...

Mendorong Cashless Generation Sebagai Cikal Bakal Clear Nation

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Mendorong Cashless Generation Sebagai Cikal Bakal Clear Nation
Mendorong Cashless Generation Sebagai Cikal Bakal Clear Nation
Oleh Lolita Banni Rachmadian, pegawai Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
Kementerian Keuangan RI*
Jika kita pernah membaca komik Donal Bebek, kita tentu mengenal tokoh Paman Gober, paman
dari Donal Bebek yang digadang-gadang sebagai penduduk terkaya se-Kota Bebek. Kekayaan
Paman Gober digambarkan dengan kepemilikannya akan gudang uang, dan bahkan menjadikan
tumpukan koin emasnya sebagai kolam renang dimana ia kerap berenang di dalamnya. Namun
ternyata, kekayaan yang disimbolisasikan dengan memiliki uang banyak seperti pada karakter
Paman Gober tersebut tidak hanya terjadi di dunia kartun saja. Di dunia nyata pun, tidak bisa kita
pungkiri kalau seseorang akan dikatakan kaya jika ia berdompet tebal, memegang bergepok uang
tunai, dan memiliki banyak harta yang likuid. Atau setidaknya, stigma itu bertahan sampai
beberapa tahun lalu.
Menginjak era milenium, penggunaan uang tunai sebagai alat pembayaran sedikit-sedikit mulai
berkurang. Pembayaran menggunakan kartu debit maupun kartu kredit mulai banyak digemari.
Perlahan-lahan jumlah uang tunai yang ada di dalam dompet seseorang mulai berkurang, berganti
keberadaan kartu-kartu ‘sakti’. Di masa kini, ‘kartu sakti’ bahkan tidak hanya berarti kartu debit
maupun kartu kredit lagi, tetapi juga kartu uang elektronik yang bisa merangkap sebagai kartu
belanja, kartu transportasi, kartu tol, bahkan kartu untuk membayar parkir. Kekayaan kini tidak lagi
dikaitkan dengan memegang banyak uang. Banyak orang seperti telah tersadar bahwa memegang
banyak uang tunai justru memiliki berbagai kekurangan seperti rawan hilang dan tidak praktis. Dari
sini, cashless generation telah terbentuk.
Dari sisi pengelola keuangan negara, lahirnya cashless generation ini sebetulnya memiliki lebih
banyak kelebihan dibanding saat penggunaan uang tunai masih merajai moda pembayaran di
kehidupan sehari-hari. Baik untuk penerimaan pajak maupun Penerimaan Negara Bukan Pajak
(PNBP), dengan moda elektronik berarti uang secara langsung masuk ke dalam kas negara. Hal
ini memiliki andil dalam upaya mengurangi fraud pada institusi-institusi penerimaan negara.
Menurut teori segitiga fraud oleh Donald Cressey (1973), seorang kriminolog asal Amerika Serikat,
fraud dapat terjadi karena tiga faktor: Opportunity (Kesempatan), Pressure (Tekanan), dan
Rationalization (Pembenaran). Penerimaan negara dalam bentuk uang tunai menimbulkan
kesempatan bagi pegawai, terutama yang langsung berhubungan dengan penerimaan uang
seperti kasir, bendahara, maupun pembuat laporan kas, untuk melakukan fraud, misalnya dalam
bentuk pencurian atau manipulasi laporan. Hal ini dapat terjadi karena sifat uang tunai yang
merupakan aset yang paling mudah/rawan disalahgunakan.
Metode cashless sebetulnya telah sejak lama marak digunakan di negara-negara lain. Di Korea
Selatan contohnya, Metode cashless didukung penuh oleh pemerintah, salah satu caranya dengan
menerapkan sistem diskon bagi warga negara yang memilih menggunakan kartu alih-alih uang
tunai. Kebijakan ini terasa jelas terutama pada penggunaan transportasi umum, di mana
penumpang dengan kartu transportasi akan mendapatkan potongan harga tiket, tidak perlu
membayar lagi saat pindah moda transportasi (kereta/subway ke bis, atau sebaliknya), maupun
gratis naik shuttle bus pariwisata ke beberapa wisata terkenal di Korea Selatan. Hal ini tentu
membuat warga secara sukarela pindah dari cara konvensional dengan menggunakan uang tunai,
menjadi pengguna ‘kartu sakti’, karena berbagai keuntungan yang bisa mereka dapatkan. Bahkan
di pasar tradisional, banyak toko sudah memiliki mesin EDC (Electronic Data Capture) untuk
memfasilitasi pelanggannya membeli tanpa uang tunai.
Sayangnya, di Indonesia, pemerintah sepertinya belum berani menerapkan kebijakan serupa.
Saya sempat sangat senang saat Indonesia mulai beralih menggunakan kartu elektronik, tapi
segera sedikit kecewa karena tidak ada promosi yang dilakukan untuk lebih mendorong
masyarakat agar lebih menyukai moda pembayaran tersebut. Untuk moda transportasi (busway
dan KRL) terutama, warga malah seakan dipaksa untuk menggunakan kartu, bukan membuat
mereka memilihnya secara sukarela. Dalam hal penerimaan pajak dan PNBP, saat ini memang
sudah cukup baik dengan lebih dianjurkannya metode transfer/debit, tetapi tentu akan lebih baik
jika masyarakat diberikan beberapa kelebihan jika menggunakan metode tersebut, seperti
potongan pembayaran atau gratis biaya administrasi, apalagi jika membayar tepat waktu. Dengan
begitu, diharapkan masyarakat akan lebih patuh dan memilih metode cashless dibandingkan uang
tunai. Indonesia pun akan selangkah lebih maju menuju bangsa yang bersih (clear nation).
*) Tulisan ini merupakan pendapat pribadi penulis dan bukan merupakan sikap instansi dimana
penulis bekerja.
Fly UP