...

Indonesia Sambut E-Government, Seperti Apa Pemerintahan

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Indonesia Sambut E-Government, Seperti Apa Pemerintahan
Home » General » Indonesia Sambut E-Government, Seperti Apa Pemerintahan Tersebut?
Indonesia Sambut E-Government, Seperti
Apa Pemerintahan Tersebut?
Indonesia nampaknya tak main-main dengan rencana pelaksanaan e-government. Baru-baru ini
pemerintah Indonesia melalui Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,
Yuddy Chrisnandi telah resmi menjalin kesepakatan kerjasama dengan Korea Selatan untuk
membangun E-Government. Selain Korea Selatan, Australia dan Singapura juga menjadi bidikan
pemerintah Indonesia untuk proyek ini.
Ketiga negara ini memang sengaja ditarget sebagai mitra kerja dikarenakan mereka memiliki
pengalaman dan telah menerapkan e-government sejak lama. Pemerintahan elektronik atau EGovernment ini memang merupakan salah satu program pemerintah untuk mewujudkan
pemerintahan yang transparan dan terbuka yang ditergetkan rampung pada taun 2019. Lalu
seperti apakah e-government di Indonesia ini sendiri? berikut ulasannya.
Apa Itu E-Government?
Mungkin masih ada yang masih belum paham apa itu E-Government, karena itu kita harus
pahami dahulu arti sebenarnya. E-government adalah pemerintahan yang menggunakan
#teknologi sebagai perangkat pendukung utama untuk kemudian dikombinasikan dengan
berbagai layanan dan informasi dari pemerintah dan diperuntukkan bagi publik atau masyarakat.
Menurut Menteri Pemberdayan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Yuddy Chrisnandi, egovernment ini adalah sebuah pemerintahan yang memadukan layanan informasi dengan sistem
perangkat canggih TI (Teknologi Informasi) dan bertujuan untuk memudahkan publik
mendapatkan, mengolah, dan melakukan disemininasi informasi. Intinya menurut Yuddy, EGovernment ini harus bermakna bagaimana pemerintah bisa berkomunikasi dan
bagaimana pemerintah bisa mempermudah seluruh urusan layanan publik hingga publik bisa
leluasa dan merasa nyaman saat mengakses segala jenis layanan yang diberikan pemerintah.
Pemerintahan dengan bentuk eletronik ini bisa sangat efisien dan efektif dalam segala urusan
pemerintahan. Sebagai bentuk negara demokratis, pemerintahan elektronik ini juga menawarkan
bentuk pemerintahan yang terbuka dan transparan dari penyelenggara pemerintahan pada
rakyatnya. Model pemerintahan ini sendiri bisa berupa Government-to-Citizen atau Governmentto-Customer (G2C), Government-to-Business (G2B) serta Government-to-Government (G2G).
Dengan jaringan yang cukup luas ini e-government diharapkan mampu meningkatkan dan
memaksimalkan pelayanan publik dengan rasa nyaman dan aksesibilitas yang mumpuni.
Artikel lain: Change.org – Media Petisi Online Terbesar di Dunia
Manfaat E-Government
Seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa banyak keuntungan yang bisa diperoleh dari
pemerintahan berkonsep elektronik ini. Secara lebih detail, e-government ini akan memberikan
manfaat seperti hal-hal berikut dibawah ini :
1. Dalam hal kinerja efektivitas dan efisiensi, E-Government mampu meningkatkan kualitas
pelayanan pemerintah kepada publik.
2. Menciptakan Good Governance melalui program pemerintahan yang transparan dan
terbuka dengan sistem kontrol serta akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
3. Menghemat biaya seperti biaya administrasi, relasi, interaksi dan biaya-biaya yang lain.
4. Dengan E-Government, pemerintah dapat memperoleh sumber-sumber pendapatan baru
melalui interaksinya dengan pihak-pihak tertentu.
5. Terciptanya komunikasi yang cepat dan tepat tentang berbagai permasalahan yang
dihadapi masyarakat dari perubahan-perubahan teraktual yang ada.
6. Masyarakat akan lebih diberdayakan dan berjalannya proses demokrasi yang adil dan
merata.
Rencana dan Target E-Government
Program E-Government yang merupakan kolaborasi antara Kementerian Aparatur Negara
dengan Kementerian Komunikasi dan Informasi ini ditargetkan pada tahun 2019 sudah
diterapkan di tingkat Kabupaten/Kota. Dalam program itu, pemerintah sendiri membaginya
dalam lima tahap yang masing-masing tahap diberi tengat waktu selama satu tahun. Tahap
pertama adalah membuat dan menyeragamkan folder-folder yang akan digunakan sebagai dasar
pembuatan web masing-masing instansi pemerintahan.
Pada tahap kedua, dilaksanakan proses pengintegrasisan di setiap kementerian serta
lembaga. Tahap ketiga, ditarget bahwa pemerintah sudah bisa melakukan uji coba penyatuan
sistem E-Government. Ditahap keempat, dilakukan peningkatan cyber security-nya setelah 50
persen #website terintegrasi dan meningkatkan cyber security-nya. Dan ditahap terakhir,
pemerintah menargetkan bahwa 90 persen semua jaringan elektronik instansi pemerintahan
sudah terintegrasi.
Kendala E-Government
Program E-Government ini ternyata memiliki kendala untuk diterapkan di Indonesia. Salah
satunya adalah kurangnya ketersediaan infrastruktur telekomunikasi. Kendala lain yang dihadapi
adalah masih mahalnya biaya penggunaan jasa telekomunikasi. Kendala berikutnya adalah
masalah SDM (Sumber Daya Manusia) yang masih banyak yang belum bisa menggunakan
fasilitas #internet.
Indonesia Masih Tertinggal Dalam Penerapan E-Government
dot-gov
Related readings
Program Rencana Pitalebar Indonesia Telah Resmi Bergulir Hingga Lima Tahun Mendatang
Mengejar Ketertinggalan Jaringan Internet Indonesia Dengan Program Rencana Pitalebar
Indonesia
Lewat RPI Bappenas Targetkan Fixed Broadband Raih 49% Konsumen Pedesaan dan 71%
Konsumen Perkotaan Dalam Lima Tahun
Meski tengah menjadi harapan besar bagi bersama dalam program pemerintah Rencana Pitalebar
Indonesia. Salah satu poin penting di dalamnya yakni pemerintahan yang berbasis elektronik (EGovernment) nyatanya dipandang masih tertinggal cukup jauh dibandingkan negara lain di
kawasan Asia Tenggara. Salah satu isunya yakni masih tidak meratanya daya saing
penyelenggaraan E-Government di seluruh wilayah Indonesia.
Seperti yang dikatakan oleh Kepala Deputi BPPT Bidang Teknologi Informasi Energi dan
Material (TIEM), Hammam Riza dalam pemberitaan CNN Indonesia, dirinya merujuk pada
survey yang dilakukan oleh PBB yang berjudul E-Government Survey 2014, yang di dalamnya
menempatkan Indonesia pada peringkat 106 dari 193 negara di dunia soal pengadopsian
pemerintahan yang berbasis digital ini. Dirinya menilai, meski Indonesia telah cukup lama
‘mencoba’ untuk mengadopsi langkah ini, namun tak ada peraihan peringkat yang signifikan
dalam skala global.
“Meskipun selama dua dekade kita mengembangkan E-Goverment, peringkat kita secara global
masih jauh,” ujar Hammam dikutip dari sumber yang sama.
Ia menambahkan, salah satu isu utama dari persoalan ini ialah tidak adanya sistem EGovernment yang merata di setiap daerah, alhasil kesenjangannya mungkin cukup besar. “Ada
banyak desa atau kabupaten dan kota yang penyelenggaraan e-government sangat baik, tapi
survei yang dilakukan PBB melihat secara keseluruhan dan wilayah Indonesia masih banyak
yang belum menerapkan prinsip e-goverment sepenuhnya,” tambah Hammam.
Inti masalah yang dipaparkan Hammam sebenarnya cukup ‘klasik’, yakni pemerataan jaringan
internet di seluruh wilayah Indonesia yang menjadi masalah utama di negeri ini. Cukup fair
rasanya jika penerapan E-Government yang merata akan bisa terwujud jika jaringan internet juga
tersedia sampai tingkat desa. Untuk itu program RPI yang diwariskan oleh pemerintahan
sebelumnya ini dijalankan agar semuanya bisa saling mendorong untuk kemajuan di segala
sektor dari aspek pemanfaatan teknologi.
Terakhir, transparansi yang dilakukan pemerintah sendiri sebenarnya sudah mulai ditunjukkan
dengan beberapa langkah yang dilakukan, di antaranya mulai dibukanya portal data pemerintah
Indonesia Portal.id yang bisa dimanfaatkan untuk mengawas kinerja pemerintah, serta beberapa
dukungan terkait pemanfaatan open data dalam ajang kreasi hackathon yang sempat diadakan
beberapa waktu lalu.
Di samping itu, jelas masih banyak manfaat positif lain jika penerapan E-Government ini
digenjot di waktu mendatang. Seperti misalnya saja, dalam skala nasional, manfaat terdekat yang
paling bisa dirasakan ialah pelayanan publik yang tentu akan semakin prima lewat solusi digital.
Sebagai contoh saja, fungsi e-KTP yang hingga detik ini tak kunjung memiliki fungsi yang jelas
di masyarakat, bisa mulai diterapkan demi kemajuan masyarakat bersama.
Sumber: Google.com
Fly UP