...

undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 1968

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

undang-undang republik indonesia nomor 24 tahun 1968
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1968
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
Menimbang:
a.
b.
bahwa untuk menghargai kesetiaan, kemampuan, kebijaksanaan dan
jasa-jasa luar biasa serta melebihi kewajiban dibidang tugas kemiliteran
untuk kepentingan Negara, Nusa dan Bangsa, baik yang ditunjukkan oleh
Anggota Angkatan Udara khususnya, maupun oleh Warganegara Republik
Indonesia bukan Anggota Angkatan Udara pada umumnya, perlu diadakan
suatu peraturan tentang Tanda Kehormatan;
Bahwa Tanda Kehormatan tersebut akan merupakan suatu dorongan
untuk membangkitkan dan memupuk sifat-sifat keprajuritan serta
kesadaran berbakti dari tiap-tiap Anggota Angkatan Udara maupun
Warga Negara Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Udara dalam
membela dan mengabdi kepada Negara, Nusa dan Bangsa.
Mengingat :
1.
2.
3.
Pasal 5 ayat (1) dan Pasal 15 Undang-undang Dasar 1945
Undang-undang Nomor 4 Drt tahun 1959 (Lembaran-Negara tahun 1959
Nomor 44) tentang Ketentuan-ketentuan Umum Tanda-tanda
Kehormatan ;
Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 (Lembaran-Negara tahun 1958
Nomor 124) tentang Tanda-tanda Penghargaan untuk Anggota-Angkatan
Perang.
Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong.
Memutuskan :
Menetapkan : Undang-undang Republik Indonesia tentang Tanda Kehormatan
Bintang Swa Bhuwana Paksa.
BAB I
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
KETENTUAN UMUM
Pasal 1.
Kepada Anggota Angkatan Udara yang memenuhi syarat-syarat yang
ditentukan dalam Undang-undang ini diberikan anugerah Tanda Kehormatan
berupa Bintang dengan nama Bintang Swa Bhuwana Paksa.
Pasal 2.
Bintang Swa Bhuwana Paksa adalah Bintang Angkatan Udara terdiri dari
Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu, Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua
dan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga.
BAB II
TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
Pasal 3.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Kepada Anggota Angkatan Udara yang di bidang tugas kemiliteran
menunjukkan kemampuan, kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa
melebihi panggilan kewajiban tanpa merugikan tugas pokok yang
disumbangkan khusus untuk kemajuan dan pembangunan Angkatan
Udara, dan tetap setia serta tidak pernah mengkhianati Republik
Indonesia, diberi anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.
Penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu, Bintang
Swa Bhuwana Paksa kelas dua dan Bintang Swa Bhuwana Paksa
kelas tiga ditentukan oleh nilai jasa yang ditunjukkan.
Presiden Republik Indonesia adalah pemilik pertama Bintang Swa
Bhuwana Paksa kelas satu.
Kepada Panglima Angkatan Udara Secara fungsional diberikan
anugerah Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas
satu segera mengangkat sumpah.
Kepada Wakil Panglima Angkatan Udara secara fungsionil
diberikan anugerah Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana
Paksa kelas dua segera setelah mengangkat sumpah
Pasal 4.
Bintang Swa Bhuwana Paksa dianugerahkan Pula kepada Warganegara
Republik Indonesia bukan Anggota Angkatan Udara, yang memenuhi syaratsyarat tersebut dalam pasal 3 ayat (1) Undang-undang ini.
Pasal 5.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Bintang Swa Bhuwana Paksa dapat dianugerahkan pula secara anugerah
kepada mereka yang memenuhi syarat-syarat
Pasal 3, Pasal 4, atau Pasal 15 Undang-undang ini.
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
Pasal 6.
Bintang "Swa Bhuwana Paksa" dibuat dari logam berbentuk seperti
terlukis dalam lampiran, ialah sebuah Bintang bersudut 17 dengan
garis tengah 55 mm untuk bintang kelas satu, dan bergaris tengah
45 mm untuk Bintang kelas dua dan Bintang kelas tiga. Disebelah
Bintang dilukiskan Segi Lima merupakan Symbol dari pada
Angkatan Udara Republik Indonesia, yang berarti pula Pancasila.
Disebelah depan Segi Lima tersebut terlukis sebuah Perisai yang
menyerupai Lingkaran, hal ini merupakan "Kebulatan Tekad".
Didepan perisai terlukis Lambang Angkatan Udara Swa Bhuwana
Paksa".
Serangkaian Kapas dan Padi melingkari Perisai dan Segi Lima.
Setangkai padi kiri dan kanan berdjumlah 45 butir, sedang bunga
Kapas kiri dan kanan berjumlah 8 buah. Hal ini nelukiskan
Proklamasi 17 Agustus 1945.
Pada Kapas dan Padi bergaitan dibawah Bintang sedang ujung
butir padi bertemu di ujung Bintang bagian atas.
arti seluruhnya dari "Swa Bhuwana Paksa" bertekad bulat
mengabdikan diri untuk Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945.
Bintang Swa Bhuwana Paksa tersebut digantungkan pada gaitan
seperti gambar terlampir yaitu lukisan lima kuntum bunga tanjung
sebagai pengait Bintang pada pita kalung dan pita gantung.
Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu berwarna emas seluruhnya
dengan disertai Patra yang bernentuk dan berwarna sama dengan
ukuran lebih besar, yaitu bergaris tengah 75 mm. ngan 75 mm.
Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua berwarna emas seluruhnya
perbedaan terletak pada pita gantungannya (lihat lampiran).
Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga berwarna emas seluruhnya
perbedaaan terletak pada corak pita gantungannya
Disebelah belakang Bintang dituliskan tulisan Republik Indonesia.
Pasal 7.
(1)
(2)
Pita kalung dari Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas satu bercorak
seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 3 5 mm
berwarna dasar Air Fore Blue, mempunyai 6 lajur berwarna kuning
emas dengan lebar 2 mm untuk masing-masing lajur.
Pita gantung dari Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua bercorak
seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 mm dan
panjang 55 mm, berwarna dasar Air Force Blue dihiasi dengan 5
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(3)
(4)
buah lajur berwarna kuning emas.
Pita gantung Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga bercorak
seperti dilukiskan dalam lampiran, berukuran lebar 35 mm dan
pandjang 55 mm. Berwarna Air Force Blue, 4 buah lajur kuning
emas.
Pada pita harian Bintang Swa Bhuwana Paksa, berwarna sama
dengan pita tersebut dalam ayat (1), ayat (2) dan (3), dengan
ukuran panjang 35 mm dan lebar 10 mm sebagai dilukiskan dalam
lampiran Undang-undang ini.
BAB III
PEMBERIIAN ANUGERAH TANDA KEHORMATAN
BINTANG SWA BHUWANA PAKSA.
Pasal 8.
(1)
(2
(3)
(4)
Bintang Swa Bhuwana Paksa dianugerahkan dengan Keputusan
Presiden atas usul Panglima Angkatan Udara melalui Menteri
Pertahanan Keamanan/Panglima Anggkatan Bersenjata setelah
mendengar pertimbangan dari Dewan Tanda-tanda Kehormatan
Republik Indonesia.
Pelaksanaan penyerahan anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa
dilakukan oleh Presiden atau atas nama Presiden oleh Menteri
Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata atau oleh
Panglima Angkatan Udara dengan Upacara Militer.
Tiap-tiap penganugerahan Bintang Swa Bhuwana Paksa disertai
dengan penyerahan sebuah piagam yang memuat uraian singkat
tentang alasan pemberian anugerah tersebut berikut sebilah Pisau
Kehormatan Bhuwana Paksa Sakti seperti dilukiskan dalam
lampiran Undang-undang ini.
Tata cara pengusulan dan pemberian anugerah Bintang Swa
Bhuwana Paksa ditetapkan dan diatur oleh Panglima Angkatan
Udara.
BAB IV.
HAK DAN PERLAKUAN
Pasal 9.
Mereka yang memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa
mendapat hak atau perlakuan sebagai berikut :
1.
Hadiah yang diatur dengan Keputusan Panglima Angkatan Udara;
2.
Menerima penghormatan terlebih dahulu oleh sesama Pangkatnya yang
tidak memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa;
3.
Dalam hal meninggal dunia dimakamkan di Makam Pahlawan dengan
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Upatjara Militer.
BAB V
URUTAN TINGKATAN
Pasal 10.
Bintang Swa Bhuwana Paksa adalah sederajat dengan Bintang-bintang
yang lain, dibawah Bintang Gerilya.
BAB VI
PEMAKAIAN
Pasal 11.
(1)
(2)
Dengan mengingat Ketentuan tentang urutan Tingkatan yang
tercantum dalam Pasal 8, 9 dan 12 Undang-undang Nomor 21
tahun 1959, Pasal 7 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-undang Nomor 22 tahun 1959, pasal-pasal 28 sampai 32
Undang-undang Nomor 70 tahun 1958 dan pasal 16 sampai 19
Undang-undang Nomor 65 tahun 1958 maka Bintang Swa Bhuwana
Paksa dipakai secara lengkap pada Upacara Peringatan Hari Raya
Nasional, Hari Angkatan Bersenjata dan Upacara-upacara resmi
lainnya yang ditentukan oleh Panglima Angkatan Udara pada dada
sebelah kiri dimulai dari sebelah kancing baju berjajar dari kanan
ke kiri menurut tingkatan Bintang.
Bintang Swa Bhuana Paksa satu dipakai pada ujung pita kalung
yang disertai sebuah Putra yang dipakai pada dada kiri sebelah
bawah atau sebelah bawah saku kiri atas sedangkan Bintang Swa
Bhuwana Paksa kelas kiri atas sedangkan Bintang Swa Bhuwana
Paksa kelas dua dan kelas tiga dipakai pada ujung pita gantung
sesuai dengan Ketentuan Pasal 11 ayat (1) diatas.
Pasal 12.
Pada waktu atau kesempatan lain diatur lain diluar ketentuan tersebut
dalam Pasal 11 diatas Bintang Swa Bhuwana Paksa dapat dipakai dalam bentuk
sebuah pita kecil sebagaimana tersebut dalam Pasal 7 ayat (4) berwarna
menurut pita asli, pada dada sebelah kiri di atas saku baju, dimulai dari
sebelah kancing baju berjajar dari kanan ke kiri menurut tingkatan Bintang
dengan selanjutnya mengingat ketentuan tersebut dalam Pasal 29 Undangundang Nomor 70 tahun 1958.
Pasal 13.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Bintang Swa Bhuwana Paksa maupun pita, tidak boleh dipakai oleh yang
berhak pada waktu ia menjalankan hukuman Pidana, Hukuman disiplin berat
atau sedang.
BAB VII
PENTJABUTAN
Pasal 14.
Hak atas Bintang Swa Bhuwana Paksa dicabut, apabila yang menerima.
a.
Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi dikenakan
Hukuman Tambahan berupa dikeluarkan dari Dinas Ketentuan dengan
atau tidak dengan pecabutan hak untuk masuk dinas Angkatan
Udara/Angkatan Bersenjata
b.
Dengan Keputusan Pengadilan yang tidak dapat diubah lagi. dikenakan
hukuman Pidana selama satu tahun atau lebih
c.
Diberhentikan dari dinas Ketenteraan tidak dengan hormat
d.
Memasuki Dinas Angkatan Perang Asing, dengan tidak mendapat ijin
lebih dahulu dari Pemerintah Republik Indonesia
e.
Masuk Organisasi/Partai terlarang.
f.
Karena hal-hal tertentu merusak martabat A.U.R.I. sehingga tidak patut
lagi memiliki dan memakai tanda jasa/Kehormatan A.B.R.I.
g.
Dicabut Kewarnanegaraan Indonesia.
BAB VIII.
LAIN-LAIN
Pasal 15.
(1)
(2)
(3)
Dalam hal-hal istemewa dengan Keputusan Presiden Republik
Indonwsia atas usul Panglima Angkatan Udara, Bintang Swa
Bhuwana Paksa dapat diberikan kepada Warga Negara Indonesia
maupun Asing yang memenuhi syarat-syarat untuk mendapat
Bintang Swa Bhuwana Paksa sebagai Penghargaan atas jasa-jasa
luar biasa, yang disumbangkan khusus untuk kemajuan dan
Pembangunan Angkatan Udara.
Dalam hal pemberian Bidang Swa Bhuwana Paksa kepada
Warganegara Asing ayat (1) diatas, maka pasal 9 angka 1 dan pasal
14 huruf e tidak berlaku
Kepada Anggota Angkatan Udara yang telah mengabdikan diri
dalam dinas AURI selama paling sekikit 24 tahun teru-menerus dan
menunjukan desetiaan tanpa terjadi perjuangan deanugerahkan
Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas tiga.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
(4)
Bintang Swa Bhuwana Paksa, dapat dianugerahkan secara
memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3, 4 dan apabila
memenuhi syarat-syarat tersebut dalam pasal 3,4 dan 15 ayat (1),
dengan ketentuan bahwa pemberian anugerah ulangan ini tidak
berlaku bagi prestasi jasa-jasa yang lama.
BAB IX
PENUTUP
Pasal 16.
Segala sesuatu yang belum diatur dalam ketentuan ini akan diatur lebih
lanjut oleh ketentuan-ketentuan yang dikeluarkan Menteri Pertahanan
Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia.
Pasal 17.
Undang-undang ini disebut Undang-undang tentang Tanda Kehormatan
Bintang Swa Bhuwana Paksa dan berlaku surut sampai tanggal 1 Oktober 1968.
Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam LembaranNegara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1968.
Presiden Republi Indonesia,
SOEHARTO
Jenderal T.N.I.
Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 31 Desember 1968.
Sekretaris Negara R.I.,
ALAMSYAH
Mayor Jenderal T.N.I.
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 1968.
TENTANG
TANDA KEHORMATAN BINTANG SWA BHUWANA PAKSA
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
PENJELASAN UMUM
Sudah selayaknya, bahwa jasa-jasa terhadap Nusa dan Bangsa di bidang
Militer khususnya A.U.R.I. perlu mendapat penghargaan di samping
penghargaan lainnya, baik yang berupa Tanda Kehormatan maupun pemberianpemberian kenaikan pangkat atau gaji luar biasa dan sebagainya.
Adapun jasa-jasa tersebut diujudkan dalam hal kesetiaan, kemampuan,
kebijaksanaan dan jasa-jasa lainnya yang bersifat luar biasa di dalam rangka
usaha untuk mencapai pembangunanan kemajuan A.U.R.I.
Pembangunan dan kemajuan A.U.R.I. dalam rangka pengabdiannya
terhadap Negara, Nusa dan Bangsa tidak hanya tergantung kepada ataupun
monopoli daripada Anggota A.U.R.I., akan tetapi juga atas bantuan usaha
daripada Rakyat umumnya.
Maka dari itu penghargaan tidak hanya perlu diberikan juga kepada
Warga Negara Indonesia maupun Asing yang menunjukkan jasa baktinya guna
pembangunan dan kemajuan A.U.R.I.
Untuk menghargai jasa-jasa tersebut perlu diadakan tanda kehormatan
berupa Bintang A.U.R.I. yang dinamakan Bintang Swa Bhuwana Paksa.
Kita maklumi, bahwa suatu tanda kehormatan tidak saja berupa suatu
Tanda Penghargaan/pengakuan Negara atas sifat dan jasa-jasa seseorang tetapi
perlu yang bersangkutan merupakan tauladan untuk dicontoh, disamping itu
merupakan dorongan moril yang kuat baginya untuk melaksaakan tugas dengan
sebaik-baiknya.
Berhubung dengan itu maka Undang-undang ini melimpahkan suatu
tangung-jawab kepada pemegang anugerah tersebut untuk memelihara sifatsifat dan tingkah laku sesuai dengan maksud pemberian Tanda Kehormatan.
Karena itu diadakan ancaman ataupun pencegahan terhadap penyalahgunaan
pemakaian Tanda Kehormatan dengan aturan-aturan pemakaian ataupun
pencabutan dan larangan pemakaian Tanda Kehormatan.
PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.
Pasal 1.
Cukup jelas.
Pasal 2.
Ketentuan ini ada hubungannya Pasal 3 ayat (2) Bintang Swa Bhuwana
Paksa kelas satu tingkatannya lebih tinggi daripada Bintang Swa Bhuwana Paksa
kelas dua. Bintang Swa Bhuwana Paksa kelas dua lebih tinggi daripada Bintang
Swa Bhuwana Paksa kelas tiga.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Pasal 3.
(1)
Dengan tugas-tugas kemiliteran sebagaimana yang dimaksud tugas
Militer yang termuat dalam TRI DHARMA SAKTI. Yang merupakan kesatuan Tri
Tunggal yang tidak dapat dipisah-pisahkan.
Mengenai hal tersebut diatas tercakup di dalamnya pengertian Doktrin
Dasar yaitu:
1.
A.U.R.I. sebagai alat Revolusi.
2.
A.U.R.I. sebagai alat Pertahanan.
3.
A.U.R.I. sebagai pelopor Pembinaan Dirgantara Nasional.
Syarat-syarat pokok yang ditentukan adalah Kesetiaan, kemampuan serta
kebijaksanaan dan jasa-jasa luar biasa yang melebihi panggilan kewajiban.
(2)
Cukup jelas.
(3)
Ketentuan ini adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undangundang Nomor 4 Drt. tahun 1959
(4)
Cukup jelas.
(5)
Cukup jelas. Mengenai penganugerahan Bintang Swa Bhuwana
Paksa kepada pejabat fungsionil A.U.R.I. pengusulannya kepada Presiden oleh
Panglima Angkatan Udara.
Mengenai kata-kata tanpa merugikan tugas pokok dimaksudkan untuk
mencegah sikap: "biar merugikan tugas pokok asal memperoleh Tanda
Kehormatan."
Yang dimaksud syarat-syarat umum untuk mendapatkan Bintang adalah
seperti yang termuat dalam Pasal 7 (2) sub 1 Undang-undang nomor 4 Drt tahun
1959. Untuk jasa yang sama dari serang dalam suatu peristiwa hanyalah diberi
satu Tanda Kehormatan.
Pasal 4.
Ini dimaksud supaya kepada seluruh lapisan masyarakat Indonesia
diberikan dorongan untuk membantu dalam usahanya membangun demi
kemajuan Angkatan Udara.
Pasal 5.
Menurut kebijaksanaan yang lazim Tanda Kehormatan dapat diberikan
secara anumerta.
Pasal 6.
Bentuk dan lukisan pada Bintang Swa Bhuwana Paksa mempunyai arti
sebagai berikut:
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
-
Sudut tujuh belas berarti tanggal 17 hari Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia.
Kapas delapan (kiri dan kanan), berarti bulan 8 atau bulan Agustus
ialah bulan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia.
Rangkaian butir-butir padi berjumlah 45, hal ini menunjukkan
tahun 1945 atau tahun pernyataan Kemerdekaan Indonesia.
Lambang Swa Bhuwana Paksa, diletakkan di depan perisai, hal ini
mengartikan:
Sesuai dengan arti Swa Bhuwana Paksa yaitu sebagai "Sayap Tanah Air"
maka Angkatan Udara siap siaga untuk menjaga segala kemungkinan yang
mengancam keamanan Negara.
Di belakang perisai dilukiskan Segi Lima sebagai Symbol dari Angkatan
Udara Republik Indonesia, ini diartikan bahwa Kesaksian Pancasila ada di bawah
perlindungan Swa Bhuwana Paksa.
Perisai berbentuk bulat, yaitu menafsirkan Kebulatan Tekad.
Warna kuning emas seluruhnya, ini mengartikan bahwa Angkatan Udara
harus selalu berusaha mencapai kemajuan untuk menuju kepada jaman
keemasannya.
Pasal 7.
Cukup jelas menurut Undang-undang nomor 4 Drt tahun 1959 Pasal 14.
Pasal 8.
Pisau Pusaka Bhuwana Paksa Sakti diadakan khusus dalam rangka
pemberian anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa dan diberikan hanya kepada
personil Militer Angkatan Udara Republik Indonesia/Angkatan Bersenjata
Republik Indonesia. Pengadaan dan tata-cara pemakaian Pisau Pusaka Bhuwana
Paksa Sakti diatur oleh Panglima Angkatan Udara.
Pasal 9.
Sudah selayaknya bahwa mereka yang memperoleh Tanda Kehormatan
mendapat perlakuan penghormatan yang istimewa (mengenai hadiah diatur
dengan Surat Keputusan Panglima Angkatan Udara disesuaikan dengan keadaan
dan kemampuan Angkatan Udara).
Untuk anugerah Bintang Swa Bhuwana
Paksa kedua kali dan seterusnya tidak diberikan hadiah tersebut.
Pasal 10.
Jasa yang mengakibatkan penganugerahan Bintang Gerilya tercapai
dalam keadaan yang memerlukan pengorbanan lahiriyah dan batiniyah yang
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
lebih berat daripada keadaan yang dipersyaratkan untuk memperoleh
anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.
Pasal 11.
Cukup jelas.
Pasal 12.
Cukup jelas.
Pasal 13.
Karena pemberian anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa ini merupakan
suatu kehormatan sudah selayaknya Tanda Kehormatan ini tidak boleh dipakai
pada waktu yang menerimanya sedang menjalani hukuman.
Pasal 14.
Ini dimaksudkan agar supaya Tanda Kehormatan Bintang Swa Bhuwana
Paksa tidak dicemarkan namanya karena kelakuan-kelakuan mereka yang telah
memperoleh anugerah.
Merusak martabat A.U.R.I dimaksudkan segala perbuatan yang
bertentangan dengan Sapta Marga dan Sumpah Prajurit antara lain tabiat dan
tindakan yang nyata-nyata merugikan atau dapat merugikan/membahayakan
disiplin dan dinas tentara seluruh A.U.R.I./A.B.R.I.
Yang dimaksud dengan hukuman pidana selama satu tahun adalah
hukuman penjara, jadi yang mendapat hukuman kurungan satu tahun masih
dapat dipertimbangkan untuk tidak dicabut haknya atas Tanda-tanda
Kehormatan yang telah dimiliki/ dipakai.
Pasal 15.
(1)
Disamping apa yang telah dijelaskan dalam pasal 3 dan 4 dianggap
perlu bahwa Warga Negara Republik Indonesia atau Asing yang telah berjasa
luar biasa dalam lapangan kemajuan dan pembangunan Angkatan Udara,
diberikan kemungkinan pula untuk memperoleh anugerah Bintang Swa Bhuwana
Paksa.
Kemudian Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara dalam Ketetapan
Nomor XXXIX/MPRS/1968 mengingatkan Pemerintah bersama-sama Dewan
Perwakilan Rakyat Gotong Royong supaya pelaksanaan Ketetapan Majelis
Permusyawaratan rakyat
(2)
(3)
Cukup jelas.
Mengenai pengertian tanpa cacad dimaksudkan tidak pernah
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
dihukum karena pelanggaran kejahatan, pelanggaran disiplin militer yang
bersifat berat dan tidak pernah mengkhianati Republik Indonesia, pengabdian
diri dalam dinas A.U.R.I. selama paling sedikit 24 tahun dihitung sejak ia masuk
Angkatan Udara. Bagi Anggota A.U.R.I. yang berasal dari Angkatan lain yang
kemudian menggabungkan diri pada Organiaasi A.U.R.I. dan tidak terputus
perjuangannya serta memenuhi persyaratan-persyaratan di atas diberikan
anugerah Bintang Swa Bhuwana Paksa.
(4)
Ketentuan ini ada hubungannya dengan Pasal 2 ayat (1). Ini
dimaksudkan, bahwa pemberian anugerah Bintang Swa-Bhuwana Paksa terbuka
kemungkinan secara ulangan dalam kelas yang sama dan tidak menghilangkan
hak atas penganugerahan Bintang dengan kelas yang lebih tinggi/lebih rendah.
Pemenuhan syarat-syarat tersebut dalam Pasal-pasal 3, 4 dan 15 (1)
dengan ketentuan bahwa tindakan-tindakan prestasi atau tugasnya untuk mana
diberikan anugerah tidak ada hubungannya, sangkut-pautnya ataupun
merupakan kelanjutan dari tindakan, prestasi atau tugasnya yang telah
mendapat suatu anugerah.
Hal ini berdasarkan pendirian, bahwa suatu tindakan atau prestasi/jasa
yang sama tidak dapat dihargai dua kali atau lebih.
Pasal 16.
Cukup jelas.
Pasal 17.
Cukup jelas.
DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM, BAGIAN HUKUM, BIRO HUKUM DAN HUMAS
Fly UP