...

Permendikbud 53 Tahun 2015

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Permendikbud 53 Tahun 2015
SALINAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh
pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 sebagaimana
diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayan
Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh
pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan
hasil belajar peserta didik;
b. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang
penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk
pelaksanaan kurikulum 2013;
c. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang
penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan
untuk pelaksanaan kurikulum 2006;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang
penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan
pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;
-2-
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem
Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor
13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan
Pemerintah
Nomor
19
Tahun
2005
tentang
Standar
Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5670);
3. Peraturan
Presiden
Nomor
7
Tahun
2015
tentang
Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
4. Peraturan
Presiden
Kementerian
Nomor
Pendidikan
14
dan
Tahun
2015
Kebudayaan
tentang
(Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai
Pembentukan
Kementerian
dan
Pengangkatan
Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah
diubah
79/P
tentang
Pengggantian
Beberapa
Menteri
Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160
Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006
dan Kurikulum Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11
Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian
Pendidikan dan Kebudayaan;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN
MENTERI
PENDIDIKAN
DAN
KEBUDAYAAN
TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN
SATUAN
PENDIDIKAN
PADA
PENDIDIKAN MENENGAH.
PENDIDIKAN
DASAR
DAN
-3-
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:
1.
Penilaian
Hasil
Belajar
pengumpulan
oleh
Pendidik
informasi/data
adalah
tentang
proses
capaian
pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek
pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan
secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk
memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil
belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
2.
Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah
proses
pengumpulan
informasi/data
tentang
capaian
pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan
aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan
sistematis
dalam
bentuk
penilaian
akhir
dan
ujian
sekolah/madrasah.
3.
Satuan
Pendidikan
adalah
Ibtidaiyah/Sekolah
Sekolah
Dasar
Sekolah
Luar
Biasa
Menengah
Tsanawiyah/Sekolah
Dasar/Madrasah
(SD/MI/SDLB),
Pertama/Madrasah
Menengah
Pertama
Luar
Biasa
(SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah
Aliyah/Sekolah
Menengah
(SMA/MA/SMALB),
dan
Atas
Luar
Sekolah
Biasa
Menengah
Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah
Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).
4.
Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk
mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada
akhir semester dan/atau akhir tahun.
5.
Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan
untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik
sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian
dari suatu Satuan Pendidikan.
6.
Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM
adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh
Satuan
Pendidikan
kompetensi
yang
kelulusan,
mengacu
dengan
pada
standar
mempertimbangkan
karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran,
dan kondisi Satuan Pendidikan
-4-
Pasal 2
Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur Penilaian Hasil
Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan
Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 dan
Kurikulum 2013.
Pasal 3
(1)
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk
memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan
mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta
didik secara berkesinambungan.
(2)
Penilaian
Hasil
Belajar
oleh
Pendidik
sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi
fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.
(3)
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan
untuk:
a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
c. menetapkan
program
perbaikan
atau
pengayaan
berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan
d. memperbaiki proses pembelajaran.
Pasal 4
Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan
Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsipprinsip sebagai berikut:
a. sahih,
berarti
penilaian
didasarkan
pada
data
yang
mencerminkan kemampuan yang diukur;
b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan
kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
c. adil,
berarti
penilaian
tidak
menguntungkan
atau
merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta
perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat
istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;
-5-
d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah
satu
komponen
yang
tak
terpisahkan
dari
kegiatan
pembelajaran;
e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan
dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak
yang berkepentingan;
f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh
pendidik mencakup semua aspek
kompetensi dengan
menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk
memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana
dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran
pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
i.
akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan,
baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
Pasal 5
(1)
Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup
aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
(2)
Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.
Pasal 6
Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan
dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai
capaian pembelajaran.
Pasal 7
(1)
Penilaian
Hasil
Belajar
oleh
Pendidik
menggunakan
berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan,
penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain
yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat
perkembangan peserta didik.
-6-
(2)
Instrumen
penilaian
yang
digunakan
oleh
Satuan
Pendidikan dalam bentuk Penilaian Akhir dan/atau Ujian
Sekolah/Madrasah
memenuhi
persyaratan
substansi,
konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas
empirik.
Pasal 8
Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:
a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan
pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran
(RPP) berdasarkan silabus;
b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk
memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil
belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian
satu atau lebih Kompetensi Dasar;
c. penilaian
aspek
sikap
dilakukan
melalui
observasi/pengamatan sebagai sumber informasi utama
dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau
guru kelas;
d. hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan
dalam bentuk predikat atau deskripsi;
e. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis,
tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang
dinilai;
f. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk,
proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan
kompetensi yang dinilai;
g. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan
oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau
deskripsi; dan
h. peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti
pembelajaran remedi.
-7-
Pasal 9
Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan
meliputi:
a. menyusun
perencanaan
penilaian
tingkat
Satuan
Pendidikan;
b. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh
Satuan Pendidikan;
c. penilaian dilakukan dalam bentuk Penilaian Akhir dan
Ujian Sekolah/Madrasah;
d. Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan
Penilaian Akhir tahun;
e. hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat
dan/atau deskripsi;
f. hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan
dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian
kompetensi mata pelajaran;
g. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester,
dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru
berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian
oleh Satuan Pendidikan; dan
h. kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan
melalui rapat dewan guru.
Pasal 10
(1)
Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik
digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta
didik.
(2)
Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil
belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada
kompetensi
pengetahuan,
keterampilan
belum
tuntas
dan/atau sikap belum baik.
(3)
Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat
(2)
tidak
berlaku
bagi
SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB.
peserta
didik
-8-
Pasal 11
Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan,
pengolahan, pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian hasil
belajar peserta didik oleh pendidik dan Satuan Pendidikan
serta format rapor ditetapkan dalam bentuk Panduan Penilaian
oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah
dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan
Pengembangan.
Pasal 12
(1)
Dengan
berlakunya
Peraturan
Menteri
ini
semua
ketentuan tentang penilaian hasil belajar peserta didik
oleh pendidik dan
Satuan Pendidikan
pada jenjang
pendidikan dasar dan menengah yang sudah ada sebelum
Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang
tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan
Menteri ini.
(2)
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun
2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada
Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
-9-
Pasal 13
Peraturan
Menteri
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
ANIES BASWEDAN
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015
DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
WIDODO EKATJAHJANA
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1868
Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,
TTD.
Aris Soviyani
NIP 196112071986031001
Fly UP