...

instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

instruksi presiden republik indonesia nomor 4 tahun 2015 tentang
INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 4 TAHUN 2015
TENTANG
PENYELENGGARAAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PUSAT
DI BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
Untuk memperlancar penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat
di
Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal
(BKPM),
dengan
ini
menginstruksikan:
Kepada
: 1.
Menteri Keuangan;
2.
Menteri Perindustrian;
3.
Menteri Perdagangan;
4.
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral;
5.
Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
6.
Menteri Perhubungan;
7.
Menteri Komunikasi dan Informatika;
8.
Menteri Pertanian;
9.
Menteri Kesehatan;
10. Menteri Pariwisata;
11. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
12. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
13. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
14. Menteri Kelautan dan Perikanan;
15. Menteri Ketenagakerjaan;
16. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan
Pertanahan Nasional;
17. Menteri Pertahanan;
18. Menteri Badan Usaha Milik Negara;
19. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia;
20. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
21. Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;
22. Kepala Badan Standardisasi Nasional;
23. Kepala Lembaga Sandi Negara;
Untuk ...
-2Untuk
PERTAMA
:
:
Mendukung
optimalisasi
dan
kelancaran
penyelenggaraan pelayanan secara cepat, sederhana,
transparan
dan
permohonan
terintegrasi
sampai
dengan
mulai
dari
tahap
tahap
penyelesaian
pelayanan perizinan dan nonperizinan terkait dengan
penanaman modal melalui Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Pusat di BKPM.
KEDUA
:
Kepala BKPM untuk:
1. mengoordinasikan
penyelenggaraan
Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM;
2. menetapkan
jumlah
pejabat
atau
pegawai
Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian
yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Pusat di BKPM.
KETIGA
:
Menteri
Keuangan,
Menteri
Perindustrian,
Menteri
Perdagangan, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral,
Menteri
Menteri
Pekerjaan
Umum
Perhubungan,
Informatika,
Menteri
dan
Perumahan
Menteri
Pertanian,
Rakyat,
Komunikasi
Menteri
dan
Kesehatan,
Menteri Pariwisata, Menteri Lingkungan Hidup dan
Kehutanan, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia,
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Kelautan
dan Perikanan, Menteri Ketenagakerjaan, Menteri Agraria
dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional,
Menteri
Pertahanan,
Kepala
Kepolisian
Republik
Indonesia, Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan,
Kepala
Badan
Standardisasi
Nasional,
dan
Kepala
Lembaga Sandi Negara untuk:
1. mendelegasikan atau melimpahkan seluruh wewenang
penerbitan perizinan dan nonperizinan yang terkait
dengan penanaman modal kepada Kepala BKPM;
dan/atau
2. menugaskan ...
-32. menugaskan
Lembaga
pejabat
atau
Pemerintah
pegawai
Non
Kementerian/
Kementerian
pada
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM, sampai
dengan
terwujudnya
pelayanan
perizinan
dan
nonperizinan terkait dengan penanaman modal yang
terintegrasi secara online.
KEEMPAT
:
Dalam rangka percepatan terselenggaranya Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat secara menyeluruh, Menteri/
Kepala
Lembaga
melaksanakan
pendelegasian
atau
pelimpahan seluruh wewenang pemberian perizinan dan
nonperizinan
terkait
dengan
penanaman
modal
sebagaimana dimaksud dalam Diktum Ketiga yang
diperlukan kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman
Modal, paling lambat 31 Desember 2015.
KELIMA
:
Menteri Badan Usaha Milik Negara menugaskan Direksi
PT (Persero) PLN agar menempatkan pejabat atau
pegawai pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pusat di
BKPM.
KEENAM
:
1. Menteri
Keuangan
menetapkan
standar
biaya
honorarium dengan besaran khusus bagi pejabat atau
pegawai
Kementerian/Lembaga
Pemerintah
Non
Kementerian yang ditugaskan pada Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Pusat di BKPM, dengan memperhatikan
beban tugas dan tanggung jawabnya.
2. Honorarium bagi pejabat atau pegawai Kementerian/
Lembaga Pemerintah Non Kementerian sebagaimana
dimaksud dalam angka 1, dibayarkan terhitung sejak
bulan Januari 2015.
KETUJUH
:
Biaya yang diperlukan untuk penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Pusat di BKPM dibebankan pada
Anggaran BKPM.
KEDELAPAN
:
Melaksanakan Instruksi Presiden ini dengan penuh
tanggung jawab.
Instruksi ...
-4-
Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal
dikeluarkan.
Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 16 Maret 2015
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
JOKO WIDODO
Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KABINET RI
Deputi Bidang Perekonomian,
ttd.
Ratih Nurdiati
Fly UP