...

2012

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Description

Transcript

2012
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAVA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 04 TAHUN 2012
TENTANG
HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN (PERSERO)
DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG MENGGUNAKAN
ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN MENENGAH
ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendorong pembelian tenaga listrik
dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan berbasis biomassa, biogas dan sampah kota dan
menata kembali pengaturan pembelian kelebihan tenaga
listrik (excess power) dari badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi, dan
swadaya masyarakat oleh PT PLN (Persero), perlu
menyempurnakan pengaturan harga pembelian tenaga
listrik oleh PT PLN (Persero) dari pembangkit tenaga listrik
yang menggunakan energi terbarukan skala keeil dan
menengah atau kelebihan tenaga listrik sebagaimana
dirnaksud dalam Peraturan Menteri Energi dan Surnber Daya
Mineral Nornor 31 Tahun 2009;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagairnana dimaksud
dalarn huruf a, perlu nlenetapkan Peraturan Menteri
Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Harga
Pern belian Tenaga Listrik 0 leh PT PLN (Persero) D ari
Pembangkit Tenaga Listrik Yang Menggunakan Energi
Terbarukan Skala Keeil dan Menengah Atau Kelebihan
Tenaga Listrik;
Mengingat
1. Undang-Undang Nornor 30 Tahun 2007 ten tang Energi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nornor
96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4746);
2. Undang-Undang
Nomor
30
Tahun
2009
tentang
Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5052);
~
3. Peraturan ...
- 2 -
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1989 tentang
Penyediaan dan Pemanfaatan Tenaga Listrik (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1989 Nomor 24,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3394) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 56,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4628);
4. Keputusan Presiden Nomor 59/P Tahun 2011 tanggal 18
Oktober 2011;
5. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor
18 Tahun 2010 ten tang Organisasi dan Tata Kerja
Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 552);
MEMUTUSKAN:
Menetapkan: PERATURAN MENTER! ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
TENTANG HARGA PEMBELIAN TENAGA LISTRIK OLEH PT PLN
(PERSERO) DARI PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK YANG
MENGGUNAKAN ENERGI TERBARUKAN SKALA KECIL DAN
MENENGAH ATAU KELEBIHAN TENAGA LISTRIK.
Pasal 1
(1)
PT PLN (Persero) wajib membeli tenaga listrik dari
pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan skala keeil dan menengah dengan kapasitas
sampai dengan 10 MW atau kelebihan tenaga listrik
(excess power) dari badan usaha milik negara, badan
usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi dan
swadaya masyarakat guna memperkuat sistem penyediaan
tenaga listrik setempat.
(2)
Pembelian kelebihan tenaga listrik (excess power)
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat lebih besar
dari tenaga listrik yang dipakai sendiri dan sesuai dengan
kondisi/kebutuhan sistem ketenagalistrikan setempat.
Pasal2
(1)
Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1, ditetapkan sebagai berikut:
a. Rp 656jkWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Menengah;
b. Rp 1.004jkWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Rendah.
(2) F ...
-3 (2)
F sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan faktor
insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh
PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut:
a. Wilayah Jawa dan Bali, F = 1;
b. Wilayah Sumatera dan Sulawesi, F = 1,2;
c. Wilayah Kalimantan, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa.
Tenggara Timur, F = 1,3;
d. Wilayah Maluku dan Papua, F = 1,5.
Pasa13
(1)
Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 1 apabila berbasis biornassa dan biogas,
ditetapkan sebagai berikut:
a. Rp 975/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Menengah;
b. Rp 1.325/kWh x F, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Rendah.
(2)
F sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan faktor
insentif sesuai dengan lokasi pembelian tenaga listrik oleh
PT PLN (Persero) dengan besaran sebagai berikut:
a. Wilayah Jawa, Madura, Bali dan Sumatera, F = 1;
b. Wilayah Sulawesi, Kalimantan, Nusa Tenggara Timur
dan Nusa Tenggara Barat, F = 1,2; dan
c.
(3)
Wilayah Maluku dan Papua, F
=
1,3.
Harga pembelian tenaga listrik sebagairnana dimaksud
dalam
Pasal
1 apabila
berbasis
sampah
kota
menggunakan teknologi zero waste, ditetapkan sebagai
berikut:
a. Rp I.OSO/kWh, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Menengah;
b. Rp 1.398/kWh, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Rendah.
(4)
Zero waste sebagaimana dimaksud pada ayat (3)
merupakan teknologi pengelolaan sampah sehingga terjadi
penurunan volume sampah yang signifikan rnelalui proses
terintegrasi dengan gasifikasi atau incenerator dan
anaerob.
(5)
Harga pernbelian tenaga listrik sebagaimana dirnaksud
dalam Pasal 1 apabila berbasis sampah kota dengan
teknologi sanitary landfill, ditetapkan sebagai berikut:
a. Rp 850/kWh, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Menengah;
b. Rpl.198/kWh, jika terinterkoneksi pada Tegangan
Rendah.
(6) Teknologi. ..
-4(6)
Teknologi sanitary landfill sebagaimana dimaksud pada
ayat (5) merupakan teknologi pengolahan sampah dalam
suatu kawasan tertentu yang terisolir sampai aman untuk
lingkungan.
Pasa14
(1)
Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dipergunakan dalam kontrak
jual beli tenaga listrik dari pembangkit tenaga listrik yang
menggunakan energi terbarukan skala keeil dan
menengah tanpa negosiasi harga dan persetujuan harga.
dari Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral.
(2)
Harga pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 2 dan Pasal 3 dipergunakan dalam kontrak
jual beli tenaga listrik dari kelebihan tenaga listrik (excess
powery tanpa negosiasi harga dan persetujuan harga dari
Menteri Energi dan Sumber Oaya Mineral, gubernur, atau
bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.
Pasal5
(1)
PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik
dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan skala keeil dan menengah dari badan usaha
milik negara, badan usaha milik daerah, badan usaha
swasta, koperasi, dan swadaya masyarakat dengan harga
melebihi harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
(2)
PT PLN (Persero) dapat melakukan pembelian tenaga listrik
dari pembangkit tenaga listrik yang menggunakan energi
terbarukan skala keeil dan menengah berbasis biomassa,
biogas, dan sampah kota dari badan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, badan usaha swasta, koperasi,
dan swadaya masyarakat dengan harga melebihi harga
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
(3)
Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) dan ayat (2) didasarkan pad a Harga Perkiraan Sendiri
(HPS) PT PLN (Persero) dan wajib mendapatkan
persetujuan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral.
Pasa16
(1)
Dalam hal terjadi kondisi krisis penyediaan tenaga listrik,
PT PLN (Persero) dapat membeli kelebihan tenaga listrik
(excess powery dengan harga lebih tinggi dari harga
sebagairoana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3.
(2)
Pembelian tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) didasarkan pada Harga Perkiraan Sendiri (HPS) PT PLN
(Persero).
(3)
Kondisi krisis penyediaan tenaga listrik sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4) Pembelian ...
-6 -
Pasal10
Peraturan Menteri
diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya
dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
padatangga131 Januari 2012
MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JERO WACIK
Diundangkan di Jakarta
padatangga131 Januari 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
AMIR SYAMSUDIN
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2012 NOMOR 128
KEMENTERI
Salinan sesuai dengan aslinya
I DAN SUMBER DAYA MINERAL
Fly UP