...

rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 – 2025

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 – 2025
Rancangan
5 September 2011
RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
TAHUN 2011 – 2025
JAKARTA, 2011
DAFTAR ISI
Sambutan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat .....………………...
Sambutan Menteri Dalam Negeri ...............................................................................
Sambutan Menteri Kesehatan ....................................................................................
i
ii
iii
DAFTAR ISI ……………………………………………………………………………..........
iv
BAB I
PENDAHULUAN .....................................................................................
A. LATAR BELAKANG …………………………………………………….
B
MAKSUD DAN TUJUAN .................………......................................
C. RUANG LINGKUP DAN BATASAN ……………………………….....
D. DASAR HUKUM ..............................................................................
1
1
2
3
3
BAB II
PERKEMBANGAN DAN MASALAH ......................................................
A. PERKEMBANGAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN
KESEHATAN …………….................................................................
B. PERKEMBANGAN DAN MASALAH PENGEMBANGAN TENAGA
KESEHATAN ...................................................................................
C. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN .......
5
6
17
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI ...........
A. VISI ..................................................................................................
B. MISI .................................................................................................
C. TUJUAN ..........................................................................................
D. SASARAN STRATEGIS ..................................................................
E. STRATEGI .......................................................................................
20
20
20
20
21
21
BAB IV
RENCANA KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN ...............................
A. KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN TARGET
UMUR HARAPAN HIDUP................................................................
B. KEBUTUHAN TENAGA KESEHATAN BERDASARKAN
STANDAR TENAGA KESEHATAN DI FASILITAS KESEHATAN ...
C. PERMINTAAN TENAGA KESEHATAN DARI LUAR NEGERI ........
24
BAB V
RENCANA PENGADAAN/PRODUKSI TENAGA KESEHATAN ............
30
BAB VI
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN .........................................
A. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI DALAM NEGERI
B. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DILUAR NEGERI .....
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN ....
A.
PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN
B. PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN .............................
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN ...
A. PROSES PENYELENGGARAAN RENCANA PENGEMBANGAN
TENAGA KESEHATAN ...................................................................
5
24
25
28
B.
C.
D.
PENYELENGGARAAN RENCANA PENGEMBANGAN TENAGA
KESEHATAN ...................................................................................
KERJASAMA INTERNASIONAL .....................................................
SUMBER DAYA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN ........
BAB IX
KEBUTUHAN PEMBIAYAAN ..................................................................
A. PEMBIAYAAN UNTUK PEMENUHAN KEBUTUHAN TENAGA
KESEHATAN ...................................................................................
B. PEMBIAYAAN UNTUK PENGADAAN/PRODUKSI TENAGA
KESEHATAN ...................................................................................
BAB X
PENUTUP.................................................................................................
KEPUSTAKAAN ……………………………………………………………………..............
DAFTAR TABEL
TABEL II-1
:
TABEL II-2
TABEL II-3
:
:
TABEL II-4
:
TABEL II-5
TABEL II-6
:
:
TABEL IV-1
:
TABEL IV-2
:
TABEL IV-3
:
TABEL IV-4
:
TABEL IV-5
:
TABEL IV-6
:
TABEL IV-7
:
TABEL IV-8
:
TABEL V-1
:
TABEL V-2
:
Distribusi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan Berdasarkan
Jenjang Pendidikan Tahun 2004 – 2008 ..........................................
Gambaran Bidang Dan Jenjang Pendidikan Kesehatan Tahun 2010
Jumlah Institusi Pendidikan (Program Studi) Tenaga Kesehatan
Yang Telah Terakreditasi ..................................................................
Pengangkatan PNS Pusat Untuk Pengisian Kebutuhan Tenaga
Kesehatan Milik Kementerian Kesehatan Tahun 2005 – 2009 .........
Pengangkatan Tenaga Kesehatan Melalui PTT Tahun 2005 – 2010
Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan Di DTPK Tahun 2006 –
2010 ..................................................................................................
Kebutuhan Tenaga Kesehatan di Indonesia Tahun 2014, 2019 dan
2025 ..................................................................................................
Perkiraan Peningkatan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tahun 2019
Dan 2025 ...........................................................................................
Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit Milik Kementerian
Kesehatan Dan Pemerintah Daerah Tahun 2014, 2019 Dan 2025 ..
Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Puskesmas Tahun 2014, 2019
Dan 2025 ...........................................................................................
Rumah Sakit Milik TNI/Polri Menurut Kelas Tahun 2014, 2019 dan
2025 ..................................................................................................
Kebutuhan Tenaga Kesehatan Di Fasilitas Pelayanan Kesehatan
Milik TNI/Polri Tahun 2014, 2019 dan 2025 ......................................
Perkiraan Permintaan Tenaga Kesehatan Indonesia Dari Luar
Negeri Tahun 2014, 2019 Dan 2025 .................................................
Target Hubungan Kerjasama Penempatan Tebaga Kesehatan
Indonesia Ke Luar Negeri Tahun 2010 – 2025 .................................
Kebutuhan DAN Kekurangan Tenaga Kesehatan Tahun 2014,
2019 Dan 2025 ..................................................................................
Rencana Peningkatan Pengadaan/Produksi Tenaga Kesehatan
Tahun 2014, 2019 Dan 2025 ............................................................
9
10
11
13
14
15
25
26
26
27
27
28
29
29
30
BAB I
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa kesehatan adalah
merupakan hak asasi manusia. Pada pasal 28 H dinyatakan bahwa setiap orang
berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan
lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan
kesehatan. Selanjutnya pada pasal 34 ayat 3 dinyatakan bahwa negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
pelayanan umum yang layak. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah
berkewajiban untuk menyehatkan yang sakit dan berupaya mempertahankan
yang sehat untuk tetap sehat. Berdasarkan UU Nomor 36 tahun 2009 tentang
Kesehatan menyebutkan bahwa kesehatan adalah keadaan sejahtera dari
badan, jiwa dan sosial yang memungkinan setiap orang hidup produktif secara
sosial dan ekonomis. Dengan demikian kesehatan selain sebagai hak asasi
manusia, kesehatan juga merupakan suatu investasi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-N) 2005 - 2025,
dinyatakan bahwa dalam mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang
berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan
pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar
utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) Indonesia. Dalam RPJP-N, dinyatakan pula pembangunan nasional di
bidang kesehatan diarahkan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan
kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan
yang
setinggi-tingginya
dapat
terwujud.
Pembangunan
kesehatan
diselenggarakan dengan didasarkan kepada perikemanusiaan, pemberdayaan
dan kemandirian, adil dan merata, serta pengutamaan dan manfaat dengan
perhatian khusus kepada penduduk rentan, antara lain ibu, bayi, anak, manusia
usia lanjut dan keluarga miskin. Dalam penyelenggaraan pembangunan
kesehatan, juga diperhatikan dinamika kependudukan, epidemiologi penyakit,
perubahan ekologi dan lingkungan, kemajuan IPTEK, serta globalisasi dan
demokratisasi dengan semangat kemitraan dan kerjasama lintas sektoral.
Berbagai studi menunjukkan bahwa tenaga kesehatan merupakan kunci utama
dalam keberhasilan pencapaian tujuan pembangunan kesehatan. Tenaga
kesehatan memberikan kontribusi hingga 80% dalam keberhasilan
pembangunan kesehatan. Dalam laporan WHO tahun 2006, Indonesia termasuk
salah satu dari 57 negara yang menghadapi krisis SDM kesehatan, baik
jumlahnya yang kurang maupun distribusinya.
Guna mengatasi krisis termaksud, pengembangan tenaga kesehatan perlu lebih
ditingkatkan yang melibatkan semua komponen bangsa. Oleh karena itu, untuk
menjadi acuan bagi semua pemangku kepentingan, perlu ditetapkan Rencana
Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 – 2025.
Menghadapi era globalisasi, adanya suatu Rencana Pengembangan Tenaga
Kesehatan yang menyeluruh sangat diperlukan. Di era globalisasi berarti
terbukanya negara-negara di dunia bagi produk-produk baik barang maupun
jasa yang datang dari negara manapun dan mau tidak mau harus dihadapi. Di
bidang kesehatan, Indonesia mengupayakan dalam kepentingan perdagangan
internasional jasa melalui WTO (World Trade Organization), CAFTA (ChinaASEAN Free Trade Agreement), AFAS (ASEAN Framework Agreement on
Services) dan perjanjian bilateral. Salah satu moda dalam pasokan perdagangan
jasa internasional adalah migrasi sumber daya manusia. Dalam hubungan ini,
melalui Sidang Umum Kesehatan Sedunia Tahun 2010, Organisasi Kesehatan
Sedunia (WHO) telah mengadopsi Global Code of Practice on the International
Recruitment of Health Personnel. Walaupun bersifat sukarela, Indonesia sebagai
negara anggota WHO, perlu ikut mendukung dan melaksanakan prinsip-prinsip
dan rekomendasi Global Code dalam migrasi internasional tenaga kesehatan.
Semua ini perlu dapat diakomodasikan dalam Rencana Pengembangan Tenaga
Kesehatan.
B. MAKSUD DAN TUJUAN
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025 merupakan
rencana jangka panjang dengan maksud memberikan arah dan acuan bagi
seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan
tenaga kesehatan secara komprehensif dan menyeluruh.
Tujuan disusunnya Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 2025 adalah untuk mewujudkan sinergisme dan upaya yang saling mendukung
serta melengkapi antara pemerintah dan masyarakat termasuk swasta yang
memiliki kepentingan terhadap pengembangan tenaga kesehatan.
C. RUANG LINGKUP DAN BATASAN.
Pengembangan tenaga kesehatan meliputi perencanaan kebutuhan tenaga
kesehatan, pengadaan/pendidikan, pendayagunaan, serta pembinaan dan
pengawasan mutu tenaga kesehatan.
Tenaga kesehatan di Indonesia dewasa ini sangat banyak jenisnya. Dalam
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ini, tenaga kesehatan dibatasi
pada 13 (tiga-belas) jenis tenaga, yaitu dokter spesialis, dokter umum, dokter gigi,
perawat, bidan, perawat gigi, apoteker, asisten apoteker, sanitarian, tenaga gizi,
tenaga kesehatan masyarakat, tenaga keterapian fisik, dan tenaga keteknisian
medis.
D. DASAR HUKUM
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia;
Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara;
Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah,
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang
No. 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
Undang-Undang No. 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia;
Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Nasional (RPJPN);
Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan;
Peraturan Pemerintah No.38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat
Daerah;
Peraturan Pemerintah No. 51 Tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian;
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Nasional 2010-2014;
Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola
Perbatasan;
Inpres No. 1 Tahun 2010 tentang Percepatan Pelaksanaan Prioritas
Pembangunan Nasional Tahun 2010;
Inpres No. 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan Yang Berkeadilan.
BAB II
PERKEMBANGAN DAN MASALAH
A. PERKEMBANGAN DAN MASALAH PEMBANGUNAN KESEHATAN
Pembangunan kesehatan yang dilaksanakan secara berkesinambungan telah
berhasil meningkatkan status kesehatan masyarakat. Kinerja sistem kesehatan
telah menunjukkan peningkatan, antara lain ditunjukkan dengan peningkatan
status kesehatan, yaitu: penurunan angka kematian bayi (AKB) dari 46 per 1.000
kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 34 per 1.000 kelahiran hidup pada
tahun 2007. Angka kematian ibu (AKI) juga mengalami penurunan dari 318 per
100.0000 kelahiran hidup pada tahun 1997 menjadi 228 per 100.000 kelahiran
hidup pada tahun 2007. Sejalan dengan penurunan angka kematian bayi, umur
harapan hidup (UHH) meningkat dari 68,6 tahun pada tahun 2004 menjadi 70,5
tahun pada tahun 2007. Demikian pula telah terjadi penurunan prevalensi
kekurangan gizi pada balita dari 29,5% pada akhir tahun 1997 menjadi sebesar
18,4% pada tahun 2007 (Riskesdas 2007), dan 17,9% (Riskesdas 2010).
Namun perbaikan indikator kesehatan masyarakat tersebut masih belum seperti
yang diharapkan. Upaya percepatan pencapaian indikator kesehatan dalam
lingkungan strategis baru harus terus diupayakan dengan menyelenggarakan
pembangunan kesehatan sesuai dengan Sistem Kesehatan Nasional.
Dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN disebutkan
bahwa tantangan pembangunan bidang kesehatan jangka panjang yang
dihadapi antara lain adalah mengurangi kesenjangan status kesehatan
masyarakat dan akses terhadap pelayanan kesehatan antar wilayah, tingkat
sosial ekonomi, dan gender; meningkatkan jumlah dan penyebaran tenaga
kesehatan yang kurang memadai; meningkatkan akses terhadap fasilitas
kesehatan; dan mengurangi beban ganda penyakit yaitu pola penyakit yang
diderita oleh sebagian besar masyarakat adalah penyakit infeksi menular, namun
pada waktu yang bersamaan terjadi peningkatan penyakit tidak menular serta
meningkatnya penyalahgunaan narkotik dan obat-obat terlarang.
Dalam kaitannya dengan tantangan tersebut diatas dan mengantisipasi
pelaksanaan SKN sebagai pengelolaan kesehatan, isu satrategis yang dihadapi
pembangunan kesehatan dewasa ini dan dimasa depan adalah: 1) Dalam
perubahan epidemiologis dan demografi, tampak derajat kesehatan masyarakat
pada umumnya masih rendah, 2) Mutu, pemerataan dan keterjangkauan upaya
kesehatan belum optimal. Perhatian pada masyarakat miskin, rentan, dan
beresiko tinggi masih kurang memadai, 3) Penelitian dan pengembangan
kesehatan belum sepenuhnya menunjang pembangunan kesehatan, 4)
Penggalian pembiayaan masih terbatas dan pengalokasian serta pembelanjaan
pembiayaan kesehatan masih kurang tepat, 5) Pemerataan dan mutu sumber
daya manusia kesehatan belum sepenuhnya menunjang penyelenggaraan
pembangunan kesehatan. Perencanaan, pengadaan, pendayagunaan serta
pembinaan dan pengawasan mutu sumber daya manusia kesehatan pada
umumnya masih terbatas kemampuannya, 6) Ketersediaan, keamanan, manfaat,
dan mutu sumber daya obat, serta keterjangkauan, pemerataan, dan mudahnya
diakses masyarakat umumnya masih kurang, 7) Manajemen/ administrasi,
informasi, dan hukum kesehatan masih kurang memadai, 8) Pemberdayaan
masyarakat dalam bentuk pelayanan, advokasi kesehatan serta pengawasan
sosial dalam pembangunan kesehatan belum banyak dilaksanakan, dan 9)
Berbagai lingkungan strategis yang terkait masih kurang mendukung
pembangunan kesehatan.
B. PERKEMBANGAN
DAN
MASALAH
PENGEMBANGAN
TENAGA
KESEHATAN.
1. Keadaan tenaga kesehatan.
Pengembangan sumber daya manusia merupakan salah satu prioritas dari 8
(delapan) fokus prioritas pembangunan kesehatan dalam kurun waktu 2010
– 2014. Penetapan pengembangan sumber daya manusia kesehatan
sebagai salah satu prioritas adalah karena Indonesia masih menghadapi
masalah tenaga kesehatan, baik jumlah, jenis, kualitas maupun distribusinya.
Rasio tenaga kesehatan per 100.000 penduduk belum memenuhi target
yang ditetapkan sampai dengan tahun 2010. Sampai dengan tahun 2008,
rasio tenaga kesehatan untuk dokter spesialis per 100.000 penduduk adalah
sebesar 7,73 dibanding target 9; dokter umum 26,3 dibanding target 30;
dokter gigi 7,7 dibanding target 11; perawat 157,75 dibanding target 158;
dan bidan 43,75 dibanding target 75.
Dari pendataan tenaga kesehatan pada tahun 2010, ketersediaan tenaga
kesehatan di rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan
Pemerintah Daerah), telah tersedia 7.336 dokter spesialis, 6.180 dokter
umum, 1.660 dokter gigi, 68.835 perawat/bidan, 2.787 S-1
Farmasi/Apoteker, 1.656 asisten apoteker, 1.956 tenaga kesehatan
masyarakat, 4.221 sanitarian, 2.703 tenaga gizi, 1.598 tenaga keterapian
fisik, dan 6.680 tenaga keteknisian medis.
Dengan memperhatikan standard ketenagaan rumah sakit yang berlaku,
maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di
rumah sakit milik pemerintah (Kementerian Kesehatan dan Pemerintah
Daerah), sejumlah 2.098 dokter spesialis, 902 dokter umum, 443 dokter gigi,
6.677 perawat/bidan, 84 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 979 asisten apoteker,
149 tenaga kesehatan masyarakat, 243 sanitarian, 194 tenaga gizi, 800
tenaga keterapian fisik, dan 2.654 tenaga keteknisian medis. Dengan
demikian kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit akan lebih besar lagi
bila dihitung kebutuhan tenaga kesehatan di RS milik kementerian teknis
lainnya, Rumah Sakit/Lembaga Kesehatan TNI dan POLRI serta Rumah
Sakit Swasta.
Sedangkan di Puskemas pada tahun 2010 telah tersedia 14.840 dokter
umum, 6.125 dokter gigi, 78.675 perawat, 7.704 perawat gigi, 83.000 bidan,
6.351 orang S-1 Farmasi/Apoteker, 8.601 asisten apoteker, 1.356 tenaga
kesehatan masyarakat, 6.031 sanitarian, 7.547 tenaga gizi, dan 2.609
tenaga keteknisian medis. Pada tahun yang sama, di Puskesmas di daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) telah tersedia tenaga
kesehatan sebanyak 130 dokter umum, 42 dokter gigi, 955 perawat, 53
perawat gigi, 496 bidan, 60 asisten apoteker, 54 tenaga kesehatan
masyarakat, 76 sanitarian, 67 tenaga gizi, dan 54 tenaga keteknisian medis.
Dengan memperhatikan standard ketenagaan Puskesmas yang berlaku,
maka pada tahun 2010 masih terdapat kekurangan tenaga kesehatan di
Puskesmas, sejumlah 149 dokter umum, 2.093 dokter gigi, 280 perawat
gigi, 21.797
bidan, 5.045 asisten apoteker, 13.019 tenaga kesehatan
masyarakat, 472 sanitarian, 303 tenaga gizi, dan 5.771 tenaga keteknisian
medis.
Sedangkan untuk Puskesmas DTPK juga masih dihadapi
kekurangan tenaga kesehatan sejumlah 64 dokter umum, 59 dokter gigi, 48
perawat gigi, 35 asisten apoteker, 249 tenaga kesehatan masyarakat, 25
sanitarian, 34 tenaga gizi, dan 47 tenaga keteknisian medis.
Pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan untuk daerah tertinggal, terpencil,
perbatasan dan kepulauan tahun demi tahun diupayakan untuk ditingkatkan,
namun belum dapat mencapai harapan.
2. Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan adalah untuk
membentuk keahlian dan keterampilan tenaga kesehatan di bidang-bidang
teknologi yang strategis serta mengantisipasi timbulnya kesenjangan
keahlian sebagai akibat kemajuan teknologi. Pengembangan sistem
pendidikan tenaga kesehatan tidak terlepas dari sistem pendidikan nasional.
Pengembangan sistem pendidikan nasional merupakan tanggung jawab
Kementerian Pendidikan Nasional, namun pembinaan teknis pendidikan
tenaga kesehatan merupakan kewenangan Kementerian Kesehatan. Dalam
upaya pengembangan sistem pendidikan tenaga kesehatan, maka perlu
perpaduan antara Kementerian Pendidikan Nasional dan Kementerian
Kesehatan. Pada era otonomi daerah diterbitkan beberapa keputusankeputusan antara lain, Keputusan Mendiknas No. 234 Tahun 2000 tentang
Pedoman Pendidikan Tinggi dan Peraturan Menkes No. 1192 Tahun 2004
tentang Pendirian Diploma Bidang Kesehatan dapat diselenggarakan
berdasarkan ijin dari Menteri Pendidikan Nasional setelah mendapat
rekomendasi dari Menkes Republik Indonesia.
Perkembangan institusi pendidikan tenaga kesehatan cukup tinggi. Jenjang
pendidikan yang besar pertumbuhannya adalah jenjang pendidikan D3 dan
S1. Berikut ini adalah perkembangan program studi di bidang kesehatan dari
tahun 2004 sampai dengan tahun 2008.
Tabel II-1 : Distribusi Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan
Berdasarkan Jenjang Pendidikan`Tahun 2004 – 2008
Jenjang Pendidikan
D1
D3
D4
Profesi *
S1
S2
S3
Sp-1
Sp-2
Jumlah
2004
2005
2006
2007
2008
1
420
12
46
359
60
19
172
1.089
545
19
46
412
67
19
178
1.286
197
(18%)
684
29
50
467
72
19
185
1.506
220
(17%)
822
34
51
551
86
22
198
1.764
258
(17%)
955
50
96
609
94
23
204
1
2032
268
(15%)
Peningkatan jumlah dan persentase
Catatan: (*)
Sumber: Ditjen Dikti, Kementerian Diknas,2009
Berdasarkan data Evaluasi Program Studi Berbasis Evaluasi Diri (EPSBED)
tahun 2010, diketahui bahwa program studi bidan merupakan
yang
terbanyak dibandingkan program studi tenaga kesehatan lainnya. Kondisi
tersebut didorong oleh adanya kebijakan pemerintah tentang penempatan
bidan pada setiap desa dalam kerangka Desa Siaga. Hal ini dapat dilihat
dalam Tabel II-2 berikut ini:
Tabel II-2 : Gambaran Bidang dan Jenjang Pendidikan
Kesehatan Tahun 2010
Jenjang Pendidikan
Bidang
D3/D4
S1
S2
S3
Profesi
Spesialis
Kedokteran
-
71
22
11
35
212
Kedokteran gigi
8
25
6
2
12
10
Keperawatan
288
308
3
1
0
1
Kebidanan
Kefarmasian
748
52
2
51
1
8
0
2
0
22
0
0
3
24
1
3
0
0
Kegizian
Kesehatan Masyarakat
0
143
24
2
1
0
Sumber: EPSBED, 2010
Institusi pendidikan tenaga kesehatan yang ada saat ini masih belum
memenuhi standar kualitas pendidikan. Berdasarkan data yang ada, 67%
institusi pendidikan tenaga kesehatan belum terakreditasi. Bahkan institusi
pendidikan untuk perawat mencapai 82% institusi yang belum terakreditasi.
Pendirian institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum terencana
sesuai dengan standar mutu dapat berdampak terhadap tidak terpenuhinya
kompetensi tenaga kesehatan. Pada Tabel II-3 di bawah ini dapat dilihat
jumlah institusi pendidikan (program studi) tenaga kesehatan yang sudah
terakreditasi.
Tabel II-3 : Jumlah Institusi Pendidikan (Program Studi)
Tenaga Kesehatan Yang Telah Terakreditasi Tahun 2009
Akreditasi
C
Jumlah Institusi
Pendidikan (Prodi)
Terakreditasi
% Institusi
Pendidikan
(Prodi)
Terakreditasi
19
11
46
64,8
6
6
2
14
56
61
13
13
22
48
21,3
Perawat D-3
288
0
11
39
50
17,4
Bidan D-3
617
28
133
53
214
34,7
62
0
1
3
4
6,5
Gizi D-3
6
1
0
2
3
50
JUMLAH
1.069
51
180
120
351
32,8
Instutitusi
Pendidikan
(Prodi)
Jumlah
Institusi
(Prodi)
Akreditasi
A
Akreditasi
B
Dokter
71
16
Dokter Gigi
25
Apoteker*
Farmasi D-3
Catatan : - Diolah dari data BANPT dan Pusdiknakes, 2009
- *) Sumber data Apoteker: Asosiasi Perguruan Tinggi Farmasi Indonesia (APTFI), 2010
3.
Pendayagunaan tenaga kesehatan.
Perkembangan distribusi tenaga kesehatan di Indonesia telah dimulai sejak
tahun 1960 dengan diterbitkannya Undang-Undang No. 9 Tahun 1960 tentang
Pokok-pokok Kesehatan. Undang-Undang ini menyatakan bahwa pemerintah
bertanggung jawab dalam pemerataan tenaga kesehatan. Selanjutnya dalam
beberapa tahun kemudian, tenaga kesehatan melaksanakan Wajib Kerja
Sarjana. Pada masa itu semua tenaga kesehatan, utamanya dokter, dokter
gigi, perawat, bidan, sanitarian, dan ahli gizi diangkat sebagai pegawai negeri
sipil pusat (PNS Pusat) dan ditempatkan ke daerah yang memerlukan untuk
jangka waktu tertentu (antara 2 sampai 5 tahun sesuai dengan tingkat
kesulitan daerah penempatan) melalui Inpres No. 5 Tahun 1974.
Dalam perkembangan selanjutnya, maka ditetapkan Undang-Undang No. 13
Tahun 2003 tentang Ketenaga-kerjaan yang mencabut Undang-Undang No. 8
Tahun 1961 tentang Wajib Kerja Sarjana. Sebagai tindak lanjut dari UndangUndang tersebut, ditetapkanlah Peraturan Menkes No. 1540/Menkes/
Per/XII/2002 tentang Penempatan Tenaga Medis Melalui Masa Bakti dan Cara
Lain. Dengan kebijakan ini, program dokter dan dokter gigi PTT yang semula
bersifat wajib menjadi sukarela.
Disatu sisi, kebijakan tersebut di atas mencerminkan penghargaan pemerintah
terhadap Hak Asasi Manusia para tenaga kesehatan. Namun disisi lain, Hak
Asasi Manusia bagi rakyat terutama di daerah tertinggal, perbatasan,
kepulauan dan daerah-daerah yang tidak diminati menjadi terabaikan. Hal ini
bertentangan dengan UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan pasal 4
yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan dan pasal 5
yang menyatakan setiap orang mempunyai hak yang sama dalam
memperoleh akses atas sumber daya di bidang kesehatan.
Tenaga kesehatan dapat didayagunakan di : (1) Instansi pemerintah baik
pusat maupun daerah termasuk TNI dan POLRI, (2) Sektor pelayanan
kesehatan swasta, (3) Sektor non pelayanan kesehatan termasuk industri,
pendidikan dan penelitian baik pemerintah maupun swasta, dan (4) di luar
negeri sebagai Tenaga Kerja Kesehatan Indonesia (TKKI).
Tenaga kesehatan yang didayagunakan di instansi pemerintah, utamanya di
sektor kesehatan dapat diangkat melalui: 1) formasi PNS baik pusat maupun
daerah; 2) Pegawai Tidak Tetap (PTT) pusat maupun daerah; 3) penugasan
khusus baik residen maupun tenaga D3-Kesehatan, terutama untuk daerah
terpencil, perbatasan, dan kepulauan (DTPK).
Berikut adalah tabel pengangkatan tenaga kesehatan melalui formasi Pegawai
Negeri Sipil (PNS) Pusat tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.
Tabel II-4 : Pengangkatan PNS Pusat untuk pengisian
Kebutuhan Tenaga Kesehatan Milik Kementerian Kesehatan
Tahun 2005 – 2009
JENIS TENAGA
Tenaga Medis
Tenaga Keperawatan
Tenaga Kefarmasian
Tenaga Kesehatan Masyarakat
Tenaga Gizi
Tenaga Keterapian Fisik
Tenaga Keteknisian Medis
Non Kesehatan
JUMLAH
TAHUN PENGANGKATAN
2005
190
1.208
135
226
64
30
265
946
3.064
2006
10
397
49
13
9
2
60
1.832
2.372
Sumber : Biro Kepegawaian Setjen, Kemenkes, 2009
2007
243
663
112
81
12
12
108
507
1.738
2008
291
636
64
127
46
36
95
996
2.291
2009
435
649
79
164
49
36
144
1.412
2.968
Berdasarkan data tersebut, terjadi fluktuasi jumlah PNS pusat yang diangkat
pada institusi milik Kementerian Kesehatan. Hal tersebut kemungkinan
merupakan implikasi dari Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2005 tentang
Pengangkatan Tenaga Honorer menjadi PNS. Formasi PNS yang tersedia
diutamakan untuk pengangkatan tenaga honorer yang telah memenuhi
syarat.
Pengangkatan tenaga kesehatan melalui formasi PTT pusat tahun 2005
sampai dengan tahun 2010 dapat dilihat dalam tabel berikut:
Tabel II-5 : Pengangkatan Tenaga Kesehatan Melalui PTT
Tahun 2005 – 2010
JENIS
TENAGA
Dokter
TAHUN PENGANGKATAN
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2.658
3.169
4.265
4.126
4.487
2.633
816
896
1.181
1.285
1.269
840
Bidan
11.164
8.818
13.965
11.432
11.006
12.601
Jumlah
14.638
12.883
19.411
16.843
16.762
16.074
Dokter Gigi
Sumber : Biro Kepegawaian Setjen, Kemenkes, 2010.
Secara umum telah terjadi peningkatan jumlah tenaga kesehatan yang
ditempatkan melalui mekanisme PTT.
Pendayagunaan tenaga kesehatan melalui penugasan khusus untuk daerah
terpencil, perbatasan dan kepulauan (DTPK) tahun 2006 sampai dengan
tahun 2010 dapat dilihat dalam Tabel II-6 berikut:
Tabel II-6 : Penugasan Khusus Tenaga Kesehatan di DTPK
Tahun 2006 - 2010
JENIS TENAGA
Dokter Spesialis / Residen Senior
Dokter
Bidan
Perawat
Gizi
Analis
Sanitarian
Tenaga Kesehatan Lain
Jumlah
TAHUN PENGANGKATAN
2006
8
26
63
101
64
79
341
2007
15
26
63
101
64
79
348
2008
52
52
2009
54
74
17
3
32
4
184
2010
374
210
33
14
33
13
677
Sumber : Pusren-gun SDM Kesehatan, Badan PPSDMK, 2010
Penugasan khusus tenaga kesehatan ke DTPK dimulai tahun 2006
merupakan uji coba sampai dengan tahun 2007. Pada tahun 2008,
penugasan khusus tenaga kesehatan selain dokter spesialis/residen senior
ke DTPK tidak dilaksanakan disebabkan kurangnya dukungan anggaran.
Secara bertahap pada tahun 2009 dan tahun 2010, penugasan khusus
tenaga kesehatan dilaksanakan dan ditingkatkan target pencapaiannya.
Rekrutmen tenaga dokter dan bidan untuk penugasan khusus ditiadakan
namun diakomodasikan dalam penugasan PTT.
4. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga dokter dan dokter gigi telah diatur
dalam Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran.
Sebagai implementasi dari Undang-Undang tersebut, pada tahun 2005 telah
dibentuk Konsil Kedokteran Indonesia. Konsil Kedokteran Indonesia telah
melaksanakan registrasi tenaga dokter dan dokter gigi, dengan menerbitkan
Surat Tanda Registrasi (STR). STR dapat diterbitkan setelah dokter dan
dokter gigi mengikuti dan dinyatakan lulus dalam uji kompetensi yang
dilaksanakan oleh kolegium kedokteran dan kedokteran gigi. Berdasarkan
STR, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dapat menerbitkan Surat Izin
Praktik (SIP). Untuk menjamin mutu pelayanan kedokteran/kedokteran gigi,
seorang dokter/dokter gigi, hanya diperbolehkan praktik maksimal di 3 (tiga)
tempat.
Untuk tenaga kesehatan lainnya, pada tahun 2011 telah dibentuk Majelis
Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI), yang melaksanakan registrasi bagi
tenaga kesehatan non dokter/dokter gigi. Guna kelancaran tugas MTKI,
beberapa provinsi sudah mempunyai Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi
(MTKP). Tugas pokok dam fungsi MTKP dan tata hubungan kerjanya
dengan MTKI, saat ini sedang dalam penyusunan. Surat Ijin Praktik (SIP)
dan Surat Izin Kerja, dapat diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan
Kabupaten/Kota.
Untuk meningkatkan dan menjamin mutu tenaga kefarmasian dalam
melaksanakan pekerjaannya, telah dibentuk Komite Farmasi Nasional (KFN)
yang mempunyai tugas melaksanakan registrasi, sertifikasi, pendidikan dan
pelatihan berkelanjutan, pembinaan dan pengawasan apoteker.
Dalam beberapa tahun terakhir ini, beberapa rumah sakit swasta telah
mempekerjakan tenaga kesehatan warga Negara asing (TKWNA). Sesuai
peraturan dan ketentuan yang berlaku, penggunaan TKWNA diperbolehkan
hanya sebagai konsultan. Namun pada kenyataannya di lapangan, dijumpai
TKWNA juga memberikan pelayanan kesehatan langsung kepada pasien.
Dalam hubungan ini, pembinaan dan pengawasan tenaga kesehatan belum
berjalan dengan semestinya.
Ke depan sejalan dengan berlakunya pasar bebas, migrasi TKWNA ke
Indonesia tidak dapat dihindari. Dengan demikian pembinaan dan
pengawasan TKWNA dan dukungan regulasinya perlu ditingkatkan.
C. ISU STRATEGIS PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN.
Menilik perkembangan tenaga kesehatan sebagaimana telah diuraikan diatas,
dewasa ini dan ke depan masih dihadapi isu strategis atau masalah pokok dalam
pengembangan tenaga kesehatan sebagai berikut:
1.
2.
3.
Pengembangan tenaga kesehatan belum dapat memenuhi kebutuhan
tenaga kesehatan untuk pelayanan/pembangunan kesehatan. Tenaga
kesehatan terus membaik dalam jumlah, kualitas dan penyebarannya,
namun masih belum mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan di
seluruh wilayah terutama pada daerah tertinggal, terpencil, perbatasan dan
kepulauan. Mutu tenaga kesehatan belum memiliki daya saing dalam
memenuhi permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri.
Regulasi untuk mendukung upaya pengembangan tenaga kesehatan masih
terbatas.
Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan masih perlu ditingkatkan dan
belum didukung dengan sistem informasi tenaga kesehatan yang memadai.
Rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang menyeluruh belum disusun
sesuai yang diharapkan, sehingga belum sepenuhnya dapat dipergunakan
4.
5.
6.
7.
sebagai acuan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan,
pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu
tenaga kesehatan.
Masih kurang serasinya antara kebutuhan dan pengadaan/pendidikan
berbagai jenis tenaga kesehatan. Kajian jenis tenaga kesehatan yang
dibutuhkan tersebut belum dilakukan sebagaimana mestinya. Kualitas hasil
pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan pada umumnya masih kurang
memadai. Masih banyak institusi pendidikan tenaga kesehatan yang belum
terakreditasi dan memenuhi standard. Hal ini akan berdampak terhadap
kompetensi dan kualitas lulusan tenaga kesehatan.
Permasalahan pendidikan tenaga kesehatan pada umumnya bersifat
sistemik, antara lain terdapat ketidaksesuaian kompetensi lulusan pendidikan
dengan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan masyarakat, lemahnya
kerjasama antara pelaku dalam pembangunan kesehatan dan pendidikan
tenaga kesehatan, lebih dominannya pendidikan tenaga kesehatan yang
berorientasi ke Rumah Sakit dibandingkan dengan Primary Health Care.
Dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, pemerataan dan pemanfaatan
tenaga kesehatan yang berkualitas masih kurang, utamanya di daerah
tertinggal, terpencil, perbatasan, kepulauan dan daerah yang kurang
diminati. Hal ini disebabkan oleh disparitas sosial ekonomi, budaya maupun
kebijakan pemerintah daerah termasuk kondisi geografis antar daerah
mengurangi minat tenaga kesehatan untuk ditempatkan di daerah tersebut.
Selain itu pengembangan dan pelaksanaan pola pengembangan karir,
sistem penghargaan dan sanksi belum dilaksanakan sesuai yag diharapkan.
Pengembangan profesi yang berkelanjutan (Continue Professional
Development= CPD), serta Training Need Assesment (TNA) masih perlu
dikembangkan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan masih belum dapat
dilaksanakan sebagaimana yang diharapkan. Registrasi dan sertifikasi
tenaga kesehatan masih terbatas pada tenaga dokter dan dokter gigi.
Sosialisasi dan penerapan peraturan perundang-perundangan di bidang
pengembangan tenaga kesehatan belum dilaksanakan secara memadai.
Sumber daya pendukung pengembangan dan pemberdayaan tenaga
kesehatan masih terbatas. Sistem informasi tenaga kesehatan belum
sepenuhnya dapat menyediakan data yang akurat, terpercaya dan tepat
waktu. Dukungan sumber daya pembiayaan dan lain-lain sumber daya belum
memadai.
Dalam upaya menjawab isu strategis atau masalah pokok dalam pengembangan
tenaga kesehatan, Indonesia memiliki beberapa modal dasar antara lain:
1. Telah disahkannya beberapa aturan perundang-undangan terkait tenaga
kesehatan.
2. Ikut sertanya Indonesia dalam meratifikasi aturan-aturan di tingkat
Internasional terkait tenaga kesehatan seperti ‘International Code of
Practice’.
3. Mulai terbangunnya komitmen diantara pemangku kepentingan terkait
pengembangan tenaga kesehatan seperti terbentuknya Tim Koordinasi dan
Fasilitasi Pengembangan Tenaga Kesehatan.
4. Kepercayaan dunia Internasional semakin meningkat terhadap kualitas
tenaga kesehatan Indonesia. Hal ini ditandai dengan semakin banyaknya
permintaan tenaga kesehatan Indonesia untuk bekerja di luar negeri.
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI
A. VISI
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa kesehatan
adalah salah satu dari hak asasi manusia. Guna memenuhi hak dasar tersebut,
dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan “Sesuai dengan konstitusi, Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
umum yang layak”. Agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus didukung dengan
sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, serta pembiayaan yang memadai.
Tenaga kesehatan harus tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah
dan jenis, serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu Visi Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia adalah :
“Seluruh Penduduk Memperoleh Akses
Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas”
B. MISI
Untuk mewujudkan Visi “Seluruh Penduduk Memperoleh Akses Terhadap
Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas”, ditetapkan Misi dalam pengembangan
tenaga kesehatan sebagai berikut:
1. Menguatkan regulasi dan perencanaan
pemberdayaan tenaga kesehatan.
untuk
pengembangan
dan
2. Meningkatkan pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan, dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan
kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia.
3. Menjamin pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, termanfaatkan
sesuai dengan kebutuhan seluruh penduduk Indonesia, dan dikembangkan
secara berkeadilan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
C. TUJUAN
Tujuan pengembangan tenaga kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan
secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas, serta
termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh
penduduk Indonesia.
D. SASARAN STRATEGIS
Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi,
Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode
perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai
tertentu, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Pada tahun 2014 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai
12 per 100.000 penduduk, dokter umum 48 per 100.000 penduduk, dokter gigi
11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per
100.000 penduduk, sanitarian 15 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 24 per
100.000 penduduk.
2. Pada tahun 2019 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai
24 per 100.000 penduduk, dokter umum 96 per 100.000 penduduk, dokter gigi
11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per
100.000 penduduk, sanitarian 30 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 48 per
100.000 penduduk.
3. Pada tahun 2025 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai
28 per 100.000 penduduk, dokter umum 112 per 100.000 penduduk, dokter
gigi 11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75
per 100.000 penduduk, sanitarian 35 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 56
per 100.000 penduduk.
E. STRATEGI
Dalam mewujudkan Visi, mengemban Misi dan guna mencapai tujuan
pengembangan tenaga kesehatan dalam tahun 2025, maka ditempuh strategi
sebagai berikut:
1. Penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga
kesehatan.
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan
tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan
kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di
pusat dan daerah.
2. Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan.
Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan
harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik
pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan swasta,
serta mengantisipasi keadaan darurat kesehatan dan pasar bebas di era
globalisasi.
Di samping itu kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung manajemen
kesehatan (administrator dan regulator), pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan, perlu pula disusun kebutuhannya.
Pengelolaan perencanaan, sumber daya pendukung dan pengembangan
perencanaan penting untuk ditingkatkan.
3. Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan dan dikembangkan
guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan,
manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan,
penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan.
Oleh karenanya pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan melalui
pengembangan standar pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi
standar kompetensi yang diharapkan dan memenuhi daya saing baik secara
nasional maupun internasional.
Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan dan
pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun swasta. Peningkatan dan pengembangan
pendidikan tenaga kesehatan tersebut ditujukan untuk menghasilkan tenaga
kesehatan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta profesional, yaitu
tenaga kesehatan yang mengikuti perkembangan IPTEK, menerapkan nilainilai moral dan etika profesi yang tinggi. Semua tenaga kesehatan dituntut
untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi.
Peningkatan dan pengembangan pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan,
dilakukan melalui penambahan jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan
tertentu sesuai kebutuhannya, akreditasi institusi pendidikan tenaga
kesehatan, serta sertifikasi tenaga pengajar, termasuk peningkatan sarana
dan fasilitas belajar mengajar.
Pendidikan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan dan disusun secara terarah
dan menyeluruh dalam kerangka mewujudkan keterkaitan yang harmonis,
efektif dan efisien antara sistem kesehatan dan sistem pendidikan.
4. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan
yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan
pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya.
Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat
secara lintas sektor, termasuk swasta, serta memenuhi kebutuhan pasar
dalam menghadapi pasar bebas di era globalisasi.
Pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan
dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), perlu
memperoleh perhatian khusus. Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk
manajemen kesehatan, institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan,
institusi penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan, juga perlu mendapatkan perhatian yang
memadai.
Pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya dilakukan
melalui peningkatan motivasi tenaga kesehatan untuk mengembangkan diri,
dan mempermudah tenaga kesehatan memperoleh akses terhadap
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Peningkatan pelatihan tenaga
kesehatan dilakukan melalui pengembangan standar pelatihan tenaga
kesehatan guna memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh
pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Peningkatan
pelatihan tenaga kesehatan, juga dilakukan melalui akreditasi institusi
pelatihan tenaga kesehatan, serta sertifikasi tenaga pelatih.
5. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan utamanya ditujukan
untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang
diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
seluruh penduduk Indonesia.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui
peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam
pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang meliputi antara lain
sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak
tenaga kesehatan.
Hak-hak tenaga kesehatan tersebut antara lain meliputi kesejahteraan dan
kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan karirnya.
6. Penguatan Sumber Daya Pengembangan Tenaga Kesehatan
Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan
pemberdayaan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas
SDM Kesehatan, penguatan sistem informasi tenaga kesehatan, serta
peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.
BAB III
VISI, MISI, TUJUAN, SASARAN STRATEGIS DAN STRATEGI
F. VISI
Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945) mengamanatkan bahwa kesehatan
adalah salah satu dari hak asasi manusia. Guna memenuhi hak dasar tersebut,
dalam Pasal 34 ayat (3) dinyatakan “Sesuai dengan konstitusi, Negara
bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas
umum yang layak”. Agar fasilitas pelayanan kesehatan dapat berfungsi dalam
memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat, harus didukung dengan
sarana dan prasarana, tenaga kesehatan, serta pembiayaan yang memadai.
Tenaga kesehatan harus tersedia dan terdistribusi secara merata dalam jumlah
dan jenis, serta berkualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat akan
pelayanan kesehatan.
Oleh karena itu Visi Pengembangan Tenaga Kesehatan di Indonesia adalah :
“Seluruh Penduduk Memperoleh Akses
Terhadap Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas”
G. MISI
Untuk mewujudkan Visi “Seluruh Penduduk Memperoleh Akses Terhadap
Tenaga Kesehatan Yang Berkualitas”, ditetapkan Misi dalam pengembangan
tenaga kesehatan sebagai berikut:
1. Menguatkan regulasi dan perencanaan
pemberdayaan tenaga kesehatan.
untuk
pengembangan
dan
2. Meningkatkan pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi
kebutuhan tenaga kesehatan, dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan
kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia.
3. Menjamin pendayagunaan tenaga kesehatan yang merata, termanfaatkan
sesuai dengan kebutuhan seluruh penduduk Indonesia, dan dikembangkan
secara berkeadilan.
4. Meningkatkan pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dalam
penyelenggaraan pelayanan kesehatan.
H. TUJUAN
Tujuan pengembangan tenaga kesehatan adalah tersedianya tenaga kesehatan
secara merata yang mencukupi dalam jumlah, jenis dan kualitas, serta
termanfaatkan sesuai dengan kebutuhan pembangunan kesehatan bagi seluruh
penduduk Indonesia.
I. SASARAN STRATEGIS
Sesuai dengan Kepmenkes No. 81/Menkes/SK/I/2004 tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi,
Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit, terutama dengan mengacu pada metode
perhitungan kebutuhan tenaga berdasarkan pendekatan rasio terhadap nilai
tertentu, maka ditetapkan sasaran strategis sebagai berikut:
1. Pada tahun 2014 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai
12 per 100.000 penduduk, dokter umum 48 per 100.000 penduduk, dokter gigi
11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per
100.000 penduduk, sanitarian 15 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 24 per
100.000 penduduk.
2. Pada tahun 2019 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai
24 per 100.000 penduduk, dokter umum 96 per 100.000 penduduk, dokter gigi
11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75 per
100.000 penduduk, sanitarian 30 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 48 per
100.000 penduduk.
3. Pada tahun 2025 diharapkan ketersediaan tenaga dokter spesialis mencapai
28 per 100.000 penduduk, dokter umum 112 per 100.000 penduduk, dokter
gigi 11 per 100.000 penduduk, perawat 158 per 100.000 penduduk, bidan 75
per 100.000 penduduk, sanitarian 35 per 100.000 penduduk, tenaga gizi 56
per 100.000 penduduk.
J. STRATEGI
Dalam mewujudkan Visi, mengemban Misi dan guna mencapai tujuan
pengembangan tenaga kesehatan dalam tahun 2025, maka ditempuh strategi
sebagai berikut:
7. Penguatan regulasi pengembangan dan pemberdayaan tenaga
kesehatan.
Penguatan regulasi untuk mendukung pengembangan dan pemberdayaan
tenaga kesehatan melalui percepatan pelaksanaannya, peningkatan
kerjasama lintas sektor dan peningkatan pengelolaannya secara berjenjang di
pusat dan daerah.
8. Peningkatan Perencanaan Kebutuhan Tenaga Kesehatan.
Kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung pembangunan kesehatan
harus disusun secara menyeluruh, baik untuk fasilitas kesehatan milik
pemerintah secara lintas sektor termasuk pemerintah daerah dan swasta,
serta mengantisipasi keadaan darurat kesehatan dan pasar bebas di era
globalisasi.
Di samping itu kebutuhan tenaga kesehatan guna mendukung manajemen
kesehatan (administrator dan regulator), pendidikan dan pelatihan tenaga
kesehatan, penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan, perlu pula disusun kebutuhannya.
Pengelolaan perencanaan, sumber daya pendukung dan pengembangan
perencanaan penting untuk ditingkatkan.
9. Peningkatan dan Pengembangan Pengadaan/Pendidikan Tenaga Kesehatan.
Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan dan dikembangkan
guna memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dalam pelayanan kesehatan,
manajemen kesehatan, pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan,
penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan masyarakat di
bidang kesehatan.
Oleh karenanya pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan ditingkatkan melalui
pengembangan standar pendidikan tenaga kesehatan guna memenuhi
standar kompetensi yang diharapkan dan memenuhi daya saing baik secara
nasional maupun internasional.
Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan dan
pengembangan pendidikan tenaga kesehatan, baik yang diselenggarakan
oleh pemerintah maupun swasta. Peningkatan dan pengembangan
pendidikan tenaga kesehatan tersebut ditujukan untuk menghasilkan tenaga
kesehatan yang berkualitas, berdaya saing tinggi, serta profesional, yaitu
tenaga kesehatan yang mengikuti perkembangan IPTEK, menerapkan nilainilai moral dan etika profesi yang tinggi. Semua tenaga kesehatan dituntut
untuk selalu menjunjung tinggi sumpah dan kode etik profesi.
Peningkatan dan pengembangan pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan,
dilakukan melalui penambahan jumlah institusi pendidikan tenaga kesehatan
tertentu sesuai kebutuhannya, akreditasi institusi pendidikan tenaga
kesehatan, serta sertifikasi tenaga pengajar, termasuk peningkatan sarana
dan fasilitas belajar mengajar.
Pendidikan tenaga kesehatan perlu ditingkatkan dan disusun secara terarah
dan menyeluruh dalam kerangka mewujudkan keterkaitan yang harmonis,
efektif dan efisien antara sistem kesehatan dan sistem pendidikan.
10. Peningkatan Pendayagunaan Tenaga Kesehatan.
Pendayagunaan tenaga kesehatan meliputi penyebaran tenaga kesehatan
yang merata dan berkeadilan, pemanfaatan tenaga kesehatan, dan
pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya.
Peningkatan pendayagunaan tenaga kesehatan diupayakan untuk memenuhi
kebutuhan pembangunan kesehatan di semua lini dari daerah sampai pusat
secara lintas sektor, termasuk swasta, serta memenuhi kebutuhan pasar
dalam menghadapi pasar bebas di era globalisasi.
Pendayagunaan tenaga kesehatan di daerah tertinggal, terpencil, perbatasan
dan kepulauan (DTPK) dan daerah bermasalah kesehatan (DBK), perlu
memperoleh perhatian khusus. Pendayagunaan tenaga kesehatan untuk
manajemen kesehatan, institusi pendidikan dan pelatihan tenaga kesehatan,
institusi penelitian dan pengembangan kesehatan, serta pemberdayaan
masyarakat di bidang kesehatan, juga perlu mendapatkan perhatian yang
memadai.
Pengembangan tenaga kesehatan termasuk peningkatan karirnya dilakukan
melalui peningkatan motivasi tenaga kesehatan untuk mengembangkan diri,
dan mempermudah tenaga kesehatan memperoleh akses terhadap
pendidikan dan pelatihan yang berkelanjutan. Peningkatan pelatihan tenaga
kesehatan dilakukan melalui pengembangan standar pelatihan tenaga
kesehatan guna memenuhi standar kompetensi yang diharapkan oleh
pelayanan kesehatan kepada seluruh penduduk Indonesia. Peningkatan
pelatihan tenaga kesehatan, juga dilakukan melalui akreditasi institusi
pelatihan tenaga kesehatan, serta sertifikasi tenaga pelatih.
11. Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan utamanya ditujukan
untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang
diharapkan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan bagi
seluruh penduduk Indonesia.
Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan dilakukan melalui
peningkatan komitmen dan koordinasi semua pemangku kepentingan dalam
pengembangan tenaga kesehatan serta legislasi yang meliputi antara lain
sertifikasi melalui uji kompetensi, registrasi, perizinan (licensing), dan hak-hak
tenaga kesehatan.
Hak-hak tenaga kesehatan tersebut antara lain meliputi kesejahteraan dan
kesempatan yang seluas-luasnya dalam rangka meningkatkan dan
mengembangkan karirnya.
12. Penguatan Sumber Daya Pengembangan Tenaga Kesehatan
Penguatan sumber daya dalam mendukung pengembangan dan
pemberdayaan tenaga kesehatan dilakukan melalui peningkatan kapasitas
SDM Kesehatan, penguatan sistem informasi tenaga kesehatan, serta
peningkatan pembiayaan dan fasilitas pendukung lainnya.
BAB IX
PEMBIAYAAN
Kebutuhan biaya untuk pengembangan tenaga
kesehatan dihitung untuk keperluan sampai dengan
tahun
2014,
menyesuaikan
dengan
periode
kepemerintahan. Lingkup pembiayaan yang dihitung
adalah untuk pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan
(pendayagunaan tenaga kesehatan) dan untuk
pengadaan/produksi tenaga kesehatan.
A. PEMBIAYAAN UNTUK PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
Pembiayaan dalam rangka pendayagunaan tenaga
kesehatan mencakup biaya yang dibutuhkan untuk
pemenuhan total kebutuhan tenaga kesehatan yaitu
jumlah tenaga kesehatan yang sudah ada/tersedia
dan jumlah kekurangan tenaga kesehatan. Komponen
biaya
yang
dihitung
mencakup
biaya
distribusi/penempatan, biaya gaji yang dihitung per
tahun mengacu pada besaran gaji PNS, dan insentif
untuk penempatan di DTPK serta biaya orientasi yang
mengacu pada biaya pra jabatan CPNS. Secara rinci,
estimasi besaran satuan biaya untuk masing-masing
komponen adalah sebagai berikut:
1. Biaya distribusi/penempatan tenaga kesehatan
yang baru direkrut (satu kali per orang):
a. Transport sebesar Rp. 5.000.000,b. Per diem (uang harian dan penginapan)
sebesar Rp. 1.100.000,-
c. Biaya manajemen dan rekrutmen sebesar Rp.
100.000,2. Biaya gaji per tahun (mempertimbangkan
kenaikan 15% per tahun):
a. Gaji yang dihitung untuk tenaga kesehatan
yang sudah ada/tersedia:
1) Setara golongan IId: Rp. 2.200.000,- per
bulan
2) Setara golongan IIId: Rp. 2.700.000,- per
bulan
b. Gaji yang dihitung untuk tenaga kesehatan
yang baru direkrut:
1) Setara golongan IIc: Rp. 2.000.000,- per
bulan
2) Setara golongan IIIb: Rp. 2.500.000,- per
bulan
3. Biaya insentif yang dihitung untuk 30% dari total
kebutuhan tenaga kesehatan di DTPK sebesar:
a. Dokter Spesialis sebesar Rp.7.500.000,- per
bulan
b. Dokter dan tenaga kesehatan setara S1
lainnya sebesar Rp. 5.000.000,- per bulan
c. Tenaga kesehatan setara D3 sebesar Rp.
2.500.000,- per bulan.
4. Biaya orientasi tenaga kesehatan yang baru
direkrut sebanyak 1 (satu) kali per orang.
a. Setara golongan III :6 juta
b. Setara golongan II : 5 juta
Berikut
adalah
estimasi
pembiayaan
untuk
pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan tahun 2012
sampai dengan tahun 2014.
Tabel IX-1: Estimasi Biaya Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Tahun 2012
Instansi
Insentif
RS pemerintah dan puskesmas
Penempatan
Orientasi
Gaji
Jumlah
3,829,715,750,000
209,474,784,444
168,931,277,778
9,880,548,393,333
14,088,670,205,556
RS TNI
-
1,963,333,333
1,583,333,333
151,219,600,000
154,766,266,667
RS POLRI
-
1,578,933,333
1,273,333,333
26,750,760,000
29,603,026,667
3,829,715,750,000
213,017,051,111
171,787,944,444
10,058,518,753,333
14,273,039,498,889
Jumlah
Tabel IX-2: Estimasi Biaya Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Tahun 2013
Instansi
Insentif
RS pemerintah dan puskesmas
Penempatan
Orientasi
Gaji
Jumlah
4,518,836,050,000
209,174,784,444
168,931,277,778
11.939.695.724.667
16.836.937.836.889
RS TNI
-
1,963,333,333
1,583,333,333
178.317.680.000
181.864.346.667
RS POLRI
-
1,578,933,333
1,273,333,333
36.522.108.000
39.374.374.667
4,518,836,050,000
213,017,051,111
171,787,944,444
12.154.535.512.667
17.058.176.558.222
Jumlah
Tabel IX-3: Estimasi Biaya Pendayagunaan Tenaga
Kesehatan Tahun 2014
Instansi
RS pemerintah dan puskesmas
Insentif
Penempatan
Orientasi
Gaji
Jumlah
4.823.170.575.000
209.474.784.444
168.931.277.778
14.006.852.554.000
19.208.429.191.222
RS TNI
-
1.963.333.333
1.583.333.333
178.317.680.000
181.864.346.667
RS POLRI
-
1.578.933.333
1.273.333.333
46.718.604.000
49.570.870.667
4.823.170.575.000
213.017.051.111
171.787.944.444
14.231.888.838.000
19.439.864.408.556
Jumlah
B. PEMBIAYAAN
PENGADAAN/PENDIDIKAN
UNTUK
TENAGA
KESEHATAN
Pembiayaan dalam rangka pengadaan/pendidikan
tenaga kesehatan dihitung untuk mengisi kekurangan
jumlah tenaga kesehatan serta untuk meningkatkan
kapasitas
produksi.
Komponen
biaya
pengadaan/pendidikan yang dihitung adalah biaya
pendidikan rata-rata per orang per tahun untuk jenis
tenaga kesehatan tertentu. Estimasi rata-rata satuan
biaya pendidikan adalah sebagai berikut:
1. Dokter spesialis sebesar Rp. 125.000.000,- per
tahun dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun
2. Dokter umum sebesar Rp. 60.000.000,- per tahun
dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun
3. Dokter gigi sebesar Rp. 70.000.000,- per tahun
dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun
4. Apoteker sebesar Rp. 55.000.000,- per tahun
dengan masa pendidikan rata-rata 5 tahun
5. Sarjana Kesehatan Masyarakat sebesar Rp.
20.000.000,- per tahun dengan masa pendidikan
rata-rata 4 tahun
6. Diploma 3 (perawat, bidan, sanitarian, gizi, asisten
apoteker, keteknisian medis dan keterapian fisik,)
sebesar Rp. 15.000.000,- per tahun dengan masa
pendidikan rata-rata 3 tahun
Pada Tabel IX-4 di bawah ini dapat dilihat estimasi
pembiayaan
pendidikan
tenaga
kesehatan
berdasarkan data jumlah kekurangan tenaga
kesehatan sampai dengan tahun 2014:
Tabel IX-4: Estimasi Pembiayaan
Pendidikan Tenaga Kesehatan dan
Peningkatan Kapasitas Pendidikan Tenaga
Kesehatan
Tahun 2011-2014
Pendidikan Nakes
Jenis Tenaga
Kesehatan
Dokter Spesialis
Dokter
Dokter gigi
Jml Lulusan
Nakes 20112013
Biaya
Peningkatan Kapasitas DIknakes
Peningkatan
Jml Lulusan Nakes
Biaya
1,098
549,000,000,000
8,291
1,036,375,000,000
20,817
4,996,080,000,000
12,956
777,360,000,000
5,025
1,407,000,000,000
-
-
Perawat
86,505
3,892,725,000,000
-
-
Bidan
55,635
2,503,575,000,000
-
-
3,255
146,475,000,000
-
-
Apoteker
11,838
2,604,360,000,000
-
-
Asisten Apoteker
14,592
656,640,000,000
-
-
SKM
18,522
1,481,760,000,000
-
-
Sanitarian
5,055
227,475,000,000
5,632
84,480,000,000
Gizi
7,248
326,160,000,000
6,477
97,155,000,000
Keterapian fisik
2,190
98,550,000,000
1,917
28,755,000,000
12,321
554,445,000,000
-
-
244,101
19,444,245,000,000
35,273
2,024,125,000,000
Perawat gigi
Keteknisian Medis
Jumlah
BAB V
RENCANA PENGADAAN/PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
A. PENYESUAIAN KAPASITAS PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan merupakan komponen upaya yang
penting dari pengembangan tenaga kesehatan, guna menjamin pemenuhan
kebutuhan tenaga kesehatan. Dalam Bab IV telah dihitung kebutuhan tenaga
kesehatan, yang secara nasional dihitung dengan memperhatikan target
pencapaian status kesehatan dan menggunakan metode dengan nilai tertentu.
Dari perhitungan tersebut didapatkan kebutuhan tenaga kesehatan yang harus
disediakan menurut jenis tenaga kesehatan untuk tahun 2014, 2019, dan 2025.
Dari kebutuhan tenaga kesehatan yang perlu disediakan pada tahun 2014, 2019,
dan 2025, dan berdasarkan ketersediaan tenaga kesehatan pada tahun 2010
serta mempertimbangkan jumlah lulusan tenaga kesehatan dan atrisi setiap
tahunnya, maka diperoleh kekurangan/kelebihan tenaga kesehatan, seperti telah
dikemukakan dalam Bab IV.D.
Untuk memenuhi kekurangan tenaga kesehatan tertentu diperlukan peningkatan
jumlah lulusan tenaga kesehatan melalui peningkatan kapasitas pendidikan.
Pada Tabel V-1 berikut dapat dilihat rencana peningkatan kapasitas
pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan:
Tabel V-1: Rencana Peningkatan Kapasitas Pengadaan/Pendidikan
Tenaga Kesehatan Tahun 2014, 2019 dan 2025
Tahun 2014
N
o
Jenis tenaga
Kekurangan
1
Dokter Spesialis
2
Dokter umum
3
Asisten Apoteker
4
Jumlah
lulusan th
20112013
Tahun 2019
Peningkatan
kapasitas
pendidikan
Kekurangan
42,771
Tahun 2025
Jumlah
lulusan th
20142018
Peningkatan
kapasitas
pendidikan
1,830
40,941
Kekurangan
2,196
Peningkatan
kapasitas
pendidikan
9,389
1,098
33,773
20,817
12,956
140,402
34,695
105,707
172,864
41,634
131,230
6,381
14,592
-
54,036
24,320
29,716
64,325
29,184
35,141
Sanitarian
10,687
5,055
5,632
46,409
8,425
37,984
59,074
10,110
48,964
5
Gizi
13,725
7,248
6,477
75,722
9,060
66,662
101,070
10,872
90,198
6
Keterapian fisik
4,107
2,190
1,917
18,137
3,650
14,487
22,931
4,380
18,551
8,291
57,949
Jumlah
lulusan th
20192024
55,753
Untuk jenis tenaga kesehatan lainnya yaitu dokter gigi, apoteker, perawat, bidan,
perawat gigi, SKM, dan keteknisian medis yang diperkirakan jumlah lulusannya
melebihi kebutuhan, perlu dilakukan pengurangan jumlah lulusan, dengan cara
antara lain:
1. Penutupan program studi yang tidak memenuhi persyaratan akreditasi.
2. Pengurangan penerimaan mahasiswa pada program studi yang memenuhi
syarat akreditasi.
3. Tidak memberikan ijin operasional baru untuk pembukaan program studi.
B. PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
Pengembangan pendidikan tenaga kesehatan perlu memperhatikan hal-hal
sebagai berikut:
1. Kualifikasi dan jumlah lulusan tenaga kesehatan perlu memperhatikan dengan
seksama kebutuhan pembangunan kesehatan. Untuk itu, maka sistem
pendidikan tenaga kesehatan perlu disusun secara terarah dan menyeluruh,
serta dikaitkan secara harmonis, efektif dan efisien dengan sistem kesehatan.
2. Standar pendidikan tenaga kesehatan harus sesuai dengan standar
kompetensi yang dibutuhkan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan,
yaitu didasarkan pada standar pelayanan kesehatan.
3. Dengan adanya standar pendidikan tenaga kesehatan, dapat dijadikan
landasan dalam peningkatan kualitas pendidikan dan kualitas lulusan tenaga
kesehatan.
4. Kualitas lulusan tenaga kesehatan harus dapat diakui dalam pasar kerja
pelayanan kesehatan, baik di dalam negeri maupun permintaan dari luar
negeri.
Dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, maka upaya peningkatan
pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan dilakukan melalui upaya sebagai
berikut :
1. Penataan kerangka pendidikan tenaga kesehatan.
Penataan kerangka pendidikan tenaga kesehatan meliputi penyusunan
roadmap jenis dan jenjang pendidikan tenaga kesehatan dengan
mendasarkan pada standar pendidikan, standar kompetensi, dan standar
pelayanan kesehatan. Dalam penentuan standar pendidikan tenaga
kesehatan perlu mendasarkan pada penguatan pendidikan tenaga kesehatan
setelah diadakan tinjauan yang luas.
2. Peningkatan
akses
dan
pemerataan
pendidikan
tenaga
kesehatan.
Peningkatan akses dan pemerataan pendidikan tenaga kesehatan dilakukan
melalui distribusi program studi, perizinan program studi baru yang didasarkan
atas “trace & need assessment”.
3. Penataan aset/sumber daya pendidikan tenaga kesehatan.
Penataan aset/sumber daya pendidikan tenaga kesehatan meliputi sumber
daya manusia (jumlah dan kualifikasi dosen), serta sarana dan prasarana
(sarana institusi, sarana pembelajaran, dan wahana pendidikan).
4. Pengembangan sistem penjaminan kualitas pendidikan tenaga
kesehatan.
Pengembangan sistem penjaminan mutu pendidikan tenaga kesehatan
meliputi kualitas calon peserta didik, kualitas lulusan tenaga kesehatan,
kualitas dosen dan kualitas pengelolaan institusi. Dalam kerangka
pengembangan sistem penjaminan kualitas pendidikan tenaga kesehatan ini
dapat dikembangkan kerjasama dengan institusi pendidikan di luar negeri.
BAB VI
PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN
Pendayagunaan tenaga kesehatan adalah upaya pemerataan dan pemanfaatan
serta pengembangan tenaga kesehatan. Pendayagunaan tenaga kesehatan,
utamanya dalam rangka pemerataan tenaga kesehatan dilaksanakan sesuai dengan
rencana kebutuhan tenaga kesehatan, baik untuk memenuhi kebutuhan pada
fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun fasilitas pelayanan kesehatan
swasta. Pemerataan tenaga kesehatan juga dilakukan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kesehatan sebagai administrator kesehatan, regulator, pendidik, peneliti, dan
tenaga pemberdayaan masyarakat.
Pendayagunaan tenaga kesehatan mencakup pendayagunaan tenaga kesehatan di
dalam negeri dan di luar negeri. Pendayagunaan tenaga kesehatan di dalam negeri
termasuk pula pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA).
Sedangkan pendayagunaan tenaga kesehatan ke luar negeri adalah dalam kerangka
pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri dan penciptaan lapangan
kerja yang lebih luas bagi tenaga kesehatan.
Pengembangan tenaga kesehatan pada hakekatnya berfokus pada pengembangan
karir, yaitu proses berkelanjutan yang terutama terdiri dari perencanaan karir, baik
individual maupun organisasional, dan pelaksanaan peningkatan karir serta
dukungan pengembangan karir. Peningkatan karir dan profesionalisme tenaga
kesehatan diupayakan melalui penyelenggaraan pendidikan berkelanjutan.
A. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI DALAM NEGERI.
1. Pemerataan dan Pemanfaatan
a. Pendayagunaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah.
Pendayagunaan tenaga kesehatan dalam kaitannya dengan peningkatan
pemerataan dan pemanfaatannya diselenggarakan guna mengisi
kekurangan tenaga kesehatan. Kekurangan tenaga kesehatan dihitung
dengan memperhatikan kebutuhan dan ketersediaan tenaga kesehatan
serta pengurangan (atrisi). Upaya pemenuhan tenaga kesehatan di
wilayah tertentu dapat dilaksanakan dengan cara memobilisasi tenaga
kesehatan antar wilayah secara terkoordinasi.
Peningkatan pemerataan dan pemanfaatan tenaga kesehatan, perlu
memperhatikan kekurangan tenaga kesehatan di rumah sakit umum milik
Kementerian Kesehatan dan Pemerintah Daerah, TNI dan POLRI serta
Puskesmas. Kekurangan tersebut dapat dilihat pada Tabel VI-1 berikut:
Tabel VI-1: Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan Di Rumah
Sakit Umum Milik Kementerian Kesehatan Dan Pemerintah Daerah
Tahun 2014, 2019 dan 2025
2014
2019
2025
NO
Jenis Tenaga
1
Dokter Spesialis
8,626
1,792
18,109
10,561
23,422
8,029
2
Dokter Umum
4,183
-
7,299
3,639
10,284
4,080
3
Dokter Gigi
978
-
1,785
929
2,524
1,007
4
Keperawatan
60,022
-
140,137
87,618
183,684
64,568
5
Apoteker
1,622
-
3,038
1,619
4,054
1,472
6
Asisten Apoteker
3,244
-
6,076
3,238
8,108
2,943
7
SKM
967
-
1,748
902
2,480
994
8
Sanitarian
978
-
1,785
929
2,524
1,007
9
Gizi
978
-
1,785
929
2,524
1,007
Kebutuhan
Kekurangan
Kebutuhan
Kekurangan
Kebutuhan
Kekurangan
10
Keterapian Fisik
2,418
889
4,479
2,363
6,504
2,697
11
Keteknisian Medis
4,879
-
20,119
15,850
34,682
17,581
Catatan: Kebutuhan merupakan perhitungan dengan menggunakan standar ketenagaan pada fasilitas kesehatan.
Tabel VI-2: Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan Di
Fasilitas Kesehatan/ Rumah Sakit TNI/ Rumah sakit Bhayangkara
Polri
Tahun 2014, 2019, dan 2025
N
O
Jenis Tenaga
2014
Kebutuhan
TNI
1
Dokter Spesialis
2
Dokter Umum
3
Dokter Gigi
4
Keperawatan
5
Apoteker
POLRI
2019
Kekurangan
TNI
POLRI
Kebutuhan
TNI
POLRI
2025
Kekurangan
TNI
POLRI
Kebutuhan
TNI
POLRI
Kekurangan
TNI
POLRI
550
36
135
36
800
72
160
108
900
108
185
108
1400
40
240
40
1500
80
170
120
1600
120
195
120
600
13
50
13
700
26
140
39
800
39
90
39
1870
430
120
430
1200
516
60
602
2500
602
150
602
230
20
50
20
255
30
90
40
300
40
65
40
6
Asisten
Apoteker
650
30
80
30
680
45
30
60
850
60
110
60
7
SKM
150
15
35
15
160
25
50
30
175
30
35
30
8
Sanitarian
120
45
60
45
130
48
50
51
145
51
55
51
9
Gizi
120
45
60
45
130
48
50
51
145
51
55
51
10
Keterapian Fisik
100
45
60
45
110
48
50
51
125
51
55
51
11
Keteknisian
Medis
150
45
60
45
125
48
50
51
135
51
55
51
Sumber: Pusdokkes Polri, 2010
Kesehatan Kemhan dan TNI, 2010
Tabel VI-3: Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan di Puskesmas
Tahun 2014, 2019 dan 2025
NO
Jenis Tenaga
1
Dokter Umum
2
Dokter Gigi
3
Keperawatan
4
2014
2019
2025
Kebutuhan
Kekurangan
Kebutuhan
Kekurangan
Kebutuhan
Kekurangan
11,925
-
53,531
43,097
98,137
52,636
9,005
3,479
8,558
679
8,111
837
240,515
88,305
230,681
20,230
220,847
24,768
Apoteker
2,920
7,774
2,473
5
Asisten Apoteker
9,005
3,638
8,558
679
8,111
837
6
SKM
9,005
3,248
8,558
679
8,111
837
7
Sanitarian
9,005
1,225
8,558
679
8,111
837
8
Gizi
9,005
2,197
8,558
679
8,111
837
9
Keterapian Fisik
10
Keteknisan Medis
-
-
9,005
4,994
679
-
-
8,558
679
2,026
837
-
-
8,111
837
Catatan: Kebutuhan merupakan perhitungan dengan menggunakan standar ketenagaan pada fasilitas kesehatan.
Tabel VI-4: Kebutuhan dan Kekurangan Tenaga Kesehatan
di Kantor Kesehatan Pelabuhan Tahun 2014, 2019 dan 2025
NO
Jenis Tenaga
2014
Kebutuhan
Kekurangan
2019
Kebutuhan
Kekurangan
2025
Kebutuhan
1
S2 Kesmas
229
249
315
2
Dokter Umum
344
359
443
3
S1 Kesmas
281
294
364
4
D3 Kesling
653
678
863
5
D3 Keperawatan
653
678
863
6
Apoteker
88
94
118
7
D3 Farmasi
32
37
49
8
D3 Analis Kesehatan
56
57
69
Kekurangan
9
D3 Radiologi
32
37
49
Pendayagunaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan pemerintah
dapat dilakukan sebagai pegawai negeri sipil (PNS), anggota TNI dan
POLRI, pegawai tidak tetap (PTT), maupun penugasan khusus.
1) Pengangkatan PNS, Prajurit TNI, PNS Kemhan dan Pegawai
Negeri pada POLRI.
Untuk memenuhi tenaga kesehatan di daerah tertinggal, perbatasan
dan kepulauan (DTPK) diupayakan untuk diangkat sebagai PNS dan
dapat melanjutkan pendidikan dengan bantuan pembiayaan dari
pemerintah (tugas belajar), dengan kewajiban untuk kembali ke
tempat tugas asal dalam waktu masa bakti yang ditentukan.
Untuk menjamin retensi tenaga kesehatan di DTPK, dalam jangka
panjang dapat ditempuh ikatan dinas untuk pendidikan tenaga
kesehatan bagi penduduk setempat, dan otomatis diangkat sebagai
PNS di daerah asal. Ikatan dinas ini dapat juga dilaksanakan untuk
non penduduk DTPK, sejauh pasca pendidikan yang bersangkutan
bersedia diangkat sebagai PNS dan ditempatkan di DTPK dalam
waktu yang telah ditetapkan.
Tenaga kesehatan sebagai PNS diperhatikan pengembangan karirnya
ke depan, baik dalam kenaikan pangkat, kenaikan gaji berkala,
pengembangan karir, dan pendidikan berkelanjutannya. Khusus untuk
DTPK, pemerintah juga perlu memberikan imbalan/insentif khusus,
baik material maupun non material. Dengan demikian, pengangkatan
tenaga kesehatan sebagai PNS, Prajurit TNI, PNS Kemhan dan
Pegawai Negeri pada POLRI dilaksanakan dengan memperhatikan
kemampuan keuangan Negara.
2)
Pegawai Tidak Tetap (PTT).
Dalam kondisi masih terbatasnya formasi PNS, pengangkatan tenaga
kesehatan sebagai PTT masih dilakukan. Pengangkatan tenaga
kesehatan sebagai PTT diupayakan dapat diperluas, tidak terbatas
pada tenaga dokter, dokter gigi dan bidan saja.
Khusus untuk tenaga dokter, dengan sudah dilaksanakannya program
internship dokter, ke depan akan dapat menggantikan pengangkatan
dokter sebagai PTT.
3)
Penugasan khusus.
Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan di DTPK dan daerah
bermasalah kesehatan (DBK), dalam situasi keterbatasan formasi
PNS, dilakukan dengan cara penugasan khusus. Pemerintah
mengupayakan sistem imbalan baik material maupun non material
yang memadai sesuai dengan kondisi daerah penempatan. Imbalan
non material antara lain berupa lingkungan kerja yang kondusif
termasuk upaya peningkatan sarana dan prasarana di fasilitas
pelayanan kesehatan di DTPK.
Pemerintah mengupayakan adanya kesamaan perlakuan termasuk
imbalan yang diperoleh antara tenaga kesehatan yang sudah ada
sebagai PNS di DTPK dengan tenaga kesehatan dengan penugasan
khusus.
4) Inovasi pendayagunaan lainnya
Sebagai upaya distribusi/pemerataan dan pemanfaatan tenaga
kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah dalam rangka
peningkatan akses masyarakat kepada pelayanan kesehatan yang
bermutu dan terjangkau, maka selain berbagai upaya tersebut diatas,
pemerintah pusat dan daerah dapat melakukan berbagai inovasi
pendayagunaan tenaga kesehatan. Inovasi pendayagunaan antara lain
dalam melayani daerah pegunungan dan kepulauan yang sulit
dijangkau dan penduduknya tersebar, dapat dibentuk Tim Mobile,
Dokter Terbang, Tim tenaga kesehatan di RS lapangan, maupun
kontrak tenaga kesehatan atas dasar kinerja atau output tertentu.
Dalam menjamin kesinambungan pelayanan kesehatan utamanya di
DTPK dan daerah yang tidak diminati, upaya retensi perlu dilakukan yang
antara lain meliputi pemberian insentif, bantuan pendidikan (bea siswa),
pemberian kewenangan tambahan terbatas untuk tenaga kesehatan di
daerah terpencil/ sangat terpencil, serta peningkatan kesehatan dan
keselamatan lingkungan kerja.
1) Pemberian insentif
Jenis insentif mencakup material dan non material. Insentif material
diharapkan tidak terbatas diberikan pada tenaga kesehatan kontrak
seperti PTT dan penugasan khusus namun juga pada tenaga
kesehatan PNS. Prinsip dalam pemberian insentif mencakup besaran
yang memadai, merata dan berkeadilan, dapat disalurkan dan
dimonitor. Besaran insentif dapat ditentukan berdasarkan tingkat
keterpencilan atau tingkat kesulitan lokasi penugasan serta kinerja
atau luaran pekerjaan yang ditargetkan. Insentif non material lainnya
adalah penghargaan sebagai tenaga kesehatan teladan.
2) Bantuan pendidikan (bea siswa)
Bantuan pendidikan yang disertai kewajiban menunaikan masa bakti
pasca pendidikan selama waktu tertentu, selain bertujuan untuk
peningkatan tenaga kesehatan secara jumlah, mutu dan jenis, juga
dimaksudkan sebagai bagian dari insentif non material.
3) Pemberian kewenangan tambahan terbatas bagi tenaga
kesehatan (privileging policy).
Pemberian kewenangan tambahan terbatas bagi tenaga kesehatan
yang melaksanakan praktik kesehatan diluar kewenangannya di
daerah terpencil, tertinggal, perbatasan dan kepulauan (DTPK)
sebagai bentuk perlindungan hukum bagi tenaga kesehatan untuk
waktu tertentu dimana tidak ada tenaga kesehatan yang berwenang.
4) Peningkatan kesehatan dan keselamatan lingkungan kerja
Masalah keamanan di tempat tugas yang berisiko pada kesehatan
dan keselamatan jiwa perlu mendapatkan perhatian. Asuransi
kesehatan dan asuransi kecelakaan, perlu dipertimbangkan untuk
tenaga kesehatan yang bertugas di tempat kerja yang berisiko
tersebut.
b. Pendayagunaan tenaga kesehatan di fasilitas kesehatan swasta.
Swasta melakukan rekrutmen dan penempatan tenaga kesehatan sesuai
kebutuhannya. Pemerintah dapat memfasilitasi upaya pemenuhan tenaga
kesehatan di fasilitas kesehatan swasta dengan kriteria yang telah
ditetapkan.
Swasta juga harus mengembangkan dan menerapkan pola penggajian
dan pengembangan karir tenaga kesehatan, serta adanya sistim imbalan
baik material maupun non material yang memadai sesuai dengan jenis
dan tempat tugas tenaga kesehatan.
c. Pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing (WNA).
Di era globalisasi dengan berlakunya pasar bebas termasuk jasa di bidang
kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara Asing,
dapat dilaksanakan. Pendayagunaan tenaga kesehatan WNA ini harus
benar-benar memperhatikan kebutuhan dan diutamakan untuk jenis
tenaga kesehatan yang terbatas pengadaannya di dalam negeri. Untuk
menjamin mutu dari pendayagunaan tenaga kesehatan Warga Negara
Asing tersebut perlu dilakukan pengawasan pemanfaatannya.
2. Pengembangan Tenaga Kesehatan
a. Pengembangan Karir
Pemerintah, pemerintah daerah dan swasta mengembangkan dan
menerapkan pola karir tenaga kesehatan yang dilakukan secara
transparan, terbuka dan lintas institusi melalui jenjang jabatan struktural
dan jabatan fungsional. Pemerintah/Pemerintah Daerah bersama
organisasi profesi dan swasta mengupayakan penyelenggaraan
pendidikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan karir dan
profesionalisme tenaga kesehatan.
Pengembangan karir yang berkaitan dengan PNS dilaksanakan dengan
mengacu pada prinsip penyusunan pola karir PNS yaitu:
1) Prinsip profesionalisme: bahwa pengembangan karir didasarkan pada
kompetensi dan prestasi
2) Prinsip terbuka: bahwa dimungkinkan perpindahan secara instansional
maupun lintas instansi.
3) Prinsip objektifitas dan berkeadilan: bahwa pengembangan karir harus
menjamin kesesuaian dengan alur karir yang telah ditetapkan dan
memberikan kesempatan yang sama kepada PNS yang memiliki
kompetensi yang sama.
b. Pendidikan berkelanjutan
Pendidikan berkelanjutan merupakan suatu upaya sistematis untuk
meningkatkan profesionalisme tenaga kesehatan. Upaya sistematis
tersebut mencakup peningkatan kompetensi yang mengarah pada
spesialisasi profesi tertentu; pendidikan dan pelatihan teknis terkait
jabatan fungsional; serta pendidikan dan pelatihan penjenjangan.
c. In-service training
In-service training merupakan pelatihan jangka pendek bagi pegawai yang
sudah bekerja. Pelatihan ini bertujuan untuk mempertahankan serta
meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan sehingga berdampak pada
kinerja individu yang pada akhirnya dapat meningkatkan mutu pelayanan.
In-service training sendiri lebih difokuskan kepada kompetensi khusus dari
tenaga kesehatan tersebut.
B. PENDAYAGUNAAN TENAGA KESEHATAN DI LUAR NEGERI.
Pendayagunaan tenaga kesehatan juga dilakukan dalam kerangka pemenuhan
permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri, yang dilaksanakan dengan
memperhatikan keserasian antara kebutuhan tenaga kesehatan di dalam negeri
dan kemampuan pengadaannya. Dalam hal ini pendayagunaan tenaga
kesehatan diutamakan pada pemenuhan kebutuhan dalam negeri.
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan pendayagunaan tenaga
kesehatan ke luar negeri yang dilakukan melalui PPTKIS. Di masa mendatang
pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri diarahkan melalui
kerjasama antar pemerintahan (Government to Government).
Pemerintah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pemanfaatan tenaga
kesehatan di luar negeri, dalam mewujudkan atau melindungi hak-hak dan hak
asasi tenaga kesehatan di luar negeri.
BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
MUTU TENAGA KESEHATAN
A. PEMBINAAN TENAGA KESEHATAN
Pembinaan tenaga kesehatan adalah upaya untuk mengarahkan, memberikan
dukungan, serta mengawasi pengembangan tenaga kesehatan. Pembinaan
tenaga kesehatan dimulai dari institusi yang menggunakan/mendayagunakan
tenaga kesehatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun
swasta, institusi pendidikan dan pelatihan, instansi pemerintah, pusat/lembaga
penelitian, dan tenaga kesehatan sebagai individu.
Pembinaan tenaga kesehatan dapat dilakukan secara langsung/aktif dengan
mengunjungi objek yang menjadi sasaran pembinaan, maupun secara tidak
langsung yaitu dengan melakukan pengujian dan analisis atas laporan
penyelenggaraan pembinaan tenaga kesehatan oleh institusi yang
menggunakan/mendayagunakan tenaga kesehatan. Kegiatan pembinaan pada
institusi, ditekankan pada asupan (input), proses dan luaran (output) dari
penyelenggaraan pembinaan tenaga kesehatan yang meliputi administrasi,
teknis/substansi, fisik, dan pembinaan etika profesi.
Pembinaan tenaga kesehatan terhadap individu tenaga kesehatan diarahkan
untuk meningkatkan kinerja dan pengabdian profesi tenaga kesehatan, yang
dilakukan melalui pembinaan karir, penegakan disiplin dan pembinaan profesi
tenaga kesehatan. Pembinaan karir tenaga kesehatan meliputi kenaikan pangkat,
jabatan dan pemberian penghargaan baik materiil maupun non materiil sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penegakan
disiplin tenaga kesehatan menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau
pimpinan institusi/fasilitas/sarana kesehatan yang bersangkutan, yang
dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan
yang berlaku. Pembinaan profesi tenaga kesehatan dilaksanakan melalui
bimbingan, pendidikan dan pelatihan berkelanjutan termasuk continuing
professional development, serta penetapan standar profesi tenaga kesehatan.
Pembinaan profesi tenaga kesehatan diarahkan untuk meningkatkan mutu
pelayanan kesehatan yang dilakukan oleh pemerintah bersama dengan
organisasi profesi.
Pembinaan tenaga kesehatan sebagai individu dilakukan baik untuk tenaga
kesehatan di dalam negeri, tenaga kerja kesehatan Indonesia (TKKI) yang
bekerja di luar negeri, maupun tenaga kesehatan warga negara asing (TKWNA)
yang bekerja di Indonesia. Untuk mengantisipasi diberlakukannya pasar bebas
termasuk dalam sektor jasa, diperlukan suatu institusi independen yang berfungsi
untuk membina dan mengawasi tenaga kesehatan asing yang bekerja di
Indonesia.
Dalam rangka penegakan hukum sesuai peraturan perundangan yang berlaku,
baik bagi pemenuhan hak-hak masyarakat akan pelayanan kesehatan yang
berkualitas, maupun untuk pemenuhan hak-hak tenaga kesehatan, perlu
dikembangkan dan ditingkatkan kembali Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS),
khususnya bagi tenaga kesehatan yang berstatus Pegawai Negeri Sipil/PNS.
Hasil dari pembinaan untuk selanjutnya dipakai sebagai bahan analisis guna
penyusunan kebijakan baik untuk memperbaiki kebijakan yang sudah ada atau
menyusun kebijakan baru sesuai situasi dan kondisi yang dihadapi.
B. PENGAWASAN MUTU TENAGA KESEHATAN
Pengawasan mutu tenaga kesehatan diarahkan untuk memberikan dukungan,
dan mengawasi tenaga kesehatan dalam rangka menjamin mutu tenaga
kesehatan guna melindungi hak-hak masyarakat dan hak-hak tenaga kesehatan.
Pengawasan mutu tenaga kesehatan adalah suatu kegiatan yang bertujuan untuk
meningkatkan kualitas tenaga kesehatan sesuai kompetensi yang diharapkan
dan pengetahuan serta keterampilan di bidangnya sesuai perkembangan ilmu
pengetahuan dan teknologi.
Pengawasan mutu tenaga kesehatan dimulai dari institusi yang menghasilkan/
memproduksi tenaga kesehatan, institusi yang menggunakan/ mendayagunakan
tenaga kesehatan baik di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah maupun
swasta, institusi pendidikan dan pelatihan, instansi pemerintah, pusat/ lembaga
penelitian, dan tenaga kesehatan sebagai individu.
Untuk pengawasan keprofesian tenaga dokter dan dokter gigi, dilakukan oleh
institusi independen yang disebut Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran
Indonesia (MKDKI) yang berada di bawah Konsil Kedokteran Indonesia (KKI).
MKDKI berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang dilakukan dokter
dan dokter gigi dalam penerapan disiplin ilmu kedokteran dan kedokteran gigi
serta menetapkan sanksi disiplin.
Pengawasan keprofesian tenaga kefarmasian dilakukan oleh Komite Farmasi
Nasional (KFN) yang berwenang menentukan ada tidaknya kesalahan yang
dilakukan apoteker dalam penerapan disiplin ilmu kefarmasian serta menetapkan
sanksi disiplin. Sedangkan pengawasan untuk tenaga kesehatan lainnya
dilakukan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) di tingkat pusat dan
Majelis Tenaga Kesehatan Provinsi (MTKP) di daerah.
Pengawasan praktik profesi bagi tenaga kesehatan profesi dilakukan melalui
sertifikasi, registrasi, uji kompetensi, dan pemberian lisensi bagi tenaga
kesehatan yang memenuhi syarat.
Sertifikasi tenaga kesehatan diberikan dalam bentuk ijazah oleh institusi
pendidikan tenaga kesehatan, dan sertifikat kompetensi diberikan oleh
pemerintah setelah dinyatakan lulus uji kompetensi yang dilaksanakan oleh
organisasi profesi terkait.
Registrasi tenaga kesehatan untuk dapat melakukan praktik profesi di seluruh
wilayah Indonesia, diberikan oleh Pemerintah yang dapat dilimpahkan kepada
Pemerintah Daerah. Dalam pelaksanaan registrasi, pemerintah dapat
melimpahkannya kepada KKI, KFN, MTKI, dan MTKP.
Perizinan/lisensi tenaga kesehatan profesi untuk melaksanakan praktik diberikan
oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang dalam pelaksanaannya dilakukan
oleh instansi kesehatan di wilayah bersangkutan, setelah mendapatkan
rekomendasi dari organisasi profesi terkait.
Hasil dari pengawasan mutu tenaga kesehatan selanjutnya digunakan sebagai
bahan analisis dalam penyusunan kebijakan, baik memperbaiki kebijakan yang
sudah ada atau menyusun kebijakan baru sesuai situasi dan kondisi yang
dihadapi.
BAB VIII
PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN
TENAGA KESEHATAN
Rencana Strategis Pengembangan Tenaga Kesehatan telah disusun berdasarkan
keadaan dan masalah yang dihadapi dewasa ini, dan perkiraan keadaan kedepan
sampai tahun 2025. Namun demikian bila terjadi perubahan lingkungan strategis
yang memang bertambah kompleks, cepat berubah dan sering tidak terduga, maka
rencana ini perlu disesuaikan sesuai keperluannya.
A. PROSES
PENYELENGGARAAN
RENCANA
PENGEMBANGAN
TENAGA KESEHATAN
Penyelenggaraan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan perlu
menerapkan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi dan sinergisme antar para
pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan.
Sehubungan dengan hal tersebut di atas, maka penyelenggaraan Rencana
Pengembangan Tenaga Kesehatan dilaksanakan melalui proses :
1. Penetapan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan yang merupakan acuan bagi
semua pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pengembangan
tenaga kesehatan, perlu ditetapkan sebagai produk peraturan perundangundangan yang mempunyai kepastian hukum yang mengikat sebagai
pedoman atau acuan bagi semua pemangku kepentingan.
2. Sosialisasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan
Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan perlu disosialisasikan kepada
semua pemangku kepentingan, guna memperoleh komitmen dan
kontribusi/dukungan dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga
kesehatan. Sasaran sosialisasi adalah semua penentu kebijakan dan
penanggung jawab kegiatan pengembangan tenaga kesehatan, baik di
lingkungan pemerintah secara lintas sektor, dan masyarakat termasuk
swasta.
Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat melaksanakan
sosialisasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan.
3. Fasilitasi Penyelenggaraan Rencana Pengembangan Tenaga
Kesehatan
Agar penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan dapat lebih terarah
dalam mencapai tujuan dan sasaran seperti tercantum dalam Rencana
Pengembangan Tenaga Kesehatan, Kementerian Koordinator Bidang
Kesejahteraan Rakyat melakukan fasilitasi sesuai keperluannya. Dalam
operasionalnya, Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat
dibantu oleh Tim Koordinasi dan Fasilitasi Pengembangan Tenaga
Kesehatan yang dibentuk di pusat dan provinsi.
4. Evaluasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan
Evaluasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025
ditujukan untuk mengetahui kemajuan dan keberhasilan upaya
pengembangan Tenaga Kesehatan selama kurun waktu 2011 - 2025.
Evaluasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011 - 2025
dilakukan sebagai berikut :
1. Penilaian tahapan lima tahunan, yang dilaksanakan pada akhir tahun
2014, 2019 dan 2025.
2. Penilaian tengah periode lima tahunan yang dilaksanakan pada tahun
2017 dan 2023.
Evaluasi Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2011-2025
dilakukan dengan menilai pencapaian sasaran atau target yang telah
ditetapkan untuk tahun 2014, 2019, dan 2025 yang tercantum dalam Bab III:
Visi, Misi, Tujuan, Sasaran Strategis, dan Strategi; serta pelaksanaan upaya
atau kegiatan pada Bab V: Rencana Pengadaan/Pendidikan Tenaga
Kesehatan, Bab VI: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan, dan Bab VII:
Pembinaan dan Pengawasan Mutu Tenaga Kesehatan.
B. PENYELENGGARAAN
RENCANA
PENGEMBANGAN
TENAGA
KESEHATAN
Penyelenggaraan Rencana Pengembangan Tenaga Kesehatan ini merupakan
tanggung jawab semua komponen bangsa, baik pemerintah secara lintas sektor
termasuk pemerintah daerah dan masyarakat termasuk swasta.
Sesuai dengan tugas, fungsi serta kewenangannya masing-masing, para
pemangku kepentingan melakukan peran dan berkontribusi dalam
pengembangan tenaga kesehatan sebagai berikut :
1. Dukungan pengembangan tenaga kesehatan
a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR): sebagai pembahas dan mengesahkan
peraturan perundangan dan kebutuhan anggaran dalam pelaksanaan
pengembangan tenaga kesehatan.
b. Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kemenkokesra):
mengkoordinasikan dan menyerasikan peran dan kontribusi semua
pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan.
c. Kementerian Keuangan (Kemenkeu): mengupayakan ketersediaan
anggaran untuk mendukung pengembangan tenaga kesehatan.
d. Kementerian Dalam Negeri: mengkoordinasikan dan melakukan
pembinaan terhadap Pemerintah Daerah dalam pengembangan tenaga
kesehatan di daerah, baik di provinsi maupun kabupaten/kota.
2. Perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan
a. Kementerian
Kesehatan
(Kemenkes):
mengkoordinasikan
dan
melaksanakan perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan, baik jumlah
maupun jenisnya guna penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan
pelayanan kesehatan bagi rakyat.
b. Kemenkes juga melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
kebijakan dan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria)
pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan
tenaga kesehatan, pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan
dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
c. Sektor lainnya dalam pemerintahan termasuk TNI/POLRI, pemerintah
daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota, serta swasta
memberikan masukan dan usulan kebutuhan tenaga kesehatan.
d. Sektor lainnya dalam pemerintahan termasuk TNI/POLRI dan Pemerintah
Daerah serta swasta memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan
dan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria) pengembangan tenaga
kesehatan yang meliputi perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan,
pendayagunaan tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan
mutu tenaga kesehatan.
3. Pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan
a. Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas) : mengkoordinasikan
dan bertanggung jawab dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan,
baik jumlah maupun jenisnya sesuai dengan kebutuhan tenaga kesehatan
untuk penyelenggaraan pembangunan kesehatan dan pelayanan
kesehatan bagi rakyat.
b. Kemendiknas juga melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan
kebijakan dan NSPK (norma, standar, prosedur dan kriteria)
pengembangan tenaga kesehatan yang menyangkut pengadaan/
pendidikan tenaga kesehatan.
c. Kemendiknas melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap
institusi pendidikan tenaga kesehatan, termasuk pengaturan dalam
perizinan pembukaan institusi pendidikan dan program studi tenaga
kesehatan.
d. Kemenkes memberikan rekomendasi teknis sesuai bidangnya dalam
pemberian izin pembukaan institusi pendidikan dan program studi tenaga
kesehatan kepada Kemendiknas. Kemenkes melakukan koordinasi dalam
penyusunan standar pelayanan kesehatan, yang dapat dipergunakan
sebagai acuan dalam penyusunan standar kompetensi dan standar
pendidikan tenaga kesehatan.
4. Pendayagunaan tenaga kesehatan
a. Kemenkes memfasilitasi rekrutmen tenaga kesehatan yang dilakukan oleh
semua pemangku kepentingan pengembangan tenaga kesehatan, baik
pemerintah secara lintas sector termasuk TNI/POLRI dan masyarakat
termasuk swasta.
b. Kemendagri melakukan pembinaan terhadap pemerintah daerah provinsi
dan pemerintah daerah kabupaten/kota dalam distribusi dan pemnfaatan
tenaga kesehatan di daerah.
c. Kemenkes dan Kemennakertrans bekerja sama dalam rangka
pendayagunaan tenaga kerja kesehatan Indonesia (TKKI) untuk
pemenuhan permintaan tenaga kesehatan dari luar negeri.
d. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(Kemenpan-RB) berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Negara
(BKN) dalam penyediaan formasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk
memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan.
e. Semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan,
baik pemerintah secara lintas sektor termasuk TNI dan POLRI dan swasta
sebagai pengguna tenaga kesehatan, melaksanakan pengembangan karir
tenaga kesehatan termasuk “continuing professional development”.
5. Pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan
a. Kemenkes bekerjasama dengan KKI, KFN, MTKI, organisasi profesi
kesehatan, asosiasi institusi pendidikan tenaga kesehatan dan asosiasi
fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan pembinaan dan
pengawasan mutu tenaga kesehatan.
b. Kemenkes bekerjasama dengan Kemennakertrans melakukan pembinaan
dan pengawasan mutu TKKI dan pengawasan terhadap TKWNA.
c. Kemendiknas bekerjasama dengan Kemenkes, KKI, KFN, MTKI,
organisasi profesi kesehatan, asosiasi institusi pendidikan tenaga
kesehatan dan asosiasi fasilitas pelayanan kesehatan melaksanakan
pembinaan dan pengawasan terhadap institusi pendidikan tenaga
kesehatan melalui kegiatan akreditasi.
C. KERJASAMA INTERNASIONAL
Kerjasama internasional dalam pengembangan tenaga kesehatan dapat
dilaksanakan dalam pengadaan/pendidikan tenaga kesehatan, pendayagunaan
tenaga kesehatan, serta pembinaan dan pengawasan mutu tenaga kesehatan.
Kerjasama internasional dalam pendidikan tenaga kesehatan dapat dilakukan
antara institusi pendidikan tenaga kesehatan di Indonesia dengan institusi
pendidikan tenaga kesehatan di Negara lain, dengan koordinasi Kementerian
Pendidikan Nasional.
Kerjasama internasional dalam pendayagunaan tenaga kesehatan, utamanya
dalam pengiriman TKKI ke negara lain, diupayakan dalam kerjasama antar
pemerintahan (Government to Government). Dalam hal ini Kemenkes
berkoordinasi dengan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi
(Kemenakertrans) dalam melakukan kerjasama dengan negara lain. Kerjasama
ini perlu mencakup pula pembinaan dan pengawasan mutu TKKI yang bekerja di
luar negeri.
D. SUMBER DAYA PENGEMBANGAN TENAGA KESEHATAN
Dalam penyelenggaraan pengembangan tenaga kesehatan diperlukan sumber
daya yang memadai, utamanya sumber daya manusia, sistem informasi tenaga
kesehatan dan pembiayaan serta sumber daya lainnya.
Khusus untuk pengadaan sistem informasi tenaga kesehatan meliputi: a)
pengelolaan sistem informasi tenaga kesehatan; b) pelaksanaan sistem
informasi tenaga kesehatan yang meliputi data, informasi dan indikator, sumber
data dan pengumpulan, pengolahan, penyajian serta analisa data dan informasi
tenaga kesehatan; d) pengembangan dan peningkatan sistem informasi tenaga
kesehatan; serta e) peningkatan produk, desiminasi dan penggunaan data dan
informasi tenaga kesehatan.
Semua pemangku kepentingan dalam pengembangan tenaga kesehatan
mengupayakan ketersediaan sumber daya termaksud untuk melaksanakan
kegiatan, peran dan kontribusinya dalam pengembangan tenaga kesehatan.
BAB X
PENUTUP
Tujuan pembangunan kesehatan hanya dapat dicapai apabila didukung oleh
tersedianya tenaga kesehatan yang memadai baik jumlah, jenis maupun mutunya.
Pengembangan tenaga kesehatan yang meliputi Perencanaan, pengadaan,
pendayagunaan serta pembinaan dan pengawasan mutu adalah merupakan suatu
rangkaian yang bertujuan untuk mendukung suksesnya pembangunan kesehatan
secara nasional.
Penyusunan rencana pengembangan tenaga kesehatan tahun 2011 – 2025
merupakan rencana jangka panjang dengan maksud memberikan arah dan acuan
bagi seluruh pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pemberdayaan
tenaga kesehatan secara komprehensif dan menyeluruh. Dengan disusunnya
rencana pengembangan tenaga kesehatan ini diharapkan dapat mewujudkan
sinergisme dan upaya yang saling mendukung serta melengkapi antara pemerintah,
masyarakat termasuk swasta yang memiliki kepentingan terhadap pengembangan
tenaga kesehatan.
Dalam pelaksanaannya seluruh pemangku kepentingan perlu memegang teguh
prinsip-prinsip yang tertuang dalam dokumen ini sesuai dengan tugas dan fungsinya,
tetapi juga harus realistis disesuaikan dengan kemampuan sumberdaya manusia,
ketersediaan dana maupun sumberdaya lainnya, serta kondisi lingkungan.
Keberhasilan dari rencana pengembangan tenaga kesehatan ini sangat dipengaruhi
oleh kompetensi dan komitment dari masing-masing pemangku kepentingan, karena
hal ini merupakan suatu mata rantai sistem dimana apabila salah satu komponen
pemangku kepentingan tidak melaksanakan tugas dan fungsinya akan berpengaruh
terhadap sistem secara keseluruhan.
Rencana pengembangan tenaga kesehatan ini disusun dengan segala keterbatasan
yang masih memerlukan penyempurnaan lebih lanjut sesuai perkembangan situasi
dan kondisi di lapangan dan akan dievaluasi secara berkala.
KEPUSTAKAAN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 Tentang PokokPokok Kepegawaian.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 29 Tahun 2004 Tentang Praktik
Kedokteran.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 17 Tahun 2007 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
Republik Indonesia, Undang-Undang No. 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit.
Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1996 Tentang Tenaga Kesehatan.
Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2010 Tentang Administrasi Prajurit
Tentara Nasional Indonesia.
Peraturan Presiden Republik Indonesia, No. 5 Tahun 2010 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010-2014.
10. Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor: Per/22/M/XII/2007 Tentang Strategi
Pertahanan Negara.
11. Peraturan
Menteri
Pertahanan
Nomor:
Per/24/M/XII/2007
Tentang Postur Pertahanan Negara.
12. Peraturan
Menteri Pertahanan Nomor 12 Tahun 2009 Tentang Ketentuan
Tugas Belajar Perguruan Tinggi di Luar Lembaga Pendidikan Di luar Lembaga
Pendidikan Departemen Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia Bagi
Anggota Tentara Nasional Indonesia Dan Pegawai Negeri Sipil.
13. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 16 tahun 2010 Tentang Organisasi Dan
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
Tata Kerja Kementerian Pertahanan RI.
Peraturan Menteri Kesehatan No. 340/2010 Tentang Klasifikasi Rumah Sakit.
Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan Nomor : Kep/05/V/1996 Tentang
Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan Dan
Keamanan Dan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia Sebagaimana Telah
Dirubah Dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 09 Tahun 2009 Tentang
Pokok-Pokok Pembinaan Pegawai Negeri Sipil Departemen Pertahanan.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 850/Menkes/SK/V/2000 Tentang
Kebijakan Pengembangan Tenaga Kesehatan Tahun 2000-2010.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 81/Menkes/SK/I/2004 Tentang Pedoman
Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Di Tingkat
Propinsi, Kabupaten/Kota serta Rumah Sakit.
Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : SKEP/88/89/XII/2007 Tentang
Sistem Kesehatan Pertahanan Negara.
Surat Keputusan Menteri Pertahanan RI Nomor : SKEP/89/89/XII/2007 Tentang
Postur Kesehatan Pertahanan Negara tahun 2007-2017.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 375 Tahun 2009 Tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Bidang Kesehatan Tahun 2005-2025.
Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 374 Tahun 2009 Tentang Sistem
Kesehatan Nasional.
22. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. HK 03.01/160/1/2010 Tentang Rencana
Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2010-2014.
23. Keputusan Menteri Kesehatan No. 161/2010 Tentang Registrasi Tenaga
Kesehatan.
24. Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun
2010-2014, Revisi 22 November 2010, Jakarta 2010.
25. Keputusan Menteri Kesehatan RI No. 267 Tahun 2010 Tentang Penetapan
Roadmap Reformasi Kesehatan Masyarakat.
26. Kementerian Kesehatan, Rencana Aksi Program, Badan Pengembangan dan
Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Tahun 2010-2014.
27. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Badan Pusat Statistik, United
Nations, Population Fund, Proyeksi Penduduk Indonesia 2000-2025, Jakarta
2005.
28. Kepustakaan dari Kemenkokesra
29. Kepustakaan dari Kemendagri
30. Kepustakaan dari Kemendiknas
31. Kepustakaan dari Polri
32. Hapsara, Health Manpower Projections: the Indonesian Experiences, World
Health Statistics, Quarterly, World Health Organization, Geneva, 1984.
33. Frenk, Julio, Linclon Chen, Zulfiqar A. Bhutta, Jordan Cohen, Nigel Crisp,
Timothy Evans, Harvey Fineberg, et al. 2010. Health Professionals for a New
Century: Transforming Education to Strengthen Health System in an
Interdependent World, Education of Health Professionals For The 21st Century:
A Global Independent Commisions, The Lancet 376(9756): 1923-1858.
34. World Health Organization, The World Health Report 2006, Working Together
for Health, Geneva, 2006.
35. Resolution WHA 64.6 on Health Workforce Strengthening, Geneva, 2011.
36. Resulution WHA 64.6 on Strengthening National Policy Dialogue to Build More
Robust Health Policies , Strategies and Plans, Geneva, 2011.
Fly UP