun
Nama Institusi
Fakultas/
Jurusan
Lulus/Gelar
yang dicapai
Sekolah
Dasar
Sekolah
Menengah
Pertama
Sekolah
Menengah
Umum
Akademi
Perguruan
Tinggi
Pasca
Sarjana
PELATIHAN/KURSUS YANG PERNAH DIIKUTI
Nama Pelatihan/Kursus
Tahun
Penyelenggara
Lokasi
RIWAYAT ...
-4-
RIWAYAT PEKERJAAN
Tanggung
Tahun Perusahaan Jabatan
Prestasi Penghargaan
Jawab
Total
Aset/
Omzet
PENGALAMAN SPESIFIK
(Uraikan pengalaman spesifik anda di tempat kerja yang dapat
menggambarkan kemampuan anda dalam menangani situasi yang
sulit).
..........................................................................................................
..........................................................................................................
Demikianlah Daftar Riwayat Hidup ini saya susun dengan sebenarbenarnya.
....................., .....................
(Tanda tangan di atas meterai cukup)
(Nama)
Keterangan:
1)
Coret yang tidak perlu.
Lampiran ...
-5-
Lampiran II.2
DAFTAR ISIAN
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BPR
PERORANGAN
1.
Nama
alias)
lengkap
(termasuk
2.
Nama lain (apabila ada)
3.
Tempat, tanggal lahir
4.
Alamat sesuai bukti identitas
diri
5.
Alamat
domisili/korespondensi
(apabila
berbeda
dengan
alamat sesuai angka 4)
6.
Kualifikasi profesi Saudara
dan
periode
waktunya.
(sebutkan secara lengkap)
7.
Jelaskan
profesi/aktivitas
bisnis
dan
keanggotaan
profesi Saudara dalam dua
tahun terakhir.
Jelaskan
termasuk
nama
perusahaan, bidang usaha,
jabatan, asosiasi profesi yang
diikuti dan informasi lain
yang relevan.
8.
NPWP
9.
Sebutkan jumlah seluruh
harta Saudara pada akhir
Desember tahun terakhir.
(lampirkan copy
dokumen
pendukung)
10. Sebutkan jumlah seluruh
kewajiban
Saudara
pada
akhir
Desember
tahun
terakhir.
(lampirkan
copy
dokumen pendukung)
11. Sebutkan...
-6-
11. Sebutkan pendapatan atau
penghasilan Saudara dalam 3
tahun terakhir. (lampirkan
copy dokumen pendukung)
12. Sebutkan pembayaran pajak
penghasilan Saudara dalam 3
tahun terakhir. (lampirkan
copy dokumen pendukung)
13. Sebutkan
perkiraan
pendapatan
yang
akan
diperoleh
dalam
tahun
berjalan.
14. Jelaskan sumber dana yang
akan
Saudara
gunakan
untuk membeli saham BPR.
(Sebutkan sumbernya)
15. Jelaskan perusahaan yang
Saudara
miliki
(secara
langsung
dan
tidak
langsung/nominee).
16. Jelaskan
kewajiban
dan
tanggungjawab Saudara pada
perusahaan tersebut.
17. Apakah Saudara saat ini
berperan sebagai PSP pada
perusahaan non bank?
18. Apakah saat ini Saudara
merupakan PSP pada bank
lain? Jelaskan
19. Apakah
perusahaan
non
bank
pada
pertanyaan
no.17dan atau bank lain
pada
pertanyaan
no.18
memiliki hubungan bisnis
dengan BPR yang sahamnya
akan Saudara beli? Jelaskan
jenis hubungan bisnisnya
secara detail.
20. Apakah
membeli
dengan
investasi
Saudara
saham
tujuan
jangka
berniat
tersebut
untuk
panjang
strategic ...
-7-
(strategic partner)? Jika tidak,
jelaskan.
21. Apakah saat ini Saudara
telah memiliki saham pada
BPR yang sahamnya akan
Saudara
beli
tersebut.
Jelaskan
detail
dengan
komposisinya.
22. Berapa banyak saham yang
yang akan Saudara beli?
Berapa nilai pembeliannya?
Berapa
porsinya
dari
keseluruhan saham BPR?
Apabila
Saudara
telah
memiliki saham BPR tersebut
sebelumnya, berapa porsinya
jika ditambah dengan jumlah
saham yang akan Saudara
beli saat ini?
23. Bagaimana penggunaan hak
suara Saudara pada BPR
tersebut,
secara
sendirisendiri
(Saudara
sebagai
individu) ataukah bersamasama
dengan
kelompok
usaha/afiliasi Saudara?
24. Apakah Saudara memiliki
kredit macet pada bank di
Indonesia
atau
pernah
dinyatakan pailit oleh otoritas
di Indonesia atau negara
lain?
Jelaskan
secara
spesifik.
25. Apakah
Saudara
pernah
diminta
untuk
berhenti
bekerja, dikenakan tindakan
disiplin/sanksi
oleh
perusahaan atau dikenakan
sanksi
larangan
untuk
menjalankan
profesi
Saudara?
26. Apakah ...
-8-
26. Apakah pada saat Saudara
mengelola
atau
memiliki
perusahaan,
perusahaan
tersebut pernah dinyatakan
pailit
oleh
otoritas
di
Indonesia atau negara lain?
27. Apakah Saudara sendiri atau
dalam asosiasi, perusahaan
Saudara
atau
kelompok
usaha
Saudara,
pernah
dipublikasikan
dan
atau
menjadi obyek investigasi
pihak
otoritas
hukum
berkaitan
dengan
permasalahan pidana dan
atau tindak tercela di bidang
keuangan?
28. Apakah
Saudara
atau
perusahaan Saudara memiliki
izin menjalankan bisnis di
Indonesia atau di negara
lain? Jika benar, jelaskan
jenis bidang usaha, berapa
lama, dimana?
29. Apakah Saudara memiliki
perusahaan
yang
pernah
dibekukan
izinnya
oleh
otoritas di Indonesia atau
negara lain? Jelaskan.
30. Apakah Saudara (sendiri atau
dalam asosiasi), perusahaan
Saudara
atau
kelompok
usaha
Saudara
pernah
ditolak
permohonan
perizinannya
di
bidang
perbankan/keuangan
oleh
otoritas di Indonesia atau di
negara lain? Jelaskan secara
rinci.
31. Apakah Saudara dan atau
kelompok usaha Saudara
memiliki
rencana
untuk
melakukan bisnis lain di
Indonesia ...
-9-
Indonesia atau di negara lain
yang
akan
berpengaruh
terhadap BPR yang sahamnya
akan Saudara beli? Jelaskan.
32. Apakah Saudara (sendiri atau
bersama-sama), perusahaan
Saudara
atau
kelompok
usaha Saudara pernah gagal
memenuhi kewajiban kepada
pihak
lain
berdasarkan
hukum di Indonesia atau
negara
lain
(misal
pembayaran pajak, kredit,
dsb.) Jelaskan.
33. Apakah
aktivitas
bisnis
Saudara atau perusahaan
Saudara/kelompok
usaha
Saudara sedang atau akan
dijamin oleh pihak lain?
Jelaskan.
34. Jelaskan apabila terdapat
informasi lain yang dapat
memberikan data sebagai
pertimbangan Otoritas Jasa
Keuangan dalam memproses
permohonan Saudara.
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:
1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan
yang berlaku.
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. Akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu
30 (tiga puluh) hari apabila terdapat perubahan informasi yang
signifikan.
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP
Bank.
(Kota), ...........
(Tandatangan di atas meterai cukup)
Lampiran ...
- 10 -
(Nama/jabatan)
Lampiran II.3
DAFTAR ISIAN
BAGI CALON PEMEGANG SAHAM PENGENDALI (PSP) BPR BADAN
HUKUM/PEMEGANG SAHAM PENGENDALI TERAKHIR
1.
Nama perusahaan dan alamat
lengkap:
2.
Tempat dan tanggal perusahaan
didirikan:
3.
Nama lengkap (pihak
mewakili perusahaan):
yang
Jabatan dalam perusahaan:
4.
Jelaskan
kewajiban
dan
tanggungjawab Saudara sebagai
pihak
yang
mewakili
perusahaan:
5.
Lembaga
Pengawas/Regulator
perusahaan Saudara:

Nama Lembaga
:

Alamat
:

Web Site
:
Apakah
otoritas
pengawas
perusahaan Saudara bersedia
menerima konsep consolidated
supervision bersama Otoritas
Jasa Keuangan?
6.
Bisnis utama perusahaan saat
ini dan sesuai anggaran dasar
perusahaan:
7.
Apakah saat
ini perusahaan
Saudara merupakan PSP pada
Bank lain?
Jelaskan.
8.
Apakah saat ini perusahaan
Saudara berperan sebagai PSP
pada perusahaan non bank?
pada ...
- 11 -
Jelaskan.
9.
Apakah
perusahaan
pada
pertanyaan
no.8
memiliki
hubungan bisnis dengan BPR
yang akan diambil alih atau
dengan Bank pada pertanyaan
no.7?
Jelaskan.
10. Apakah perusahaan Saudara
bermaksud menjadi pengendali/
sebagai PSP dengan tujuan
investasi
jangka
panjang
(strategic partner)?
Jika
Ya,
Saudara.
jelaskan
program
11. Apakah saat ini perusahaan
Saudara telah memiliki saham
BPR yang akan diambil alih?
Jika Ya, jelaskan komposisinya
secara rinci atas nama siapa,
jelaskan alasannya.
12. Uraikan secara rinci, besar
nominal/prosentase kepemilikan
yang akan diambil alih oleh
perusahaan
Saudara
dan
kelompok bisnis Saudara.
13. Jelaskan penggunaan hak suara
perusahaan Saudara pada BPR
yang akan diambil alih: Apakah
digunakan secara sendiri-sendiri
(perusahaan Saudara secara
independen) ataukah bersamasama dengan kelompok bisnis
Saudara sebagai satu kesatuan?
14. Sebutkan
nama
dan
jabatan
14. Sebutkan ...
- 12 -
“key person” pada perusahaan
Saudara. Khusus pengendali,
jelaskan informasi rinci meliputi
kebangsaan,
kualifikasi
akademis dan profesi, serta
pekerjaan dalam lima tahun
terakhir.
15. Informasikan
secara
rinci
seluruh daftar pemegang saham
pada perusahaan Saudara dan
jelaskan PSPnya.
16. Apakah saat ini perusahaan
Saudara telah mengendalikan
secara langsung maupun tidak
langsung BPR yang akan diambil
alih?
Jika Ya, jelaskan.
17. Apakah perusahaan Saudara
pernah
dipublikasikan
atau
menjadi obyek investigasi pihak
berwenang di Indonesia atau
negara lain dalam perkara
pidana atau tindak tercela lain di
bidang keuangan?
Jika Ya, jelaskan, termasuk hasil
akhir penyelesaiannya.
18. Apakah perusahaan Saudara
menjadi
pengendali
pada
perusahaan
lain
yang
izin
usahanya pernah dicabut atau
direkomendasikan
untuk
dicabut
oleh
otoritas
di
Indonesia atau negara lain:
Jika Ya, jelaskan.
19. Apakah perusahaan Saudara
atau kelompok usaha Saudara
19. Apakah ...
- 13 -
memiliki izin untuk menjalankan
bisnis di Indonesia atau di
negara lain dan kemudian
dibekukan/dibatalkan izinnya?
Jika Ya, jelaskan.
20. Apakah perusahaan Saudara
atau kelompok bisnis Saudara
pernah
ditolak
permohonan
perizinannya
di
bidang
perbankan/keuangan
oleh
otoritas di Indonesia atau di
negara lain?
Jika Ya, jelaskan.
21. Apakah Saudara dan atau
kelompok
bisnis
Saudara
memiliki
rencana
untuk
melakukan
bisnis
lain
di
Indonesia atau di negara lain
yang
akan
berpengaruh
terhadap BPR yang akan diambil
alih?
Jika Ya, jelaskan.
22. Apakah perusahaan Saudara
atau kelompok bisnis Saudara
pernah
gagal
memenuhi
kewajiban (pembayaran pajak,
kredit dsb.) kepada pihak lain
berdasarkan
hukum
di
Indonesia atau negara lain?
Jika Ya, jelaskan.
23. Apakah ...
- 14 -
23. Apakah kegiatan perusahaan
Saudara/perusahaan
lainnya
dalam kelompok bisnis Saudara
sedang atau akan dijamin oleh
pihak lain?
Jika Ya, jelaskan oleh siapa dan
bagaimana penjaminan itu akan
dilaksanakan.
24. Jelaskan sumber dana yang
akan digunakan perusahaan
Saudara untuk mengambil alih
BPR (jawaban wajib disertai
dengan dokumen pendukung).
25. Jelaskan alasan/informasi lain
yang
dapat
memperkuat
pertimbangan
Otoritas
Jasa
Keuangan dalam memproses
permohonan
pengambilalihan
BPR oleh perusahaan Saudara
(disertai
dengan
bukti
pendukung).
Yang bertandatangan di bawah ini menyatakan, bahwa:
1. Telah memahami ketentuan-ketentuan yang berkaitan dengan hak dan
kewajiban saya selaku PSP/PSPT sebagaimana diatur dalam ketentuan
yang berlaku.
2. Informasi yang diberikan di atas adalah benar, lengkap dan akurat.
3. Akan menginformasikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam waktu
30 (tiga puluh) hari
apabila terdapat perubahan informasi yang
signifikan.
4. Apabila pernyataan/informasi di atas terbukti tidak benar, maka dalam
waktu 30 (tiga puluh) hari sanggup untuk mengundurkan diri dari PSP
Bank.
(Kota), ..........................
(Tandatangan di atas meterai cukup)
Nama ...
- 15 -
Nama dan Jabatan: _________________________________________________
Nama Perusahaan yang diwakili : _________________________________
Dasar hukum untuk mewakili : ___________________________________
Catatan:
1. Termasuk ditandatangani oleh PSPT badan hukum.
2. Saudara diperkenankan untuk menggunakan lembar jawaban terpisah
jika kolom yang tersedia tidak mencukupi (sebagai satu kesatuan).
Lampiran ...
- 16 -
Lampiran II.4
PEDOMAN
PENYUSUNAN
STUDI
KELAYAKAN
DALAM
RANGKA
PENDIRIAN BANK PERKREDITAN RAKYAT
I. Pendahuluan
Studi kelayakan merupakan sekumpulan aktivitas terstruktur
yang
bertujuan
mengenai
untuk
kelayakan
melakukan
suatu
usaha
penilaian
dengan
secara
mendalam
mempertimbangkan
kesinambungan usaha tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu,
penyusunan
studi
kelayakan
harus
didasarkan
pada
penilaian
berbagai aspek dan dilandaskan pada informasi yang mencerminkan
kondisi terkini, terutama kondisi perekonomian setempat yang meliputi
potensi wilayah, tingkat persaingan, dan tantangan yang akan dihadapi
dalam menjalankan usaha tersebut.
Aspek-aspek yang harus dianalisis dalam penyusunan studi
kelayakan pendirian BPR terdiri dari 5 (lima) aspek utama yaitu aspek
pasar, strategi bisnis, organisasi dan infrastruktur, modal, serta
keuangan. Aspek-aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi 18 subaspek
dan
65
komponen
yang
diharapkan
dapat
memberikan
gambaran secara komprehensif mengenai kondisi wilayah lokasi
pendirian BPR sehingga dapat diketahui prospek bisnis BPR baru
tersebut. Studi kelayakan pendirian BPR diharapkan dapat digunakan
pula sebagai pedoman dalam menetapkan strategi bisnis terutama
pada tahun-tahun awal pendirian BPR.
Aspek utama serta sub-aspeknya disajikan pada Tabel 1,
sedangkan uraian komponen-komponennya disajikan secara lengkap
pada Tabel 2 dalam format penyusunan Studi Kelayakan.
Tabel 1. Jenis Aspek dan Sub-Aspek Studi Kelayakan
No
1 Pasar
Jenis Aspek
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Sub-Aspek
Potensi Usaha
Kondisi Persaingan
PenelitianPasar
Analisis Pasar
2.2. Lokasi ...
- 17 -
No
Jenis Aspek
Sub-Aspek
2
Strategi Bisnis
2.1.Tujuan Pendirian dan Fokus
Bisnis
2.2. Lokasi
2.3. Produk
2.4. Promosi
2.5. Pendekatan terhadap Target
Pasar
2.6. Layanan
2.7. Relasi/Kolaborasi
3
Organisasi dan
Infrastruktur
3.1. SDM dan Struktur Organisasi
3.2. Infrastruktur
3.3. Tata Kelola
4
Modal
4.1. Jumlah Modal dan alokasinya
5
Keuangan
5.1. Kerealistisan
5.2. Kelayakan Keuangan
5.3. Kinerja Keuangan (rata-rata
tahunan)
1. Aspek Pasar, merupakan aspek yang ditujukan untuk memperoleh
gambaran yang sebenarnya mengenai potensi wilayah yang terkait
dengan sumber daya alam, potensi usaha yang mencerminkan
aktivitas ekonomi, dan kondisi persaingan antar lembaga keuangan
baik Bank maupun non Bank. Disamping itu, untuk mempertajam
gambaran mengenai kondisi pasar yang nantinya akan menjadi target
pasar BPR, aspek ini sangat diharapkan diperoleh melalui pelaksanaan
kegiatan
gambaran
Penelitian
nyata
Pasar
mengenai
yang
ditujukan
kondisi
target
untuk
pasar
mendapatkan
yang
meliputi
awareness dan minat target pasar terhadap BPR, serta potensi target
pasar tersebut sebagai nasabah/debitur BPR.
Analisis Aspek Pasar sekurang-kurang mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. potensi usaha
1) potensi ekonomi wilayah operasional yang ditetapkan, yang
diperhitungkan berdasarkan Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) menurut harga konstan, jumlah penduduk,
pendapatan per kapita penduduk, tingkat inflasi, jumlah UMKM,
jumlah pasar, dan Upah Minimum Regional (UMR), selama 5
2) potensi ...
- 18 -
(lima) tahun terakhir dan proyeksinya hingga 3 (tiga) tahun ke
depan;
2) potensi
finansial,
yang
diperhitungkan
berdasarkan
data
tabungan BPR, data tabungan rupiah bank umum, data
deposito BPR, data deposito rupiah bank umum, data kredit
BPR dan data kredit rupiah bank umum, selama 5 (lima) tahun
terakhir dan proyeksinya hingga 3 (tiga) tahun ke depan;
b. kondisi persaingan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah BPR,
jumlah bank umum, rata-rata suku bunga tabungan BPR, rata-rata
suku bunga deposito BPR yang berjangka waktu 3 bulan, rata-rata
suku bunga kredit tahunan BPR dan rasio NPL BPR di wilayah
operasional yang ditetapkan;
c. penelitian pasar, antara lain meliputi minat masyarakat terhadap
BPR, tingkat persaingan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan
Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) pada target pasar, potensi
penghimpunan dana, potensi penyaluran kredit, serta keberadaan
target pasar penghimpunan dana dan penyaluran kredit;
d. analisis pasar, berupa analisis potensi, persaingan dan karakteristik
pasar.
2. Aspek
Strategi
Bisnis,
merupakan
serangkaian
aktivitas
yang
dirancang oleh calon investor/pemilik BPR guna mencapai tujuan baik
dalam jangka pendek maupun menengah sesuai dengan kondisi target
pasar yang menjadi fokus usaha BPR. Aspek ini meliputi pemilihan
lokasi, jenis-jenis produk dan layanan yang akan ditawarkan, aktivitas
promosi
guna
menarik
calon
nasabah,
pendekatan
yang
akan
dilakukan guna meraih target pasar, serta kemungkinan adanya
sejumlah relasi atau kolaborasi usaha baik secara individu maupun
kolektif dengan suatu entitas usaha guna menjamin diperolehnya calon
nasabah atau debitur sebagai captive market.
Analisis Aspek Strategi Bisnis sekurang-kurang mencakup hal-hal
sebagai berikut:
a. tujuan pendirian dan fokus bisnis, yaitu penjelasan mengenai misi
atau visi dan sasaran utama pendirian BPR, termasuk kontribusi
terhadap pengembangan ekonomi regional;
c. produk ...
- 19 -
b. lokasi, yaitu penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi kantor
BPR;
c. produk, yaitu gambaran mengenai jenis dan keunggulan produk
penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran kredit;
d. promosi, yaitu rencana program pemasaran untuk memperkenalkan
produk simpanan dan kredit;
e. pendekatan
terhadap
target
pasar,
yaitu
upaya-upaya
yang
dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada target pasar, dan
pendekatan sosial yang dilakukan untuk menarik minat target pasar
terhadap produk BPR;
f. layanan, berupa prosedur layanan kepada nasabah kredit dan
penyimpan dana;
g. rencana kerjasama bisnis dengan pihak lain.
3. Aspek
Organisasi
mendukung
dan
Infrastruktur,
pelaksanaan
strategi
aspek
bisnis
ini
yang
pada
dasarnya
telah
dirancang
sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin strategi tersebut dapat
dijalankan dengan optimal.
Mengingat BPR merupakan entitas
layanan jasa, kekuatan utama dalam menjalankan bisnis operasional
terletak
pada
kebijakan
SDM
dan
efektifitas
organisasi
serta
ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) yang menjamin
terbangunnya standar layanan, kesiapan tata kelola serta perangkat
atau
infrastruktur
yang
menjadi
prasyarat
untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan layanan.
Analisis
Aspek
Organisasi
dan
Infrastruktur
sekurang-kurang
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi, berupa
jumlah
SDM
kompetensi
dan
SDM,
posisi
jabatan
dalam
yang
ditunjukkan
struktur
oleh
organisasi,
pendidikan
dan
pengalaman, program perekrutan, pelatihan dan pengembangan
SDM, sistem remunerasi, serta penilaian kinerja pegawai;
b. rencana infrastruktur, berupa status kepemilikan dan kelayakan
kantor, ketersediaan sistem teknologi dan informasi, serta fasilitas
penunjang operasional lainnya;
c. rencana tata kelola, berupa ketersediaan prosedur kerja, pedoman
pelaksanaan kerja, deskripsi pekerjaan pegawai, pendelegasian
4. Aspek ...
- 20 -
wewenang dan pengendalian internal.
4. Aspek Modal, berisi perhitungan mengenai kecukupan modal disetor
untuk
memulai
bisnis
baru
serta
memenuhi
strategi
bisnis,
kelengkapan organisasi dengan SDM dalam jumlah dan kualitas yang
memadai, ketersediaan infrastruktur pendukung termasuk gedung
kantor yang layak, serta mencapai kinerja keuangan sesuai target yang
ditetapkan dengan suku bunga kompetitif. Calon investor harus
mampu membuktikan kebutuhan modal minimum secara riil dengan
didukung
asumsi-asumsi
dipertanggungjawabkan.
Jumlah
perhitungan
yang
modal
minimum
disetor
dapat
yang
ditetapkan harus dapat dijabarkan dalam bentuk perhitungan alokasi
modal terhadap setiap kebutuhan pra operasional dan kebutuhan
lainnya yang menunjang kegiatan bisnis dan pelayanan BPR.
Analisis Aspek Modal sekurang-kurang mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. jumlah modal disetor;
b. perhitungan kebutuhan modal disetor;
c. alokasi modal disetor untuk keperluan modal kerja.
5. Aspek Keuangan, aspek ini merupakan salah satu kunci keberhasilan
BPR dalam menjalankan usahanya, karena didalamnya tercermin
target-target kinerja keuangan yang harus dicapai. Untuk itu, agar
bisnis BPR dapat berjalan dengan baik dan berkesinambungan dalam
jangka
panjang,
perlu
memperhatikan
azas
kelayakan
dalam
perhitungan dan penetapan suku bunga simpanan maupun kredit,
sehingga dapat menarik target pasar di tengah persaingan yang ketat.
Demikian
juga
perlunya
menerapkan
azas
kerealistisan
dalam
menetapkan target kinerja keuangan, sehingga manajemen BPR dapat
menjalankan bisnis bank dalam situasi yang nyaman. Aspek Keuangan
paling kurang meliputi kelayakan keuangan dan kinerja keuangan
sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan disertai dengan proyeksi
neraca, laba rugi, dan arus kas secara bulanan selama 5 (lima) tahun
yang dimulai sejak BPR melakukan kegiatan operasional.
Analisis ...
- 21 -
Analisis Aspek Keuangan sekurang-kurang mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. kelayakan keuangan, berupa perhitungan:
1) Profitability Index (PI)
Penilaian PI bertujuan untuk menilai risiko yang dihadapi BPR
dalam menjalankan usahanya. PI merupakan perbandingan
antara nilai akumulasi Present Value (PV) dengan besarnya biaya
yang dikeluarkan oleh BPR dalam menjalankan usahanya.
2) Internal Rate of Return (IRR)
Penilaian IRR bertujuan untuk mengetahui tingkat hasil
pengembalian internal (tingkat keuntungan) dari BPR yang akan
didirikan. IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan
investasi awal (I) dengan nilai tunai (PV) dari arus kas masa
datang.
3) Payback Period (PP)
Penilaian PP menunjukkan ukuran atau skala bisnis, sehingga
perusahaan mencapai titik impas.
b. kinerja keuangan, berupa perhitungan:
1) Kualitas Aset Produktif (KAP)
Penilaian terhadap penyediaan dana dalam Rupiah untuk
memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit dan Penempatan
Dana Antar Bank.
2) Return on Asset (ROA)
Rasio ini menunjukkan kemampuan BPR dalam memperoleh
penghasilan
terhadap
operasi
bisnis
dan
menjadi
ukuran
keefektifan manajemen. Dihitung berdasarkan laba sebelum
pajak selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan rata-rata
volume usaha dalam periode yang sama.
3) Capital Adequacy Ratio (CAR)
Penilaian CAR dilakukan berdasarkan jumlah modal yang
dimiliki BPR yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dengan tujuan untuk
mengetahui
kemampuan
BPR
dalam
menyediakan
modal
minimum dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung
risiko kerugian.
4) Biaya ...
- 22 -
4) Biaya Operasi/Pendapatan Operasi (BOPO)
Penilaian BOPO bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi
operasional BPR yang dihitung berdasarkan perbandingan antara
Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap Pendapatan
Operasional dalam periode yang sama.
5) Loan to Deposit Ratio (LDR)
Penilaian LDR bertujuan untuk mengetahui perbandingan kredit
yang diberikan BPR kepada pihak ketiga dalam rupiah, tidak
termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga
yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan
valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.
6) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)
Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari
baki debet berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif.
7) Cash Ratio (CR)
Perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh BPR dan
jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih, yang digunakan
untuk menilai tingkat likuiditas BPR.
Untuk membantu penjelasan aspek dan sub-aspek dalam studi
kelayakan, serta untuk meminimalisir variasi yang mungkin terjadi
dalam penyusunannya, masing-masing sub-aspek perlu dijabarkan ke
dalam beberapa komponen yang lebih terinci. Rincian komponen subaspek dijabarkan dalam Tabel 2, Bagian II (Format Penyusunan Studi
Kelayakan BPR). Sementara itu terkait dengan objektivitas dalam
penilaian Studi Kelayakan, calon investor harus melengkapi data yang
diperlukan sesuai dengan komponen-komponen tersebut.
II.
Format Penyusunan Studi Kelayakan BPR
Dokumen studi kelayakan yang disampaikan oleh calon investor
harus mengikuti format Studi Kelayakan pendirian BPR sesuai dengan
standar yang dijabarkan pada Tabel 2 berikut:
Tabel ...
- 23 -
Tabel 2. Format Penyusunan Studi Kelayakan
i
ii
iii
BAB I
KATA PENGANTAR
IDENTITAS BPR
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang Pendirian BPR
1.2. Visi dan Misi Pendirian BPR
1.3. Tujuan Pendirian BPR
BAB II ASPEK-ASPEK PENDIRIAN BPR
2.1. Aspek Pasar
2.1.1. POTENSI USAHA
2.1.1.1 Potensi Ekonomi
2.1.1.1.1. PDRB berdasarkan Harga
Konstan
2.1.1.1.2. Jumlah Penduduk
2.1.1.1.3. Pendapatan Perkapita
2.1.1.1.4. Tingkat Inflasi
2.1.1.1.5. Jumlah UMKMTotal
2.1.1.1.6. Jumlah Pasar (Tradisional,
modern)
2.1.1.1.7. Upah Minimum Regional (UMR)
2.1.1.2. Potensi Finansial
2.1.1.2.1. Potensi Tabungan BPR
2.1.1.2.2. Potensi Tabungan Bank Umum
2.1.1.2.3. Potensi Deposito BPR
2.1.1.2.4. Potensi Deposito Bank Umum
2.1.1.2.5. Potensi Kredit BPR
2.1.1.2.6. Potensi Kredit Bank Umum
2.1.2. KONDISI PERSAINGAN
2.1.2.1. Jumlah Bank Umum
2.1.2.2. Jumlah BPR
2.1.2.3. Rata-rata Suku Bunga Tabungan BPR
2.1.2.4. Rata-rata Suku Bunga Deposito 3 bulan
BPR
2.1.2.5. Rata-rata Suku Bunga Kredit Tahunan BPR
2.1.2.6. Tingkat NPL BPR
2.1.3. PENELITIAN PASAR
2.1.3.1. Minat Masyarakat terhadap BPR
2.1.3.2. Tingkat persaingan LKB dan LKNB pada
Target Pasar
2.1.3.3. Potensi Tabungan BPR Baru
2.1.3.4. Potensi Deposito BPR Baru
2.1.3.5. Potensi Kredit BPR Baru
2.1.3.6. Keberadaan Target Pasar Penyaluran Kredit
dan Penghimpunan Dana
2.1.4. ANALISIS PASAR
2.1.4.1. Analisis
Potensi,
Persaingan
dan
Karakteristik Pasar
2.2. STRATEGI BISNIS
2.2.1. TUJUAN PENDIRIAN DAN FOKUS BISNIS
2.2.1.1. Tujuan ...
- 24 -
2.2.1.1. Tujuan Pendirian
2.2.2. LOKASI
2.2.2.1. Akses oleh Target Pasar
2.2.3. PRODUK
2.2.3.1. Produk Penghimpunan Dana
2.2.3.2. Produk Penyaluran Dana
2.2.4. PROMOSI
2.2.4.1. Program promosi
2.2.5. PENDEKATAN TERHADAP TARGET PASAR
2.2.5.1. Pengenalan Produk kepada Target Pasar
2.2.5.2. Pendekatan Sosial dengan Target Pasar
2.2.6. LAYANAN
2.2.6.1. Prosedur Layanan
2.2.7. RELASI/KOLABORASI
2.2.7.1. Keberadaan Relasi/Kerjasama Bisnis
2.3. ORGANISASI DAN INFRASTRUKTUR
2.3.1. SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.3.1.1. Jumlah SDM dan Struktur Organisasi
2.3.1.2. Jenjang Pendidikan dan Kesesuaian Bidang
Kerja
2.3.1.3. Kompetensi SDM (pengalaman dalam
perbankan)
2.3.1.4. Program Perekrutan SDM
2.3.1.5. Program Pelatihan Pengembangan
2.3.1.6. Sistem kebersamaan nilai, sistem reward
dan punishment
2.3.1.7. Sistem Gaji
2.3.2. INFRASTRUKTUR
2.3.2.1. Kepemilikan dan Kelayakan Kantor BPR
2.3.2.2. Sistem IT
2.3.2.3. Fasilitas Penunjang Operasional
2.3.3. TATA KELOLA
2.3.3.1. Keberadaan
SOP
divisi,
Pedoman
Pelaksanaan Kegiatan Usaha dan Deskripsi
Kerja Pegawai
2.3.3.2. Pengendalian Internal
2.4. MODAL
2.4.1. Besar Modal dan Alokasinya
2.4.1.1. Perhitungan Kebutuhan Modal Disetor
2.4.1.2. Besar Modal Disetor
2.4.1.3. Alokasi Modal Disetor untuk Modal Kerja
2.5. KEUANGAN
2.5.1. KEREALISTISAN
2.5.1.1. Selisih Suku Bunga Deposito BPR terhadap
Suku Bunga Pasar Deposito (BPR – Pasar)
2.5.1.2. Selisih Suku Bunga Pasar Kredit terhadap
Suku Bunga Kredit BPR (Pasar – BPR)
2.5.1.3. Selisih Discount Factor dengan Suku Bunga
LPS (DF – LPS)
2.5.1.4. Perkembangan arus penerimaan dan
pengeluaran berdasarkan asumsi: potensi
kredit, DPK, modal disetor dan strategi
bisnis ...
- 25 -
bisnis
2.5.1.5. Aset dan kewajiban didasarkan asumsi:
potensi kredit, DPK, modal disetor dan
strategi bisnis
2.5.2. KELAYAKAN KEUANGAN
2.5.2.1. IRR
2.5.2.2. Discounted PP (Payback Period)
2.5.2.3. PI (B/C rasio)
2.5.3. KINERJA KEUANGAN
2.5.3.1. KAP
2.5.3.2. ROA
2.5.3.3. BOPO
2.5.3.4. LDR (Intermediasi)
2.5.3.5. PPAP
2.5.3.6. CAR
2.5.3.7. Cash Ratio
BAB
III
ANALISIS SWOT
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
BAB
IV
Kekuatan yang dimiliki
Kelemahan dan Kendala yang dihadapi
Peluang Usaha
Ancaman atau persaingan yang dihadapi
Kesimpulan Analisis SWOT
KESIMPULAN dan SARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
Komponen Studi Kelayakan
III.
3.1. Penjelasan Komponen dan Kebutuhan Data
Berkenaan dengan pemenuhan kelengkapan data pendukung sesuai
dengan
aspek
dan
sub-aspek
serta
komponen
penyusunan
Studi
Kelayakan, pada bagian ini akan dijelaskan data yang harus dilengkapi
oleh calon investor sesuai dengan format yang telah disediakan.
Tujuannya adalah untuk menyeragamkan penulisan dokumen studi
kelayakan, serta memudahkan tim evaluasi dalam melakukan penilaian
terhadap analisis studi kelayakan pendirian BPR yang disampaikan oleh
calon investor dimaksud.
Tabel 3. Penjelasan Komponen Aspek dan Data yang Dibutuhkan
1.
KOMPONEN STUDI KELAYAKAN
ASPEK PASAR
1.1. POTENSI USAHA
1.1.a. Potensi Ekonomi
DATA dan Penjelasan
1.1.a.1. PDRB ...
- 26 -
1.1.a.1.
1.2.
1.3.
1.4.
PDRB
berdasarkan
Harga Konstan *)
1.1.a.2. Jumlah
Penduduk
1.1.a.3. Pendapatan
Perkapita
1.1.a.4. Tingkat Inflasi
1.1.a.5. Jumlah UMKM
1.1.a.6. Jumlah Pasar
1.1.a.7. Upah Minimum
Regional (UMR)
1.1.b. Potensi Finansial
1.1.b.1. Potensi
Tabungan BPR *)
1.1.b.2. Potensi
Tabungan Bank
Umum *)
1.1.b.3. Potensi Deposito
BPR *)
1.1.b.4. Potensi Deposito
Bank Umum *)
1.1.b.5. Potensi
Kredit
BPR *)
1.1.b.6. Potensi
Kredit
Bank Umum *)
KONDISI PERSAINGAN
1.2.1. Jumlah Bank Umum
1.2.2. Jumlah BPR
1.2.3. Rata-rata
Suku
Bunga
Tabungan BPR
1.2.4. Rata-rata
Suku
Bunga
Deposito 3 bulan BPR
1.2.5. Rata-rata
Suku
Bunga
Kredit Tahunan BPR
1.2.6. Tingkat NPL BPR
PENELITIAN PASAR
1.3.1. Minat Masyarakat terhadap
BPR
1.3.2. Tingkat persaingan LKB
dan LKNB pada target
pasar
1.3.3. Potensi Tabungan BPR Baru*)
1.3.4. Potensi Deposito BPR Baru*)
1.3.5. Potensi Kredit BPR Baru*)
1.3.6. Keberadaan Target Pasar
Penyaluran
Kredit
dan
Penghimpunan Dana
Analisis Pasar
1.4.1. Analisis
Potensi,
Persaingan
dan
Karakteristik Pasar
Lampirkan
data
Point
1.1.a.1-1.1.a.7 lima tahun
terakhir serta proyeksinya
hingga tiga tahun ke depan.
Beri penjelasan yang logis
atas data tersebut terkait
Potensi Usaha.
Lampirkan
data
point
1.1.b.1.-1.1.b.6 lima tahun
terakhir dan proyeksinya
tiga tahun ke depan.Beri
penjelasan yang logis atas
data
tersebut
terkait
Potensi Finansial.
Lampirkan
data
point
1.2.1.-1.2.6
lima
tahun
terakhir dan proyeksinya
tiga tahun ke depan.Beri
penjelasan yang logis atas
data
tersebut
terkait
Kondisi Persaingan.
Lihat
mengenai
Pasar.
Penjelasan
Penelitian
2. STRATEGI ...
- 27 -
2.
3.
STRATEGI BISNIS
TUJUAN PENDIRIAN DAN FOKUS
2.1.
BISNIS
2.1.1. Tujuan Pendirian
Kelompok usaha atau
individu yang menjadi
fokus bisnis (sasaran
utama) pendirian BPR.
2.2. LOKASI
2.2.1. Akses oleh target pasar
Jelaskan
alasan
pemilihan lokasi Kantor
BPR terkait kemudahan
target pasar menjangkau
BPR.
2.3. PRODUK
2.3.1. Produk
Penghimpunan Keunggulan
Produk
Dana
Tabungan apa saja yang
ditawarkan BPR untuk
Penghimpunan Dana.
2.3.2. Produk Penyaluran Dana
Keunggulan
Produk
Kredit apa saja yang
ditawarkan BPR
2.4. PROMOSI
2.4.1. Program promosi
Jenis Promosi apa yang
direncanakan
akan
dilakukan untuk menarik
nasabah.
2.5. PENDEKATAN TERHADAP TARGET
PASAR
2.5.1. Pengenalan Produk kepada Jelaskan
usaha-usaha
Target Pasar
yang akan dilakukan
untuk
mendekatkan
layanan kepada target
pasar.
2.5.2. Pendekatan Sosial kepada Program sosial apa saja
Target Pasar
yang akan dilakukan
untuk menarik simpati
dan
perhatian
target
pasar.
2.6. LAYANAN
2.6.1. Prosedur Layanan
Jelaskan
prosedur
layanan nasabah baik
kredit/tabungan.
2.7. RELASI/KOLABORASI
2.7.1. Keberadaan
Apakah pengurus BPR
relasi/kerjasama bisnis
memiliki relasi usaha
yang akan berkolaborasi
dengan BPR.
ORGANISASI DAN INFRASTRUKTUR
3.1. SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI
3.1.1 Jumlah SDM dan Struktur Jelaskan jumlah SDM
organisasi
BPR
dan
struktur
organisasinya
terkait
dengan skala usaha yang
akan ...
- 28 -
3.1.2.
Jenjang Pendidikan SDM
3.1.3.
Kompetensi
SDM
(pengalaman
dalam
perbankan)
Program Perekrutan SDM
3.1.4.
3.1.5.
Program
Pengembangan
3.1.6.
Sistem kebersamaan nilai,
sistem
reward
dan
punishment
Sistem Penggajian
3.1.7.
Pelatihan
akan dilakukan.
Jelaskan
jenjang
kependidikan SDM BPR.
Jelaskan
pengalaman
SDM
dalam
bidang
Perbankan.
Jelaskan program BPR
dalam
perekrutan
karyawan.
Sebutkan
program
pelatihan pengembangan
SDM.
Jelaskan apakah BPR
memiliki program reward
dan punishment.
Jelaskan besar gaji dan
sistem penetapan Gaji.
3.2.
4.
5.
INFRASTRUKTUR
3.2.1. Kepemilikan
dan Jelaskan
status
Kelayakan Kantor BPR
kepemilikan
dankelayakan
kantor
BPR.
3.2.2. Sistem IT
Jelaskan sistem IT yang
akan digunakan serta
sistem penunjangnya.
3.2.3. Fasilitas
penunjang Jelaskan fasilitas yang
operasional
akan digunakan dalam
menunjang
operasional
BPR.
3.3. TATA KELOLA
3.3.1. Keberadaan SOP Divisi, Sebutkan
SOP
yang
Pedoman
Pelaksanaan rencana akan diiterapkan
Kegiatan
Usaha
dan untuk
masing-masing
deskripsi kerja Pegawai
divisi.
3.3.2. Pengendalian Internal
Sebutkan Pengendalian
Internal yang rencana
akan diiterapkan.
MODAL DAN ALOKASINYA
4.1. BESAR MODAL DAN ALOKASINYA
4.1.1. Perhitungan
kebutuhan Jelaskan
cara
modal disetor
perhitungan kebutuhan
modal disetor.
4.1.2. Besar Modal Disetor
Berapa besarnya modal
disetor
pada
awal
pendirian BPR.
4.1.3. Alokasi
Modal
Disetor Persentase modal kerja
untuk Modal Kerja
dari modal disetor.
KEUANGAN
5.1. KEREALISTISAN
5.1.1. Selisih
Suku
Bunga Jelaskan besarnya suku
Deposito BPR terhadap bunga
Deposito
yang
Suku
Bunga
Pasar akan
diterapkan
dan
Deposito (BPR – Pasar)
berapa rata-rata suku
bunga ...
- 29 -
5.1.2.
Selisih Suku Bunga Pasar
Kredit
terhadap
Suku
Bunga Pasar BPR (Pasar –
BPR)
5.1.3.
Selisih
Discount
Factor
dengan Suku Bunga LPS
(DF–LPS)
5.1.4.
Perkembangan
arus
penerimaan
dan
pengeluaran
didasarkan
asumsi-asumsi:
potensi
kredit, DPK, modal disetor
dan strategi bisnis
Aset dan Kewajiban dan
Ekuitas
didasarkan
asumsi-asumsi:
potensi
kredit, DPK, modal disetor
dan strategi bisnis
5.1.5.
5.2.
KELAYAKAN KEUANGAN
5.2.1. IRR
bunga Deposito di Pasar.
Jelaskan besarnya suku
bunga Kredit yang akan
diterapkan dan berapa
rata-rata suku bunga
Kredit di Pasar.
Jelaskan
besarnya
discount rate yang akan
diterapkan dan berapa
suku bunga LPS.
Jelaskan asumsi yang
digunakan
dalam
rencana pengembangan
arus penerimaan dan
pengeluaran BPR lima
tahun ke depan.
Jelaskan asumsi yang
digunakan
dalam
rencana pengembangan
aset dan kewajiban dan
ekuitas BPR lima tahun
ke depan.
Berapa
perkiraan
IRR
beserta
proses
perhitungannya.
Bandingkan dengan suku
bunga LPS.
5.3.
*)
Ditulis
5.2.2.
Discounted
Period)
PP
5.2.3.
PI (B/C ratio)
(Payback Berapa tahun perkiraan PP
beserta
proses
perhitungannya.
Berapa perkiraan PI (B/C
ratio)
beserta
proses
perhitungannya.
KINERJA KEUANGAN
5.3.1. KAP
5.3.2. ROA
5.3.3. BOPO
5.3.4. LDR (Intermediasi)
5.3.5. PPAP
5.3.6. CAR
5.3.7. Cash Ratio
dalam
satuan
Jutaan
Berapa besarnya masingmasing
nilai
Kinerja
Keuangan
yang
direncanakan
Rupiah
(Contoh:
Nilai
Nominal
Rp10.000.000.000 ditulis menjadi Rp10.000).
3.2. Tatacara Penelitian Pasar
Survei pasar merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang
ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi nyata kondisi
wilayah khususnya terkait dengan kondisi pasar yang akan dijadikan
sebagai ...
- 30 -
sebagai target penyaluran maupun penghimpunan dana bagi calon BPR.
Informasi utama yang akan dikumpulkan melalui survei ini meliputi:
1. Minat masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan dari BPR;
2. Tingkat persaingan LKB dan LKNB pada target pasar;
3. Potensi penghimpunan tabungan BPR;
4. Potensi penghimpunan deposito BPR;
5. Potensi penyaluran kredit BPR;
6. Pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penghimpunan
dana;
7. Pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penyaluran
kredit.
Untuk
menjamin
reliabilitas
yang
data
tinggi,
yang
dikumpulkan
dalam
melakukan
memiliki
survei
validitas
tersebut
dan
perlu
memperhatikan kaidah-kaidah yang lazim digunakan dalam pelaksanaan
survei seperti:
1. Sample disesuaikan dengan pasar yang akan disasar;
2. Jumlah sample dihitung berdasarkan besarnya kesalahan dugaan dan
tingkat kepercayaan serta jumlah populasi target pasar;
3. Menggunakan sampling technique yang disesuaikan dengan struktur
populasi sasaran;
4. Merancang kuesioner secara khusus guna mengumpulkan informasi
seperti telah dijelaskan di atas;
5. Melakukan coaching atau briefing terhadap interviewer (pelaksana
survey) yang akan mengumpulkan data dalam rangka memberikan
pemahaman yang tepat sesuai dengan tujuan survei;
6. Melakukan pengolahan dan analisis data sesuai dengan kaidah
statistika;
7. Merumuskan kesimpulan atas hasil analisis yang telah diperoleh
dengan menggunakan landasan yang logis dan dapat diandalkan,
sehingga
hasil
penelitian
dapat
mencerminkan
kondisi
yang
sebenarnya.
Dalam pelaksanaanya, survei pasar ini dapat menggunakan bantuan
jasa
konsultan
yang
kompeten,
sehingga
hasilnya
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penilaian Studi Kelayakan,
tidak menutup kemungkinan Tim Penilai dari Otoritas Jasa Keuangan
akan ...
- 31 -
akan melakukan verifikasi terhadap metodologi maupun hasil yang telah
diperoleh dalam pelaksanaan penelitian pasar.
3.3. Format Data Komponen Penyusunan Studi Kelayakan
Untuk keperluan verifikasi terhadap sebagian data yang digunakan
dalam
penyusunan
Studi
Kelayakan,
calon
investor
diharapkan
menyusun secara khusus sebagian data tersebut sesuai dengan format.
Data komponen yang diminta seperti yang telah dijelaskan pada
Tabel 3 disusun dalam format seperti pada Tabel 4, 5 dan 6. Dalam
dokumen Studi Kelayakan, data tersebut dicantumkan pada bagian
lampiran,
serta
selain
disampaikan
dalam
bentuk
hardcopy
juga
disampaikan dalam bentuk softcopy dengan format EXCEL.
Tabel 4. Format Penyusunan Data
Data 5 Tahun
terakhir
1. ASPEK PASAR
1.1. POTENSI USAHA
1.1.a. Potensi Ekonomi
1.1.a.1. PDRB atas dasar
Harga Konstan *)
1.1.a.2. Jumlah Penduduk
1.1.a.3. Pendapatan Perkapita
1.1.a.4. Tingkat Inflasi
1.1.a.5. Jumlah UMKM
1.1.a.6. Jumlah Pasar
1.1.a.7. Upah Minimum
Provinsi (UMP)
1.1.b.POTENSI FINANSIAL
1.1.b.1. Potensi Tabungan
BPR *)
1.1.b.2. Potensi Tabungan
Bank Umum*)
1.1.b.3. Potensi Deposito
BPR*)
1.1.b.4. Potensi Deposito Bank
Umum*)
1.1.b.5. Potensi Kredit BPR*)
1.1.b.6. Potensi Kredit Bank
Umum*)
1.2. KONDISI PERSAINGAN
1.2.1. Jumlah Bank Umum
KOMPONEN ...
TT+3
TT+2
TT+1
Tahun
Terakhir
(TT)
TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
KOMPONEN STUDI KELAYAKAN
Proyeksi
3 tahun
- 32 -
Data 5 Tahun
terakhir
1.2.2. Jumlah BPR
1.2.3. Rata-rata Suku Bunga
Tabungan BPR
1.2.4. Rata-rata Suku Bunga
Deposito 3 bulan BPR
1.1.5. Rata-rata Suku Bunga Kredit
Tahunan BPR
1.2.6. Tingkat NPL BPR
*)
Ditulis
dalam
satuan
Jutaan
Rupiah
Rp10.000.000.000 ditulis menjadi Rp10.000).
(Contoh:
Nilai
Nominal
Tabel 5: Jumlah SDM, Jenjang Pendidikan dan Pengalaman Perbankan
Divisi
Nama
Jenjang
Pendidikan
Pengalaman di Bidang
Perbankan
Jumlah
Tabel 6. Suku Bunga Deposito, Kredit dan Discount Factor
Informasi
Persen
Suku Bunga Deposito BPR
Rata-rata Suku Bunga Deposito yang berlaku
Suku Bunga Kredit BPR
Rata-rata Suku Bunga Kredit yang berlaku
Discount Factor
Suku Bunga LPS
Tabel 7. Rincian Penggunaan Modal Disetor
No
JENIS PENGELUARAN
I
1
2
3
4
BIAYA PRA OPERASIONAL
Studi Kelayakan
Rekrutmen
Pelatihan
Perizinan
TOTAL I
INFRASTRUKTUR
Information Technology
PC Desktop
Server+UPS
Laptop
Internet
II
1
2
3
4
Jumlah
Unit
Harga
satuan
Total
5. Scanner ...
TT+3
TT+2
TT+1
Tahun
Terakhir
(TT)
TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
KOMPONEN STUDI KELAYAKAN
Proyeksi
3 tahun
- 33 -
No
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
4
5
6
7
JENIS PENGELUARAN
Jumlah
Unit
Harga
satuan
Total
Scanner
Printer
Software Finance
Telephone + Fax
Mebeuler
Meja Kerja
Direktur/Komisaris
Meja Kerja Pegawai
Meja Kasir
Buffet/Rak Buku
Kursi Tamu (Ruang
Direktur)
Kursi Kerja
Direktur/Komisaris
Kursi Pegawai
Kursi Nasabah
Meja + Kursi Meeting
Lemari Arsip
Peralatan Lainnya
Mesin Fotocopi
Lemari Brankas
Filling cabinet
Penghancur Arsip
AC
Upgrade Listrik
CCTV
Biaya Pasang Telephone
Kendaraan Roda 2
Sewa Gedung
Renovasi Gedung
Jasa-jasa
TOTAL II
OPERASIONAL KANTOR
ATK
Listrik/Air/Gas
Telephone
Lain-lain
TOTAL III
SDM
Komisaris
Direktur
Kepala Bagian/Kepala
Divisi
Operasional
Pemasaran
Keamanan
Office Boy
TOTAL IV
V. PROMOSI ...
- 34 -
No
V
1
2
3
4
VI
JENIS PENGELUARAN
Jumlah
Unit
Harga
satuan
Total
PROMOSI
Spanduk
Leaflet
Event
Lain-lain
TOTAL V
Modal Kerja
TOTAL VI
TOTAL I sd VI
Tabel 8. Asumsi Keuangan dalam Perhitungan Keuangan
No.
1.
2.
3.
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Tahun ke1
2
3
4
Rata-rata suku bunga kredit atau pinjaman/tahun:
1.a. Investasi
1.b. Modal kerja
1.c. Konsumsi
Rata-rata suku bunga DPK per tahun:
2.a. Tabungan
2.b. Deposito
Rata-rata suku bunga penempatan pada bank lain/tahun:
3.a. Giro
3.b. Tabungan
3.c. Sertifikat deposito
3.d. Deposito (3 bulan)
Jangka waktu kredit rata-rata:
4.a. Kredit investasi
4.b. Kredit modal kerja
4.c. Kredit konsumtif
Perbandingan kredit investasi, modal
kerja dan konsumtif
Provisi dan administrasi kredit
Penyaluran kredit per tahun
Pengembalian kredit per tahun
Pengembangan kredit per tahun
Penerimaan tabungan
Penerimaan deposito
Pencairan tabungan
Pencairan deposito (3 bulan)
Simpanan BPR di bank lain:
14.a. Giro
14.b. Tabungan
14.c. Deposito
Status kredit (%):
15.a. Kredit lancar
15.b. Kredit kurang lancar
15.c. Kredit diragukan
Uraian
15.d. Kredit ...
5
- 35 -
No.
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
Uraian
Tahun ke2
3
4
1
5
15.d. Kredit macet
Non Performing Loans (NPL)
Discount factor (%)
Modal disetor
Rata-rata tingkat inflasi per tahun
Jumlah SDM:
20.a. Pengurus
20.b. Karyawan
Aset tetap dan Inventaris
21.a.Bangunan
21.b.Meubeler
21.c.Hardware Komputer dan
Lainnya
21.d.Software IT System Operasional
21.e.Pintu Khasanah
21.f.AC dan Genset
21.g.Kendaraan bermotor roda dua
21.h.Kendaraan bemotor roda empat
Sewa Gedung (dibayar di muka untuk 5 tahun)
Biaya interior
Biaya Legalitas dan Jasa Konsultan
Lain-lain
Tabel 9. Perkiraan Biaya Investasi Calon BPR di Tahun Pertama
No
Jenis Investasi
1
2
Bangunan
Komputer
Kendaraan roda
empat
.................................
.................................
Total
3
4
5
Jumlah
dan
Satuan
Harga
per
Satuan
Total
Nilai
Umur
Penyusutan
Ekonomis per Tahun
Tabel 10. Perkiraan Biaya Operasional Calon BPR di Tahun Pertama
No
1.
Jumlah
dan
Satuan
Biaya Tenaga Kerja dan pengembangan SDM:
1a. Pimpinan (direktur)
1b. Manajer
(keuangan/marketing/kredit dll)
1c. Administrasi, kasir dll
1d. Security
1e. Office boy
Komponen Biaya Operasional
Harga per
Satuan
Total Nilai
1f. Pendidikan ...
- 36 -
2.
3.
4.
5.
1f. Pendidikan dan pelatihan
1g. Tunjangan/insentif karyawan
1h. ...........................
Biaya:
2a. Listrik
2b. Air
2c. Telpon
2d. ..............................
Biaya pemasaran/promosi
....................................
....................................
Total Biaya Operasional
Tabel 11. Analisis Kelayakan Keuangan (Inflow dan Outflow) Calon BPR
Uraian Inflow dan Outflow
A
1
Tahun ke2
3
4
INFLOW
1. Penerimaan bunga:
a. Dari kredit yg diberikan kepada
pihak ketiga
b. Dari Bank lain:
b1. Giro
b2. Tabungan
b3. ....................
b4. ....................
b5. Kredit yang diberikan
2. Provisi dan komisi:
a. Provisi dan komisi
b. Lainnya
3. Pendapatan lainnya:
a. .....................
b. .....................
4. Penerimaan Kas dari aset:
a. Pencairan simpanan bank
b. Pengembalian angsuran kredit
dari pihak ketiga
c. Penjualan aset tetap dan
inventaris
- Tanah dan Gedung
- ......................................
- ......................................
d.. Aset lain-lain
e. Setoran Pinjaman dari bank
lain
f. ....................................
5. Penerimaan kas dari kewajiban:
a. Setoran kewajiban yang segera
dapat dibayar
b. Setoran ...
5
- 37 -
Uraian Inflow dan Outflow
1
Tahun ke2
3
4
b. Setoran tabungan
c. Setoran deposito berjangka
e. Pinjaman dari bank lain
f. Setoran rupa-rupa kewajiban
lainnya
g. .......................................
6. Setoran Modal Belum disetor
7. Modal sumbangan
8. Nilai sisa aset tetap dan
inventaris
9. ..........................................
B.
TOTAL INFLOW
OUTFLOW
1. Biaya investasi:
a. Gedung
b. Mebeuler
c. Hardware komputer dan
lainnya
d. Software IT dan sistem
operasional
e. ....................................
Total biaya investasi
2. Pengeluaran kas:
a. Pengeluaran kas terkait aset
a1. Setoran simpanan bank
a2. Penyaluran kredit
a3. Aset lain-lain
a4. ................................
b. Pengeluaran kas terkait kewajiban
b1. Pembayaran kewajiban segera
b2. Pencairan tabungan
b3. Pencairan deposito berjangka
b4. Angsuran pinjaman bank lain
b5. Angsuran pinjaman pihak
lain
b6. Pembayaran rupa-rupa
kewajiban
b7. .............................
Total Pengeluaran Kas
3. Biaya operasional:
a. Pembayaran bunga:
a1. Bunga tabungan
a2. Bunga deposito
a3. Bunga pinjaman bank lain
a4. Bunga pinjaman pihak lain
....................................
b. Biaya Tenaga Kerja:
b1. Gaji, upah, honorarium
b2. Biaya ...
5
- 38 -
Uraian Inflow dan Outflow
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
Tahun ke2
3
4
5
4
5
b2. Biaya pendidikan
b3. Lainnya................
c. Pajak-pajak (tidak termasuk
PPh)
d. Biaya pemeliharaan dan
perbaikan
e. Barang dan jasa
f. Listrik
g. Promosi
.............................................
Total Biaya Operasional
4. Biaya non operasional
5. Pajak penghasilan badan
usaha (25%)
TOTAL OUTFLOW
Net Benefit
Discount Factor (DR 8%)
Present Value Net Benefit
Present Value Net Benefit
Kumulatif
Present Value (BenefitB.Operasional)
Present Value Investasi
NPV
IRR
PI
Discounted PP
Tabel 12. Proyeksi Laba Rugi
Uraian
A
1
2
Tahun ke3
PENDAPATAN OPERASIONAL
1. Pendapatan Bunga
a. Bunga kontraktual
i. Surat berharga
ii. Penempatan pada bank
lain
- Giro
- Tabungan
- Deposito
- Sertifikat deposito
iii. Kredit yang diberikan
- Kepada bank lain
- Kepada pihak ketiga
bukan bank
b. Provisi Kredit
i. Kepada bank lain
ii. Kepada pihak ketiga
bukan ...
- 39 -
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
bukan bank
c. Biaya transaksi -/i. Surat Berharga
ii. Kredit yang diberikan
- Kepada bank lain
- Kepada pihak ketiga
bukan bank
2. Pendapatan Lainnya
a. Pendapatan jasa transaksi
b. Keuntungan penjualan
valuta asing
c. Keuntungan penjualan
surat berharga
d. Penerimaan kredit yang
dihapusbuku
e. Pemulihan penyisihan
penghapusan aset produktif
f. Lainnya
B
BEBAN OPERASIONAL
1. Beban Bunga
a. Beban Bunga Kontraktual
i. Tabungan
ii. Deposito
iii. Simpanan dari bank lain
iv. Pinjaman yang diterima
- Dari Bank Indonesia
- Dari Bank Lain
- Dari Pihak Ketiga
Bukan Bank
v. Pinjaman Subordinasi
vi. Lainnya
b. Biaya Transaksi
i.
Kepada bank lain
ii. Kepada pihak ketiga
bukan bank
c. Koreksi atas pendapatan
bunga
2. Beban kerugian restrukturisasi kredit
3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif
a. Surat berharga
b. Penempatan pada bank
lain
c. Kredit yang diberikan
i. Kepada bank lain
ii. Kepada pihak ketiga
bukan bank
4. Beban pemasaran
5. Beban penelitian dan pengembangan
6. Beban ...
5
- 40 -
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
6. Beban administrasi dan umum
a. Beban tenaga kerja
i. Gaji dan Upah
ii. Honorarium
iii. Lainnya
b. Beban pendidikan dan
pelatihan
c. Beban sewa
i. Gedung Kantor
ii. Lainnya
d. Beban penyusutan/
penghapusan atas aset
tetap, dan inventaris
e. Beban amortisasi aset tidak
berwujud
f. Beban premi asuransi
g. Beban pemeliharaan dan
perbaikan
h. Beban barang dan jasa
i. Pajak-pajak
7. Beban Lainnya
a. Kerugian penjualan valuta
asing
b. Kerugian penjualan surat
berharga
c. Lainnya
C
Laba Operasional
Rugi Operasional
D
Pendapatan Non Operasional
1. Keuntungan penjualan
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
2. Pemulihan penurunan nilai
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
3. Pendapatan ganti rugi
asuransi
4. Bunga antar kantor
5. Selisih kurs
6. Lainnya
E
Biaya Non Operasional
1. Kerugian
penjualan/kehilangan
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
2. Kerugian penurunan nilai
a. Aset ...
5
- 41 -
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
5
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
3. Bunga antar kantor
4. Selisih kurs
5. Lainnya
F
Laba Non Operasional
Rugi Non Operasional
G
Laba tahun berjalan
Rugi tahun berjalan
H
Taksiran Pajak Penghasilan
I
Jumlah Laba
Jumlah Rugi
Tabel 13. Proyeksi Neraca (Aset)
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
ASET
1. Kas
2. Kas dalam valuta asing
3. Surat berharga
4. Pendapatan bunga yang akan
diterima
5. Penempatan pada bank lain
-/- Penyisihan penghapusan aset
produktif
6. Kredit yang diberikan
-/- Penyisihan penghapusan aset
produktif
7. Agunan yang diambil alih
8. Aset tetap dan inventaris
-/- Akumulasi penyusutan dan
penurunan nilai
9. Aset tidak berwujud
-/- Akumulasi amortisasi dan
penurunan nilai
10. Aset antarkantor
11. Aset lain-lain
TOTAL ASET
Tabel ...
5
- 42 -
Tabel 13. Proyeksi Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)
Uraian
1
Tahun Ke
2
3
4
KEWAJIBAN
1. Kewajiban segera
2. Utang bunga
3. Utang pajak
4. Simpanan
a. Tabungan
b. Deposito
5. Simpanan dari bank lain
6. Pinjaman diterima
7. Dana setoran modal – kewajiban
8. Kewajiban imbalan kerja
9. Pinjaman subordinasi
10. Modal pinjaman
11. Kewajiban antarkantor
12. Kewajiban lain-lain
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
1. Modal
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Agio
d. Disagio -/e. Modal sumbangan
2. Dana setoran modal – ekuitas
3. Laba/Rugi yang belum direalisasi
4. Surplus revaluasi aset tetap
5. Saldo laba
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
c. Laba/Rugi
1) Tahun-tahun yang lalu
i. Laba
ii. Rugi -/2) Tahun berjalan
i. Laba
ii. Rugi -/TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
TINGKAT KESEHATAN BANK:
1. ROA = LABA SEBELUM PAJAK/TOTAL
ASET
2. BOPO = BEBAN
OPERASIONAL/PENDAPATAN
OPERASIONAL
3. LDR = JUMLAH KREDIT YANG
DIBERIKAN/(DANA PIHAK
KETIGA ...
5
- 43 -
Uraian
1
Tahun Ke
2
3
4
KETIGA+MODAL INTI)
4. NPL = TOTAL KREDIT
BERMASALAH/TOTAL SELURUH
KREDIT
TOTAL KREDIT BERMASALAH =
PENYALURAN KREDIT-PENGEMBALIAN
KREDIT
5. CAR = MODAL/ASET TERTIMBANG
MENURUT RESIKO
ATMR = ATMR neraca + ATMR
administrasi
6. CR = (KAS + SETARA KAS)/KEWAJIBAN
LANCAR
7. RASIO KAP = ASET PRODUKTIF YANG
DIKLASIFIKASIKAN/ASET PRODUKTIF
8. PPAP = PENYISIHAN PENGHAPUSAN
ASET PRODUKTIF
- PPAP UMUM: 0.5% DARI ASET
PRODUKTIF KUALITAS LANCAR
Lampiran ...
5
- 44 -
Lampiran II.5
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERSETUJUAN
PRINSIP PENDIRIAN BPR
No.
Dokumen
1.
Rancangan akta pendirian badan
hukum, termasuk rancangan anggaran
dasar yang paling sedikit memuat:
Check
Keterangan
a. nama dan tempat kedudukan;
b. kegiatan usaha sebagai BPR;
c. permodalan,
antara
lain
mencantumkan klausula bahwa
setiap penambahan modal disetor
dengan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan;
d. kepemilikan,
antara
lain
mencantumkan klausula bahwa
perubahan
kepemilikan
saham
karena pengalihan saham yang
mengakibatkan
perubahan
dan/atau mengakibatkan terjadinya
Pemegang Saham Pengendali BPR,
dan/atau penggantian dan/atau
penambahan pemilik baik yang
mengakibatkan
atau
tidak
mengakibatkan
perubahan
Pemegang Saham Pengendali BPR
dengan persetujuan Otoritas Jasa
Keuangan; dan
e. wewenang, tanggung jawab, masa
jabatan
serta
tata
cara
pengangkatan,
penggantian,
pemberhentian, pengunduran diri
anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris termasuk persyaratan
bahwa pengangkatan calon anggota
Direksi dan calon anggota Dewan
Komisaris
dengan
persetujuan
Otoritas Jasa Keuangan;
2. Data ...
- 45 -
No.
Dokumen
2.
Data kepemilikan berupa daftar calon
pemegang saham berikut rincian
besarnya masing-masing kepemilikan
saham bagi BPR yang berbadan
hukum
Perseroan
Terbatas
atau
Perusahaan Daerah atau daftar calon
anggota
berikut
rincian
jumlah
simpanan pokok dan simpanan wajib
bagi BPR yang berbadan hukum
Koperasi, dengan dilampiri dokumen
sebagai berikut:
Check
Keterangan
a. dalam hal calon pemegang saham
atau
calon
anggota
adalah
perorangan:
1) dokumen
yang
menyatakan
identitas masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota berupa:
a) fotokopi
tanda
pengenal,
berupa
Kartu
Tanda
Penduduk (KTP) yang masih
berlaku;
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm; dan
d) fotokopi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) calon pemegang
saham atau calon anggota.
2) daftar isian kekayaan, khusus
bagi calon Pemegang Saham
Pengendali;
3) surat pernyataan dari masingmasing calon pemegang saham
atau calon anggota, bahwa
setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau ...
- 46 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
tujuan pencucian uang;
4) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
e) tidak pernah dinyatakan pailit
dan/atau
tidak
pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan ...
- 47 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
f) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
bermasalah dan/atau hutang
jatuh tempo yang bermasalah;
g) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
h) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan; dan
i) tidak sedang menjalani proses
hukum
dan/atau
sedang
menjalani
proses
uji
kemampuan dan kepatutan
pada suatu Bank;
5) komitmen tertulis dari masingmasing calon pemegang saham
atau
calon
anggota
yang
menyatakan
bahwa
yang
bersangkutan bersedia untuk:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau
tindakan
yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
Uji
Kemampuan ...
- 48 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
Kemampuan dan Kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatankegiatan
tertentu
yang
diperkirakan
memperburuk
kondisi keuangan dan non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar dari
BPR; dan
d) melaksanakan
arah
dan
strategi pengembangan BPR
yang
sehat,
yang
mengutamakan pembiayaan
kepada Usaha Mikro Kecil
(UMK) yang produktif untuk
masyarakat setempat;
6) Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Pajak masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota; dan
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat.
b. dalam hal calon pemegang saham
atau calon anggota adalah badan
hukum:
1) salinan akta pendirian badan
hukum ...
- 49 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
hukum,
termasuk
anggaran
dasar
berikut
perubahanperubahan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang
berwenang, sesuai ketentuan
yang berlaku,
kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
2) dokumen
yang
menyatakan
identitas dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris, bagi badan hukum
Perseroan
Terbatas
atau
susunan pengurus bagi badan
hukum koperasi berupa:
a) fotokopi
tanda
berupa
Kartu
Penduduk (KTP);
pengenal,
Tanda
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm;
d) fotokopi NPWP dari badan
hukum dan pengurus;
dalam hal calon pemegang
saham
adalah
Pemerintah
Daerah,
dokumen
yang
menyatakan
identitas
merupakan dokumen Kepala
Daerah atau pihak yang ditunjuk
untuk
mewakili
Pemerintah
Daerah.
3) data kepemilikan berupa daftar
pemegang saham berikut rincian
besarnya
masing-masing
kepemilikan saham bagi badan
hukum Perseroan Terbatas atau
rekapitulasi simpanan pokok
dan simpanan wajib masingmasing anggota bagi badan
hukum
Koperasi,
kecuali
Pemerintah Daerah;
4) laporan ...
- 50 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
4) laporan keuangan 2 (dua) tahun
terakhir sebelum tanggal surat
permohonan
yang
meliputi
neraca, laba-rugi, laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas,
dan
catatan
atas
laporan
keuangan,
kecuali
bagi
Pemerintah Daerah;
5) laporan keuangan badan hukum
yang diaudit oleh Akuntan
Publik dengan posisi paling lama
pada akhir tahun sebelum
tanggal
surat
permohonan
persetujuan prinsip, bagi badan
hukum
yang
mempunyai
penyertaan
sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) atau lebih, kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
6) proyeksi
keuangan
badan
hukum untuk jangka waktu
paling singkat 3 (tiga) tahun,
yang disusun oleh konsultan
independen, dalam hal badan
hukum
tersebut
merupakan
calon
PSP
BPR,
kecuali
Pemerintah Daerah;
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat;
8) surat ...
- 51 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
8) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/pengurus
badan
hukum
yang
bersangkutan
bahwa setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
pencucian uang.
Dalam hal calon pemegang
saham BPR adalah Pemerintah
Daerah,
surat
pernyataan
digantikan
dengan
Surat
Keputusan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa sumber dana
setoran modal telah dianggarkan
dalam APBD dan telah disahkan
oleh DPRD setempat;
9) surat pernyataan badan hukum
bermeterai
cukup
yang
ditandatangani
oleh
seluruh
anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris, yang paling
sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak ...
- 52 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
c) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
d) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut Otoritas
Jasa Keuangan diperlukan;
e) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
bermasalah;
f) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu Bank.
10) surat pernyataan bermeterai
cukup
dari
masing-masing
anggota Direksi dan masingmasing
anggota
Dewan
Komisaris badan hukum, yang
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu yang
telah diputus oleh pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun
sebelum
tanggal
surat
permohonan,
dan
tidak
sedang
dalam
masa
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham
Bank ...
- 53 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
Bank;
c) tidak
pernah
dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
e) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu Bank;
11) surat pernyataan bermeterai
cukup dari PSP Terakhir (PSPT)
dari calon PSP yaitu:
a) surat
pernyataan
sebagaimana
dimaksud
dalam butir 2.a.4), dalam hal
PSP Terakhir (PSPT) adalah
perorangan;
b) surat
pernyataan
badan
hukum yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus
sebagaimana butir 2.b.9),
dalam hal PSP Terakhir
(PSPT) yang ditetapkan oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan
adalah badan hukum selain
Pemerintah Daerah;
12) dalam...
- 54 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
12) dalam hal pengendali BPR
berbentuk badan hukum, surat
pernyataan bermeterai cukup
diwakili oleh seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan
Komisaris/pengurus
yang
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya
yang
diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak pernah dinyatakan
pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
d) tidak memiliki kredit macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
e) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
f)
bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut Otoritas
Jasa Keuangan diperlukan;
g) tidak
sedang
menjalani
proses ...
- 55 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank;
13) dalam hal pengendali BPR
berbentuk perorangan, surat
pernyataan bermeterai cukup
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak
Pidana
Tertentu
yang telah diputus oleh
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu
20
(dua
puluh)
tahun
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
c) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
d) tidak pernah dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
e) tidak ...
- 56 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
e) tidak memiliki kredit macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
f) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
g) bersedia
melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan;
h) tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank;
14) komitmen
tertulis
badan
hukum yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus
yang
paling sedikit memuat:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau tindakan yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
uji
kemampuan dan kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatan
tertentu yang diperkirakan
memperburuk
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun ...
- 57 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
apapun yang tidak wajar
dari BPR;
15) komitmen tertulis dari PSPT
yang
menyatakan
bersedia
untuk melaksanakan rencana
arah
dan
strategi
pengembangan BPR yang sehat,
yang
mengutamakan
pembiayaan
kepada
Usaha
Mikro
Kecil
(UMK)
yang
produktif untuk masyarakat
setempat;
16) seluruh
struktur
kelompok
usaha yang terkait dengan BPR
dan badan hukum pengendali
BPR sampai dengan PSPT,
kecuali
bagi
Pemerintah
Daerah;
17) surat pernyataan bermeterai
cukup dari pengurus badan
hukum
yang
menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah
menyampaikan informasi secara
benar dan lengkap mengenai
struktur kelompok BPR sampai
dengan pemilik terakhir, dalam
hal badan hukum tersebut
merupakan calon PSP BPR;
18) surat pernyataan bemeterai
cukup dari calon PSP mengenai
kesediaan untuk memberikan
data dan informasi yang terkait
dengan
struktur
kelompok
usaha kepada Otoritas Jasa
Keuangan
dalam
rangka
pengawasan;
19) dokumen rencana arah dan
strategi pengembangan BPR
selama paling sedikit 3 (tiga)
tahun ke depan sejak BPR
beroperasi sebagai pedoman
untuk ...
- 58 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan
ekonomi
regional yang mengutamakan
pembiayaan
kepada
Usaha
Mikro
Kecil
(UMK)
yang
produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi
wilayah serta ditujukan untuk
masyarakat setempat
3.
Daftar calon anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris, disertai
dengan:
a. daftar susunan anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris BPR;
b. dokumen
yang
menyatakan
identitas
masing-masing
calon
anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris berupa:
a. fotokopi tanda pengenal, berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang masih berlaku;
b. daftar riwayat hidup;
c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;
dan
d. daftar silsilah keluarga dalam
hubungan
sampai
dengan
derajat kedua atau semenda;
c. contoh tanda tangan dan paraf
masing-masing
calon
anggota
Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris;
d. surat pernyataan bermeterai cukup
dari masing-masing calon anggota
Direksi yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
a. bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku ...
- 59 -
No.
Check
Dokumen
berlaku khususnya
perbankan;
di
Keterangan
bidang
b. tidak pernah dihukum karena
terbukti
melakukan
Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun terakhir
sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
c. tidak sedang dalam pengenaan
sanksi
dilarang
menjadi
pemegang
saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan
Komisaris,
dan/atau
Pejabat
Eksekutif Bank;
d. tidak memiliki kredit dan/atau
pembiayaan macet dan/atau
hutang jatuh tempo bermasalah;
e. tidak pernah dinyatakan pailit
dan
tidak
pernah
menjadi
pemegang saham, Direksi atau
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit berdasarkan
ketetapan
pengadilan
dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir
sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
f. tidak merangkap jabatan pada
Bank, perusahaan non Bank,
dan/atau lembaga lain;
g. memenuhi
ketentuan
yang
mengatur
mayoritas
anggota
Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan
sesama anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris;
h. tidak ...
- 60 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
h. tidak sedang menjalani proses
hukum dan/atau proses uji
kemampuan dan kepatutan pada
suatu Bank.
e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir
minimal
diploma
tiga
yang
dilegalisasi oleh lembaga yang
berwenang, bagi calon anggota
Direksi;
f. surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengetahuan di bidang
perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya, bagi
calon anggota Direksi;
g. surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengalaman dan keahlian
di bidang perbankan dan/atau
lembaga
jasa
keuangan
non
perbankan paling singkat selama 2
(dua) tahun, bagi calon anggota
Direksi;
h. surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengetahuan di bidang
perbankan yang memadai dan
relevan
dengan
jabatannya
dan/atau pengalaman di bidang
perbankan dan/atau lembaga jasa
keuangan non perbankan, bagi
calon anggota Dewan Komisaris;
i. surat pernyataan bermeterai cukup
dari masing-masing calon anggota
Dewan Komisaris yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan:
a. bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b. tidak pernah dihukum karena
terbukti
melakukan
Tindak
Pidana ...
- 61 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun terakhir
sebelum
tanggal
surat
permohonan;
c. tidak sedang dalam pengenaan
sanksi
dilarang
menjadi
pemegang
saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan
Komisaris, dan/atau Pejabat
Eksekutif Bank;
d. tidak memiliki kredit dan/atau
pembiayaan macet dan/atau
hutang jatuh tempo bermasalah;
e. tidak pernah dinyatakan pailit
dan
tidak
pernah
menjadi
pemegang saham, Direksi atau
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit berdasarkan
ketetapan
pengadilan
dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir
sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
f. tidak
merangkap
sebagai:
jabatan
1) anggota Dewan Komisaris
melebihi yang diperkenankan
dalam
ketentuan
yang
berlaku; dan/atau
2) anggota Direksi atau Pejabat
Eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum;
g. memenuhi
ketentuan
yang
mengatur
mayoritas
anggota
Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan
keluarga
atau
semenda ...
- 62 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota
Dewan Komisaris atau anggota
Direksi;
h. tidak sedang menjalani proses
hukum dan/atau proses uji
kemampuan dan kepatutan pada
suatu bank; dan
i. bersedia
untuk
mempresentasikan
hasil
pengawasan
terhadap
BPR
apabila diminta oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
j. fotokopi sertifikat kelulusan yang
masih
berlaku
dari
Lembaga
Sertifikasi
Profesi,
bagi
calon
anggota Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris.
4.
Rencana struktur
jumlah personalia;
organisasi
dan
5.
Analisis atas potensi dan kelayakan
pendirian BPR, yang meliputi penilaian
terhadap: aspek pasar; aspek strategi
bisnis;
aspek
organisasi
dan
infrastruktur; aspek modal; dan aspek
keuangan.
6.
Rencana sistem dan prosedur kerja;
7.
Bukti setoran modal sebesar paling
sedikit 50% (lima puluh perseratus)
dari modal disetor dalam bentuk
fotokopi bilyet deposito di Bank Umum
di Indonesia atas nama “Dewan
Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
q.q. (nama calon PSP BPR)” dengan
keterangan untuk pendirian BPR yang
bersangkutan dan pencairannya hanya
dapat dilakukan setelah mendapatkan
persetujuan tertulis dari Otoritas Jasa
Keuangan, disertai dengan penjelasan
mengenai
sumber
dana
yang
digunakan ...
- 63 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
digunakan untuk modal disetor dan
dokumen lainnya yang mendukung,
antara lain:
a. mutasi rekening 6 (enam) bulan
terakhir, dalam hal setoran modal
berasal dari tabungan, giro atau
reksadana,
b. bukti
pencairan bilyet deposito,
dalam hal setoran modal berasal
dari deposito,
c. bukti transaksi jual beli, antara
lain salinan Akta Jual Beli dan
fotokopi kuitansi, dalam hal setoran
modal berasal dari hasil penjualan
aset,
d. salinan
setoran
dan/atau
akta hibah, dalam hal
modal berasal dari hibah,
e. risalah RUPS pembagian dividen,
bukti pembayaran pajak, dan
neraca
sebelum
dan
sesudah
pembagian dividen, dalam hal
setoran
modal
berasal
dari
pembagian dividen atas kepemilikan
saham calon pemegang saham pada
perusahaan lain.
8.
Daftar
BPR
dan/atau
lembaga
keuangan lain yang dimiliki oleh calon
Pemegang Saham Pengendali BPR,
disertai dengan laporan keuangan
pada setiap BPR atau lembaga
keuangan tersebut yang menunjukkan
bahwa
BPR
dan/atau
lembaga
keuangan lain yang dimiliki oleh calon
Pemegang Saham Pengendali BPR:
a. tidak dalam keadaaan rugi; dan
b. memiliki
rasio
permodalan,
likuiditas, dan rentabilitas yang
sehat
mengacu
pada
standar
penilaian yang berlaku bagi masingmasing ...
- 64 -
No.
masing
dimaksud;
9.
Check
Dokumen
lembaga
Keterangan
keuangan
Bukti
lunas
pembayaran
biaya
perizinan dalam rangka pendirian BPR
kepada Otoritas Jasa Keuangan.
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka pengajuan persetujuan prinsip
pendirian BPR.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh salah satu calon PSP (pemegang saham sebesar 25% atau lebih).
Lampiran ...
- 65 -
Lampiran II.6
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PENGAJUAN PERMOHONAN
IZIN USAHA PENDIRIAN BPR
No.
Dokumen
1.
Salinan Akta pendirian badan hukum,
yang memuat anggaran dasar badan
hukum yang telah disahkan oleh
instansi yang berwenang;
2.
Data kepemilikan berupa daftar calon
pemegang saham berikut rincian
besarnya masing-masing kepemilikan
saham, bagi BPR yang berbentuk
hukum
Perseroan
Terbatas
atau
Perusahaan Daerah, daftar calon
anggota
berikut
rincian
jumlah
simpanan pokok dan simpanan wajib
masing-masing anggota, bagi calon
BPR yang berbentuk hukum Koperasi,
yang masing-masing disertai dengan
dokumen,
dalam
hal
terjadi
perubahan;
Check
Keterangan
a. dalam hal calon pemegang saham
atau
calon
anggota
adalah
perorangan:
1) dokumen
yang
menyatakan
identitas masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota berupa:
a) fotokopi
tanda
pengenal,
berupa
Kartu
Tanda
Penduduk (KTP) yang masih
berlaku;
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm; dan
d) fotokopi
NPWP
calon
pemegang saham atau calon
anggota;
2) daftar ...
- 66 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
2) daftar isian kekayaan, khusus
bagi calon Pemegang Saham
Pengendali;
3) surat pernyataan dari masingmasing calon pemegang saham
atau calon anggota, bahwa
setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
tujuan pencucian uang;
4) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
a) bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan permodalan maupun
likuiditas dalam menjalankan
kegiatan usahanya;
c) tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak ...
- 67 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
d) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
e) tidak pernah dinyatakan pailit
dan/atau
tidak
pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
f) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
g) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
h) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan; dan
i) tidak sedang menjalani proses
hukum
dan/atau
sedang
menjalani
proses
uji
kemampuan dan kepatutan
pada suatu bank.
5) komitmen ...
- 68 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
5) komitmen tertulis dari masingmasing calon pemegang saham
atau
calon
anggota
yang
menyatakan
bahwa
yang
bersangkutan bersedia untuk:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau
tindakan
yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
uji
kemampuan dan kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatankegiatan
tertentu
yang
diperkirakan
memperburuk
kondisi keuangan dan non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar dari
BPR; dan
d) melaksanakan
arah
dan
strategi pengembangan BPR
yang
sehat,
yang
mengutamakan pembiayaan
kepada Usaha Mikro Kecil
(UMK) yang produktif untuk
masyarakat setempat.
6) Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Pajak masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota; dan
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ...
- 69 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat.
b. dalam hal calon pemegang saham
atau calon anggota adalah badan
hukum:
1) fotokopi akta pendirian badan
hukum,
termasuk
anggaran
dasar
berikut
perubahanperubahan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang
berwenang
sesuai
ketentuan
yang berlaku, kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
2) dokumen
yang
menyatakan
identitas dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris, bagi badan hukum
Perseroan
Terbatas
atau
susunan pengurus bagi badan
hukum koperasi berupa:
a) fotokopi
tanda
berupa
Kartu
Penduduk (KTP);
pengenal,
Tanda
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm;
d) fotokopi NPWP dari badan
hukum dan pengurus.
dalam hal calon pemegang
saham
adalah
Pemerintah
Daerah,
dokumen
yang
menyatakan
identitas
merupakan
dokumen
Kepala
Daerah atau pihak yang ditunjuk
untuk
mewakili
Pemerintah
Daerah ...
- 70 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
Daerah.
3) data kepemilikan berupa daftar
pemegang saham berikut rincian
besarnya
masing-masing
kepemilikan saham bagi badan
hukum Perseroan Terbatas atau
rekapitulasi simpanan pokok dan
simpanan wajib masing-masing
anggota bagi badan hukum
Koperasi, kecuali Pemerintah
Daerah;
4) laporan keuangan 2 (dua) tahun
terakhir sebelum tanggal surat
permohonan
yang
meliputi
neraca, laba-rugi, laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas,
dan
catatan
atas
laporan
keuangan,
kecuali
bagi
Pemerintah Daerah;
5) laporan keuangan badan hukum
yang diaudit oleh Akuntan Publik
dengan posisi paling lama pada
akhir tahun sebelum tanggal
surat permohonan persetujuan
prinsip, bagi badan hukum yang
melakukan penyertaan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) atau lebih, kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
6) proyeksi
keuangan
badan
hukum untuk jangka waktu
paling singkat 3 (tiga) tahun,
yang disusun oleh konsultan
independen, dalam hal badan
hukum
tersebut
merupakan
calon
PSP
BPR,
kecuali
Pemerintah Daerah;
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi ...
- 71 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat;
8) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/pengurus
badan
hukum
yang
bersangkutan
bahwa dana yang digunakan
untuk setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
pencucian uang.
Dalam hal calon pemegang
saham BPR adalah Pemerintah
Daerah, surat pernyataan dapat
digantikan
dengan
Surat
Keputusan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa sumber dana
setoran modal telah dianggarkan
dalam APBD dan telah disahkan
oleh DPRD setempat;
9) surat pernyataan badan hukum
bermeterai
cukup
yang
ditandatangani
oleh
seluruh
anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris, yang paling
sedikit memuat:
a)
bersedia untuk
ketentuan dan
mematuhi
peraturan
perundang- ...
- 72 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b)
bersedia untuk melakukan
upaya-upaya
yang
diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c)
tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
d)
bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan;
e)
tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
f)
tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank.
10) surat
pernyataan
bermeterai
cukup
dari
masing-masing
anggota Direksi dan masingmasing
anggota
Dewan
Komisaris, yang paling sedikit
memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan ...
- 73 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu yang
telah diputus oleh pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun
sebelum
tanggal
surat
permohonan,
dan
tidak
sedang
dalam
masa
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham
bank;
c) tidak
pernah
dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
e) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank.
11) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari PSP Terakhir (PSPT)
dari calon PSP yaitu:
a) surat
pernyataan
sebagaimana
dimaksud
dalam butir 2.a.4), dalam hal
PSP ...
- 74 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
PSP Terakhir (PSPT) adalah
perorangan;
b) surat
pernyataan
badan
hukum yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus
sebagaimana butir 2.b.9),
dalam hal PSP Terakhir
(PSPT) yang ditetapkan oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan
adalah badan hukum selain
Pemerintah Daerah.
12) dalam hal
pengendali BPR
berbentuk badan hukum, surat
pernyataan bermeterai cukup
diwakili oleh seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan
Komisaris/pengurus yang paling
kurang memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak
pernah
dinyatakan
pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak memiliki kredit macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
e) tidak ...
- 75 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
e) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam
jangka
waktu
tertentu, kecuali berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
f) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan;
g) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank.
13) dalam hal pengendali
BPR
berbentuk perorangan, surat
pernyataan bermeterai cukup
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu yang
telah diputus oleh pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
c) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
d) tidak ...
- 76 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
d) tidak
pernah
dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
e) tidak memiliki kredit macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
f) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam
jangka
waktu
tertentu, kecuali berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
g) bersedia
melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan;
h) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank.
14) komitmen tertulis badan hukum
yang
ditandatangani
oleh
seluruh anggota Direksi dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus yang paling
sedikit memuat:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau
tindakan
yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan ...
- 77 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
uji
kemampuan dan kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatan
tertentu yang diperkirakan
memperburuk
kondisi
keuangan dan non keuangan
BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar dari
BPR.
15) komitmen tertulis dari PSPT
yang menyatakan bersedia untuk
melaksanakan rencana arah dan
strategi pengembangan BPR yang
sehat,
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif untuk
masyarakat setempat.
16) seluruh
struktur
kelompok
usaha yang terkait dengan BPR
dan badan hukum pengendali
BPR sampai dengan PSPT,
kecuali bagi Pemerintah Daerah;
17) surat pernyataan bermaterai
cukup dari pengurus badan
hukum yang menyatakan bahwa
yang
bersangkutan
telah
menyampaikan informasi secara
benar dan lengkap mengenai
struktur kelompok BPR sampai
dengan pemilik terakhir, dalam
hal badan hukum tersebut
merupakan calon PSP BPR; dan
18) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari calon PSP mengenai
kesediaan untuk memberikan
data dan informasi yang terkait
dengan ...
- 78 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
dengan struktur kelompok usaha
kepada Otoritas Jasa Keuangan
dalam rangka pengawasan.
19) dokumen rencana arah dan
stategi
pengembangan
BPR
paling sedikit 3 (tiga) tahun ke
depan sejak BPR beroperasi
sebagai
pedoman
untuk
pengembangan BPR yang sehat,
yang
mencakup
juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat.
3.
Daftar susunan calon anggota Direksi
dan calon anggota Dewan Komisaris
BPR disertai dengan dokumen, dalam
hal terjadi perubahan;
a. daftar susunan anggota Direksi
atau anggota Dewan Komisaris BPR.
b. dokumen
yang
menyatakan
identitas
masing-masing
calon
anggota Direksi atau anggota Dewan
Komisaris berupa:
1) fotokopi tanda pengenal, berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP)
yang masih berlaku;
2) daftar riwayat hidup;
3) pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
dan
4) daftar silsilah keluarga dalam
hubungan
sampai
dengan
derajat kedua atau semenda;
c. contoh tanda tangan dan paraf
masing-masing
calon
anggota
Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris ...
- 79 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
Komisaris;
d. surat pernyataan bermeterai cukup
dari masing-masing calon anggota
Direksi yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
1) bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
2) tidak pernah dihukum karena
terbukti
melakukan
Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun terakhir
sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
3) tidak sedang dalam pengenaan
sanksi
dilarang
menjadi
pemegang
saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan
Komisaris,
dan/atau
Pejabat
Eksekutif Bank;
4) tidak memiliki kredit dan/atau
pembiayaan macet;
5) tidak pernah dinyatakan pailit
dan
tidak
pernah
menjadi
pemegang saham, Direksi atau
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit berdasarkan
ketetapan
pengadilan
dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir
sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
6) tidak merangkap jabatan pada
bank, perusahaan non bank,
dan/atau ...
- 80 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
dan/atau lembaga lain;
7) memenuhi
ketentuan
yang
mengatur
mayoritas
anggota
Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan
sesama anggota Direksi atau
anggota Dewan Komisaris;
8) tidak sedang menjalani proses
hukum dan/atau proses uji
kemampuan dan kepatutan pada
suatu bank.
e. fotokopi ijazah pendidikan terakhir
minimal
diploma
tiga
yang
dilegalisasi oleh lembaga yang
berwenang, bagi calon anggota
Direksi;
f. surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengetahuan di bidang
perbankan yang memadai dan
relevan dengan jabatannya, bagi
calon anggota Direksi;
g. surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengalaman dan keahlian
di bidang perbankan dan/atau
lembaga
jasa
keuangan
non
perbankan paling singkat selama 2
(dua) tahun, bagi calon anggota
Direksi;
h. surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengetahuan di bidang
perbankan yang memadai dan
relevan
dengan
jabatannya
dan/atau pengalaman di bidang
perbankan dan/atau lembaga jasa
keuangan non perbankan, bagi
calon anggota Dewan Komisaris;
i. surat pernyataan bermeterai cukup
dari masing-masing calon anggota
Dewan Komisaris yang menyatakan
bahwa ...
- 81 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
bahwa yang bersangkutan:
1) bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
2) tidak pernah dihukum karena
terbukti
melakukan
Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun terakhir
sebelum
tanggal
surat
permohonan;
3) tidak sedang dalam pengenaan
sanksi
dilarang
menjadi
pemegang
saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan
Komisaris, dan/atau Pejabat
Eksekutif Bank;
4) tidak memiliki kredit dan/atau
pembiayaan macet dan/atau
hutang jatuh tempo bermasalah;
5) tidak pernah dinyatakan pailit
dan
tidak
pernah
menjadi
pemegang saham, Direksi atau
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan suatu perseroan
dinyatakan pailit berdasarkan
ketetapan
pengadilan
dalam
waktu 5 (lima) tahun terakhir
sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
6) tidak
merangkap
sebagai:
jabatan
a) anggota Dewan Komisaris
melebihi yang diperkenankan
dalam
ketentuan
yang
berlaku ...
- 82 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
berlaku; dan/atau
b) anggota Direksi atau Pejabat
Eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum;
7) memenuhi
ketentuan
yang
mengatur
mayoritas
anggota
Dewan Komisaris tidak memiliki
hubungan
keluarga
atau
semenda sampai dengan derajat
kedua dengan sesama anggota
Dewan Komisaris atau anggota
Direksi;
8) tidak sedang menjalani proses
hukum dan/atau proses uji
kemampuan dan kepatutan pada
suatu bank; dan
9) bersedia
untuk
mempresentasikan
hasil
pengawasan
terhadap
BPR
apabila diminta oleh Otoritas
Jasa Keuangan.
j. fotokopi sertifikat kelulusan yang
masih
berlaku
dari
Lembaga
Sertifikasi
Profesi,
bagi
calon
anggota Direksi dan calon anggota
Dewan Komisaris.
4.
Susunan organisasi serta sistem dan
prosedur kerja, termasuk susunan
personalia,
yang
paling
sedikit
meliputi:
a. manajemen sumber daya manusia
antara lain mengenai kebijakan:
tata tertib pegawai, kepangkatan,
remunerasi, promosi, kesejahteraan
pegawai,
pelatihan
dan
pengembangan kompetensi;
b. uraian tugas dan tanggung jawab
Direksi, Dewan Komisaris, Pejabat
Eksekutif, dan pegawai;
c. fungsi ...
- 83 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
c. fungsi audit internal;
d. pengelolaan kas;
e. penempatan dana dan pemberian
kredit;
f. penghimpunan dana;
g. pembukuan;
h. pengelolaan
dan
dokumen; dan
penyimpanan
i. pengelolaan teknologi informasi.
5.
Bukti pelunasan modal disetor, dalam
bentuk fotokopi bilyet deposito pada
Bank Umum di Indonesia atas nama
“Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan q.q. (nama calon PSP BPR)”
dengan keterangan untuk pendirian
BPR
yang
bersangkutan
dan
pencairannya hanya dapat dilakukan
setelah
mendapatkan
persetujuan
tertulis dari Otoritas Jasa Keuangan,
disertai dengan penjelasan mengenai
sumber dana yang digunakan untuk
modal disetor dan dokumen lainnya
yang mendukung, antara lain:
a. mutasi rekening 6 (enam) bulan
terakhir, dalam hal setoran modal
berasal dari tabungan, giro atau
reksadana,
b. bukti
pencairan bilyet deposito,
dalam hal setoran modal berasal
dari deposito,
c. bukti
transaksi jual beli, antara
lain salinan Akta Jual Beli dan
fotokopi kuitansi, dalam hal setoran
modal berasal dari hasil penjualan
aset,
d. salinan
setoran
dan/atau
akta hibah, dalam hal
modal berasal dari hibah,
e. risalah ...
- 84 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
e. risalah RUPS pembagian dividen,
bukti pembayaran pajak, dan
neraca
sebelum
dan
sesudah
pembagian dividen, dalam hal
setoran
modal
berasal
dari
pembagian dividen atas kepemilikan
saham calon pemegang saham pada
perusahaan lain.
6
Bukti kesiapan operasional,
paling sedikit mencakup:
yang
a. daftar aset tetap dan inventaris;
b. bukti penguasaan gedung kantor
berupa bukti kepemilikan atau
perjanjian sewa-menyewa gedung
kantor yang didukung oleh bukti
kepemilikan
dari
pihak
yang
menyewakan;
c. foto gedung kantor, tata letak
ruangan, dan sarana pengamanan
gedung kantor yang memadai;
d. contoh formulir atau warkat yang
akan digunakan untuk operasional
BPR; dan
e. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
7
Daftar
BPR
dan/atau
lembaga
keuangan lain yang dimiliki oleh calon
Pemegang Saham Pengendali BPR,
disertai dengan laporan keuangan
posisi terkini pada setiap BPR atau
lembaga keuangan tersebut yang
menunjukkan bahwa BPR dan/atau
lembaga keuangan lain yang dimiliki
oleh
calon
Pemegang
Saham
Pengendali BPR:
a. tidak dalam keadaaan rugi; dan
b. memiliki
rasio
permodalan,
likuiditas, dan rentabilitas yang
sehat
mengacu
pada
standar
penilaian yang berlaku bagi masingmasing ...
- 85 -
No.
Check
Dokumen
masing
dimaksud.
lembaga
Keterangan
keuangan
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka pengajuan izin usaha pendirian
BPR.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direktur Utama BPR.
Lampiran ...
- 86 -
Lampiran II.7
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENAMBAHAN MODAL DISETOR
No.
1.
Check
Dokumen
Keterangan
Bukti setoran modal berupa:
a. fotokopi bilyet deposito pada Bank
Umum di Indonesia atas nama
“Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan q.q. (nama BPR)” dengan
keterangan
nama
penyetor
tambahan modal dan keterangan
bahwa pencairan deposito tersebut
hanya dapat dilakukan setelah
mendapat persetujuan dari Otoritas
Jasa Keuangan; dan/atau
b. fotokopi bilyet deposito pada BPR
yang bersangkutan atas nama
Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan q.q. (nama pemegang
saham
penyetor)
dengan
keterangan
bahwa
pencairan
deposito tersebut hanya dapat
dilakukan
setelah
mendapat
persetujuan dari Otoritas Jasa
Keuangan.
2.
Penjelasan mengenai sumber dana
yang digunakan untuk setoran modal
pada angka 1 dan dokumen lainnya
yang mendukung tentang sumber dana
yang digunakan untuk modal disetor,
antara lain:
a. bukti pembukuan setoran modal
berupa jurnal serta neraca sebelum
dan sesudah setoran modal;
b. mutasi rekening 6 (enam) bulan
terakhir dalam hal setoran modal
berasal dari tabungan, giro atau
reksadana.
c. bukti
pencairan
bilyet
deposito
dalam ...
- 87 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
dalam hal setoran modal berasal
dari deposito, antara lain:
1) slip
transfer
atau
mutasi
rekening yang menampung hasil
pencairan,
2) fotokopi bilyet
telah dicairkan.
deposito
yang
d. bukti transaksi jual beli, antara lain
Akta atau perjanjian jual beli,
kuitansi dalam hal setoran modal
berasal dari hasil penjualan aset,
bukti
pembayaran
pajak
atas
transaksi penjualan, dan bukti
pembayaran dari pembeli aset
(antara lain slip transfer atau
mutasi rekening yang menampung
hasil penjualan aset).
e. akta hibah dalam hal
modal berasal dari hibah.
setoran
f. Khusus penambahan modal disetor
berasal
dari
dividen,
selain
dokumen pada huruf a sampai
huruf
e
dilengkapi
dengan
dokumen:
1) risalah Rapat Umum Pemegang
Saham
yang
menyetujui
pembagian dividen,
2) bukti pembukuan setoran modal
berupa jurnal pembagian dividen
serta neraca badan hukum
sebelum dan sesudah pembagian
dividen;
3) bukti pembayaran
dividen.
pajak
atas
4) Laporan Keuangan posisi akhir
tahun sebelumnya yang telah
diaudit atau neraca intern;
3.
Khusus penambahan modal disetor
berasal dari hasil pembagian dividen
BPR ...
- 88 -
No.
Check
Dokumen
BPR
yang
bersangkutan,
dilengkapi dengan dokumen:
Keterangan
cukup
a. risalah Rapat Umum Pemegang
Saham pembagian dividen,
b. bukti pembukuan setoran modal
berupa jurnal pembagian dividen
serta neraca BPR sebelum dan
sesudah pembagian dividen;
c. bukti pembayaran
dividen.
pajak
atas
d. Laporan Keuangan posisi akhir
tahun sebelumnya yang telah
diaudit oleh Kantor Akuntan Publik
bagi BPR dengan aset diatas
Rp10.000.000.000,00
(sepuluh
miliar rupiah) atau neraca intern
bagi BPR dengan aset dibawah atau
sama dengan Rp10.000.000.000,00
(sepuluh miliar rupiah);
4.
Dokumen persyaratan calon pemegang
saham pengendali/calon pemegang
saham baru berupa:
a. dalam hal calon pemegang saham
atau
calon
anggota
adalah
perorangan:
1) dokumen
yang
menyatakan
identitas masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota berupa:
a) fotokopi
tanda
pengenal,
berupa
Kartu
Tanda
Penduduk (KTP) yang masih
berlaku;
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm; dan
d) fotokopi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) calon pemegang
saham ...
- 89 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
saham atau calon anggota.
2) daftar isian kekayaan, khusus
bagi calon Pemegang Saham
Pengendali;
3) surat pernyataan dari masingmasing calon pemegang saham
atau calon anggota, bahwa
setoran modal:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
tujuan pencucian uang;
4) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan ...
- 90 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
permohonan;
d) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
e) tidak pernah dinyatakan pailit
dan/atau
tidak
pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
f) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
g) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
h) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan; dan
i) tidak sedang menjalani proses
hukum
dan/atau
sedang
menjalani
proses
uji
kemampuan dan kepatutan
pada suatu Bank;
5) komitmen ...
- 91 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
5) komitmen tertulis dari masingmasing calon pemegang saham
atau
calon
anggota
yang
menyatakan
bahwa
yang
bersangkutan bersedia untuk:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau
tindakan
yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
Uji
Kemampuan dan Kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatankegiatan
tertentu
yang
diperkirakan
memperburuk
kondisi keuangan dan non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar dari
BPR; dan
d) melaksanakan
arah
dan
strategi pengembangan BPR
yang
sehat,
yang
mengutamakan pembiayaan
kepada Usaha Mikro Kecil
(UMK) yang produktif untuk
masyarakat setempat;
6) Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Pajak masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota; dan
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ...
- 92 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
pengembangan ekonomi regional
yang mengutamakan pembiayaan
kepada Usaha Mikro Kecil (UMK)
yang
produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi
wilayah serta ditujukan untuk
masyarakat setempat.
b. dalam hal calon pemegang saham
atau calon anggota adalah badan
hukum:
1) salinan akta pendirian badan
hukum,
termasuk
anggaran
dasar
berikut
perubahanperubahan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang
berwenang, sesuai ketentuan
yang
berlaku,
kecuali
bagi
Pemerintah Daerah;
2) dokumen
yang
menyatakan
identitas dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris, bagi badan hukum
Perseroan
Terbatas
atau
susunan pengurus bagi badan
hukum koperasi berupa:
a) fotokopi
tanda
berupa
Kartu
Penduduk (KTP);
pengenal,
Tanda
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm;
d) fotokopi NPWP dari badan
hukum dan pengurus;
dalam hal calon pemegang saham
adalah
Pemerintah
Daerah,
dokumen
yang
menyatakan
identitas merupakan dokumen
Kepala Daerah atau pihak yang
ditunjuk
untuk
mewakili
Pemerintah Daerah;
3) data ...
- 93 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
3) data kepemilikan berupa daftar
pemegang saham berikut rincian
besarnya
masing-masing
kepemilikan saham bagi badan
hukum Perseroan Terbatas atau
rekapitulasi simpanan pokok dan
simpanan wajib masing-masing
anggota bagi badan hukum
Koperasi;
4) laporan keuangan 2 (dua) tahun
terakhir sebelum tanggal surat
permohonan
yang
meliputi
neraca, laba-rugi, laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas,
dan
catatan
atas
laporan
keuangan,
kecuali
bagi
Pemerintah Daerah;
5) laporan keuangan badan hukum
yang diaudit oleh Akuntan Publik
dengan posisi paling lama pada
akhir tahun sebelum tanggal
surat permohonan persetujuan
prinsip, bagi badan hukum yang
mempunyai penyertaan sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) atau lebih, kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
6) proyeksi
keuangan
badan
hukum untuk jangka waktu
paling singkat 3 (tiga) tahun,
yang disusun oleh konsultan
independen, dalam hal badan
hukum
tersebut
merupakan
calon
PSP
BPR,
kecuali
Pemerintah Daerah;
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat ...
- 94 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat;
8) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/pengurus
badan
hukum
yang
bersangkutan
bahwa dana yang digunakan
untuk pembelian saham:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
pencucian uang.
Dalam hal calon pemegang
saham BPR adalah Pemerintah
Daerah,
surat
pernyataan
digantikan
dengan
Surat
Keputusan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa sumber dana
setoran modal telah dianggarkan
dalam APBD dan telah disahkan
oleh DPRD setempat;
9) surat pernyataan badan hukum
bermeterai
cukup
yang
ditandatangani
oleh
seluruh
anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris, yang paling
sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan ...
- 95 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
d) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila
menurut
Otoritas
Jasa Keuangan diperlukan;
e) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
f) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu Bank.
10) surat pernyataan bermeterai
cukup
dari
masing-masing
anggota Direksi dan masingmasing
anggota
Dewan
Komisaris, dalam hal badan
hukum tersebut merupakan
calon pemegang saham atau
calon anggota, yang paling
sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) tidak ...
- 96 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
b) tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun sebelum
tanggal surat permohonan,
dan tidak sedang dalam masa
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham
Bank;
c) tidak
pernah
dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
e) tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu Bank;
11) surat pernyataan bermeterai
cukup dari PSP Terakhir (PSPT)
dari calon PSP yaitu:
a) surat
pernyataan
sebagaimana
dimaksud
dalam angka 3), dalam hal
PSP Terakhir (PSPT) adalah
perorangan;
b) surat ...
- 97 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
b) surat
pernyataan
badan
hukum yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus
sebagaimana
angka
16),
dalam hal PSP Terakhir
(PSPT) yang ditetapkan oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan
adalah badan hukum selain
Pemerintah Daerah;
12) dalam hal pengendali BPR
berbentuk badan hukum, surat
pernyataan bermeterai cukup
diwakili oleh seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan
Komisaris/pengurus
yang
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya
yang
diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak pernah dinyatakan
pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
d) tidak memiliki kredit macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
e) tidak ...
- 98 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
e) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
f)
bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut Otoritas
Jasa Keuangan diperlukan;
g) tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank;
13) dalam hal pengendali BPR
berbentuk perorangan, surat
pernyataan bermeterai cukup
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu yang
telah
diputus
oleh
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu
20
(dua
puluh)
tahun
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
c) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
d) tidak ...
- 99 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
d) tidak pernah dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
e) tidak memiliki kredit macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
f) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
g) bersedia
melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan;
h) tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank;
14) komitmen tertulis badan hukum
yang
ditandatangani
oleh
seluruh anggota Direksi dan
anggota
Dewan
Komisaris/
pengurus yang paling sedikit
memuat:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau tindakan yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan ...
- 100 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
uji
kemampuan dan kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatan
tertentu yang diperkirakan
memperburuk
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar
dari BPR;
15) komitmen tertulis dari PSPT
yang
menyatakan
bersedia
untuk melaksanakan rencana
arah
dan
strategi
pengembangan BPR yang sehat,
yang
mengutamakan
pembiayaan
kepada
Usaha
Mikro
Kecil
(UMK)
yang
produktif untuk masyarakat
setempat;
16) seluruh
struktur
kelompok
usaha yang terkait dengan BPR
dan badan hukum pengendali
BPR sampai dengan PSPT,
kecuali bagi Pemerintah Daerah;
17) surat pernyataan bermeterai
cukup dari pengurus badan
hukum
yang
menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah
menyampaikan informasi secara
benar dan lengkap mengenai
struktur kelompok BPR sampai
dengan pemilik terakhir, dalam
hal badan hukum tersebut
merupakan calon PSP BPR;
18) surat
pernyataan
bemeterai
cukup dari calon PSP mengenai
kesediaan ...
- 101 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
kesediaan untuk memberikan
data dan informasi yang terkait
dengan
struktur
kelompok
usaha kepada Otoritas Jasa
Keuangan
dalam
rangka
pengawasan;
19) dokumen rencana arah dan
strategi pengembangan BPR
selama paling sedikit 3 (tiga)
tahun ke depan sejak BPR
beroperasi sebagai pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan
ekonomi
regional yang mengutamakan
pembiayaan
kepada
Usaha
Mikro
Kecil
(UMK)
yang
produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi
wilayah serta ditujukan untuk
masyarakat setempat
5.
Daftar
BPR
dan/atau
lembaga
keuangan lain yang dimiliki oleh calon
Pemegang Saham Pengendali BPR,
disertai dengan laporan keuangan pada
setiap BPR atau lembaga keuangan
tersebut antara lain:
a. neraca;
b. laporan laba rugi; dan
c. rasio-rasio tertentu antara lain rasio
permodalan,
likuiditas,
dan
rentabilitas mengacu pada standar
penilaian yang berlaku bagi masingmasing
lembaga
keuangan
dimaksud.
6.
Laporan keuangan pemegang saham
yang berbadan hukum meliputi neraca,
laporan laba rugi, laporan arus kas,
laporan perubahan ekuitas dan catatan
atas laporan keuangan posisi terakhir
pada tanggal penambahan modal
disetor ...
- 102 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
disetor/pengalihan saham atau pada
akhir
bulan
sebelum
tanggal
penambahan modal disetor.
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan
kepada
OJK
dalam
rangka
permohonan
persetujuan
penambahan modal disetor.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 103 -
Lampiran II.8
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PERUBAHAN KEPEMILIKAN SAHAM
Check
No.
Dokumen
1.
Bukti setoran modal dalam bentuk
bilyet deposito pada Bank Umum atau
BPR yang bersangkutan dalam hal
terdapat penambahan modal disetor
berupa, antara lain:
a. fotokopi
modal;
bilyet
deposito
Keterangan
setoran
b. bukti pembukuan setoran modal;
c. dokumen
pendukung
terkait
dengan aliran dana setoran modal.
2.
Bukti pengalihan saham (misalnya
berupa akta jual beli saham, akta
hibah dll) dilengkapi dengan:
a. bukti pembayaran atas pembelian
saham
b. penjelasan mengenai sumber dana
yang digunakan untuk setoran
modal pada angka 1 dan dokumen
lainnya yang mendukung tentang
sumber dana yang digunakan
untuk modal disetor, antara lain:
1) mutasi rekening 6 (enam) bulan
terakhir dalam hal setoran modal
berasal dari tabungan, giro atau
reksadana.
2) bukti pencairan bilyet deposito
dalam hal setoran modal berasal
dari deposito.
3) bukti transaksi jual beli, antara
lain salinan Akta Jual Beli,
fotokopi kuitansi, dalam hal
setoran modal berasal dari hasil
penjualan aset.
4) salinan ...
- 104 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
4) salinan akta hibah dalam hal
setoran
hibah.
modal
berasal
dari
5) risalah RUPS pembagian dividen,
bukti pembayaran pajak, dan
neraca sebelum dan sesudah
pembagian dividen, dalam hal
setoran modal berasal dari
pembagian
dividen
atas
kepemilikan
saham
calon
pemegang
saham
pada
perusahaan lain.
3.
Dokumen persyaratan calon pemegang
saham pengendali/calon pemegang
saham baru berupa:
a. dalam hal calon pemegang saham
atau
calon
anggota
adalah
perorangan:
1) dokumen
yang
menyatakan
identitas masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota berupa:
a) fotokopi
tanda
pengenal,
berupa
Kartu
Tanda
Penduduk (KTP) yang masih
berlaku;
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm; dan
d) fotokopi Nomor Pokok Wajib
Pajak (NPWP) calon pemegang
saham atau calon anggota.
2) daftar isian kekayaan, khusus
bagi calon Pemegang Saham
Pengendali;
3) surat pernyataan dari masingmasing calon pemegang saham
atau calon anggota, bahwa
setoran modal:
c) tidak ...
- 105 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
c) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
d) tidak berasal dari dan untuk
tujuan pencucian uang;
4) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota yang menyatakan bahwa
yang bersangkutan:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak
Pidana Tertentu yang telah
diputus oleh pengadilan yang
telah mempunyai kekuatan
hukum tetap dalam waktu 20
(dua puluh) tahun sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
d) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi,
anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
e) tidak ...
- 106 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
e) tidak pernah dinyatakan pailit
dan/atau
tidak
pernah
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi atau anggota
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima) tahun terakhir sebelum
tanggal
pengajuan
permohonan;
f) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
g) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
h) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan; dan
i) tidak sedang menjalani proses
hukum
dan/atau
sedang
menjalani
proses
uji
kemampuan dan kepatutan
pada suatu Bank;
5) komitmen tertulis dari masingmasing calon pemegang saham
atau
calon
anggota
yang
menyatakan
bahwa
yang
bersangkutan bersedia untuk:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau
tindakan
yang
merupakan ...
- 107 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
merupakan
cakupan
uji
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
Uji
Kemampuan dan Kepatutan
BPR;
b) tidak melakukan kegiatankegiatan
tertentu
yang
diperkirakan
memperburuk
kondisi keuangan dan non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar dari
BPR; dan
d) melaksanakan
arah
dan
strategi pengembangan BPR
yang
sehat,
yang
mengutamakan pembiayaan
kepada Usaha Mikro Kecil
(UMK) yang produktif untuk
masyarakat setempat;
6) Surat Pemberitahuan Tahunan
(SPT) Pajak masing-masing calon
pemegang saham atau calon
anggota; dan
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat.
b. dalam ...
- 108 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
b. dalam hal calon pemegang saham
atau calon anggota adalah badan
hukum:
1) salinan akta pendirian badan
hukum,
termasuk
anggaran
dasar
berikut
perubahanperubahan yang telah mendapat
pengesahan dari instansi yang
berwenang, sesuai ketentuan
yang berlaku,
kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
2) dokumen
yang
menyatakan
identitas dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris, bagi badan hukum
Perseroan
Terbatas
atau
susunan pengurus bagi badan
hukum koperasi berupa:
a) fotokopi
tanda
berupa
Kartu
Penduduk (KTP);
pengenal,
Tanda
b) daftar riwayat hidup;
c) pasfoto terakhir ukuran 4x6
cm;
d) fotokopi NPWP dari badan
hukum dan pengurus;
dalam hal calon pemegang
saham
adalah
Pemerintah
Daerah,
dokumen
yang
menyatakan
identitas
merupakan
dokumen
Kepala
Daerah atau pihak yang ditunjuk
untuk
mewakili
Pemerintah
Daerah.
3) data kepemilikan berupa daftar
pemegang saham berikut rincian
besarnya
masing-masing
kepemilikan saham bagi badan
hukum Perseroan Terbatas atau
rekapitulasi simpanan pokok
dan ...
- 109 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
dan simpanan wajib serta daftar
hibah masing-masing anggota
bagi badan hukum Koperasi;
4) laporan keuangan 2 (dua) tahun
terakhir sebelum tanggal surat
permohonan
yang
meliputi
neraca, laba-rugi, laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas,
dan
catatan
atas
laporan
keuangan,
kecuali
bagi
Pemerintah Daerah;
5) laporan keuangan badan hukum
yang diaudit oleh Akuntan
Publik dengan posisi paling lama
pada akhir tahun sebelum
tanggal
surat
permohonan
persetujuan prinsip, bagi badan
hukum
yang
mempunyai
penyertaan
sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar
rupiah) atau lebih, kecuali bagi
Pemerintah Daerah;
6) proyeksi
keuangan
badan
hukum untuk jangka waktu
paling singkat 3 (tiga) tahun,
yang disusun oleh konsultan
independen, dalam hal badan
hukum
tersebut
merupakan
calon
PSP
BPR,
kecuali
Pemerintah Daerah;
7) dokumen rencana arah dan
strategi
pengembangan
BPR
selama paling kurang 3 (tiga)
tahun
kedepan
sejak
BPR
beroperasi
sebagai
pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan ekonomi regional
yang
mengutamakan
pembiayaan kepada Usaha Mikro
Kecil (UMK) yang produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi ...
- 110 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
potensi wilayah serta ditujukan
untuk masyarakat setempat;
8) surat
pernyataan
bermeterai
cukup dari seluruh anggota
Direksi atau anggota Dewan
Komisaris/pengurus
badan
hukum
yang
bersangkutan
bahwa dana yang digunakan
untuk pembelian saham:
a) tidak berasal dari pinjaman
atau
fasilitas
pembiayaan
dalam bentuk apapun dari
Bank dan/atau pihak lain;
dan/atau
b) tidak berasal dari dan untuk
pencucian uang.
Dalam hal calon pemegang
saham BPR adalah Pemerintah
Daerah,
surat
pernyataan
digantikan
dengan
Surat
Keputusan Kepala Daerah yang
menyatakan bahwa sumber dana
setoran modal telah dianggarkan
dalam APBD dan telah disahkan
oleh DPRD setempat;
9) surat pernyataan badan hukum
bermeterai
cukup
yang
ditandatangani
oleh
seluruh
anggota Direksi atau anggota
Dewan Komisaris, yang paling
sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan
yang
berlaku khususnya di bidang
perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya yang diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun ...
- 111 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada BPR
dalam jangka waktu tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas
Jasa
Keuangan;
d) bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut Otoritas
Jasa Keuangan diperlukan;
e) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau hutang jatuh tempo
yang bermasalah;
f)
tidak
sedang
menjalani
proses
hukum
dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu Bank.
10) surat pernyataan bermeterai
cukup
dari
masing-masing
anggota Direksi dan masingmasing
anggota
Dewan
Komisaris, dalam hal badan
hukum tersebut merupakan
calon pemegang saham atau
calon anggota, yang paling
sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu yang
telah
diputus
oleh
pengadilan
yang
telah
mempunyai ...
- 112 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu
20
(dua
puluh)
tahun
sebelum
tanggal
surat
permohonan,
dan
tidak
sedang
dalam
masa
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham
Bank;
c) tidak pernah dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris
yang dinyatakan bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
d) tidak
memiliki
kredit
dan/atau pembiayaan macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
e) tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu Bank;
11) surat pernyataan bermeterai
cukup dari PSP Terakhir (PSPT)
dari calon PSP yaitu:
a) surat
pernyataan
sebagaimana
dimaksud
dalam angka 3), dalam hal
PSP Terakhir (PSPT) adalah
perorangan;
b) surat
pernyataan
badan
hukum yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi
dan ...
- 113 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus
sebagaimana angka 16),
dalam hal PSP Terakhir
(PSPT) yang ditetapkan oleh
Otoritas
Jasa
Keuangan
adalah badan hukum selain
Pemerintah Daerah;
12) dalam hal pengendali BPR
berbentuk badan hukum, surat
pernyataan bermeterai cukup
diwakili oleh seluruh anggota
Direksi dan anggota Dewan
Komisaris/pengurus
yang
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) bersedia untuk melakukan
upaya-upaya
yang
diperlukan
apabila
BPR
menghadapi
kesulitan
permodalan
maupun
likuiditas
dalam
menjalankan
kegiatan
usahanya;
c) tidak pernah dinyatakan
pailit berdasarkan ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
d) tidak memiliki kredit macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
e) tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan ...
- 114 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
f)
bersedia untuk melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut Otoritas
Jasa Keuangan diperlukan;
g) tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank;
13) dalam hal pengendali BPR
berbentuk perorangan, surat
pernyataan bermeterai cukup
paling sedikit memuat:
a) bersedia untuk mematuhi
ketentuan dan peraturan
perundang-undangan yang
berlaku
khususnya
di
bidang perbankan;
b) tidak
pernah
dihukum
karena terbukti melakukan
Tindak Pidana Tertentu yang
telah
diputus
oleh
pengadilan
yang
telah
mempunyai
kekuatan
hukum tetap dalam waktu
20
(dua
puluh)
tahun
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
c) tidak
sedang
dalam
pengenaan sanksi dilarang
menjadi pemegang saham,
anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau
Pejabat Eksekutif Bank;
d) tidak pernah dinyatakan
pailit dan/atau tidak pernah
menjadi pemegang saham,
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris
yang ...
- 115 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
yang dinyatakan bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan dinyatakan pailit
berdasarkan
ketetapan
pengadilan dalam waktu 5
(lima)
tahun
terakhir
sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
e) tidak memiliki kredit macet
dan/atau
hutang
jatuh
tempo yang bermasalah;
f)
tidak melakukan pengalihan
kepemilikan saham pada
BPR dalam jangka waktu
tertentu,
kecuali
berdasarkan
keputusan
Otoritas Jasa Keuangan;
g) bersedia
melakukan
penguatan
permodalan,
apabila menurut penilaian
Otoritas
Jasa
Keuangan
diperlukan;
h) tidak
sedang
menjalani
proses hukum dan/atau
proses uji kemampuan dan
kepatutan pada suatu bank;
14) komitmen
tertulis
badan
hukum yang ditandatangani
oleh seluruh anggota Direksi
dan
anggota
Dewan
Komisaris/pengurus
yang
paling sedikit memuat:
a) tidak melakukan dan/atau
mengulangi
perbuatan
dan/atau tindakan yang
merupakan
cakupan
uji
kemampuan dan kepatutan
sebagaimana diatur dalam
ketentuan
mengenai
uji
kemampuan dan kepatutan
BPR;
b) tidak ...
- 116 -
No.
Dokumen
Check
Keterangan
b) tidak melakukan kegiatan
tertentu yang diperkirakan
memperburuk
kondisi
keuangan
dan
non
keuangan BPR;
c) tidak menerima penyediaan
dana
dan/atau
fasilitas
apapun yang tidak wajar
dari BPR;
15) komitmen tertulis dari PSPT
yang
menyatakan
bersedia
untuk melaksanakan rencana
arah
dan
strategi
pengembangan BPR yang sehat,
yang
mengutamakan
pembiayaan
kepada
Usaha
Mikro
Kecil
(UMK)
yang
produktif untuk masyarakat
setempat;
16) seluruh
struktur
kelompok
usaha yang terkait dengan BPR
dan badan hukum pengendali
BPR sampai dengan PSPT,
kecuali
bagi
Pemerintah
Daerah;
17) surat pernyataan bermeterai
cukup dari pengurus badan
hukum
yang
menyatakan
bahwa yang bersangkutan telah
menyampaikan informasi secara
benar dan lengkap mengenai
struktur kelompok BPR sampai
dengan pemilik terakhir, dalam
hal badan hukum tersebut
merupakan calon PSP BPR;
18) surat
pernyataan
bemeterai
cukup dari calon PSP mengenai
kesediaan untuk memberikan
data dan informasi yang terkait
dengan
struktur
kelompok
usaha kepada Otoritas Jasa
Keuangan ...
- 117 -
No.
Check
Dokumen
Keuangan
dalam
pengawasan;
Keterangan
rangka
19) dokumen rencana arah dan
strategi pengembangan BPR
selama paling sedikit 3 (tiga)
tahun ke depan sejak BPR
beroperasi sebagai pedoman
untuk pengembangan BPR yang
sehat, yang mencakup juga
pengembangan
ekonomi
regional yang mengutamakan
pembiayaan
kepada
Usaha
Mikro
Kecil
(UMK)
yang
produktif
dengan
mempertimbangkan
potensi
wilayah serta ditujukan untuk
masyarakat setempat
4.
Daftar
BPR
dan/atau
lembaga
keuangan lain yang dimiliki oleh calon
Pemegang Saham Pengendali BPR,
disertai dengan laporan keuangan
pada setiap BPR atau lembaga
keuangan tersebut antara lain:
a. neraca;
b. laporan laba rugi; dan
c. rasio-rasio tertentu antara lain rasio
permodalan,
likuiditas,
dan
rentabilitas mengacu pada standar
penilaian yang berlaku bagi masingmasing
lembaga
keuangan
dimaksud.
5.
Laporan keuangan pemegang saham
yang
berbadan
hukum
meliputi
neraca, laporan laba rugi, laporan arus
kas, laporan perubahan ekuitas dan
catatan atas laporan keuangan posisi
akhir
bulan
sebelum
tanggal
penambahan modal disetor.
Demikian ...
- 118 -
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan
kepada
OJK
dalam
rangka
permohonan
persetujuan
perubahan kepemilikan saham.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 119 -
Lampiran II.9
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN CALON ANGGOTA DIREKSI
No.
Dokumen
1
Daftar susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris BPR;
2
Dokumen yang menyatakan identitas
masing-masing calon anggota Direksi
berupa:
Check
Keterangan
a. fotokopi tanda pengenal, berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
masih berlaku;
b. daftar riwayat hidup;
c. pas foto terakhir ukuran 4x6 cm;
dan
d. daftar silsilah keluarga dalam
hubungan sampai dengan derajat
kedua atau semenda;
3
Contoh tanda tangan dan paraf
masing-masing calon anggota Direksi;
4
Surat pernyataan bermeterai cukup
dari masing-masing calon anggota
Direksi yang menyatakan bahwa yang
bersangkutan:
a. bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku
khususnya di bidang perbankan;
b. tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak Pidana
Tertentu yang telah diputus oleh
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun
terakhir sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
c. tidak ...
- 120 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
c. tidak sedang dalam pengenaan
sanksi dilarang menjadi pemegang
saham, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat
Eksekutif Bank;
d. tidak memiliki kredit
pembiayaan macet;
dan/atau
e. tidak pernah dinyatakan pailit dan
tidak pernah menjadi pemegang
saham,
Direksi
atau
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan
dinyatakan
pailit
berdasarkan ketetapan pengadilan
dalam waktu 5 (lima) tahun
terakhir sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
f. tidak merangkap jabatan pada
bank,
perusahaan
non
bank,
dan/atau lembaga lain;
g. memenuhi
ketentuan
yang
mengatur
mayoritas
anggota
Direksi tidak memiliki hubungan
keluarga atau semenda sampai
dengan derajat kedua dengan
sesama
anggota
Direksi
atau
anggota Dewan Komisaris;
h. tidak sedang menjalani proses
hukum
dan/atau
proses
uji
kemampuan dan kepatutan pada
suatu bank.
5
Fotokopi ijazah pendidikan terakhir
minimal diploma tiga yang dilegalisasi
oleh lembaga yang berwenang;
6
Surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengetahuan di bidang
perbankan yang memadai dan relevan
dengan jabatannya;
7
Surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengalaman dan keahlian di
bidang ...
- 121 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
bidang perbankan dan/atau lembaga
jasa keuangan non perbankan paling
singkat selama 2 (dua) tahun.
8
Fotokopi sertifikat kelulusan yang
masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi
Profesi.
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan calon
anggota Direksi.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 122 -
Lampiran II.10
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN CALON ANGGOTA DEWAN KOMISARIS
No.
Dokumen
1.
Daftar susunan anggota Direksi dan
anggota Dewan Komisaris BPR;
2.
Dokumen yang menyatakan identitas
masing-masing calon anggota Dewan
Komisaris berupa:
Check
Keterangan
a. fotokopi tanda pengenal, berupa
Kartu Tanda Penduduk (KTP) yang
masih berlaku;
b. daftar riwayat hidup;
c. pasfoto terakhir ukuran 4x6 cm;
dan
d. daftar silsilah keluarga dalam
hubungan sampai dengan derajat
kedua atau semenda;
3
Contoh tanda tangan dan paraf
masing-masing calon anggota Dewan
Komisaris;
4
Surat
keterangan/bukti
tertulis
mengenai pengetahuan di bidang
perbankan yang memadai dan relevan
dengan
jabatannya
dan/atau
pengalaman di bidang perbankan
dan/atau lembaga jasa keuangan non
perbankan, bagi calon anggota Dewan
Komisaris;
5
Surat pernyataan bermeterai cukup
dari masing-masing calon anggota
Dewan Komisaris yang menyatakan
bahwa yang bersangkutan:
a. bersedia
untuk
mematuhi
ketentuan
dan
peraturan
perundang-undangan yang berlaku
khususnya di bidang perbankan;
b. tidak ...
- 123 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
b. tidak pernah dihukum karena
terbukti melakukan Tindak Pidana
Tertentu yang telah diputus oleh
pengadilan yang telah mempunyai
kekuatan hukum tetap dalam
waktu 20 (dua puluh) tahun
terakhir sebelum tanggal surat
permohonan;
c. tidak sedang dalam pengenaan
sanksi dilarang menjadi pemegang
saham, anggota Direksi, anggota
Dewan Komisaris, dan/atau Pejabat
Eksekutif Bank;
d. tidak memiliki kredit
pembiayaan macet;
dan/atau
e. tidak pernah dinyatakan pailit dan
tidak pernah menjadi pemegang
saham,
Direksi
atau
Dewan
Komisaris
yang
dinyatakan
bersalah
menyebabkan
suatu
perseroan
dinyatakan
pailit
berdasarkan ketetapan pengadilan
dalam waktu 5 (lima) tahun
terakhir sebelum tanggal pengajuan
permohonan;
f. tidak merangkap jabatan sebagai:
1) anggota
Dewan
Komisaris
melebihi yang diperkenankan
dalam ketentuan yang berlaku;
dan/atau
2) anggota Direksi atau Pejabat
Eksekutif pada BPR, BPRS
dan/atau Bank Umum;
g. memenuhi
ketentuan
yang
mengatur mayoritas anggota Dewan
Komisaris
tidak
memiliki
hubungan keluarga atau semenda
sampai dengan derajat kedua
dengan sesama anggota Dewan
Komisaris atau anggota Direksi;
h. tidak ...
- 124 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
h. tidak sedang menjalani proses
hukum
dan/atau
proses
uji
kemampuan dan kepatutan pada
suatu bank; dan
i. bersedia untuk mempresentasikan
hasil pengawasan terhadap BPR
apabila diminta oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
6
Fotokopi sertifikat kelulusan yang
masih berlaku dari Lembaga Sertifikasi
Profesi.
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan calon
anggota Dewan Komisaris.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 125 -
Lampiran II.11
PEDOMAN
PENYUSUNAN
STUDI
KELAYAKAN
DALAM
RANGKA
PEMBUKAAN KANTOR CABANG BANK PERKREDITAN RAKYAT
I. Pendahuluan
Sebagaimana dalam proses pendirian BPR, untuk pengajuan
permohonan
mengenai
pembukaan
kelayakan
kantor
cabang
pembukaan
BPR
kantor
diperlukan
cabang
studi
dengan
mempertimbangkan kesinambungan kegiatan operasional jaringan
kantor tersebut dalam jangka panjang. Untuk itu, penyusunan studi
kelayakan harus didasarkan pada penilaian berbagai aspek dan
dilandaskan pada informasi yang mencerminkan kondisi terkini, antara
lain kondisi perekonomian setempat yang meliputi potensi wilayah,
tingkat
persaingan,
dan
tantangan
yang
akan
dihadapi
dalam
menjalankan kegiatan operasional kantor cabang tersebut.
Aspek-aspek yang harus dianalisis dalam penyusunan studi
kelayakan pembukaan kantor cabang BPR terdiri dari 4 (empat) aspek
utama yaitu aspek pasar, strategi bisnis, organisasi dan infrastruktur,
serta keuangan. Aspek-aspek tersebut kemudian dijabarkan menjadi
17 sub-aspek dan 51 komponen yang diharapkan dapat memberikan
gambaran secara komprehensif mengenai kondisi wilayah lokasi
pembukaan kantor cabang BPR sehingga dapat diketahui prospek
bisnis kantor cabang baru tersebut. Studi kelayakan pembukaan
kantor cabang BPR diharapkan dapat digunakan pula oleh manajemen
BPR sebagai pedoman dalam menetapkan strategi bisnis terutama
pada tahun-tahun awal pembukaan kantor cabang BPR.
Aspek utama serta sub-aspeknya disajikan pada Tabel 1,
sedangkan uraian komponen-komponennya disajikan secara lengkap
pada Tabel 2 yaitu dalam format penyusunan Studi Kelayakan.
Tabel 1. Jumlah Aspek dan Sub-Aspek Studi Kelayakan
No
1 Pasar
Aspek
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
Sub-Aspek
Potensi Usaha
Kondisi Persaingan
PenelitianPasar
Analisis Pasar
2. Strategi ...
- 126 -
2
Strategi Bisnis
2.1.Tujuan Pembukaan dan Fokus
Bisnis
2.2. Lokasi
2.3. Produk
2.4. Promosi
2.5. Pendekatan terhadap Target Pasar
2.6. Layanan
2.7. Relasi/Kolaborasi
3
Organisasi dan
Infrastruktur
3.1. SDM dan Struktur Organisasi
3.2. Infrastruktur
3.3. Tata Kelola
4
Keuangan
4.1. Investasi Pembukaan Kantor
Cabang
4.2. Kelayakan Keuangan
4.3. Kinerja Keuangan (rata-rata
tahunan)
1. Aspek Pasar, merupakan aspek yang ditujukan untuk memperoleh
gambaran yang sebenarnya mengenai potensi wilayah yang terkait
dengan sumber daya alam, potensi usaha yang mencerminkan
aktivitas ekonomi, dan kondisi persaingan antar lembaga keuangan
baik Bank maupun non Bank. Disamping itu, untuk mempertajam
gambaran mengenai kondisi pasar yang nantinya akan menjadi target
pasar kantor cabang BPR, aspek ini sangat diharapkan diperoleh
melalui pelaksanaan kegiatan Penelitian Pasar yang ditujukan untuk
mendapatkan gambaran nyata mengenai kondisi target pasar yang
meliputi awareness dan minat target pasar terhadap BPR, serta potensi
target pasar tersebut sebagai nasabah/debitur BPR.
Analisis Aspek Pasar sekurang-kurang mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. potensi usaha
1) potensi ekonomi wilayah operasional yang ditetapkan, yang
diperhitungkan berdasarkan Pendapatan Domestik Regional
Bruto (PDRB) menurut harga konstan, jumlah penduduk,
pendapatan per kapita penduduk, tingkat inflasi, jumlah UMKM,
jumlah pasar, dan Upah Minimum Regional (UMR), selama 5
(lima) tahun terakhir dan proyeksinya hingga 3 (tiga) tahun ke
depan;
2) potensi ...
- 127 -
2) potensi
finansial,
yang
diperhitungkan
berdasarkan
data
tabungan BPR, data tabungan rupiah bank umum, data deposito
BPR, data deposito rupiah bank umum, data kredit BPR dan data
kredit rupiah bank umum, selama 5 (lima) tahun terakhir dan
proyeksinya hingga 3 (tiga) tahun ke depan;
b. kondisi persaingan, yang diperhitungkan berdasarkan jumlah BPR,
jumlah bank umum, rata-rata suku bunga tabungan BPR, rata-rata
suku bunga deposito BPR yang berjangka waktu 3 bulan, rata-rata
suku bunga kredit tahunan BPR dan rasio NPL BPR di wilayah
operasional yang ditetapkan;
c. penelitian pasar, antara lain meliputi minat masyarakat terhadap
BPR, tingkat persaingan Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan
Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB) pada target pasar, potensi
penghimpunan dana, potensi penyaluran kredit, serta keberadaan
target pasar penghimpunan dana dan penyaluran kredit;
d. analisis pasar, berupa analisis potensi, persaingan dan karakteristik
pasar.
2. Aspek
Strategi
Bisnis,
merupakan
serangkaian
aktivitas
yang
dirancang oleh BPR guna mencapai tujuan baik dalam jangka pendek
maupun menengah sesuai dengan kondisi target pasar yang menjadi
fokus usaha kantor cabang BPR. Aspek ini meliputi pemilihan lokasi,
jenis-jenis produk dan layanan yang akan ditawarkan, aktivitas
promosi
guna
menarik
calon
nasabah,
pendekatan
yang
akan
dilakukan guna meraih target pasar, serta kemungkinan adanya
sejumlah relasi atau kolaborasi usaha baik secara individu maupun
kolektif dengan suatu entitas usaha guna menjamin diperolehnya calon
nasabah atau debitur sebagai captive market.
Analisis Aspek Strategi Bisnis sekurang-kurang mencakup hal-hal
sebagai berikut:
a. tujuan pendirian dan fokus bisnis, yaitu penjelasan mengenai misi
atau visi dan sasaran utama pembukaan kantor cabang BPR,
termasuk kontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional;
b. lokasi, yaitu penjelasan mengenai alasan pemilihan lokasi kantor
cabang BPR;
c. produk ...
- 128 -
c. produk, yaitu gambaran mengenai jenis dan keunggulan produk
penghimpunan dana (simpanan) dan penyaluran kredit;
d. promosi, yaitu rencana program pemasaran untuk memperkenalkan
produk simpanan dan kredit;
e. pendekatan
terhadap
target
pasar,
yaitu
upaya-upaya
yang
dilakukan untuk mendekatkan layanan kepada target pasar, dan
pendekatan sosial yang dilakukan untuk menarik minat target
pasar terhadap produk BPR;
f. layanan, berupa prosedur layanan kepada nasabah kredit dan
penyimpan dana;
g. rencana kerjasama bisnis dengan pihak lain.
3. Aspek
Organisasi
mendukung
dan
Infrastruktur,
pelaksanaan
strategi
aspek
bisnis
ini
yang
pada
telah
dasarnya
dirancang
sebelumnya, dengan tujuan untuk menjamin strategi tersebut dapat
dijalankan dengan optimal.
Mengingat BPR merupakan entitas
layanan jasa, kekuatan utama dalam menjalankan bisnis operasional
terletak
pada
kebijakan
SDM
dan
efektifitas
organisasi
serta
ketersediaan Standard Operating Procedures (SOP) yang menjamin
terbangunnya standar layanan, kesiapan tata kelola serta perangkat
atau
infrastruktur
yang
menjadi
prasyarat
untuk
menunjang
pelaksanaan kegiatan layanan.
Analisis
Aspek
Organisasi
dan
Infrastruktur
sekurang-kurang
mencakup hal-hal sebagai berikut:
a. sumber daya manusia (SDM) dan struktur organisasi, berupa
jumlah SDM dan posisi jabatan dalam struktur organisasi, dan
kompetensi
SDM,
yang
ditunjukkan
oleh
pendidikan
dan
pengalaman;
b. rencana infrastruktur, berupa status kepemilikan dan kelayakan
kantor, ketersediaan sistem teknologi dan informasi, serta fasilitas
penunjang operasional lainnya;
c. rencana tata kelola, berupa ketersediaan prosedur kerja, pedoman
pelaksanaan kerja, deskripsi pekerjaan pegawai, pendelegasian
wewenang dan pengendalian internal.
4. Aspek ...
- 129 -
4. Aspek Keuangan, aspek ini merupakan salah satu kunci keberhasilan
kantor cabang BPR dalam menjalankan usahanya, karena didalamnya
tercermin target-target kinerja keuangan yang harus dicapai. Untuk
itu, agar bisnis kantor cabang BPR dapat berjalan dengan baik dan
berkesinambungan dalam jangka panjang, perlu memperhatikan azas
kelayakan dalam perhitungan dan penetapan suku bunga simpanan
maupun kredit, sehingga dapat menarik target pasar di tengah
persaingan yang ketat. Demikian juga perlunya menerapkan azas
kerealistisan dalam menetapkan target kinerja keuangan, sehingga
manajemen kantor cabang BPR dapat menjalankan bisnis bank dalam
situasi yang nyaman.
Aspek Keuangan
paling kurang meliputi
kelayakan keuangan dan kinerja keuangan sampai dengan 5 (lima)
tahun ke depan disertai dengan proyeksi neraca, laba rugi, dan arus
kas secara bulanan selama 5 (lima) tahun yang dimulai sejak BPR
melakukan kegiatan operasional.
Analisis Aspek Keuangan sekurang-kurang mencakup hal-hal sebagai
berikut:
a. investasi pembukaan kantor cabang, berupa perhitungan biaya
investasi pembukaan kantor cabang.
b. kelayakan keuangan, berupa perhitungan:
1)
Profitability Index (PI)
Penilaian PI bertujuan untuk menilai risiko yang dihadapi BPR
dalam menjalankan usahanya. PI merupakan perbandingan
antara nilai akumulasi Present Value (PV) dengan besarnya
biaya yang dikeluarkan oleh BPR dalam menjalankan usahanya.
2)
Internal Rate of Return (IRR)
Penilaian
IRR
bertujuan
untuk
mengetahui
tingkat
hasil
pengembalian internal (tingkat keuntungan) dari BPR yang akan
didirikan. IRR merupakan tingkat bunga yang menyamakan
investasi awal (I) dengan nilai tunai (PV) dari arus kas masa
datang.
3)
Payback Period (PP)
Penilaian PP menunjukkan ukuran atau skala bisnis, sehingga
perusahaan mencapai titik impas.
c. kinerja ...
- 130 -
c. kinerja keuangan, berupa perhitungan:
1) Kualitas Aset Produktif (KAP)
Penilaian terhadap penyediaan dana dalam Rupiah untuk
memperoleh penghasilan, dalam bentuk Kredit dan Penempatan
Dana Antar Bank.
2) Return on Asset (ROA)
Rasio
ini
menunjukkan
kemampuan
perusahaan
dalam
memperoleh penghasilan terhadap operasi bisnis dan menjadi
ukuran keefektifan manajemen. Dihitung berdasarkan laba
sebelum pajak selama 12 bulan terakhir dibandingkan dengan
rata-rata volume usaha dalam periode yang sama.
3) Capital Adequacy Ratio (CAR)
Penilaian CAR dilakukan berdasarkan jumlah modal yang
dimiliki BPR yang dihitung berdasarkan persentase tertentu dari
Aset Tertimbang Menurut Risiko (ATMR), dengan tujuan untuk
mengetahui
kemampuan
BPR
dalam
menyediakan
modal
minimum dalam rangka pengembangan usaha dan menanggung
risiko kerugian.
4) Biaya Operasi/Pendapatan Operasi (BOPO)
Penilaian BOPO bertujuan untuk mengetahui tingkat efisiensi
operasional BPR yang dihitung berdasarkan perbandingan
antara Biaya Operasional dalam 12 bulan terakhir terhadap
Pendapatan Operasional dalam periode yang sama.
5) Loan to Deposit Ratio (LDR)
Penilaian LDR bertujuan untuk mengetahui perbandingan kredit
yang diberikan BPR kepada pihak ketiga dalam rupiah, tidak
termasuk kredit kepada Bank lain, terhadap dana pihak ketiga
yang mencakup giro, tabungan, dan deposito dalam rupiah dan
valuta asing, tidak termasuk dana antar Bank.
6) Penyisihan Penghapusan Aset Produktif (PPAP)
Cadangan yang harus dibentuk sebesar persentase tertentu dari
baki debet berdasarkan penggolongan kualitas Aset Produktif.
7) Cash ...
- 131 -
7) Cash Ratio (CR)
Perbandingan antara jumlah kas yang dimiliki oleh BPR dan
jumlah kewajiban yang segera dapat ditagih, yang digunakan
untuk menilai tingkat likuiditas perusahaan.
Untuk membantu penjelasan aspek dan sub-aspek dalam studi
kelayakan, serta untuk meminimalisir variasi yang mungkin terjadi
dalam penyusunannya, masing-masing sub-aspek perlu dijabarkan ke
dalam beberapa komponen yang lebih terinci. Rincian komponen subaspek dijabarkan dalam Tabel 2, Bab II (Format Penyusunan Dokumen
Studi Kelayakan). Sementara itu terkait dengan objektivitas dalam
penilaian Studi Kelayakan pembukaan kantor cabang, BPR diwajibkan
untuk melengkapi data yang diperlukan sesuai dengan komponenkomponen tersebut.
II. Format Penyusunan Studi Kelayakan Pembukaan Kantor Cabang BPR
Dokumen
diharuskan
studi
untuk
kelayakan
mengikuti
yang
standar
disampaikan
format
Studi
oleh
BPR
Kelayakan
Pembukaan Kantor Cabang BPR sesuai dengan format yang dijabarkan
pada Tabel 2 berikut:
Tabel 2. Format Penyusunan Dokumen Studi Kelayakan
i
Ii
Iii
BAB I
KATA PENGANTAR
IDENTITAS BPR
DAFTAR ISI
PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pembukaan Kantor Cabang BPR
1.2
Visi dan Misi Pembukaan Kantor Cabang BPR
1.3
Tujuan Pembukaan Kantor Cabang BPR
BAB II ASPEK-ASPEK PEMBUKAAN KANTOR CABANG BPR
2.1. ASPEK PASAR
2.1.1. POTENSI USAHA
2.1.1.a. Potensi Ekonomi
2.1.1.a.1. PDRB berdasarkan Harga
Konstan
2.1.1.a.2. Jumlah Penduduk
2.1.1.a.3. Pendapatan Perkapita
2.1.1.a.4. Tingkat Inflasi
2.1.1.a.5. Jumlah UMKM Total
2.1.1.a.6. Jumlah Pasar (Tradisional,
modern)
2.1.1.a.7. Upah Minimum Regional
(UMR)
2.1.1.b. POTENSI ...
- 132 -
2.2.
2.3.
2.1.1.b. POTENSI FINANSIAL
2.1.1.b.1. Potensi Tabungan BPR
2.1.1.b.2. Potensi Tabungan Bank Umum
2.1.1.b.3. Potensi Deposito BPR
2.1.1.b.4. Potensi Deposito Bank Umum
2.1.1.b.5. Potensi Kredit BPR
2.1.1.b.6. Potensi Kredit Bank Umum
2.1.2. KONDISI PERSAINGAN
2.1.2.1. Jumlah Bank Umum
2.1.2.2. Jumlah BPR
2.1.2.3. Rata-rata Suku Bunga Tabungan BPR
2.1.2.4. Rata-rata Suku Bunga Deposito 3 bulan
BPR
2.1.2.5. Rata-rata Suku Bunga Kredit Tahunan
BPR
2.1.2.6. Tingkat NPL BPR
2.1.3. PENELITIAN PASAR
2.1.3.1. Minat Masyarakat terhadap BPR
2.1.3.2. Tingkat persaingan LKB dan LKNB pada
Target Pasar
2.1.3.3. Potensi Tabungan BPR Baru
2.1.3.4. Potensi Deposito BPR Baru
2.1.3.5. Potensi Kredit BPR Baru
2.1.3.6. Keberadaan Target Pasar Penyaluran
Kredit dan Penghimpunan Dana
2.1.4. Analisis Pasar
2.1.4.1. Analisis Potensi, Persaingan dan
Karakteristik Pasar
STRATEGI BISNIS
2.2.1. TUJUAN PEMBUKAAN KANTOR CABANG DAN
FOKUS BISNIS
2.2.1.1. Tujuan Pembukaan Kantor Cabang
2.2.2. LOKASI
2.2.2.1. Akses oleh Target Pasar
2.2.3. PRODUK
2.2.3.1. Produk Penghimpunan Dana
2.2.3.2. Produk Penyaluran Dana
2.2.4. PROMOSI
2.2.4.1. Program promosi
2.2.5. PENDEKATAN TERHADAP TARGET PASAR
2.2.5.1. Pengenalan Produk kepada Target Pasar
2.2.5.2. Pendekatan Sosial dengan Target Pasar
2.2.6. LAYANAN
2.2.6.1. Prosedur Layanan
2.2.7. RELASI/KOLABORASI
2.2.7.1. Keberadaan Relasi/Kerjasama Bisnis
ORGANISASI DAN INFRASTRUKTUR
2.3.1. SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI
2.3.1.1. Jumlah SDM dan Struktur Organisasi
2.3.1.2. Jenjang Pendidikan dan Kesesuaian
Bidang Kerja
2.3.1.3. Kompetensi SDM (pengalaman dalam
perbankan ...
- 133 -
BAB
III
BAB
IV
perbankan)
2.3.1.4. Program Perekrutan SDM
2.3.1.5. Program Pelatihan Pengembangan
2.3.1.6. Sistem kebersamaan nilai, sistem reward
dan punishment
2.3.1.7. Sistem Gaji
2.3.2. INFRASTRUKTUR
2.3.2.1. Kepemilikan dan Kelayakan Kantor BPR
2.3.2.2. Sistem IT
2.3.2.3. Fasilitas Penunjang Operasional
2.3.3. TATA KELOLA
2.3.3.1. Keberadaan
SOP
divisi,
Pedoman
Pelaksanaan
Kegiatan
Usaha
dan
Deskripsi Kerja Pegawai
2.3.3.2. Pengendalian Internal
2.4. KEUANGAN
2.4.1. INVESTASI PEMBUKAAN KANTOR CABANG
2.4.1.1. Perhitungan Biaya Investasi Pembukaan
Kantor Cabang
2.4.2. KELAYAKAN KEUANGAN
2.4.2.1. IRR
2.4.2.2. Discounted PP (Payback Period)
2.4.2.3. PI (B/C rasio)
2.4.3. KINERJA KEUANGAN
2.4.3.1. KAP
2.4.3.2. ROA
2.4.3.3. BOPO
2.4.3.4. PPAP
2.4.3.5. Cash Ratio
ANALISIS SWOT
3.1. Kekuatan yang dimiliki
3.2. Kelemahan dan Kendala yang dihadapi
3.3. Peluang Usaha
3.4. Ancaman atau persaingan yang dihadapi
3.5. Kesimpulan Analisis SWOT
KESIMPULAN dan SARAN
LAMPIRAN-LAMPIRAN
III.
Komponen Studi Kelayakan
3.1. Penjelasan Komponen dan Kebutuhan Data
Untuk kelengkapan data pendukung sesuai dengan aspek dan subaspek serta komponen penyusun Studi Kelayakan pembukaan kantor
cabang BPR, pada bagian ini akan dijelaskan data yang harus dilengkapi
oleh BPR sesuai dengan format yang telah disediakan. Tujuannya adalah
untuk menyeragamkan penulisan dokumen studi kelayakan, serta
memudahkan tim evaluasi dalam melakukan penilaian.
Tabel ...
- 134 -
Tabel 3. Penjelasan Komponen Aspek dan Data yang dibutuhkan
KOMPONEN STUDI KELAYAKAN
1.
ASPEK PASAR
1.1. POTENSI USAHA
1.1.a. Potensi Ekonomi
1.1.a.1.
PDRB
berdasarkan
Harga Konstan *)
1.1.a.2.
Jumlah
Penduduk
1.1.a.3.
Pendapatan
Perkapita
1.1.a.4.
Tingkat Inflasi
1.1.a.5.
Jumlah UMKM
1.1.a.6.
Jumlah Pasar
1.1.a.7.
Upah Minimum
Provinsi (UMP)
1.1.b. POTENSI FINANSIAL
1.1.b.1. Potensi
Tabungan BPR *)
1.1.b.2. Potensi
Tabungan Bank
Umum *)
1.1.b.3. Potensi Deposito
BPR *)
1.1.b.4. Potensi Deposito
Bank Umum *)
1.1.b.5. Potensi Kredit
BPR *)
1.1.b.6. Potensi Kredit
Bank Umum *)
1.2. KONDISI PERSAINGAN
1.2.1. Jumlah Bank Umum
1.2.2. Jumlah BPR
1.2.3. Rata-rata Suku Bunga
Tabungan BPR
1.2.4. Rata-rata Suku Bunga
Deposito 3 bulan BPR
1.2.5. Rata-rata Suku Bunga
Kredit Tahunan BPR
1.2.6. Tingkat NPL BPR
1.3. PENELITIAN PASAR
1.3.1. Minat Masyarakat terhadap
BPR
1.3.2. Tingkat persaingan LKB
dan LKNB pada target
pasar
1.3.3. Potensi Tabungan BPR Baru*)
1.3.4. Potensi Deposito BPR Baru*)
1.3.5. Potensi Kredit BPR Baru*)
DATA dan Penjelasan
Lampirkan data Point
1.1.a.1-1.1.a.7
lima
tahun terakhir serta
proyeksinya hingga tiga
tahun ke depan.Beri
penjelasan yang logis
atas
data
tersebut
terkait Potensi Usaha
Lampirkan
data point
1.1.b.1.-1.1.b.6
lima
tahun
terakhir
dan
proyeksinya tiga tahun
ke
depan.Beri
penjelasan yang logis
atas
data
tersebut
terkait Potensi Finansial
Lampirkan
data point
1.2.1.-1.2.6 lima tahun
terakhir
dan
proyeksinya tiga tahun
ke
depan.Beri
penjelasan yang logis
atas
data
tersebut
terkait
Kondisi
Persaingan
Lihat Penjelasan
mengenai Penelitian
Pasar
1.3.6. Keberadaan ...
- 135 -
1.3.6.
2.
Keberadaan Target Pasar
Penyaluran Kredit dan
Penghimpunan Dana
1.4. Analisis Pasar
1.4.1. Analisis Potensi,
Persaingan dan
Karakteristik Pasar
STRATEGI BISNIS
2.1. TUJUAN
PEMBUKAAN
KANTOR
CABANG DAN FOKUS BISNIS
2.1.1. Tujuan Pembukaan Kantor
Cabang
2.2.
2.3.
LOKASI
2.2.1. Akses oleh target pasar
PRODUK
2.3.1. Produk Penghimpunan
Dana
2.3.2.
2.4.
2.5.
PROMOSI
2.4.1. Program promosi
PENDEKATAN TERHADAP TARGET
PASAR
2.5.1. Pengenalan Produk kepada
Target Pasar
2.5.2.
2.6.
2.7.
Produk Penyaluran Dana
Pendekatan Sosial kepada
Target Pasar
LAYANAN
2.6.1. Prosedur Layanan
Kelompok usaha atau
individu yang menjadi
fokus bisnis (sasaran
utama)
Pembukaan
Kantor Cabang BPR
Jelaskan
alasan
pemilihan
lokasi
Kantor BPR terkait
kemudahan
target
pasar
menjangkau
BPR
Keunggulan
Produk
Tabungan apa saja
yang ditawarkan BPR
untuk Penghimpunan
Dana
Keunggulan
Produk
Kredit apa saja yang
ditawarkan BPR
Jenis Promosi apa
yang
direncanakan
akan dilakukan untuk
menarik nasabah
Jelaskan usaha-usaha
yang akan dilakukan
untuk
mendekatkan
layanan kepada target
pasar
Program sosial apa
saja
yang
akan
dilakukan
untuk
menarik simpati dan
perhatian target pasar
Jelaskan
prosedur
layanan nasabah baik
kredit/ tabungan
RELASI/KOLABORASI
2.7.1. Keberadaan ...
- 136 -
2.7.1.
3.
Keberadaan
relasi/kerjasama bisnis
ORGANISASI DAN INFRASTRUKTUR
3.1. SDM DAN STRUKTUR ORGANISASI
3.1.1
Jumlah SDM dan Struktur
organisasi
3.1.2.
3.2.
Kompetensi SDM
(pengalaman dalam
perbankan)
INFRASTRUKTUR
3.2.1. Kepemilikan dan Kelayakan
Kantor BPR
3.2.2.
Sistem IT
3.2.3.
Fasilitas penunjang
operasional
Apakah pengurus BPR
memiliki relasi usaha
yang
akan
berkolaborasi dengan
BPR
Jelaskan jumlah SDM
BPR
dan
struktur
organisasinya terkait
dengan skala usaha
yang akan dilakukan.
Jelaskan pengalaman
SDM dalam bidang
Perbankan
Jelaskan
status
kepemilikan
dankelayakan kantor
BPR
Jelaskan sistem IT
yang akan digunakan
serta
sistem
penunjangnya
Jelaskan fasilitas yang
akan
digunakan
dalam
menunjang
operasional BPR
3.3.
4.
TATA KELOLA
3.3.1. Keberadaan SOP Divisi, Sebutkan SOP yang
Pedoman
Pelaksanaan rencana
akan
Kegiatan
Usaha
dan diiterapkan
untuk
deskripsi kerja Pegawai
masing-masing divisi
3.3.2. Pendelegasian Wewenang
Sebutkan pengaturan
pendelegasian
wewenang yang akan
diterapkan
KEUANGAN
4.1. INVESTASI PEMBUKAAN KANTOR
CABANG
4.1.1. Perhitungan Biaya
Jelaskan
besarnya
Investasi Pembukaan
biaya investasi yang
Kantor Cabang
dikeluarkan
untuk
pembukaan
kantor
cabang
dan
peruntukannya
4.2. KELAYAKAN KEUANGAN
Berapa perkiraan IRR
4.2.1. IRR
beserta
perhitungannya.
proses
Bandingkan
dengan
suku bunga LPS
4.2.2. Discounted ...
- 137 -
4.2.2. Discounted
Period)
4.3.
PP
(Payback Berapa tahun perkiraan
4.2.3. PI (B/C rasio)
PP
beserta
proses
perhitungannya
Berapa perkiraan PI (B/C
rasio)
beserta
proses
perhitungannya
KINERJA KEUANGAN
4.3.1. KAP
4.3.2. ROA
4.3.3. BOPO
4.3.4. PPAP
4.3.5. Cash Ratio
Berapa besarnya
masing-masing nilai
Kinerja Keuangan yang
direncanakan
*) Ditulis
dalam satuan Jutaan Rupiah (Contoh:
Rp10.000.000.000 ditulis menjadi Rp 10.000).
Nilai
Nominal
3.2. Tatacara Penelitian Pasar
Survei pasar merupakan serangkaian aktivitas terstruktur yang
ditujukan untuk mendapatkan gambaran mengenai situasi nyata kondisi
wilayah khususnya terkait dengan kondisi pasar yang akan dijadikan
sebagai target penyaluran maupun penghimpunan dana bagi kantor
cabang BPR. Informasi utama yang akan dikumpulkan melalui survei ini
meliputi:
1. Minat masyarakat untuk mendapatkan layanan keuangan dari BPR;
2. Tingkat persaingan LKB dan LKNB pada target pasar;
3. Potensi penghimpunan tabungan BPR;
4. Potensi penghimpunan deposito BPR;
5. Potensi penyaluran kredit BPR;
6. Pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penghimpunan
dana;
7. Pemetaan terhadap lokasi atau keberadaan target pasar penyaluran
kredit.
Untuk
menjamin
reliabilitas
yang
data
tinggi,
yang
dikumpulkan
dalam
melakukan
memiliki
survei
validitas
tersebut
dan
perlu
memperhatikan kaidah-kaidah yang lazim digunakan dalam pelaksanaan
survei seperti:
1. Sample disesuaikan dengan pasar yang akan disasar;
2. Jumlah sample dihitung berdasarkan besarnya kesalahan dugaan dan
tingkat kepercayaan serta jumlah populasi target pasar;
3. Menggunakan sampling technique yang disesuaikan dengan struktur
populasi sasaran;
4. Merancang ...
- 138 -
4. Merancang kuesioner secara khusus guna mengumpulkan informasi
seperti telah dijelaskan di atas;
5. Melakukan coaching atau briefing terhadap interviewer (pelaksana
survey) yang akan mengumpulkan data dalam rangka memberikan
pemahaman yang tepat sesuai dengan tujuan survei;
6. Melakukan pengolahan dan analisis data sesuai dengan kaidah
statistika;
7. Merumuskan kesimpulan atas hasil analisis yang telah diperoleh
dengan menggunakan landasan yang logis dan dapat diandalkan,
sehingga
hasil
penelitian
dapat
mencerminkan
kondisi
yang
sebenarnya.
Dalam pelaksanaanya, survei pasar ini dapat menggunakan bantuan
jasa
konsultan
yang
kompeten,
sehingga
hasilnya
dapat
dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dalam penilaian Studi Kelayakan
pembukaan kantor cabang, tidak menutup kemungkinan Tim Penilai dari
Otoritas Jasa Keuangan akan melakukan verifikasi terhadap metodologi
maupun hasil yang telah diperoleh.
3.3. Format Data Komponen Penyusunan Studi Kelayakan
Untuk keperluan verifikasi terhadap sebagian data yang digunakan
dalam penyusunan Studi Kelayakan pembukaan kantor cabang, BPR
diharapkan menyusun secara khusus sebagian data tersebut sesuai
dengan format.
Data komponen yang diminta seperti yang telah dijelaskan pada
Tabel 3 disusun dalam format seperti pada Tabel 4, 5 dan 6. Dalam
dokumen Studi Kelayakan, data tersebut dicantumkan pada bagian
lampiran, serta selain disampaikan dalam bentuk bentuk hardcopy juga
disampaikan dalam bentuk softcopy dengan format EXCEL.
Tabel 4. Format Penyusunan Data
Data 5 Tahun
terakhir
TT+3
TT+2
TT+1
Tahun
Terakhir
(TT)
TT-1
TT-2
TT-3
TT-4
KOMPONEN STUDI KELAYAKAN
Proyeksi
3 tahun
1. ASPEK PASAR
1.1. POTENSI USAHA
1.1.a. Potensi Ekonomi
1.1.a.1. PDRB ...
- 139 -
1.1.a.1. PDRB atas dasar
Harga Konstan *)
1.1.a.2. Jumlah
Penduduk
1.1.a.3. Pendapatan
Perkapita
1.1.a.4. Tingkat Inflasi
1.1.a.5. Jumlah UMKM
1.1.a.6. Jumlah Pasar
1.1.a.7. Upah Minimum
Regional (UMR)
1.1.b.Potensi Finansial
1.1.b.1. Potensi
Tabungan BPR *)
1.1.b.2. Potensi
Tabungan Bank
Umum*)
1.1.b.3. Potensi Deposito
BPR*)
1.1.b.4. Potensi Deposito
Bank Umum*)
1.1.b.5. Potensi Kredit
BPR*)
1.1.b.6. Potensi Kredit
Bank Umum*)
1.2. KONDISI PERSAINGAN
1.2.1. Jumlah Bank Umum
1.2.2. Jumlah BPR
1.2.3. Rata-rata Suku Bunga
Tabungan BPR
1.2.4. Rata-rata Suku Bunga
Deposito 3 bulan BPR
1.1.5. Rata-rata Suku Bunga
Kredit Tahunan BPR
1.2.6. Tingkat NPL BPR
*) Ditulis dalam satuan Jutaan Rupiah (Contoh: Nilai Nominal
Rp10.000.000.000 ditulis menjadi Rp10.000).
Tabel 5: Jumlah SDM, Jenjang Pendidikan dan Pengalaman Perbankan
Divisi
Nama
Jenjang
Pendidikan
Pengalaman di Bidang
Perbankan
Jumlah
Tabel ...
- 140 -
Tabel 6. Suku Bunga Deposito, Kredit dan Discount Factor
Informasi
Persen
Suku Bunga Deposito BPR
Rata-rata Suku Bunga Deposito yang berlaku
Suku Bunga Kredit BPR
Rata-rata Suku Bunga Kredit yang berlaku
Discount Factor
Suku Bunga LPS
Tabel 7. Rincian Penggunaan Biaya Investasi Pembukaan Kantor Cabang
No
I
1
2
3
4
II
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
JENIS PENGELUARAN
BIAYA PRA OPERASIONAL
Sudi Kelayakan
Rekrutmen
Pelatihan
Perizinan
TOTAL I
INFRA STRUKTUR
Information Technology
PC Desktop
Server+UPS
Laptop
Internet
Scanner
Printer
Software Finance
Telephone + Fax
Mebeuler
Meja Kerja Pimpinan
Cabang
Meja Kerja Pegawai
Meja Kasir
Buffet/Rak Buku
Kursi Tamu (Ruang
Pimpinan Cabang)
Kursi Kerja Pimpinan
Cabang
Kursi Pegawai
Kursi Nasabah
Meja + Kursi Meeting
Lemari Arsip
Rupa2
Mesin Fotocopy
Lemari Brankas
Filling cabinet
Penghancur Arsip
AC
Jumlah
Unit
Harga
satuan
Total
24. Upgrade ...
- 141 -
24
25
26
27
28
29
30
III
1
2
3
4
IV
1
2
3
4
5
6
7
V
1
2
3
4
VI
Upgrade Listrik
CCTV
Biaya Pasang Telephone
Kendaraan Roda 2
Sewa Gedung
Renovasi Gedung
Jasa-jasa
TOTAL II
OPERASIONAL KANTOR
ATK
Listrik/Air/Gas
Telephone
Lain-lain
TOTAL III
SDM
Pimpinan Cabang
Wakil Pimpinan Cabang
Kabag
Operasional
Pemasaran
Keamanan
OB
TOTAL IV
PROMOSI
Spanduk
Leaflet
Event
Lain-lain
TOTAL V
Modal Kerja
TOTAL VI
TOTAL I sd VI
Tabel 8. Asumsi Keuangan dalam Perhitungan Keuangan
No.
1.
2.
3.
Tahun ke1
2
3
4
Rata-rata suku bunga kredit atau pinjaman/tahun:
1.a. Investasi
1.b. Modal kerja
1.c. Konsumsi
Rata-rata suku bunga DPK per tahun:
2.a. Tabungan
2.b. Deposito
Rata-rata suku bunga penempatan pada bank lain/tahun:
3.a. Giro
3.b. Tabungan
3.c. Sertifikat deposito
Uraian
5
3.d. Deposito ...
- 142 -
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
…
3.d. Deposito (3 bulan)
Jangka waktu kredit rata-rata:
4.a. Kredit investasi
4.b. Kredit modal kerja
4.c. Kredit konsumtif
Perbandingan kredit investasi, modal
kerja dan konsumtif
Provisi dan administrasi kredit
Penyaluran kredit per tahun
Pengembalian kredit per tahun
Pengembangan kredit per tahun
Penerimaan tabungan
Penerimaan deposito
Pencairan tabungan
Pencairan deposito berjangka (3
bulan)
Simpanan BPR di bank lain:
14.a. Giro
14.b. Tabungan
14.c. Deposito
Status kredit (%):
15.a. Kredit lancar
15.b. Kredit kurang lancar
15.c. Kredit diragukan
15.d. Kredit macet
NPL
Discount factor (%)
Modal disetor
Rata-rata tingkat inflasi per tahun
Jumlah SDM:
20.a. Pengurus
20.b. Karyawan
Aset tetap dan Inventaris
21.a.Bangunan
21.b.Meubeler
21.c.Hardware Komputer dan
Lainnya
21.d.Software IT System Operasional
21.e.Pintu Khasanah
21.f.AC dan Genset
21.g.Kendaraan roda 2
21.h.Kendaraan roda 4
Sewa Gedung (dibayar di muka untuk 5 tahun)
Biaya interior
Biaya Legalitas dan Jasa Konsultan
………
Tabel ...
- 143 -
Tabel 9. Perkiraan Biaya Investasi Pembukaan Kantor Cabang BPR di
Tahun Pertama
Jumlah
dan
Satuan
No
Jenis Investasi
1
2
3
4
5
6
7
Bangunan
Komputer
Kendaraan roda empat
......................................
.....................................
....................................
.....................................
8
.....................................
Harga
per
Satuan
Total
Umur
Penyusutan
Nilai Ekonomis per Tahun
Total
Tabel 10. Perkiraan Biaya Operasional Pembukaan Kantor Cabang BPR di
Tahun Pertama
No
1.
2.
3.
4.
5.
Jumlah
Komponen Biaya Operasional
dan
Satuan
Biaya Tenaga Kerja dan pengembangan SDM:
1a. Pimpinan (direktur)
1b. Manajer
(keuangan/marketing/kredit dll)
1c. Administrasi, kasir dll
1d. Security
1e. Office boy
1f. Pendidikan dan pelatihan
1g. Tunjangan/insentif karyawan
1h. ...........................
Biaya:
2a. Listrik
2b. Air
2c. Telpon
2d. ..............................
Biaya pemasaran/promosi
....................................
....................................
Total Biaya Operasional
Harga per
Satuan
Total Nilai
Tabel ...
- 144 -
Tabel 11. Analisis Kelayakan Keuangan (Inflow dan Outflow) Pembukaan
Kantor Cabang BPR
Uraian Inflow dan Outflow
A
1
Tahun ke2
3
4
INFLOW
1. Penerimaan bunga:
a. Dari kredit yg diberikan ke
pihak ketiga
b. Dari Bank lain:
b1. Giro
b2. Tabungan
b3. ....................
b4. ....................
b5. Kredit yang diberikan
2. Provisi dan komisi:
a. Provisi dan komisi
b. Lainnya
3. Pendapatan lainnya:
a. .....................
b. .....................
4. Penerimaan Kas dari aset:
a. Pencairan simpanan bank
b. Pengembalian angsuran kredit
dari pihak ketiga
c. Penjualan aset tetap dan
inventaris
- Tanah dan Gedung
- ......................................
- ......................................
d.. Aset lain-lain
e. Setoran Pinjaman dari bank
lain
f. ....................................
5. Penerimaan kas dari kewajiban:
a. Setoran kewajiban yang segera
dapat dibayar
b. Setoran tabungan
c. Setoran deposito berjangka
e. Pinjaman dari bank lain
f. Setoran rupa-rupa kewajiban
lainnya
g. .......................................
6. Setoran Modal Belum
disetor
7. Modal sumbangan
8. Nilai sisa aset tetap dan
inventaris
9. ..........................................
TOTAL INFLOW
B. OUTFLOW ...
5
- 145 -
Uraian Inflow dan Outflow
B.
1
Tahun ke2
3
4
OUTFLOW
1. Biaya investasi:
a. Gedung
b. Mebeuler
c. Hardware komputer dan
lainnya
d. Software IT dan sistem
operasional
e. ....................................
Total biaya investasi
2. Pengeluaran kas:
a. Pengeluaran kas terkait aset
a1. Setoran simpanan bank
a2. Penyaluran kredit
a3. Aset lain-lain
a4. ................................
b. Pengeluaran kas terkait kewajiban
b1. Pembayaran kewajiban
segera
b2. Pencairan tabungan
b3. Pencairan deposito berjangka
b4. Angsuran pinjaman bank
lain
b5. Angsuran pinjaman pihak
lain
b6. Pembayaran rupa-rupa
kewajiban
b7. .............................
Total Pengeluaran Kas
3. Biaya operasional:
a. Pembayaran bunga:
a1. Bunga tabungan
a2. Bunga deposito
a3. Bunga pinjaman bank lain
a4. Bunga pinjaman pihak lain
....................................
b. Biaya Tenaga Kerja:
b1. Gaji, upah, honorarium
b2. Biaya pendidikan
b3. Lainnya................
c. Pajak-pajak (tidak termasuk
PPh)
d. Biaya pemeliharaan dan
perbaikan
e. Barang dan jasa
f. Listrik
g. Promosi
Total Biaya Operasional
4. Biaya non operasional
5. Pajak ...
5
- 146 -
Uraian Inflow dan Outflow
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
1
Tahun ke2
3
4
5
Tahun ke3
4
5
5. Pajak penghasilan badan
usaha (25%)
TOTAL OUTFLOW
Net Benefit
Discount Factor (DR 8%)
Present Value Net Benefit
Present Value Net Benefit
Kumulatif
Present Value (BenefitB.Operasional)
Present Value Investasi
NPV
IRR
PI
Discounted PP
Tabel 12. Proyeksi Laba Rugi
Uraian
A
1
2
PENDAPATAN OPERASIONAL
1. Pendapatan Bunga
a. Bunga kontraktual
i. Surat berharga
ii. Penempatan pada bank
lain
- Giro
- Tabungan
- Deposito
- Sertifikat deposito
iii. Kredit yang diberikan
- Kepada bank lain
- Kepada pihak ketiga
bukan bank
b. Provisi Kredit
i. Kepada bank lain
ii. Kepada pihak ketiga
bukan bank
c. Biaya transaksi -/i. Surat Berharga
ii. Kredit yang diberikan
- Kepada bank lain
- Kepada pihak ketiga
bukan bank
2. Pendapatan Lainnya
a. Pendapatan jasa transaksi
b. Keuntungan penjualan
valuta asing
i. Keuntungan...
- 147 -
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
c. Keuntungan penjualan
surat berharga
d. Penerimaan kredit yang
dihapusbuku
e. Pemulihan penyisihan
penghapusan aset produktif
f. Lainnya
B
BEBAN OPERASIONAL
1. Beban Bunga
a. Beban Bunga Kontraktual
i. Tabungan
ii. Deposito
iii. Simpanan dari bank lain
iv. Pinjaman yang diterima
- Dari Bank Indonesia
- Dari Bank Lain
- Dari Pihak Ketiga
Bukan Bank
v. Pinjaman Subordinasi
vi. Lainnya
b. Biaya Transaksi
i.
Kepada bank lain
ii. Kepada pihak ketiga
bukan bank
c. Koreksi atas pendapatan
bunga
2. Beban kerugian restrukturisasi kredit
3. Beban penyisihan penghapusan aset produktif
a. Surat berharga
b. Penempatan pada bank
lain
c. Kredit yang diberikan
i. Kepada bank lain
ii. Kepada pihak ketiga
bukan bank
4. Beban pemasaran
5. Beban penelitian dan pengembangan
6. Beban administrasi dan umum
a. Beban tenaga kerja
i. Gaji dan Upah
ii. Honorarium
iii. Lainnya
b. Beban pendidikan dan
pelatihan
c. Beban sewa
i. Gedung Kantor
ii. Lainnya
d. Beban penyusutan/
penghapusan ...
5
- 148 -
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
penghapusan atas aset
tetap, dan inventaris
e. Beban amortisasi aset tidak
berwujud
f. Beban premi asuransi
g. Beban pemeliharaan dan
perbaikan
h. Beban barang dan jasa
i. Pajak-pajak
7. Beban Lainnya
a. Kerugian penjualan valuta
asing
b. Kerugian penjualan surat
berharga
c. Lainnya
C
Laba Operasional
Rugi Operasional
D
Pendapatan Non Operasional
1. Keuntungan penjualan
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
2. Pemulihan penurunan nilai
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
3. Pendapatan ganti rugi
asuransi
4. Bunga antar kantor
5. Selisih kurs
6. Lainnya
E
Biaya Non Operasional
1. Kerugian
penjualan/kehilangan
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
2. Kerugian penurunan nilai
a. Aset tetap dan inventaris
b. AYDA
3. Bunga antar kantor
4. Selisih kurs
5. Lainnya
F
Laba Non Operasional
Rugi Non Operasional
G
Laba tahun berjalan
Rugi tahun berjalan
H. Taksiran ...
5
- 149 -
Uraian
H
Taksiran Pajak Penghasilan
I
Jumlah Laba
Jumlah Rugi
1
2
Tahun ke3
4
5
Tabel 13. Proyeksi Neraca (Aset)
Uraian
1
2
Tahun ke3
4
5
ASET
1. Kas
2. Kas dalam valuta asing
3. Surat berharga
4. Pendapatan bunga yang akan
diterima
5. Penempatan pada bank lain
-/- Penyisihan penghapusan aset
produktif
6. Kredit yang diberikan
-/- Penyisihan penghapusan aset
produktif
7. Agunan yang diambil alih
8. Aset tetap dan inventaris
-/- Akumulasi penyusutan dan
penurunan nilai
9. Aset tidak berwujud
-/- Akumulasi amortisasi dan
penurunan nilai
10. Aset antarkantor
11. Aset lain-lain
TOTAL ASET
Tabel 13. Proyeksi Neraca (Kewajiban dan Ekuitas)
Uraian
1
Tahun Ke
2
3
4
KEWAJIBAN
1. Kewajiban segera
2. Utang bunga
3. Utang pajak
4. Simpanan
a. Tabungan
b. Deposito
5. Simpanan dari bank lain
6. Pinjaman diterima
7. Dana ...
5
- 150 -
Uraian
1
Tahun Ke
2
3
4
7. Dana setoran modal – kewajiban
8. Kewajiban imbalan kerja
9. Pinjaman subordinasi
10. Modal pinjaman
11. Kewajiban antarkantor
12. Kewajiban lain-lain
Jumlah Kewajiban
EKUITAS
1. Modal
a. Modal dasar
b. Modal yang belum disetor -/c. Agio
d. Disagio -/e. Modal sumbangan
2. Dana setoran modal – ekuitas
3. Laba/Rugi yang belum direalisasi
4. Surplus revaluasi aset tetap
5. Saldo laba
a. Cadangan umum
b. Cadangan tujuan
c. Laba/Rugi
1) Tahun-tahun yang lalu
i. Laba
ii. Rugi -/2) Tahun berjalan
i. Laba
ii. Rugi -/TOTAL KEWAJIBAN DAN EKUITAS
TINGKAT KESEHATAN BANK:
1. ROA = LABA SEBELUM PAJAK/TOTAL
ASET
2. BOPO = BEBAN
OPERASIONAL/PENDAPATAN
OPERASIONAL
3. LDR = JUMLAH KREDIT YANG
DIBERIKAN/(DANA PIHAK
KETIGA+MODAL INTI)
4. NPL = TOTAL KREDIT
BERMASALAH/TOTAL SELURUH
KREDIT
TOTAL KREDIT BERMASALAH =
PENYALURAN KREDIT-PENGEMBALIAN
KREDIT
5. CAR = MODAL/ASET TERTIMBANG
MENURUT RESIKO
ATMR = ATMR neraca + ATMR
administrasi
6. CR ...
5
- 151 -
Uraian
1
Tahun Ke
2
3
4
6. CR = (KAS + SETARA KAS)/KEWAJIBAN
LANCAR
7. RASIO KAP = ASET PRODUKTIF YANG
DIKLASIFIKASIKAN/ASET PRODUKTIF
8. PPAP = PENYISIHAN PENGHAPUSAN
ASET PRODUKTIF
- PPAP UMUM: 0.5% DARI ASET
PRODUKTIF KUALITAS LANCAR
Lampiran ...
5
- 152 -
Lampiran II.12
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN IZIN
OPERASIONAL PEMBUKAAN KANTOR CABANG
Check
No.
Dokumen
1.
Bukti kesiapan operasional antara lain
berupa:
a.
daftar aset tetap dan inventaris;
b.
struktur organisasi dan personalia;
c.
foto gedung kantor, tata letak
ruangan, dan sarana pengamanan
gedung kantor yang memadai;
d.
contoh formulir atau warkat yang
akan digunakan untuk operasional
BPR;
e.
Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
f.
dokumen
yang
menunjukkan
kesiapan
teknologi
sistem
informasi; dan
g.
bukti penguasaan gedung kantor
berupa:
Keterangan
1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB)
apabila gedung dimiliki sendiri;
2) perjanjian sewa gedung kantor
atau
nota
kesepakatan
penggunaan
gedung
kantor
yang didukung oleh:
a) bukti kepemilikan dari pihak
yang menyewakan;
b) kuitansi pembayaran sewa;
c) bukti
sewa,
pembayaran
pajak
apabila diperoleh secara sewa;
3) bukti pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan;
h. Surat keterangan Domisili Usaha
dari instansi yang berwenang;
2. rencana ...
- 153 -
Check
No.
Dokumen
2.
rencana
penghimpunan
dan
penyaluran dana Kantor Cabang
paling kurang selama 12 (dua belas)
bulan beserta penjelasannya.
Keterangan
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan izin operasional
pembukaan Kantor Cabang.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 154 -
Lampiran II.13
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Rencana Pembukaan Kantor Kas
Sesuai
dengan
Rencana
Kerja
Tahunan,
dengan
mengajukan rencana pembukaan Kantor Kas di Jl.
ini
kami
………………..
Kabupaten/Kota2) ……………………. yang akan menginduk kepada Kantor
Pusat/Kantor Cabang2) di Jl. .........................
Sehubungan dengan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti
kesiapan Kantor Kas berupa:
1. struktur organisasi dan personalia;
2. kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan beserta foto
bagian dalam dan luar gedung;
3. surat keterangan domisili usaha;
4. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor
antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;
5. bukti pembayaran sewa atau pajak sewa (dalam hal gedung diperoleh
dengan cara sewa);
6. daftar aset tetap dan inventaris yang akan ditempatkan di Kantor Kas;
dan
7. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi.
Demikian agar maklum.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
Lampiran ...
- 155 -
Lampiran II.14
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan
Persetujuan
Kegiatan
Layanan
dengan
menggunakan Kartu ATM dan/atau kartu Debet Sebagai
Penerbit
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk mendapatkan
persetujuan kegiatan layanan dengan menggunakan Kartu ATM dan/atau
kartu debet sebagai penerbit. Kegiatan layanan dimaksud disamping
diselenggarakan dengan menggunakan Perangkat Perbankan Elektronis
(PPE) yang dikelola sendiri juga akan bekerjasama dengan Jaringan
Bersama ATM dan/atau Bank Umum yang diselenggarakan melalui
kerjasama dengan Bank …….2)
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Dalam hal BPR akan bekerjasama dengan jaringan bersama ATM dan/atau Bank
Umum.
Lampiran ...
- 156 -
Lampiran II.15
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN KEGIATAN LAYANAN DENGAN MENGGUNAKAN
KARTU ATM DAN/ATAU KARTU DEBET SEBAGAI PENERBIT
Check
No.
Dokumen
1.
Kebijakan dan prosedur teknologi
informasi yang mencakup prinsip:
Keterangan
a. Kerahasiaan (confidentiality);
b. Integritas (integrity);
c. Ketersediaan (availability);
d. Keaslian (authentication);
e. Pencegahan
terjadinya
penyangkalan transaksi yang telah
dilakukan (non repudiation);
f.
Pemisahan tugas dan tanggung
jawab (segregation of duties);
g. Pengendalian
otorisasi
sistem, database dan
(authorization of control);
dalam
aplikasi
h. Pemeliharaan
jejak
(maintenance of audit trails);
audit
2.
Kebijakan dan prosedur internal untuk
sistem dan sumber daya manusia.
3.
Dokumen
tertulis
yang
memuat
tentang Business Continuity Plan (BCP).
4.
Analisis bisnis 1 (satu) tahun ke depan
atas penyelenggaraan kegiatan APMK.
5.
Rencana struktur organisasi
kesiapan sumber daya manusia.
6.
Rencana peralatan dan sarana usaha
yang paling kurang memuat informasi
mengenai:
a.
lokasi dan ruangan
digunakan
untuk
operasional;
dan
yang akan
kegiatan
b. peralatan ...
- 157 -
No.
Check
Dokumen
b. peralatan
teknis terkait
(hardware dan software);
Keterangan
sistem
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan
kepada
OJK
dalam
rangka
permohonan
persetujuan
kegiatan layanan dengan menggunakan kartu ATM dan/atau kartu debet
sebagai penerbit.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 158 -
Lampiran II.16
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 11
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350
Perihal: Permohonan Persetujuan Prinsip Pendirian BPR
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh
persetujuan prinsip pendirian Bank Perkreditan Rakyat dengan rencana
nama ……………………………….. yang berkedudukan di
…………………
Kabupaten/Kota …………….…
Untuk melengkapi permohonan dimaksud dengan ini kami sampaikan
dokumen
pendukung1)
yang
dipersyaratkan
sebagaimana
checklist
terlampir.
Demikian permohonan kami.
Nama dan tandatangan calon pemilik
Keterangan:
1)
Dalam 2 (dua) rangkap.
Lampiran ...
- 159 -
Lampiran II.17
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 11
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350
Perihal: Permohonan Izin Usaha BPR
Menunjuk surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor …….. tanggal
………. Hal persetujuan prinsip BPR dengan ini kami:
Nama BPR : ……………….
Alamat
: ……………….
mengajukan
permohonan
Perkreditan Rakyat.
ini
kami
untuk
mendapatkan
izin
usaha
Bank
Untuk melengkapi permohonan dimaksud, dengan
sampaikan
dokumen
pendukung1)
yang
dipersyaratkan
sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Dalam 2 (dua) rangkap.
Lampiran ...
- 160 -
Lampiran II.18
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Pencairan Deposito
Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisioner Otoritas Jasa
Keuangan Nomor ………. tanggal ………… perihal pemberian izin usaha
BPR ……………../Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ………… tanggal
………. perihal persetujuan penambahan modal disetor2), dengan ini kami
mengajukan permohonan persetujuan pencairan Deposito dari modal
disetor BPR ……. yang berada pada Bank …………….. dengan alamat
………………….
Rincian Deposito tersebut adalah sebagai berikut:
No.
No. Seri
Atas Nama Dewan
Deposito/Nomor
Komisioner Otoritas
Rekening
Jasa Keuangan q.q.
Nominal (Rp)
1.
2.
…
...
Total
Dana tersebut akan kami pergunakan untuk operasional BPR
……………………
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan atau KR/KOJK yang mewilayahi BPR
2)
Coret yang tidak perlu.
Lampiran ...
- 161 -
Lampiran II.19
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Penambahan Modal Disetor
Dengan
ini
kami
mengajukan
permohonan
persetujuan
penambahan modal disetor sebesar Rp………………….. (……………….
Rupiah).
Untuk
sampaikan
melengkapi
dokumen
permohonan
pendukung
yang
tersebut,
dengan
dipersyaratkan
ini
kami
sebagaimana
checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
Lampiran ...
- 162 -
Lampiran II.20
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No. :
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Perubahan Kepemilikan Saham
Dengan ini kami mengajukan permohonan perubahan kepemilikan
saham karena pengalihan saham/penggantian/penambahan2) pemilik
dengan keterangan sebagai berikut:
A. Kepemilikan BPR saat ini:
Jumlah
Jumlah Nominal
Persentase
No. Nama Pemilik
Lembar Saham (dalam ribuan Rp)
(%)
1.
2.
Dst
Jumlah
B. Rencana kepemilikan BPR yang baru:
No.
Nama Pemilik
Jumlah
Lembar Saham
Jumlah Nominal
(dalam ribuan Rp)
Persentase
(%)
1.
2.
Dst
Jumlah
Untuk melengkapi permohonan tersebut, dengan ini kami
sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana
checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2) Coret yang tidak perlu.
Lampiran ...
- 163 -
Lampiran II.21
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No. :
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Calon Anggota Direksi dan Calon
Anggota Dewan Komisaris PT/PD/Koperasi2) BPR
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan calon
anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris2) PT/PD/Koperasi2) BPR
...................... sebagai berikut:
1. Anggota Direksi:
Nama
………………..
………………..
………………..
Jabatan
…………………………….
…………………………….
…………………………….
2. Anggota Dewan Komisaris:
Nama
Jabatan
………………..
…………………………….
………………..
…………………………….
………………..
…………………………….
Terlampir kami sampaikan dokumen pendukung yang dipersyaratkan
sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2) Coret yang tidak perlu.
Lampiran ...
- 164 -
Lampiran II.22
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No. :
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal:
Permohonan
Cabang
Persetujuan
Prinsip
Pembukaan
Kantor
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip
pembukaan Kantor Cabang dengan alamat ……………. Kabupaten/Kota
.................., sesuai dengan rencana kerja tahunan BPR kami.
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan analisis
potensi dan kelayakan pembukaan Kantor Cabang sebagai berikut:
1. aspek pasar, meliputi analisa potensi usaha berdasarkan potensi
ekonomi dan potensi keuangan wilayah, kondisi persaingan, penelitian
pasar, dan analisis pasar;
2. aspek strategi bisnis, meliputi tujuan pendirian dan fokus bisnis,
alasan pemilihan lokasi, rencana pengembangan produk, rencana
desain promosi, metode pendekatan terhadap target pasar, prosedur
layanan, rencana kerjasama bisnis dengan pihak lain dan termasuk
kontribusi terhadap pengembangan ekonomi regional;
3. aspek organisasi dan infrastruktur, meliputi kebijakan sumber daya
manusia dan struktur organisasi, ketersediaan infrastruktur, dan
kesiapan tata kelola;
4. aspek modal, meliputi perhitungan kebutuhan modal disetor, besaran
modal disetor, alokasi penggunaan modal disetor untuk modal kerja;
dan
5. aspek keuangan, paling kurang meliputi kelayakan keuangan dan
kinerja keuangan sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
Lampiran ...
- 165 -
Lampiran II.23
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Izin Operasional Kantor Cabang
Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ……….
tanggal ……… Hal persetujuan prinsip pembukaan Kantor Cabang,
dengan ini kami mengajukan permohonan izin operasional Kantor Cabang
dengan alamat ……………. Kabupaten/Kota …………..
Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1) Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
Lampiran ...
- 166 -
Lampiran II.24
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Prinsip Pemindahan Alamat
Kantor Pusat/Kantor Cabang keluar Wilayah Kabupaten
atau Kota atau Provinsi2)
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip
pemindahan
beralamat
di
alamat
Kantor
................
Pusat/Kantor
Cabang2)
Kabupaten/Kota/Provinsi2)
yang
.…….
semula
menjadi
beralamat di .............……… Kabupaten/Kota/Provinsi2) ………., dengan
alasan ………………
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
CHECKLIST ...
- 167 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
PUSAT/KANTOR CABANG KELUAR WILAYAH KABUPATEN/KOTA
ATAU PROVINSI
No.
Check
Dokumen
1.
Alasan pemindahan alamat
Pusat/Kantor Cabang.
2.
Rencana penyelesaian atau pengalihan
tagihan dan kewajiban.
3.
Analisis
potensi
dan
kelayakan
pemindahan alamat KP/KC.
4.
Salinan akta perubahan anggaran
dasar yang telah disetujui oleh instansi
yang
berwenang,
dalam
hal
pemindahan alamat Kantor Pusat.
Keterangan
Kantor
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan prinsip
pemindahan
alamat
kantor
pusat/kantor
cabang
keluar
wilayah
kabupaten/kota atau provinsi.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 168 -
Lampiran II.25
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Izin Efektif Pemindahan Alamat Kantor Pusat
ke Luar Wilayah Kabupaten atau Kota atau Provinsi2)
Berdasarkan
surat
Otoritas
Jasa
Keuangan
Nomor
....…tanggal……….perihal persetujuan prinsip pemindahan alamat Kantor
Pusat/Kantor Cabang2), dengan ini kami mengajukan permohonan izin
efektif pemindahan alamat kantor dimaksud.
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
CHECKLIST ...
- 169 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN EFEKTIF PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR PUSAT
KELUAR KABUPATEN ATAU KOTA ATAU PROVINSI
Check
No.
Dokumen
1.
Bukti
pengumuman
rencana
pemindahan alamat kantor (paling
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum
mengajukan permohonan izin efektif
kepada Otoritas Jasa Keuangan) yang
memuat:
2.
Alasan pemindahan alamat kantor.
3.
Rencana penyelesaian
kewajiban.
4.
Bukti
kesiapan
kantor
sarananya yang mencakup:
Tagihan
Keterangan
dan
termasuk
a. daftar aset tetap dan inventaris;
b. foto gedung kantor, tata letak
ruangan, dan sarana pengamanan
gedung kantor yang memadai;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
dan
d. bukti penguasaan gedung kantor
berupa:
1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB)
apabila gedung dimiliki sendiri;
2) perjanjian sewa gedung kantor
atau
nota
kesepakatan
penggunaan gedung kantor yang
didukung oleh:
a) bukti kepemilikan dari pihak
yang menyewakan;
b) kuitansi pembayaran sewa;
c) bukti
sewa,
pembayaran
pajak
apabila diperoleh secara sewa;
3) bukti pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan;
e. Surat ...
- 170 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
e. Surat keterangan Domisili Usaha
dari instansi yang berwenang;
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan izin
efektif
pemindahan
alamat
kantor
pusat/kantor
cabang
keluar
kabupaten/kota.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 171 -
Lampiran II.26
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan
Izin
Efektif
Pemindahan
Alamat
Kantor
Pusat/Kantor Cabang Dalam Wilayah Kabupaten/Kota2)
yang Sama
Dengan ini kami mengajukan permohonan izin efektif pemindahan
alamat
Kantor
Pusat/Kantor
Cabang2)
yang
semula
beralamat
di
.…...…………… menjadi beralamat di ………………………. dengan alasan
………………………………
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
CHECKLIST ...
- 172 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN IZIN EFEKTIF PEMINDAHAN ALAMAT KANTOR
PUSAT/KANTOR CABANG DALAM WILAYAH KABUPATEN/KOTA
YANG SAMA
Check
No.
Dokumen
1.
Bukti
pengumuman
rencana
pemindahan alamat kantor (paling
lambat 10 (sepuluh) hari sebelum
mengajukan permohonan izin efektif
kepada Otoritas Jasa Keuangan) yang
memuat:
2.
Alasan pemindahan alamat kantor.
3.
Rencana penyelesaian
kewajiban.
4.
Bukti kesiapan kantor
sarananya yang mencakup:
Tagihan
Keterangan
dan
termasuk
a. daftar aset tetap dan inventaris;
b. foto gedung kantor, tata letak
ruangan, dan sarana pengamanan
gedung kantor yang memadai;
c. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
dan
d. bukti penguasaan gedung kantor
berupa:
1) bukti kepemilikan (SHM/SHGB)
apabila gedung dimiliki sendiri;
2) perjanjian sewa gedung kantor
atau
nota
kesepakatan
penggunaan
gedung
kantor
yang didukung oleh:
a) bukti kepemilikan dari pihak
yang menyewakan;
b) kuitansi pembayaran sewa;
c) bukti
sewa,
pembayaran
pajak
apabila diperoleh secara sewa;
3) bukti pembayaran Pajak Bumi
dan Bangunan;
e. Surat ...
- 173 -
No.
Check
Dokumen
Keterangan
e. Surat keterangan Domisili Usaha
dari instansi yang berwenang;
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan izin
efektif pemindahan alamat kantor pusat/kantor cabang dalam satu
wilayah
.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 174 -
Lampiran II.27
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan
Penetapan
Penggunaan
Izin
Usaha
yang
Dimiliki BPR dengan Nama yang Baru
Dengan ini kami beritahukan bahwa BPR kami telah memperoleh
persetujuan perubahan anggaran dasar terkait penggunaan nama baru
dari instansi yang berwenang, dari yang semula bernama …………….
berubah menjadi ………….……….. sejak tanggal ………… dengan alasan
…………….
Berkenaan dengan hal tersebut di atas kami mohon kepada Otoritas
Jasa Keuangan untuk memberlakukan izin usaha PT/PD/Koperasi2) BPR
……….……….
(nama
BPR
lama)
kepada
PT/PD/Koperasi2)
BPR
……………………
Sebagai bahan pertimbangan, dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
CHECKLIST ...
- 175 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENETAPAN
PENGGUNAAN IZIN USAHA YANG DIMILIKI BPR DENGAN NAMA BARU
No.
Check
Dokumen
1.
Alasan perubahan nama.
2.
Salinan
dasar.
3.
Bukti persetujuan atas perubahan
anggaran dasar dari instansi yang
berwenang.
4.
Contoh formulir atau warkat yang akan
digunakan BPR dengan nama yang
baru.
akta
perubahan
Keterangan
anggaran
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan
kepada
OJK
dalam
rangka
permohonan
penetapan
penggunaan izin usaha yang dimiliki BPR dengan nama baru.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 176 -
Lampiran II.28
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Prinsip Perubahan Bentuk Badan
Hukum
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan prinsip
perubahan bentuk badan hukum BPR dari …………. menjadi …………….
dengan alasan ………………
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
CHECKLIST ...
- 177 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PRINSIP PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM
Check
No.
Dokumen
1.
Notulen
Rapat
Umum
Pemegang
Saham
yang
sekurang-kurangnya
memuat persetujuan:
Keterangan
a. Perubahan bentuk badan hukum
baru dan pembubaran badan
hukum lama,
b. Pengalihan
seluruh
hak
dan
kewajiban dari badan hukum lama
kepada badan hukum baru,
c. Susunan anggota Direksi dan/atau
anggota Dewan Komiaris pada
badan hukum baru,
d. Daftar pemegang
hukum baru
saham
badan
bentuk
badan
2.
Alasan perubahan
hukum BPR.
3.
Rancangan akta pendirian badan
hukum baru yang memuat anggaran
dasar
4.
Rencana pengalihan seluruh hak dan
kewajiban dari badan hukum lama
menjadi badan hukum baru.
5.
Data kepemilikan berupa:
a. Daftar pemegang saham berikut
besarnya
masing-masing
kepemilikan saham, bagi BPR yang
berbadan
hukum
Perseroan
Terbatas atau Perusahaan Daerah.
b. Daftar anggota berikut rincian
jumlah
simpanan
pokok
dan
simpanan wajib bagi BPR yang
berbadan hukum koperasi.
6. Daftar ...
- 178 -
Check
No.
Dokumen
6.
Daftar calon anggota Direksi dan calon
anggota Dewan Komisaris.
Keterangan
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan persetujuan prinsip
perubahana bentuk badan hukum.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 179 -
Lampiran II.29
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Pengalihan Izin Usaha BPR dari Badan
Hukum Lama kepada Badan Hukum Baru
Sehubungan dengan surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor ……….
tanggal ……….. perihal persetujuan prinsip perubahan bentuk badan
hukum BPR dari PT/PD/Koperasi2) menjadi PT/PD/Koperasi2), dengan ini
kami
mengajukan
PT/PD/Koperasi2)
permohonan
BPR
………..
pengalihan
menjadi
izin
usaha
dari
PT/PD/Koperasi2)
BPR
………….......….
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
CHECKLIST ...
- 180 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENGALIHAN
IZIN USAHA DARI BADAN HUKUM LAMA KEPADA BADAN HUKUM
BARU
No.
Dokumen
1.
Salinan akta pendirian badan hukum
baru yang memuat anggaran dasar
yang telah disahkan oleh instansi
berwenang.
2.
Data kepemilikan berupa:
Check
Keterangan
a. Daftar calon pemegang saham
berikut
rincian
besarnya
masing-masing
kepemilikan
saham,
bagi
BPR
yang
berbadan hukum Perseroan
Terbatas
atau
Perusahaan
Daerah.
b. Daftar calon anggota berikut
rincian jumlah simpanan pokok
dan simpanan wajib bagi BPR
yang
berbadan
hukum
koperasi.
dalam hal terjadi perubahan.
3.
Daftar calon anggota Direksi dan
calon anggota Dewan Komisaris,
dalam hal terjadi penggantian.
4.
Salinan akta berita acara yang
dinotariilkan mengenai pengalihan
seluruh hak dan kewajiban dari
badan hukum lama kepada badan
hukum baru.
5.
Risalah atau notulen Rapat Umum
Pemegang Saham yang memuat
persetujuan:
a. Perubahan bentuk badan hukum
baru dan pembubaran badan
hukum lama.
b. Pengalihan seluruh hak dan
kewajiban dari badan hukum lama
kepada badan hukum baru.
c. Susunan ...
- 181 -
No.
Check
Dokumen
c. Susunan
dan/atau
Komisaris
baru.
anggota
anggota
pada badan
Keterangan
Direksi
Dewan
hukum
d. Daftar pemegang saham badan
hukum baru.
dalam
hal
terdapat
perubahan
keputusan Rapat Umum Pemegang
Saham.
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan pengalihan izin
usaha dari badan hukum lama kepada badan hukum baru.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 182 -
Lampiran II.30
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Permohonan Persetujuan Penutupan Kantor Cabang
Dengan ini kami mengajukan permohonan persetujuan penutupan
Kantor Cabang yang beralamat di ……………………… Kabupaten/Kota
……………………. dengan alasan ……………………………………………
Sebagai bahan pertimbangan dengan ini kami sampaikan dokumen
pendukung yang dipersyaratkan sebagaimana checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
CHECKLIST ...
- 183 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PENUTUPAN KANTOR CABANG
Check
No.
Dokumen
1.
Bukti penyelesaian seluruh kewajiban
Keterangan
kepada nasabah serta pihak-pihka lain
terkait
dengan
penutupan
Kantor
Cabang antara lain berupa dokumen
pelunasan kewajiban kepada nasabah
atau pengalihan administrasi nasabah
Kantor Cabang kepada Kantor Cabang
lainnya
atau
bank
lain
dengan
persetujuan nasabah.
2.
Bukti
dokumen
penjualan
atau
pencairan seluruh aset valuta asing
menjadi mata uang rupiah apabila
Kantor
Cabang
BPR
melakukan
kegiatan usaha sebagai PVA.
3.
Neraca
Kantor
menunjukkan
Cabang
kewajiban
yang
Kantor
Cabang kepada nasabah dan pihak
lain telah diselesaikan.
4.
Surat
pernyataan
Direksi
BPR
seluruh
bahwa
anggota
BPR
telah
menyelesaikan seluruh kewajibannya
kepada nasabah dan pihak lain yanng
terkait penutupan Kantor Cabang BPR
dan
apabila
kemudian
terdapat
hari
tuntutan
menjadi
di
tanggung
jawab BPR.
5.
Surat
Direksi
pernyataan
BPR
seluruh
bahwa
BPR
anggota
telah
melakukan penjualan atau pencairan
seluruh aset valuta asing
Demikian ...
- 184 -
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan
kepada
OJK
dalam
rangka
permohonan
persetujuan
penutupan Kantor Cabang.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 185 -
Lampiran II.31
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Kepada
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 11
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350
Perihal: Permohonan Persetujuan Persiapan Pencabutan Izin Usaha
atas Permintaan Pemegang Saham
Dengan ini kami mengajukan permohonan untuk memperoleh
persetujuan persiapan pencabutan izin usaha sebagai Bank Perkreditan
Rakyat
Nomor
…………………
tanggal
……………….. yang berkedudukan di
………………..
atas
nama
………………… Kabupaten/Kota
…………….… atas permintaan pemegang saham.
Untuk
sampaikan
melengkapi
dokumen
permohonan
pendukung
yang
dimaksud
dengan
dipersyaratkan
ini
kami
sebagaimana
checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Tembusan:1)
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
CHECKLIST ...
- 186 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN
PERSETUJUAN PERSIAPAN PENCABUTAN IZIN USAHA ATAS
PERMINTAAN PEMEGANG SAHAM
Check
No.
Dokumen
1.
Risalah Rapat Umum Pemegang Saham
mengenai rencana pencabutan izin
usaha.
2.
Alasan pencabutan izin usaha.
3.
Rencana penyelesaian seluruh hak dan
kewajiban BPR kepada nasabah,
kreditur, karyawan, dan pihak-pihak
lainnya.
4.
Laporan keuangan terakhir.
5.
Bukti
penyelesaian
pajak
dan
kewajiban lainnya kepada negara.
Keterangan
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan
kepada
OJK
dalam
rangka
permohonan
persetujuan
persiapan pencabutan izin usaha atas permintaan pemegang saham.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 187 -
Lampiran II.32
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan
Up. Departemen Perizinan dan Informasi Perbankan
Gedung Menara Radius Prawiro Lt. 11
Jl. M.H. Thamrin No.2
JAKARTA 10350
Perihal:
Permohonan
Pencabutan
Izin
Usaha
oleh
Pemegang
Saham
Menunjuk surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor …….. tanggal
………. Hal permohonan persetujuan persiapan pencabutan izin usaha
atas
permintaan
permohonan
pemegang
pencabutan
………………..
atas
saham,
izin
nama
usaha
dengan
Nomor
………………..
ini
kami
mengajukan
…………………
yang
tanggal
berkedudukan
di
………………… Kabupaten/Kota …………….… atas permintaan pemegang
saham.
Untuk
sampaikan
melengkapi
dokumen
permohonan
pendukung
yang
dimaksud
dengan
dipersyaratkan
ini
kami
sebagaimana
checklist terlampir.
Demikian permohonan kami.
DIREKSI BPR
Tembusan:1)
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
CHECKLIST ...
- 188 -
CHECKLIST DOKUMEN DALAM RANGKA PERMOHONAN PENCABUTAN
IZIN USAHA OLEH PEMEGANG SAHAM
No.
Check
Dokumen
1.
Laporan
pelaksanaan
kegiatan usaha BPR.
2.
Bukti
pengumuman
rencana
pembubaran
badan
hukum
dan
rencana penyelesaian kewajiban BPR.
3.
Pelaksanaan penyelesaian pajak dan
kewajiban lainnya kepada negara, serta
penyelesaian kewajiban BPR kepada
nasabah, kreditur, karyawan dan
pihak-pihak lainnya.
4.
Neraca akhir BPR beserta laporan hasil
verifikasi dari kantor akuntan publik
atas penyelesaian kewajiban BPR.
5.
Surat pernyataan bermeterai cukup
dari pemegang saham BPR yang
menyatakan bahwa seluruh kewajiban
BPR telah diselesaikan dan apabila
terdapat tuntutan di kemudian hari
menjadi tanggung jawab pemegang
saham.
Keterangan
penggantian
Demikian Checklist ini telah disusun secara lengkap dan benar untuk
disampaikan kepada OJK dalam rangka permohonan pencabutan izin
usaha oleh pemegang saham.
…(tempat)…., ……tanggal 20x
Ttd1)
(…………………..)
Keterangan:
1)
Ditandatangani oleh Direksi BPR.
Lampiran ...
- 189 -
Lampiran II.33
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Rencana Melakukan Kegiatan Operasional di Luar Hari
Kerja Operasional dan pada Hari Libur Nasional
Sesuai dengan Rencana Kerja Tahunan, dengan ini kami laporkan
bahwa kantor kami yang berlokasi di Jl. .................. akan melakukan
kegiatan operasional di luar hari kerja operasional dan pada hari libur
nasional terhitung tanggal ............. sampai dengan ...................
Sehubungan dengan tersebut, terlampir kami sampaikan:
1. Hasil analisis bisnis atas pembukaan kantor di luar hari kerja
dimaksud;
2. Alasan pembukaan kantor di luar hari kerja;
Demikian agar maklum.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
Bersangkutan.
Lampiran ...
- 190 -
Lampiran II.34
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Rencana Pemindahan Alamat Kantor Kas
Dengan ini kami beritahukan bahwa pada tanggal ……………. kami
akan melaksanakan pemindahan Kantor Kas dengan data sebagai berikut:
Alamat lama
:
…… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Fax ……….
Alamat baru
:
…… Kabupaten/Kota ……. Telp. …… Fax ……….
dengan alasan ………………………………….
Sehubungan dengan tersebut, terlampir kami sampaikan bukti
kesiapan Kantor Kas di tempat yang baru:
1. struktur organisasi dan personalia;
2. kesiapan gedung, peralatan kantor dan tata letak ruangan beserta foto
bagian dalam dan luar gedung;
3. surat keterangan domisili usaha;
4. bukti kepemilikan atau dokumen penguasaan atas gedung kantor
antara lain berupa hak atas tanah atau surat perjanjian sewa;
5. bukti pembayaran sewa atau pajak sewa (dalam hal gedung diperoleh
dengan cara sewa);
6. daftar aset tetap dan inventaris yang akan ditempatkan di Kantor Kas;
dan
7. dokumen yang menunjukkan kesiapan teknologi sistem informasi.
Demikian agar maklum.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
Lampiran ...
- 191 -
Lampiran II.35
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Rencana Penutupan Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas
BPR2)
Dengan ini kami beritahukan bahwa kami akan melakukan
penutupan Kantor Kas/Kegiatan Pelayanan Kas BPR2) yaitu:
No.
Jenis2)
1
Kantor Kas
2
Kas mobil/kas terapung
3
Payment Point
Lokasi
Pada Tanggal
dengan alasan ………. (sebutkan masing-masing).
Demikian agar maklum.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
2)
Coret yang tidak perlu.
Lampiran ...
- 192 -
Lampiran II.36
(Kota), (tanggal, bulan, tahun)
No.
:
Lamp :
Kepada
Otoritas Jasa Keuangan
Up.1)
Perihal: Rencana Penutupan Sementara Kantor BPR di Luar Hari
Libur Resmi
Dengan ini
dilaporkan bahwa kami berencana akan melakukan
penutupan sementara kantor BPR yang berlokasi di Jl. .................. di luar
hari libur resmi terhitung tanggal ............. sampai dengan tanggal
................... dengan alasan ................. dan akan dibuka kembali pada
tanggal .........................
Demikian agar maklum.
DIREKSI BPR
Keterangan:
1)
Kantor Regional atau Kantor Otoritas Jasa Keuangan setempat yang mewilayahi BPR
bersangkutan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 25 Mei 2015
KEPALA EKSEKUTIF PENGAWAS PERBANKAN
OTORITAS JASA KEUANGAN,
Ttd.
Salinan sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum I
Departemen Hukum,
Ttd.
Ttd.
Sudarmaji
NELSON TAMPUBOLON
Fly UP