...

PERMEN ttg STANDAR USAHA HOTEL

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERMEN ttg STANDAR USAHA HOTEL
SALINAN
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PM.53/HM.001/MPEK/2013
TENTANG
STANDAR USAHA HOTEL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang
:
a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (3)
Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata perlu diatur mengenai Standar Usaha Pariwisata;
b. bahwa seiring dengan perkembangan dunia usaha
perhotelan sebagai bagian dari usaha pariwisata yang
semakin pesat, menuntut adanya penyediaan jasa
akomodasi yang memenuhi standar usaha;
c. bahwa Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata
Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas
Hotel sudah tidak sesuai dengan perkembangan pariwisata
saat ini, sehingga perlu diganti;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang
Standar Usaha Hotel;
Mengingat
:
1. Undang-Undang
Nomor
10
Tahun
2009
tentang
Kepariwisataan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4966);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2009 tentang Kementerian
Negara (Lembaran Negara Repubklik Indonesia Tahun 2009
Nomor 166, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4916);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012 tentang
Sertifikasi Kompetensi dan Sertifikasi Usaha di Bidang
Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2012 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5311);
4. Peraturan ....
-24. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan
dan
Organisasi
Kementerian
Negara
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan
Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat
Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang
Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor
PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran
Usaha Penyediaan Akomodasi;
6. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor
PM.07/HK.001/MPEK/2012 tentang Organisasi dan Tata
Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan :
PERATURAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
TENTANG STANDAR USAHA HOTEL.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan :
1.
Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan dalam bidang perekonomian
yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba.
2.
Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata.
3.
Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha yang menyediakan pelayanan
penginapan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya.
4.
Usaha Hotel adalah usaha penyediaan akomodasi berupa kamar-kamar di
dalam suatu bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan
makan dan minum, kegiatan hiburan dan/atau fasilitas lainnya secara
harian dengan tujuan memperoleh keuntungan.
5.
Standar Usaha Hotel adalah rumusan kualifikasi usaha hotel dan atau
penggolongan kelas usaha hotel yang mencakup aspek produk, pelayanan
dan pengelolaan usaha hotel.
6.
Sertifikat Usaha Hotel adalah bukti tertulis yang diberikan oleh lembaga
sertifikasi usaha pariwisata kepada pengusaha hotel yang telah memenuhi
standar usaha hotel.
7. Sertifikasi ....
-37.
Sertifikasi Usaha Hotel adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha
hotel untuk mendukung peningkatan mutu produk, pelayanan dan
pengelolaan usaha hotel melalui penilaian kesesuaian standar usaha hotel.
8.
Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian
penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
9.
Hotel Nonbintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian
penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
10. Pengusaha Hotel adalah orang atau sekelompok orang yang membentuk
badan usaha Indonesia berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha
hotel.
11. Produk Usaha Hotel adalah fasilitas akomodasi berupa kamar-kamar yang
dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, dan/atau
fasilitas lainnya.
12. Pelayanan Usaha Hotel adalah suatu proses yang memberikan kemudahan
melalui prosedur standar pelayanan.
13. Pengelolaan Usaha Hotel adalah suatu sistem tata kelola dalam
menjalankan seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian tujuan usaha.
14. Penilaian Standar Usaha Hotel adalah penilaian yang digunakan untuk
melakukan penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel
nonbintang berdasarkan persyaratan dasar, kriteria mutlak dan kriteria
tidak mutlak.
15. Persyaratan Dasar adalah syarat mutlak yang harus dipenuhi oleh suatu
usaha hotel baik yang berupa sertifikat kelaikan yang dikeluarkan oleh
instansi teknis pemerintah serta tanda daftar usaha pariwisata bidang
usaha penyediaan akomodasi jenis usaha hotel.
16. Kriteria Mutlak adalah prasyarat utama mencakup aspek produk,
pelayanan dan aspek pengelolaan usaha hotel yang ditetapkan oleh Menteri
harus dipenuhi oleh usaha hotel untuk dapat disertifikasi.
17. Kriteria Tidak Mutlak adalah prasyarat mencakup aspek produk, pelayanan
dan pengelolaan usaha hotel sebagai unsur penilaian dalam menentukan
penggolongan kelas hotel bintang dan penetapan hotel nonbintang yang
ditetapkan oleh Menteri sesuai dengan kondisi usaha hotel.
18. Penilaian Mandiri adalah penilaian kesesuaian pengusahaan hotel dengan
standar usaha hotel yang mencakup persyaratan dasar, aspek produk,
pelayanan dan aspek pengelolaan yang dilakukan oleh pengusaha hotel.
19. Lembaga Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata yang selanjutnya disebut LSU
Bidang Pariwisata adalah lembaga mandiri yang berwenang melakukan
sertifikasi usaha di bidang pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
20. Pemerintah ....
-420. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden
Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara
Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
21. Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota, dan perangkat
daerah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah daerah.
22. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di
bidang kepariwisataan.
Pasal 2
Standar Usaha Hotel bertujuan untuk:
a. menjamin kualitas produk, pelayanan dan pengelolaan dalam rangka
memenuhi kebutuhan dan kepuasan tamu; dan
b. memberikan perlindungan kepada tamu, pengusaha hotel, tenaga kerja, dan
masyarakat, baik untuk keselamatan, kesehatan, kenyamanan, keamanan,
dan kemudahan dan pelestarian lingkungan hidup.
Pasal 3
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mencakup:
a. usaha hotel;
b. aspek produk, pelayanan dan pengelolaan;
c. penilaian standar usaha hotel;
d. pembinaan dan pengawasan; dan
e. sanksi administratif.
BAB II
USAHA HOTEL
Pasal 4
(1)
Setiap Usaha Hotel wajib memiliki Sertifikat dan memenuhi persyaratan
Standar Usaha Hotel.
(2)
Usaha Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
a. Hotel Bintang; dan
b. Hotel Nonbintang.
Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, memiliki
penggolongan kelas hotel terdiri atas:
a. hotel bintang satu;
b. hotel bintang dua;
c. hotel bintang tiga;
d. hotel bintang empat; dan
e. hotel bintang lima.
Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tidak
memiliki penggolongan kelas hotel dan dapat disebut sebagai hotel melati.
(3)
(4)
BAB III ……
-5BAB III
ASPEK PRODUK, PELAYANAN DAN PENGELOLAAN
Pasal 5
(1)
Standar Usaha Hotel mencakup aspek:
a. produk;
b. pelayanan; dan
c. pengelolaan.
(2)
Aspek produk, pelayanan dan pengelolaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c, meliputi Kriteria Mutlak dan Kriteria
Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel.
(3)
Kriteria Mutlak dan Kriteria Tidak Mutlak Standar Usaha Hotel
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran I yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
BAB IV
PENILAIAN STANDAR USAHA HOTEL
Bagian Kesatu
Unsur Penilaian Standar Usaha Hotel
Pasal 6
Penilaian Standar Usaha Hotel mencakup:
a. persyaratan dasar;
b. kriteria mutlak; dan
c. kriteria tidak mutlak.
Pasal 7
(1)
Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri
atas:
a. Tanda Daftar Usaha Pariwisata bidang Usaha Penyediaan Akomodasi
jenis Usaha Hotel;
b. kelaikan fungsi bangunan gedung;
c. keterangan laik sehat; dan
d. kelaikan kualitas air.
(2)
Kelaikan fungsi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, antara lain meliputi kesesuaian fungsi, persyaratan tata bangunan,
keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan sesuai dengan ijin
mendirikan bangunan terkait.
(3)
Ketentuan Persyaratan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga
berlaku terhadap penetapan Hotel Nonbintang.
(4) Tanda ………
-6(4)
Tanda daftar dan kelaikan sebagaimana dimaksud pada
dikeluarkan oleh instansi teknis pemerintah yang berwenang.
ayat
(1)
(5)
Penilaian penggolongan kelas Hotel Bintang dan penetapan Hotel
Nonbintang dilakukan setelah seluruh Persyaratan Dasar dapat terpenuhi.
Pasal 8
(1)
Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b mencakup:
a. kriteria mutlak Hotel Bintang; dan
b. kriteria mutlak Hotel Nonbintang.
(2)
Kriteria Mutlak Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ) huruf
a, terdiri atas :
a. aspek produk meliputi 12 (dua belas) unsur dan 15 (lima belas) sub
unsur;
b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan
c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 5 (lima) sub unsur.
(3)
Kriteria Mutlak Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b, terdiri atas :
a. aspek produk meliputi 7 (tujuh) unsur dan 7 (tujuh) sub unsur;
b. aspek pelayanan meliputi 5 (lima) unsur dan 5 (lima) sub unsur; dan
c. aspek pengelolaan meliputi 3 (tiga) unsur dan 4 (empat) sub unsur.
(4)
Apabila Kriteria Mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
terpenuhi, maka penilaian terhadap penggolongan kelas Hotel Bintang dan
penetapan Hotel Nonbintang tidak dapat dilakukan dan kepada Pengusaha
Hotel tersebut diberikan waktu sampai terpenuhinya seluruh kriteria
mutlak dimaksud.
Pasal 9
(1)
Kriteria Tidak Mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c, terdiri
atas:
a. Kriteria tidak mutlak Hotel Bintang; dan
b. Kriteria tidak mutlak Hotel Nonbintang.
(2)
Kriteria Tidak Mutlak Hotel Bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a terdiri atas :
a. aspek produk yang meliputi 32 (tiga puluh dua) unsur dan 147 (seratus
empat puluh tujuh) sub unsur;
b. aspek pelayanan yang meliputi 14 (empat belas) unsur dan 40 (empat
puluh) sub unsur; dan
c. aspek pengelolaan yang meliputi 6 (enam) unsur dan 21 (dua puluh satu)
sub unsur.
(3) Kriteria ……
-7(3)
Kriteria Tidak Mutlak Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) huruf b terdiri atas :
a. aspek produk yang meliputi 11 (sebelas) unsur dan 28 (dua puluh
delapan) sub unsur;
b. aspek pelayanan yang meliputi 5 (unsur) unsur dan 5 (lima) sub unsur;
dan
c. aspek pengelolaan yang meliputi 4 (empat) unsur dan 5 (lima) sub unsur.
Bagian Kedua
Penilaian Hotel Bintang dan Hotel Nonbintang
Pasal 10
(1)
Penilaian Hotel Bintang menggunakan rentang nilai sebagai berikut:
a. ≥ 936
untuk kelas hotel bintang lima;
b. 728 – 916 untuk kelas hotel bintang empat;
c. 520 – 708 untuk kelas hotel bintang tiga;
d. 312 – 500 untuk kelas hotel bintang dua; dan
e. 208 – 292 untuk kelas hotel bintang satu.
(2)
Hotel yang belum mencapai nilai minimal yang ditentukan untuk golongan
kelas hotelnya diharuskan untuk memperbaiki dan/atau memenuhi
kekurangannya paling lambat 6 (enam) bulan.
(3)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), hotel
tidak melaksanakan perbaikan, maka digolongkan ke dalam kelas hotel
bintang yang lebih rendah.
(4)
Perbaikan dan/atau pemenuhan kekurangan sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dituangkan dalam surat pernyataan yang dibuat dan
ditandatangani oleh pemilik/pimpinan hotel.
Pasal 11
(1)
Penilaian Hotel Nonbintang dilakukan dengan cara menentukan batas nilai
terendah sebesar 152 (seratus lima puluh dua).
(2)
Hotel yang belum mencapai batas nilai terendah sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diharuskan memperbaiki dan/atau memenuhi kekurangannya
paling lambat 6 (enam) bulan setelah dilakukan penilaian.
(3)
Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Hotel
Nonbintang tidak melaksanakan perbaikan, hotel tersebut tidak ditetapkan
sebagai Hotel Nonbintang.
(4)
Bagi Hotel Nonbintang yang telah meningkatkan fasilitasnya, dapat
mengajukan permohonan untuk dinilai sebagai Hotel Bintang.
Pasal 12 …....
-8Pasal 12
Penilaian Hotel Bintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dan Penilaian
Hotel Nonbintang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 tercantum dalam
Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.
Bagian Ketiga
Sertifikasi Usaha Hotel
Pasal 13
Sertifikasi Usaha Hotel dilaksanakan oleh LSU Bidang Pariwisata yang
berkedudukan di wilayah Indonesia.
Bagian Keempat
Penilaian Mandiri
Pasal 14
(1)
Pengusaha Hotel
dapat melakukan
melaksanakan Sertifikasi Usaha Hotel.
Penilaian
Mandiri
sebelum
(2)
Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan
kemudahan bagi Pengusaha Hotel untuk memahami Standar Usaha Hotel
dan bagi LSU Bidang Pariwisata untuk memperlancar proses sertifikasi.
(3)
Penilaian Mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi
kewajiban Usaha Hotel untuk melakukan sertifikasi Usaha Hotel.
(4)
Penilaian mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada
Persyaratan Dasar, Panduan Penilaian dan Tata Cara Penilaian
sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini.
BAB V
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Pasal 15
Pemerintah dan Pemerintah Daerah melaksanakan pembinaan dan pengawasan
dalam rangka penerapan Standar Usaha Hotel sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 16 ......
-9Pasal 16
(1)
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pembinaan dalam rangka
penerapan Standar Usaha Hotel sesuai kewenangannya.
(2)
Pembinaan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) mencakup sosialisasi dan advokasi.
(3)
Pembinaan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) mencakup pelaksanaan bimbingan teknis penerapan Standar
Usaha Hotel bagi Pengusaha Hotel.
(4)
Pembinaan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) antara lain melakukan bimbingan teknis penerapan standar
usaha hotel dan pelatihan teknis operasional hotel bagi tenaga kerja
Usaha Hotel.
Pasal 17
(1)
Menteri/Gubernur/Bupati/Walikota melakukan pengawasan penerapan
Standar Usaha Hotel sesuai kewenangannya.
(2)
Pengawasan yang dilakukan oleh Menteri sebagaimana dimaksud ayat (1)
melalui evaluasi penerapan Standar Usaha Hotel.
(3)
Pengawasan yang dilakukan oleh Gubernur sebagaimana dimaksud ayat (1)
melalui evaluasi laporan kegiatan penerapan Standar Usaha Hotel di
wilayah kerja.
(4)
Pengawasan yang dilakukan oleh Bupati/Walikota sebagaimana dimaksud
ayat (1) mencakup Persyaratan Dasar dan pemeriksaan kepemilikan
Sertifikat Usaha Hotel.
BAB VI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 18
(1)
Setiap Pengusaha Hotel yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan teguran tertulis kesatu.
(2)
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis kesatu, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pengusaha Hotel dikenakan teguran
tertulis kedua.
(3) Apabila …....
-10(3)
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis kedua, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pengusaha dikenakan teguran tertulis
ketiga.
(4)
Apabila dalam jangka waktu 40 (empat puluh) hari kerja setelah diberikan
teguran tertulis ketiga, Pengusaha Hotel tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Usaha Hotel dikenakan sanksi
pembatasan kegiatan usaha.
(5)
Apabila dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari kerja setelah dikenakan
sanksi pembatasan kegiatan usaha, Pengusaha Hotel tidak memenuhi
ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Usaha Hotel dikenakan
sanksi pembekuan usaha.
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 19
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, dalam hal Pemerintah Daerah
belum menerbitkan sertifikat yang diperlukan sebagai persyaratan dasar,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 maka Pemerintah Daerah dapat
mengeluarkan surat keterangan atau rekomendasi tentang hal tersebut kepada
pengusaha yang bersangkutan.
Pasal 20
Sertifikat Penggolongan Kelas Hotel yang sudah diterbitkan sebelum Peraturan
Menteri ini, dinyatakan masih tetap berlaku sampai berakhir masa berlakunya.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 21
Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Kebudayaan
dan Pariwisata Nomor KM.03/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas
Hotel, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 22 …....
-11Pasal 22
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 September 2013
MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
MARI ELKA PANGESTU
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 3 Oktober 2013
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 1186
Fly UP