...

PER-35/BC/2014 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PER-35/BC/2014 tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
SALINAN
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER- 35/BC/2014
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI,
Menimbang
:
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak Dipungut Cukai
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor
163/PMK.04/2014, perlu menetapkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan
Cukai tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana
diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612);
sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun
2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 237/PMK.04/2009 tentang Tidak
Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Keuangan Nomor 163 /PMK.04/2014;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI.
Pasal 1
Dalam Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai ini yang dimaksud
dengan:
1. Undang-Undang Cukai adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun
1995 tentang Cukai sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 39 Tahun 2007.
2. Cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barangbarang tertentu yang mempunyai sifat atau karakteristik yang
ditetapkan dalam Undang-Undang Cukai.
3. Pabrik adalah tempat tertentu termasuk bangunan, halaman, dan
lapangan yang merupakan bagian daripadanya, yang dipergunakan
untuk menghasilkan barang kena cukai dan/atau untuk mengemas
barang kena cukai dalam kemasan untuk penjualan eceran.
4. Orang adalah orang pribadi atau badan hukum.
-2-
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
Pengusaha Pabrik adalah orang yang mengusahakan Pabrik.
Tempat Penyimpanan adalah tempat, bangunan, dan/atau lapangan
yang bukan merupakan bagian dari Pabrik, yang dipergunakan untuk
menyimpan barang kena cukai berupa etil alkohol yang masih
terutang cukai dengan tujuan untuk disalurkan, dijual, atau diekspor.
Pengusaha Tempat Penyimpanan adalah orang yang mengusahakan
Tempat Penyimpanan.
Impor adalah kegiatan memasukkan barang ke dalam Daerah Pabean.
Importir barang kena cukai adalah orang yang memasukkan barang
kena cukai ke dalam Daerah Pabean.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai adalah Pengusaha Pabrik
termasuk Pengusaha Pabrik di kawasan berikat, yang menggunakan
barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong untuk
menghasilkan barang hasil akhir yang merupakan barang kena cukai.
Pemasok adalah Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
atau Importir barang kena cukai yang memasok bahan baku atau
bahan penolong berupa barang kena cukai kepada Pengusaha Pabrik
lainnya.
Daerah Pabean adalah wilayah Republik Indonesia yang meliputi
wilayah darat, perairan dan ruang udara di atasnya, serta tempattempat tertentu di zona ekonomi eksklusif dan landas kontinen yang
di dalamnya berlaku Undang-Undang di bidang kepabeanan.
Dokumen Cukai adalah dokumen yang digunakan dalam rangka
pelaksanaan Undang-Undang Cukai dalam bentuk formulir atau
melalui media elektronik.
Sistem Aplikasi Cukai Sentralisasi (SAC-S) adalah sistem aplikasi yang
dipergunakan di bidang cukai.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan
Cukai.
Kantor Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut
Kantor adalah Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai atau Kantor
Pengawasan dan Pelayanan Bea dan Cukai di lingkungan Direktorat
Jenderal Bea dan Cukai.
Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Bea dan Cukai.
Pasal 2
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa tembakau iris
yang dibuat dari daun tembakau dalam negeri yang tidak dikemas
untuk penjualan eceran atau dikemas untuk penjualan eceran dengan
bahan pengemas tradisional yang lazim digunakan, apabila:
a. dalam pembuatannya tidak dicampur atau ditambah dengan
tembakau yang berasal dari luar negeri atau bahan lain yang lazim
dipergunakan dalam pembuatan hasil tembakau seperti saus,
aroma, atau air gula; dan/ atau
b. pada kemasannya ataupun tembakau irisnya tidak dibubuhi,
dilekati, atau dicantumkan cap atau merek dagang, etiket, atau
tanda khusus yang sejenisnya.
(2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa minuman yang
mengandung etil alkohol yang diperoleh dari hasil peragian atau
penyulingan, apabila:
a. dibuat oleh rakyat di Indonesia;
-3-
b. pembuatannya dilakukan secara sederhana, dengan menggunakan
peralatan sederhana yang lazim digunakan oleh rakyat Indonesia
dan produksinya tidak melebihi 25 (dua puluh lima) liter perhari;
c. semata-mata untuk mata pencaharian; dan
d. tidak dikemas dalam kemasan untuk penjualan eceran.
(3) Apabila ketentuan cukai tidak dipungut sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dan ayat (2) tidak terpenuhi maka barang kena cukai menjadi
wajib dipungut cukai.
(4) Pembuatan, pengedaran, atau penjualan barang kena cukai yang tidak
dipungut cukainya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2):
a. tidak wajib diberitahukan kepada Kepala Kantor; dan
b. tidak wajib dilindungi dengan Dokumen Cukai.
(5) Untuk keperluan pengawasan barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Kepala Kantor dapat melakukan kegiatan
pendataan atas pembuatan dan penjualannya.
Pasal 3
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar
negeri apabila diangkut terus atau diangkut lanjut dengan tujuan luar
Daerah Pabean.
(2) Tata cara mengenai diangkut terus atau diangkut lanjut sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan perundang-undangan
di bidang kepabeanan.
Pasal 4
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang diekspor.
(2) Sebelum pelaksanaan ekspor barang kena cukai sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan, Pengusaha Pabrik atau Pengusaha
Tempat Penyimpanan wajib memberitahukan kepada Kepala Kantor
yang mengawasi dengan menggunakan formulir pemberitahuan
mutasi barang kena cukai (CK-5).
Pasal 5
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik
atau yang berasal dari Impor, yang dimasukkan ke dalam Pabrik
lainnya.
(2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang
berasal dari Pabrik atau yang berasal dari Impor, yang dimasukkan ke
dalam Tempat Penyimpanan.
(3) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai berupa etil alkohol yang
berasal dari Tempat Penyimpanan, yang dimasukkan ke Pabrik atau
ke Tempat Penyimpanan lainnya.
Pasal 6
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari Pabrik
atau Tempat Penyimpanan, atau yang berasal dari Impor apabila
dimasukkan ke dalam Pabrik lainnya untuk digunakan sebagai bahan
baku atau bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang
merupakan barang kena cukai.
-4-
(2) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai harus menyampaikan
pemberitahuan rencana produksinya kepada Kepala Kantor yang
mengawasi, dengan menggunakan formulir PBCK-1.
Pasal 7
(1) PBCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) yang diajukan
pertama kali dibuat dalam rangkap 7 (tujuh) dilampiri dengan:
a. rencana produksi dan kebutuhan barang kena cukai sebagai bahan
baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai
setiap bulan dalam satu tahun takwim sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
b. surat pernyataan konversi sesuai contoh format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(2) PBCK-1 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) untuk periode
berikutnya dan penambahan, dibuat dalam rangkap 7 (tujuh)
dilampiri dengan:
a. realisasi pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai
bahan baku atau bahan penolong serta produksi barang hasil akhir
yang merupakan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut
cukai setiap bulan dalam tahun takwim sebelumnya sesuai contoh
format sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran III yang
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur
Jenderal ini;
b. rencana produksi dan kebutuhan barang kena cukai sebagai bahan
baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai
setiap bulan dalam satu tahun takwim sesuai contoh format
sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran I yang merupakan bagian
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini; dan
c. surat pernyataan konversi sesuai contoh format sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
(3) PBCK-1 penambahan dapat diajukan dalam hal jumlah barang kena
cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada periode tahun
berjalan tidak mencukupi.
(4) PBCK-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dibuat
untuk masing-masing Pemasok dalam hal menggunakan lebih dari 1
(satu) pemasok.
Pasal 8
(1) Terhadap PBCK-1 yang diajukan, Kepala Kantor melakukan penelitian
atas kelengkapan lampiran sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat
(1) dan ayat (2).
(2) Pemberian persetujuan PBCK-1 diberikan atas dasar pertimbangan:
a. PBCK-1 dan lampirannya telah diterima lengkap;
b. untuk PBCK-1 periode berikutnya:
i. laporan penggunaan/persediaan barang kena cukai dengan
fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-1) atas pemakaian barang
kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun
-5-
(3)
(4)
(5)
(6)
takwim sebelumnya telah diterima oleh Kepala Kantor sekurangkurangnya sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan
pengajuan PBCK-1;
ii. sisa barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai
sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (1);
c. untuk PBCK-1 penambahan, LACK-1 atas pemakaian barang kena
cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada tahun takwim
berjalan telah diterima oleh Kepala Kantor sekurang-kurangnya
sampai dengan bulan terakhir sebelum bulan pengajuan PBCK-1,
dan penggunaan barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut
cukai pada periode tahun berjalan sekurang-kurangnya mencapai
75% dari jumlah yang disetujui dalam PBCK-1 sebelumnya;
d. status NPPBKC Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, masih
berlaku dan tidak sedang dibekukan; dan
e. kelayakan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah
dipenuhi, Kepala Kantor menyetujui dan menetapkan jumlah barang
kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong
dalam PBCK-1, dan mendistribusikan PBCK-1 sesuai peruntukannya
dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak PBCK-1 diterima
lengkap.
Dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak
dipenuhi, Kepala Kantor menyampaikan surat pemberitahuan
penolakan yang memuat alasan penolakan kepada Pengguna Fasilitas
Tidak Dipungut Cukai dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja
sejak PBCK-1 diterima lengkap.
Dalam hal PBCK-1 ditolak, Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai
dapat mengajukan PBCK-1 yang baru setelah memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
Pemberian persetujuan dan penolakan fasilitas tidak dipungut cukai
atas barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku atau
bahan penolong dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan
barang kena cukai dilakukan sesuai dengan tata cara sebagaimana
ditetapkan dalam Lampiran IV yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Direktur Jenderal ini.
Pasal 9
PBCK-1 yang telah disetujui berlaku:
a. pada awal tahun takwim sampai dengan akhir tahun takwim, dalam
hal PBCK-1 disetujui sebelum awal tahun takwim; atau
b. pada saat PBCK-1 disetujui sampai dengan akhir tahun takwim, dalam
hal PBCK-1 disetujui pada periode tahun takwim berjalan.
Pasal 10
(1) Pengeluaran barang kena cukai dari Pabrik, Tempat Penyimpanan,
atau Kawasan Pabean dengan tujuan untuk dimasukkan ke dalam
Pabrik untuk digunakan sebagai bahan baku atau bahan penolong
dalam pembuatan barang hasil akhir yang merupakan barang kena
cukai, menggunakan formulir pemberitahuan mutasi barang kena
-6-
cukai (CK-5).
(2) Tata cara pengeluaran barang kena cukai sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) mengikuti ketentuan mengenai penimbunan,
pemasukan, pengeluaran, dan pengangkutan barang kena cukai.
Pasal 11
(1) Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai wajib:
a. menimbun barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan baku
atau bahan penolong pada tempat tersendiri di dalam Pabrik;
b. mencatat pemasukan dan penggunaan barang kena cukai sebagai
bahan baku atau bahan penolong dan produksi barang hasil akhir
yang merupakan barang kena cukai dalam buku persediaan; dan
c. menyampaikan laporan setiap bulan kepada Kepala Kantor yang
mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya,
berdasarkan buku persediaan sebagaimana dimaksud pada huruf b.
(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dibuat dengan
menggunakan formulir LACK-1 yang mencakup:
a. jenis dan jumlah barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan
penolong yang dimasukkan ke dalam Pabrik;
b. jenis dan jumlah barang kena cukai yang digunakan sebagai bahan
baku atau bahan penolong;
c. jenis dan jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan
barang kena cukai; dan
d. sisa barang kena cukai yang belum digunakan sebagai bahan baku
atau bahan penolong yang masih ada dalam Pabrik pada akhir
bulan.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat untuk masingmasing pemasok dalam rangkap 2 (dua), dengan peruntukan:
a. lembar ke-1 untuk Kepala Kantor yang mengawasi Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; dan
b. lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai.
Pasal 12
(1) Pemasok hanya dapat mengeluarkan barang kena cukai sebagai bahan
baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai
paling banyak sesuai jumlah yang ditetapkan dalam PBCK-1.
(2) Pemasok yang mengeluarkan barang kena cukai sebagai bahan baku
atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai wajib
menyampaikan laporan penjualan/penyerahan barang kena cukai
dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-2) setiap bulan kepada
Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh)
bulan berikutnya.
(3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan
menggunakan formulir LACK-2 yang mencakup:
a. nomor dan tanggal dokumen pemberitahuan mutasi barang kena
cukai (CK-5);
b. jumlah barang kena cukai yang dikeluarkan dalam setiap dokumen
pemberitahuan mutasi barang kena cukai (CK-5); dan
c. identitas Pabrik penerima barang kena cukai.
-7-
(4) LACK-2 dibuat dalam rangkap 2 (dua) dengan peruntukan:
a. lembar ke-1 untuk Kepala Kantor yang mengawasi Pemasok; dan
b. lembar ke-2 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai.
Pasal 13
(1) PBCK-1, LACK-1, dan LACK-2 disampaikan dalam bentuk:
a. tulisan di atas formulir, untuk Kantor yang belum menerapkan
SAC-S; atau
b. tulisan di atas formulir atau data elektronik, untuk Kantor yang
sudah menerapkan SAC-S.
(2) Dalam hal SAC-S tidak dapat digunakan setelah kurun waktu 4
(empat) jam, untuk kelancaran pelayanan, Kepala Kantor dapat
melaksanakan pelayanan secara manual dengan menerbitkan surat
tugas pelayanan manual.
Pasal 14
(1) Barang kena cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai yang masih
berada di tempat penimbunan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai pada akhir tahun takwim dinyatakan sebagai sisa.
(2) Barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak boleh
dipergunakan sebelum PBCK-1 periode berikutnya disetujui.
(3) Dalam hal tidak diajukan PBCK-1 untuk periode berikutnya, terhadap
barang kena cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
pemeriksaan dan dibuatkan berita acara.
(4) Terhadap barang kena cukai yang sudah dilakukan pemeriksaan
sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan penyegelan.
Pasal 15
(1) PBCK-1 tidak berlaku dalam hal NPPBKC Pengguna Fasilitas Tidak
Dipungut Cukai dicabut.
(2) Dalam hal NPPBKC Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dicabut
atau tidak lagi menggunakan fasilitas tidak dipungut cukai, maka
terhadap barang kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong
yang belum dipungut cukai dan masih berada di tempat penimbunan
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. dikembalikan ke Pemasok dengan tidak dipungut cukai;
b. dilunasi cukai oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai; atau
c. dimusnahkan oleh Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai di
bawah pengawasan pejabat bea dan cukai, atau dalam keadaan
tertentu dimusnahkan oleh pejabat bea dan cukai atas biaya
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Pasal 16
(1) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang belum dilunasi
cukainya yang berada dalam Pabrik atau Tempat Penyimpanan
apabila musnah atau rusak sebelum dikeluarkan.
(2) Cukai tidak dipungut atas barang kena cukai yang berasal dari luar
Daerah Pabean apabila musnah atau rusak sebelum diberikan
-8-
(3)
(4)
(5)
(6)
persetujuan Impor untuk dipakai.
Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan, atau Importir
barang kena cukai, yang barang kena cukainya musnah atau rusak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus
menyampaikan pemberitahuan kepada Kepala Kantor yang
mengawasi dengan menyebutkan sebab-sebab terjadinya kemusnahan
atau kerusakan barang kena cukai .
Berdasarkan pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3),
Kepala Kantor atau pejabat yang ditunjuk melakukan pemeriksaan
dan hasilnya dibuatkan berita acara pemeriksaan yang ditandatangani
oleh kedua belah pihak, dengan menggunakan formulir BACK-1.
Berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
digunakan sebagai dasar:
a. tidak dipungutnya cukai atas barang kena cukai yang musnah atau
rusak; dan
b. untuk membukukan dalam buku rekening barang kena cukai
dan/atau buku persediaan.
Barang kena cukai yang tidak dipungut cukai karena rusak
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dimusnahkan
di bawah pengawasan Kepala Kantor dengan biaya pemusnahan
ditanggung oleh Pengusaha Pabrik, Pengusaha Tempat Penyimpanan,
atau Importir barang kena cukai yang bersangkutan.
Pasal 17
Dengan berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini:
(1) PBCK-1 yang diterima oleh Kepala Kantor sebelum berlakunya
Peraturan Direktur Jenderal ini, diselesaikan berdasarkan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2011 Tentang
Tata Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2012;
(2) PBCK-1 Penambahan untuk periode tahun 2014 tetap diselesaikan
berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER53/BC/2011 Tentang Tata Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Direktur Jenderal Bea dan Cukai
Nomor PER-43/BC/2012; dan
(3) Keputusan Direktur Jenderal tentang tidak dipungut cukai yang telah
diterbitkan sebelum berlakunya Peraturan Direktur Jenderal ini,
dinyatakan masih tetap berlaku sampai dengan berakhirnya jangka
waktu keputusan tersebut.
Pasal 18
Pada saat Peraturan Direktur Jenderal ini berlaku, maka Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-53/BC/2011 Tentang Tata
Cara Tidak Dipungut Cukai sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Direktur Jenderal Bea dan Cukai Nomor PER-43/BC/2012 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.
-9-
Pasal 19
Peraturan Direktur Jenderal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 7 Oktober 2014
DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-
AGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN I
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 35/BC/2014
TENTANG
TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
RENCANA PRODUKSI
DAN KEBUTUHAN BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI
Periode: ...........(1)...............
Nama Pabrik
NPPBKC
: ...........(2).............
: ...........(3).............
Pemasok
NPPBKC
: ..............(4).............
: ..............(5).............
Jenis bahan baku atau bahan penolong BKC: ..........(6)..........
NO
BULAN
JENIS BKC
YANG
DIPRODUKSI
JUMLAH PRODUKSI
(liter/kilogram/batang)
KEBUTUHAN
BKC
(liter/kilogram)
..(7)..
..(8)..
..(9)..
..(10)..
..(11)..
1.
2.
Total
Dibuat di .............(12)..........
pada tanggal .......(13)..........
Pengguna,
..................(14)..................
-2PETUNJUK PENGISIAN
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
(1) : Diisi bulan dan tahun rencana produksi dan kebutuhan barang kena
cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas tidak
dipungut cukai dalam 1 (satu) tahun takwim atau sisa tahun takwim
berjalan.
Contoh: jika PBCK-1 diajukan untuk tahun takwim 2015, maka diisi:
a. Januari s.d. Desember 2015 (PBCK-1 diajukan bulan Desember 2014).
b. Juli s.d. Desember 2015 (PBCK-1 penambahan diajukan bulan Juni
2015).
(2) : Diisi nama Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
(3) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
(4) : Diisi nama Pemasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang
kena cukai (BKC).
(5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) pemasok
bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai (BKC).
(6) : Diisi nama bahan baku atau bahan penolong yang merupakan barang
kena cukai (BKC).
Contoh: EA, TIS, ... dst.
(7) : Diisi nomor urut.
(8) : Diisi nama bulan.
Contoh: Januari, Februari, Maret, ...dst.
(9) : Diisi jenis barang hasil akhir barang kena cukai (BKC) yang akan
diproduksi.
Contoh:
a. Untuk Etil Alkohol: EA kadar 96% ... dst.
b. Untuk MMEA: anggur, whisky ...dst.
c. Untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, TIS...dst.
(10) : Diisi jumlah rencana produksi barang kena cukai (BKC) dalam satu
bulan.
Contoh:
1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
20.000 liter (untuk MMEA dalam satuan liter)
4.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
800.000 batang (untuk HT: SKM, SKT, SPM… dst dalam satuan batang)
(11) : Diisi jumlah rencana pengunaan bahan baku atau bahan penolong
barang kena cukai (BKC) berupa EA/TIS dalam dalam satu bulan.
Contoh:
1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
1.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
(12) : Diisi nama kota tempat pembuatan.
(13) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
(14) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap Pengguna Fasilitas
Tidak Dipungut Cukai.
DIREKTUR JENDERAL,
-ttdAGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN II
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 35/BC/2014
TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
...........................(1)................................
SURAT PERNYATAAN KONVERSI
Kami yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
Jabatan
Alamat
: ...............................(2)...................................
: ...............................(3)...................................
: ...............................(4)...................................
Kuasa/Pemilik dari:
Perusahaan
NPPBKC
Alamat
Nomor Telepon
: ................................(5)..................................
: ................................(6)..................................
: ................................(7)..................................
: ................................(8)..................................
dengan ini menyatakan sebenar-benarnya atas konversi penggunaan barang kena
cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong berupa ......(9)..... untuk
memproduksi barang kena cukai berupa ........(10)........, dengan perincian sebagai
berikut:
No.
Jenis
Merek
Kadar
Konversi
...(11)...
…(12)…
…(13)…
...(14)...
...(15)...
Apabila di kemudian hari terdapat kesalahan atau temuan, kami bersedia untuk
dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.
Pengguna,
Materai
6000
.........(16)........
.........(17)........
-2PETUNJUK PENGISIAN
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
:
:
:
:
:
:
Nomor
(7) :
Nomor
(8)
Nomor
(9) :
Nomor
(10) :
Nomor
Nomor
(11) :
(12) :
Nomor
(13) :
Nomor
(14) :
Nomor
(15) :
Nomor
(16) :
Nomor
(17) :
Diisi kop surat Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi nama lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi jabatan Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi alamat lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi nama Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC)
Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi alamat lengkap Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai.
Diisi nomor telepon Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai.
Diisi jenis barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan
penolong, misalnya EA kadar 95% atau TIS.
Diisi jenis barang kena cukai (BKC) yang diproduksi, misalnya
MMEA atau HT.
Diisi nomor urut.
Diisi jenis barang kena cukai (BKC) sesuai keputusan penetapan
tarif cukai, misalnya MMEA: bir, vodka, whisky, dsb atau HT: SKT,
SKM, ….dst.
Diisi merek barang kena cukai (BKC) sesuai keputusan penetapan
tarif cukai.
Diisi kadar barang kena cukai (BKC) sesuai keputusan penetapan
tarif cukai,
Misalnya:
a. MMEA: 5%, 12%, …dst
b. HT: tidak perlu diisi.
Diisi perbandingan antara bahan baku atau bahan penolong yang
digunakan dalam setiap liter MMEA atau setiap gram TIS atau
perbatang Hasil Tembakau. Misalnya:
a. Jika setiap 1 liter MMEA menggunakan 0,05 liter EA maka yang
ditulis 0,05.
b. Jika setiap 1 kilogram TIS menggunakan 0,25 liter EA maka yang
ditulis 0,25.
c. Jika setiap 1 batang HT menggunakan 0,0012 liter EA maka yang
ditulis 0,0012.
d. Jika setiap 1 batang HT menggunakan 0,7 gram TIS maka yang
ditulis 0,7.
Diisi tanda tangan pemohon dan cap/stempel Pabrik Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
Diisi nama lengkap Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
DIREKTUR JENDERAL,
-ttdAGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN III
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 35/BC/2014
TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
REALISASI PEMASUKAN, PENGGUNAAN, DAN PRODUKSI
BARANG KENA CUKAI
DENGAN FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI
Periode: ...........(1)...............
Nama Pabrik : ...........(2)...........
NPPBKC
: ...........(3)...........
Pemasok
NPPBKC
: ..........(4)...........
: ..........(5)...........
Jenis bahan baku atau bahan penolong BKC: ..........(6)..........
NO
BULAN
..(7)..
..(8)..
SALDO PEMASUKAN PENGGUNAAN
AWAL
(liter/kg)
(liter/kg)
..(9)..
..(10)..
..(11)..
PRODUKSI BHA
BKC
JUMLAH
JENIS (liter/kg/
batang)
..(12)..
..(13)..
SALDO
AKHIR
..(14)..
1.
2.
Total
Dibuat di ............(15)..........
pada tanggal ......(16)..........
Pengguna,
..................(17)..................
-2PETUNJUK PENGISIAN
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
(1) : Diisi bulan dan tahun realisasi pemasukan dan penggunaan barang
kena cukai sebagai bahan baku atau bahan penolong dengan fasilitas
tidak dipungut cukai pada tahun takwim sebelumnya/tahun takwim
berjalan.
Contoh: jika PBCK-1 diajukan untuk tahun takwim 2015, maka diisi:
a. Januari s.d. Desember 2014 (PBCK-1 diajukan pada bulan Januari
2015).
b. Januari s.d. November 2014 (PBCK-1 diajukan pada bulan Desember
2014).
c. Januari s.d. Juni 2014 (PBCK-1 penambahan diajukan pada bulan Juli
2014).
(2) : Diisi nama Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
(3) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pabrik
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
(4) : Diisi nama Pemasok bahan baku atau bahan penolong berupa barang
kena cukai (BKC).
(5) : Diisi Nomor Pokok Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) Pemasok
bahan baku atau bahan penolong berupa barang kena cukai (BKC).
(6) : Diisi nama bahan baku atau bahan penolong yang merupakan barang
kena cukai (BKC).
Contoh: EA, TIS, ... dst.
(7) : Diisi nomor urut.
(8) : Diisi nama bulan.
Contoh: Januari, Februari, Maret, ...dst.
(9) : Diisi jumlah barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan
penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada awal bulan
periode laporan.
Contoh:
1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
1.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
(10) : Diisi jumlah pemasukan barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku
atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam satu
bulan.
Contoh:
2.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
2.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
(11) : Diisi jumlah penggunaan barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku
atau bahan penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai dalam satu
bulan.
Contoh:
1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
1.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
(12) : Diisi jenis barang hasil akhir barang kena cukai (BKC) yang diproduksi.
Contoh:
a. Untuk Etil Alkohol: EA kadar 96% ... dst.
b. Untuk MMEA: anggur, whisky ...dst.
c. Untuk Hasil Tembakau: SKT, SKM, SPM, TIS...dst.
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
Nomor
(13) : Diisi jumlah produksi barang hasil akhir yang merupakan barang kena
cukai (BKC).
Contoh:
1.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
20.000 liter (untuk MMEA dalam satuan liter)
4.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
800.000 batang (untuk HT: SKM, SKT, SPM… dst dalam satuan batang)
(14) : Diisi jumlah barang kena cukai (BKC) sebagai bahan baku atau bahan
penolong dengan fasilitas tidak dipungut cukai pada akhir bulan
periode laporan.
Contoh:
2.000 liter (untuk EA dalam satuan liter)
2.000 kilogram (untuk TIS dalam satuan kilogram)
(15) : Diisi nama kota tempat pembuatan.
(16) : Diisi tanggal, bulan, dan tahun pembuatan.
(17) : Diisi cap/stempel, tanda tangan dan nama lengkap Pengguna Fasilitas
Tidak Dipungut Cukai.
DIREKTUR JENDERAL,
-ttdAGUNG KUSWANDONO
LAMPIRAN IV
PERATURAN DIREKTUR JENDERAL BEA DAN CUKAI
NOMOR PER - 35/BC/2014
TENTANG TATA CARA TIDAK DIPUNGUT CUKAI
TATA CARA PEMBERIAN PERSETUJUAN DAN PENOLAKAN
FASILITAS TIDAK DIPUNGUT CUKAI ATAS BARANG KENA CUKAI
YANG DIGUNAKAN SEBAGAI BAHAN BAKU ATAU BAHAN PENOLONG DALAM
PEMBUATAN BARANG HASIL AKHIR YANG MERUPAKAN BARANG KENA CUKAI
A.
UNTUK KANTOR YANG BELUM MENERAPKAN SAC-S
Proses Pemberitahuan
1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menyampaikan PBCK-1 dalam 7 (tujuh) rangkap dan lampirannya kepada
Kepala Kantor yang mengawasi;
b. Melengkapi dan/atau memperbaiki data PBCK-1 dan lampirannya dalam hal
belum lengkap dan/atau perlu perbaikan;
c. Menyampaikan kembali PBCK-1 dan lampirannya yang sudah dilengkapi
dan/atau diperbaiki kepada Kepala Kantor yang mengawasi; dan
d. Menerima PBCK-1 lembar ke-7 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan
Kepala Kantor.
2.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menerima PBCK-1 dan lampirannya dari Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai.
b. Meneruskan PBCK-1 dan lampirannya kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan
Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan
dan Pelayanan.
c. Menerima rekomendasi dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
d. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan
penolakan kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, dalam hal
rekomendasi menyatakan tidak lengkap dan persyaratan tidak terpenuhi,
e. Menyetujui dan menetapkan, serta menandasahkan PBCK-1 pada kolom isian
pejabat Bea dan Cukai, dalam hal rekomendasi menyatakan telah lengkap dan
persyaratan terpenuhi, dengan:
- mencantumkan tanggal saat disetujuinya PBCK-1;
- mencantumkan jumlah barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh
Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
- mencantumkan total barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh
Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam tahun
takwim berjalan (wajib diisi dalam hal PBCK-1 Penambahan);
- membubuhkan tanda tangan persetujuan.
f. Mendistribusikan PBCK-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan sesuai
peruntukannya:
1) lembar ke-1 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pengguna Fasilitas
Tidak Dipungut Cukai;
2) lembar ke-2 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok;
3) lembar ke-3 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
4) lembar ke-4 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok;
5) lembar ke-5 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
6) lembar ke-6 untuk Pemasok; dan
7) lembar ke-7 untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
3.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis /
Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:
a. Menerima PBCK-1 dan lampirannya dari Kepala Kantor.
b. Memeriksa kelengkapan PBCK-1 dan lampirannya yang dipersyaratkan.
c. Dalam hal telah lengkap merekomendasikan jumlah pemberian tidak
dipungut cukai untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai kepada
Kepala Kantor;
d. Dalam hal tidak lengkap merekomendasikan kepada Kepala Kantor untuk
menolak PBCK-1;
e. Menatausahakan PBCK-1 Lembar ke-1 yang telah disetujui dan
ditandasahkan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.
4.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pemasok:
a. Menerima PBCK-1 lembar ke-2 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan.
b. PBCK-1 lembar ke-2 digunakan sebagai acuan dalam pelayanan CK-5 tidak
dipungut cukai.
5.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai:
Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-3 yang telah disetujui dan
telah ditandasahkan.
6.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pemasok:
Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-4 yang telah disetujui dan
telah ditandasahkan.
7.
Direktur Cukai:
a. Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-5 yang telah disetujui dan
telah ditandasahkan.
b. PBCK-1 lembar ke-5 digunakan sebagai acuan dalam melakukan rekonsiliasi
antara LACK-1 dengan LACK-2.
8.
Pemasok:
a. Menerima PBCK-1 lembar ke-6 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan.
b. PBCK-1 lembar ke-6 digunakan sebagai dasar pembuatan CK-5 tidak
dipungut cukai.
Proses Pelaporan
1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
Wajib menyampaikan laporan tentang penggunaan / persediaan barang kena
cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-1) setiap bulan dalam 2 (dua)
rangkap kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
2.
Pemasok:
Wajib menyampaikan laporan tentang penjualan / penyerahan barang kena
cukai dengan fasilitas tidak dipungut cukai (LACK-2) setiap bulan dalam 2 (dua)
rangkap kepada Kepala Kantor yang mengawasi paling lambat tanggal 10
(sepuluh) bulan berikutnya.
3.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menerima LACK-1 dari Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai paling
lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
b. Meneruskan LACK-1 kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
dan Dukungan Teknis/ Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
c. Mengirim LACK-1 lembar ke-2 yang telah ditandasahkan kepada Direktur
Jenderal u.p. Direktur Cukai setiap bulan;
d. Mengirimkan teguran tertulis kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai dengan tembusan Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai apabila terjadi
keterlambatan pengiriman laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
e. Melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang
berlaku, apabila terdapat selisih lebih antara jumlah barang kena cukai yang
tercantum dalam LACK-1 dengan jumlah barang kena cukai yang disetujui
dalam PBCK-1;
f. Menyampaikan hasil penelitian dan tindakan lebih lanjut sebagaimana
dimaksud pada huruf e kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
4.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis/
Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan di Kantor Yang Mengawasi
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menerima LACK-1 dari Kepala Kantor;
b. Meneliti jumlah barang kena cukai yang dimasukkan ke tempat Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam LACK-1 dengan PBCK-1 yang telah
disetujui;
c. Menandasahkan LACK-1 pada kolom isian pejabat bea dan cukai;
5.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pemasok:
a. Menerima LACK-2 dari Pemasok paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan
berikutnya;
b. Meneruskan LACK-2 kepada Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
c. Mengirim LACK-2 lembar ke-2 yang telah ditandasahkan kepada Direktur
Jenderal u.p. Direktur Cukai setiap bulan;
d. Mengirimkan teguran tertulis kepada Pemasok dengan tembusan Direktur
Jenderal u.p. Direktur Cukai apabila terjadi keterlambatan pengiriman
laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
e. Melakukan penelitian dan tindakan lebih lanjut sesuai ketentuan yang
berlaku, apabila terdapat selisih lebih antara jumlah barang kena cukai yang
tercantum dalam LACK-2 dengan jumlah barang kena cukai yang disetujui
dalam PBCK-1;
f. Menyampaikan hasil penelitian dan tindakan lebih lanjut sebagaimana
dimaksud pada huruf e kepada Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
6.
Pejabat Pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis /
Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan di Kantor Yang Mengawasi Pemasok:
a. Menerima LACK-2 dari Kepala Kantor;
b. Meneliti jumlah barang kena cukai yang dikeluarkan oleh Pemasok dalam
LACK-2 dengan PBCK-1 yang telah disetujui;
c. Menandasahkan LACK-2 pada kolom isian pejabat bea dan cukai;
7.
B.
Direktur Cukai:
a. Menerima LACK-1 lembar ke-2 dari Kepala Kantor yang mengawasi
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
b. Menerima LACK-2 lembar ke-2 dari Kepala Kantor yang mengawasi
Pemasok;
c. Meneliti dan menganalisa data dalam LACK-1 dan LACK-2 atas dasar PBCK1;
d. Membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor, apabila Kepala Kantor
terlambat mengirimkan LACK-1 dan / atau LACK-2; dan
e. Membuat teguran tertulis kepada Kepala Kantor apabila Kepala Kantor tidak
melakukan tindakan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku,
dalam hal ditemukan selisih lebih atas jumlah barang kena cukai dalam
LACK-1 dan / atau LACK-2 dengan jumlah barang kena cukai yang disetujui
dalam PBCK-1.
UNTUK KANTOR YANG SUDAH MENERAPKAN SAC-S
Proses Pemberitahuan
1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menyampaikan PBCK-1 dalam 7 (tujuh) rangkap dan lampirannya ke Kantor
yang mengawasi;
b. Menerima respon berupa penolakan PBCK-1;
c. Melengkapi dan/atau memperbaiki data PBCK-1 dan lampirannya dalam hal
belum lengkap dan/atau perlu perbaikan;
d. Mengirim kembali PBCK-1 dan lampirannya setelah dilengkapi/diperbaiki
kepada Kepala Kantor yang mengawasi;
e. Menerima tanda terima PBCK-1; dan
f. Menerima PBCK-1 lembar ke-7 yang telah disetujui dan ditandasahkan
Kepala Kantor.
2.
Pejabat Penerima Dokumen:
a. Menerima dan meneliti PBCK-1 dan lampirannya dari Pengguna Fasilitas
Tidak Dipungut Cukai;
b. Dalam hal tidak lengkap atau perlu diperbaiki mengembalikan berkas PBCK1 kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
c. Merekam data PBCK-1 ke dalam SAC-S;
d. Menyerahkan PBCK-1 dan lampirannya kepada Pejabat pada Seksi Pabean
dan Cukai/Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan
Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan
dan Pelayanan;
e. Menyerahkan PBCK-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan kepada
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
3.
SAC-S di Kantor:
a. Mengirim respon berupa penolakan data PBCK-1, dalam hal:
- Data PBCK-1 tidak diisi dengan lengkap;
- Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai mencantumkan Nomor Pokok
Pengusaha Barang Kena Cukai (NPPBKC) yang tidak benar dan/atau
NPPBKC dicabut/dibekukan; dan
b. Mengirim respon tanda terima;
4.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis /
Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:
a. Menerima dan meneliti PBCK-1 dan lampirannya yang telah direkam oleh
Pejabat Penerima Dokumen;
b. Membuat nota penolakan, dalam hal persyaratan tidak terpenuhi;
c. Mencetak tanda terima PBCK-1 dan menyerahkannya kepada Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
d. Dalam hal tidak lengkap merekomendasikan kepada Kepala Kantor untuk
menolak PBCK-1
f. Dalam hal telah lengkap merekomendasikan jumlah pemberian tidak
dipungut cukai untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai kepada
Kepala Kantor;
e. Merekam jumlah tidak dipungut cukai yang disetujui ke dalam SAC-S;
f. Menatausahakan PBCK-1 Lembar ke-1 yang telah disetujui dan
ditandasahkan sebagai acuan dalam melakukan pengawasan.
5.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menerima rekomendasi dari Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai
dan Dukungan Teknis / Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan.
b. Menyampaikan surat pemberitahuan penolakan yang memuat alasan
penolakan kepada Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai, dalam hal
rekomendasi menyatakan tidak lengkap dan persyaratan tidak terpenuhi,
c. Menyetujui dan menetapkan, serta menandasahkan PBCK-1 pada kolom isian
pejabat Bea dan Cukai, dalam hal rekomendasi menyatakan telah lengkap dan
persyaratan terpenuhi, dengan:
- mencantumkan tanggal saat disetujuinya PBCK-1;
- mencantumkan jumlah barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh
Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
- mencantumkan total barang kena cukai yang dapat dimasukkan oleh
Pemasok ke Pabrik Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai dalam tahun
takwim berjalan (wajib diisi dalam hal PBCK-1 Penambahan);
- membubuhkan tanda tangan persetujuan.
d. Mendistribusikan PBCK-1 yang telah disetujui dan ditandasahkan sesuai
peruntukannya:
1) lembar ke-1 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pengguna Fasilitas
Tidak Dipungut Cukai;
2) lembar ke-2 untuk Kepala KPPBC yang mengawasi Pemasok;
3) lembar ke-3 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pengguna
Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
4) lembar ke-4 untuk Kepala Kantor Wilayah yang mengawasi Pemasok;
5) lembar ke-5 untuk Direktur Jenderal u.p. Direktur Cukai;
6) lembar ke-6 untuk Pemasok; dan
7) lembar ke-7 untuk Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai.
6.
Kepala Kantor Yang Mengawasi Pemasok:
a. Menerima PBCK-1 lembar ke-2 yang telah disetujui dan ditandasahkan.
b. PBCK-1 lembar ke-2 digunakan sebagai acuan dalam pelayanan CK-5 tidak
dipungut cukai.
7.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut
Cukai:
Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-3 yang telah disetujui dan
ditandasahkan.
8.
Kepala Kantor Wilayah Yang Mengawasi Pemasok:
Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-4 yang telah disetujui dan
ditandasahkan.
9.
Direktur Cukai:
a. Menerima dan menatausahakan PBCK-1 lembar ke-5 yang telah disetujui dan
telah ditandasahkan.
b. PBCK-1 lembar ke-5 digunakan sebagai acuan dalam melakukan rekonsiliasi
antara LACK-1 dengan LACK-2.
10.
Pemasok:
a. Menerima PBCK-1 lembar ke-6 yang telah disetujui dan telah ditandasahkan.
b. PBCK-1 Lembar ke-6 digunakan sebagai dasar pembuatan CK-5 dengan
fasilitas tidak dipungut cukai.
Proses Pelaporan
1.
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai:
a. Menyampaikan hard copy LACK-1 dalam 2 (dua) rangkap ke Kantor yang
mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
b. Menerima respon berupa penolakan LACK-1;
c. Menyampaikan kembali hard copy LACK-1 setelah dilengkapi / diperbaiki;
dan
d. Menerima respon tanda terima.
2.
Pemasok:
a. Menyampaikan hard copy LACK-2 dalam 2 (dua) rangkap ke Kantor yang
mengawasi paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya;
b. Menerima respon berupa penolakan LACK-2;
c. Menyampaikan kembali hard copy LACK-2 setelah dilengkapi/diperbaiki; dan
d. Menerima respon tanda terima.
3.
Pejabat Penerima Dokumen:
a. Menerima dan meneliti data hard copy LACK-1 dan/atau LACK-2 dari
Pengguna Fasilitas Tidak Dipungut Cukai;
b. Merekam data LACK-1 / LACK-2 ke SAC-S;
c. Menyerahkan hard copy LACK-1 dan/atau LACK-2 ke Pejabat pada Seksi
Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai / Seksi
Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis / Subseksi
Perbendaharaan dan Pelayanan.
4.
SAC-S di Kantor:
a. melakukan validasi data LACK-1 dan / atau LACK-2 yang direkam oleh
penerima dokumen;
b. mengirim respon nota penolakan untuk dilakukan perbaikan data LACK-1
dan / atau LACK-2, dalam hal tidak diisi dengan lengkap dan benar; dan
c. mengirim respon tanda terima.
5.
Pejabat pada Seksi Pabean dan Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan
Cukai / Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis /
Subseksi Perbendaharaan dan Pelayanan:
a. Menerima hard copy LACK-1 dan / atau LACK-2 yang telah direkam oleh
Pejabat Penerima Dokumen;
b. Membandingkan hard copy dengan data yang telah direkam pada SAC-S;
c. Meneliti data LACK-1 dan / atau LACK-2 dengan PBCK-1 yang telah
disetujui sebelumnya;
d. Dalam hal tidak sesuai membuat nota penolakan;
e. Dalam hal sesuai, menyetujui pada kolom isian pejabat bea dan cukai; dan
f. Mencetak respon tanda terima.
DIREKTUR JENDERAL,
-ttd-
AGUNG KUSWANDONO
Fly UP