...

penyelamatan sumber daya alam indonesia

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

penyelamatan sumber daya alam indonesia
GERAKAN NASIONAL
PENYELAMATAN
SUMBER DAYA ALAM
INDONESIA
SEKTOR KELAUTAN, PERTAMBANGAN, KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN
2 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
DAFTAR ISI
Latar Belakang
3
Dasar Kegiatan
11
Sifat Kegiatan
14
Tujuan Kegiatan
15
Lokus dan Fokus Area Kegiatan
17
Sasaran Kegiatan
19
Instrumen Pelaksanaan Kegiatan
20
Peranan Para Pihak dan Pihak Yang Terlibat
22
Tahapan Pelaksanaan
29
Jadwal Kegiatan
30
3 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
LATAR BELAKANG
Pembukaan UUD 1945 telah menetapkan kehadiran Pemerintah Negara Republik
Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah
darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan
bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan,
perdamaian abadi dan keadilan sosial. Ditengah tujuan yang demikian, Indonesia
menegaskan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara
kepulauan yang berciri nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya
ditetapkan dengan undang-undang. Negara mengakui hak-hak warga negara antara
lain atas kedudukan yang sama di dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan
penghidupan yang layak bagi kemanusiaan, hidup serta berhak mempertahankan
kehidupannya, hidup sejahtera lahir dan batin, serta bertempat tinggal dan
mendapatkan lingkungan hidup baik dan sehat.
Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara
dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Perekonomian
nasional
diselenggarakan
kebersamaan,
efisiensi,
berdasar
atas
berkeadilan,
demokrasi
berkelanjutan,
ekonomi
dengan
berwawasan
prinsip
lingkungan,
kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi
nasional. Dengan demikian, sudah selayaknya jika bangsa ini menjaga anugerah
sumberdaya alam baik yang ada di darat maupun yang ada di laut, untuk
keberlangsungan pembangunan.
Sebagai negara kepulauan, bangsa Indonesia mengakui bahwa wilayah laut
merupakan bagian terbesar dari wilayah Indonesia yang memiliki posisi dan nilai
strategis dari berbagai aspek kehidupan yang mencakup aspek politik, ekonomi,
sosial
budaya,
pertahanan,
dan
keamanan
serta
merupakan
modal
dasar
pembangunan nasional. Pengelolaan sumberdaya kelautan dilakukan melalui
sebuah kerangka hukum untuk memberikan kepastian hukum dan manfaat bagi
seluruh masyarakat sebagai negara kepulauan yang berciri nusantara. Dengan
4 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
demikian,
pembangunan
kelautan
haruslah
memberikan
arahan
dalam
pendayagunaan sumberdaya kelautan untuk mewujudkan pertumbuhan ekonomi,
pemerataan kesejahteraan, dan keterpeliharaan daya dukung ekonomi pesisir dan
laut. Sayangnya, selama ini pengelolaan modal pembangunan dari sumberdaya alam
Indonesia tersebut dihadapkan pada sejumlah persoalan yang kompleks.
A. Sektor Kelautan
Di sektor kelautan, hasil kajian KPK di tahun 2014 tentang Sistem Pengelolaan
Ruang
Laut
dan
Sumberdaya
Kelautan
Indonesia,
menunjukkan
sejumlah
persoalan. Setidaknya 8 permasalahan utama di sektor kelautan sebagai berikut :
1)
Tata batas wilayah laut Indonesia yang belum jelas.
United Nations Convention on the Law of The Sea (UNCLOS) tahun 1987
memberikan jaminan tu negara pantai/negara kepulauan terhadap wilayah
laut teritorial dan hak berdaulat pada wilayah laut dalam zona tambahan dan
zona ekonomi eksklusif. UU Kelautan juga menjamin adanya penegakan
kedaulatan dan hak berdaulat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Akan
tetapi, hingga saat ini sebagian batas wilayah laut Indonesia belum jelas karena
batas wilayah dengan negara tetangga belum ditetapkan. Hingga akhir
Desember 2014, terdapat beberapa segmen perbatasan dengan negara tetangga
yang belum diratifikasi, belum disepakati,dan belum dirundingkan. Persoalan
batas wilayah laut juga diperumit oleh adanya penunjukan penggunaan garis
pangkal kepulauan saja sesuai dengan amanat UU Kelautan, sementara pada
setidaknya 31 segmen diperlukan penggunaan garis pangkal biasa/normal.
Akibatnya Luas wilayah laut Indonesia yang definitif dan diakui secara bersama
oleh lintas Kementerian/Lembaga. Demikian pula dengan jumlah pulau yang
ada saat ini yang belum pasti, dimana Indonesia mengklaim memilik sekitar
17.000 pulau, namun yang telah diidentifikasi dan didaftarkan ke PBB baru
sebanyak sekitar 13.000 pulau.
2)
Penataan ruang laut yang belum lengkap dan masih bersifat parsial.
UU No. 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau
Kecil (UU Pesisir)
menyebutkan bahwa pengelolaan wilayah pesisir, pulau-
pulau kecil, hingga laut sejauh 12 mil mencakup kegiatan perencanaan,
pemanfaatan, pengawasan, dan pengendalian terhadap interaksi manusia
dalam memanfaatkan sumberdaya serta proses alamiah secara berkelanjutan
dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga keutuhan
5 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
NKRI. Salah satu kegiatan perencanaan yang harus dilakukan oleh pemerintah
adalah penyusunan rencana tata ruang wilayah pesisir, laut dan pulau-pulau
kecil. Namun hingga desember 2014, baru rencana zonasi tata ruang wilayah
yang telah disusun. Disisi lain, penggunaan ruang laut selama ini telah
mencakup
berbagai
sektor
kegiatan
antara
lain
perikanan,
pelayaran,
pariwisata, pertambangan, dan lain sebagainya. Ketiadaan rencana tata ruang
tersebut menjadikan penggunaan ruang oleh berbagai sektor menjadi tumpang
tindih, penggunaan yang tidak optimal, dan berpotensi menciptakan kerusakan
sumberdaya alam.
3)
Peraturan perundang-undangan yang belum lengkap dan masih tumpang
tindih satu sama lain.
Pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan di Indonesia setidaknya
harus tunduk pada berbagai turan perundang-undangan yang berlaku. Aturan
perundang-undangan tersebut antara lain terkait dengan UU Perairan, UU
Kelautan, UU Pesisir dan pulau-pulau kecil, UU Perikanan, dan UU Pelayaran.
Dalam melaksanakan amanat undang-undangan tersebut, pemerintah harus
menyusun sejumlah aturan pelaksana mulai dari peraturan pemerintah,
peraturan presiden hingga peraturan menteri. Akan tetapi hingga akhir tahun
2014, aturan pelaksana tersebut belum sepenuhnya diselesaikan. Disisi lain,
substansi yang diatur dalam setiap undang-undang tersebut belum lengkap
dan masih terlihat tumpang tindih satu dengan lainnya.
4)
Tidak terkendalinya pencemaran dan kerusakan di laut.
Aturan perundang-undangan mewajibkan dilakukannya pengendalian terhadap
kegiatan yang dapat mencemari dan menimbulkan kerusakan di laut. Dengan
demikian, Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyelenggarakan
sistem
pencegahan
dan
penanggulanagn
pencemaran
dan
kerusakan
lingkungan laut. Dalam faktanya, kerusakan dan pencemaran pesisir dan laut
sangat marak terjadi diberbagai kawasan
di Indonesia seperti kerusakan
terumbu karang, padang lamun, hutan mangrove, hingga pencemaran air laut
oleh limbah domestik, industri dan tumpahan minyak di laut.
5)
Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum di laut. Berbagai kasus
pelanggaran hukum di laut seperti penangkapan ikan illegal (IUU Fishing:
Illegal, Unregulated, Unreported Fishing), pencemaran, penggunaan bahan
peledak, penyelundupan, dan sebagainya menunjukkan bahwa laut menjadi
salah satu pintu utama kejahatan. Hal ini disebabkan selama ini penegakan
hukum di laut lemah oleh karena kombinasi dari sejumlah faktor seperti
6 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
sarana dan prasarana patroli laut yang tidak memadai dan
jumlah petugas
pengamanan yang tidak berbanding lurus dengan luas wilayah laut yang harus
diawasi.
6)
Sistem data dan informasi terkait wilayah laut, penggunaan ruang laut,
dan pemanfaatan sumberdaya yang ada didalamnya, belum lengkap dan
tidak terintegrasi. Pemanfaatan laut untuk kepentingan navigasi, perikanan,
perizinan dan kepentingan lainnya harus dicatatkan dalam sistem data dan
informasi yang berbasis IT. Akan tetapi, hingga saat ini sistem data dan
informasi tersebut masih bersifat parsial dan belum sepenuhnya didesain
untuk dapat memonitoring kegiatan disektor kelauatan secara real time.
7)
Belum optimalnya penerimaan negara dari pemanfaatan ruang laut dan
sumberdaya yang ada di dalamnya. Penerimaan negara dari perikanan
tangkap yang menggunakan sumberdaya dari laut, relatif masih sangat kecil.
Rata-rata persentase Penerimaan Negara Bukan Pajak dari perikanan tangkap
hanya sebesar 0,3% dari total nolai produksi sektor tersebut yang sebesar Rp
77,3 Triliun pada tahun 2013.
8)
Belum
optimalnya
program
pemerintah
untuk
meningkatkan
kesejahteraan masyarakat yang menggantungkan hidupnya pada laut.
Berbagai upaya telah dilakukan oleh pemerintah dan berbagai pihak untuk
membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat nelayan yang selama ini
menjadi kelompok masyarakat paling miskin di Indonesia. Namun upaya
tersebut
sepertinya
belum
berjalan
optimal
karena
hingga
saat
ini
kesejahteraan masyarakat nelayan belum mengalami peningkatan secara
signifikan.
B. Sektor Pertambangan
Disektor pertambangan mineral dan batubara, terdapat 10 permasalahan utama
berkenaan dengan pelaksnaan tugas pemerintah sesuai dengan amanat UU No. 4
tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara. Kesepuluh permasalahan
tersebut adalah:
1)
Pengembangan sistem data dan informasi Minerba.
Untuk mendorong tata kelola pertambangan minerba yang lebih baik, sistem
pendataan dilakukan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi.
Hingga saat ini, data yang ada belum dikelola secara terintegrasi dan belum
bisa dimanfaatkan untuk memonitoring kegiatan pertambangan secara real
time. Selain itu, dengan adanya sistem ini diharapkan diperoleh data minerba
7 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
yang
lebih
akurat,
real-time
dan
menjadi
acuan
tunggal
bagi
semua
stakeholder, pusat maupun daerah.
2)
Penerbitan aturan pelaksana UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan
Mineral dan Batubara.
Sesuai amanat pasal 174 UU Minerba, semua aturan pelaksana UU tersebut
harus diselesaikan paling lambat 12 Januari 2010. Namun Peraturan
Pemerintah pelaksana UU tersebut ditetapkan setelah batas waktu 12 Januari
2010. Sebanyak 15 Peraturan Menteri ESDM (dari 22 Peraturan Menteri)
sebagai pelaksana UU Minerba belum ditetapkan hingga saat ini.
3)
Renegosiasi Kontrak (34 Kontrak Karya/KK dan 78 Perjanjian Karya
Pengusahaan Pertambangan Batubara/PKP2B).
Pasal 169 UU No. 4 tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara
(UU Minerba) mewajibkan adanya penyesuaian ketentuan yang tercantum
dalam kontrak dengan UU minerba paling lambat 1 tahun sejak 12 Januari
2009.
Dalam
kerangka
acuan
pemerintah
terkait
dengan
renegosiasi,
setidaknya terdapat 6 hal yang akan dinegosiasikan ulang dengan pemegang
kontrak. Hal tersebut mencakup: luas wilayah kontrak, penerimaan negara,
divestasi, penggunaan komponen dalam negeri, tenaga kerja, dan pengolahan
dan pemurnian. Hingga saat ini, belum ada satupun kontrak baru (hasil
renegosiasi) yang ditandatangani bersama antara pemerintah dengan pemegang
kontrak.
4)
Peningkatan nilai tambah dalam bentuk pengolahan dan pemurnian hasil
tambang mineral dan batubara.
UU Minerba sesuai dengan pasal 170 mewajibkan adanya kegiatan pemurnian
hasil pertambangan mineral oleh pemegang kontrak karya yang sudah
berproduksi, paling lambat 12 Januari 2014. Kewajiban pengolahan dan
pemurnian hasil pertambangan mineral oleh pemegang IUP dan IUPK operasi
produksi, paling lambat dilakukan 12 Januari 2014 sesuai dengan pasal 112
PP No. 23 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan
Mineral dan Batubara. Hingga saat ini pemerintah belum memiliki sikap yang
jelas terkait dengan kewajiban pemurnian oleh KK dan pengolahan dan
pemurnian oleh IUP dan IUPK. Bahkan pemerintah memberikan kelonggaran
(relaksasi) kepada KK dan IUP/IUPK untuk mengekspor konsentrat hasil
olahan beberapa jenis mineral, hingga 12 Januari 2017.
5)
Penataan Kuasa Pertambangan/Izin Usaha Pertambangan.
8 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
UU Minerba mewajibkan adanya penyesuaian Kuasa Pertambangan menjadi
Izin Usaha Pertambangan. UU Minerba juga memberikan kewenanangan secara
bertingkat dalam pemberian izin kepada pemerintah pusat, pemerintah
provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Namun hingga saat ini, jumlah IUP
yang belum berstatus clean and clear sebesar 4.912 (44,99%) dari sebanyak
10.916 IUP (status per Desember 2013).
6)
Pemenuhan Kebutuhan Dalam Negeri (Domestic Market Obligation).
UU Minerba mewajibkan adanya pemenuhan kebutuhan dalam negeri sebelum
hasil tambang mineral dan batubara di ekspor. Namun hingga saat ini belum
ada
upaya
sistematis
dari
pemerintah
untuk
meningkatkan
kewajiban
pemenuhan lebutuhan dalam negeri antara lain melalui sinergi dengan sektor
hilir yang menyerap bahan tambang sebagai bahan bakunya. Hal ini
menyebabkan sebagian besar barang tambang mineral dan batubara di ekspor
ke luar negeri.
7)
Pelaksanaan kewajiban pelaporan secara regular.
UU Minerba mewajibkan pemegang IUP/IUPK melaporkan secara reguler
kegiatan pertambangannya kepada pemberi izin. Demikian pelaporan oleh
pemda kepada pemerintah pusat. Faktanya IUP banyak yang tidak melaporkan
kegiatan pertambangannya kepada pemberi izin. Hal yang sama juga terjadi
pada pemerintah daerah, yang tidak melaporkan kegiatan pertambangannya ke
pemerintah pusat.
8)
Pelaksanaan kewajiban reklamasi dan pascatambang.
UU
minerba
mewajibkan
dilaksanakannya
kegiatan
reklamasi
dan
pascatambang. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut, pemegang
izin/KK/PKP2B wajib menyerahkan jaminan reklamasi dan pascatambang
sebesar yang sudah ditetapkan oleh pemberi izin. Faktanya, sulit untuk
menelusuri pelaksanaan penempatan jaminan reklamasi dan pascatambang,
oleh karena tidak semua pemda melaporkan keberadaan jamianan tersebut
kepada
pemerintah
pusat.
Di
lapangan,
pelaksanaan
reklamasi
dan
pascatambang jauh dari yang seharusnya sehingga menimbulkan dampak
kerusakan lingkungan.
9)
Pelaksanaan pengawasan.
UU minerba mewajibkan dilaksanakannya pengawasan secara intesif kepada
pelaku
usaha
sejak
dari
perencanaan
(eksplorasi),
produksi,
pengapalan/penjualan, hingga reklamasi dan pascatambang. Namun jumlah
9 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
pengawas (termasuk infrastruktur) di lapangan sangat terbatas sehingga
pengawasan tidak berjalan optimal.
10) Pengoptimalan penerimaan Negara.
Pelaku usaha diwajibkan untuk membayarkan penerimaan pajak dan non
pajak (royalti dan iuran tetap) kepada pemerintah. Kewajiban tersebut tertuang
dalam kontrak dan PP No.9 tahun 2012 tentang jenis dan tarif atas jenis PNBP
yang berada di Kementerian ESDM. Hasil temuan Tim Optimalisasi Penerimaan
Negara (Tim OPN) menunjukkan adanya kurang bayar PNBP oleh pelaku usaha
dari tahun 2003 s.d. 2011 sebesar Rp 6,7 Triliun. Demikian juga dengan hasil
perhitungan berdasarkan evaluasi laporan surveyor, diperkirakan selisih
pembayaran royalti oleh pelaku usaha sebesar US$ 24,66 juta tahun 2011
untuk 5 mineral utama dan sebesar US$ 1,22 miliar untuk batubara kurun
waktu tahun 2010 s.d. 2012.
C. Sektor Kehutanan dan Perkebunan
Di sektor kehutanan dan perkebunan ada lima permasalahan mendasar dalam
pengelolaan kehutanan dan perkebunan:
1)
Ketidakpastian hukum dalam perencanaan kawasan hutan.
Ketidak pastian hukum dalam kawasan hutan, mengakibatkan ketidakadilan
pengelolaan hutan dan kerentanan terhadap korupsi. Satu dekade pasca
terbitnya UU 41/1999, pengukuhan kawasan hutan berjalan sangat lambat. Di
sisi lain proses partisipasi dalam perencanaan hutan pun lemah. Atas dasar hal
tersebut,
Mahkamah
Konstitusi
45/2011
mengamanatkan
pengukuhan
kawasan hutan dilaksanakan dengan memperhatikan hak-hak masyarakat.
2)
Kerentanan perizinan sektor kehutanan dan perkebunan terhadap korupsi.
Rentannya regulasi perizinan di sektor kehutanan dan perkebunan terhadap
korupsi, baik suap, perlakuan memihak patron-klien, maupun “state capture”.
Potensi suap mencapai 22 milyar rupiah per izin per tahun. (Kajian Kerentanan
Korupsi di Sistem Perizinan Sektor Kehutanan, KPK, 2014). Perpres 39 Tahun
2014, memberi ruang usaha perkebunan dikuasai asing sebesar 95%.
3)
Alokasi pengelolaan sumber daya hutan untuk masyarakat tidak optimal.
Belum
optimalnya
perluasan
terhadap
wilayah
kelola
masyarakat
mengakibatkan belum sepenuhnya manfaat hutan dapat menjadi jalan
kemakmuran bangsa dengan cara adil dan bermartabat. Dari total 41,69 juta
ha lahan hutan yang dikelola, hanya 1 persen yang diberikan kepada skala
kecil dan masyarakat adat.
10 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
4)
Lemahnya pengawasan sehingga tidak optimalnya penerimaan negara.
Lemahnya
pengawasan
dalam
pengelolaan
kehutanan
dan
perkebunan
menyebabkan hilangnya penerimaan negara dari SDA. Kerugian negara hingga
35 triliun dari pembalakan liar, hasil kajian KPK 2010 menemukan bahwa
kelemahan pengawasan dalam izin pinjam pakai menyebabkan terjadi potensi
kehilangan penerimaan negara bukan pajak akibat pertambangan di dalam
kawasan hutan sebesar Rp 15,9 trilyun per tahun. Ini karena (hanya di
Kalimantan, Sumatera, dan Papua saja) ditemukan 1.052 usaha pertambangan
dalam kawasan hutan yang tidak melalui prosedur pinjam pakai.
5)
Konflik agraria dan kehutanan.
Masih banyaknya konflik agraria dan kehutanan yang belum tertangani.
Ketidakjelasan status hukum kawasan hutan mengakibatkan tumpang tindih
perizinan, dan konflik agraria yang belum terselesaikan. Hasil kegiatan korsup
minerba tahun 2014 menemukan sekitar 1,3 juta ha izin tambang berada
dalam kawasan hutan konservasi dan 4,9 juta ha berada dalam kawasan hutan
lindung.
Oleh karenanya, perlu keterlibatan semua elemen bangsa mulai dari kementerian
dan lembaga, masyarakat madani, dunia swasta, dan aparat penegak hukum untuk
mewujudkan cita-cita mulia berbangsa dan bernegara sebagaimana termaktub
dalam pembukaan UUD 1945.
11 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
DASAR KEGIATAN
1. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002, Komisi Pemberantasan
Korupsi mempunyai tugas antara lain:
a. Huruf
b:
‘supervisi
terhadap
instansi
yang
berwenang
melakukan
pemberantasan tindak pidana korupsi.’
b. Huruf e: ‘melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan
negara.’
2. Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: ‘Dalam melaksanakan
tugas supervisi sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b, KPK berwenang
melakukan pengawasan, penelitian, atau penelaahan terhadap instansi yang
menjalankan tugas dan wewenangnya yang berkaitan dengan pemberantasan
tindak pidana korupsi, dan instansi yang melaksanakan pelayanan publik.’
3. Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002: ‘Dalam melaksanakan tugas
monitor sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf e, KPK berwenang:
a. Melakukan pengkajian terhadap sistem pengelolaan administrasi di semua
lembaga negara dan pemerintah;
b. Memberikan saran kepada pimpinan lembaga negara dan pemerintah
untuk melakukan perubahan jika berdasarkan hasil pengkajian, sistem
pengelolaan administrasi tersebut berpotensi korupsi;
c. Melaporkan kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan BPK, jika
saran KPK mengenai usulan perubahan tersebut tidak diindahkan.
4. Undang-undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara:
a. Pasal 1 angka 1 menyebutkan “Keuangan Negara adalah semua hak dan
kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu
baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik
negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”.
b. Pasal 2 menyebutkan: “Keuangan Negara sebagaimana pasal 1 angka 1
12 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
meliputi pasal 2 huruf (i): Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan
menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah”.
5. Dalam UNCAC pasal 12 yang telah diratifikasi dalam Undang-Undang No. 7
Tahun
2006
Corruption
tentang
Pengesahan
(Konvensi
United
Perserikatan
Nations
Convention
Bangsa-Bangsa
Against
Antikorupsi)
menyebutkan: “Setiap Negara Peserta wajib mengambil tindakan-tindakan,
sesuai dengan prinsip-prinsip dasar sistem hukum nasionalnya, untuk
mencegah korupsi yang melibatkan sektor swasta, meningkatkan standar
akuntansi dan audit di sektor swasta, dan dimana diperlukan, memberikan
sanksi perdata, administratif dan pidana yang efektif sebanding untuk
kelalaian memenuhi tindakan-tindakan tersebut”.
6. Rencana
Strategi
KPK
2011-2015
menetapkan
sektor
Sumberdaya
Alam/Ketahanan Energi menjadi salah satu fokus area pemberantasan
korupsi. Sektor Kelautan, Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil merupakan salah
satu sektor yang termasuk didalamnya.
7. Deklarasi
Penyelamatan
Sumberdaya
Alam
yang
ditandatangani
oleh
Panglima TNI Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia,
Jaksa Agung Republik Indonesia, dan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi
Republik Indonesia di Ternate pada tanggal 9 Juni 2014. Deklarasi tersebut
sebagai
tekad
dari
ke-empat
pimpinan
lembaga
tersebut
untuk
(1)
mendukung tata kelola sumberdaya alam Indonesia yang bebas dari Korupsi,
Kolusi, dan Nepotisme; (2) mendukung penyelamatan kekayaan sumberdaya
alam Indonesia; (3) melaksanakan penegakan hukum di sektor sumberdaya
alam sesuai dengan kewenangan masing-masing.
8. Visi, Misi dan Program Aksi (Jalan Perubahan Untuk Indonesia yang
Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian) pemerintahan saat ini (Presiden
Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla) sebagaimana yang disampaikan
pada saat kampanye Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden yang lalu,
berkomitmen antara lain untuk (1) mengedepankan identitas Indonesia
sebagai negara kepulauan (archipelagic state) dalam pelaksanaan diplomasi
dan membangun kerjasama internasional; (2) mensinergikan tata kelola
pemerintahan
Indonesia
sebagai
satu
kesatuan
sistem
yang
tidak
terfragmentasi; (3) melindungi dan memajukan hak-hak masyarakat adat; (4)
mewujudkan
sistem
dan
penegakan
hukum
yang
berkeadilan;
(5)
13 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
meningkatkan pengamanan khusus wilayah kelautan; (6) menegakkan
hukum lingkungan secara konsekwen tanpa pandang bulu; (7) memberantas
korupsi di kalangan aparatur sipil negara; (8) melakukan aksi-aksi nyata bagi
perbaikan kualitas layanan publik; (9) membangun kedaulatan pangan; (10)
membangun kedaulatan energi; (11) penguatan kapasitas fiskal negara; (12)
penguatan infrastruktur; (13) pembangunan ekonomi maritim; (14) serta
membangun tata ruang dan lingkungan yang berkelanjutan.
14 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
SIFAT KEGIATAN
Penyelamatan sumberdaya kelautan merupakan tugas bersama semua elemen
bangsa. Dalam hal ini, KPK menjalankan fungsi sebagai trigger mechanism dengan
menggunakan peran koordinasi dan supervisi pemberantasan korupsi sesuai
dengan amanat UU No. 30 tahun 2002. Karenanya, KPK mendorong pelibatan
banyak pihak dalam kegiatan serta mengakselerasi berbagai bentuk upaya yang
dapat membantu penyelematan sumberdaya kelautan Indonesia. KPK dalam hal ini
juga
menggunakan
pendekatan
pencegahan
yang
lebih
ofensif
dengan
mengedepankan perbaikan sistem dan pembangunan budaya anti korupsi. Kegiatan
ini juga merupakan gabungan dari berbagai pola perbaikan sistem yang telah
dilakukan KPK selama ini yakni kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut atas
hasil kajian serta kegiatan koordinasi dan supervisi atas pengelolaan berbagai sektor
sumberdaya alam. Upaya perbaikan di sektor kelautan merupakan satu kesatuan
dengan upaya penyelamatan sumberdaya alam yang ada di darat.
15 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
TUJUAN KEGIATAN
Kegiatan penyelamatan sumberdaya alam Indonesia pada prinsipnya mendorong
perbaikan sistem untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi dan kerugian
keuangan negara. Perbaikan sistem ini menjadi bagian dari upaya perbaikan tata
kelola sektor sumberdaya alam untuk mewujudkan amanat UUD 1945 demi
sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat.
Secara
khusus,
gerakan
nasional
penyelamatan sumberdaya alam memiliki tujuan yakni:
1. Sektor Kelautan :
a. Penegasan dan penegakan kedaulatan serta hak berdaulat Negara
Kesatuan Republik Indonesia atas wilayah laut melalui penegasan batas
wilayah
laut
Indonesia,
pengaturan
pengelolaan
ruang
laut
dan
pemanfaatan sumberdaya yang ada di dalamnya.
b. Mendorong perbaikan tata kelola sektor kelautan untuk sebesar-besarnya
kemakmuran
rakyat,
dengan
memperhatikan
konsistensi, keterpaduan, kepastian hukum,
aspek
keberlanjutan,
kemitraan, pemerataan,
peran serta masyarakat, keterbukaan, desentralisasi, akuntabilitas, dan
keadilan.
c. Perbaikan sistem pengelolaan ruang laut dan sumberdaya kelautan untuk
mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan kekayaan
negara.
2. Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara:
a. Pengembangan sistem informasi dan data mineral dan batubara yang
memungkinkan adanya pelaporan yang akurat dan tepat waktu.
b. Pengembangan sistem pelaporan yang memungkinkan pengawasan atas
laporan produksi sehingga dapat mencegah atau mendeteksi secara dini
terjadinya tindak pidana korupsi.
c. Penyusunan aturan yang memadai sehingga memungkinkan pelaksanaan
tata kelola pertambangan minerba yang baik.
3. Sektor Kehutanan dan Perkebunan:
16 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
a. Mendorong perbaikan tata kelola sektor Kehutanan dan Perkebunan
untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat, dengan memperhatikan
aspek
keberlanjutan,
kemiteraan,
konsistensi,
pemerataan,
peran
keterpaduan,
serta
kepastian
masyarakat,
hukum,
keterbukaan,
desentralisasi, akuntabilitas, dan keadilan.
b. Perbaikan sistem pengelolaan sumberdaya Kehutanan dan Perkebunan
untuk mencegah korupsi, kerugian keuangan negara dan kehilangan
kekayaan negara.
17 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
LOKUS DAN FOKUS
AREA KEGIATAN
A. Pusat
Lokus kegiatan sektor kelautan di tingkat pusat:
1) Penetapan dan penegasan batas wilayah laut Indonesia
2) Pengintegrasi sistem perencanaan nasional terkait dengan penggunaan
ruang laut dan sumberdaya kelautan.
3) Penyempurnaan dan pelengkapan aturan perundang-undangan
4) Pengembangan kapasitas kelembagaan
5) Pengembangan sistem data dan informasi
6) Perbaikan sistem ketatalaksanaan perizinan,
pengelolaan penerimaan
negara dan pemberian bantuan sosial/hibah/subsidi.
7) Pelaksanaan kewajiban para pihak
Lokus kegiatan sektor pertambangan mineral dan batubara di tingkat pusat:
1) Penataan Izin Usaha Pertambangan minerba
2) Pelaksanaan kewajiban keuangan pelaku usaha pertambangan minerba
3) Pelaksanaan pengawasan produksi pertambangan minerba
4) Pelaksanaan kewajiban pengolahan/pemurnian hasil tambang minerba
5) Pelaksanaan pengawasan penjualan dan pengangkutan/pengapalan
Lokus kegiatan sektor kehutanan dan perkebunan di tingkat pusat:
1) Penyelesaian pengukuhan kawasan hutan, penataan ruang dan wilayah
administratif
2) Penataan pengelolaan hutan dan perizinan kehutanan dan perkebunan
3) Perluasan wilayah kelola rakyat
4) Penyelesaian konflik kawasan hutan
5) Membangun sistem pengendalian anti korupsi
18 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
B. Pemerintah Daerah
Lokus kegiatan sektor kelautan, sektor kehutanan dan perkebunan, sektor
pertambangan mineral dan batubara di tingkat Pemerintah Daerah:
1. Penyusunan tata ruang wilayah
2. Penataan Perizinan
3. Pelaksanaan kewajiban para pihak
4. Pelaksanaan pengawasan
5. Pemberian dan perlindungan hak-hak masyarakat
6. Pembangunan sistem pencegahan korupsi
19 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
SASARAN KEGIATAN
Secara umum sasaran kegiatan adalah perbaikan tata kelola sumberdaya alam
sebagai salah satu upaya untuk mencegah korupsi. Secara khusus sasaran kegiatan
difokuskan pada 8 hal berikut:
1) Pengembangan sistem data dan informasi yang terintegrasi termasuk
basisdaata, perizinan, pengawasan, pengendalian dan evaluasi.
2) Mendorong perbaikan tatakelola di sektor sumberdaya alam.
3) Mendorong kepatuhan para pihak dalam melaksanakan kewajibannya.
4) Melakukan harmonisasi terhadap aturan perundang-undangan yang terkait.
5) Meningkatkan
kapasistas
kelembagaan
terutama
kelembagaan
yang
berhubungan langsung dengan pengelolaan sumberdaya alam.
6) Menjamin
perlindungan
dan
pemberian
hak-hak
masyarakat
pengelolaan sumberdaya alam
7) Mendorong perlindungan dan pemulihan kekayaan negara.
8) Mendorong pembangunan sistem pengendalian antikorupsi.
dalam
20 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
INSTRUMEN
PELAKSANAAN KEGIATAN
Untuk melaksanakan upaya perbaikan sesuai dengan fokus area kegiatan, disusun
rencana aksi kegiatan untuk setiap lokus kegiatan. Bagi para pihak yang terlibat,
disusun
format
pelaksanaan
kegiatan
sebagai
bagian
untuk
mendukung
pelaksanaan rencana aksi pada fokus dan lokus yang telah ditetapkan.
A. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Pusat.
Rencana aksi dalam hal ini berupa uraian terhadap setiap fokus area
perbaikan di tingkat pemerintah pusat yang terdiri dari rincian rekomendasi,
penanggung jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, jangka waktu
pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.
B. Rencana Aksi Kegiatan untuk Pemerintah Daerah.
Rencana aksi dalam hal ini berupa uraian terhadap setiap fokus area
perbaikan di tingkat pemerintah daerah yang terdiri dari rincian rekomendasi,
penanggung jawab, rencana aksi, ukuran keberhasilan, jangka waktu
pelaksanaan, status capaian progres, dan keterangan pelaksanaan kegiatan.
C. Format pelaksanaan kegiatan untuk Pelaku Usaha.
Fokus area kegiatan pelaku usaha berupa pelaksanaan kewajiban sesuai
dengan amanat peraturan perundang-undangan. Pelaku usaha diminta
untuk
melakukan
self-assessment terhadap
pelaksanaan
kewajibannya
selama ini, dan kemudian disampaikan kepada pemerintah sebagai pemberi
izin untuk dievaluasi.
D. Format pelaksanaan kegiatan untuk CSO.
Peran CSO dititikberatkan sebagai kekuatan penyeimbang dari informasi yang
disampaikan oleh pelaksana rencana aksi. Dalam hal ini, CSO akan
diposisikan sebagai salah satu sumber informasi realisasi pelaksanaan
rencana aksi sekaligus sebagai mitra penyampaian informasi kepada public
21 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
terkait dengan rencana aksi yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Peran
CSO sangat dibutuhkan dalam memantau proses pelaksanaan renacana aksi
dan kondisi riil yang terjadi di lapangan.
E. Format pelaksanaan kegiatan untuk Aparat Penegak Hukum.
Posisi aparat penegak hukum hadir untuk memastikan bahwa setiap pihak
melaksanakan rencana aksi/rencana kegiatan berjalan sesuai dengan koridor
aturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, aparat penegak
hukum akan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan tindak lanjut
atas hasil evaluasi dan monitoring pelaksanaan rencana aksi/rencana
kegiatan yang memerlukan penegakan hukum.
22 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
PERANAN PARA PIHAK
DAN PIHAK YANG TERLIBAT
A.
Pemerintah Pusat
1. Menyiapkan data dan informasi yang mendukung terlaksananya kegiatan
2. Melaksanakan rencana aksi pemerintah pusat
3. Melakukan pelaporan pelaksanaan rencana aksi
4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana aksi
pemerintah provinsi dan kabupaten/kota
5. Melaksanakan tindak lanjut atas hasil evaluasi pelaksanaan rencana aksi
pemerintah pusat, dan rencana aksi pemerintah provinsi/kabupaten/kota
yang menjadi kewenangan pemerintah pusat
6. Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban
pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pihak yang terlibat sekurang-kurangnya:
1. Kementerian Koordinator Politik, Hukum dan HAM: Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM
2. Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman: Deputi
3. Kementerian Koordinator Perekonomian : Deputi Bidang Koordinasi
Pangan dan Sumberdaya Hayati
4. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan
b. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
c. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Direktur
Jenderal Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem
d. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Direktur
Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan
e. Direktur
Jenderal
Kehutanan
5. Kementerian Pertanian
Penegakan
Hukum
Lingkungan
Hidup
dan
23 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
a. Menteri Pertanian
b. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian
c. Direktur Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian
6. Kementerian Kelautan dan Perikanan:
a. Menteri Kelautan dan Perikanan
b. Inspektur Jenderal
c. Sekretaris Jenderal
d. Direktur Jenderal Perikanan Tangkap
e. Direktur Jenderal Kelautan, Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil
f.
Direktur Jenderal Pengawasan Sumberdaya Perikanan dan Kelautan
g. Direktur Jenderal Perikanan Budidaya
h. Direktur Jenderal Pengelolaan dan Pemasaran Hasil Perikanan
i.
Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan
j.
Kepala Badan Pengembangan SDM Kelautan Perikanan
7. Kepala Badan Karantina Ikan, Pengendalian Mutu dan Keamanan Hasil
PerikananKementerian Hukum dan HAM
a.
Direktur Jenderal Peraturan Perundang-Undangan
8. Kepala Badan Pembinaan Hukum NasionalKementerian Pertahanan:
Direktur Jenderal Perencanaan Pertahanan
9. Kementerian Dalam Negeri
a.
Direktur Jenderal Pemerintahan Umum
b.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah
c.
Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah
d.
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
10. Kementerian Luar Negeri: Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian
Internasional
11. Kementerian Perhubungan: Direktur Jenderal Perhubungan Laut
12. Kementerian Keuangan:
a. Direktur Jenderal Anggaran
b. Direktur Jenderal Pajak
c. Direktur Jenderal Bea dan Cukai
13. Kementerian Perencanaan dan Pembangunan Nasional/BAPPENAS: Deputi
Bidang Sumberdaya Alam dan Lingkungan Hidup
14. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi:
Deputi Bidang Kelembagaan dan Tata Laksana
15. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Kepala BPN
24 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
a. Direktur Jenderal Tata Ruang
b. Direktur Jenderal Penataan Agraria
c. Direktur Jenderal Pengendalian Pemanfaatan Ruang dan Penguasaan
Tanah
d. Direktur Jenderal Penanganan Masalah Agraria, Pemanfaatan Ruang
dan Tanah
16. Kementerian Perdagangan:
a.
Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri
b.
Direktur Jenderal Perdagangan Dalam Negeri
17. Kementerian Perindustrian: Direktur Jenderal Industri Agro
18. Kementerian Energi dan Sumberdaya Mineral:
a.
Direktur Jenderal Mineral dan Batubara
b.
Direktur Jenderal Minyak dan Gas
19. Kementerian Pariwisata:
a.
Direktur Jenderal Pengembangan Destinasi Pariwisata
b.
Kepala Badan Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi
Kreatif
20. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan: Direktur Jenderal PHKA
21. TNI Angkatan Laut: Kepala Dinas Hidro Oseanografi
22. Badan Informasi Geospasial
a.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Tematik
b.
Deputi Bidang Informasi Geospasial Dasar
23. Badan Koordinasi Penanaman Modal: Sekretaris Utama
24. Badan Pemeriksa keuangan: Auditor IV
25. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan:
a.
Deputi Pengawasan Instansi Pemerintah Bidang Perekonomian
b.
Deputi Bidang Investigasi
26. Badan Keamanan Laut
27. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia
28. Komisi Informasi Publik
29. Ombudsman Republik Indonesia
B. Pemerintah Daerah
Pemerintah Provinsi
1)
Melaksanakan rencana aksi pemerintah provinsi
25 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
2)
Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah provinsi
3)
Melakukan
koordinasi
pelaporan
terhadap
rencana
aksi
pemerintah
kabupaten/kota
4)
Melakukan
monitoring
dan
evaluasi
pelaksanaan
rencana
aksi
kabupaten/kota.
5)
Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban
pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pemerintah Kabupaten/Kota
1)
Melaksanakan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
2)
Melakukan pelaporan rencana aksi pemerintah kabupaten/kota
3)
Melakukan monitoring, evaluasi, dan tindak lanjut atas hasil kewajiban
pelaku usaha sesuai dengan kewenangan pemberian izin
Pihak yang terlibat: (untuk Sektor Kelautan: 34 Gubernur dan Dinas Provinsi
terkait; untuk Sektor Kehutanan dan Perkebunan: 24 Gubernur dan Dinas Provinsi
terkait serta Bupati/Walikota sampling dan Dinas Kabupaten/Kota terkait; untuk
Sektor Pertambangan Mineral dan Batubara: 19 Gubernur dan Dinas Provinsi
terkait serta seluruh Bupati/Walikota di 19 Provinsi ).
1. Gubernur Provinsi Aceh, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala
Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas
Energi dan Sumberdaya Mineral.
2. Gubernur
Provinsi
Sumatera
Utara,
Kepala
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
3. Gubernur Provinsi Sumatera Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Sumatera
Barat
dan
Kepala
Dinas
Kehutanan
dan
Kepala
Dinas
Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
4. Gubernur Provinsi Riau, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala
Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas
Energi dan Sumberdaya Mineral.
5. Gubernur Provinsi Bengkulu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
6. Gubernur Provinsi Lampung, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
26 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
7. Gubernur Provinsi DKI Jakarta dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan.
8. Gubernur Provinsi Banten, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala
Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala Dinas
Energi dan Sumberdaya Mineral.
9. Gubernur Provinsi Maluku, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta
Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
10. Gubernur Provinsi Papua, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta
Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
11. Gubernur Provinsi Papua Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
12. Gubernur Provinsi Jawa Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
13. Gubernur Provinsi Jawa Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
14. Gubernur Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
15. Gubernur Provinsi Jawa Timur, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
16. Gubernur Provinsi Sulawesi Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
17. Gubernur Provinsi Gorontalo, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan, serta Kepala
Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
18. Gubernur Provinsi Maluku Utara, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan
19. Gubernur Provinsi Bali dan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan
20. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
21. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Barat, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral.
22. Gubernur
Provinsi
Sulawesi
Selatan,
Kepala
Dinas
Kelautan
dan
27 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
23. Gubernur Provinsi Sulawesi Tenggara, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
24. Gubernur
Provinsi
Sulawesi
Tengah,
Kepala
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
25. Gubernur Provinsi Sulawesi Barat, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan,
serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
26. Gubernur
Provinsi
Kalimantan
Barat,
Kepala
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
27. Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
28. Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
29. Gubernur Provinsi Kalimantan Timur, Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Perkebunan
30. Gubernur
Provinsi
Kalimantan
Utara,
Kepala
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan, Kepala Dinas Kehutanan, serta Kepala Dinas Perkebunan.
31. Gubernur Provinsi Kepulauan Riau dan Kepala Dinas Kelautan dan
Perikanan.
32. Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Kepala Dinas Kelautan
dan Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas
Perkebunan.
33. Gubernur Provinsi Jambi, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, serta
Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
34. Gubernur
Provinsi
Sumatera
Selatan,
Kepala
Dinas
Kelautan
dan
Perikanan, serta Kepala Dinas Kehutanan dan Kepala Dinas Perkebunan.
C.
Pelaku Usaha
1. Melaksanaan pemenuhan kewajiban terhadap negara
2. Melakukan pelaporan pelaksanaan kewajiban kepada pemberi izin
D.
Civil Society Organization (CSO)
1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban
para pihak
2. Melakukan pendampingan pelaksanaan rencana aksi
28 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
3. Melaporkan kepada aparat penegak hukum jika terjadi pelanggaran
hukum dalam pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban para pihak
E.
Aparat Penegak Hukum
1. Melakukan monitoring terhadap pelaksanaan rencana aksi dan kewajiban
para
pihak
terutama
untuk
mendeteksi
tindakan-tindakan
yang
melanggar hukum.
2. Melakukan upaya hukum terhadap setiap bentuk pelanggaran hukum
berkenaan dengan penggunaan ruang laut dan pengelolaan sumberdaya di
dalamnya
F. KPK
1. Melakukan koordinasi dan supervisi terhadap pelaksanaan rencana aksi
dan rencana kegiatan oleh para pihak terkait.
2. Melakukan monitoring dan evaluasi atas implementasi rencana aksi.
3. Fasilitasi untuk pengembangan integritas dan sistem pencegahan korupsi
pada lembaga terkait.
4. Kampanye, sosialisasi, dan edukasi untuk hal-hal yang mendukung
kegiatan.
5. Deteksi dan profiling terhadap actor dan faktor yang menghambat proses
pelaksanaan kegiatan.
6. Kolaborasi
dengan
berbagai
pihak
untuk
mendorong
akselerasi
pelaksanaan kegiatan.
7. Pengembangan sistem pelaporan progress kegiatan berbasis teknologi
informasi.
29 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
TAHAPAN PELAKSANAAN
1) Membangun kesepahaman dengan para pihak termasuk penyepakatan
rencana aksi
2) Pengumpulan/pelengkapan data dan informasi
3) Pengembangan/penyempurnaan instrumen dan rencana kegiatan
4) Kick of Meeting kegiatan
5) Nota Kesepakatan Rencana Aksi Bersama Gerakan Nasional Penyelamatan
Sumberdaya Alam Indonesia
6) Implementasi rencana aksi dan format pelaksanaan kegiatan
7) Pelaporan implementasi rencana aksi setiap semester oleh K/L Pusat dan
Pemerintah Daerah
8) Monitoring implementasi rencana aksi
9) Evaluasi implementasi rencana aksi
10) Tindak Lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi
30 | Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam
JADWAL KEGIATAN
LOKASI
KEGIATAN
NO. PROVINSI
PROVINSI GN
PROVINSI GN
SDA
SDA MINERBA
KELAUTAN
34 Prov di 9 kota
PROVINSI GN
SDA
KEHUTANAN RAPAT TEKNIS
KELAUTAN/MINE
DAN
PERKEBUNAN RBA/HUTBUN
19 Prov & seluruh 24 Prov @2 Kab di
kab/kota di 6 kota
7 kota
GN SDA
KELAUTAN
34 Prov di 9 kota
GN SDA
MINERBA
GN SDA
KEHUTANAN
DAN
PERKEBUNAN
19 Prov & seluruh 24 Prov @2 Kab
kab/kota di 6 kota
di 7 kota
1
2
3
4
ACEH
ACEH
ACEH
ACEH
4 Prov
4 Prov
4 Prov
4"Prov
SUMUT
SUMUT
SUMUT
SUMUT
23-Mar
24-Mar
25-Mar
26-Mar
SUMBAR
SUMBAR
SUMBAR
14:00-16:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
RIAU
RIAU
RIAU
5
6
7
8
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
BENGKULU
4 Prov
4 Prov
3 Prov
3"Prov
LAMPUNG
LAMPUNG
LAMPUNG
LAMPUNG
20-Apr
21-Apr
22-Apr
23-Apr
14:00-16:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9
10
11
MALUKU
SUMBAR
DKI
1
2
MEDAN
JAKARTA
BANTEN
RIAU
DKI
BANTEN
BANTEN
MALUKU
MALUKU
PAPUA
PAPUA
PAPUA BARAT
PAPUA BARAT
PAPUA BARAT
12
13
14
15
JATENG
JATENG
JATENG
JATENG
4 Prov
4 Prov
4 Prov
3"Prov
JABAR
JABAR
JABAR
JABAR
18-May
19-May
20-May
21-May
DIY
DIY
14:00-16:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
JATIM
JATIM
JATIM
16
17
18
19
SULUT
SULUT
SULUT
GORONTALO
GORONTALO
GORONTALO
20
21
22
BALI
23
24
25
SULSEL
SULTENG
SULTENG
26
27
28
29
30
KALBAR
KALTENG
31
32
33
34
PAPUA
DIY
3
4
5
MALUKU UTARA
AMBON
SEMARANG
GORONTALO
SULBAR
NTT
DENPASAR
NTB
SULTRA
KALSEL
X
NTT
NTB
8
MAKASAR
PONTIANAK
4"Prov
3"Prov
3"Prov
8-Jun
9-Jun
10-Jun
11-Jun
MALUT
14:00-16:00
9:00-13:00
9:00-13:00
9:00-13:00
X
X
X
26-Aug
SULBAR
X
NTB
3 Prov
3 Prov
3-Aug
4-Aug
14:00-16:00
9:00-13:00
SULTENG
14:00-16:00
9:00-13:00
KALBAR
KALBAR
5 Prov
5 Prov
KALTENG
KALTENG
7-Sep
8-Sep
KALSEL
14:00-16:00
9:00-13:00
X
X
KALSEL
KALTIM
X
BABEL
JAMBI
X
9:00-13:00
5 Prov
X
9-Sep
9:00-13:00
4 Prov
4 Prov
3 Prov
BABEL
14-Sep
15-Sep
16-Sep
JAMBI
14:00-16:00
9:00-13:00
X
9:00-13:00
SUMSEL
2"Prov
2 Prov
KUPANG
3 Prov
KALTARA
SUMSEL
10
X
3 Prov
3"Prov
KEPRI
NTT
9:00-13:00
GORONTALO
KORSUP MINERBA
1
2
9:00-13:00
25-Aug
KALTARA
SUMSEL
14:00-16:00
4 Prov
KEPRI
9
3 Prov
6-May
24-Aug
KALTARA
JAMBI
3 Prov
5-May
SULTRA
SULTRA
KALTIM
PANGKAL
PINANG,
BABEL
3 Prov
4-May
SULSEL
SULSEL
7
KALTIM
BABEL
SULBAR
BALI
6
X
JATIM
MALUKU UTARA
SULBAR
BANTEN
NTT
NTB
X
3-Jun
14:00-16:00
X
4-Jun
9:00-13:00
X
Fly UP