...

kode etik kepariwisataan dunia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

kode etik kepariwisataan dunia
KODE ETIK KEPARIWISATAAN DUNIA
PEMBUKAAN
Kami para anggota Organisasi Kepariwisataan Dunia (World Tourism
Organization), perwakilan industri pariwisata dunia, para delegasi Negara,
teritorial, perusahaan, institusi dan lembaga yang menghadiri Sidang Umum di
Santiago, Chili, tanggal 1 Oktober 1999;
Menegaskan kembali bahwa tujuan-tujuan yang tercantum dalam pasal 3 Anggaran
Dasar Organisasi Kepariwisataan Dunia, dan menyadari peran “penting dan menentukan”
dari Organisasi ini, seperti diakui oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, untuk
mendorong dan mengembangkan kepariwisataan dalam rangka memberikan sumbangan
terhadap pengembangan ekonomi, pengertian antar bangsa, perdamaian, kesejahteraan,
menghormati dan mematuhi nila-nilai Universal Hak Azasi Manusia dan kebebasan yang
mendasar bagi semua, tanpa adanya perbedaan ras, jenis kelamin, bahasa atau agama;
Meyakini dengan sesungguhnya bahwa melalui hubungan yang langsung, spontan dan
tanpa perantara dapat meningkatkan hubungan antar pria maupun wanita dari berbagai
budaya dan gaya hidup. Kepariwisataan merupakan kekuatan yang sangat penting untuk
menciptakan perdamaian dan faktor untuk membangun persahabatan serta saling
pengertian antar penduduk di dunia;
Menimbang bahwa eratnya hubungan kepariwisataan dengan pelestarian lingkungan,
pembangunan perekonomian dan upaya untuk mengentaskan kemiskinan secara
berkelanjutan, seperti dirumuskan dan telah ditetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa
tahun 1992 dalam “Konferensi Tingkat Tinggi tentang Bumi” di Rio de Janeiro dan
dicantumkan dalam “Agenda 21”;
Mempertimbangkan terjadinya perubahan yang cepat dan terus tumbuhnya
kepariwisataan di masa lalu maupun di masa mendatang untuk tujuan berlibur, bisnis,
kebudayaan, keagamaan atau kesehatan, serta pengaruhnya yang kuat baik secara positif
maupun negatif terhadap lingkungan, perekonomian dan masyarakat baik bagi negara
sumber wisatawan maupun negara penerima wisatawan, terhadap masyarakat lokal dan
penduduk asli, dan juga terhadap hubungan internasional maupun perdagangan;
Bertujuan untuk memajukan kepariwisataan yang bertanggung-jawab, berkelanjutan dan
kepariwisataan yang terbuka secara universal dalam kerangka hak setiap orang untuk
mengisi waktu luangnya, berekreasi atau melakukan perjalanan sebagai pilihan
masyarakat dari seluruh penduduk;
Mempunyai keyakinan bahwa industri pariwisata dunia secara keseluruhan mempunyai
banyak kemanfaatan dengan melaksanakannya dalam suatu suasana yang
menguntungkan ekonomi pasar, perusahaan swasta, perdagangan bebas, dan itu
semuanya diarahkan untuk mengoptimalkan dampak kemanfaatannya dalam menciptakan
kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja;
1
Sangat meyakini bahwa dengan dipatuhinya beberapa prinsip dan sejumlah peraturan,
maka kepariwisataan yang bertanggung jawab dan berkelanjutan adalah
tidak
bertentangan dengan perdagangan bebas yang semakin tumbuh, yang mengatur syaratsyarat perdagangan bebas dalam bidang jasa-jasa, dan dibawah perlindungan syaratsyarat tersebut, perusahaan-perusahaan yang bergerak di sektor ini, yang dimungkinkan
untuk mengadakan penyelarasan di bidang ekonomi dan ekologi, lingkungan hidup dan
pembangunan, keterbukaan dalam perdagangan internasional serta perlindungan terhadap
identitas sosial dan budaya;
Mengingat bahwa dengan pendekatan seperti itu, semua pemangku kepentingan dalam
pembangunan kepariwisataan – di tingkat nasional, regional dan lokal, baik pemerintah,
perusahaan, asosiasi usaha pariwisata, pekerja pada sektor ini, semua organisasi dan
lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang pariwisata, termasuk juga
masyarakat yang menerima wisatawan, pers dan wisatawan itu sendiri. mempunyai
tanggung jawab yang saling berkaitan baik secara perseorangan maupun secara kelompok
masyarakat dalam pembangunan kepariwisataan dan dengan rumusan tugas dan tanggung
jawab masing-masing akan turut mewujudkan pencapaian tujuan ini;
Bertekad agar tetap sesuai dengan tujuan yang ditetapkan sendiri oleh Organisasi
Kepariwisataan Dunia sejak menetapkan Resolusi 364(XII) dalam Sidang Umum tahun
1997 (di Istambul), mendorong kemitraan sejati antara pemerintah dan swasta dalam
pembangunan kepariwisataan, dan berharap terwujudnya hubungan kemitraan serta
kerjasama dalam semangat yang sama dalam keterbukaan dan keseimbangan antara
negara sumber wisatawan dengan negara penerima wisatawan serta usaha pariwisatanya
masing-masing;
Menindaklanjuti Deklarasi Manila tahun 1980 tentang Kepariwisataan Dunia dan tahun
1997 tentang Dampak Sosial Kepariwisataan, juga tentang Ketentuan Hak-hak Berwisata
dan Aturan bagi Wisatawan yang ditetapkan di Sofia tahun 1985 dibawah naungan
Organisasi Kepariwisataan Dunia;
Meyakini bahwa intrumen tersebut harus dilengkapi dengan suatu prinsip yang saling
memiliki ketergantungan dari yang satu dengan yang lainnya untuk dapat ditafsirkan dan
dilaksanakan sehingga para pemangku kepentingan dalam pembangunan kepariwisataan
harus dapat menunjukkan prilaku mereka sebagai model dalam menyongsong abad kedua
puluh satu;
Menggunakan, untuk tujuan dari intrumen tersebut, definisi dan klasifikasi yang berlaku
untuk perjalanan, dan khususnya konsep yang berlaku untuk “pengunjung”, “wisatawan”,
dan “kepariwisataan”, seperti telah ditetapkan dalam Konferensi Internasional Ottawa,
yang berlangsung dari 24 hingga 28 Juni 1991 dan telah disetujui pada tahun 1993 oleh
Komisi Statistik Perserikatan Bangsa Bangsa dalam sidangnya yang Kedua puluh tujuh.
2
Merujuk pada khususnya instrumen-intrumen berikut:

















Deklarasi Universal tentang Hak Azasi Manusia, 10 Desember 1948;
Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, 16 Desember
1966;
Persetujuan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik, 16 Desember 1966;
Konvensi Warsawa tentang Transportasi Udara, 12 Oktober 1929,
Konvensi Chicago tentang Penerbangan Sipil Internasional, 7 Desember 1944,
dan Konvensi terkait yang ditetapkan di Tokyo, Den Haag, Montreal;
Konvensi tentang fasilitas Kepabeanan dalam bidang Kepariwisataan, 4 Juli 1954
dan Protokol terkait lainnya;
Konvensi tentang Perlindungan Warisan Alam dan Budaya Dunia, 23 November
1972;
Deklarasi Manila tentang Kepariwisataan Dunia, 10 Oktober 1980;
Resolusi dari Sidang Umum Keenam Organisasi Kepariwisataan Dunia (Sofia)
yang menetapkan Hak-Hak untuk Berwisata dan Ketentuan Perilaku Wisatawan,
26 September 1985;
Konvensi tentang Hak-Hak Anak; 26 Januari 1990;
Resolusi dari Sidang Umum Kesembilan Organisasi Kepariwisataan Dunia
(Buenos Aires) khususnya tentang fasilitasi perjalanan dan keselamatan dan
keamanan wisatawan, 4 Oktober 1991;
Deklarasi Rio tentang Lingkungan Hidup dan Pembangunan, 13 Juni 1992;
Ketentuan Umum tentang Perdagangan Jasa-Jasa, 15 April 1994; Konvensi
tentang Keanekaragaman Hayati, 6 Januari 1995;
Resolusi Sidang Umum Kesebelas Organisasi Kepariwisataan Dunia (Cairo)
tentang Pencegahan wisata-sex yang terorganisasi, 22 Oktober 1995;
Deklarasi Stockholm tentang Eksploitasi Seksual Anak-Anak secara Komersial,
28 Agustus 1996;
Deklarasi Manila tentang Dampak Sosial Kepariwisataan, 22 Mei 1997;
Konvesi dan Rekomendasi yang ditetapkan oleh Organisasi Perburuhan
Internasional yang berkaitan dengan perjanjian kolektif, pelarangan terhadap
perbudakan tenaga kerja dan tenaga kerja anak-anak, perlindungan terhadap hakhak penduduk asli setempat, perlakuan yang setara dan tidak diskriminatif di
tempat kerja;
menegaskan tentang adanya hak-hak berwisata dan kebebasan bergerak bagi
wisatawan;
menyatakan keinginan kami untuk mendorong tegaknya kepariwisataan dunia
yang berkesetaraan, bertanggung jawab dan berkelanjutan, yang kemanfaatannya
akan dapat dinikmati oleh semua sektor dalam masyarakat dalam keterkaitannya
dengan keterbukaan dan liberalisasi ekonomi internasional;
akhirnya dengan penuh tanggung jawab menetapkan prinsip-prinsip Kode Etik
Kepariwisataan Dunia.
3
PRINSIP – PRINSIP
Pasal 1
Kontribusi kepariwisataan untuk membangun saling pengertian dan saling
menghormati antar penduduk dan masyarakat.
1. Pemahaman dan dukungan terhadap nilai-nilai etika yang umum bagi
kemanusiaan, dengan sikap toleransi dan menghormati keberagaman agama,
falsafah dan keyakinan moral, semuanya adalah landasan dan konsekuensi dari
kepariwisataan yang bertanggung jawab; para pemangku kepentingan dalam
pembangunan kepariwisataan dan wisatawan itu sendiri harus menghormati
kondisi sosial dan tradisi budaya serta kehidupan sehari-hari masyarakat,
termasuk menghormati keberadaan mereka yang tergolong sebagai kelompok
minoritas atau penduduk asli;
2. Kegiatan kepariwisataan harus dilaksanakan secara harmonis dengan kekhasan
wilayah atau negara penerima wisatawan dan menghormati undang-undang,
kehidupan sehari-hari dan tradisi masyarakatnya;
3. Masyarakat penerima wisatawan, dari satu sisi, dan para pelaku usaha pariwisata
setempat, di lain sisi, hendaknya mereka bersikap ramah dan menghormati
wisatawan yang datang berkunjung serta memahamai gaya hidup, cita rasa dan
harapan wisatawan; pendidikan dan pelatihan yang sepatutnya diberikan kepada
para pelaku usaha pariwisata yang turut berperan dalam menyambut dan melayani
wisatawan;
4. Pemerintah bertugas untuk melindungi wisatawan, pengunjung dan barang-barang
miliknya; pemerintah wajib memberikan perhatian khusus terhadap suatu keadaan
yang rawan bagi wisatawan asing; pemerintah harus menyediakan kemudahan
bagi wisatawan untuk mengetahui hal-hal yang bersifat khusus seperti informasi,
cara pencegahan, keamanan, asuransi serta bantuan lain yang sesuai dengan
kebutuhan wisatawan; pemerintah harus mencegah kemungkinan penyerangan,
gangguan, penculikan atau ancaman lain terhadap wisatawan atau pekerja
industri pariwisata, juga perusakan secara sengaja terhadap fasilitas atau unsur
warisan budaya atau unsur warisan alam haruslah dikecam dan dihukum sesuai
dengan perundang-undangan yang berlaku di negara tersebut;
5. Wisatawan maupun pengunjung yang melakukan perjalanan hendaknya tidak
melibatkan diri dalam perbuatan kriminal atau yang diperkirakan sebagai
perbuatan kriminal yang melanggar undang-undang negara yang dikunjungi,
menjaga tingkah laku dan perbuatan yang dapat dirasakan sebagai menyinggung
atau melukai perasaan penduduk setempat atau dapat merusak lingkungan hidup
setempat; mereka harus menghidarkan diri dari pengedaran dan penyalahgunaan
narkotika, senjata api, barang antik, jenis binatang atau tumbuhan yang
dilindungi, dan produk atau bahan berbahaya atau yang dinyatakan dilarang oleh
perundang-undangan negara yang dikunjungi;
6. Wisatawan dan pengunjung berkewajiban untuk lebih mengenal karakteristik
negara yang akan mereka kunjungi, bahkan sebelum memulai perjalanan; mereka
4
harus menyadari resiko kesehatan ataupun keselamatan yang berkaitan langsung
dengan perjalan yang dilakukan ke luar dari lingkungan kehidupan sehari-harinya
dan mempersiapkan diri sedemikian rupa untuk menekan sekecil-kecilnya
kemungkinan terjadinya resiko tersebut;
Pasal 2
Kepariwisataan sebagai media untuk memenuhi kebutuhan kualitas hidup baik
secara perseorangan maupun secara kolektif.
1. Kepariwisataan adalah kegiatan yang sering diasosiasikan dengan beristirahat dan
bersantai, berolahraga dan berhubungan dengan alam dan budaya, haruslah
direncanakan dan diwujudkan sebagai sarana mulia bagi pemenuhan kualitas
hidup baik secara perseorangan ataupun secara kolektif; tatkala diwujudkan
dengan sikap keterbukaan, maka kepariwisataan adalah faktor yang tak
tergantikan sebagai sarana pembelajaran mandiri, pengembangan sikap toleransi,
dan menumbuhkan sikap untuk memahami hakekat perbedaan penduduk dan
kebudayaannya serta kebhinekaannya;
2. Kegiatan kepariwisataan harus menghormati kesetaraan laki-laki dan perempuan;
harus mendorong pelaksanaan hak azasi manusia, khususnya hak-hak individu
dari kelompok yang rawan keberadaannya, seperti anak-anak, orang lanjut usia,
penderita cacat, kelompok etnik minoritas dan kelompok penduduk asli;
3. Eksploitasi kemanusiaan dalam segala bentuknya, khususnya sex, terutama yang
berkaitan dengan anak-anak, adalah bertentangan dengan tujuan dasar
kepariwisataan dan pengingkaran terhadap tujuan mulia kepariwisataan; dalam
hubungan ini, sesuai dengan peraturan internasional harus dilarang sekeraskerasnya dengan kerjasama dari negara-negara yang bersangkutan dan dikenakan
sanksi yang seberat-beratnya oleh baik negara yang dikunjungi maupun oleh
negara asal pelaku dari pelanggaran tersebut, walaupun itu dilakukan di luar
negerinya.
4. Perjalanan yang dilakukan dengan tujuan keagamaan, kesehatan, pertukaran
pendidikan dan kebudayaan atau bahasa, merupakan bentuk kepariwisataan yang
menguntungkan yang sepantasnya diberi dorongan untuk memajukannya;
5. Pengenalan ke dalam kurikulum lembaga pendidikan kepariwisataan tentang
kemanfaatan kepariwisataan dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya, ataupun
juga resiko-resikonya, hendaknya diberi dorongan untuk memajukannya.
Pasal 3
Kepariwisataan sebagai faktor pembangunan berkelanjutan.
1. Semua pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus menjaga
lingkungan hidup dalam rangka memperoleh pertumbuhan ekonomi yang handal,
5
2.
3.
4.
5.
berkelanjutan dan berkesinambungan yang diarahkan untuk dapat memenuhi
kebutuhan dan aspirasi generasi sekarang dan mendatang secara berkeadilan;
Semua bentuk pembangunan kepariwisataan yang dapat mengurangi penggunaan
sumber daya yang langka dan berharga khususnya air dan energi, serta
menghindari terbentuknya produk limbah atau sampah, hendaknya dapat diberi
dorongan oleh pemerintah secara nasional, regional maupun lokal;
Pengaturan perjalanan wisatawan dan pengunjung dari sisi waktu maupun ruang,
terutama yang disebabkan oleh cuti pekerja yang tetap dibayar serta liburan anakanak sekolah, dan lebih memeratakan pembagian waktu liburan sedemikian rupa,
adalah untuk mengurangi tekanan terhadap lingkungan hidup oleh kegiatan
kepariwisataan dan meningkatkan kemanfaatan industri pariwisata dan
perekonomian lokal;
Infrastruktur kepariwisataan harus dirancang dan kegiatan kepariwisataan harus
diprogramkan sedemikian rupa untuk melindungi warisan alam yang terdiri dari
ekosistem dan keanekaragaman hayati serta untuk melestarikan spesies dan
binatang yang dilindungi; para pemangku kepentingan pembangunan
kepariwisataan harus dapat menerima pemberlakuan pembatasan dan hambatan
atas kegiatan mereka apabila itu diberlakukan khususnya terhadap wilayah yang
sensitif seperti: padang gurun, wilayah kutub atau wilayah pegunungan yang
tinggi, wilayah pesisir, hutan tropis atau daerah rawa-rawa, sebagai wilayah yang
tepat untuk mengembangkan taman nasional atau wilayah yang dilindungi;
Wisata alam atau wisata ekologi diketahui kekhususannya sebagai kegiatan yang
mendukung dalam memperkaya dan meningkatkan reputasi kepariwisataan,
sejauh kepariwisataan menjaga warisan alam dan menghormati penduduk
setempat serta tetap memperhatikan daya dukung tempat;
Pasal 4
Kepariwisataan sebagai pemakai warisan budaya kemanusiaan serta sebagai
penyumbang pengembangan warisan budaya itu sendiri.
1. Sumber daya kepariwisataan yang berupa warisan kemanusiaan seluruh umat
manusia, maka masyarakat yang berada di walayah itu memiliki hak dan
kewajiban khusus terhadap warisan kemanusiaan itu;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan dan kegiatan kepariwisataan itu harus
dilaksanakan dengan memperhatikan keindahan, nilai arkeologi dan warisan
budaya, yang seharusnya dilindungi dan diteruskan kepada generasi mendatang;
perhatian khusus hendaknya diberikan untuk melestarikan dan meningkatkan nilai
bangunan, candi dan museum ataupun daerah arkeologi serta tempat bersejarah
yang seharusnya terbuka luas untuk dikunjungi oleh wisatawan; dorongan
hendaknya juga diberikan secara luas kepada masyarakat untuk mengembangkan
sumber daya budaya ataupun bangunan yang dimiliki secara pribadi dengan
memperhatikan hak kepemilikan yang ada padanya, termasuk bangunan tempat
ibadah tanpa mengorbankan kebiasaan untuk melakukan peribadatan;
6
3. Uang pendapatan dari kunjungan wisatawan ke lokasi bangunan atau warisan
budaya, paling sedikit sebagian, hendaknya digunakan untuk memelihara,
menjaga, mengembangkan dan memperindah warisan budaya;
4. Kegiatan kepariwisataan harus direncanakan sedemikian rupa untuk
memungkinkan produk budaya tradisional, kerajinan, dan foklor untuk tetap
hidup dan berkembang, serta menghindarkan dari kemungkinan tak berkembang
serta menjadi produk standar.
Pasal 5
Kepariwisataan adalah kegiatan yang menguntungkan bagi masyarakat dan
negara penerima wisatawan.
1. Penduduk setempat haruslah diikut-sertakan dalam kegiatan kepariwisataan dan
harus memperoleh manfaat secara adil dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya,
khususnya kesempatan kerja langsung maupun tak langsung dari kegiatan
kepariwisataan;
2. Kebijakan pembangunan kepariwisataan hendaknya diterapkan sedemikian rupa
untuk meningkatkan standar hidup dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk di
wilayah yang dikunjungi wisatawan; perencanaan dengan pendekatan arsitektur
setempat untuk pengoperasian kawasan pariwisata dan fasilitas akomodasi,
haruslah dimaksudkan untuk mengintegrasikannya seluas mungkin ke dalam
perekonomian dan struktur sosial masyarakat setempat; dalam hal kemampuan
ketrampilan yang dimiliki adalah setara, prioritas hendaknya diberikan kepada
tenaga kerja setempat;
3. Perhatian khusus hendaknya diberikan terhadap permasalahan yang spesifik dari
wilayah pesisir, wilayah-wilayah pulau, wilayah pedesaan atau wilayah
pegunungan yang mudah rusak, karena dalam hal ini kepariwisataan sering
merupakan kesempatan langka untuk menjadi penggerak pembangunan dalam
menghadapi menurunnya perekonomian tradisional;
4. Para pelaku usaha pariwisata, khususnya para investor, diatur oleh peraturan yang
ditetapkan oleh pejabat pemerintah, harus melakukan studi tentang dampak dari
proyek pembangunan yang direncanakan terhadap alam dan lingkungan
sekitarnya; mereka juga harus menyerahkan, dengan penuh keterbukaan dan
objektifitas, informasi tentang rencana programnya ke depan dan hal-hal yang
diperkirakan sebagai dampak kegiatan serta melakukan dialog dengan penduduk
setempat tentang hal-hal yang terkait dengan mereka;
Pasal 6
Kewajiban para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan.
1. Para pelaku usaha pariwisata mempunyai kewajiban untuk menyediakan
informasi yang objektif dan jujur kepada wisatawan mengenai tempat-tempat
7
2.
3.
4.
5.
6.
yang akan dikunjungi, kondisi perjalanan, pelayanan dan tempat tinggal; mereka
harus dapat menjamin bahwa butir-butir yang diusulkan dalam kontrak kepada
pelanggannya sudah sepenuhnya dimengerti baik jenis, harga, maupun kualitas
dari pelayanan yang mereka sendiri janjikan serta pembayaran kembali uang
kompensasi apabila terjadi pelanggaran secara sepihak dari kontrak yang telah
mereka janjikan;
Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan mereka, seharusnya
menunjukkan perhatian, bekerjasama dengan aparat pemerintah, untuk masalah
keselamatan dan keamanan, pencegahan kecelakaan, perlindungan akan kesehatan
dan makanan bagi mereka yang memerlukan layanannya; juga sebaiknya mereka
harus siap dengan sistem asuransi dan pertolongan yang memadai; mereka harus
patuh untuk melakukan pelaporan yang diwajibkan oleh perundang-undangan
nasional yang berlaku dan membayar ganti rugi yang memadai apabila mereka
tidak mampu memenuhi kewajibannya yang telah tercantum dalam kontrak;
Para pelaku usaha pariwisata, sejauh masih berkaitan dengan mereka, seharusnya
turut membantu untuk dapat memenuhi kebutuhan aspek budaya maupun spiritual
wisatawan serta tetap memberikan kesempatan kepada wisatawan untuk
melakukan praktek keagamaannya;
Pemerintah dari negara pengirim wisatawan dan negara penerima wisatawan
untuk bekerjasama dengan para pelaku usaha pariwisata terkait dan asosiasinya,
agar dapat menjamin ketersediaan mekanisme dalam memulangkan kembali
wisatawan apabila terjadinya usaha pariwisata yang melayani perjalanan mereka
dinyatakan bangkrut;
Pemerintah mempunyai hak dan kewajiban, khususnya pada situasi krisis, untuk
memberitahu warganegaranya akan suatu keadaan yang sulit, atau suatu keadaan
yang berbahaya yang mungkin mereka hadapi selama melakukan perjalanan di
luar negeri; adalah menjadi tanggung jawab pemerintah untuk mengeluarkan
informasi sejenis itu tanpa berprasangka akan suatu hal yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan atau sangat berlebihan dari negara penerima wisatawan
atau juga demi kepentingan usaha perjalan mereka sendiri; untuk itu, isi dari
peringatan perjalanan yang akan disampaikan hendaknya terlebih dahulu dibahas
dengan pejabat yang berwenang dari negara penerima wisatawan dan pelaku
usaha pariwisata terkait; saran-saran yang dirumuskan hendaknya hanya
menyangkut permasalahan pokok yang dihadapi secara proporsional dan dibatasi
hanya pada batas geografis dari permasalahan yang timbul; peringatan perjalanan
seperti itu harus secepatnya dicabut atau dibatalkan bila situasinya telah kembali
normal;
Media, khususnya media yang mengkhususkan diri dalam kepariwisataan ataupun
media lainnya, termasuk media moderen yang menggunakan media elektronik,
harus menyampaikan informasi yang jujur dan seimbang terhadap peristiwa
maupun situasi yang dapat mempengaruhi kunjungan wisatawan; mereka juga
harus menyampaikan informasi yang akurat dan terpercaya kepada konsumen dari
usaha pariwisata; teknik komunikasi yang baru termasuk teknologi elektronik
komersial harus dapat dikembangkan dan dipergunakan untuk tujuan ini; khusus
terhadap berbagai media, mereka hendaknya tidak mempromosikan wisata sex;
8
Pasal 7
Hak dasar berwisata.
1. Kemungkinan untuk memenuhi keingin-tahuan baik secara langsung maupun
secara pribadi untuk mengenal dan menikmati kekayaan planet bumi ini adalah
merupakan hak dan kesempatan yang terbuka bagi semua penduduk dunia;
meningkat tajamnya perkembangan kepariwisataan nasional maupun internasional
hendaknya dipandang sebagai salah satu pertanda akan pertumbuhan yang stabil
dari ketersediaan waktu luang, dan oleh karenanya tidak pada tempatnya untuk
menghalangi pertumbuhan itu;
2. Hak dasar untuk melakukan wisata secara universal hendaknya dipandang sebagai
akibat langsung dari hak dasar untuk beristirahat dan mengisi waktu luang,
termasuk pembatasan jam kerja secara wajar serta waktu liburan berkala yang
tetap dibayar, seperti dijamin dalam Pasal 24 Deklarasi Universal Hak Azasi
Manusia, dan Pasal 7.d Persetujuan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial
dan Budaya;
3. Pariwisata Sosial, khususnya pariwisata yang melibatkan kelompok, yang
memberikan kesempatan yang sangat luas untuk mengisi waktu luang, untuk
melakukan perjalanan atau untuk berlibur, pengembangannya harus didukung
oleh pemerintah;
4. Wisata untuk keluarga, pemuda, mahasiswa, warga usia lanjut dan para penderita
cacat harus diberi dorongan dan dibantu pertumbuhannya;
Pasal 8
Kebebasan bergerak wisatawan.
1. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh manfaat, sesuai dengan
hukum internasional maupun nasional, dari kebebasan untuk bergerak di dalam
wilayah negaranya dan dari satu negara ke negara lainnya, sesuai dengan Pasal 13
Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia; mereka harus mendapat akses ke
tempat-tempat untuk transit, tinggal, berwisata dan mengunjungi peninggalan
sejarah tanpa harus mengikuti prosedur yang berlebihan atau perlakuan yang
diskriminatif;
2. Para wisatawan dan pengunjung harus memperoleh akses untuk semua bentuk
komunikasi yang tersedia baik untuk keperluan internal maupun untuk keperluan
eksternal; mereka harus memperoleh kemudahan akses untuk menghubungi
pejabat setempat yang berwenang , layanan hukum dan kesehatan yang tepat;
mereka harus bebas untuk dapat menghubungi konsulat perwakilan negara
asalnya sesuai dengan ketentuan diplomatik yang berlaku;
3. Para wisatawan dan pengunjung harus mendapat perlakuan yang sama dengan
warga negara setempat yang dikunjungi yang berkaitan dengan kerahasiaan data
pribadi dan informasi lain tentang dirinya, terutama apabila data itu disimpan
secara elektronik;
9
4. Prosedur administratif yang berkaitan dengan lintas batas negara, apakah yang
termasuk dalam kewenangan negara ataukah yang termasuk dalam suatu
perjanjian internasional, seperti visa, kesehatan, bea-cukai, hendaknya sedapatdapatnya disesuaikan, untuk sedapat mungkin membantu kebebasan melakukan
perjalanan dan penyebar-luasan kepariwisataan internasional; perjanjian antara
beberapa kelompok negara untuk mengharmonisasikan dan menyederhanakan
prosedur fasilitas perjalanan tersebut haruslah dapat diberi dorongan; pajak dan
pungutan khusus yang dikenakan terhadap industri pariwisata yang dapat
mengurangi kemampuan bersaingnya haruslah dapat dicabut secara bertahap atau
dikoreksi;
5. Sejauh situasi perekonomian suatu negara memungkinkan, wisatawan harus
diberikan kesempatan untuk dapat menukarkan uangnya ke mata uang asing yang
diperlukan untuk melakukan perjalanan ke luar negeri;
Pasal 9
Hak para pekerja dan pengusaha dalam industri pariwisata.
1. Hak dasar dari tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam
industri pariwisata dan kegiatan lain yang terkait, haruslah dapat dijamin melalui
pengawasan pemerintah di tingkat nasional atau di tingkat lokal, baik dari negara
asal pekerja maupun dari negara penerima pekerja dengan penuh perhatian
terhadap kendala-kendala khusus yang terjadi sebagai akibat dari sifat musiman
kegitan mereka, dimensi global dari industri pariwisata dan fleksibilitas yang
sering diperlukan sebagai akibat dari sifat pekerjaan mereka;
2. Tenaga kerja yang digaji dan mereka yang bekerja sendiri dalam industri
pariwisata serta kegiatan terkait lainnya, mempunyai hak dan kewajiban untuk
memperoleh pelatihan awal maupun berkelanjutan yang sesuai; mereka harus
diberikan perlindungan sosial yang memadai; ketidak pastian akan pekerjaan
harus dapat ditekan sekecil mungkin; dan suatu status khusus, terutama tentang
status sosial mereka, hendaknya dapat disediakan bagi pekerja musiman di sektor
ini;
3. Setiap orang, baik sebagai pribadi maupun mewakili perusahaan, sejauh ia
memiliki kemampuan maupun ketrampilan yang diperlukan, harus diberikan
kesempatan untuk mengembangkan kegiatan profesinya di bidang pariwisata
sesuai dengan undang-undang yang berlaku di negara itu; pengusaha dan
penanam modal, terutama di bidang usaha kecil dan menegah, harus memiliki
kesempatan yang luas di sektor pariwisata dengan pembatasan-pembatasan
minimal yang berkaitan dengan persyaratan legal maupun administratif;
4. Pertukaran pengalaman bagi para pimpinan dan pekerja dari berbagai negara, baik
dibayar maupun tidak dibayar, turut memberikan sumbangan atas pengembangan
industri pariwisata dunia; kegiatan seperti itu harus dapat dibantu sejauh mungkin
sepanjang memenuhi peraturan perundangan yang berlaku secara nasional
maupun konvensi internasional;
10
5. Sebagai faktor solidaritas yang tak tergantikan dalam pertukaran internasional
yang tumbuh secara dinamis, perusahaan multinasional hendaknya tidak
memanfaatkan posisi dominannya yang terkadang mereka tempati; mereka harus
menghindarkan diri untuk menjadi alat model sosial budaya yang artifisial yang
dipaksakan terhadap masyarakat setempat; sebagai ganti terhadap kebebasan
mereka berinvestasi dan berusaha yang seharusnya diakui, mereka harus
melibatkan diri dalam pembangunan setempat, menghindari pengiriman
keuntungan yang berlebihan ke negara asalnya atau melakukan import bahanbahan yang berlebihan, sehingga akan mengurangi kontribusinya terhadap
perekonomian setempat dimana mereka berada;
6. Kemitraan dan pembangunan hubungan yang seimbang antara pengusaha dari
negara pengirim wisatawan dengan pengusaha dari negara penerima wisatawan
akan turut menyumbang keberlanjutan pembangunan kepariwisataan dan
distribusi keuntungan yang berkeadilan;
Pasal 10
Pelaksanaan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataan Dunia.
1. Pemerintah dan para pelaku usaha pariwisata harus bekerjasama dalam
melaksanakan prinsip-prinsip Kode Etik Kepariwisataan Dunia serta memantau
efektifitas pelaksanaannya;
2. Para pemangku kepentingan pembangunan kepariwisataan harus mengakui
peranan berbagai organisasi internasional, diantaranya pada urutan pertama
adalah Organisasi Kepariwisataan Dunia, dan berbagai lembaga swadaya
masyarakat yang memiliki kompetensi serta bergerak di bidang pembangunan
kepariwisataan, perlindungan Hak Azasi Manusia, lingkungan hidup maupun
kesehatan, dengan tetap mengikuti prinsip-prinsip umum hukum internasional;
3. Para pemangku kepentingan yang sama harus menyampaikan keinginannya,
dalam hal terjadi perselisihan dalam penerapan atau penafsiran terhadap Kode
Etik Kepariwisataan Dunia untuk melakukan mediasi kepada lembaga ketiga yang
tidak memihak yang disebut sebagai Komisi Dunia untuk Etika Kepariwisataan.
---ooo0A0ooo---
11
12
Fly UP