...

PERAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PERAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM
PERAN KEJAKSAAN RI SEBAGAI DOMINUS LITIS DALAM
KEKISRUHAN KPK VS POLRI
Adery Ardhan Saputro S.H.
Peneliti MaPPI FHUI
Latar Belakang
Kisruh yang terjadi pada saat ini antara dua penegak hukum, KPK dan Polri
berawal dari penetapan tersangka Komjen Pol. Budi Gunawan, yang notabene
merupakan calon Kapolri yang diusung oleh Presiden serta telah direstui Komisi 3
DPR. Selanjutnya beberapa hari kemudian, Polri menetapkan Bambang Widjojanto
(Komisioner KPK) sebagai tersangka dalam mengarahkan saksi untuk memberikan
keterangan palsu (Pasal 242 jo. Pasal 55 KUHP) di sidang sengketa Pemilu Kepala
Daerah Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah tahun 2010.
Atas penangkapan Bambang Widjojanto, reaksi keras diberikan oleh aktivis
antikorupsi dan masyarakat luas, dengan mendatangi gedung KPK serta memberikan
protes keras atas tindakan Kepolisian yang dianggap sewenang-wenang. Bahkan
keribuatan ini menganggu stabilitas negara, dengan dibuktikan adanya keterangan dari
Kapuspen TNI Mayjen Fuad Basya yang mengatakan bahwa “TNI sudah bersiap
untuk mengamankan gedung KPK, apabila Polri datang ke KPK untuk menggeledah”.
Akan tetapi, disisi lain Presiden Jokowi tidak melakukan suatu tindakan berarti,
karena takut dipandang telah melakukan intervensi atas penegakan hukum.
Tidak adanya penengah untuk mencegah keributan ini, sebenarnya merupakan isu
yang acap kali didengungkan dalam pemberitaan media cetak maupun elektronik.
Akan tetapi, hal yang amat disayangkan pemberitaan tersebut kebanyakan hanya
berada ditataran politis, tanpa mengaitkannya dengan tinjauan sistem peradilan
pidana. Sebenarnya terdapat isu yang jarang disikusikan, tetapi sebenarnya
cukup menarik, ialah apakah Kepolisian mempunyai kewenangan pengendalian
perkara yang begitu besar, sehingga tidak dapat ada yang menengahi. Bukankah
seharusnya pemegang suatu pengendali perkara ialah Kejaksaan RI, sehingga
sekalipun ada dualisme penyidikan tidak akan menimbulkan suatu gesekan yang besar
Gesekan antara dua institusi penyidikan merupakan suatu hal yang umum di negara
lain. Contohnya, di Amerika Serikat beberapa kali terjadi perebutan kewenangan
untuk menyidik suatu kasus narkotika, antara Federal Bureau Investigation (FBI)
dengan Drugs Enforcement Administration (DEA). Akan tetapi, gesekan tersebut
tidak menimbulkan permasalahan begitu besar, dikarenakan kedua lembaga tersebut
secara fungsi penuntutan berada langsung dibawah Jaksa Agung. Sebenanrnya apabila
Jaksa Agung mempunyai suatu peranan yang sangat penting dan vital dalam sistem
peradilan pidananya, maka kejadian “KPK VS Kepolisian” merupakan suatu hal yang
amat mustahil terjadi di negara ini.
Posisi dan Fungsi Kejaksaan dalam KUHAP
Apabila kita berkaca di Indonesia, sekalipun Kejaksaan dipandang pemegang
dominus litis, tetapi dalam peristiwa ini Kejaksaan belum mengambil peran yang
penting sebagai penegah atas keributan ini. Hal ini tergambar dari keterangan
Kapuspenkum Kejaksaan RI (Tony Spontana):
“Kita hanya berpedoman pada KUHAP, tidak mau terbawa pada polemik.
Kejaksaan tengah memproses penerbitan surat perintah penunjukan jaksa
peneliti, yang akan ditugaskan untuk mengikuti perkembangan
penyidikan.”
Apabila kita cermati dari pendapat Kapuspenkum Kejaksaan, maka dapat ditarik
beberapa pengertian (i) Kejaksaan hanya dapat memantau serta memberikan petunjuk
atas hasil pemeriksaan berkas perkara yang dilakukan oleh Kepolisian, (ii) KUHAP
melarang Kejaksaan untuk dapat terlibat secara langsung atas pemeriksaan yang
dilakukan oleh Kepolisian, (iii). Hubungan antara kepolisian sebagi penyidik dengan
Kejaksaan menurut KUHAP, hanya sebatas koordinasi fungsional. Oleh karenanya,
jika hanya berdasarkan pada KUHAP, maka argumen dari Kapuspenkum Kejaksaan
bahwa Kejaksaan hanya mempunyai kewenangan sebatas memonitor pemeriksaan
Kepolisian serta tidak mempunyai wewenang untuk melakukan supervisi suatu
penyidikan perkara sudah dipandang tepat. Hal ini dikarenakan, asas KUHAP yang
menganut diferensiasi fungsional merupakan pangkal masalah dari seringnya gesekan
antara institusi penyidikan.
KUHAP yang menganut asas diferensiasi fungsional, akan menimbulkan suatu
pertanyaan bagimana posisi dari dominus litis dalam KUHAP jika dipadukan dengan
integrared criminal justice system yang didalamnya terkandung asas diferensiasi
fungsional. Maksudnya ialah apabila kita berangkat dari pemahaman bahwa dominus
litis ialah pengendali perkara, maka sejauh mana tahapan proses pemeriksaan yang
dapat dipandang sebagai dominis litis Kejaksaan RI. Pertanyaan ini merupakan suatu
konsekuensi, ketika hubungan antara kepolisian dengan kejaksaan pada tahapan
penyidikan hanya sebatas kordinasi fungsional.
KUHAP yang menganut prinsip spesialisasi , deferensiasi dan kompertemensi,
tidak saja membedakan dan membagi tugas serta kewenangan, tetapi juga memberi
suatu sekat pertanggungjawaban lingkup tugas penyelidikan, penyidikan, penuntutan
dan pemeriksaan di sidang pengadilan yang terintegerasi.
1
Pola yang demikian
disebut dengan Integrated justice system yang dimaksudkan suatu proses pidana
merupakan keterpaduan dari suatu subsistem penyidikan, sub sistem penuntutan
sampai kepada sub sistem pemeriksaan dipersidangan dan berkahir pada sub sistem
pelaksanaan putusan pengadilan.
Akibat yang muncul dari prinsip diferensiasi fungsional, tergambar dari beberapa
kasus yang berujung adanya putusan bebas dari Majelis Hakim, dikarenakan saksi/
terdakwa mencabut BAP a quo. Pencabutan BAP saksi/terdakwa tersebut,
dikarenakan tekanan atau rekayasa kasus pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh
pihak kepolisan selaku penyidik.
Kejadian di atas jelas merugikan penuntut umum serta Terdakwa itu sendiri,
dikarenakan bagi penuntut umum dengan saksi/Terdakwa mencabut BAPnya, maka
secara langsung akan mengurangi kekuatan pembuktian dalam persidangan. Dengan
lemahnya pembuktian Jaksa penuntut umum, maka akan menimbulkan banyaknya
putusan bebas disebabkan hilanganya amunisi alat bukti yang dapat disajikan oelh
penuntut umum. Putusan bebas dalam suatu perkara maka akan menimbulkan suatu
stigma negatif bahwa Jaksa telah gagal dalam menangani perkara a quo.
Sedangkan disisi Terdakwa, permasalahan ini menimbulkan suatu ketidakpastian
hukum serta pula dapat mengindikasikan bahwa Terdakwa dalam memberikan
keterangan di penyidikan berada di bawah tekanan atau siksaaan. Permasalahan ini
bukan sekedar pengandaian teoritis semata, terdapat beberapa kasus yang pernah
terjadi diantaranya:
1. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 936 K/Pid.Sus/2012 a.n Arief Hariyanto
(pencabutan
pemeriksaan)
1
Effendy,Op.Cit., hlm .75.
BAP,
dikarenakan
penyidik
melakukan
tekanan
saat
2. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 1875/K/Pid/2011 a.n Senali bin Nawar
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat
pemeriksaan)
3. Putusan bebas Mahkamah Agung No. 600/K/Pid/2009 a.n Rijan als Ijan
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat
pemeriksaan)
4. Putusab bebas Mahkamah Agung No. 2026/K/Pid/2011 a.n Toni bin Umar
(pencabutan BAP, dikarenakan penyidik melakukan penyiksaan saat
pemeriksaan)
Apabila kita kaitkan dengan kasus BW, maka prinsip diferensiasi fungsional
tersebut akan menimbulkan permasalahan yang berarti kedepannya terutama untuk
institusi Kejaksaan. Institusi Kejaksaan yang hanya memeriksa berdasarkan berkas
perkara semata, tanpa diperkenankan untuk melakukan penyidikan secara langsung
dapat memunculkan suatu kendala pada saat melakukan pembuktian dipersidangan.
Asumsikan perkara BW sudah dianggap lengkap oleh Kejaksaan (P-21), hal ini
didasarkan atas alat-alat bukti yang didapatkan selama penyidikan. Kemudian pada
tahap persidangan diketahui bahwa ternyata alat bukti yang didapatkan penyidik tidak
didapat sesuai dengan hukum atau bahkan terdapat beberapa keterangan saksi yang
diberikan dibawah tekanan oleh penyidik. Hal ini berimplikasi pada pembuktian yang
dilakukan oleh pihak kejaksaan menjadi tidak maksimal, dikarenakan berkurangnya
alat bukti yang dapat digunakan penuntut umum untuk membuktikan terdakwa
bersalah.
Dengan demikian, diperlukan suatu keterkaitan yang erat dari penuntut umum
terhadap perkara yang didakwakan, tidak sebatas pemeriksaan berkas perkara semata
ataupun hanya pemberian petunjuk kepada pihak penyidik. Melainkan, penuntut
umum seharusnya dapat melakukan suatu pengusutan secara langsung (opsporing)
atau setidaknya dapat melakukan penyidikan lanjutan (nasporing) atas pemeriksaan
yang telah dilakukan penyidik. Hal ini bertujuan agar penuntut umum mengetahui
bagaimana cara penyidik mendapatkan bukti dalam suatu perkara, sekaligus
membuktikkan bahwa benar tersangka merupakan pihak yang dianggap layak untuk
dinaikkan ke persidangan.
Namun demikian, pembaharuan sistem kordinasi Kepolisian dengan Kejaksaan
yang meletakkan kedudukan Kejaksaan sebagai supervisor dalam suatu penanganan
perkara ditentang oleh Jenderal (Purn) Chaerudin Ismail. Beliau mengungkapkan pada
seminar eksaminasi Budi Gunawan di Salemba UI bahwa ”bentuk kordinasi antara
penyidik dan penuntut umum sudah terdapat di dalam prapenuntutan serta penerbiatan
SPDP, tidak berupa penyidik merupakan bawahan dari jaksa Penuntut umum”.
Namun demikian, pandangan berbeda apabila mencermati tulisan Prof Andi Hamzah
pada Jurnal teropong MaPPI FHUI Volume 2-Oktober 2014, beliau mengatakan
“Akibat dari adanya tahapan prapenuntutan atau adanya proses perkara mondarmandir antara penyidik dan jaksa, maka dalam 10 tahun terakhir, terdapat 550.000
perkara hilang”.
Tabel I
Data Perkara Dilimpahkan oleh Poltabes Semarang Kepada Kejaksaan Negeri
Semarang
Tahun
Perkara
Perkara
diterima
dikembalikan
Diterima lagi
Tidak diterima
lagi
1982
722
71
43
28
1983
792
84
71
13
1984
792
93
42
51
1985
732
81
19
62
Tabel II
Data Perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Semarang
Tahun
Perkara
Perkara
Dilimpahkan
Tidak
dilimpahkan
dikembalikan
kembali
dilimpahkan
lagi
1982
814
68
68
-
1983
1397
116
116
-
1984
1596
240
237
3
1985
699
110
110
-
Dari pemaparan tabel di atas, maka dapat ditari suatu kesimpulan, pertama bahwa
terdapat perbedaan antara data kepolisian dan kejaksaan. Kedua, dengan
menggunakan data Kejaksaan, dapat terlihat hampir 10% per tahun berkas
dikembalikan lagi ke polisi untuk dilakukan penyidikan tambahan. Ketiga dari berkas
yang harus diperbaiki untuk dikirimkan kembali ke Kejaksaan, kenyatannya terdapat
cukup banyak berkas yang diterim algia. Misalnya ada 28 berkas yang tidak kembali
lagi ke Kejaksaan dari 71 yang dikembalikan Jaksa , bahkan pada Tahun 1985
terdapayt 81 berkas perkara yang dikembalikan Kejaksaan kepada polisi, hanya 19
yang kembali lagi, selebihnya 62 tidak kembali
Tabel III
Data Perkara yang diterima oleh Kejaksaan Negeri Semarang
Tahun
Kirim ke PU
Berkas P-21
Bolak -Balik
%
1991
58
50
8
13,79
1992
55
53
2
3,64
1993
60
58
2
3,33
1994
57
54
3
5,26
1995
45
44
1
2,22
Jumlah
275
259
16
-
Dari tabel diatas, dapat terlihat bhawa berkas perkara yang bolak-balik dari
penyidik ke penuntut iumum dan sebaliknya, berkisar antara 2 persen hingga 4 persen.
Berapun besaran prosentasenya, hal ini merupakan suatu masalah dalam penyelesaian
perkara dan penanggulangan tindak pidana. Hal tersebut menjadi bukti bahwa
terdapat masalah dalam hubungan fungsional antara polisi dan jaksa sejak berlakunya
KUHAP. Masalah tersebut membrikan pengaruh yang negatif terhadap asas peradilan
yang cepat, sederhana dan murah. Hal ini juga sangat merugikan para
tersangka/terdakwa yang sedang mengikuti proses peradilan di tingkatan penyidikan penuntutan.
Pro Kontra Prinsip Diferensiasi Fungsional
Dalam beberapa buku literatur sistem peradilan pidana hubungan antara
penyidikan dan penuntutan tergambar begitu kuat 2 . Polisi ketika melakukan
penyidikan harus menyadari bahwa penyidikan yang dilakukannya akan menentukan
dengan keberhasilan pada tahap penuntutan. Hal sebaliknya juga pada institusi
Kejaksaan RI agar seharusnya mengikuti proses penyidikan dengan semestinya
mengingat surat dakwaan serta pembuktian dalam persidangan akan bergantung pada
penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian. Dengan keterkaitan yang begitu erat
2
Lihat buku Andi Hamzah dengan judul Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia pada halaman
159 bahwa “Sekali lagi ternyata penyidikan dan penuntutan itu tidak dapat dipisahkan secara tajam
“
penuntut umum diharuskan mengetahui secara detail pada tahap penyidikan. Tidak
hanya tergambar dalam BAP (berita acara pemeriksaan), melainkan juga harus
mengetahui mengenai bagaimana cara polisi mendapatkan barang bukti atau alat bukti
dalam suatu penanganan perkara. Apabila Kepolisian tidak mendapatkan barang
bukti dengan cara yang legal atau sesuai dengan hukum, maka akan berpengaruh
dengan jalannnya pembuktian di persidangan. Hal ini sesuai dengan doktrin common
law-Amerika Serikat yang mengatakan adanya prinsip “Fruit of the poisonous tree”3
yang merupakan perluasan dari pengaturan dari adanya asas “exclusionary rule” 4
yang memiliki pengertian bahwa ketika sesuatu hal, baik berupa alat bukti , barang
bukti maupun proses pemeriksaan yang didapatkan secara ilegal maka secara
langsung penuntutan perkara juga merupakan hal yang ilegal.
Jaksa dalam melaksanakan tugasnya perlu memahami berkas penyidikan yang
menjadi bahan baku penuntutannya. Tanpa ia mengetahui atau menguasai penyidikan
atas perkara itu maka jaksa akan menjadi lemah dalam melakukan penuntutan. 5
Pendapat tersebut diperkuat dengan adanya pendapat dari Menteri Kehakiman Ismail
Saleh yang mengatakan “ Kurangnya peranan
itu (Penyidikan, penyelidikan)
membuat kejaksaan sempit dalam spektrum penanggulangan tindak pidana secara
preventif dan represif.
6
Hal tersebut menurut Menteri kehakiman, acapkali
menempatkan jaksa dalam posisi lemah atau tidak meyakinkan dalam sidang
pengadilan. 7 Hal ini senada dengan pendapat dari Loebby Loqman, Harkristuti
Harkrisnowo, Luhut Panggaribuan serta Bismar Siregar yang menyatakan sebenarnya
3
first described in Silverthorne Lumber Co. v. United States, 251 U.S. 385 (1920). The term's first use
was by Justice Felix Frankfurter in Nardone v. United States (1939). The doctrine is subject to four main
exceptions. The tainted evidence is admissible if:
1.
it was discovered in part as a result of an independent, untainted source; or
2.
it would inevitably have been discovered despite the tainted source; or
3.
the chain of causation between the illegal action and the tainted evidence is too attenuated; or
4.
the search warrant not based on probable cause was executed by government agents in good
faith (called the good-faith exception). This doctrine was also used by the European Court of Human
Rights in Gäfgen v. Germany.
4
The exclusionary rule is a legal principle in the United States, under constitutional law, which holds
that evidence collected or analyzed in violation of the defendant's constitutional rights is sometimes
inadmissible for a criminal prosecution in a court of law, such as the Fifth Amendment's command that no
person "shall be compelled in any criminal case to be a witness against himself" and that no person "shall
be deprived of life, liberty or property without due process of law".
5
Lihat dalam Rudy Satrio ,”Peranan Jaksa Dalam Pelaksanaan Peradilan Pidana di Indonesia” (Suatu
Tanggapan Terhadap RUU Kejaksaan)”, dalam jurnal hukum da pembangunan, No.1 , Tahun XXI ,
Februari 1991, hal 17-24
6
Kompas 17 November 1990
7 Santoso,Op.Cit., Hlm 90.
hubungan polisi dan jaksa dalam konsepsi HIR memiliki potensi lebih kuat untuk
terjalinnya proses penyidikan antara polisi dan jaksa.8 Kelima Pakar tersebut sepakat
bagaimanapun penyidikan dan penuntutan tidak boleh terpisah-pisah secara tegas.
Jaksa harus mengikuti jalannya proses pertama, untuk kepentingannya dalam
berhadapan di sidang pengadilan, kedua untuk melakukan kontrol terhadap proses
penyidikan yang berlangsung.9
Pandangan berbeda diberikan oleh Yahya Harahap, beliau sepakat dengan prinsip
diferensiasi fungsional yang memandang dengan adanya prinsip tersebut, maka
KUHAP telah meletakkan suatu asas penjernihan dan modifikasi fungsi dan
wewenang antar setiap instansi penegak hukum. Oleh karenanya, antara Penyelidikan
sampai dengan pelaksanaan putusan pengadilan terjalin adanya hubungan fungsi yang
berkelanjutan dengan mekanisme adanya kontrol antara penegak hukum dalam
rangkaian integreated criminal justice system.10 Bahkan menurut Drs Hadari Djenawi
Tahir mengatakan
“Di dalam KUHAP tampaknya tidak dianut asas opportunitas lagi, yaitu
ditiadakannya penuntutan, karena alasan asas kepentingan umum
sebagaimana yang kita kenal sebagai kebiasaan selama ini. Asas yang
dianut tampaknya sudah bergeser kepada asas legalitas…”
Berdasarkan penjabaran diatas, sebenarnya dapat diasumsikan bahwa sepertinya
KUHAP memang tidak menaruh perhatian yang begitu besar terkait kewenangan
Kejaksaan sebagai dominus litis suatu perkara. Hal ini juga disampaikan oleh Andi
Hamzah yang mengatakan bahwa “ Indonesia adalah satu-satunya negara didunia
menganut sistem tertutup dan juga adanya pemisahan yang tajam antara penyidikan
dan penuntutan.”
Sebaliknya Posisi dan fungsi kejaksaan sebagai dominus litis sebenarnya sangat
tergambar dalam ketentuan HIR. Pada waktu HIR masih berlaku suatu penyidikan
merupakan bagian dari tidak terpisahkan dari penuntutan. Kewenangan ini
menjadikan Jaksa sebagai penuntut umum merupakan kordinator penyidikan
sekaligus dapat melakukan penyidikan sendiri. Dengan demikian, Kejaksaan
menempati posisi sebagai instansi kunci (key figure) dalam keseluruhan proses
penyelenggaraan hukum pidana sejak awal sampai akhir. Dengan dicabutnya HIR
8
9
Berdasarkan Hasil wawancara Topo Santoso dengan narasumber pada tanggal 16 Agustus 1999
Santoso,Op.Cit., Hlm. 138.
10
Yahya Harahap, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP,(Jakarta: Sinar Grafika,1985),
Hlm. 47.
dengan KUHAP, maka kewenangan Kejaksaan untuk melakukan pengusutan
(Opsporing) telah dideligitimasi secara tidak langsung oleh KUHAP. Oleh karenanya,
dapat penulis tarik suatu kesimpulan sejak disahkannya KUHAP, maka Kejaksaan di
Indonesia sudah tidak lagi menjadi dominus litis suatu perkara.
Untuk menutup tulisan penulis pada subbab ini, penulis berpandangan bahwa
hubungan antara Kepolisian selaku penyidik dengan wewenang Kejaksaan sebagai
penuntut umum, harus dilihat dalam pengertian divison of powers (pembagian
kewenangan), bukan ditinjau sebagai separation of powers (pemisahan kewenangan).
Tujuan pembagian ini adalah untuk saling mengawasi, sehingga akan menimbulkan
suatu sinergi dalam penegak hukum maupun politik hukum bangsa ini.
Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Terpadu
Kesalahan rancang bangun sistem peradilan pidana Indonesia yang mengutamakan
semangat terkotak-kotak, berdampak negatif terutama jika kita meninjau hubungan
antara kepolisian dengan Kejaksaan. Bahkan kedudukan Kejaksaan selaku penuntut
umum pada saat ini menurut Mardjono Reksodiputro, hanya sekedar kurir ke
pengadilan atas suatu perkara yang ditangani oleh kepolisian. Suat keperluan yang
mendesak kiranya, untuk membangun ulang kedudukan Kejaksaan dalam sistem
peradilan pidana terpadu . Hal ini sebenarnya telah dijawab dengan hadirnya RUU
KUHAP yang mengatur secara berbeda mengenai kedudukan Kejaksaan selaku
penuntut umum dalam sistem peradilan pidana terpadu.
Apabila ditelisik RUU KUHAP secara mendalam, sebenarnya tidak ada
pengaturan dari pasal ke pasal yang secara gamblang menyatakan penuntut umum
merupakan kordinator penyidikan. Namun demikian, apabila kita runut memabaca
pasal-pasal yang ada dialam RKUHAP, kita akan mendapatkan suatu gambaran
bahwasanya sistem penyidikan di RKUHAP telah bersifat terbuka dengan perana
Jaksa penuntut umum sebagai pengawas (supervisor) dari tindakan yang dilakukan
oleh Kepolisian selaku penyidik. Beberapa pasal yang menggambar sifat keterbukaan
penyidikan dapat terlihat sebagai berikut:
1. Pasal 8 ayat (1) RKUHAP
“Dalam melakukan penyidikan , penyidik berkoordinasi dengan penuntut
umum”
Catatan: Pasal ini merupakan suatu dasar dari hubungan antara penyidik dengan
penuntut umum dalam suatu sistem sitem peradilan pidana terpadu. Akan tetapi, pasal
ini belum dapat menjawab, apakah hubungan antara penyidik dengan penuntut
bersifat instansional, layaknya KUHAP atau dalam suatu kerangka kesatuan
penegakan hukum.
2. Pasal 12 ayat (8) RKUHAP
“Dalam hal penyidik tidak menanggapi laporan atau pengaduan dalam jangka
waktu (14) empat belas hari, maka pelapor atau pengadu dapat
mengajukan laporan atau pengaduan itu kepada penuntut umum
setempat.”
Pasal 12 ayat (9) RKUHAP
“Penuntut umum wajib mempelajari laporan atau pengaduan sebagaimana
yang dimaksud pada ayat (8) dan jika cukup alasan dan bukti permulaan
adanya tindak pidana, dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari Penuntut
Umum wajib meminta kepada penyidik untuk melakukan penyidikan dan
menunjukkan tindak pidana apa yang dapat disangkakan dan Pasal
tertentu dalam undang-undang”
Catatan : Pengaturan dalam pasal ini merubah suatu konsepsi yang terdapat dalam
KUHAP dalam hubungan kordinasi penuntut umum dengan penyidik. Hal ini
memberikan suatu pemahaman bahwa RKUHAP mempunyai sistem terbuka dengan
tidak adanya jurang pemisah yang tajam antara penydik dengan penuntut umum.
Jaksa penuntut umum diharapkan dapat memonitor kinerja yang dilakukan oleh
penyidik
dalam
menindaklanjuti
hasil
laporan/aduan
masyarakat,
sehingga
meminalisir “tebang pilih” penindakan suatu perkara
3. Pasal 46 ayat (3) dan (4) RKUHAP
Pasal 46 ayat (3)
Apabila penuntut umum masih menemukan kekurangan dalam perkara berkas
perkara, penuntut umum dapat meminta penyidik untuk melakukan
penyidikan tambahan dengan memberikan petunjuk langsung atau dapat
melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan
yang dalam pelaksanaan dikoordinasikan dengan penyidik.
Pasal 46 ayat (4)
Dalam pemeriksaan perkara selanjutnya, apabila diperlukan tindakan hukum
tertentu untuk memperlancar pelaksanaan sidang di pengadilan atau
melaksanakan penetapan hakim, penuntut umum dapat melakukan
tindakan hukum sendiri atau meminta bantuan penyidikan untuk
melaksanakan.
Catatan: Sebenarnya Pasal ini merupakan pemberian suatu legitimasi bagi Jaksa
penuntut Umum untuk melakukan suatu Nasporing (penyidikan lanjutan) didalam
RKUHAP. Seperti yang telah dibahas sebelumnya, penyidikan lanjutan telah diatur
dalam UU Kejaksaan RI. Namun kewenangan yang hanya diatur dalam UU
Kejaksaan bukannya KUHAP, menimbulkan suatu permasalahan dalam sistem
peradilan pidana. Alasan utama pengaturan nasporing jaksa penuntut umum diatur
dalam RKUHAP, tidak sekedar UU Kejaksaaan.
Hal ini berangkat dari adanya peristiwa kriminalisasi empat orang jaksa oleh polisi
pada akhir tahun 1997 dalam kasus pembunuhan terhadap Nyo Beng Seng oleh
terdakwa Eng San. Dalam kasus itu, empat jaksa yang ditangkap oleh polisi dituduh
telah melakukan pemeriksaan palsu terhadapa saksi Kiki. Sementara Jaksa penuntut
umum berdalih hal tersebut meruapkan hasil dari pemeriksaan penyidikan lanjutan,
serta berpandangan memiliki dasar hukum sesuai UU Kejaksaan.
Terlepas dari munculnya kasus itu, menggambarkan antara KUHAP dengan UU
Kejaksaan mengatur secara berbeda dan interpretasikan secara berbeda pula oleh para
penegak hukum. Padahal semestinya semua pihak memiliki persepsi dan tujuan yang
sama yaitu emnyelesaikan perkara-perkara pidana. Jadi, kerangka berpikir sebagai
satu sistem yang terpadu semestinya lebih ditekankan , dibanding saling menonjolkan
egoisme korps masing-masing. Bagaimanapun penyidikan merupakan satu rangkaian
dengan proses selanjutnya.
4. Pasal 42 ayat (1) Huruf b RKUHAP
“Mengajukan suatu permohonan kepada Hakim Pemeriksaan Pendahuluan
untuk melakukan penggeledahan, penyadapan, dan langkah-langkah lain
Catatan: Secara eksplisit pasal di atas, tidak memberikan suatu pengaturan bahwa
Jaksa Penuntut umum dapat melakukan suatu tindakan hukum terhadap penyidikan
yang dilakukan oleh penyidik (kepolisian). Akan tetapi, pasal di atas secara implisit
memberikan suatu legitimasi kewenangan bagi Jaksa penuntut umum untuk langsung
memeriksa tindakan-tindakan upaya paksa yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini
menjadi suatu keharusan, mengingat setiap tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian
selaku penyidik, harus mendapatkan izin terlebih dahulu dari jaksa Penuntut umum,
sehingga Jaksa penuntut umum dapat memintakan tindakan upaya paksa tersebut
kepada hakim Pemeriksa pendahuluan.
Alur Permohonan Tindakan Upaya paksa
Penyidik
meminta kepada
penuntut umum
mengajukan
permohonan
Upaya Paksa
Penuntut umum
memeriksa
permohonan upaya
paksa yang
dimintakan
penyidik
Hakim Pemeriksa
Pendahuluan
Menyetujui
permohonan upaya
paksa
Penuntut Umum
menyetujui
Upaya Paksa
yang dilakukan
penyidik
Penuntut umum
melakukan
permohonan ke HPP
Kunci dari pengaturan jaksa penuntut umum harus mengatahui setiap tindakan
penyidik, disebabkan setiap perbuatan penyidik terutama upaya paksa, harus meminta
persetujuan dari HPP. Sedangkan pihak yang berwenang untuk mengajukan upaya
paksa ke HPP, hanyalah jaksa penuntut umum. Oleh karenanya, pengaturan ini secara
tidak langsung memaksa penyidik untuk membuka dirinya dari intervensi yang
dilakukan oleh Jaksa penuntut umum. Sebenarnya hal ini sangat berguna bagi Jaksa
penuntut umum dalam hal pembuktian, dikarenakan Jaksa penuntut umum dapat
mengetahui sejak dini, apakah alat bukti yang didapatkan penyidik merupakan illegal
evidence. Dengan dapat memastikan alat bukti yang didapatakan penyidik bukan
illegal evidence, maka akan memperkecil kemungkinan lemahnya penuntutan jaksa
penuntut umum pada tahap persidangan.
Akan tetapi pengaturan dalam pasal ini belum memberikan suatu legitimasi bagi jaksa
penuntut umum untuk mengetahui segala tindakan dari penyidik, terutama yang dilaur
dari upaya paksa. Tidak semua tindakan penyidik yang berlabel pro justisia, dapat
dikategorikan upaya paksa. Oleh karenanya, timbul suatu permasalahan, bagaimana
cara Jaksa Penuntut umum dapat mengawasi setiap tindakan pro justisia yang
dilakukan oleh penyidik. Hal ini penting terutama jika kita mengaitkan dengan alat
bukti keterangan saksi maupun terdakwa dihadapan penyidik. Pemberian keterangan
tersebut, tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindakan upaya paksa, sehingga Jaksa
penuntut umum tidak termasuk dalam ruang lingkup Pasal 42 ayat (1) RKUHAP.
Padahal pada prakteknya pemberian keterangan saksi dan terdakwa di penyidikan,
acap kali dilakukan dengan penyiksaan maupun rekayasa keterangan. Hal ini sangat
berbahaya bagi Jaksa penuntut umum pada saat persidangan, dikarenakan saksi atau
terdakwa dapat mencabut keterangannya dan tidak sesuai dengan pembuktian yang
diinginkan oleh Jaksa penuntut umum.
Sebenarnya permasalahan tersebut telah diakomodir didalam Pasal RKUHAP,
penulis akan menggambarkan sedikit alur berpikir, sehingga didapatkan gambaran
bahwa jaksa penuntut mempunyai legitimasi untuk memastikan setiap tindakan pro
justisia yang dilakukan oleh Kepolisian selaku penyidik.
Alur Proses Pengawasan Kejaksaan Terhadap Tindakan Pro Justisia
Kepolisian
Penuntut Umum
harus dapat
memastikan
tindakan pro justisia
penydik
Penuntut Umum
dapat mengajukan
suatu perkara kepada
HPP untuk diputus
layak atau tidak
(Pasal 44 ayat (1))
HPP dapat
menyatakan suatu
perkara dinyatakan
tidak layak
dilakukan
penuntutan
HPP mempunyai
wewenang untuk
menentukan layak
atau tidaknya suatu
perkara dilakukan
penuntutan (Pasal
111 ayat (1) huruf i)
Jika dicermati dari paparan alur, maka akan terlihat penuntut umum mempunyai suatu
beban untuk membuktikkan suatu perkara layak atau tidak diajukan penuntutan.
Pengunaan pemilihan kata “layak diajukan penuntutan” mengindikasikan bahwa
penuntut umum diberikan beban tanggungjawab untuk memastikan suatu perkara
sebelum adanya tahapan penuntutan. Oleh karenanya, mekanisme ini menggugurkan
prinsip terkotak-kotak/ diferensiasi fungsional yang muncul didalam KUHAP. Dapat
dismpulkan jaksa penuntut umum mempunyai suatu tanggungjawab yang besar
ditahap penyidikan sebelum suatu perkara dilimpahkan pada penuntutan. Dengan
pemahaman bahwa dalam tahap penyidikan Jaksa penuntut umum berperan besar,
maka akan menghapuskan konsepsi bahwa kewenangan penyidik dalam tahapan
penyidik bersifat absolut. Dengan demikian, mekanisme ini memberikan suatu
legitimasi baru kepada Jaksa Penuntut Umum untuk memastikan semua tindakan
penyidik yang bersifat pro justisia sudah berjalan dengan koridor hukum.
Apabila dikaitkan dengan kasus BW, maka andaikata RKUHAP ini telah disahkan
sebelum kasus ini muncul. Setidaknya jaksa penuntut umum beserta dengan HPP
dapat menjadi penyaring, apakah sebenarnya kasus tersebut layak atau tidak diajukan.
Selain itu, dengan adanya mekanisme HPP memberikan hak kepada tersangka atau
penasihat hukumnya dapat mengajukan beberapa permohonan menurut Pasal 111 ayat
(1) RKUHAP, yang secara tidak langsung berimplikasi terhadap keabsahan alat
bukti/penyidikan dalam penanganan suatu perkara. Dalam Pasal 111 ayat (1)
RKUHAP diatur bahwa penasehat hukum/tersangka berhak untuk mengajukan
permohonan kepada HPP, diantaranya:
a) Bahwa keterangan yang dibuat oleh tersangka atau terdakwa dengan melanggar
hak untuk tidak memberatkan diri sendiri
b) Alat bukti atau pernyataan yang diperoleh secara tidak sah tidak dapat dijadikan
alat bukti
c) Tersangka atau terdakwa berhak untuk atau diharuskan untuk didampingi oleh
pengacara
d) Bahwa penyidikan atau penuntutan telah dilakukan untuk tujuan yang tidak sah
e) Pelanggaran terhadap hak tersangka apapun yang lain yang terjadi selama tahap
penyidikan.
Pengaturan-pengaturan di atas memaksa penuntut umum mengetahui secara detail
setiap penanganan perkara yang dilakukan oleh penyidik. Hal ini bertujuan agar
pembuktian penuntut umum menjadi gugur, dikarenakan hanya kesalahan formil yang
dilakukan oleh penyidik.
Bagaimanapun Jaksa yang nantinya akan menuntut ke persidangan mesti menguasai
betul penyidikan terhadap perkara itu. Jaksa harus mengikuti sejak awal berjalannya
proses. Pertama, untuk kepentingannya dalam berhadapan dengan sidang pengadilan,
yaitu melakukan penuntutan. Kedua, untuk melakukan kontrol terhadap proses
penyidikan yang dilakukan. Dari penjabaran di atas, jika dikaitkan dengan
pengawasan, maka penulis mencermati tiga peran institusi yang saling berhubungan
dan tidak dapat dikotak-kotakan. Pertama, Kejaksaan yang bertindak sebagai
kontroler dari tindakan yang dilakukan oleh Kepolisian. Kedua, tindakan kejaksaan
yang berada dibawah kontrol Hakim Pemeriksa Pendahuluan, sehingga ujungnya
setiap upaya/tindakan yang bertentangan dengan Hak asasi manusia, tetap berada
dibawah pengawasan lembaga peradilan.
Desain rancang bangun yang memposisikan Kepolisian (reserse) secara tugas
penegakan hukum berada dibawah Kejaksaan bukan semata-mata hanya untuk
pembagian “kue” kekuasaan semata. Namun merupakan peletakkan ulang institusiinstitusi terutama di bidang penegakan hukum, sehingga tercapai kata-kata “terpadu”
dalam sistem penanganan perkara di Indonesia. Hal ini sejalan dengan pendapat Prof
Harkristusi Harkrisnowo, yang menyatakan “Bahwa KUHAP pada saat ini barulah
proses peradilan pidana , bukan sistem peradilan pidana, sebab seluruh komponen di
dalamnya belum mempunyai kesamaan tujuan dan persepsi dalam menanggulangi
kejahatan”.
Dalam rangka untuk mereposisikan desain bangun sistem peradilan di Indonesia,
perlu kiranya studi komparasi dengan negara-negara lainnya. Penulis memeberi
contoh diantaranya:
(i) Hubungan penyidik dengan penuntut umum di Negara Perancis
Dalam sistem peradilannya, polisi di Perancis terbagi atas dua bagian, yakni :
1. Fungsi polisi administrative (la police administrative)
2. Fungsi polisi judisial (la police judiciare) .
Terkait fungsi kepolisian untuk fungsi judicial berada langsung dibawah kontrol
pengawasan Kejaksaan. Fungsi Kejaksaan yang berwenang untuk mengawasi kinerja
penyidik terlihat dari Pasal 37 French Criminal Procedure :
“ The officers and agents of the judicial police are placed under the
supervision of the Attorney General. He may charge them with gathering
all information that he feels useful to a good administration of justice.”
Terjemahan : (perwira-perwira dan petugas-petugas polisi kehakiman
ditempatkan dibawah pengawasan jaksa tinggi. Ia dapat menuntut kepada
mereka untuk mengumpulkan semua informasi yang dipandang berguna
bagi suatu pelaksanaan peradilan yang baik).
(ii) Hubungan Penyidik dengan Penuntut Umum di negara Belanda
Di dalam proses penyidikan tindak pidana, kepolisian melakukan kordinasi dengan
penuntut umum atau lebih tepatnya dapat dikatakan, kepolisian melakukan penyidikan
berdasarkan
arahan
dari
penuntut
umum.
Menurut
Wet
Bijzondere
opsporingsbevoegdheden (BOB) atau yang dikenal dengan The Special Powers of
Investigation act yang berlaku 1 Februari 2000. Berdasarkan pengaturan tersebut,
Penuntut umum adalah lembaga yang sesuai untuk memimpin penyidikan tindak
pidana.
Sebelum adanya pengaturan tersebut, hubungan Kejaksaan yang bertanggungjawab
atas tidankan penyidik telah diatur dalam pasal 141, dan 148 SV, yang berbunyi
sebagai berikut:
“….. Immers tot de taak van een gedeelte van het OM (nl.de officieren van
justitie) behoort ook de opsporing van starfbare feiten (artikel 141.1 en
148 SV)…..”
terjemahan: (… Karena sebagaian tugas dari penuntut umum (yakni de
officieren van justitie) seharusnya meliputi juga penyidikan delik (Pasal
141 ayat (1) dan 148 SV) .
Menurut Van Bemmelen, penuntut umum bertanggung jawab secara hierarkis dalam
setiap tindakan penyidikan. Hal ini tergambar dalam hirearkis penyidikan menurut
Psal 141 ayat (1) SV, yang menempatkan officieren van justitie (Jaksa) sebagai posisi
tertinggi dalam hierarki penyidikan membawahi korps polisi negara serta walikota.
Dari penggambaran sistem peradilan pidana di dua negara tersebut, didapatkan
suatu pemahaman bahwa Kejaksaan mempunyai kedudukan yang begitu sentral
dalam suatu penegakan hukum. Namun demikian kewenangan Kejaksaan yang
diperluas, tidak akan menimbulkan monopoli kekuasaan pendakwaan/penuntutan
yang absolut, dikarenakan adanya sistem kontrol yang terbangun antara PenyidikJaksa penuntut Umum - Hakim Pemeriksa Pendahuluan. Sistem kontrol ini juga
berbeda dengan prapenuntutan ataupun parperadilan yang ada di dalam KUHAP
yang menimbulkan ketidakefektifan dalam suatu sistem peradilan pidana. Dengan
kata lain, prinsip diferensiasi fungsional yang terkotak-kotak bukanlah suatu sistem
yang tepat untuk membentuk sistem kontrol yang memadai dalam SPP. Bahkan
sebaliknya, suatu sistem yang terintegarasi memunculkan pengecekan ulang yang
lebih berjalan dibandingkan sistem terkotak-kotak versi KUHAP.
Semoga dengan terjadinya kasus KPK VS Polri, merupakan momentum untuk
perbaikan sistem peradilan pidana di Indonesia. Sekaligus pula sebagai wadah untuk
menunjukkan eksistensi dari Kejaksaan RI sebagai dominus litis pengendali perkara.
Terakhir, semoga dalam reformasi pembaharuan sistem peradilan pidana serta
pelaksanaan sistem peradilan pidana kedepannya hanya didasari oleh persepektif
hukum semata, bukan dipengaruhi oleh hal-hal yang berbau politis.
Fly UP