...

pemahaman unsur memperkaya, dan atau menguntungkan pada

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

pemahaman unsur memperkaya, dan atau menguntungkan pada
PEMAHAMAN UNSUR MEMPERKAYA, DAN ATAU
MENGUNTUNGKAN PADA TINDAK PIDANA KORUPSI
A. Latar Belakang.
Korupsi merupakan tindak pidana yang memiliki dimensi amat luas, perbuatan korupsi
merupakan salah satu penyebab kehancuran strata sosial masyarakat dan hajat hidup orang
banyak serta merupakan pelanggaran hak asasi terhadap jutaan rakyat Indonesia. Korupsi saat
ini harus dilihat sebagai tindakan yang luar biasa (extraordinary) dan tidak bertanggung
jawab yang bersifat sistemik, endemik dan "flagrant".
Kenyataan pada praktiknya, penjatuhan hukuman yang sangat ringan dibanding dengan
ancaman pidananya, menimbulkan anggapan bahwa meningkatnya kejahatan adalah
disebabkan karena para Hakim memberikan hukuman ringan atas pelaku koruptor, sementara
yang seyogianya tindakan yang diambil pengadilan adalah merupakan “Ultimum remedium”
terhadap pelanggar/pelaku kejahatan khususnya korupsi.
Contoh kasus, sebagai bahan perbandingan putusan pidana dalam kasus korupsi:
1. Putusan Mahkamah Agung RI [1] dalam perkara pidana korupsi No. 752 K/Pid/2007
tertanggal 16 Mei 2007, atas nama terpidana Drs.Idris Achmad, dkk. dengan jumlah kerugian
negara sebesar Rp.
953.632.531,50. (sembilan ratus lima puluh tiga juta enam ratus tiga
puluh dua ribu enam ratus tiga puluh satu rupiah lima puluh sen) dan dijatuhi hukuman
penjara selama 1 (satu) tahun.
2. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana korupsi No.95 K/Pid/2006 tertanggal 14
Pebruari 2006, atas nama terpidana Suhardi Spd. Bin Umar Sahari, dengan jumlah kerugian
negara sebesar Rp. 15.000.000,- (Lima belas juta rupiah) dan dijatuhi hukuman penjara
selama 1 (satu) tahun.
3. Putusan Mahkamah Agung RI dalam perkara pidana korupsi No.64 K/Pid/2006 tertanggal 22
Maret 2006
,
atas nama terpidana H.M.Mawardie Madani, SH Bin H.Abd Muis Madani,
dengan jumlah kerugian negara sebesar Rp.
218.055.400,-(dua ratus delapan belas juta
lima puluh lima ribu empat ratus rupiah) dan dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun.
Memperhatikan contoh kasus pidana korupsi diatas ternyata pada prakteknya masih terdapat
hal-hal yang terabaikan, karena pada pertimbangan putusan Hakim yang tidak secara jelas
dan tegas membedakan nilai nominal kerugian negara yang hilang akibat perbuatan terpidana,
dalam arti-kata bahwa Hakim belum melakukan pembedaan atas pengertian/definisi daripada
unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi,
atas setiap kasus pidana korupsi yang diputuskannya, sehingga mengakibatkan penjatuhan
hukuman menjadi tidak proporsional. Selain itu juga Hakim dalam putusannya tidak pula
mempertimbangkan keberadaan antara tindak pidana korupsi yang telah merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara, dengan tindak pidana korupsi yang akan merugikan
keuangan negara atau perekonomian negara. Perbedaan sedemikian seharusnya dikemukakan
oleh Hakim dalam putusannya, sehingga terlihat jelas klasifikasi antara suatu tindak pidana
korupsi yang telah merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (kerugian negara
secara nyata telah terjadi atau keuangan negara sudah berkurang), dengan tindak pidana
korupsi yang akan merugikan Negara (kerugian negara belum terjadi atau keuangan negara
masih tetap seperti sedia kala, tidak berkurang).
Untuk itulah masalah penjatuhan hukuman tidak hanya penting bagi Hakim dan proses
peradilan belaka. Pola penjatuhan hukuman tersebut sangat penting bagi proses hukum secara
menyeluruh terutama dalam hal penegakan hukum. Salah satu unsur yang harus dipegang
agar proses penegakan hukum berjalan lancar, adalah kepercayaan dan penghargaan yang
tinggi terhadap hukum. Kemungkinan besar hal itu tidak akan tercapai apabila penjatuhan
hukuman
terlalu-besar
variasinya.
Hal
ini
juga
menyangkut
masalah
keadilan
(“kesebandingan”), yang biasanya diharapkan akan datang dari pengadilan sebagai lembaga
atau peradilan sebagai suatu proses. Selama lembaga tersebut tidak memperhatikan akibat
dan penjatuhan hukuman, maka akan sulit untuk melembagakan kepercayaan warga
masyarakat kepada pengadilan. Yang diharapkan oleh bagian terbesar dan warga masyarakat
adalah, bahwa hukuman yang dijatuhkan benar-benar menimbulkan perubahan yang
signifikan dalam menghadapi persoalan kasus-kasus Korupsi yang telah memporakporandakan sendi-sendi dalam bermasyarakat dan bernegara .
B. Identifikasi Masalah.
Permasalahan yang timbul sehubungan dengan hal-hal yang sebagaimana diuraikan
sebelumnya, maka penulis merasa perlu untuk memperhatikan dan sangat penting untuk
melakukan pemahaman dan kajian tentang hal sebagai berikut :
1. Apakah ketidakjelasan pengertian dan pengaturan mengenai kriteria memperkaya dan atau
menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi dalam tindak pidana korupsi
berdasarkan undang-undang nomor 31 tahun 1999 juncto undang-undang nomor 20 tahun
2001, menyebabkan timbulnya disparitas putusan Hakim ?
2. Bagaimana pengertian dan pengaturan mengenai kriteria “memperkaya dan atau
menguntungkan diri sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi“ agar ada kesamaan
pedoman bagi Hakim, sehingga tidak terjadi disparitas putusan Hakim yang mencolok ?
C. Pengertian Unsur Memperkaya Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Pembahasan mengenai tindak pidana korupsi selayaknya menguraikan hal-hal mengenai
kriteria/pengertian memperkaya dan atau menguntungkan, yang terdapat pada Pasal 2 dan
Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20 tahun 2001. Perlu
ditegaskan bahwa pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam tulisan ini secara khusus
adalah terbatas mengenai “unsur memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, atau
orang lain atau suatu korporasi“, dalam arti bahwa terhadap unsur lain yang terdapat/termuat
pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo. undang-undang nomor 20
tahun 2001 harus telah terlebih dahulu dipertimbangkan dan dinyatakan terbukti secara sah
dan meyakinkan, sehingga terhadap unsur-unsur korupsi lainnya tersebut, hanya akan dibahas
seperlunya;
Pada prinsipnya terdapat 2 (dua) rumusan penting dalam memahami persoalan tindak pidana
korupsi tersebut, antara lain:
1. Melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri, atau orang lain atau korporasi dan dapat
merugikan keuangan negara adalah korupsi.
2. Menyalahgunakan kewenangan untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau
korporasi dan dapat merugikan keuangan negara adalah korupsi.
Berdasarkan hal diatas, maka suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai korupsi apabila
memenuhi keseluruhan elemen-elemen sebagai berikut:
a. Perbuatan memperkaya dan atau menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau korporasi yang
dilakukan secara melawan hukum.
b. Perbuatan tersebut menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara atau perekonomian
negara.
Untuk rumusan diatas, maka pemahaman batasan melawan hukum dalam tindak pidana
korupsi harus diartikan sebagai telah mencakup perbuatan-perbuatan tercela yang menurut
perasaan keadilan masyarakat harus dituntut dan dipidana. Sedangkan yang dimaksud dengan
merugikan adalah sama artinya dengan menjadi rugi atau menjadi berkurang, sehingga
dengan demikian yang dimaksud dengan unsur merugikan keuangan negara adalah sama
artinya dengan menjadi ruginya keuangan negara atau berkurangnya keuangan negara.
Menurut undang-undang tindak pidana korupsi, pengertian memperkaya diri sendiri atau
orang lain atau suatu korporasi haruslah dikaitkan dengan Pasal 37 ayat (3) dan (4) undangundang nomor 31 tahun 1999 dan Pasal 37A ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 20 tahun
2001 :
1) Terdakwa wajib memberikan keterangan tentang seluruh harta bendanya dan harta benda istri
atau suami, anak dan harta benda setiap orang atau korporasi yang diduga mempunyai
hubungan dengan perkara yang bersangkutan.
2) Dalam hal terdakwa tidak dapat membuktikan tentang kekayaan, yang tidak seimbang dengan
penghasilannya atau sumber penambahan kekayaannya, maka keterangan tersebut dapat
digunakan untuk memperkuat alat bukti yang sudah ada bahwa terdakwa telah melakukan
tindak pidana korupsi.
3) Pasal ini merupakan alat bukti “petunjuk” dalam perkara korupsi, setiap orang yang didakwa
melakukan tindak pidana korupsi wajib membuktikan sebaliknya terhadap harta benda
miliknya yang belum didakwakan, tapi juga diduga berasal dari tindak pidana korupsi : (Pasal
38B ayat (1) undang-undang nomor 20 tahun 2001)
Sehingga apabila terdakwa tidak bisa membuktikan bahwa harta benda tersebut diperoleh
bukan karena tindak pidana korupsi, maka harta benda tersebut dianggap diperoleh dari
tindak pidana korupsi. Ketentuan undang-undang ini merupakan beban pembuktian terbalik
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 B ayat (2) undang-undang nomor 20 tahun 2001.
Walaupun menurut ketentuan hukum, tidak semua delik korupsi dapat dikenakan uang
pengganti, kecuali hanya rumusan delik yang berunsurkan atau bagian intinya ada kerugian
negara atau perekonomian negara. Terhadap delik suap tidak ada kerugian negara, sehingga
tidak ada penghukuman uang pengganti. Pidana tambahan berupa uang pengganti khusus
hanya berlaku bagi delik yang tersebut pada Pasal 2 dan Pasal 3 undang-undang tindak
pidana korupsi. Demikian juga terhadap delik penggelapan oleh pegawai negeri eks Pasal 415
KUHP, yang sekarang tercantum di dalam Pasal 8 undang-undang tindak pidana korupsi
dapat diterapkan uang pengganti jika uang yang digelapkan itu adalah uang negara, lain
halnya apabila uang yang digelapkan itu uang swasta yang disimpan karena jabatan oleh
pegawai negeri itu, misalnya panitera pengadilan yang menggelapkan uang konsinyasi milik
swasta.
Menurut undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
kriteria suatu perbuatan korupsi adalah:
a) adanya unsur kerugian bagi negara, tetapi pada kenyataannya unsur kerugian bagi negara
itu sulit pembuktiannya karena deliknya delik materiel. Namun, didalam undang-undang
nomor 31 tahun 1999 unsur kerugian negara tetap ada, namun kemudian rumusannya diubah
menjadi delik formil sehingga tidak perlu dibuktikan adanya kerugian atau tidak bagi
keuangan negara.
b) adanya perbuatan yang menguntungkan dan atau memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu badan meliputi karena adanya penyalahgunaan wewenang atau
kesempatan. Kriteria ini sudah diperluas karena ada istilah karena jabatan, kedudukan, dan
seterusnya, termasuk juga suap-menyuap, baik antara bukan pegawai negeri maupun pegawai
negeri. Begitu juga dengan pemberian hadiah dan janji pada undang undang yang baru,
kriterianya sudah diperluas.
Apa yang dimaksud “perbuatan”, tentunya semua orang memahaminya, yang menjadi
persoalan adalah apakah yang dimaksudkan itu adalah perbuatan “aktif” saja atau perbuatan
“pasif” (atau tidak berbuat). Memperhatikan rumusan mengenai “memperkaya diri sendiri
atau orang lain”, atau “menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, yang merupakan
kata kerja maka dapat dipastikan bahwa yang dimaksud itu adalah perbuatan aktif”. [2]
Dengan demikian perbuatan seseorang baru dikategorikan korupsi apabila melakukan
perbuatan aktif saja dan tidak termasuk perbuatan pasif. Artinya, jika terjadi kerugian negara
yang menguntungkan seorang pejabat negara atau orang lain dan dipastikan bukan karena
perbuatan aktif dari pejabat negara tersebut, maka si pejabat negara itu tidak melakukan
perbuatan korupsi. “Perbuatan” itu juga harus memperkaya diri sendiri atau orang lain.
Karena penggunaan kata “atau” antara diri sendiri dan orang lain maka rumusan ini bersifat
alternatif. Dengan demikian memperkaya orang lain saja walaupun tidak memperkaya diri
sendiri adalah termasuk dalam pengertian korupsi ini.
Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1) undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001) dan unsur
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), merupakan unsur
yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi harus menikmati
sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku memperkaya orang lain atau
menguntungkan orang lain.
Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya
karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan
sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri”
sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi
berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya. Sedangkan unsur “menguntungkan
diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya adanya fasilitas atau kemudahan sebagai
akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang. Mengenai unsur “merugikan keuangan
negara” aparat penegak hukum memang bekerjasama dengan instansi terkait yaitu BPK atau
BPKP yang membantu penyidik menghitung kerugian negara. Secara umum, tindak pidana
korupsi adalah penyalahgunaan wewenang dan kekuasaan untuk kepentingan diri sendiri atau
kelompok tertentu, maka variabel utama dalam korupsi adalah kekuasaan, dengan kata lain
mereka yang memiliki kekuasaan, khususnya terhadap sumber daya publik akan berpeluang
besar untuk melakukan perbuatan korupsi, sedangkan dalam konteks otonomi daerah, tindak
pidana korupsi terjadi mengikuti kekuasaan yang terdesentralisasi ke tingkat lokal.
Mencermati ketentuan undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak
Pidana Korupsi jo.undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan undang-undang
nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tersebut, maka secara
khusus dalam Pasal 2 ayat (1) diatur mengenai unsur “memperkaya”, dan pada Pasal 3
mengenai unsur “menguntungkan”. Hanya saja pada bagian penjelasan atas undang-undang
korupsi tersebut sama sekali tidak menjelaskan kriteria dari pada unsur “memperkaya” dan
atau unsur “menguntungkan”, kecuali hanya menyatakan bahwa dalam rangka mencapai
tujuan yang lebih efektif untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi, undangundang korupsi ini memuat ketentuan pidana yang menentukan ancaman pidana minimum
khusus, pidana denda yang lebih tinggi, dan ancaman pidana mati. Hal ini memperlihatkan
bahwasanya Hakim memiliki suatu kewenangan untuk melakukan diskresi dalam
menentukan hukuman bagi pelaku korupsi atas unsur “memperkaya” antara hukuman
minimal 4 (empat) tahun dan maksimal seumur hidup atau hukuman mati. Begitu juga
dengan dendanya mengikuti denda maksimal sesuai dengan ketentuan di atas. Dengan
demikian penerapan penjatuhan hukuman pidana dengan ancaman minimal dan maksimal,
yang sudah semestinya memiliki sifat yang imperatif bila ditinjau dari undang-undang nomor
31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Akan tetapi pada prakteknya
memiliki sifat yang limitatif, yang berakibat pencapaian tujuan yang lebih efektif untuk
mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi mengalami kesulitan. Apalagi bila
mencermati
redaksi
pasal-pasal
seperti
unsur
“memperkaya”
dan
atau
unsur
“menguntungkan” didalam undang-undang dimaksud, yang belum diatur secara jelas tentang
kriteria/definisi/pengertiannya, sehingga dapat berdampak multitafsir. Hingga saat ini sangat
banyak ditemukan putusan-putusan Hakim pidana tindak pidana korupsi yang tidak memuat
pertimbangan hukum secara jelas, khususnya mengenai pembedaan kriteria unsur
“memperkaya” dan atau unsur “menguntungkan” .
Memperhatikan sejarah undang-undang korupsi yang pernah ada, hampir dapat dipastikan
kesemuanya tidak pernah memuat / menguraikan secara tegas tentang kriteria/pengertian
unsur memperkaya, selain hanya dalam penjelasan Pasal (1) undang-undang nomor 3 tahun
1971 dikatakan bahwa perkataan “memperkaya” dapat dihubungkan dengan Pasal 18 undang
undang nomor 3 tahun 1971, yang memberi kewajiban kepada terdakwa untuk membuktikan
keterangan tentang sumber kekayaannya sedemikian rupa, sehingga penambahan kekayaan
yang tidak seimbang dengan penghasilannya dapat digunakan untuk memperkuat saksi lain
bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana korupsi. Walaupun pada praktiknya,
Pengadilan Negeri tidak berkewajiban pula untuk senantiasa menghubungkannya dengan
Pasal 18 tersebut apabila terdakwa telah mengakui sendiri telah mendapat uang negara
tersebut.
Memori
penjelasan
tersebut,
bermaksud
hendak
menghubungkan
larangan
untuk
"memperkaya diri" sehubungan pada undang-undang tindak pidana korupsi dengan
kewajiban kepada terdakwa untuk memberikan keterangan tentang sumber kekayaan atas
permintaan Hakim. Kewajiban tersebut tidak ada, apabila Hakim tidak memintakannya,
sehingga penambahan kekayaannya yang tidak wajar dapat diredusir dari keterangannya dan
dipandang sebagai petunjuk dari adanya perbuatan “memperkaya diri” yang harus diperkuat
dengan alat bukti lain, seperti alat bukti kesaksian. Pemeriksaan terhadap seorang terdakwa,
yang didakwa "memperkaya diri" sendiri (dengan melawan hukum) umumnya tidak
menyebut dalam pertimbangannya apakah atas permintaan Hakim itu ia dapat memberikan
keterangan sumber kekayaannya. Oleh karenanya dalam mengadili perkara-perkara tindak
pidana korupsi tersebut, Hakim mengadakan penafsiran tersendiri tentang perbuatan untuk
"memperkaya diri" sendiri, sehingga, ketidakberhasilan untuk memberikan keterangan yang
diminta oleh Hakim tidaklah dengan sendirinya, atau tidak secara otomatis telah
membuktikan bahwa terdakwa telah "memperkaya diri" dalam perkara korupsi, melainkan
harus ada keterangan saksi yang dapat menjelaskan bahwa terdakwa tersebut telah
"memperkaya diri".
Memahami arti kata "memperkaya diri", dalam kamus umum bahasa Indonesia mengartikan,
bahwa memperkaya[3] berarti menjadikan lebih kaya, orang yang belum kaya menjadi kaya,
atau orang yang sudah kaya menjadi bertambah kaya. Secara harfiah ”memperkaya”[4]
artinya bertambah kaya, sedangkan kata ”kaya” artinya mempunyai banyak harta, uang dan
sebagainya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa memperkaya berarti menjadikan
orang belum kaya menjadi kaya atau orang yang sudah kaya bertambah kaya. Dan penafsiran
istilah ”memperkaya” adalah menunjukkan adanya perubahan kekayaan seseorang atau
pertambahan kekayaan yang diukur dari penghasilan yang diperolehnya.
Memang sulit untuk menegaskan suatu dalil/rumusan sampai dimana dikatakan seseorang itu
kaya, karena merupakan hal yang sangat subjektif sekali, namun demi kepastian, keadilan,
dan kemanfaatan hukum, maka perumusan unsur “memperkaya” dan atau unsur
“menguntungkan” harus mendapat pengertian yang sah.
Oleh karenanya didalam materi ini, akan diinvetarisir pendapat-pendapat para pakar hukum,
atau referensi lainnya untuk mengartikan unsur “memperkaya” dan atau unsur
“menguntungkan”.
Andi Hamzah[5], mengatakan bahwa perbuatan yang dipidanakan dengan sarana yang
ditempuh yaitu memperkaya diri sendiri (atau orang lain atau suatu badan) dengan melawan
hukum adalah demikian luas sifatnya sehingga banyak perbuatan yang dilakukan oleh
seorang swasta dapat dimasukkan dalam perumusan yang sangat luas itu.
Hal ini dapat dilihat dalam perkara korupsi Endang Wijaya, bahwa ia dikeluarkan dari Pasal 1
huruf a undang-undang nomor 3 tahun 1971 tentang Tindak Pidana Korupsi, sebagai dasar
tuduhan, sedangkan dalam perkara pajak terhadap seorang Presiden Direktur berwarganegara
Jepang ia pula dilepaskan dari segala tuntutan hukum (ontslag van rechts vervolging). Tidak
diketahui, sebab apakah pelepasan dari segala tuntutan hukum tersebut, apakah ia tidak
memenuhi unsur "memperkaya diri sendiri dan seterusnya", ataukah unsur lain "melawan
hukum" ataukah ia dipandang tidak dapat bertanggungjawab pidana secara strict, secara
pribadi.
Bahkan dikemukakan suatu pendapat lain mengenai pengertian "memperkaya diri sendiri"
dalam Pasal 1 ayat (a) tersebut oleh pihak Kejaksaan (26 orang asisten operasi Kejaksaan
Tinggi seluruh Indonesia dan 14 senior Jaksa, yang menghadiri pendidikan bidang operasi di
Jakarta),[6] yang menyatakan bahwa istilah "memperkaya diri" harus diartikan:
"Adanya perubahan berupa tambahan kekayaan atau perubahan cara hidup seseorang
seperti orang kaya".
Perluasan pengertian istilah "memperkaya diri” dari rumus semula dalam penjelasan undangundang tindak pidana korupsi tersebut, masih merupakan suatu persoalan yuridis apakah
dapat dibenarkan, terlepas dari tambahan ketentuan tentang "perubahan cara hidup
seseorang seperti orang kaya" yang tampaknya tidak normatif sifatnya dan dari pertanyaan,
apakah cara hidup dapat dimasukkan dalam penambahan kekayaan yang tidak wajar dan
tidak seimbang itu.
Dalam undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
yang telah dirubah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001, sebagai Pengganti undangundang nomor 3 tahun 1971, dikatakan bahwa perbuatan korupsi mengandung lima unsur ;
(1) melawan hukum atau pertentangan dengan hukum,
(2) memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi,
(3) dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,
(4) menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi, dan
(5) menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, dan sarana yang ada padanya karena jabatan
atau kedudukan.
Sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 menyatakan :
Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri
atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau
perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara
paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit
dua ratus juta rupiah dan paling banyak satu miliar rupiah.
Demikian pula Andi Hamzah[7] menguraikan: ……. ketika telah nyata terdakwa terbukti
telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan
keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK 1971 yaitu tentang
apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian, dengan
uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaan ataukah tidak, menurut
beliau bukan persoalan dalam unsur ini. Dengan demikian, perbuatan korupsi memperkaya
diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda
yang banyak. Selanjutnya oleh Andi Hamzah, menguraikan pertimbangan Pengadilan Negeri
Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri, sebagai berikut :
” Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut Majelis memperkaya juga berarti relatif,
artinya suatu perbuatan/kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan
materiil tertentu dijadikan lebih meningkat lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun
secara subjektif orang yang bersangkutan mungkin merasa belum kaya/tidak kaya ”;
Selanjutnya diuraikan oleh Andi Hamzah dalam bukunya tersebut pada halaman 184 yang
mengutip pertimbangan hukum putusan Pengadilan Negeri Purwokerto dalam kasus Roni
Hermawan, bahwa kata ”memperkaya” adalah dapat ditafsirkan bahwa orang yang sudah
kaya masih menambah kekayaan atau orang lain tidak harus kaya kemudian menjadi kaya
karena menambah kekayaannya ”;
Adapun perbuatan yang dilakukan menurut elemen memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau korporasi adalah [8] :
1) Memperkaya diri sendiri, artinya bahwa dengan perbuatan melawan hukum itu pelaku
menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri.
2) Memperkaya orang lain, artinya akibat perbuatan melawan hukum dari pelaku, ada orang lain
yang menikmati bertambahnya kekayaannya atau bertambahnya harta bendanya. Jadi disini
yang diuntungkan bukan pelaku langsung.
3) Memperkaya korporasi, atau mungkin juga yang mendapat keuntungan dari perbuatan
melawan hukum yang dilakukan oleh pelaku adalah suatu korporasi, yaitu kumpulan orang
atau kumpulan kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan
badan hukum.
Memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi, oleh pembuat undang-undang tidak
memberikan penjelasan apa yang dimaksud dengan memperkaya diri sendiri atau orang lain
atau korporasi, akan tetapi hal ini dihubungkan dengan Pasal 37 ayat (4) dimana
terdakwa/tersangka berkewajiban memberikan keterangan tentang sumber kekayaan
sedemikian rupa sehingga kekayaan yang tidak seimbang dengan penghasilan atau
penambahan yang digunakan sebagai alat bukti.
Berbeda dengan pendapat Andi Hamzah mengenai unsur “ Memperkaya diri “ tersebut diatas,
Oemar Seno Adji [9] telah menulis penafsiran sendiri mengenai pengertian tentang perbuatan
“ Memperkaya diri “, yang sering terlihat dalam beberapa perkara dengan melepaskan
hubungannya dengan Pasal 18 undang-undang nomor 3 tahun 1971 pada hakikatnya adalah
diluar konteks perundang-undangan dan penjelasan resminya. Dari pendapat Oemar Seno
Adji tersebut nampak bahwa beliau tidak mempermasalahkan kemungkinan timbulnya kasus
Korupsi yang pada saat disidik harta kekayaan yang ratusan juta rupiah telah habis dipakai
berjudi atau berfoya-foya oleh tersangka, kalau terjadi hal seperti itu dengan berpegang pada
pendapat Oemar Seno Adji, apakah unsur “Memperkaya diri. “ masih dapat dibuktikan ?
Dalam kaitan antara unsur “memperkaya ”, diri sendiri atau orang lain atau suatu badan
dengan Pasal 18 undang-undang nomor 3 tahun 1971, penjelasan dan undang-Undang itu
sendiri, menggunakan kata “ dapat dihubungkan “ berarti tidak mesti selalu harus
dihubungkan, jadi bila terdapat cukup bukti bahwa tersangka/terdakwa atau orang lain atau
suatu
Badan
“telah
memperoleh”
harta
(uang/
barang)
dan
hasil
perbuatan
tersangka/terdakwa yang melawan hukum, maka pembuktian unsur ini sudah cukup;
Kata-kata “ telah memperoleh diberi tanda kutip, sebab hasil korupsi tersebut oleh Pasal 1
ayat (1) tidak hanya dari hasil “ Mengambil/Menggelapkan” tetapi juga dari sumber lain
misalnya “menerima hasil dari suatu pertanggungjawaban fiktif. Demikian juga bahwa
walaupun harta kekayaan tersebut tidak ada bekasnya lagi tetapi delik telah selesai, maka
unsur ini pun tetap dapat dibuktikan adanya .
Sebagai kesimpulan, ternyata tidak satupun ditemukan adanya kesamaan rumusan/formula
tentang pengertian "memperkaya diri" baik dalam pengaturan undang-undang maupun
menurut pendapat para ahli didalam menentukan suatu jumlah nilai tertentu, atau
kriteria/ukuran seseorang atau korporasi dapat dikatakan sebagai suatu hal memperkaya,
kecuali hanya menyatakan adanya pertambahan harta bagi pelaku/orang lain/suatu korporasi.
Pengertian memperkaya tidaklah cukup hanya diartikan telah bertambahnya harta
sipelaku/orang lain/suatu korporasi, hal ini dirasa perlu untuk lebih berhati-hati dalam
mengantisipasi disparitas penjatuhan hukuman/pemidanaan bagi diri terdakwa apalagi bila
memperhatikan/mencermati besaran harta yang bertambah oleh sipelaku tindak pidana
korupsi yang telah menimbulkan kerugian negara ada yang mencapai ratusan juta rupiah,
milyaran rupiah, bahkan triliunan rupiah;
Unsur " memperkaya “ diri atau orang lain atau suatu korporasi lebih sulit membuktikannya
karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan
sesudah perbuatan korupsi dilakukan, namun secara teoritis, unsur " memperkaya “ diri...”
sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi
berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya.
Undang-undang nomor 5 tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, telah memberi kesempatan
bagi Hakim untuk merumuskan hukum baru dalam penanganan kasus yang dihadapinya,
dalam hal kasus tersebut tidak jelas aturan hukumnya sepanjang hal tersebut masih relevan
dan tidak menyimpang dari maksud pembuat undang-undang serta demi tercapainya rasa
keadilan dan kebenaran masyarakat. Hakim harus berusaha semaksimal mungkin menemukan
dan merumuskan hukum baru dengan mempedomani Yurisprudensi yang ada untuk menutupi
kelemahan dan kekosongan hukum yang masih ada dalam undang-undang yang berlaku demi
tercapainya rasa keadilan dan kebenaran dalam kehidupan bernegara maupun bermasyarakat,
akan tetapi nyatanya Hakim maupun penegak hukum lainnya yang oleh Negara diberi
kepercayaan sebagai yang diharapkan dalam hal penanganan tindak pidana Korupsi masih
belum terlihat adanya upaya yang maksimal .
Namun demikian penulis akan mengutip suatu pendapat hukum yang telah dijadikan
tolok ukur atas unsur ” memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi” dalam suatu
tindak pidana Korupsi [10] adalah, ” ” seberapa besar kerugian negara telah
disalahgunakan/ diselewengkan oleh perbuatan terdakwa tersebut ”, terlepas daripada
penggunaan keuangan negara tersebut oleh kepentingan terdakwa sendiri atau
kepentingan orang lain maupun untuk tujuan-tujuan yang dikehendaki/tidak dikehendaki
oleh terdakwa, sehingga tidak perlu harus memperhatikan bertambahnya kekayaan
terdakwa, akan tetapi dampak dari besaran nilai kerugian negara yang sangat
berpengaruh kepada terganggunya pembangunan dan perekonomian negara/daerah, dan
oleh karena itulah setiap tindak pidana korupsi bukan hanya dikategorikan sebagai White
Collar Crime semata, akan tetapi lebih daripada itu disebut pula sebagai perbuatan yang
bersifat Extra Ordinary Crime ;
Dalam pertimbangan hukum Putusan pidana kasus Korupsi Pengadilan Negeri Sukabumi
No.31/Pid.B/2008/PN.Smi atas nama terpidana DRS. ENDIN SAMSUDIN, MM., tertanggal
03 Juli 2008, halaman 385, yang dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Bandung
No.334/Pid/2008/PT.Bdg, tertanggal 01 September 2008 Majelis Hakim dalam kesempatan
tersebut telah memberikan batasan kerugian negara senilai Rp.100.000.000.-(seratus juta
rupiah), untuk dapat memudahkan kategori/ukuran nilai ”memperkaya” sebagai suatu kriteria
dalam menentukan batas dan tolok ukur yang membedakan antara kriteria unsur
”memperkaya” dengan kriteria unsur ”menguntungkan”;
Dengan perkataan lain memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi tidak harus
berarti terdakwa menjadi kaya atau bertambah kekayaannya atas perolehan keuangan negara
tersebut.
Selanjutnya, dalam pengertian kaya yang harus diperhatikan bukan saja si pelaku menjadi
bertambah kekayaannya di luar apa yang semestinya ia dapatkan secara sah/resmi, akan
tetapi juga menyangkut nilai / substansi dari jumlah uang yang ia terima sehingga dapat
dikatakan si pelaku tersebut karenanya menjadi kaya. Menurut Hermien Hadiati Koeswadji
[11] tentang memperkaya dapatlah dikutip sebagai berikut:
a. Jika tindak pidana Korupsi jenis pertama ini kita teliti maka disitu ada unsur-unsur yang harus
dipenuhi, yaitu :
1) Melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan.
2) Perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan,
menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi sipelaku
bertambah kekayaannya.
3) Perbuatan itu harus bersifat melawan hukum. Melawan hukum disini diartikan secara formal
dan material, dan harus dibuktikan karena dicantumkan secara tegas dalam rumusan delik.
4) Perbuatan itu secara langsung atau tidak langsung merugikan keuangan negara dan atau
perekonomian negara atau perbuatan itu diketahui atau patut diduga oleh sipembuat bahwa
merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara. Perbuatan ini yang secara langsung
atau tidak langsung merugikan keuangan atau perekonomian negara itu harus dibuktikan
adanya secara objektif,
b. Jenis pidana korupsi yang kedua unsur-unsurnya adalah :
1) Kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan/kedudukan.
2) Tujuan menguntungkan diri sendiri orang lain atau suatu badan ;
3) Adanya suatu perbuatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat merugikan keuangan
negara atau perekonomian negara ;
B. Pengertian Unsur Menguntungkan Dalam Tindak Pidana Korupsi.
Setelah pembahasan pengertian unsur "memperkaya“ diri atau orang lain atau suatu korporasi
(vide Pasal 2 ayat (1) undang-undang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20
tahun
2001),
kemudian
dilakukan
pembahasan
pengertian
unsur
dengan
tujuan
“menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3 undangundang nomor 31 tahun 1999 jo undang-undang nomor 20 tahun 2001), yang adalah
merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu apakah sipelaku tindak pidana
korupsi harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi, karena cukuplah si pelaku
telah " memperkaya “ orang lain atau menguntungkan orang lain.
Sehingga unsur “menguntungkan diri atau orang lain atau suatu korporasi”, mengandung
arti bahwa padanya terdapat fasilitas atau kemudahan sebagai akibat dari perbuatan
menyalahgunakan wewenang.
Tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ialah suatu kehendak
yang ada dalam pikiran atau alam batin si pembuat yang ditujukan untuk memperoleh suatu
keuntungan (menguntungkan) bagi dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi.
Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya memperoleh atau menambah
kekayaan dari yang sudah ada. Kekayaan dalam arti ini tidak semata-mata berupa benda atau
uang saja, tetapi segala sesuatu dapat dinilai dengan uang termasuk hak.
Tujuan untuk menguntungkan diri sendiri, orang lain dan atau suatu badan dalam suatu tindak
pidana korupsi adalah merupakan unsur bathin yang menentukan arah dari perbuatan
penyalahgunaan kewenangan tersebut. Adanya unsur ini harus pula ditentukan secara objektif
dengan memperhatikan segala keadaan lahir yang menyertai perbuatan tersangka itu (ante
factum dan post factum).
Mengutip pendapat R. Wiyono, yang menguraikan bahwa yang dimaksud dengan
“menguntungkan” sama artinya dengan mendapatkan untung, yaitu pendapatan yang
diperoleh lebih besar dari pengeluaran, terlepas dari penggunaan lebih lanjut dari
pendapatan yang diperolehnya. Sehingga unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain
atau suatu korporasi sama artinya dengan mendapatkan untung untuk diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi.” Dengan demikian pengertian ”menguntungkan” adalah
”menguntungkan” dalam arti finansial, bukan dalam arti non finansial.
Oleh karenanya berdasarkan teori-teori diatas, diantara kedua unsur tersebut memiliki
pengertian yang multitafsir, sebagai berikut :
1. Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 2 ayat (1)) dan
unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3),
merupakan unsur yang bersifat alternatif sehingga tidak perlu pelaku tindak pidana korupsi
harus menikmati sendiri uang hasil tindak pidana korupsi karena cukup si pelaku
memperkaya orang lain atau menguntungkan orang lain.
2. Unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi” lebih sulit membuktikannya
karena harus dapat dibuktikan tentang bertambahnya kekayaan pelaku korupsi sebelum dan
sesudah perbuatan korupsi dilakukan. Namun secara teoritis, unsur “memperkaya diri”
sudah dapat dibuktikan dengan dapat dibuktikannya bahwa pelaku tindak pidana korupsi
berpola hidup mewah dalam kehidupan sehari-harinya, sedangkan unsur “menguntungkan
diri atau orang lain atau suatu korporasi”, artinya padanya ada fasilitas atau kemudahan
sebagai akibat dari perbuatan menyalahgunakan wewenang.
Sehingga jika terjadi perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang
lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan “keuangan negara” (termasuk keuangan
BUMN/BUMD yang tercampur dengan keuangan masyarakat melalui go public) maka
termasuk perbuatan korupsi. Sedangkan jika itu termasuk keuangan swasta atau bukan
Negara maka dengan sendirinya masuk hukum perdata yang dapat dilakukan gugatan ganti
kerugian melalui Pasal 1365 BW atau onrechtmatige daad.
3. Unsur “menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi” (vide Pasal 3) yaitu
adanya penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang untuk menguntungkan diri sendiri atau
orang lain. Di sini tidak ada perhitungan sebelum menjabat dan sesudah menjabat. Subyeknya
dijelaskan ialah pejabat publik bukan orang swasta.
Perhitungan jumlah kerugian negara juga harus dengan akuntan publik dan berapa besar uang
pengganti yang harus dibayar memerlukan perhitungan yang cermat dibuktikan dengan alat
bukti yang ada. Jika dilihat penjelasan Pasal 32 ayat (1) maka juga harus dengan perhitungan
oleh akuntan publik. Hakim pun harus memakai pertimbangan obyektif dengan hati
nuraninya, dengan memperhatikan apa yang telah terbukti di sidang pengadilan.
Sebagaimana dari seluruh uraian dan penjelasan tersebut, ternyata dari rumusan pengertian
tersebut, tidak terdapat formulasi khusus mengenai kriteria, seberapa besarkah ukuran/nilai
kerugian negara yang telah diakibatkan pelaku dapat diklasifikasikan/dikategorikan telah
“memperkaya“ serta untuk menentukan ukuran / nilai “ menguntungkan “.
Wirjono Prodjodikoro, menegaskan bahwa segala hukum baik yang tertulis yang termuat
dalam pelbagai undang-undang, maupun yang tidak tertulis, yaitu berdasar atas adat
kebiasaan seperti hukum adat, selalu membuka kemungkinan ditafsirkan secara bermacammacam. Tergantung dari tafsiran inilah sebetulnya bagaimana isi dan maksud sebenarnya dari
suatu peraturan hukum harus dianggap. Kalau diingat, bahwa pada akhirnya penafsiran dari
hakimlah yang mengikat kedua belah pihak, maka dapat dikatakan bahwa hakim adalah
perumus dari hukum yang berlaku. Dengan demikian pekerjaan hakim mendekati sekali
pekerjaan pembuat undang-undang selaku pencipta hukum.[12]
Interpretasi hukum merupakan hal yang penting dalam kehidupan hukum, sebagai reaksi atas
ajaran legisme, yaitu aliran yang berkembang sejak abad pertengahan, yang menyamakan
hukum dan undang-undang sebagai pokok pikirannya. Hakim tunduk pada undang-undang
dan semua hukum yang terdapat pada undang-undang, hakim tidak menciptakan hukum,
hakim itu hanya mulut atau corong badan legislatif, badan pembuat undang-undang. Akan
tetapi bilamana ternyata kemudian bahwa undang-undang itu tidak jelas, dan andaikata jelas
juga undang-undang itu tidak mungkin dapat dibuat secara lengkap dan tuntas. Sebab tidak
mungkin undang-undang secara lengkap dan tuntas dapat mengatur kehidupan manusia,
karena kehidupan manusia senantiasa berkembang. Oleh karenanya melalui interpretasi atau
penafsiran suatu undang-undang akan diberikan penjelasan yang gamblang mengenai
rumusan undang-undang agar ruang lingkup norma dapat diterapkan pada peristiwa tertentu.
Hanya saja menafsirkan undang-undang tidak dilakukan secara sewenang-wenang, ada
rambu-rambu yang harus ditaati. J.H. Logemann, mengatakan bahwa hakim harus tunduk
pada kehendak pembuat undang-undang, yaitu kehendak pembuat undang-undang seperti
yang dapat diketahui terletak di dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan.
Dalam kehendak itu tidak dapat dibaca dengan begitu saja dari kata undang-undang, maka
hakim harus mencarinya dalam sejarah kata-kata tersebut, dalam sistem undang-undang, atau
dalam arti kata-kata itu seperti yang dipakai dalam pergaulan sehari-hari pada waktu
sekarang. Hakim wajib mencari kehendak pembuat undang-undang, karena ia tidak boleh
membuat penafsiran yang tidak sesuai dengan kehendak itu. Setiap penafsiran adalah tafsiran
yang dibatasi oleh kehendak pembuat undang-undang. Sebab itu hakim tidak boleh
menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang yaitu menurut kehendak hakim
sendiri.[13]
Kesimpulan :
1. Agar dapat memberantas korupsi secara berdaya guna perlu adanya ketentuan perundangan
yang minimal memenuhi syarat sebagai berikut:
a. mempunyai redaksional yang jelas dan mudah dimengerti oleh siapapun serta terukur nilai
nominal daripada kerugian negara tersebut;
b. ancaman pidana harus rasional dan proporsional, artinya ancaman pidananya harus
disesuaikan dengan akibat yang ditimbulkan oleh perbuatan pidana itu sendiri;
2. Penyempurnaan/revisi perundang-undangan tindak pidana Korupsi masih sangat penting
dilakukan secara khusus menetapkan tolok ukur terhadap unsur “memperkaya dan atau
menguntungkan”;
3. Revisi perundang-undangan tindak pidana korupsi dimasa mendatang, harus lebih bersifat
menakutkan para calon koruptor dalam hal melakukan perbuatan pidana korupsi, antara lain
dengan:
a. ancaman ancaman pidana mati terhadap pelaku korupsi yang merugikan keuangan Negara
minimal Rp.1.000.000.000.-(satu milyar rupiah), dan atau setidak-tidaknya, dapat
memberikan suatu
b. ancaman pidana tambahan berupa “ketidakcakapan bertindak dalam hukum” dalam setiap
penjatuhan putusan pemidanaan yang dijatuhkan bagi para pelaku korupsi dalam jumlah
ketugian Negara minimal Rp.
500.000.000.-(lima ratus juta rupiah).
4. Untuk tahap awal diharapkan agar Lembaga yang berkompeten seperti Mahkamah Agung,
Kejaksaan Agung menerbitkan Surat Edaran sebagai pedoman kepada lembaga jajarannya
dalam mengatur hal-hal diatas;
5. Dibutuhkan “Political Will” bagi setiap elemen masyarakat, secara khusus kepada aparatur
Negara yang diberi kepercayaan untuk bertindak mengelola keuangan Negara untuk tidak
bersikap “ ceroboh dan rakus” .
By : Dominggussilaban.blogspot.com
Fly UP