...

MELIHAT HAL KRUSIAL DALAM WAJAH BARU UNDANG

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

MELIHAT HAL KRUSIAL DALAM WAJAH BARU UNDANG
RechtsVinding Online
MELIHAT HAL-HAL KRUSIAL
DALAM WAJAH BARU UNDANG-UNDANG PERASURANSIAN
Oleh:
Chairul Umam*
Naskah diterima : 27 Oktober 2014; disetujui : 5 November 2014
Belum lama ini, tepatnya pada hari
Selasa, 23 September 2014 yang lalu,
Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat
Republik Indonesia (DPR) menyetujui
Rancangan
Undang-Undang
Usaha
Perasuransian menjadi Undang-Undang
sebagai pengganti Undang-Undang Nomor
2
tahun
1992
tentang
Usaha
Perasuransian. Sejak diajukannya RUU
Usaha Perasuransian (UU Perasuransian)
ke DPR oleh Pemerintah, pembahasan UU
Perasuransian
berjalan dinamis dan
diwarnai perdebatan antara Pemerintah
dan DPR mengenai beberapa topik
tertentu yang krusial. Pembahasan telah
menghasilkan
beberapa
perubahan
berupa sistematika penulisan RUU,
penambahan
jumlah
pasal
(dari
sebelumnya 72 pasal menjadi 92 pasal)
dan penambahan bab (yang semula 15
bab
kemudian
menjadi
18
bab).Penyempurnaan pengaturan dari
sebelumnya UU Nomor 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian ini diklaim
oleh DPR telah mencerminkan perhatian
dan dukungan besar bagi upaya
perlindungan
konsumen
jasa
perasuransian, sekaligus upaya antisipasi
lingkungan perdagangan jasa yang lebih
terbuka pada tingkat regional, serta
penyesuaian terhadap praktik terbaik di
tingkat
internasional
untuk
penyelenggaraan,
pengaturan
dan
pengawasan industri perasuransian.
Menurut data dari DPR, beberapa
hal penyempurnaan yang menjadi topik
penting
dalam
pembahasan
UU
Perasuransian
antara lain mengenai
bentuk badan hukum dan tata kelola
usahanya, kepemilikan usaha, pengendali,
single presence policy, jasa keperantaraan
/ keagenan, program asuransi wajib,
pelindungan
pemegang
polis,
tertanggung,
atau
peserta,
dan
kewenangan Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
terkait perubahan kepemilikan dan
penggabunganserta
likuidasi
dan
kepailitan.
Bentuk Badan Hukum dan Tata Kelola
Usaha
Sebagaimana diketahui, bentuk
badan hukum yang banyak digunakan
dalam sektor usaha perasuransian
kenyataannya adalah badan hukum
berbentuk Perseroan Terbatas (PT).
Kendati dalam UU No. 2 Tahun 1992
tentang Usaha Perasuransian dibuka
peluang bentuk usaha lain dengan
koperasi dan bentuk usaha bersama
(mutual). Dalam perjalanannya kemudian,
perusahaan asuransi berdasarkan bentuk
koperasi tidak ada lagi dan yang
berbentuk usaha bersama (mutual) hanya
dijalankan oleh satu perusahaan yaitu AJB
Bumiputera 1912. Dengan adanya
putusan MK No. 32/ PUU-XI/2013, bentuk
koperasi dan usaha bersama (mutual)
kemudian dimasukkan kembali dalam
draft UU Perasuransian yang semula
hanya mengakomodasi bentuk usaha PT
yang dinilai lebih memiliki keunggulan dan
kepastian hukum dibanding koperasi dan
usaha bersama (mutual). Namun dalam
UU Perasuransian, untuk badan hukum
usaha bersama dibatasi hanya usaha
bersama yang telah ada pada saat
undang-undang ini diundangkan, yang
RechtsVinding Online
tidak lain adalah AJB Bumiputera 1912.
Adapun bagi pihak yang akan membentuk
usaha bersama didorong untuk menjadi
berbentuk koperasi dengan pertimbangan
kejelasan tata kelola dan prinsip usaha
bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
Berdasarkan undang-undang ini, bentuk
usaha bersama juga sekaligus dinyatakan
sebagai
badan
hukum.
Dengan
pernyataan ini menegaskan bahwa bentuk
usaha bersama merupakan badan hukum
seperti juga koperasi dengan UndangUndangNomor 17 Tahun 2012 tentang
Koperasi dan dana pensiun dengan
Undang-Undang Dana Pensiun. Penegasan
ini untuk menambal kekosongan hukum
pengaturan usaha bersama (mutual)
mengenai badan hukumnya. Mengenai
bentuk usaha bersama (mutual), pilihan
politik pemerintah dan DPR mengatur
bentuk usaha bersama (mutual) menjadi
bagian integral dari UU Perasuransian ini.
Didalamnya diatur antara lain mengenai
tata kelola, keanggotaan, pembagian
keuntungan
dan
kerugian
serta
penyesuaian-penyesuain lain yang berlaku
pula bagi bentuk usaha koperasi dan PT.
Pengaturan ini dimaksudkan sebagai tata
kelola khusus bagi usaha perasuransian
yang berbentuk koperasi dan usaha
bersama dimana perusahaan asuransi dan
perusahaan asuransi syariah berbentuk
koperasi atau usaha bersama hanya dapat
menyelenggarakan jasa asuransi atau jasa
asuransi syariah bagi anggotanya dan
setiap
anggotanya
wajib
menjadi
pemegang polis dari perusahaan yang
bersangkutan. Ketentuan ini didasarkan
pada pertimbangan bahwa koperasi atau
usaha bersama memiliki keterbatasan
kemampuan untuk menambah modal.
Namun, di sisi lain koperasi atau usaha
bersama tetap harus memastikan
kemampuannya
untuk
memenuhi
kewajiban kepada Pemegang Polis,
Tertanggung, atau Peserta.Adapun detil
penjabaran dari aturan mengenai hal
tersebut diatas didelegasikan kepada
Peraturan OJK. Dari pengaturan mengenai
badan hukum usaha bersama (mutual)
dianggap masih berpotensi menimbulkan
masalah untuk digugat (judicial review) ke
Mahkamah Konstitusi setidaknya untuk
dua hal:
a. Pengaturan bentuk usaha bersama
(mutual) tidak diatur dalam undangundang tersendiri.
b. Pembatasan bentuk usaha bersama
hanya yang telah ada pada saat
undang-undang ini diundangkan.
Kepemilikan Usaha oleh Pihak Asing
Isu kepemilikan asing merupakan
isu sensitif dalam setiap pembahasan
undang-undang yang dinilai memiliki aspek
strategis bagi bangsa dan negara. Demikian
pula kepemilikan pihak asing pada
perusahaan perasuransian. Kenyataan saat
ini bahwa presentase kepemilikan asing
dalam industri asuransi diatur dalam
regulasi yang mengatur batas kepemilikan
asing di Indonesia yaitu Peraturan
Pemerintah (PP) Nomor 39 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua atas Peraturan
Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992
tentang
Penyelenggaraan
Usaha
Perasuransian. Berdasarkan Pasal 6 ayat
(6) PP No. 39 Tahun 2008 tersebut, batas
maksimal kepemilikan asing ketika
pendirian adalah 80% (delapan puluh
persen). Hanya saja, aturan tersebut tidak
membatasi batas kepemilikan setelah
pendiriannya.Dalam UU Perasuransian,
kepemilikan pihak asing pada perusahaan
perasuransian dibatasi secara kualitatif dan
kuantitatif. Pembatasan secara kualitatif
dilakukan dengan mempersyaratkan bahwa
pada
saat
pendirian
perusahaan
perasuransian, pihak asing yang dapat
menjadi pemilik adalah badan hukum asing
yang memiliki usaha perasuransian yang
sejenis atau perusahaan induk yang salah
satu anak perusahaannya bergerak di
bidang usaha perasuransian yang sejenis.
RechtsVinding Online
Sedangkan secara kuantitatif dengan
penentuan batas kepemilikan saham
badan hukum asing dalam perusahaan
perasuransian
yang
batasannya
dikonsultasikan terlebih dulu dengan DPR.
Ketentuan ini dimaksudkan untuk
optimalisasi potensi investor dalam negeri
pada industri asuransi. Walaupun
dirasakan masih kurang, tetap harus
dibuka kesempatan yang luas bagi
investor-investor dalam negeri. Kurangnya
minat investor dalam negeri dalam sektor
asuransi
kemungkinan
dikarenakan
besarnya jumlah modal minimal pendirian
perusahaan asuransi (100 milyar rupiah)
dan ketatnya aturan
menyangkut
kesehatan keuangan perusahaan asuransi.
Pemihakan kepada kepentingan nasional
salah satunya dapat diterapkan pada
aspek kepemilikan usaha. Namun
demikian juga perlu diantisipasi jika kran
yang sudah dibuka ini tidak dapat
dipenuhi oleh investor dalam negeri maka
jangan sampai menutup investor asing
yang ingin berinvestasi di industri
asuransi.
Untuk
itu
dalam
UU
Perasuransian ketentuan batas prosentase
saham badan hukum asing pada
perusahaan asuransi dituangkan dalam
bentuk Peraturan Pemerintah yang lebih
fleksibel pembentukannya tetapi dengan
kewajiban berkonsultasi terlebih dulu
dengan DPR. Adapun investor perorangan
termasuk
orang
asing
hanya
dimungkinkan
menjadi
pemilik
perusahaan
perasuransian
melalui
transaksi melalui pasar modal di bursa
efek.
Pengendali
Mengenai ketentuan tentang
pengendali dari perusahaan perasuransian
menjadi topik yang cukup hangat
diperdebatkan. Ketentuan ini juga
menjadi ketentuan yang pertama
dikenalkan dalam industri asuransi. Hal ini
terkait kenyataan di lapangan bahwa
terdapat orang kuat di belakang layar
yang bisa menentukan hitam putihnya
perusahaan asuransi, walaupun secara
fakta bisa jadi bukan merupakan
pemegang saham pengendali atau tidak
masuk dalam kepengurusan perusahaan.
Pengendali dimaksudkan adalah pihak
yang secara langsung atau tidak langsung
mempunyai
kemampuan
untuk
menentukan direksi, dewan komisaris,
dan/atau mempengaruhi tindakan direksi,
dewan komisaris. Oleh karenanya untuk
menarik tanggung jawab dari pengendali
maka terhadap perusahaan perasuransian
diwajibkan menetapkan satu pengendali.
Penetapan pengendali dan perubahannya
wajib dilaporkan kepada OJK. Pengendali
diwajibkan ikut bertanggung jawab atas
kerugian
perusahaan
asuransi,
perusahaan asuransi syariah, perusahaan
reasuransi, atau perusahaan reasuransi
syariah yang disebabkan oleh pihak dalam
pengendaliannya.Bahkan
jika
OJK
menemukan ada indikasi pengendali lain
selain yang telah disetujui, OJK berwenang
menetapkan
pengendali
di
luar
pengendali tersebut. Pihak- pihak yang
telah ditetapkan sebagai pengendali
tersebut tidak dapat berhenti menjadi
pengendali tanpa persetujuan dari OJK.
Ketatnya pengaturan terhadap pengendali
ini dimaksudkan untuk menghindari
penyalahgunaan perusahaan untuk tujuan
lain yang dapat merugikan kesehatan
perusahaan asuransi akibat pengaruh
kebijakan-kebijakan yang diambil diluar
dari mekanisme resmi melalui RUPS.
Single Presence Policy
Terdapatnya
kenyataan
di
lapangan bahwa adanya satu pihak yang
menjadi pemegang saham pengendali di
beberapa perusahaan asuransi sekaligus,
maka
demi
jelasnya
mekanisme
pertanggungjawaban dan prinsip kehatihatian dalam menjalankan perusahaan
perasuransian maka UU Perasuransian
RechtsVinding Online
menentukan aturan bahwa setiap pihak
hanya dapat menjadi pemegang saham
pengendali pada 1 (satu) perusahaan
asuransi jiwa, 1 (satu) perusahaan
asuransi umum, 1 (satu) perusahaan
reasuransi, 1 (satu) perusahaan asuransi
jiwa syariah, 1 (satu) perusahaan asuransi
umum syariah, dan 1 (satu) perusahaan
reasuransi
syariah.Dengan
demikian
hanya ada satu pemegang saham
pengendali pada setiap satu jenis usaha
perasuransian. Dengan ketentuan ini
maka bagi pihak yang masih menjadi
pemegang saham pengendali di beberapa
jenis
perusahaaan
asuransi
maka
diwajibkan untuk melepaskan kepemilikan
saham mayoritasnya di perusahaan lain
dengan batas waktu peralihannya
ditentukan paling lama 3 (tiga) tahun sejak
UU Perasuransian diundangkan. Akan
tetapi terhadap ketentuan ini terdapat
pengecualian yaitu jika pemegang saham
pengendalinya adalah negara yang dalam
hal
ini
adalah
Indonesia.Adanya
pengecualian ini dengan suatu maksud
agar negara dapat memiliki dan/atau
mengendalikan lebih dari satu perusahaan
dengan usaha sejenis dalam rangka:
a. menyediakan jasa asuransi bagi
kelompok masyarakat tertentu atau
daerah tertentu;
b. menjadi perintis kegiatan usaha
asuransi
yang
belum
dapat
dilaksanakan oleh pihak swasta; atau
c. menyelenggarakan
kemanfaatan
umum lain yang strategis bagi
masyarakat.
Namun demikian, adanya pengecualian
terhadap negara ini dinilai rawan
terhadap gugatan (judicial review) dengan
tuduhan monopoli, kecuali jika dapat
dibuktikan sebaliknya bahwa monopoli
oleh negara dilakukan dengan 3 (tiga)
kondisi diatas tersebut dan ditujukan
untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat
sebagaimana dalam pengelolaan cabang-
cabang produksi yang penting dan
menguasai hajat hidup orang banyak.
Jasa Keperantaraan/Keagenan
Agen asuransi ataupun pialang
asuransi selama ini menjadi ujung tombak
dari perusahaan asuransi. Keberadaan
mereka teramat penting bagi perusahan
asuransi sehingga perlu diperjelas
mengenai peran dan tanggung jawabnya
dalam perusahaan asuransi. Penegasan
terutama menyangkut sejauh mana
batasan dalam melakukan pekerjaannya
terkait dengan penerimaan pembayaran
premi atau kontribusi dari pemegang polis
atau peserta, serta aspek kepastian
hukum kapan saat berlakunya atau
mengikatnya pertanggungan para pihak.
Dalam UU Perasuransian diatur bahwa
saat berlakunya polis atau mengikatnya
pertanggungan para pihak adalah pada
saat agen asuransi menerima pembayaran
premi atau kontribusi dari pemegang polis
atau peserta. Penegasan terhadap mulai
berlakunya polis ini dimaksudkan untuk
melindungi kepentingan pemegang polis
atau peserta. Ketentuan ini guna
mengantisipasi dalam banyak kasus
terjadi manfaat asuransi yang tidak bisa
diklaim karena pertanggungan belum
mengikat atau ditutup padahal dana
premi telah dibayarkan kepada agen
asuransi. Ketentuan ini juga untuk
menjaga agar dana premi yang telah
diterima agen asuransi segera disetorkan
kepada perusahaan asuransi karena polis
telah berlaku dan pertanggungan
mengikat para pihak, sehingga jika terjadi
klaim atas manfaat asuransi sesaat setelah
dibayarkannya premi, perusahaan tidak
dapat mengelak dengan alasan polis
belum berlaku. Oleh karena itu, untuk
menutup peluang dana premi ditahan
atau dikelola oleh agen asuransi untuk
diputarkan atau digelapkan dananya,
maka UU Perasuransian ini juga membuat
larangan bagi keagenan/agen asuransi
RechtsVinding Online
untuk menahan,
mengelola, atau
menggelapkan premi atau kontribusi.
Pelanggaran terhadap larangan tersebut
membawa konsekuensi tidak hanya sanksi
administratif tetapi juga pidana bagi
pelakunya.
Pelindungan Pemegang Polis,
Tertanggung, Atau Peserta
Guna memberikan perlindungan
bagi pemegang polis, tertanggung, atau
peserta maka diatur bahwa perusahaan
asuransi dan perusahaan asuransi syariah
wajib
menjadi
peserta
program
penjaminan polis yang ketentuan
mengenai program penjaminan polis akan
diatur dengan undang-undang yang akan
dibentuk paling lama 3 (tiga) tahun sejak
UU ini diundangkan. Ketentuan mengenai
penjaminan pemegang polis, tertanggung,
atau peserta ini merupakan upaya untuk
memberikan
kenyamanan
dan
ketenangan bagi nasabah asuransi jika
terjadi gagal bayar manfaat asuransi oleh
perusahaan asuransi karena likuidasi
ataupun pailit. Ketentuan ini mengacu
sebagaimana
program
penjaminan
simpanan yang telah dipraktikkan dalam
dunia perbankan. Mekanismenya diambil
dari prosentasi jumlah premi yang
disetorkan oleh perusahaan asuransi
kepada badan/lembaga yang menjadi
penjamin. Lembaga penjamin polis di sini
dapat berupa bentukan badan baru
ataupun bergabung dengan lembaga
penjamin simpanan (LPS) yang telah
berjalan di perbankan. Pengaturan lebih
lanjut tentang mekanisme program
penjaminan dan lembaganya masih akan
diatur dengan undang-undang. Ada dua
hal terkait delegasi pengaturan program
penjaminan polis dengan undang-undang
yaitu:
a. bisa dengan memasukkan materi
penjaminan
polis
ke
dalam
perubahan/revisi UU LPS; atau
b. bisa dengan pembentukan UU
tersendiri.
UU tersendiri di sini dimaknai undangundang yang khusus dibentuk tentang
program penjaminan polis. Hal ini
terutama jika program penjaminan polis
dianggap tidak sejalan dan tidak sebangun
dengan filosofi dan konstruksi dasar
program penjaminan simpanan di
perbankan. Perbankan selama ini telah
menjadi tulang punggung perekonomian
dan kebutuhan hampir sebagian besar
masyarakat.
Cakupan
jangkauan
perbankan dalam menghimpun dana
masyarakat juga lebih luas dengan jumlah
dana yang besar yang dihimpunnya. Oleh
karenanya, kegagalan dalam sistem
perbankan dapat memiliki dampak yang
masif
dan
sistemik
terhadap
perekonomian dibanding sektor asuransi.
Untuk itu masalah bagaimana bentuk dan
mekanisme penjaminan polis masih harus
dikaji dan dimatangkan. Namun demikian,
untuk mengisi kekosongan sambil
menunggu
terbentuknya
program
penjaminan polis dengan undang-undang,
maka UU Perasuransian
mewajibkan
pembentukan
dana
jaminan
oleh
perusahaan asuransi, yaitu kekayaan
perusahaan asuransi, perusahaan asuransi
syariah, perusahaan reasuransi, atau
perusahaan reasuransi syariah yang
merupakan jaminan terakhir dalam rangka
melindungi kepentingan pemegang polis,
tertanggung,
atau
peserta,
jika
perusahaan
yang
bersangkutan
dilikuidasi.
Program Asuransi Wajib
Salah satu hal yang juga diatur
dalam UU Perasuransian yaitu mengenai
program asuransi wajib. Program asuransi
wajib adalah program yang diwajibkan
peraturan perundang-undangan bagi
seluruh atau kelompok tertentu dalam
masyarakat
guna
mendapatkan
pelindungan dari risiko tertentu, namun
RechtsVinding Online
tidak termasuk program yang diwajibkan
undang-undang
untuk
memberikan
pelindungan dasar bagi masyarakat
dengan mekanisme subsidi silang dalam
penetapan manfaat dan premi atau
kontribusinya. Jika dibaca dari pengertian
program asuransi wajib tersebut maka
yang dimaksud oleh UU Perasuransian
adalah program asuransi wajib yang
bukan merupakan asuransi sosial.
Asuransi sosial wajib per definisi di atas
dimaksud adalah sebagaimana yang
diselenggarakan oleh BPJS saat ini.
Sedangkan program asuransi wajib yang
dimaksud dalam UU Perasuransian adalah
program asuransi yang penutupan
asuransi atau asuransi syariah oleh
seluruh atau kelompok tertentu dalam
masyarakat
diwajibkan
di
dalam
peraturan perundang-undangan yaitu
program asuransi wajib yang selama ini
dikenal dengan dana pertanggungan wajib
kecelakaan penumpang dan dana
kecelakaan lalu lintas jalan. Kedua
program asuransi wajib tersebut selama
ini diatur dalam Undang-Undang No. 33
Tahun 1964 tentang Dana Pertanggungan
Wajib Kecelakaan Penumpang dan
Undang-UndangNomor 34 Tahun 1964
tentang Dana Pertanggungan Wajib
Kecelakaan
Lalu
Lintas
Jalan.
Penyelenggaraan kedua program asuransi
wajib tersebut selama ini diselenggarakan
oleh PT. Jasa Raharja sebagai BUMN yang
ditunjuk oleh Menteri Keuangan (Pasal 5
ayat (1) UU 33 Tahun 1964 dan Pasal 5 UU
No. 34 Tahun 1964). Dengan berlakunya
UU
Perasuransian
maka
penyelenggaraannya tidak lagi menjadi
monopoli PT. Jasa Raharja, karena
berdasarkan
UU
Perasuransian
penyelenggaraannya dilakukan secara
kompetitif. Hal ini dengan ketentuan
bahwa bagi penyelenggaranya harus
memenuhi persyaratan yang ditetapkan
OJK. Bagi penyelenggara program asuransi
wajib juga dapat menawarkan manfaat
tambahan dengan tambahan premi atau
kontribusi dengan tanpa paksaan kepada
pemegang polis. Berdasarkan Ketentuan
Penutup UU Perasuransian, nantinya
seluruh ketentuan di dalam peraturan
perundang-undangan lain yang berkaitan
dengan
program
asuransi
wajib,
diantaranya ketentuan mengenai dana
pertanggungan
wajib
kecelakaan
penumpang dan dana kecelakaan lalu
lintas jalan yang terdapat dalam UU 33
dan 34 Tahun 1964, wajib disesuaikan
dengan ketentuan yang berlaku dalam UU
Perasuransian ini.
Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan
(OJK)
Beralihnya
kewenangan
pengaturan
dan
pengawasan
lembaga/jasa keuangan kepada OJK,
sedikit banyak membawa konsekuensi
perubahan pada tata kelola industri
perasuransian. Aspek yang terkait dengan
kewenangan OJK tersebut antara lain
dalam hal terjadi perubahan kepemilikan,
penggabungan, maupun peleburan, dan
jika terjadi likuidasi, serta kepailitan.
Dalam hal terjadi perubahan kepemilikan,
penggabungan, dan peleburan pada
perusahaan perasuransian diatur bahwa
setiap perubahan kepemilikan perusahaan
perasuransian,
penggabungan
atau
peleburan
wajib
terlebih
dahulu
memperoleh
persetujuan
OJK.
Persetujuan OJK diperlukan sebagai
rentang kendali atas kewenangan
pengawasan yang dilakukan OJK. Sebagai
otoritas pengawas, sudah selazimnya OJK
mengetahui perubahan-perubahan yang
terjadi dalam perusahaan perasuransian
yang diawasinya. Penggabungan atau
peleburan dalam industri asuransi diatur
dengan ketentuan bahwa penggabungan
atau peleburanhanya dapat dilakukan
antar perusahaan asuransi, perusahaan
asuransi syariah, perusahaan reasuransi,
RechtsVinding Online
atau perusahaan reasuransi syariah yang
bidang usahanyasejenis.
Dalam hal likuidasi, terdapat ketentuan
yang mengatur jika rapat umum
pemegang saham (RUPS) tidak berhasil
memutuskan pembubaran badan hukum
perusahaan
dan
tidak
berhasil
membentuk tim likuidasi, OJK berwenang
memutuskan pembubaran badan hukum
perusahaan dan membentuk tim likuidasi.
Pada titik ini, OJK bertindak mengambil
alih
kewenangan
RUPS
untuk
memutuskan pembubaran badan hukum
perusahaan dan membentuk tim likuidasi
akibat gagalnya RUPS. Fungsi ini diambil
OJK dengan pertimbangan kepastian
hukum bagi perusahaan yang akan
dilikuidasi dan perlindungan konsumen.
Adapun dalam hal kepailitan, ditentukan
bahwa hanya OJK yang dapat mengajukan
permohonan pernyataan pailit kepada
*
pengadilan niaga, sedangkan kreditor
hanya diberi kesempatan menyampaikan
permohonan pernyataan pailit kepada
OJK. OJK berwenang menyetujui atau
menolak permohonan yang disampaikan
oleh kreditor.Ketentuan ini dimaksudkan
agar permohonan pailit pada industri
asuransi diajukan secara satu pintu
melalui OJK dengan melihat terlebih dulu
kelayakan alasan atau pertimbangan
diajukannya
pailit.
Penyesuaian
ketentuan tersebut di atas sekaligus
berlaku sebagai pengecualian bagi
ketentuan
mengenai
permohonan
pernyataan pailit atas perusahaan
asuransi dan perusahaan reasuransi oleh
Menteri Keuangan sebagaimana diatur
dalam Pasal 2 ayat (5) Undang-Undang
Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan
dan Penundaan Kewajiban Pembayaran
Utang.
Penulis adalah Perancang Undang-undang Sekretariat Jenderal DPR RI Bidang Ekonomi dan Keuangan.
Fly UP