...

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

PELAYANAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN
BUKU SAKU
PAJAK BUMI
DAN
BANGUNAN
Ada 14 Pelayanan pajak bumi
dan bangunan
1.
PERMOHONAN
SALINAN SPPT
8.
PERMOHONAN
KONPENSASI
PBB
2.
PERMOHONAN
SPPT OBJEK
PAJAK BARU
9.
PERMOHONAN
RESTITUSI PBB
3.
PERMOHONAN
SPPT MUTASI
SEBAGIAN
10.
PERMOHONAN
PEMBATALAN
SPPT
4.
PERMOHONAN
SPPT MUTASI
SELURUH
11.
PERMOHONAN
PENGURANGAN
PAJAK
5.
PERMOHONAN
SPPT
KEBERATAN
12.
6.
PERMOHONAN
PEMBETULAN
SPPT
PERMOHONAN
PENGHAPUSAN
SANKSI
ADMINISTRASI
13.
7.
PERMOHONAN
SURAT
KETERANGAN
NJOP
PERMOHONAN
KETERANGAN
LUNAS PBB
14.
PENUNDAAN
JATUH TEMPO
1. PERMOHONAN
SALINAN SPPT
Salinan SPPT/SKPD adalah permohonan
wajib pajak atas salinan SPPT/SKPD.
Permohonan pembuatan salinan atau duplikat
SPPT PBB P2 oleh wajib pajak. Salinan SPPT
PBB P2 diberikan dalam hal SPPT hilang, rusak
atau belum diterima oleh wajib pajak.
Permohonan dilampiri dengan persyaratan
sebagai berikut:
1. Fotocopy identitas wajib pajak
2. Fotocopy SPPT/SKP PBB yang diminta
salinannya atau SPPT PBB tahun
sebelumnya
3. Surat kuasa khusus/surat kuasa dari wajib
pajak dalam hal dikuasakan
2. PERMOHONAN SPPT
OBJEK PAJAK BARU
SPPT objek pajak baru diterbitkan apabila wajib
pajak yang secara nyata mempunyai suatu hak atas
bumi, dan/atau memperoleh manfaat atas bumi,
dan/atau memiliki, menguasai, dan/atau memperoleh
manfaat atas bangunan untuk mendaftarkan objek
pajaknya.
Persyaratan yang harus dilengkapi oleh
pemohon adalah ;
1. Fotocopy identitas wajib pajak;
2. Surat kuasa khusus dari wajib pajak dalam hal
dikuasakan;
3. SPOP yang telah diisi dengan benar,jelas,lengkap
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya;
4. Fotocopy SPPT Tetangga (dalam hal wajib pajak
tidak bisa menunjukan letak objek pajak;
5. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan atau
bangunan berupa sertifikat atau akta jual beli.
3. PERMOHONAN SPPT
MUTASI SEBAGIAN
• SPPT mutasi diterbitkan apabila terdapat perubahan
data objek pajak dan/atau subjek pajak.
• Perubahan data objek pajak disebabkan adanya
pemecahan dan/atau penggabungan objek pajak.
• Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya
peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau
hibah.
Pemohon dilampiri dengan persyaratan sebagai
berikut:
1. fotokopi identitas pemohon;
2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya;
4. fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan
bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
5. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah
6. fotokopi dokumen perolehan hak;
7. denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
8. SSPD BPHTB yang sudah divalidasi
4. PERMOHONAN SPPT
MUTASI SELURUH
SPPT mutasi diterbitkan apabila terdapat perubahan
data objek pajak dan/atau subjek pajak. Perubahan data
objek pajak disebabkan adanya akibat terjadinya mutasi
subjek pajak PBB P2 yang diajukan wajib pajak.
Perubahan data subjek pajak disebabkan adanya
peralihan hak antara lain karena waris, jual beli, atau
hibah.
Pemohon dilampiri dengan persyaratan sebagai
berikut:
1. fotokopi identitas pemohon;
2. surat kuasa bagi yang diberi kuasa;
3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas, lengkap
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya;
4. fotokopi SPPT tahun pajak yang bersangkutan dan
bukti pelunasan pajak 5 (lima) tahun terakhir;
5. fotokopi bukti kepemilikan hak atas tanah;
6. fotokopi dokumen perolehan hak;
7. denah lokasi objek pajak yang berbatasan langsung;
8. SSPD BPHTB yang sudah divalidasi.
5. PERMOHONAN SPPT
KEBERATAN
SPPT Keberatan diterbitkan apabila terdapat kesalahan
tulis atau kesalahan hitung dari objek pajak sehingga
wajib pajak bias mengajukan keberatan atas SPPTnya.
Timbulnya keberatan juga biasanya disebabkan
karena wajib pajak tidak sependapat dengan fiskus
atau isi SPPT/SKP mengenai;
• Keluasan,klasifikasi bumi atau bangunan;
• Perbedaan penafsiran UU atau peraturan;
• Penetapan Subjek pajak sebagai wajib pajak;
• Objek pajak seharusnya tidak kena PBB;
• Saat pajak terhutang;
• Tanggal jatuh tempo.
Persyaratan yang harus dilengkapi sebagai
berikut:
1. Fotocopy identitas wajib pajak;
2. Surat kuasa khusus wajib pajak dalam hal
dikuasakan;
3. Asli surat keterangan tanggal terima SPPT dari
kepala desa/lurah atau fotocopy struk tanda terima
SPPT;
4. Bukti pendukung berupa fotocopy bukti
kepemilikan tanah atau fotocopy ijin mendirikan
bangunan.
6. PERMOHONAN
PEMBETULAN SPPT
Pembetulan SPPT adalah pendaftaran permohonan
pembetulan SPPT karena salah nama, salah alamat,
salah hitung, salah zona nilai tanah dan atau
kekeliruan penerapan undang undang atau peraturan
dalam SPPT/SKP/STP.
Wajib pajak mengajukan permohonan pembetulan
SPPT/SKP/STP kedinas pendapatan daerah.
Persyaratan yang harus dilengkapi oleh
pemohon antara lain;
1. Fotocopy identisas wajib pajak;
2. Surat kuasa khusus wajib pajak dalam hal
dikuasakan;
3. SPOP yang telah diisi dengan benar, jelas,lengkap
dan ditandatangani oleh wajib pajak atau
kuasanya;
4. Fotocopy bukti lunas PBB tahun pajak
sebelumnya;
5. Fotocopy bukti kepemilikan tanah dan atau
bangunan berupa sertifikat atau akte jual beli.
7. PERMOHONAN SURAT
KETERANGAN NJOP
Permohonan penerbitan surat keterangn nilai
jual objek pajak (NJOP) diajukan oleh wajib
pajak. Wajib pajak mengajukan permohonan
surat keterangan nilai jual objek pajak ke dinas
pendapatan
daerah.
Petugas
menerima
permohonan penerbitan surat keterangan nilai
jual objek pajak kemudian meneliti kelengkapan
persyaratannya.
Persyaratan yang harus dilengkapi oleh
wajib pajak antara lain;
1. Fotocopy identitas wajib pajak
2. Surat kuasa khusus dalam hal dikuasakan
3. Fotocopy SPPT
8. PERMOHONAN KOMPENSASI
Kompensasi
adalah
pendaftaran
permohonan
pengembalian kelebihan pajak yang dikeluarkan/dibayar
oleh wajib pajak.kelebihan pajak tersebut tidak
dikembalikan tapi dialihkan ke pembayaran tahun
berikutnya.
Permohonan Kompensasi ( pemindahbukuan ) PBB
dapat diajukan kepada Dinas Pendapatan Daerah
melalui pelayanan satu tempat dan dilengkapi dengan
persyaratan yang ditentukan.
PERSYARATAN KOMPENSASI
1. Mengisi formulir permohonan
2. Fotocopy KTP
3. Fotocopy SPPT/SKP yang diajukan permohonan
kompensasi
4. Fotocopy perubahan ketetapan akibat penyelesaian
keberatan,pengurangan,mutasi danpembetulan.
5. STTS asli yang diajukan permohonan kompensasi
6. Keterangan/pernyataan bahwa objek pajaknya
diwilayahnya yang bersangkutan telah dilunasi
semua setiap tahun pajak.
9. PERMOHONAN
RESTITUSI
Retitusi adalah pendaftaran
permohonan pengembalian kelebihan
pajak yang dikeluarkan/dibayar oleh
wajib pajak.
Restitusi bisa disebabkan karena;
1. Pajak yang dibayar lebih besar dari pajak
yang terhutang
a. Permohonan pengurangan dikabulkan
b. Permohonan keberatan dikabulkan
c. Permohonan banding dikabulkan
d. Perubahan peraturan
2. Pajak dibayar yang seharusnya tidak
terhutang
10. PERMOHONAN
PEMBATALAN SPPT
Pembatalan SPPT adalah proses kegiatan
penerbitan surat pembatalan atas penerbitan
SPPT yang tidak seharusnya diterbitkan.
Permohonan pembatalan surat pemberitahuan
pajak terutang (SPPT)/surat ketetapan pajak
(SKP)/surat tagihan pajak (STP) diajukan
kepada dinas pendapatan daerah melalui
pelayanan satu tempat dan dilengkapi dengan
persyaratan yang ditentukan.
Pembatalan SPPT dapat disebabkan dua
hal yaitu;
1. Obyek pajak tidak ada
2. Obyek pajak tidak seharusnya kena PBB.
3. Double anslog
11. PERMOHONAN
PENGURANGAN PAJAK
Pengurangan atas besarnya pajak terhutang adalah
pendaftaran permohonan pengurangan pajak
terhutang oleh wajib pajak.Permohonan tersebut
terjadi akibat bencana alam,hama tanaman atau hal
hal lain yang luar biasa dan fungsinya masal.
Pengurangan dapat diberikan:
1. Sebesar 75% dari PBB yang terhutang dalam hal
kondisi tertentu objek pajak yang wajib pajaknya
orang pribadi veteran pejuang kemerdekaan,
veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda
jasa bintang gerilya atau janda/duda;
2. Sebesar paling tinggi 75% dari PBB yang
terhutang dalam hal kondisi tertentu wajib pajak
orang pribadi dengan objek pajak berupa lahan
pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan
yang hasilnya sangat terbatas yang wajib pajaknya
orang pribadi yang berpenghasilan rendah dan
atau orang pribadi yang penghasilannya semata
mata berasal dari pensiunan,sehingga kewajiban
PBBnya sulit dipenuhi.
12. PERMOHONAN
PENGHAPUSAN
SANKSI ADMINISTRASI
Penghapusan denda administrasi adalah
pendaftaran permohonan pengurangan denda
terjadi akibat ketidakmampuan wajib pajak.
Penyelesaian pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi pajak bumi dan bangunan
yang diajukan oleh wajib pajak kemudian
diajukan ke dinas pendapatan daerah melalui
pelayanan satu tempat yang dudah ditentukan
Pengurangan dapat diberikan kepada wajib
pajak:
1. Karena kondisi tertentu objek pajak yang
ada hubungannya dengan subjek pajak
dan/atau karena
2. Dalam hal objek pajak terkena bencana alam
atau sebab lain yang luar biasa.
13. PERMOHONAN
KETERANGAN LUNAS PBB
Permohonan keterangan lunas PBB
biasa diterbitkan apabila wajib pajak
ingin mengetahui jumlah catatan
pembayaran.
Pajak bumi dan bangunan menyediakan
fitur pembayaran dengan berbagai macam
pola antara lain:
1. Pembayaran
2.
3.
PBB
melalui
Bank
pembangunan daerah yang terhubung
langsung dengan kantor PBB
Pembayaran PBB melalui mobil keliling
atau mobling,dimana akan dilakukan
sinkronisasidata setelah kegiatan mobil
berakhir
Pembayaran PBB melalui bank yang sudah
ditunjuk.
14. PENUNDAAN JATUH
TEMPO
Penundaan jatuh tempo adalah pendaftaran
permohonan apabila wajib pajak terlambat
menerima SPPT yang seharusnya sudah
diterima.
Pemohon dapat mengajukan permohonan
Hal
: Permohonan Salinan SPPT PBB
Tahun Pajak...............................
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Di
Cibinong
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ...............................................................................................................................
Alamat
: ...............................................................................................................................
Desa / kelurahan *)
: ...............................................................................................................................
Kecamatan
: ...............................................................................................................................
Kabupaten / Kota *)
: ...............................................................................................................................
Nomor Telepon / HP
: ...............................................................................................................................
Sebagai Wajib Pajak / kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak :
NOP SPPT PBB atau
: ...............................................................................................................................
No.&Tgl. SKP PBB
Nama Wajib Pajak
: ...............................................................................................................................
Alamat
: ...............................................................................................................................
Desa / Kelurahan *)
: ...............................................................................................................................
Kecamatan
: ...............................................................................................................................
Kabupaten / Kota *)
: ...............................................................................................................................
Luas
: Bumi ( Tanah ) =...............................m2 / Bangunan =...................m2
Dengan ini mengajukan permohonan salinan / duplikat SPPT PBB / SKP PBB Tahun Pajak.......................
Atas pajak tersebut disebabkan SPPT / SKP PBB *) tersebut hilang / rusak *)
“Saya akan melunasi semua hutang Pajak Bumi dan Bangunan pada saat pengambilan SPPT”
Bersama ini dilampirkan :
Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Fotocopy SPPT / SKP PBB yang diminta salinannya atau SPPT PBB tahun sebelumnya
Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
...........................,..........................20....
Yang Menyatakan
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak
..............................................................
Keterangan
*)coret yang tidak perlu
Lampiran
Hal
: 1 (satu) set
: Permohonan Pendaftaran
Objek / Subjek PBB
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Di
Cibinong
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
:.................................................................................................................................................
Alamat
:.................................................................................................................................................
Desa / kelurahan *)
:.................................................................................................................................................
Kecamatan
:.................................................................................................................................................
Kabupaten / Kota *) :.................................................................................................................................................
Nomor Telepon / HP :.................................................................................................................................................
Mengajukan permohonan pendaftaran objek pajak baru dengan data sebagai berikut :
Nama Wajib Pajak
:.................................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
:.................................................................................................................................................
Letak Objek Pajak
:.................................................................................................................................................
Desa / Kelurahan *)
:.................................................................................................................................................
Kecamatan
:.................................................................................................................................................
Kabupaten / Kota *) :.................................................................................................................................................
Luas Bumi ( Tanah )
:......................................m2
Luas Bangunan
:......................................m2
Adapun objek pajak tersebut belum pernah dikenakan PBB dan bukan merupakan mutasi/pecahan dari objek pajak yang telah
dikenakan PBB.
Bersama ini dilampirkan :
Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
SPOP dan/atau LSPOP
Fotocopy SPPT Tetangga (dalam hal Wajib Pajak tidak dapat menunjukkan letak Objek Pajak)
Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan berupa :
Fotocopy Sertifikat/Akta Jual Beli/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/SK Pengadilan *) atau;
Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
Asli Surat Keterngan Kepemilikan Tanah + Asli Surat Pengantar Dari Desa atau;
Fotocopy Surat Ket. Tanah Garapan/Oper Garap + Asli Surat Pengantar dari Desa yang diketahui Camat
Fotocopy Surat Pernyataan / Keterangan Jual Beli / Hibah / Waris/ Oper Garap *) + Asli Surat Pengantar
dari Desa Yang Memuat Keterangan Tidak Sengketa
“Saya akan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada saat pengambilan SPPT”
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
................., ................................20.........
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
................................................................
Keterangan
*)coret yang tidak perlu
PERMOHONAN MUTASI
Lampiran
Hal
: 1 (satu) set
: Permohonan Mutasi
Objek / Subjek PBB
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Di
Cibinong
Sehubungan dengan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pajak, maka
dengan ini kami mengajukan permohonan mutasi seluruhnya / sebagian *) atas objek pajak.
Nama Objek pajak (NOP)
: ............................................................................................................................................
Nama Wajib Pajak
: ............................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
: ............................................................................................................................................
Letak Objek Pajak
: ............................................................................................................................................
Desa / kelurahan *)
: ............................................................................................................................................
Kecamatan
: ............................................................................................................................................
Kabupaten / Kota *)
: ............................................................................................................................................
Luas Bumi (Tanah) / Bangunan
: ................... / .................................................. m 2
Menjadi :
1. Nama Wajib Pajak
: ............................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
: ............................................................................................................................................
Luas Bumi (Tanah) / Bangunan
: ...................... / ................................................. m 2
2. Nama Wajib Pajak
: ............................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
: ............................................................................................................................................
Luas Bumi ( Tanah ) / Bangunan
: ...................... / ..................................................m2
Bersama ini dilampirkan :
Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
SPOP dan/atau LSPOP Wajib Pajak Baru dan / atau Wajib Pajak Lama (sisa) *)
Fotocopy SPPT
Fotocopy SSB / SSPD BPHTB yang sudah tervalidasi
Nomor telepon / HP yang dapat dihubungi : .............................................................................................. (wajib diisi)
Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan berupa :
Fotocopy Sertifikat/Akta Jual Beli/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/SK Pengadilan / Akad Kredit *) atau;
Fotocopy Surat Pernyataan / Keterangan Jual Beli / Hibah / Waris / Oper Garap *)+ Asli Surat Pengantar
dari Desa yang memuat Keterangan Tidak Sengketa, atau;
Asli Kepemilikan Tanah + Asli Surat Pengantar dari Desa yang diketahui Camat
Fotocopy Mendirikan Bangunan (IMB)
“Saya akan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada saat pengambilan SPPT”
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
................, ..........................................20.........
WAJIB PAJAK
...........................................................................
Keterangan
*)coret yang tidak perlu
Lampiran
Hal
: 1 (satu) set
: Permohonan Mutasi
Objek / Subjek PBB
Yth. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Di
Cibinong
Sehubungan dengan terjadinya pengalihan hak atas tanah dan/ atau bangunan yang menjadi objek pajak, maka dengan
ini kami mengajukan permohonan mutasi seluruhnya / sebagian *) atas objek pajak.
Nama Objek pajak (NOP)
:.................................................................................................................................
Nama Wajib Pajak
:.................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
:.................................................................................................................................
Letak Objek Pajak
:.................................................................................................................................
Desa / kelurahan *)
:.................................................................................................................................
Kecamatan
:.................................................................................................................................
Kabupaten / Kota *)
:.................................................................................................................................
Luas Bumi (Tanah) / Bangunan
:.................... / .................................................. m2
Menjadi :
1.
2.
Nama Wajib Pajak
:.................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
:.................................................................................................................................
Luas Bumi (Tanah) / Bangunan
:...................... / ................................................. m2
Nama Wajib Pajak
:.................................................................................................................................
Alamat Wajib Pajak
:.................................................................................................................................
Luas Bumi ( Tanah ) / Bangunan
:...................... / ..................................................m2
Bersama ini dilampirkan :
Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
SPOP dan/atau LSPOP Wajib Pajak Baru dan / atau Wajib Pajak Lama (sisa) *)
Fotocopy SPPT
Fotocopy SSB / SSPD BPHTB yang sudah tervalidasi
Nomor telepon / HP yang dapat dihubungi : ................................................................................................. (wajib diisi)
Bukti Kepemilikan Tanah dan/atau Bangunan berupa :
Fotocopy Sertifikat/Akta Jual Beli/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/SK Pengadilan / Akad Kredit *) atau;
Fotocopy Surat Pernyataan / Keterangan Jual Beli / Hibah / Waris / Oper Garap *)+ Asli Surat Pengantar
dari Desa yang memuat Keterangan Tidak Sengketa, atau;
Asli Kepemilikan Tanah + Asli Surat Pengantar dari Desa yang diketahui Camat
Fotocopy Mendirikan Bangunan (IMB)
“Saya akan melunasi Pajak Bumi dan Bangunan yang terutang pada saat pengambilan SPPT”
Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
.................., .....................................20.........
WAJIB PAJAK
.......................................................................
Keterangan
*)coret yang tidak perlu
Lampiran
Hal
: 1 (satu) set
: Keberatan atas SPPT / SKP PBB *)
Yang Diajukan Secara Perseorangan
Tahun Pajak ....................................
Yth. Bupati
u.p. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Di
Cibinong
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
:...................................................................................................................................
Alamat
:...................................................................................................................................
Desa / Kelurahan *)
:...................................................................................................................................
Kecamatan
:...................................................................................................................................
Kecamatan / kota *)
:...................................................................................................................................
Nomor Telepon / HP
:...................................................................................................................................
Sebagai Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *) atas Objek Pajak :
NOP
:...................................................................................................................................
Alamat
:...................................................................................................................................
Desa / Kelurahan *)
:...................................................................................................................................
Kecamatan
:...................................................................................................................................
Kabupaten / Kota *)
:...................................................................................................................................
PBB yang terutang
: Rp. .................................. (........................................................................................
................................................................................................................................ )
Tanggal SPPT / SKP PBB *) diterima
:.............................................................. 20 ..........
Dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT / SKP PBB *) Tahun Pajak ...................................... Dengan alasan :
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................................................
Menurut Perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :
1. Bumi ( Tanah ) :......................... m2 x Rp. ................................................... / m 2
= Rp ..............................
2. Bangunan
:......................... m2 x Rp. .................................................. / m 2
= Rp ............................+
3. NJOP
:(1+2)
= Rp ................................
4. NJOPTKP
= Rp ................................
5. NJOP untuk penghitungan PBB ( 3 – 4 )
= Rp ................................
6. PBB yang terutang
= Rp ...............................
Bersama ini dilampirkan :
Asli SPPT / SKP PBB *) yang diajukan keberatan
Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Asli Surat Keterangan Tanggal Terima SPPT dari Kepala Desa / Lurah atau fotocopy Struk tanda terima SPPT *)
Bukti pendukung berupa :
Fotocopy Bukti Kepemilikan Tanah ( .................................................................................. )
Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan ( IMB )
..............................................................................................................................................
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
......... ........, ..............................20.........
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
................................................................
Keterangan
*)coret yang tidak perlu
Lampiran
Hal
: 1 (satu) set
: Permohonan Pembetulan SPPT / SKP / STP / SK ................................ PBB *)
Tahun Pajak ..........................
Yth.Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor
Di
Cibinong
Yang bertandatangan di bawah ini :
Nama
: ................................................................................................................................
Alamat
: ...............................................................................................................................
Desa / Kelurahan *)
: ................................................................................................................................
Kecamatan
: ................................................................................................................................
Kecamatan / kota *)
: ................................................................................................................................
Nomor Telepon / HP
: ................................................................................................................................
Mengajukan Permohonan Pembetulan SPPT / SKP / STP / SK .............................. PBB *) Tahun Pajak ..........................
Atas objek pajak :
NOP
: ................................................................................................................................
Alamat
: ................................................................................................................................
Desa / Kelurahan *)
: ................................................................................................................................
Kecamatan
: ................................................................................................................................
Kabupaten / Kota *)
: ................................................................................................................................
PBB yang terutang
: Rp...................................(........................................................................................
.............................................................................................................................. )
Alasan mengajukan permohonan pembetulan ini adalah :
1.
2.
3.
..........................................
..........................................
..........................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
......................................................................................................................
Bersama ini dilampirkan :
Asli SPPT / SKP / STP / SK ..............................................PBB *) Tahun Pajak ......................
Fotocopy Identitas Wajib Pajak dan Kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
Surat Kuasa Khusus / Surat Kuasa *) dari Wajib Pajak dalam hal dikuasakan
SPOP dan/ atau LSPOP
Fotocopy Bukti Lunas PBB Tahun Pajak Sebelumnya
Bukti Kepemilikan Tanah dan / atau Bangunan Berupa :
Fotocopy Sertifikat/Akte Jual Beli/Risalah Lelang/Akta Waris/Akta Hibah/SK Pengadilan/ Akad Kredit *) atau;
Fotocopy Surat Pernyataan / keterangan Jual Beli/ Hibah/ Waris/ Oper Garap *) + Asli Surat Pengantar dari
Desa yang memuat Keterangan Tidak Sengketa, atau;
Asli Surat Keterangan Kepemilikan Tanah + Asli Surat Pengantar dari Desa
Fotocopy Surat Ket. Tanah Garapan/Oper Garap + Asli Surat Pengantar dari Desa yang diketahui Camat
Fotocopy Ijin Mendirikan Bangunan (IMB)
“Saya akan melunasi semua hutang Pajak Bumi dan Bangunan pada saat pengambilan SPPT”
Demikian disampaikan,atas perhatiannya diucapkan terima kasih.
.................., ................................20.........
Wajib Pajak / Kuasa Wajib Pajak *)
...................................................................
Keterangan
*) coret yang tidak perlu
PERDA NO.10
TAHUN 2011
PERATURAN BUPATI
BOGOR
NOMOR 59 TAHUN 2011
TENTANG
SISTEM DAN PROSEDUR
PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN
PERDESAAN DAN
PERKOTAAN
Fly UP