...

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD

by user

on
Category: Documents
3

views

Report

Comments

Transcript

PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD
PUTUSNYA PERKAWINAN KARENA MURTAD
(Telaah Kritis Terhadap Psl 116 huruf “h” KHI)
Oleh
Hj. Husnaini A.
Pendahuluan
Dampak dari tingginya interaksi sosial dan heterogennya masyarakat
antara lain timbulnya saling cinta antar jenis kelamin yang berbeda agama,
dan sebagiannya berlanjut kepada rencana untuk menikah. Sesuai dengan
semangat Undang-undang No 1 Tahun 1974 yo KHI bahwa perkawinan beda
agama dilarang, atau setidak-tidaknya tidak diatur dalam Undang-undang aquo maka rencana tersebut sering menemui kendala di lapangan. Boleh jadi
didorong oleh kesadaran sendiri atau mungkin juga dalam upaya memuluskan
proses perkawinan dalam tataran praktek biasanya salah satu pihak pindah
agama mengikuti agama calon pasangannya, yang dalam tulisan ini
dimaksudkan
pindah
ke
agama
Islam.
Selanjutnya
melangsungkan
perkawinan secara Islam.
Kendatipun belum ditopang oleh penelitian resmi, namun fakta di
lapangan menunjukkan cukup banyak di antara pasangan yang masuk Islam
sebelum menikah, kembali ke agama asalnya setelah perkawinan berjalan
beberapa tahun. Keluar dari Islam atau murtad, akan menimbulkan
goncangan yang signifikan dalam rumah tangga . Betapa tidak, pasangan
yang tetap dalam Islam dihadapkan kepada persoalan yang cukup dilematis,
yakni suami atau isterinya tidak lagi seagama dengannya, hat mana dilarang
oleh Islam (Pasal 40 dan Pasal 44 KHI), sementara di sisi lain perkawinan
telah berjalan beberapa tahun, malah mungkin telah memiliki beberapa orang
anak. Di samping itu, ada juga pihak yang murtad mengajak pasangannya
untuk ikut keluar dari Islam demi keutuhan rumah tangga. Bagi yang lemah
iman, terlebih lagi karena tekanan ekonomi, ajakan tersebut mungkin menjadi
sebuah alternatif. Namun, bagi yang kuat iman tentunya ajakan tersebut akan
dikesampingkan kendatipun dengan resiko harus berpisah dan mengakhiri
1
perkawinan dengan segala konsekuensinya.
Dalam upaya mengantisipasi permasalahan tersebut, Pasal 116 huruf
"h" KHI telah melakukan terobosan hukum dengan menegaskan bahwa salah
satu alasan perceraian adalah "murtad yang menimbulkan perselisihan dan
petengkaran dalam rumah tangga". Ketentuan tersebut merupakan langkah
maju kalau dibandingkan dengan alasan perceraian menurut pasal 19 PP No 9
Tahun 1975. Namun muatan pasal 116 huruf "h" KHI terkesan ambigu,
karena adanya klausula "yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran
dalam rumah tangga." Klausula tersebut menunjukkan bahwa "murtad", tidak
dengan sendirinya menjadi alasan perceraian, kecuali kalau dengan
murtadnya salah satu pihak timbul perselisihan dan pertengkaran dalam
rumah tangga. Secara a-contrario dapat dikatakan, jika tidak timbul
perselisihan dan pertengkaran akibat murtad, maka murtad tidak dapat
menjadi alasan perceraian. Hal mana tidak sinkron dengan semangat Pasal 40
dan Pasal 44 KHI yang melarang perkawinan beda agama.
Tulisan ini mecoba mengkritisi pasal 116 huruf "h" KHI dikaitkan
dengan hasil Rakernas MARI tahun 2005 bagian c Bidang Uldilag angka 3
huruf "a" yang menyatakan bahwa "Pengadilan Agama berwenang mengadili
seseorang (pihak) yang sudah murtad, karena yang menjadi ukuran untuk
menentukan berwenang atau tidaknya Pengadilan Agama adalah hukum yang
berlaku pada waktu pernikahan dilangsungkan, dan bukan berdasarkan
agama yang dianut pada saat sengketa terjadi” (IKAHI, hal 134).
Murtad Dalam Deskripsi Fikih
Agama merupakan salah satu dari dharuriyat yang lima, harus
dipertahankan dan dibela secara optimal. Untuk pembelaan tersebut
dibolehkan melakukan hal-hal yang dilarang dalam keadaan normal. Cukup
beralasan apabila al-Qur'an banyak bicara tentang murtad dengan segala
implikasinya.
"Murtad" mengandung beberapa makna. Dalam Kamus Besar Bahasa
Indonesia dikatakan bahwa murtad adalah berbalik ke belakang, berbalik
2
kafir, membuang iman, berganti menjadi ingkar (Balai Pustaka, 1997, hal.
675). Tidak jauh berbeda dengan rumusan di atas, di dalam Ensiklopedi Islam
dinyatakan bahwa murtad adalah keluar dari agama Islam dalam bentuk niat,
perkataan dan perbuatan yang menyebabkan seseorang menjadi kafir atau
tidak beragama sama sekali (PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1994, jld 3,
hal.304). Senada dengan definisi di atas, di dalam Ensiklopedi Hukum Islam
dikatakan bahwa murtad adalah keluar dari iman dan kembali kepada
kekafiran ( PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001, hal. 1233).
Mengacu
kepada
definisi
di
atas
secara
terminologi
dapat
disimpulkan bahwa setiap keluar dari Islam adalah murtad, tanpa perlu
meneliti apakah pihak yang murtad tersebut kembali ke agama asal atau
semata-mata pindah agama.
Untuk dapat dikualifikasi sebagai murtad, maka pelakunya harus
memenuhi syarat-syarat berikut, yakni: a. Balig berakal. Ini syarat utama,
sebab orang yang belum balig berakal belum cakap untuk melakukan
perbuatan hukum sehingga segala perbuatannya belum menimbulkan efek
hukum. b. dilakukan atas kemauan dan kesadaran sendiri. Apabila murtad
dilakukan dibawah ancaman yang membahayakan, maka tidak dikualifikasi
sebagai murtad, sebagaimana firman-Nya dalam surat an-Nahlu 106 yang
artinya sebagai berikut:
“Siapa yang kafir kepada Allah sesudah beriman (akan mendapat kemurkaan
Allah), kecuali orang yang dipaksa kafir padahal hatinya tetap dalam
beriman (maka dia tidak berdosa)”.
Islam mengajarkan agar orang yang murtad diberi nasehat untuk
taubat dan kembali masuk Islam. la diberi tempo berfikir selama tiga hari,
(al-Syaukani: h. 3) Selama masa berfikir tersebut status nikahnya maukuf
atau aanhanging. Jika ia sadar dan kembali masuk Islam, maka nikahnya sah,
tidak perlu diulang ijab qabul. Apabila nasehat tersebut tidak digubris, maka
perkawinannya batal terhitung murtadnya salah satu pihak. Dalam kaitan ini
al-Jaziri menulis yang artinya sebagai berikut :
“Jika murtad kedua suami isteri atau salah seorang dari keduanya maka
3
pernikahannya putus terhitung terjadinya murtad.” (al-Jaziri: tt, h. 233)
Rasulullah SAW pun menegaskan: “mereka (wanita-wanita non
muslim) tidak halal bagi mereka (laki-laki muslim), begitu juga mereka (lakilaki muslim) tidak halal bagi mereka (wanita-wanita non muslim). (AshShan'ani, tt, h. 134).
Al-quran mensinyalir adanya upaya nyata atau terselubung -dalam
rangka pemurtadan ummat (al-Baqarah: 109 dan Ali Imran : 100). Informasi
al-Qur'an ini perlu disimak, menyikapi banyaknya pihak-pihak yang masuk
Islam sebelum nikah. Perlu dicermati apakah masuk Islam tersebut
merupakan panggilan hati nurani atau ada maksud-maksud tertentu. Tanpa
bermaksud menggenelarisir, penulis berpendapat perlu dibuat semacam
perjanjian dalam upaya antisipasi kembalinya salah satu pihak ke agama
asalnya pasca perkawinan. Idealnya perjanjian itu didaftarkan ke pengadilan.
Urgensi pendaftaran ke pengadilan, seperti akta otentik lainnya adalah dapat
dimintakan putusan serta merta (Mariana Sutadi, h: 369).
Kalau yang murtad itu para ekspatriat, tentunya mereka dengan enteng
kembali ke negeri asalnya, sementara hukum Indonesia tidak mudah
menjangkau mereka di luar negeri. Menurut penulis di sinilah urgensinya
jaminan dana dari para ekspatriat (calon suami WNA) sebelum melaksanakan
perkawinan campuran di Indonesia, sebagaimana dirancang dalam Pasal 137
ayat (1) RUU Hukum Terapan PA. Fokus perjanjian adalah jaminan masa
depan dan agama anak-anak jika salah satu orang tuanya keluar dari Islam,
atau sekaligus keluar dari Indonesia. Misalnya saja diperjanjikan jika terjadi
murtad pasca perkawinan, maka anak-anak berada di bawah pemeliharaan
orang tua yang Islam, tanpa mengurangi kewajiban bapak untuk membayar
nafkah mereka. Kebijakan Rasulullah tentang siapa yang berhak memelihara
anak Rafi' setelah ia masuk Islam sementara isterinya tidak, dapat dijadikan
dasar hukum, sebagai berikut :
Dari Rafi' bin Sannan ra bahwa ia telah masuk Islam sementara isterinya
tidak, maka Rasul meminta isteri Rafi' berdiri pada satu sudut, dan Rafi'
pada sudut yang lain. Rasul menempatkan si anak di antara kedua orang
4
tuanya ( lalu ia disuruh memilih), sang anak memilih ibunya. Setelah Rasul
berdoa, barulah si anak memilih ikut bapaknya. Hadis takhrij Abu Daud dan
Nisai. (al-Shan'ani, jld 3, h 228).
Hadis ini menunjukkan bahwa pemegang hadhanah adalah orang tua
yang dapat memelihara keislaman dan aqidah anak. Dalam hal salah satu
orang tua murtad, maka pemegang hadhanah adalah orang tua yang Islam. Di
samping itu, hadis ini juga dapat dijadikan dasar hukum pelarangan kawin
beda agama. Dengan terjadinya sengketa pemeliharaan anak pasca Islamnya
Rafi', menunjukkan putusnya perkawinan Rafi' setelah hanya ia sendiri yang
masuk Islam sementara isterinya tidak. Implisit dari fakta tersebut, orang
Islam tidak boleh berada dalam ikatan perkawinan dengan orang yang tidak
seagama.
Sesuai dengan hukum positif Indonesia yang belum menerapkan
pidana Islam, maka orang murtad tidak dibunuh. Sementara menurut hukum
Islam, harus dibunuh setelah melewati tenggang waktu penasehatan dan
eksekusi dilaksanakan oleh pihak berwenang, yakni atas perintah hakim.
Rasulullah SAW bersabda yang artinya: “Siapa yang menukar agamanya,
maka bunuhlah ia.” (al-Syaukani, jld 8, h. 2)
Di samping hukum bunuh, Allah SWT mengganjar orang murtad
dengan neraka dan mereka kekal di dalamnya. Dalam kaitan ini, Allah SWT
berfirman: “Orang yang murtad dari agamanya , dan mati dalam kekafiran,
maka hapus segala amalannya di dunia dan akhirat. Mereka adalah
penghuni neraka dan kekal di dalamnya.” (al-Baqarah: 217)
"Kekal di dalam neraka" bermakna tidak ada peluang ampunan bagi
mereka. Terlebih lagi kalau murtad itu dilakukan berulang-ulang. Allah SWT
menegaskan: “Sesungguhnya orang beriman kemudian kafir, kemudian
beriman kembali dan selanjutnya kafir lagi dan berketerusan dalam
kekafiran, maka Allah tidak akan mengampuni mereka dan tidak pula
menunjuki mereka jalan yang lurus” (an-Nisa': 137).
Deskripsi
al-Qur'an
yang
begitu
gamblang
tentang
murtad
menunjukkan bahwa Islam tidak dapat mentolerir kemurtadan, walau
5
dilakukan dengan dalih apapun. Menurut Islam mempertahankan aqidah
adalah sesuatu yang final, tidak dapat ditawar-tawar. Aqidah merupakan
primus interpares dari dharuriyat yang lima.
Murtad Sebagai Alasan Perceraian
Suatu hal yang belum tersosialisasi dengan baik di tengah masyarakat
adalah bahwa larangan perkawinan menurut agama juga merupakan larangan
Undang-undang No 1 Tahun 1974. Artinya undang-undang a quo mengadopsi
seutuhnya ketentuan hukum agama yang mengatur substansi perkawinan.
Itulah sebabnya sewaktu bicara tentang larangan kawin, Pasal 8 huruf “f'”
menyatakan: “mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan lain
yang berlaku, dilarang kawin”. Oleh karena Islam melarang perkawinan beda
agama, maka undang-undang pun pada hakikatnya melarang orang Islam
kawin dengan non muslim. Apabila perbedaan agama terjadi pasca
perkawinan karena murtadnya salah satu pihak, tentunya logis menjadi alasan
perceraian. Dengan logika berfikir demikian, maka adanya klausula "murtad
yang menimbulkan perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga",
sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf "h" KHI menjadi tidak relevan.
Menurut penulis mengaitkan murtad
dengan
perselisihan
dan
pertengkaran sebagai alasan perceraian, kurang proporsional, karena
perselisihan dan pertengkaran merupakan alasan tersendiri, (Pasal 116 huruf
“f” KHI jo Pasal 19 hrf “f” PP No. 9 Tahun 1975), tanpa merinci apakah
perselisihan dan pertengkaran itu disebabkan perbedaan bakat, watak,
kepribadian maupun agama. Yang penting perselisihan dan petengkaran
tersebut sedemikian rupa bentuknya sehingga tidak ada harapan akan dapat
hidup rukun dalam rumah tangga.
Menurut Islam, perkawinan yang ideal adalah seagama. Di awal Islam,
Rasulullah SAW pernah mengizinkan para sahabat menikahi wanita ahlul
kitab. Ada rahasia yang dalam di balik izin tersebut. Di samping masih
minimnya jumlah wanita muslimah, mengawini ahlul kitab sekaligus sebagai
upaya menyebarkan dakwah Islam. Rasulullah SAW yakin iman para sahabat
6
begitu kuat dan tidak akan terpengaruh dengan agama isterinya, sehingga
dapat mendakwahkan Islam kepada keluarganya. Izin tersebut dipatrikan
Allah SWT dalam surat al-Maidah : 5.
Seiring dengan meningkatnya populasi muslimah, serta timbulnya
kekhawatiran Umar r.a. jangan-jangan suami yang muslim tergoda oleh
isterinya yang ahlul kitab, maka Umar r.a. melarang laki-laki muslim kawin
dengan wanita ahlul kitab. Umar berpendapat seandainya izin yang diberikan
Rasul masih diterapkan, khawatir wanita-wanita muslimah tidak mendapat
suami, hal mana merupakan ancaman bagi kelangsungan generasi yang
Islami. Larangan Umar r.a. sejalan dengan semangat surat al-Baqarah: 221
yang melarang laki-laki muslim nikah dengan wanita musyrik, dan wanita
muslimah dengan laki-laki musyrik. ljtihad Umar r.a. masih relevan untuk
diterapkan pada zaman kontemporer ini, terlebih pada saat tidak bisa
dibedakan lagi antara ahlul kitab dengan musyrik. Menurut pendapat yang
rajih, saat ini tidak ada lagi ahlul kitab, karena kitab-kitab samawi yang ada
sudah diubah dari aslinya. Dengan demikian kawin dengan non muslim
(kendatipun berasal dari ahlul kitab), sama saja dengan menikahi kaum
musyrik, yang dengan tegas dilarang oleh al-Quran.
Idealnya agama menjadi pemersatu nomor wahid dalam perkawinan,
sehingga perbedaan-perbedaan yang timbul akan mudah dieliminir. Inilah
filosofi dari firman Allah SWT: “Sesungguhnya budak perempuan yang
beriman jauh lebih baik dari wanita musyrik, kendatipun ia menarik
hatimu….dan budak laki-laki yang beriman jauh lebih baik dari laki-laki
musyrik, kendatipun ia menarik hatimu.” (al-Baqarah : 221)
Konon, diantara dampak negatif perkawinan beda agama terhadap
anak-anak adalah tumbuhnya kepribadian yang terbelah (split personality).
Betapa tidak, lazimnya penganut agama yang taat akan berupaya mentransfer
ajaran agama kepada putra putrinya. Dalam hal orang tua berbeda akidah,
tentulah anak-anak berada di persimpangan jalan, yang pada gilirannya
berdampak negatif bagi perkembangan kepribadian dan agamanya.
Keyakinan beragama adalah hak asasi manusia yang paling mendasar,
7
perlu dihormati oleh siapa pun (Pasal 29 UUD 1945). Dari sudut pandang
demikian sangat logis jika murtad merupakan salah satu alasan perceraian.
Dengan bercerai, masing-masing pihak dapat mengamalkan ajaran agamanya
dengan baik, begitupun selanjutnya mencari pasangan yang seakidah. Dari
sudut kepentingan pendidikan, perkembangan jiwa dan agama anak-anak,
akan lebih mashlahat berada di bawah bimbingan single parent ketimbang
sehari-hari bernaung di bawah dua akidah yang berseberangan. Relevan
sekali kalau RUU Hukum Terapan PA dalam pasal 106 huruf “h” menjadikan
murtad an sich sebagai alasan perceraian, tanpa dikaitkan dengan “timbulnya
perselisihan dan pertengkaran”, sebagaimana diatur dalam Pasal 116 huruf
“h” KHI.
Dalam hal murtad menjadi alasan perceraian, maka tolok ukur
penentuan pengadilan yang berwenang (dhi kewenangan absolute ) adalah
mengacu kepada hukum yang berlaku pada waktu perkawinan dilangsungkan.
Apabila perkawinan dilaksanakan secara Islam, maka gugatan atau
permohonan cerai diajukan ke PA. Jika terbukti murtad, PA akan memfasakh
perkawinan tersebut (Rakernas MARI hal, 22 jo RUU Hukum Terapan PA
Pasal 119 hrf “c”). Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara
Islam, maka gugatan diajukan ke PN.
Banyak yang bertanya, hukum apa yang diterapkan PN dalam
menceraikan pasangan tersebut, apakah perceraian produk PN tersebut sudah
sah jika ditinjau dari dari kaca mata hukum Islam? Pertanyaan ini melahirkan
keinginan dari sementara pihak, agar perceraian karena murtad hanya
menjadi kewenangan PA, tanpa melihat hukum yang berlaku sewaktu
perkawinan dilangsungkan. Maksudnya agar pihak yang Islam benar-benar
berpisah dengan pasangannya, baik dari sudut pandang hukum positif
maupun hukum Islam. Penulis berpendapat keinginan tersebut kurang
bijaksana karena kesimpulan Rakernas MARI tentang masalah a quo sudah
tepat. Sebab dari kaca mata hukum Islam, begitu murtad salah satu pihak,
maka nikahnya menjadi fasid, batal dengan sendirinya atau batal demi
hukum/neitig (Azis Dahlan dkk, ed, jld I h. 317). Oleh karena itu, keterkaitan
8
penyelesaiannya dengan pengadilan, hanya semata-mata memenuhi kehendak
undang-undang agar bubarnya perkawinan tersebut, sah secara formil yuridis,
memiliki kekuatan hukum dan kekuatan pembuktian.
Mengacu kepada logika hukum di atas, tentulah suami yang murtad
dapat diizinkan mengikrarkan talaknya di hadapan sidang Pengadilan Agama.
Ikrar talak dari suami yang murtad semata-mata merupakan formulasi yuridis
dari nikah yang sudah batal demi hukum. Di samping itu, mengingat nikah
batal demi hukum terhitung murtadnya salah satu pihak, dan dihubungkan
dengan asas, bahwa "hukum tidak berlaku surut", maka segala hak dan
kewajiban yang timbul akibat perkawinan, tidak berakhir dengan murtadnya
salah satu pihak. Artinya, kendatipun nikah mereka difasakh, atau suami
mengikrarkan talaknya, namun mantan suami isteri tersebut masih dapat
menuntut pembagian harta bersama di hadapan pengadilan. Begitu pun
pengadilan berwenang menghukum mantan suami untuk membayar nafkah
iddah atau nafkah anak. Logikanya, adalah tidak adil, jika dengan murtadnya
suami, ia bebas dari segala kewajiban hukum terhadap mantan isteri dan
anak-anaknya. Akan tetapi karena perceraian dengan alasan murtad memiliki
karakteristik tersendiri,
di mana seakan-akan PA keluar dari asas
personalitas ke-Islaman (padahal sebenarnya tidak), sementara akibat
perceraian karena murtad belum diatur secara eksplisit dalam KHI, maka
seyogianya kekosongan hukum tersebut diakomodir dalam Undang-undang
Hukum Terapan PA. Begitu pun seandainya PA telah berwenang
menjatuhkan hukuman ta'zir, maka kewenangan tersebut dapat menjangkau
pihak yang telah murtad.
Menurut
penulis,
menjadikan
hukum
yang
berlaku
sewaktu
perkawinan dilaksanakan sebagai tolok ukur penentuan pengadilan yang
bemenang (PA atau PN), hanyalah dalam upaya mengeliminir sengketa
kewenangan antar pengadilan, sekaligus menerapkan asas keseimbangan.
Hukum apapun yang diterapkan PN dalam menyelesaikan perkara tersebut
tidak ada pengaruhnya dari kaca mata fikih, karena menurut fikih secara
substansional (fi zatihi/nafs al-amar) nikah tersebut sudah batal demi hukum.
9
Penutup
Menurut fikih, murtadnya suami atau isteri berakibat nikah mereka
batal demi hukum. Akan tetapi menurut KHI, murtad yang menimbulkan
perselisihan dan pertengkaran dapat menjadi alasan perceraian. Dalam hal
perkawinan dilaksanakan secara Islam, gugatan atau permohon cerai diajukan
ke PA. Sebaliknya kalau perkawinan dilaksanakan tidak secara Islam, maka
gugatan diajukan ke PN.
Mengacu kepada semangat KHI yang melarang perkawinan beda
agama (vide pasal 40 dan pasal 44), maka mengaitkan murtad dengan
“timbulnya
perselisihan
dan
pertengkaran”
menjadi
tidak
relevan.
Seyogianya murtad an-sich sudah cukup (seharusnya) menjadi alasan
perceraian. Hal mana sejalan dengan kesimpulan RAKERNAS MARI di
Denpasar Bali tanggal 18 s/d 22 September 2005.
Menjadikan hukum yang berlaku sewaktu perkawinan dilaksanakan
sebagai tolok ukur penentuan pengadilan yang berwenang (kewenangan
absolut), adalah langkah strategis mengeliminir sengketa kewenangan antar
pengadilan, sekaligus menjaga asas keseimbangan antar pengadilan yang
sangat dibutuhkan dalam negara hukum Indonesia. Hukum apa pun yang
diterapkan PN dalam menyelesaikan kasus tersebut, tidak ada pengaruhnya
dari kaca mata fikih, karena menurut fikih, terhitung murtadnya suami atau
isteri, nikah mereka batal demi hukum.
Perceraian karena murtad tidaklah membebaskan mantan suami dari
kewajibannya terhadap mantan isteri dan anak-anaknya. Kewajiban mana
belum diatur secara eksplisit dalam KHI, oleh karena itu seyogianya
diakomodir dalam Undang-undang Hukum Terapan PA.
.
10
Daftar Pustaka
Al-Syaukani, Nailul Authar, Penerbit Persyarikatan Iqamatud Diin, tt, jld 8.
AI-Kahlani, Subulus Salam, Penerbit Dahlan, tt, jld 3.
Abdul Aziz Dahlan dkk, Ed, Ensiklopedi Hukum Islam, Jakarta, PT Ichtiar
Baru
van Hoeve, 2001, cet ke V, jld 1 dan 4.
Al-Jaziri, Kitabul Fiq Alal Mazahibil Arba'ah, al-Qahirah, Pen. Al-Istiqamah,
cet III. Tt.
Ditbinhapera,Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan
Peradilan Agama, 2004.
Dep. Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta,
Balai Pustaka, edisi ke 2, cet ke IX, 1997.
Draft Kelima, RUU Hukum Terapan PA
Kafrawi Ridwan dkk, Ed, Ensiklopedi Islam, Jakarta, Penerbit PT Ichtiar
Baru van Hoeve, 1994, cet ke III, jld. 3.
Mariana Sutadi, Penjelasan Perma No. 2 Tahun 2003 Tentang Prosedur
Mediasi di Pengadilan dalam Himpunan Hasil Rapat Kerja Nasional,
tahun 2001 s/d 2003, MA, thn 2004.
Mahkamah Agung, Jawaban Atas Pertanyaan yang Diajukan PTA se
Indonesia Dalam Rakernas MARI Tahun 2005, Denpasar 18 s/d 22
September 2005.
11
Fly UP