...

disini - Hukumonline.com

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

disini - Hukumonline.com
www.hukumonline.com
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang:
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang
Otoritas Jasa Keuangan, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang Pungutan oleh Otoritas Jasa
Keuangan.
Mengingat:
1.
Pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan:
PERATURAN PEMERINTAH TENTANG PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Pemerintah ini yang dimaksud dengan:
1.
Otoritas Jasa Keuangan, yang selanjutnya disingkat OJK, adalah Otoritas Jasa Keuangan sebagaimana
dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.
2.
Pungutan adalah sejumlah uang yang wajib dibayar oleh Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa
keuangan.
3.
Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan yang selanjutnya disebut Pihak adalah Lembaga
Jasa Keuangan dan/atau orang perseorangan atau badan yang melakukan kegiatan di sektor jasa
keuangan.
4.
Sektor Jasa Keuangan adalah sektor Perbankan, Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga
1 / 18
www.hukumonline.com
Pembiayaan dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya.
BAB II
PENGENAAN DAN KEWAJIBAN MEMBAYAR PUNGUTAN
Pasal 2
(1)
OJK mengenakan Pungutan kepada Pihak.
(2)
Pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membayar Pungutan yang dikenakan OJK.
BAB III
PENGGUNAAN, JENIS, DAN BESARAN PUNGUTAN
Pasal 3
(1)
Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 digunakan untuk membiayai kegiatan operasional,
administratif, pengadaan aset, serta kegiatan pendukung lainnya.
(2)
Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada tahun anggaran berikutnya.
(3)
Dalam hal Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
(4)
Dalam melakukan penyetoran ke Kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (3), OJK berkoordinasi
dengan Menteri Keuangan.
Pasal 4
Perhitungan Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2)
dilakukan berdasarkan jumlah kas yang diterima OJK.
Pasal 5
(1)
(2)
Jenis Pungutan yang berlaku pada OJK meliputi:
a.
biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pengesahan, dan penelaahan atas rencana aksi
korporasi; dan
b.
biaya tahunan dalam rangka pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penelitian.
Jenis, satuan, dan besaran Pungutan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 6
Bagi Pihak yang melakukan lebih dari satu kegiatan usaha yang diatur dan diawasi oleh OJK, Pihak dimaksud
wajib membayar biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b pada besaran Pungutan
tertinggi diantara besaran Pungutan dari setiap kegiatan usaha.
2 / 18
www.hukumonline.com
BAB IV
PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS
Pasal 7
Akuntabilitas pelaksanaan dan penggunaan Pungutan dilakukan OJK melalui laporan keuangan dan laporan
kegiatan OJK.
BAB V
PEMBAYARAN PUNGUTAN
Pasal 8
(1)
Biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat
(1) huruf a wajib dibayar oleh Pihak sebelum pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan
pengesahan.
(2)
Biaya penelaahan atas rencana aksi korporasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a
wajib dibayar oleh Pihak sebelum penyampaian rencana aksi korporasi.
Pasal 9
(1)
Biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, besaran tarifnya ditetapkan dalam:
a.
persentase tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit;
b.
nominal tertentu yang mengacu pada laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; atau
c.
nominal tertentu yang tidak mengacu pada laporan keuangan.
(2)
Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dibayar dalam 4 (empat)
tahap paling lambat tanggal 15 (lima belas) setiap bulan April, Juli, Oktober dan tanggal 31 Desember
pada tahun berjalan.
(3)
Biaya tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dibayar paling lambat setiap tanggal 15
Juni pada tahun berjalan.
(4)
Dalam hal tanggal 15 April, 15 Juli, atau 15 Oktober merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya
tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan pada hari kerja
berikutnya.
(5)
Dalam hal tanggal 31 Desember merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b wajib dilakukan paling lambat pada hari kerja
sebelumnya.
(6)
Dalam hal tanggal 15 Juni merupakan hari libur, kewajiban pembayaran biaya tahunan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dilakukan pada hari kerja berikutnya.
Pasal 10
Besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a dan huruf b
3 / 18
www.hukumonline.com
dihitung secara mandiri dengan mengacu pada laporan keuangan tahunan tahun sebelumnya yang telah diaudit
dan memenuhi ketentuan:
a.
Pembayaran Tahap I paling lambat tanggal 15 April tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
b.
Pembayaran Tahap II paling lambat tanggal 15 Juli tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
c.
Pembayaran Tahap III paling lambat tanggal 15 Oktober tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima
persen); dan
d.
Pembayaran Tahap IV paling lambat tanggal 31 Desember tahun berjalan sebesar 25% (dua puluh lima
persen).
Pasal 11
(1)
Keseluruhan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dihitung kembali berdasarkan
laporan keuangan tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit.
(2)
Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal
10 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih negatif tersebut
ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.
(3)
Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan dalam Pasal
10 dikurangi biaya tahunan yang dihitung berdasarkan ketentuan pada ayat (1), selisih positif tersebut
dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk tahun diketahuinya selisih tersebut.
(4)
Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat
(3) ditambahkan atau dikurangkan pada pembayaran tahap terdekat setelah diketahuinya selisih tersebut.
Pasal 12
(1)
OJK dapat melakukan verifikasi atas perhitungan secara mandiri biaya tahunan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10 dan Pasal 11.
(2)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas kewajiban biaya tahunan paling lama 10
(sepuluh) tahun sebelum pelaksanaan verifikasi.
(3)
Dalam hal terdapat perbedaan hasil perhitungan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
dan Pasal 11 dengan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), hasil perhitungan biaya
tahunan yang berlaku adalah hasil verifikasi yang dilakukan oleh OJK.
(4)
Pihak yang melakukan perhitungan biaya tahunan secara mandiri dapat meminta klarifikasi kepada OJK
atas hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
(5)
Dalam hal terdapat selisih negatif antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, selisih negatif tersebut ditambahkan sebagai kewajiban biaya
tahunan pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
(6)
Dalam hal terdapat selisih positif antara biaya tahunan berdasarkan verifikasi OJK sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dikurangi biaya tahunan berdasarkan perhitungan secara mandiri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 10 dan Pasal 11, selisih positif tersebut dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan
pada tahun ditetapkan hasil verifikasi.
(7)
Selisih negatif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) atau selisih positif sebagaimana dimaksud pada ayat
(5) ditambahkan atau dikurangkan pada tahap pembayaran terdekat setelah ditetapkannya selisih
berdasarkan hasil verifikasi.
4 / 18
www.hukumonline.com
(8)
Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan
OJK.
Pasal 13
Dalam hal laporan keuangan tahun sebelumnya yang telah diaudit tidak tersedia, besarnya biaya tahunan yang
wajib dibayar pada setiap tahap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 mengacu pada laporan keuangan
tahunan terakhir yang telah diaudit.
Pasal 14
(1)
Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya
laporan keuangan tahunan yang diaudit, perhitungan besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengacu pada laporan keuangan
tahunan yang tidak diaudit yang disampaikan kepada OJK.
(2)
Dalam hal ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan tidak mewajibkan adanya
laporan keuangan, perhitungan besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 mengacu pada buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil
pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara elektronik atau secara aplikasi online yang
mencerminkan capaian kinerja, volume usaha, atau ukuran lain yang menjadi dasar penghitungan
Pungutan.
(3)
Buku, catatan, dan dokumen lain termasuk hasil pengolahan data dari pembukuan yang dikelola secara
elektronik atau secara aplikasi online sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib disampaikan kepada
OJK dalam hal OJK melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12.
Pasal 15
Tata cara pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
dalam Peraturan OJK.
Pasal 16
Dalam hal Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 tidak dibayar sesuai jangka waktu yang telah
ditetapkan dan dikategorikan macet oleh OJK, OJK menyerahkan penagihan atas Pungutan kepada Panitia
Urusan Piutang Negara sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
BAB VI
PENYESUAIAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN PUNGUTAN
Pasal 17
(1)
Dalam hal Pihak sedang mengalami kesulitan keuangan dan dalam upaya penyehatan dan/atau dalam
pemberesan, OJK dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai
dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(2)
Dalam hal sebagian besar atau seluruh Pihak:
5 / 18
www.hukumonline.com
a.
tidak mampu mempertahankan tingkat kesehatannya sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan; dan/atau
b.
mengalami kesulitan keuangan sehingga berpotensi terjadinya kegagalan untuk memenuhi
kewajiban kepada konsumennya atau dapat membahayakan kelangsungan usahanya,
OJK dapat mengenakan Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) sampai dengan 0%
(nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(3)
Dalam hal OJK akan atau sedang mengembangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan
tertentu, baik secara nasional ataupun di daerah tertentu, OJK dapat mengenakan Pungutan paling
rendah sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini.
(4)
Penetapan besaran Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dilakukan OJK setelah
berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.
(5)
Tata cara pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan OJK.
Pasal 18
Dalam hal sebelum berakhirnya tahun berjalan penerimaan OJK yang berasal dari Pungutan lebih besar dari
rencana kerja dan anggaran OJK tahun berikutnya yang telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia, OJK mengenakan biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b sebesar 0%
(nol persen) pada sisa tahun berjalan.
Pasal 19
(1)
OJK dapat mengenakan Pungutan sampai dengan 0% (nol persen) dari besaran Pungutan sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Pemerintah ini
terhadap Lembaga Jasa Keuangan yang secara khusus dibentuk Undang-Undang atau dibentuk oleh
Pemerintah.
(2)
Pengenaan Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan OJK setelah berkoordinasi dengan
Menteri Keuangan.
BAB VII
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 20
(1)
Pihak yang tidak melakukan atau terlambat melakukan pembayaran Pungutan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administratif berupa denda oleh OJK sebesar 2% (dua
persen) per bulan dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dan paling banyak 48% (empat puluh delapan
persen) dari jumlah Pungutan yang wajib dibayar dengan ketentuan bagian dari bulan dihitung 1 (satu)
bulan.
(2)
Selain sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), OJK dapat menetapkan
sanksi administratif tambahan atau tindakan tertentu kepada Pihak yang tidak melakukan atau terlambat
melakukan pembayaran sesuai dengan jenis sanksi atau tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
6 / 18
www.hukumonline.com
BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 21
Besaran Pungutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) untuk tahun 2014 adalah 2/3 (dua pertiga)
dari besaran Pungutan sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Pemerintah ini.
Pasal 22
Pendapatan yang berasal dari:
a.
pengelolaan, penyimpanan, atau penggunaan Pungutan; dan
b.
sanksi administratif berupa denda atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di Sektor Jasa
Keuangan,
merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK.
BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 23
(1)
Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga
Keuangan kepada pelaku kegiatan di sektor pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank yang belum
dibayar dan upaya penagihannya dilakukan oleh OJK merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak
Kementerian Keuangan.
(2)
Biaya Tahunan oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, dan Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian yang dipungut berdasarkan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal untuk
tahun 2013 merupakan bagian dari penerimaan Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
ayat (1) huruf b.
(3)
Sanksi administratif berupa denda yang dikenakan oleh OJK kepada Pihak atas pelanggaran peraturan
perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan sebelum berlakunya Peraturan Pemerintah ini merupakan
bagian dari penerimaan Pungutan OJK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b.
BAB X
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 24
Pada saat Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang mengatur
Pungutan kepada Pihak dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam
Peraturan Pemerintah ini.
7 / 18
www.hukumonline.com
Pasal 25
Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Pemerintah ini dengan
penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Februari 2014
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO
Diundangkan Di Jakarta,
Pada Tanggal 12 Februari 2014
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,
Ttd.
AMIR SYAMSUDIN
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2014 NOMOR 33
8 / 18
www.hukumonline.com
PENJELASAN
PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 2014
TENTANG
PUNGUTAN OLEH OTORITAS JASA KEUANGAN
I.
UMUM
Otoritas Jasa Keuangan yang merupakan otoritas tunggal (unified supervisory model) di Sektor Jasa
Keuangan di Indonesia, yang dibentuk melalui Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas
Jasa Keuangan (UU OJK) mempunyai tujuan agar keseluruhan kegiatan Sektor Jasa Keuangan
terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan
yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil dan mampu melindungi kepentingan konsumen dan
masyarakat. Sedangkan fungsi OJK adalah menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang
terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam Sektor Jasa Keuangan.
Untuk mendukung operasionalisasi OJK sehingga mampu melaksanakan tugas dan fungsinya secara
independen dan profesional, dengan berlandaskan pada prinsip tata kelola yang baik, yang meliputi
independensi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, transparansi, dan kewajaran (fairness), perlu adanya
pembiayaan yang memadai dengan standar yang wajar yang lazim digunakan oleh Sektor Jasa
Keuangan atau regulator Sektor Jasa Keuangan sejenis, baik domestik maupun internasional.
Pembiayaan OJK selain bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara juga berasal dari
Pungutan dari Pihak. Sebagai pelaksanaan dari amanat Pasal 37 ayat (6) UU OJK, maka perlu ditetapkan
Peraturan Pemerintah ini yang mengatur mengenai Pungutan OJK kepada Pihak, yang antara lain
mencakup tata cara penetapan, penggunaan, jenis, besaran, waktu penagihan dan pembayaran
Pungutan, dan sanksi denda. Penetapan besaran Pungutan tersebut dilakukan dengan tetap
memperhatikan kemampuan Pihak serta kebutuhan pendanaan OJK.
Meskipun secara kelembagaan OJK merupakan lembaga di luar pemerintah, namun OJK harus
merupakan bagian dari sistem penyelenggaraan urusan pemerintahan. Oleh karena itu, Peraturan
Pemerintah ini menegaskan peran Panitia Urusan Piutang Negara dalam penagihan atas Pungutan OJK
yang dikategorikan macet berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Peraturan Pemerintah
ini merupakan bagian dari Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan. Dengan demikian,
pelanggaran terhadap ketentuan dalam Peraturan Pemerintah ini merupakan pelanggaran terhadap
ketentuan Peraturan Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
9 / 18
www.hukumonline.com
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya mendasarkan pada realisasi penggunaan anggaran
OJK sampai dengan akhir tahun anggaran berikutnya.
Sebagai contoh:
Pada 31 Desember 2016 Pungutan yang telah diterima OJK pada tahun berjalan (periode 1 Januari
sampai dengan 31 Desember 2016) diketahui sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Pada
saat itu, Rencana Kerja dan Anggaran OJK tahun 2017 yang telah disetujui oleh Dewan Perwakilan
Rakyat adalah sebesar Rp2.400.000.000.000,00 (dua triliun empat ratus miliar rupiah). Selanjutnya, per
31 Desember 2017 diketahui realisasi anggaran OJK tahun anggaran 2017 adalah sebesar
Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah).
Dengan demikian, Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan 2016 sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) melebihi realisasi kebutuhan OJK tahun anggaran 2017
sebesar Rp2.200.000.000.000,00 (dua triliun dua ratus miliar rupiah) yaitu sebesar Rp800.000.000.000,00
(delapan ratus miliar rupiah). Atas kelebihan Pungutan sebesar Rp800.000.000.000,00 (delapan ratus
miliar rupiah) dimaksud, OJK harus menyetor kelebihan ke Kas Negara. Penyetoran tersebut
dilaksanakan setelah realisasi anggaran tahun 2017 diketahui.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Pasal 4
Sebagai contoh perhitungan Pungutan yang diterima oleh OJK pada tahun berjalan berdasarkan jumlah kas
yang diterima oleh OJK:
Jumlah tagihan yang berasal dari Pungutan OJK tahun 2016 adalah sebesar Rp3.500.000.000.000,00 (tiga
triliun lima ratus miliar rupiah), sementara jumlah kas yang diterima OJK dari Pungutan pada tahun 2016 adalah
sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah).
Dengan demikian, Pungutan yang diterima OJK pada tahun berjalan (tahun 2016) adalah sebesar
Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah). Jumlah sebesar Rp3.000.000.000.000,00 (tiga triliun rupiah) ini
akan digunakan untuk membiayai kegiatan OJK pada tahun anggaran berikutnya (tahun 2017), dan digunakan
sebagai dasar perhitungan kelebihan yang akan disetor ke Kas Negara sebagaimana contoh pada penjelasan
Pasal 3 ayat (3).
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Yang dimaksud dengan “perizinan” mencakup antara lain izin usaha Bank Umum, izin usaha Bursa
Efek, izin usaha Lembaga Kliring dan Penjaminan, izin usaha Lembaga Penyimpanan dan
Penyelesaian, izin usaha Perusahaan Perasuransian, dan izin usaha Perusahaan Efek.
Yang dimaksud dengan “persetujuan” mencakup antara lain persetujuan Bank Umum sebagai Bank
10 / 18
www.hukumonline.com
Kustodian.
Yang dimaksud dengan “pendaftaran” mencakup:
a.
b.
Pernyataan pendaftaran dalam rangka:
1)
Penawaran umum efek bersifat ekuitas;
2)
Penawaran umum efek bersifat utang;
3)
Penawaran umum sukuk;
4)
Perusahaan Publik;
5)
Penawaran umum dalam rangka penambahan modal dengan hak memesan efek
terlebih dahulu (penawaran umum terbatas/right issue);
6)
Penawaran umum dalam rangka penambahan modal tanpa hak memesan efek
terlebih dahulu;
7)
Penawaran umum efek yang dapat dikonversi menjadi saham; dan
8)
Penawaran umum efek bersifat ekuitas oleh pemegang saham.
Pendaftaran profesi penunjang, antara lain notaris, konsultan hukum, akuntan, dan penilai.
Yang dimaksud dengan “pengesahan” mencakup antara lain pengesahan Dana Pensiun.
Yang dimaksud dengan “penelaahan atas rencana aksi korporasi” mencakup:
1)
Penambahan modal tanpa hak memesan efek terlebih dahulu tanpa melalui
penawaran umum tidak dalam rangka memperbaiki posisi keuangan;
2)
Penggabungan atau peleburan perusahaan terbuka;
3)
Perubahan perusahaan terbuka menjadi perusahaan tertutup secara sukarela
(voluntary going private); dan
4)
Pengambilalihan perusahaan terbuka.
Huruf b
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 6
Contoh, PT Bank ABC Tbk., pada tahun 2016 memiliki aset sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun
rupiah). Sebagai Bank, PT Bank ABC Tbk. dimaksud juga:
−
merupakan Emiten karena melakukan Penawaran Umum saham sebesar Rp2.000.000.000.000,00 (dua
triliun rupiah);
−
melakukan kegiatan usaha sebagai Bank Kustodian, dan membukukan pendapatan usaha sebesar
Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);
−
melakukan kegiatan usaha sebagai Wali Amanat, dan membukukan pendapatan usaha sebesar
Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah);
−
melakukan kegiatan usaha sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana dengan pendapatan dari fee
keagenan sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah);
11 / 18
www.hukumonline.com
Dalam menetapkan besarnya biaya tahunan 2016, PT Bank ABC Tbk. melakukan perhitungan sebagai berikut:
−
biaya tahunan sebagai Bank Umum:
0,045% X Rp5.000.000.000.000,00=Rp2.250.000.000,00
−
biaya tahunan sebagai Emiten:
0,03% X 2.000.000.000.000,00=Rp600.000.000,00 (paling banyak Rp150.000.000,00)
−
biaya tahunan sebagai Bank Kustodian:
1,2% X 1.000.000.000,00=Rp12.000.000,00
−
biaya tahunan sebagai Wali Amanat:
1,2% X 2.000.000.000,00=Rp24.000.000,00
−
biaya tahunan sebagai Agen Penjual Efek Reksa Dana:
1,2% X 3.000.000.000,00=Rp36.000.000,00
Berdasarkan ketentuan Pasal ini, PT Bank ABC Tbk. hanya diwajibkan membayar Pungutan dengan besaran
tertinggi, yaitu Rp2.250.000.000,00 (dua miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Ayat (1)
Dalam permohonan pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan kepada OJK,
disertakan tanda bukti pembayaran Pungutan yang telah dilakukan oleh Pihak.
Ayat (2)
Dalam permohonan penyampaian rencana aksi korporasi kepada OJK, disertakan tanda bukti
pembayaran Pungutan yang telah dilakukan oleh Pihak.
Pasal 9
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penetapan tanggal pembayaran Pungutan dalam empat tahap dilakukan agar dapat meringankan Pihak
untuk melakukan kewajiban pembayaran Pungutan.
Selain itu, hal tersebut juga ditujukan untuk memberikan waktu yang cukup kepada OJK untuk menyusun
rencana kerja dan anggaran tahunan yang akan disampaikan ke Dewan Perwakilan Rakyat Republik
Indonesia untuk memperoleh persetujuan.
Ayat (3)
Cukup jelas.
12 / 18
www.hukumonline.com
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 10
Sebagai contoh:
Pada tahun 2016 diketahui bahwa laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah diaudit menunjukkan
bahwa pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah). Berdasarkan
informasi tersebut, besarnya biaya tahunan yang wajib dibayar adalah 15% x Rp100.000.000.000,00 =
Rp15.000.000.000,00. Kewajiban pembayaran biaya tahunan setiap tahap oleh Bursa Efek pada tahun 2016
secara mandiri adalah sebagai berikut:
a.
pembayaran tahap I tanggal 15 April 2016 adalah 25% X Rp15.000.000.000,00 = Rp3.750.000.000,00;
b.
pembayaran tahap II tanggal 15 Juli 2016 adalah 25% X Rp15.000.000.000,00 = Rp3.750.000.000,00;
c.
pembayaran tahap III tanggal 15 Oktober 2016 adalah 25% X Rp15.000.000.000,00 =
Rp3.750.000.000,00;
d.
pembayaran tahap IV tanggal 31 Desember 2016 adalah 25% X Rp15.000.000.000,00 =
Rp3.750.000.000,00;
Pasal 11
Ayat (1)
Sebagai contoh penghitungan kembali keseluruhan biaya tahunan berdasarkan laporan keuangan
tahunan tahun bersangkutan yang telah diaudit dengan tetap merujuk contoh penjelasan Pasal 10, adalah
sebagai berikut:
Diketahui laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan pada 31 Maret 2017)
menunjukkan pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp110.000.000.000,00 (seratus sepuluh miliar
rupiah). Keseluruhan kewajiban biaya tahunan Bursa Efek tahun 2016 dihitung kembali didasarkan pada
pendapatan usaha Bursa Efek dalam laporan keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit tersebut
sehingga biaya tahunannya menjadi 15% x Rp110.000.000.000,00 = Rp16.500.000.000,00 (enam belas
miliar lima ratus juta rupiah).
Ayat (2)
Contoh penghitungan selisih negatif:
Merujuk contoh pada penjelasan ayat (1) dan Pasal 10, maka terdapat selisih negatif pembayaran biaya
tahunan yang dilakukan oleh Bursa Efek dengan perhitungan sebagai berikut:
a.
Total pembayaran yang telah dilaksanakan sebagaimana contoh dalam Penjelasan Pasal 10 adalah
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.
Keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan tahun
2016 yang telah di audit adalah 15% X Rp110.000.000.000,00 = Rp16.500.000.000,00;
13 / 18
www.hukumonline.com
c.
Perhitungan antara yang telah dibayar pada huruf a dikurang dengan kewajiban keseluruhan biaya
tahunan yang dihitung kembali pada huruf b yaitu Rp15.000.000.000,00–Rp16.500.000.000,00 = –
Rp1.500.000.000,00. Jumlah sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah)
merupakan selisih negatif;
d.
Selisih negatif sebagaimana huruf c ditambahkan pada kewajiban biaya tahunan tahun 2017.
Ayat (3)
Contoh penghitungan selisih positif: Merujuk contoh pada penjelasan Pasal 10, diketahui laporan
keuangan tahunan tahun 2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan pada 31 Maret 2017) menunjukkan
pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh miliar rupiah), kewajiban
pembayaran biaya tahunan oleh Bursa Efek adalah sebagai berikut:
a.
Total pembayaran yang telah dilaksanakan sebagaimana contoh dalam Penjelasan Pasal 10 adalah
Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah);
b.
Keseluruhan biaya tahunan yang dihitung kembali berdasarkan laporan keuangan tahunan Tahun
2016 yang telah di audit adalah 15% X Rp80.000.000.000,00 = Rp12.000.000.000,00;
c.
Perhitungan antara yang telah dibayar pada huruf a dikurang dengan kewajiban keseluruhan biaya
tahunan yang dihitung kembali pada huruf b yaitu Rp15.000.000.000,00– Rp12.000.000.000,00 =
Rp3.000.000.000,00. Jumlah sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) merupakan selisih
positif;
d.
Selisih positif sebagaimana perhitungan huruf c dikurangkan dari kewajiban biaya tahunan untuk
tahun 2017.
Ayat (4)
Pembayaran selisih negatif oleh Bursa Efek sebagaimana contoh dalam penjelasan ayat (2) adalah
sebagai berikut:
a.
Hasil penghitungan kembali biaya tahunan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun
2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan 31 Maret 2017) diketahui terdapat selisih negatif sebesar
Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
b.
Kewajiban pembayaran tahap I tahun 2017 tanggal 15 April 2017 berdasarkan laporan keuangan
tahun 2016 yang telah diaudit adalah 25% dari kewajiban biaya tahunan tahun 2017 (15% x
Rp110.000.000.000,00 = Rp16.500.000.000,00) yaitu sebesar Rp4.125.000.000,00 (empat miliar
seratus dua puluh lima juta rupiah);
c.
Pembayaran selisih negatif sebesar Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) pada
huruf a dibayarkan pada pembayaran Tahap I tanggal 15 April 2017 sehingga secara keseluruhan
menjadi Rp4.125.000.000,00 + Rp1.500.000.000,00 = Rp5.625.000.000,00.
Pembayaran selisih positif sebagaimana contoh ayat (3) adalah sebagai berikut:
a.
Hasil penghitungan kembali biaya tahunan untuk tahun 2016 berdasarkan laporan keuangan tahun
2016 yang telah diaudit (yang diterbitkan 31 Maret 2017) diketahui terdapat selisih positif sebesar
Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
b.
Kewajiban pembayaran tahap I tahun 2017 tanggal 15 April 2017 berdasarkan laporan keuangan
tahun 2016 yang telah diaudit adalah 25% dari kewajiban biaya tahunan tahun 2017 (15% x
Rp80.000.000.000,00 = Rp12.000.000.000,00) yaitu sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar
rupiah);
c.
Perhitungan selisih positif sebesar Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) pada huruf a dilakukan
pada pembayaran Tahap I tanggal 15 April 2017 oleh Bursa Efek sehingga secara keseluruhan
pembayaran Bursa Efek pada Tahap I ini menjadi Rp3.000.000.000,00 - Rp3.000.000.000,00=
14 / 18
www.hukumonline.com
Rp0,00 (nol rupiah).
Pasal 12
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
OJK memberikan penjelasan atas permintaan klarifikasi dari Pihak yang melakukan perhitungan biaya
tahunan secara mandiri terhadap hasil verifikasi yang dilakukan oleh OJK.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Yang dimaksud dengan “dikategorikan macet” adalah apabila Pihak yang diwajibkan melakukan pembayaran
Pungutan tidak memenuhi ketentuan mengenai tata cara pembayaran yang ditetapkan dalam Peraturan OJK.
Pasal 17
15 / 18
www.hukumonline.com
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “pemberesan” adalah pemberesan yang dilakukan oleh likuidator atau kurator.
Penurunan besaran pada ayat ini dimaksudkan untuk mengurangi kemungkinan semakin memburuknya
kondisi keuangan dan/atau membantu proses penyehatan keuangan Pihak.
Ayat (2)
Ukuran tingkat kesehatan antara lain capital adequacy ratio untuk perbankan, modal kerja bersih
disesuaikan untuk Perusahaan Efek, dan risk based capital untuk perusahaan asuransi dan reasuransi.
Ayat (3)
Pengembangan dilakukan OJK dengan mempertimbangkan industri, jenis layanan, atau produk keuangan
yang antara lain mempunyai trend pertumbuhan lambat, dan baru dikembangkan.
Yang dimaksud dengan “daerah tertentu” adalah daerah tertentu di wilayah Republik Indonesia yang
berdasarkan penetapan OJK secara khusus perlu dikembangkan.
Contoh, OJK sedang berupaya untuk mendorong perkembangan layanan perasuransian di wilayah
Indonesia bagian timur. Berdasarkan hal tersebut, OJK dapat menetapkan besaran Pungutan yang lebih
rendah kepada perusahaan asuransi yang akan melakukan kegiatan di wilayah Republik Indonesia
bagian timur.
Ayat (4)
Koordinasi dengan Menteri Keuangan diperlukan antara lain agar tercipta keselarasan antara program
Pemerintah dan OJK, dalam penanganan permasalahan perekonomian dan pembangunan nasional,
termasuk pembangunan di daerah tertentu.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Pasal 18
Dalam hal OJK sepenuhnya telah dibiayai dari Pungutan dan misalnya pada tanggal 16 Oktober 2015 Dewan
Perwakilan Rakyat Republik Indonesia memberikan persetujuan atas rencana kerja dan anggaran OJK untuk
tahun 2016, serta pada tanggal tersebut jumlah kas yang diterima OJK dari Pungutan lebih besar dari rencana
kerja dan anggaran OJK untuk tahun 2016, OJK mengenakan biaya tahunan dengan tarif sebesar 0% (nol
persen) untuk pembayaran tahap IV tahun 2015 dan bagi Pihak yang telah melakukan pembayaran biaya
tahunan untuk satu tahun penuh maka kelebihan pembayaran akan diperhitungkan untuk pembayaran tahun
berikutnya.
Pasal 19
Ayat (1)
Lembaga Jasa Keuangan dibentuk untuk melaksanakan program Pemerintah, yaitu Lembaga
Pembiayaan Ekspor Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur, Penjaminan Infrastruktur
Indonesia, Perusahaan Pembiayaan Sekunder Perumahan, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, dan
lembaga jasa keuangan sejenis yang dibentuk kemudian berdasarkan Undang-Undang atau dibentuk oleh
Pemerintah.
Ayat (2)
Cukup Jelas.
16 / 18
www.hukumonline.com
Pasal 20
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan “bulan” adalah 30 (tiga puluh) hari.
Sebagai contoh, laporan keuangan tahunan tahun 2015 yang telah diaudit menunjukkan bahwa
pendapatan usaha Bursa Efek adalah Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), sehingga kewajiban
pembayaran Pungutan Tahap I Bursa Efek pada tanggal 15 April 2016 adalah Rp3.750.000.000,00 (tiga
miliar tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
Bursa Efek baru membayar Pungutan Tahap I pada tanggal 19 Mei 2016 (terlambat selama 34 hari yaitu
sejak tanggal 16 April 2016 sampai dengan 19 Mei 2016), sehingga Bursa Efek dikenakan sanksi berupa
kewajiban membayar denda sebesar 4% X Rp3.750.000.000,00 = Rp150.000.000,00.
Dengan demikian, meskipun Bursa Efek baru terlambat membayar Pungutan selama 34 hari
sebagaimana contoh pada penjelasan ayat (2), Bursa Efek dianggap telah terlambat selama 2 (dua) bulan
dan dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda sebanyak 4% (empat persen).
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan “jenis sanksi administratif sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan
Perundang-undangan di Sektor Jasa Keuangan”antara lain berupa:
a.
peringatan tertulis;
b.
penurunan tingkat kesehatan;
c.
pembatalan hasil uji kemampuan dan kepatutan;
d.
pembatasan kegiatan usaha;
e.
perintah penggantian manajemen;
f.
pencantuman manajemen dalam daftar orang tercela;
g.
pembatalan persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan;
h.
pembekuan kegiatan usaha; dan/atau
i.
pencabutan izin usaha.
Yang dimaksud dengan “tindakan tertentu sebagaimana diatur dalam ketentuan Peraturan Perundangundangan di Sektor Jasa Keuangan”antara lain berupa penundaan pemberian pernyataan efektif,
misalnya pernyataan efektif untuk penawaran umum, penggabungan usaha, peleburan usaha, dan
pernyataan tidak ada tanggapan lebih lanjut atas dokumen penambahan modal dengan Hak Memesan
Efek Terlebih Dahulu.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari pengelolaan” adalah pendapatan yang diperoleh melalui
deposito pada bank Badan Usaha Milik Negara, serta surat berharga yang diterbitkan dan/atau dijamin oleh
bank sentral Republik Indonesia atau Negara Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari penyimpanan” antara lain jasa giro dan bunga.
17 / 18
www.hukumonline.com
Yang dimaksud dengan “pendapatan yang berasal dari penggunaan” antara lain denda wanprestasi terkait
pengadaan barang dan jasa.
Pasal 23
Cukup jelas.
Pasal 24
Cukup jelas.
Pasal 25
Cukup jelas.
TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 5504
18 / 18
Fly UP