...

kINERJA kUALITAS PEMERIkSAAN, JANGAN HANYA TARGET

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

kINERJA kUALITAS PEMERIkSAAN, JANGAN HANYA TARGET
Kinerja Kualitas
Pemeriksaan, Jangan
Hanya Target Penerimaan
DAVID HAMZAH DAMIAN
“P
erlu adanya upaya perbaikan
pelaksanaan restitusi di
Indonesia terkait kebijakan
indikator kinerja kualitas pemeriksaan,
deregulasi kebijakan pengembalian
pendahuluan dengan menghilangkan
syarat-syarat yang tidak substantif,
dan penerapan sistem pelaporan pajak
secara elektronik.”
InsideTax | Edisi 24 | Oktober 2014
23
insideprofile
Pada InsideTax edisi kali ini,
redaksi berkesempatan untuk menggali
pendapat David Hamzah Damian
mengenai isu restitusi di Indonesia. Pria
kelahiran tahun 1980 tersebut memulai
karirnya di DANNY DARUSSALAM Tax
Center pada tahun 2009 dan saat
ini menjabat sebagai Partner, Tax
Compliance and Litigation Services.
David,
panggilan
akrabnya,
telah banyak menangani berbagai
kasus sengketa pengadilan pajak,
memberikan
advis
seputar
isu
kepatuhan pajak pada perusahaan
multinasional maupun advis terkait
permohonan restitusi yang diajukan
oleh perusahaan-perusahaan kliennya.
David juga diberikan kesempatan oleh
DANNY DARUSSALAM Tax Center
untuk mengikuti berbagai kursus dan
seminar internasional di berbagai
negara.
Mekanisme Restitusi di
Indonesia
Pajak yang lebih dibayar (Pajak LB)
merupakan hak Wajib Pajak (WP) untuk
memperolehnya kembali dari negara.
Untuk memperoleh kembali Pajak
LB tersebut, WP harus memintanya
melalui mekanisme restitusi. Pajak
24
InsideTax | Edisi 24 | Oktober 2014
LB umumnya terjadi karena kredit
pajak atau pajak dibayar dimuka yang
disetorkan oleh WP ternyata lebih
besar dari pajak terutang atau yang
seharusnya tidak terutang pada tahun
pajak bersangkutan.
Menurut
David,
WP
dapat
melakukan restitusi melalui mekanisme
restitusi pendahuluan atau restitusi
normal. Dalam penjelasannya, David
mengungkapkan bahwa dalam restitusi
pendahuluan setiap WP harus memiliki
status sebagai WP yang patuh.
Selain itu, dari sisi waktu, restitusi
pendahuluan jauh lebih cepat prosesnya
dibandingkan restitusi normal. Hal
ini dikarenakan waktu penyelesaian
restitusi normal harus melalui proses
pemeriksaan yang dapat memakan
waktu sampai 12 bulan. “Sementara
restitusi pendahuluan hanya melalui
serangkaian proses penelitian. Bisa
saja diperiksa, namun setelah restitusi
pendahuluan tersebut diberikan kepada
WP,” ujar David.
Risiko Apabila Restitusi
Diajukan
apa yang disampaikan WP dalam SPTnya. Maka pada saat itu, bisa jadi pajak
WP justru ditetapkan kurang bayar
(KB). Belum lagi ditambah sanksi
administrasi denda yang bisa mencapai
100% terkait restitusi pendahuluan
atau kompensasi Pajak Pertambahan
Nilai (PPN) misalnya, yang seharusnya
tidak dikompensasikan.
Inilah yang membuat WP menjadi
harap-harap cemas dalam melakukan
restitusi pajak. Saat LB yang diajukan
restitusi oleh WP ditetapkan lebih kecil
atau bahkan ditetapkan tidak ada dan
akhirnya menjadi KB. Dengan demikian,
LB yang menurut WP sudah benar atau
LB yang benar menurut undang-undang
akan membutuhkan waktu lebih lama
lagi karena untuk memperolehnya
kembali harus ditempuh melalui upayaupaya administratif dan/atau hukum
yang diperlukan untuk memperoleh
hasil yang diinginkan. Namun upaya
tersebut pun tidak menjamin bahwa
hasilnya akan sesuai dengan keinginan
WP.
Kontraproduktif Indikator
Pada saat restitusi diajukan, hasil Kinerja Kualitas Pemeriksaan
pemeriksaan pajak yang dilakukan Terhadap Proses Restitusi
otoritas pajak dapat berbeda dengan
Berkurangnya
LB
atau
bahkan
insideprofile
hilang sama sekali melalui pemeriksaan
pajak adalah konsekuensi logis dari
indikator kinerja kualitas pemeriksaan,
yaitu kontribusi kegiatan pemeriksaan
terhadap
penerimaan
nasional.
Indikator kinerja pemeriksaan tersebut
dinyatakan dalam Laporan Tahunan
Direktorat Jenderal Pajak Tahun 2012
pada halaman 90, sebagai berikut:
“Kinerja
pemeriksaan
dengan
pendekatan kualitas diukur dengan
menghitung
kontribusi
kegiatan
pemeriksaan terhadap penerimaan
nasional,
yaitu
membandingkan
antara nilai refund discrepancy
ditambah realisasi penerimaan dari
hasil pemeriksaan dengan realisasi
penerimaan nasional.”
Refund discrepancy dijelaskan
lebih lanjut sebagai jumlah pajak
yang bisa dipertahankan pemeriksa
atas permohonan restitusi WP melalui
SPT Tahunan/Masa. Dengan indikator
kinerja yang berdasarkan penerimaan
dari hasil pemeriksaan. Pemeriksa
pajak secara tidak langsung ditargetkan
untuk
mempertahankan
sebesarbesarnya pajak agar tidak diberikan
restitusi. Dengan adanya target seperti
ini akan berpengaruh terhadap proses
dan hasil dari pelaksanaan restitusi itu
sendiri.
di Pengadilan Pajak atau Peninjauan
Kembali pada Mahkamah Agung.
Jika hal tersebut terjadi maka
akan terdapat financing cost yang
harus ditanggung pelaku usaha terkait
tertahannya LB mereka. Financing
cost tersebut akan dihitung pelaku
usaha sebagai komponen biaya yang
pada akhirnya akan ditagihkan dalam
kenaikan harga jual yang dapat
mendorong tingkat inflasi atau menekan
daya saing harga produk ekspor.
Praktik Restitusi di Singapura
Saat ditanya bagaimana praktik
restitusi Indonesia dengan negara lain,
David membandingkannya dengan
Singapura.
Menurutnya,
jangka
waktu pemberian restitusi untuk GST
(Goods and Services Tax) di Singapura
adalah 1 bulan, 3 bulan dan 6 bulan
tergantung pada periode akuntansi
yang dilaporkan untuk restitusi. Dalam
jangka waktu tersebut restitusi akan
diberikan secara otomatis, kecuali jika
ada SPT yang belum dilaporkan, ada
informasi terkait pemeriksaan yang
belum diberikan, atau ada pajak yang
belum dibayarkan. Selain itu, apabila
restitusi diberikan melewati jangka
waktu yang ditentukan, maka WP akan
diberikan imbalan bunga.
Upaya Perbaikan Restitusi
untuk Indonesia
Namun demikian, sistem restitusi di
Singapura tidak dapat dijalankan begitu
saja di Indonesia. Hal ini disebabkan
karena adanya perbedaan yang
signifikan, misalnya sistem pelaporan
elektronik yang sudah berjalan di
Singapura dan jumlah WP yang harus
diawasi. Saat sistem elektronik belum
bisa dijalankan sementara terdapat
banyak jumlah WP yang harus diawasi,
maka harus mengandalkan sumber
daya manusia yang dapat menjalankan
fungsi pengawasan yang benar dengan
indikator kinerja yang benar juga.
“Untuk itu, diperlukan adanya upaya
perbaikan terkait pelaksanaan restitusi
di Indonesia. Pertama, yang penting
untuk diperbaiki adalah kebijakan
terkait indikator kinerja kualitas
pemeriksaan. Kedua, adalah deregulasi
kebijakan pengembalian pendahuluan
dengan menghilangkan syarat-syarat
yang tidak substantif. Ketiga, adalah
penerapan sistem pelaporan pajak
secara elektronik,” pungkas David.
IT
-Awwaliatul Mukarromah
“Berdasarkan
indikator
kinerja
kualitas pemeriksaan tersebut, jika
ada pemeriksa yang memeriksa SPT
Wajib Pajak yang sudah benar dan
ternyata tidak ada penerimaan pajak
dari hasil pemeriksaan yang dilakukan,
maka pemeriksa pajak tersebut dapat
dikatakan tidak memiliki kinerja
kualitas yang baik,” ujar David kepada
Redaksi.
Restitusi yang Terganggu
Berpengaruh pada Inflasi dan
Daya Saing Produk Ekspor
Setelah
menempuh
tahapan
dalam upaya administrasi bahkan
hingga upaya hukum dilalui, restitusi
pajak dapat diberikan ataupun tidak
diberikan. Permasalahannya, proses
tersebut dapat memakan waktu 27
bulan untuk pemeriksaan, pengajuan
keberatan, dan penyelesaian keberatan.
Bahkan,
penyelesaiannya
dapat
mencapai waktu yang tak terbatas jika
sudah sampai pada tingkat Banding
InsideTax | Edisi 24 | Oktober 2014
25
Fly UP