...

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2010

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2010
WALIKOTA PAGAR ALAM
PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : 32 TAHUN 2010
TENTANG
IMPLEMENTASI PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
SECARA ELEKTRONIK (E-PROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KOTA PAGAR ALAM
WALIKOTA PAGAR ALAM
Menimbang
Mengingat
:
:
a.
bahwa Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Secara
Elektronik melalui Sistem e-Procurement sebagaimana diatur dalam
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah, khususnya pada Bab XIII Pasal 106, akan
dapat meningkatkan transparansi, akutanbilitas, efektivitas dan
efisiensi dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah
yang dananya dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);
b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang
Implementasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah secara Elektronik
(e-Procurement) di Lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam.
1.
Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota
Pagar Alam (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4115);
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah diubah
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran
Negara RI Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara RI
Nomor 4844);
Undang–Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan
Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 4843);
Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga
Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003
tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
yang terakhir diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 85 Tahun
2007 tentang Perubahan ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 04 Tahun 2008 tentang
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 04 Seri D)
Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 02 Tahun 2009 tentang
Urusan Pemerintah yang menjadi Kewenangan Kota Pagar Alam
(Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 02 Seri E).
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
MEMUTUSKAN
Menetapkan
: PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TENTANG IMPLEMENTASI
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH SECARA ELEKTRONIK (EPROCUREMENT) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Walikota, yang dimaksud dengan :
1.
Daerah adalah Daerah Kota Pagar Alam;
2.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pagar Alam;
3.
Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
4.
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik yang
selanjutnya disebut e-Procurement
adalah proses pengadaan
Barang/jasa pemerintah yang pelaksanaannya dilakukan secara
elektronik yang berbasis web/internet dengan memanfaatkan
fasilitas teknologi
komunikasi dan informasi yang meliputi
pelelangan umum secara elektronik yang diselenggarakan oleh
Layanan Pengadaan Secara Elektronik
(LPSE) melalui
http://lpse.pagaralam.go.id.
5.
Layanan Pengadaan Secara Elektronik selanjutnya disingkat LPSE
adalah Pelaksana Teknis yang melayani proses pengadaan
Barang/Jasa dalam pelaksanaan sistem dan domain e-procurement;
6.
LPSE Pusat adalah unit kerja yang dibentuk oleh dan berada
dibawah tanggung jawab Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa
Pemerintah, yang bertugas secara khusus untuk mengelola dan
mengembangkan sistem e-procurement;
7.
LPSE lain adalah LPSE di luar Pemerintah Kota Pagar Alam;
8.
Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah selanjutnya
disingkat LKPP adalah Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas
untuk melakukan pengembangan kebijakan di bidang pengadaan
barang/jasa pemerintah;
9.
Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut PA, adalah Pejabat yang
ditunjuk dan ditetapkan oleh Walikota untuk mengelola dan
bertanggung jawab terhadap anggaran pada setiap Satuan Kerja
Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Pagar Alam;
10. Kuasa Pengguna Anggaran, selanjutnya disebut KPA, adalah Pejabat
yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran untuk menggunakan
anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
11. Pejabat Pembuat Komitmen, selanjutnya disebut PPK, adalah Pejabat
yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran
sebagai Pemilik Pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
12. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, selanjutnya disebut PPTK, adalah
Pejabat yang diangkat oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna
Anggaran sebagai Pemilik Pekerjaan, yang bertanggung jawab atas
pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Unit Pelayanan Pengadaan selanjutnya disingkat ULP, adalah satu
unit yang terdiri dari pegawai-pegawai yang telah memiliki sertifikat
keahlian pengadaan barang dan jasa Pemerintah, yang dibentuk oleh
Pengguna Anggaran yang bertugas secara khusus untuk
melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan Kota
Pagar Alam;
14. Panitia Pengadaan adalah tim yang diangkat oleh Pengguna
Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk melaksanakan Pemilihan
penyedia barang/jasa;
15. Pejabat Pengadaan adalah pejabat yang diangkat oleh Pengguna
16.
17.
18.
19.
20.
Anggaran/Kuasa
Pengguna
Anggaran
untuk
melaksanakan
pemilihan/penunjukan penyedia barang/jasa;
Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau orang perseorangan
yang memenuhi syarat-syarat pendirian badan usaha atau orang
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan barang/jasa
dan telah terdaftar dalam sistem
e-procurement pada pusat
layanan;
Pengguna adalah semua pihak yang menggunakan sistem
e-procurement;
User ID adalah nama atau pengenal unik sebagai identitas diri dari
pengguna yang digunakan untuk beroperasi didalam sistem
e-procurement;
Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh
pengguna untuk memverifikasi user ID kepada sistem e-procurement
Inspektorat adalah Inspektorat Daerah Kota Pagar Alam.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
-1
(2)
Pasal 2
Maksud diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah sebagai dasar
Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa yang sumber dananya sebagian
atau seluruhnya dibiayai oleh APBD melalui sistem e-procurement.
Tujuan diberlakukannya Peraturan Walikota ini adalah agar
Pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang sumber dananya sebagian
atau seluruhnya dibiayai oleh APBD dilakukan lebih efisien, efektif,
terbuka, bersaing, sehat dan akuntabel.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Walikota Ini adalah untuk proses pengadaan
barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai oleh APBD.
BAB II
ETIKA E-PROCUREMENT
(1)
(2)
(3)
Pasal 4
Semua pihak yang terkait dengan pelaksanaan e-procurement wajib
mentaati etika dan ketentuan peraturan perundang-undangan dibidang
pengadaan barang/jasa pemerintah.
Dalam melaksanakan e-procurement, semua pihak wajib :
a. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan kode akses
yang terdiri dari user ID dan password; dan
b. Menjaga kerahasiaan dan mencegah penyalahgunaan data dan
informasi elektronik yang tidak diperuntukan untuk umum;
Semua pihak dilarang :
a. Menggangu dan/atau merusak sistem e-procurement; dan
b. Mencuri informasi, memanipulasi data dan/atau berbuat curang
dalam sistem e-procurement.
BAB III
PARA PIHAK DALAM PELAKSAAN E-PROCUREMENT
(1)
Pasal 5
Para pihak yang terlibat dalam e-procurement, terdiri dari :
a. PA/KPA/PPK/PPTK;
b. ULP/panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan;
c. Penyedia Barang/Jasa; dan
d. LPSE
(2)
(1)
(2)
(3)
Para pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) butir a, b, c adalah
para pihak yang sebagaimana diatur dalm perundang-undangan
tentang pengadaan barang/jasa pemerintah;
Pasal 6
PA/KPA/PPK/PPTK pada pelaksanaan proses pemilihan penyedia
barang/jasa dengan sistem e-procurement mempunyai tugas/fungsi
sebagai berikut :
a. Menyusun perencanaan pemilihan penyediaan barang/jasa,
termasuk koordinasi dengan LPSE untuk menetapkan rencana
pengumuman pelelangan; mengusulkan panitia pengadaan
barang/jasa yang selanjutnya ditetapkan dengan keputusan
pengguna anggaran;
b. Menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai
peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan
pembelian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koprasi, serta
kelompok masyarakat;
c. Menetapkan dan mengesahkan Harga Perkiraan Sendiri (HPS),
jadwal, tata cara pelaksanaan dan lokasi pengadaan yang disusun
oleh panitia pengadaan;
d. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan proses
pemilihan penyedia barang/jasa dimulai;
e. Menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan dari panitia
pengadaan sesuai kewenangannya;
f. Melaporkan
pelaksanaan/penyelesaian
pemilihan
penyedia
barang/jasa kepada penanggung jawab anggaran;
g. Menjawab sanggahan yang diajukan oleh penyedia barang/jasa
setelah menerima masukan dari panitia pengadaan barang/jasa;
ULP/Panitia Pengadaan/Pejabat Pengadaan/Panitia pada pelaksanaan
pemilihan penyedia barang/jasa dengan sistem e-procurement
memiliki tugas pokok wewenang dan tanggung jawab, meliputi :
a. Menyusun jadwal secara terperinci dan menetapkan tata cara
pelaksanaan pengadaan barang/jasa serta lokasi pengadaan;
b. Menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri ;
c. Menyiapkan data lelang secara lengkap;
d. Berkoordinasi dengan LPSE untuk menentukan isi pengumuman
pengadaan barang/jasa melalui media cetak, papan pengumuman
resmi untuk penerangan umum, dan LPSE;
e. Menandatangani fakta integritas sebelum pelaksanaan proses
pemilihan penyedia barang/jasa dimulai;
f. Menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui paska kualifikasi
atau prakualifikasi;
g. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
h. Mengusulkan calon pemenang;
I
Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada
pelaksana kegiatan;
j. Bertanggung jawab terhadap keamanan data masing-masing
dengan menjaga kerahasian kode kunci (Password) masuk ke LPSE
yang menjadi kewenangannya;
Penyedia barang/jasa dengan sistem e-procurement harus memenuhi
persyaratan dan kewajiban sebagai berikut :
a. Melakukan registrasi ke LPSE, untuk mendapatkan kode
indentifikasi penyedia barang/jasa;
b. Melengkapi informasi yang diminta oleh LPSE pada saat registrasi
sesuai dengan dokumen kualifikasi manual yang dimiliki;
c. Dapat mengakses penyelenggaraan sistem pelayanan, baik
dengan infrastruktur sendiri atau infrastruktur publik;
d. Menandatangani dan menyerahkan surat pernyataan minat
bermaterai untuk mengikuti paket pekerjaan dan fakta integritas
yang dapat dicetak dari LPSE;
e. Memperbarui setiap saat informasi tentang perusahaannya jika
(4)
(5)
(1)
(2)
(3)
terjadi perubahan seperti alamat, status kepemilikan, kondisi
keuangan, kontak person, klasfikasi bidang usaha, jenis
barang/jasa yang disediakan, dan data atau informasi lain yang
dianggap perlu didalam database LPSE;
LPSE bertugas mengelola sistem e-procurement di lingkungan Kota dan
mempunyai fungsi sebagai berikut :
a. Penyusunan program kegiatan pengelolaan e-procurement di
lingkungan pemerintah kota;
b. Pelaksanaan
pelatihan/training
pada
panitia/pejabat
pengadaan/ULP dan penyedia barang/jasa untuk menguasai sistem
e-procurement;
c. Pelaksanaan pelayanan pada Panitia/Pejabat Pengadaan/ULP dan
Penyedia Barang/Jasa di masing-masing wilayah kerjanya;
d. Sebagai media penyedia informasi dan konsultasi (Helpdesk) yang
melayani panitia/ pejabat pengadaan/ULP dan penyedia
barang/jasa yang berkaitan dengan sistem e-procurement ;
e. Sebagai penyedia informasi dan data yang berkaitan dengan
proses pengadaan barang/jasa yang telah dilakukan oleh
pengguna untuk kepentingan proses audit, monitoring dan
evaluasi;
f. Pelaksanaan ketatausahaan LPSE;
g. Pelaksanaan evaluasi pelaporan pelaksanaan tugas; dan
h. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai
dengan tugas dan fungsinya.
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e diperuntukan
bagi kegiatan pengawasan/audit yang dilaksanakan oleh instansi yang
mempunyai kewenangan untuk itu dan instansi lain sesuai peraturan
perundangan-undangan yang berlaku.
Pasal 7
Susunan LPSE terdiri dari :
a. Pembina
b. Ketua
c. Sekretaris
d. Bidang/Koordinator
- Administrator
- Registrasi/Verifikasi
- Layanan Pengguna dan
- Pelatihan dan Sosialisasi
Personil LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
a. Memiliki integritas moral, disiplin dan tanggung jawab dalam
melaksanakan tugas
b. Memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan
c. Memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas pengelola
LPSE yang bersangkutan; dan
d. Memahami prosedur sistem e-procurement
Susunan organisasi LPSE sebagaimana dimaksud ayat (1), akan diatur
lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
BAB IV
TATA CARA PELAKSANAAN E-PROCUREMENT
Bagian Pertama
Standar Prosedur Operasional Sistem E-Procurement
(1)
(2)
Pasal 8
Sistem e-procurement dikelola oleh LPSE.
Tata cara pelaksanaan sistem e-procurement sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengikuti ketentuan alur kerja sistem e-procurement
sesuai keputusan kepala LKPP.
Bagian Kedua
Pusat Informasi LPSE
(1)
(2)
Pasal 9
Semua data dan informasi yang disimpan LPSE akan diumumkan di
website LPSE Kota dan LPSE Pusat.
Seluruh informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan
dihubungkan ke pusat informasi pengadaan barang/jasa nasional yang
di supervisi oleh LKPP.
Bagian Ketiga
Biaya Operasional LPSE
Pasal 10
Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan
kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pagar Alam.
Bagian Keempat
Pengaduan
Pasal 11
Tata cara pengaduan pelaksanaan LPSE diatur sebagai berikut :
a.
Pengaduan dari masyarakat dan/atau penyedia barang/jasa dapat
dilakukan melalui fasilitas dalam sistem e-procurement dan bisa
diakses oleh pihak yang terkait; dan
b.
LPSE wajib menuliskan laporan pengaduan dari masyarakat dan ata
penyedia barang/jasa kepada LPSE pusat dan pembina LPSE
Pasal 12
LPSE wajib melaporkan kepada PA, KPA dan PPK apabila ditemukan
penyimpangan-penyimpangan atas pelaksanaan barang/jasa pemerintah
secara elektronik dengan tembusan kepada inspektorat.
BAB V
KETENTUAN PERALIHAN
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 13
Dengan ditandatanganinya peraturan ini pada tahun 2011 seluruh atau
sebagian proses pengadaan barang/jasa disemua Unit Kerja/SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota harus menerapkan e-procurement.
Untuk menjamin implementasi pelaksanaan e-procurement, masingmasing pimpinan Unit Kerja/SKPD di lingkungan Pemerintah Kota
dan/atau Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, dapat
membuat tahapan pelaksanaan pengadaan paket yang akan
menggunakan e-procurement dengan menetukan batasan nilai paket,
sehingga seluruh atau sebagian pengadaan paket di Unit Kerja/SKPD di
lingkungan Pemerintah Kota menggunakan e-procurement.
Untuk pelaksanaan pembuatan tahapan-tahapan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) masing-masing pimpinan unit kerja/SKPD
harus melakukan koordinasi dengan LPSE.
Dalam melaksanakan fungsinya terutama dalam pengelolaan sistem
e-procurement, LPSE dapat melakukan koordinasi dan konsultasi
dengan LPSE lain dan LPSE pusat serta dapat mengajukan saran
perubahan-perubahan yuang diperlukan untuk penyempurnaan
prosedur dan sistem e-procurement.
Untuk mempercepat implementasi sistem e-procurement LPSE dapat
menjalin kerjasama dengan LPSE yang lain yang telah memiliki
infrastruktur memadai dengan ikut serta dalam pemanfaatan
infrastruktur LPSE lain tersebut
BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14
Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.
Ditetapkan Di
Pada Tanggal
: PAGAR ALAM
: 2 November
WALIKOTA PAGAR ALAM
DTO
H. DJAZULI KURIS
Diundangkan di
: Pagar Alam
Pada Tanggal
: 3 November 2010
SEKRETARIS DAERAH KOTA PAGAR ALAM
DTO
Drs. H.A.FACHRI. MM
BERITA DAERAH KOTA PAGAR ALAM TAHUN 2010 NOMOR 23 SERI E
2010
Fly UP