...

Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Percepatan Kebijakan Satu Peta pada Skala 1:50.000
Percepatan Kebijakan Satu
Peta pada Skala 1:50.000
Untuk mengurangi potensi konflik karena pemanfaatan ruang atau
penggunaan lahan, pemerintah saat ini tengah merancang aturan
untuk Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta pada Tingkat
Ketelitian Peta Skala 1:50.000 yang tertuang dalam Paket
Kebijakan Ekonomi Tahap Delapan. Selama ini, akibat informasi
Geospasial Tematik (IGT) yang saling tumpang tindih satu sama
lain, pelaksanaan program-program pembangunan baik
pengembangan kawasan maupun infrastruktur seringkali terbentur
dengan sejumlah konflik terkait pemanfaatan ruang.
Seperti diketahui, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011
tentang Informasi Geospasial pasal 2, disebutkan bahwa
Informasi Geospasial diselenggarakan berdasarkan asas
kepastian hukum, keterpaduan, keterbukaan, kemutakhiran,
keakuratan, kemanfaatan, dan demokratis.
Namun, di lapangan, panduan peta yang dibuat, khususnya untuk
peta skala 1:50.000, masing-masing kementerian/lembaga serta
pemerintah daerah, masih menggunakan standar peta berbeda,
atau versi mereka sendiri yang format serta struktur datanya
juga berbeda. Padahal, peta skala 1:50.000 sangat penting
karena menjadi landasan perijinan lokasi dari setiap kegiatan.
Adapun pokok-pokok kebijakannya antara lain dilakukan melalaui
langkah koordinasi terhadap setiap kegiatan yang harus
dilaksanakan oleh masing-masing K/L. Jadi setiap K/L terkait
melaksanakan penyiapan peta tematik (IGT) skala 1:50.000
sesuai rencana aksi yang ditetapkan lewat Perpres tentang
Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta.
Untuk membuat peta standar, harus dilakukan kompilasi data
Informasi Geospasial Tematik (IGT) dari K/L yang kemudian
diintegrasikan dengan Informasi Geospasial Dasar (IGD).
Kemudian dilakukan sinkronisasi dan penyelarasan antar dara
IGT yang telah diintegrasikan tersebut. Baru setelah itu bisa
disusun rekomendasi dan fasilitasi penyelesaian permasalahan
mengenai IGT.
Maka itu, dengan dipercepatnya pelaksanaan kebijakan satu peta
berskala 1:50.000 ini, diharapkan akan dihasilkan satu peta
sebagai standar untuk referensi geospasial yang memiliki satu
basis data, satu geoportal, untuk percepatan pelaksanaan
pembangunan nasional dan mendukung terwujudnya agenda
prioritas nawacita.
Selain itu perencanaan pemanfaatan ruang skala luas dengan
dokumen Rencana Tata Ruang akan terintegrasi. Pemerintah
pelaksanaan kebijakan satu peta skala 1:50.000 ini juga akan
mempermudah dan mempercepat penyelesaian konflik tumpang
tindih pemanfaatan lahan, penyelesaian batas daerah seluruh
Indonesia, serta mempercepat pelaksanaan program-program
pembangunan baik pengembangan kawasan maupun infrastuktur.
Basis referensi peta yang sama akan meningkatkan kehandalan
informasi terkait lokasi dari berbagai aktivitas ekonomi. Hal
ini pada gilirannya akan memberikan kepastian usaha yang
sangat dibutuhkan pada saat ini.
Terakhir, akan membantu proses percepatan penerbitan perizinan
yang terkait dengan pemanfaatan lahan.Berbagai informasi yang
telah dikompilasi dapat juga dimanfaatkan untuk sejumlah
simulasi antara lain untuk mitigasi bencana.
Fly UP