...

1 PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA1 H. UJANG

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

1 PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA1 H. UJANG
PERBUATAN MELAWAN HUKUM OLEH PENGUASA1
H. UJANG ABDULLAH, SH. M.Si2
I. PENGERTIAN
Perbuatan Melawan Hukum (PMH) sebenarnya sudah dikenal sejak
menusia mengenal Hukum dan telah dimuat dalam Kitab Hukum tertua yang
pernah dikenal sejarah yaitu Kitab Hukum Hammurabi (dibuat lebih dari empat
ribu tahun yang lalu). Dalam kitab tersebut diatur mengenai akibat hukum
sesorang yang melakukan perbuatan tertentu yang sebenarnya tergolong
dalam perbuatan melawan hukum.
Perkembangan pengertian perbuatan melawan hukum di negeri Belanda
sangat berpengaruh didalam perkembangan di lndonesia karena kaidah hukum
di sana berlaku bagr negeri jajahannya berdasarkan azas konkordansi
termasuk Indonesia. Dalam perkembangannya pengertian perbuatan melawan
hukum mengalami perubahan dalam tiga periode sebagai berikut :
1. Periode sebelum tahun 1838
Pada periode ini di negeri Belanda belum terbentuk kodifikasi Burgerlijk
Wetboek (BW), sehingga pelaksanaan perlindungan hukum terhadap
perbuatan melawan hukum belum jelas dan belum terarah.
2. Periode antara tahun 1838 -1919
Pada periode ini di negeri Belanda telah terbentuk kodifikasi BW, sehingga
berlakulah ketentuan pasal 1401 BW yang sama dengan ketentuan 1365
Kitab Undang-undang Hukum Perdata mengenai perbuatan melawan
hukum (Onrechtmatige Daad) yang ditafsirkan sebagai berbuat sesuatu
(aktif) maupunn tidak berbuat sesuatu (pasif) yang merugikan orang lain
baik yang disengaja maupun yang merupakan kelalaian sebagaimana yang
diatur dalam ketentuan pasal 1366 KUH Perdata.
1
Disampaikan dalam Bimbingan Teknis Peradilan Tata Usaha Negara Pemerintah Propinsi Lampung, 13-14
Juli 2005
2
Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang
1
3. Periode setelah tahun 1919
Periode ini merupakan dasar dan permulaan pengertian baru perbuatan
melawan hukum dan sekaligus merupakan koreksi terhadap paham
kodifikasi yang sempit dan ajaran legisme yang hanya memandang aturan
tertulis atau kebiasaan yang diakui tertulis sebagai hukum.
Perubahan yang terjadi adalah dengan diterimanya Penafsiran Luas tentang
Pengertian Perbuatan Melawan Hukum oleh Hoge Raad (Mahkamah
Agung) negeri Belanda terhadap kasus Lindenbaum Versus Cohen.
Kasus tersebut merupakan kasus mengenai persaingan yang tidak sehat
dalam dunia bisnis, dimana perusahaan Lindenbaum dan Perusahaan
Cohen saling bersaing dalam bidang percetakan. Dengan maksud menarik
pelanggan Lindenbaum maka perusatraan Cohen memberikan berbagai
macam hadiah kepada pegawai Lindenbaum agar pegawai tersebut
memberitahukan kepada perusanaan Cohen salinan dari penawaranpenawaran yang dilakukan oleh Lindenbaum kepada masyarakat serta
memberitahu nama orang-orang yang mengajukan order kepadanya,
tindakan tersebut kemudian ketahuan dan digugat melalui Pengadilan
Amsterdam.
Pengadilan
Amsterdam
yang
memeriksa
kasus
tersebut
kemudian
memutuskan bahwa perbuatan perusahaan cohen tersebut merupakan
perbuatan melawan hukum. Meskipun di tingkat banding perusahaan cohen
tersebut dimenangkan dengan alasan tidak ada satu pasalpun dari
peraturan perundang-undangan yang berlaku dilanggar oleh perusahaan
Cohen, akan tetapi ditingkat kasasi oleh Hoge Raad akhirnya perusahaan
Cohen dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum, karena
pengertian
perbuatan
melawan
hukum
bukan
hanya
melakukan
pelanggaran undang-undang tertulis tetapi meliputi juga perbuatan :
o Yang melanggar hak orang lain yang dijamin hukum
o Yang bertentangan dengan kewajiban hukum pelaku
o Yang bertentangan dengan kesusilaan
2
o Yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk
memperhatikan kepentingan orang lain.
Dengan demikian sejak putusan Hege Raad Belanda tersebut maka
pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi perbuatan yang
bertentangan dengan pasal-pasal dalam perundang-undangan yang berlaku
tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar kepatutan dalam masyarakat.
Sedangkan istitah penguasa menurut Putusan Mahkamah Agung RI No.
66 tahun 1952 disebut sebagai Pemerintah dan menurut Putusan Mahkamah
Agtng RI No. 838 tahun 1970 disebut sebagai Penguasa, sedangkan menurut
ketentuan Pasal 1 angka 6 Jo Pasal 1 angka 2 UU No.5 tahun 1986 yang
sudah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha
Negara disebut sebagai badan atau pejabat yang melaksanakan urusan
pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku,
sehingga pengertian tidak hanya meliputi instansi-instansi resmi yang berada
dalam lingkungan eksekutif di bawah Presiden akan tetapi termasuk juga
Badan/pejabat lain yang melaksanakan urusan pemerintahan.
Dalam praktek di Pengadilan Tata Usaha Negara yang mempunyai
kewenangan memeriksa dan menyelesaikan sengketa perbuatan melawan
hukum oleh penguasa (Onrechtmatige Overheids Daad), pengertian tersebut
meliputi :
1. Badan/jabatan instansi resmi pemerintah
Yaitu
dari
Pemerintah
Pusat,
Pemerintah
Daerah,
Pemerintah
Kabupaten/Kota sampai Pemerintahan Kelurahan dan juga lnstansi-instansi
resmi pemerinta yang berada di lingkungan eksekutif.
2. Badan/jabatan semi pemerintah
Yaitu Badan Usaha Milik Pemerintah (BUMN) dan Badan Usaha Milik
Daerah (BUMD) seperti Telkom, PDAM, PLN dan lain-lain termasuk juga
Badan /jabatan yang merupakan kerjasama Pemerintah dengan swasta.
3
3. Badan/jabatan Swasta yang melaksanakan urusan Pemerintahan
Yaitu yayasan yang bergerak dibidang yang seharusnya menjadi kewajiban
pemerintah akan tetapi dilaksanakan oleh swasta, seperti Perguruan Tinggi,
Rumah Sakit, Universitas dll.
II. PERLINDUNGAN HUKUM DARI PERBUATAN MELAWAN HUKUM
Konotasi dan pengaturan perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365
KUH Perdata mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda dengan
perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana yang disebut delik atau
perbuatan pidana serta mempunyai konotasi dan pengaturan yang berbeda
pula
dengan
perbuatan
melawan
hukum
oleh
penguasa,
sehingga
perlindungan hukum dari masyarakat terhadap perbuatan melawan hukrm
tersebut dapat disalurkan melalui sarana yang berbeda-beda pula.
Sarana-sarana perlindungan masyarakat terhadap perbuatan melawan
hukum tersebut antara lain:
1. Dilakuakan oleh Badar/pejabat Tata Usaha Negara melalui upaya
administratif.
-
Keberatan = kepada yang mengeluarkan keputusan
-
Banding administratif = kepada instansi atasan/lain misalnya : BAPEG,
KMIGAS dII
2. Melahirkan melalui Peradilan Umum
Yaitu terhadap perbuatan melawan hukum yang didasarkan pada ketentuan
pasal 1365 KUH Perdata.
3. Dilakukan melalui Peradilan TUN
Yaitu terhadap perbuatan melawan hukum oleh penguasa yang didasarkan
pada ketentuan pasal 53 UU No. 5 tahun 1986 yang yang sudah diubah
dengan UU No. 9 Th. 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.
4
ad.1
Melalui Upaya Administasi
Upaya administrasi merupakan suatu prosedur yang dapat ditempuh
untuk menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh
seseorang atau Badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap
suatu keputusan Tata Usaha Negara. Dasar hukumnya diatur dalam
ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) UUD No. 5 tahun 1986 yang sudah
dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004 tentang pengadilan Tata Usaha
Negara.
Bentuk upaya administrasi terdiri dari dua macam, yaitu :
a. Keberatan
: apabila penyelesaiannya harus dilakukan oleh
instansi
atasan
atau
instansi
yang
mengeluarkan keputusan tersebut.
b. Banding administratif : apabila penyelesaiannya harus dilakukan
oleh instansi atasan atau instansi yang
mengeluarkan keputusan tersebut.
Adanya upaya administrasi tersebut dapat dilihat dari ketentuan
peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dikeluarkannya
Keputusan TUN yang bersangkutan dan apabila terhadap putusan
banding administrasi tersebut masih juga dirasakan belum memuaskan
maka persoalannya dapat diajukan ke pengadilan. Dan berdasarkan
surat edaran Mahkamah Agung RI No. 2 tahun 1991, apabila peraturan
dasarnya hanya menentukan adanya upaya keberatan maka setelah itu
dapat diajukan gugatan ke pengadilan TUN tingkat pertama tapi apabila
peraturan dasarnya menentukan adanya banding administatif maka
putusannya dapat digugat melalui Pengadilan Tinggi Tata Usaha
Negara.
5
Ad.2 Melalui Peradilan Umum
Sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata maka suatu perbuatan
melawan hukum yang dapat digugat melalui pengadilan haruslah
mengandung unsur-unsur antara lain :
a. Adanya suatu perbuatan
Perbuatan tersebut baik berbuat sesuatu (aktif maupun tidak berbuat
sesuatu
(pasifl)
padahal
dia
mempunyai
kewajiban
untuk
membuatnya, kewajiban tersebut tentunya lahir oleh hukum yang
berlaku bukan lahir oleh suatu kesepakatan atau kontrak.
b. Perbuatan tersebut melawan hukum
Perbuatan melawan hukum disini haruslah diartikan menurut
pengertian setelah tahun 1919 yaitu dalam arti yang seluas-luasnya
yang meliputi :
-
Perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan yang
berlaku.
-
Yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum.
-
Perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku.
-
Perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan
-
Perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam
bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain
c. Adanya kesalahan
Suatu perbuatan dapat dianggap oleh hukum mengandung unsur
kesalahan sehingga dapat dikenakan tanggung jawab secara hukum
apabila menemui unsur-unsur :
-
Ada unsur kesengajaan;
-
Ada unsur kelalaian/kealpaan
-
Tidak ada alasan pembenar atau pemaaf
6
d. Adanya kerugian
Unsur kerugian merupakan syarat agar gugatan berdasarkan
ketentuan pasal 1365 KUH Perdata dapat dilakukan, kerugian
tersebut meliputi kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang
juga akan dinilai dengan uang.
e. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian
Untuk dapat dikabulkannya gugatan perbuatan melawan hukum
maka antara perbuatan yang dilakukan harus ada hubungan kausal
(sebab akibat) dengan kerugian yang timbul, baik hubungan sebab
akibat yang faktual (Sine Qua Non) maupun sebab akibat kira-kira
(Proximate Cause)
Dengan demikian apabila terjadi perbuatan yang telah memenuhi unsur
unsur tersebut maka pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan
kepengadilan umum dengan tuntutan ganti rugi baik berupa uang,
barang maupun pemulihan keadaan semula, sedangkan pihak yang
dapat menggugat tersebut antara lain :
-
Pihak yang dirugikan itu sendiri
-
Penerima nafkah seperti suami/istri, anak atau orang tua yang
ditinggalkan.
-
Keluarga sedarah lurus dan istri/suami seperti orang tua, kakek
nenek, anak dan cucu.
-
Ahli waris pada umumnya.
Ad. 3 Melalui Peradilan Tata Usalra Negara
Sesuai dengan ketentuan pasal 53 UU No 5 tahun 1986 yang sudah
dirubah dengan UU No 9 tahun 2004 tentang pengadilan TUN, maka
seorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya
dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara, dapat mengajukan
7
gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang agar keputusan
TUN tersebut dinyatakan batal/tidak syah dengan atau tuntutan ganti
rugi atau rehabilitasi.
Alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar gugatan adalah :
a. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
b. Bertentangan dengan Azas-Azas Umum Pemerintahan yang Baik
(AAUPB)
Adapun yang dimaksud dengan AAUPB meliputi Azas-azas yang
tercantum dalam UU No 28 tahun 1999 tentang penyelenggara
negara yang bersih dan bebas dari KKN yaitu:
-
Azas kepastian hukum
-
Azas tertib penyelenggaran negaftr
-
Azas keterbukaan
-
Azasproporsionalitas
-
Azas profesionalitas
-
Azas akuntabilitas
Tuntutan utama gugatan di peradilan Tata Usaha Negara adalah
pernyataan batal atau tidak syah keputusan TUN yang digugat,
meskipun dapat disertai tuntutan ganti rugi akan tetapi menurut
ketentuan pasal 3 PP No 43 tahun 1991 tentang ganti rugi dan tata cara
pelaksanaannya, maksimal hanya lima juta rupiah
8
Beberapa perbedaan penyelesaian perkara perbuatan melawan hukum
melalui peradilan umum dan Peradilan Tata Usaha Negara sbb:
Peradilan Tata Usaha Negara
Peradilan Umum (Perdata)
1. Subjeknya:
1. Subjeknya:
Orang/badan hukum perdata
Orang dan Badan Hukum privat
melawan Badar/pejabat TUN
melawan
orang
dan
Badan
Hukum privat serta Badan Hukum
publik yang melakukan perbuatan
perdata
2. Subyeknva:
2. Subyeknya:
Diatur dalam pasal 1 angka 3
Diatur dalam pasal 1365 KUH
- Pasal 3 - pasal2
Perdata
- Pasal 49 UU Peradilan
Tata Usaha Negara
3. Inti tuntutan :
3. Inti tuntutan :
Pernyataan batal/tidak syah
Ganti rugi baik materiil dan
Keputusan TUN + ganti rugi +
immateriil yang dinilai dengan
Rehabilitasi
uang
4. Ganti rugi :
4. Ganti rugi :
Maksimal 5 juta
Dapat sebesar kerugian yang
dialami atau yang diperkirakan
dapat terjadi
9
III. PERBUATAN PEMERINTAH
Negara sebenarnya merupakan suatu organisasi juga seperti halnya
badan hukum perdata, akan tetapi organisasinya sangat besar dan sangat pelik
susunanya serta dibentuk menurut hukum publik atau Hukum Tata Negara.
Sedangkan pemerintah merupakan bagian dari organisasi negara tersebut
yang terdiri dari badan, aparat, instansi, jabatan, daerah, wilayah dan
sebagainya.
Pemerintah yang merupakan bagian dari organisasi negara mempunyai
organ-organ disebut badan atau jabatan Tata Usaha Negara yang mempunyai
mandiri dalam statusnya berdasarkan peraturan per Undang-undangan yang
berlaku dapat melakukan perbuatan hukum perdata dan hukum publik, seperti
mengadakan perjanjian, melahirkan hukum posistif dalam bentuk keputusan
dari yang bersifat urnum sampai keputusan yang kongkrit dan individual.
Berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 2 UU No. 5 tahun 1986 yang sudah
dirobah dengan uu No. 9 tahun 2004, Badan atau jabatan TUN adalah
Badan/jabatan
yang
melaksanakan
urusan
pemerintahan
berdasarkan
perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian ukuran untuk disebut
badan atau jabatan TUN adalah siapa saja yang berdasarkan peraturan
perundang undangan yang berlaku melaksanakan urusan pemerintahan,
sehingga selain instansi atau jajaran pemerintah dibawah presiden, instansi lain
dapat
juga
disebut
badan/jabatan
TUN
apabila
melakukan
urusan
pemerintahan bahkan pihak swasta sekalipun seperti BUMN, BUMD,
Universitas, Rumah sakit dan lain lain.
Rumusan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang bertaku
dalam pasal 1 angka 2 tersebut menunjukkan bahwa keabsahan perbuatan
pemerintah dilahirkan dari kewenangan yang diberikan oleh negara dan
kewenangan tersebut dapat tedadi dari beberapa hal yaitu :
10
1. Kewenangan dari Atribusi
Yaitu pemberian wewenang pemerintah berdasarkan ketentuan peraturan
perundang-undangan yang dibuat oleh orginal Legislator yaitu MPR sebagai
pembentuk konstitusi dan presiden bersama-sama pemerintah yang
melahirkan Undang-undang serta DPRD bersama-sama pemerintah daerah
yang melahirkan peraturan daerah seperti Gubernur yang diberikan
wewenang oleh uu tentang Pemilu anggota DPR, DPRD dan DPD untuk
meresmikan keanggotaan DPRD.
2. Kewenangan dari Delegasi
Yaitu pemberian wewenang pemerintah berdasarkan pendelegasian dari
badan atau jabatan TUN yang telah memperoleh kewenangan secara
atribusi yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti Presiden yang
diberikan wewenang untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah kemudian
melimpahkan wewenangnya kepada Badan atau jabatan tertentu dalarn hal
ini Badan atau jabatan TIJN yang mendapat limpahan kewenangan tersebut
bertanggung jawab penuh terhadap perbuatannya, sehingga apabila terjadi
perbuatan melawan hukum baik karena sengaja maupun karena kelalaian
maka dialah yang dapat digugat untuk mempertanggungjawabkannya.
3. Kewenangan dari Mandat
Yaitu pemberian wewenang pemerintah berdasarkan hubungan intern
seperti Menteri menugaskan Dirjen atau Irjennya untuk atas nama Menteri
melakukan tindakan hukum mengeluarkan keputusan TUN tertentu.
Dalam hal ini tidak terjadi perubahan apa-apa mengenai kewenangan,
wewenang tetap ada pada pemberi mandat, sehingga apabila terjadi
kesalahan maka yang bertangung jawab adalah pemberi mandat (mandans)
sedangkan
penerima
mandat
(mandataris)
tidak
dapat
dikenai
pertanggungan jawab karena dia hanya melaksanakan tugas saja tanpa
ada pelimpahan wewenang.
11
Adapun kategori keputusan-keputusan yang dapat oleh pemerintah
menurut Van Wijck apabila diletakkan dalam suatu peta akan tampak sebagai
berikut :
Keputusan–Keputusan Pemerintah
Yang berkaitan dengan tindakan
Material
Yang berupa tindakan
Hukum
Tindakan hukum intern
Tindakan hukum ekstern
Tindakan hukum privat ekstern
Tindakan hukum publik
ekstern
Tindakan hukum publik ekstren
dengan banyak pihak
Tindakan hukum publik
bersifat sepihak
Bersifat Umum
Umum abstrak
(1)
Bersifat Individual
Umum Konkrit
(2)
Induvidual abstrak
(3)
Individual konkrit
(4)
Dengan demikian dari sifat umum dan individualnya tindakan hukum publik
yang bersifat sepihak, maka keputusan TUN yang dapat diterbitkan Badan/pejabat
TUN adalah :
12
1. Bersifat umum abstrak. seperti Presiden mengeluarkan suatu Peraturan
Pemerintah dalam pelaksanaan suafu ketentuan undang-undang.
2 Bersifat umum kongkrit. seperti Gubernur mengeluarkan keputusan yang
menyatakan bahwa daerahnya terjangkit penyakit busung lapar.
3. Bersifat individual abstrak. seperti izin untuk mendirikan pabrik cat yang disertai
bermacam-macam syarat atau ketentuan-ketenfuan, umpama tentang tata cara
pembuangan air limbah pabrik yang bersangkutan.
4 Bersifat individual kongkrit. seperti penetapan pengangkatan sebagai PNS,
penetapan pajak dlf.
Dari berbagai macam keputusan TUN yang dapat diterbitkan oleh Badan
/jabatan tersebut, menurut ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 5 tahun 1986 yang
sudah dirubah dengan UU No. 9 tahun 2004, hanya Keputusan TUN yang bersifat
individual, kongkrit, final saja yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha
Negara sedangkan keputusan-keputusan lain dimungkinkan dapat digugat di
pengadilan umum.
IV. KESIMPULAN
Dari pembahasan tersebut dapat diambil beberapa kesimpulan tentang
Perbuatan Melawan Hukum oleh Penguasa sebagai berikut :
-
Sejak tahun 1919, pengertian perbuatan melawan hukum tidak hanya meliputi
perbuatan yang bertentangan dengan pasal-pasal peraturan perundangundangan yang berlaku tetapi termasuk juga perbuatan yang melanggar
kepatutan masyarakat.
-
Pemerintah sebagai bagian dari organisasi negara mempunyai organ yang
disebut Badan/pejabat TUN yang dapat bertindak menurut hukum publik
maupun hukum perdata.
13
-
Perlindungan hukum yang diberikan kepada orang/Badan Hukum Perdata atas
perbuatan melawan hukum oleh penguasa, antara lain :
1. Upaya administrasi
2. Peradilan umum
3. Peradilan Tata Usaha Negara
14
BAHAN BACAAN
1. Munir Fuady, SH., MH., LLM : Perbuatan Melawan Hukum PT. CITRA ADITYA
BHAKTI, Bandung, 2002.
2. Indro Harto, SH., Perbuatan Pemerintah Menuruh Hukum Publik dan Hukum
Perdata. LPP - HAN, Bogor- Jakarta, 1999.
3. Indro Harto, SH., Usaha Memahami UU Peradilan TUN. Pustaka Sinar
Harapan, Jakarta, 1983.
4. Abu Daud Busroh, SH., Azas-azas Hukum Tata Negara. Ghalia - Indonesia,
Jakarta, 1983.
5. Prof. R. Subekti, SH., dan Tjitro Sudibio, KUU Hukum Perdata. PT. PRADNYA
PARAMITA, JAKATtA, 1990.
15
Fly UP