...

Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah
MODUL
Menjaring dan Menjangkau
Anak Tidak Sekolah
Rapat Kerja Teknis TKPK Tahun 2015
Modul Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah
Rapat Kerja Teknis
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Tahun 2015
Daftar Isi
DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN
DAFTAR TABEL
DAFTAR GAMBAR
PENDAHULUAN
TENTANG MODUL
KETERSEDIAAN DATA ANAK TIDAK SEKOLAH
Data Anak Tidak Sekolah dalam Basis Data Terpadu
Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam Data
Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud di Tingkat Kabupaten/Kota
Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam
Education-Management Information System (E-MIS) Kemenag di Tingkat
Kabupaten/Kota vi
vii
viii
0
1 - 04
5 - 06
07 - 14
11
13
14
MENJARING ANAK TIDAK SEKOLAH
Mekanisme Menjaring Anak Tidak Sekolah dari Data Awal yang Tersedia
Menyiapkan Data Awal Anak Tidak Sekolah
Menyiapkan Instrumen dan Unit Analisis
Menyiapkan Pelaksanaan di Lapangan
Mengolah dan Menganalisis Data 15 - 22
16
19
20
20
22
MENJANGKAU DAN MENGEMBALIKAN ANAK TIDAK SEKOLAH KEMBALI
BERSEKOLAH
23 - 26
PANDUAN KUESIONER MENJARING ANAK TIDAK SEKOLAH
Kode Etik
Kuesioner Rumah Tangga
Kuesioner Dinas Pendidikan/Kankemenag
Kuesioner Sekolah/Madrasah
Kuesioner Lembaga Pelatihan
27 - 54
28
29
44
47
50
PENUTUP
LAMPIRAN
Lampiran 1. Bentuk Kartu Perlindungan Sosial (KPS)
55
57 - 75
58
58
58
Lampiran 2. Bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Lampiran 3. Bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)
ii
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Lampiran 4. Bentuk Kartu PKH (Program Keluarga Harapan)
Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementrian Agama
Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan
Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga
Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah
iii
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
59
60
64
68
72
Daftar Istilah dan Singkatan
APK
APM
ART
BDT
BPS
BSM
D1/D2/D3/D4
Dapodik
E-MIS
Kemenag
Kemendikbud
KIP
KK
KPG
KPS
KRT
KTP
MA
MI
MTs
NIK
NISN
NPSN
PAUD
PBDT
PGA
PIP
PKH
PPLS
RPJMN
S1/S2/S3
SAA
SATAP
SD
SDLB
SGO
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Angka Partisipasi Kasar
Angka Partisipasi Murni
Anggota Rumah Tangga
Basis Data Terpadu
Badan Pusat Statistik
Bantuan Siswa Miskin
Pendidikan Diploma 1, 2, 3, atau 4 tahun
Data Pokok Pendidikan
Education-Management Information System
Kementerian Agama
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
Kartu Indonesia Pintar
Kartu Keluarga
Kursus Pendidikan Guru
Kartu Perlindungan Sosial
Kepala Rumah Tangga
Kartu Tanda Penduduk
Madrasah Aliyah
Madrasah Ibtidaiyah
Madasrah Tsanawiyah
Nomor Induk Kependudukan
Nomor Induk Siswa Nasional
Nomor Pokok Sekolah Nasional
Pendidikan Anak Usia Dini
Pemutakhiran Basis Data Terpadu
Pendidikan Guru Agama
Program Indonesia Pintar
Program Keluarga Harapan
Pendataan Program Perlindungan Sosial
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
Pendidikan tinggi Strata 1, 2, atau 3
Sekolah Asisten Apoteker
Sekolah Satu Atap
Sekolah Dasar
Sekolah Dasar Luar Biasa
Sekolah Guru Olahraga
iv
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
SGPLB
SIM
SIPBM
SMA
SMALB
SMEA
SMK
SMKI
SMP
SMPS
STTB
Susenas
TK
TKPK
TNP2K
UNICEF
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa
Surat Ijin Mengemudi
Sistem Informasi Pendidikan Berbasis Masyarakat
Sekolah Menengah Atas
Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
Sekolah Menengah Ekonomi Atas
Sekolah Menengah Kejuruan
Sekolah Menengah Karawitan Indonesia
Sekolah Menengah Pertama
Sekolah Menengah Pekerja Sosial
Surat Tanda Tamat Belajar
Survei Sosial Ekonomi Nasional
Taman Kanak-Kanak
Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan
Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
United Nation Children’s Fund
v
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Daftar Tabel
Tabel 1.
Sistem Koding Identitas Unik Sampel
Daftar Gambar
Gambar 1.
Gambar 2.
Gambar 3.
Gambar 4.
Alur Diagram Mekanisme Penjaringan Anak Tidak Sekolah Menggunakan Data
Awal dari Basis Data Terpadu (BDT)
Alur Diagram Mekanisme Penjaringan Anak Tidak Sekolah Menggunakan Data
Awal dari Dapodik dan E-MIS
Menjaring Anak Tidak Sekolah Melalui Dapodik/E-MIS
Format Formulir Isian Informasi/Variabel Data Awal
vi
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Pendahuluan
1
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
PJMN 2015-2019 mengamanatkan pembangunan pendidikan melalui pelaksanaan Program
Indonesia Pintar dengan sasaran meningkatnya angka partisipasi pendidikan dasar dan
menengah. Target Angka Partisipasi Murni (APM) tingkat SD/MI yang pada 2014 91,3%
diharapkan pada 2019 menjadi 94,8% dan Angka Partisipasi Kasar (APK) dari 111% menjadi 114,1%.
Tingkat SMP/MTs dengan APM yang pada 2014 79,4% menjadi 82% pada 2019 dan APK dari 101,6%
menjadi 106,9%. Adapun tingkat SMA/MA/SMK, pada 2014 APM 55,3% diharapkan pada 2019
menjadi 67,5% dan APK dari 79,2% menjadi 91,6%.
Target pembangunan di bidang pendidikan lainnya adalah meningkatnya angka keberlanjutan
pendidikan yang ditandai dengan menurunnya angka putus sekolah dan meningkatnya angka
melanjutkan, menurunnya kesenjangan partisipasi pendidikan antarkelompok masyarakat, terutama
antara penduduk kaya dan penduduk miskin, antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan,
antara wilayah perkotaan dan perdesaan, serta antardaerah, dan meningkatkan kesiapan siswa
pendidikan menengah untuk memasuki pasar kerja atau melanjutkan ke jenjang pendidikan tinggi.
Sejalan dengan target pembangunan untuk meningkatkan angka keberlanjutan pendidikan dan
menurunnya angka putus sekolah dan angka melanjutkan dimaksud, diperlukan upaya dan kebijakan
khusus, baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Hasil Analisis Data Survei Sosial
Ekonomi Nasional/Susenas (UNICEF, Kemendikbud, 2015) menunjukkan jumlah anak tidak sekolah
usia 7-15 tahun telah mengalami penurunan dari 2,52 juta atau 6% dari populasi pada 2009 menjadi
1,99 juta atau 4,6% dari populasi pada 2012. Gender disparity pendidikan dasar juga tidak menjadi hal
yang mengemuka dan telah mengalami penurunan pada kurun 2019-2012. Gender disparity tingkat
SD 2,30% vs 1,80% pada 2009 dan 2,25% vs 1,83% pada 2012. Pada tingkat SMP 15,7% vs 13,4%
pada 2009 dan11,44% vs 9,17% pada 2012 (UNICEF dan Kemendikbud, 2015). Meskipun demikian
angka putus sekolah pendidikan SMP dan SMA relatif tinggi. Berdasarkan hasil Susenas tahun 2013,
angka putus sekolah untuk SMP lebih dari 25% jumlah siswa sedangkan angka putus sekolah untuk
SMA lebih dari 50% jumlah siswa. Hal ini terbukti angka putus sekolah usia 7-12 tahun lebih kecil,
yaitu 2% dari populasi anak usia usia 7-12 dibandingkan usia 13-15 tahun yaitu 10,3% dari populasi
usia 13-15 pada 2012. Adanya korelasi negatif antara status sosial ekonomi dengan kemungkinan
tidak melanjutkan pendidikan menunjukkan bahwa peluang anak dari keluarga miskin dan kurang
mampu untuk tidak melanjutkan sekolah lebih besar. Pendidikan ibu juga sangat menentukan
karena berkorelasi positif dengan peluang anak tetap bersekolah. Semakin tinggi pendidikan ibu
akan semakin tinggi peluang anak untuk bersekolah (UNICEF dan Kemendikbud, 2015).
Di wilayah Indonesia Timur, khususnya Provinsi Papua, Papua Barat, NTT, NTB, dan Kalimantan di
mana populasi anak usia 7-15 sebanyak 8,5% pada 2009, jumlah anak putus sekolah menyumbang
12,1%. Menariknya, provinsi-provinsi di Pulau Jawa menyumbang 51% angka putus sekolah usia 1315 tahun pada 2012, meskipun telah menurun dari 60% pada 2009.
2
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Meskipun angka putus sekolah tingkat SMP dan SMA tinggi, program pendidikan yang tersedia
masih berfokus pada anak yang berada di dalam sistem pendidikan dan mengurangi kemungkinan
putus sekolah untuk siswa yang bersekolah. Kebijakan terkait anak tidak sekolah masih sangat
terbatas. Formulasi dan implementasi kebijakan ini membutuhkan pemahaman yang komprehensif
mengenai karakteristik rumah tangga dari anak putus sekolah dan preferensi pihak terkait dalam
mengatasi permasalahan anak putus sekolah. Pihak terkait dalam hal ini termasuk Kementerian,
Dinas Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, Lembaga
Pendidikan formal dan non-formal serta lembaga pelatihan dan keterampilan.
Pemerintah Pusat saat ini berkomitmen untuk memperluas dan meningkatkan pelaksanaan Program
BSM melalui Program Indonesia Pintar (PIP) mulai akhir 2014. Melalui Program Indonesia Pintar,
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag)
akan memberikan Kartu Indonesia Pintar (KIP) bagi anak tidak sekolah sebagai penanda agar mereka
kembali bersekolah atau mendapat pelatihan dengan mendapat manfaat PIP. Diharapkan dengan
menerima KIP sebagai penanda dan manfaat PIP akan memberikan insentif awal bagi anak tidak
sekolah baik yang belum bersekolah, putus sekolah maupun yang tidak lagi bersekolah untuk masuk/
kembali ke sekolah atau berpartisipasi dalam pendidikan melalui lembaga pendidikan, baik formal
atau non-formal.
Untuk lebih mendorong anak kembali bersekolah maka manfaat PIP yang berupa bantuan tunai
untuk siswa baru diberikan bila anak sudah terdaftar di lembaga pendidikan formal (sekolah/
madrasah) atau lembaga pendidikan non formal (lembaga kursus dan pelatihan, serta program
kesetaraan/Paket A-B-C). Dengan KIP maka diharapkan anak usia 6-21 tahun dapat terus bersekolah,
termasuk yang tidak sekolah dapat didorong untuk kembali bersekolah.
Pada 2013, dalam rangka meningkatkan ketepatan sasaran Program BSM, mekanisme penetapan
sasaran diperbaiki dari sebelumnya berbasis sekolah menjadi penetapan sasaran berbasis rumah
tangga/keluarga dengan menggunakan Kartu Perlindungan Sosial (KPS). Perubahan ini telah
meningkatkan ketepatan sasaran pada kelompok miskin dan kurang mampu. Namun demikian
masih ada kelemahan KPS untuk Program BSM yaitu KPS tidak mencantumkan semua nama anak
dalam rumah tangga/keluarga. Penerima KPS dan pihak sekolah tidak mengetahui mereka berhak
mendapatkan manfaat BSM. Melalui pemberian KIP diharapkan dapat memperbaiki kelemahan
tersebut.
Cakupan/kuota nasional Program Indonesia Pintar 2015 mengalami peningkatan dari Program BSM
2014, yaitu dari 11,1 juta anak menjadi 20,3 juta anak. Sebagian dari alokasi kuota nasional tersebut
didedikasikan kepada anak tidak sekolah. Selain kepada siswa lembaga pendidikan formal, secara
bertahap bantuan program tersebut akan disalurkan untuk siswa di lembaga pendidikan non-formal
3
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
seperti lembaga kursus dan pelatihan, pendidikan kesetaraan seperti Paket A, B dan C serta lembaga
pendidikan non-formal lainnya.
Walaupun telah ada perhatian dari Pemerintah Pusat terkait isu anak tidak sekolah, masih belum ada
strategi dan mekanisme pelaksanaan yang spesifik untuk menangani isu anak tidak sekolah tersebut.
Beberapa pertanyaan masih harus dijawab, antara lain bagaimana Program Indonesia Pintar dapat
membantu mengurangi angka putus sekolah? Apakah manfaat dari PIP cukup memberikan insentif
bagi anak anak tidak sekolah (terutama pekerja anak) untuk kembali bersekolah? Apakah sekolah formal
atau lembaga pendidikan non-formal memiliki sumber daya yang cukup untuk menerima anak yang
putus/tidak sekolah, dan masih banyak pertanyaan serta tantangan yang perlu diperhatikan untuk
menangani isu anak tidak sekolah ini. Masih belum adanya strategi dan `mekanisme pelaksanaan
terkait penjangkauan anak tidak sekolah ini disebabkan oleh masih kurangnya pemahaman tentang
fenomena anak anak di luar sekolah dan belum cukupnya supply side (fasilitas pendidikan dan
kelembagaan bagi anak anak tidak sekolah).
Dalam rangka lebih memahami kondisi anak tidak sekolah dan fasilitas pendidikan serta
kelembagaannya, Sekretariat TNP2K berkoordinasi dengan Kemendikbud dan Kemenag, melakukan
dan merencanakan beberapa kegiatan sebagai upaya untuk mendorong diskusi kebijakan dalam
mencari formula dan strategi menangani fenomena anak tidak sekolah ini.
Salah satu upaya yang dilakukan Sekretariat TNP2K pada awal 2015 adalah menyelenggarakan Uji
Petik Anak tidak sekolah yang bertujuan untuk mempelajari karakteristik anak yang putus/ tidak
sekolah, keluarga/rumah tangga dengan anak putus sekolah, serta kesiapan supply side. Kegiatan
tersebut dilakukan melalui wawancara dengan rumah tangga/keluarga, anak (didampingi ketika
diwawancara) dan pemangku kepentingan terkait. Selain untuk mengetahui kondisi dimaksud,
pertanyaan uji petik juga menanyakan kebijakan dan program bagi anak tidak putus/tidak sekolah
yang dicanangkan dan dilakasanakan Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama, Sekolah/
Madrasah dan Lembaga Pelatihan serta Keterampilan di provinsi dan kabupaten/kota wilayah uji
petik.
Selain disusun kuesioner, panduan ‘Menjaring Anak Tidak Sekolah melalui proses Uji Petik’, juga
dilampirkan panduan penjelasan terkait pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner. Kuesioner terdiri
dari kuesioner untuk rumah tangga dari anak putus/tidak sekolah, kuesioner untuk Dinas Pendidikan
dan Kantor Kemenag, kuesioner untuk Sekolah dan Madrasah, dan kuesioner supply side bagi
Lembaga Kursus dan Pelatihan.
4
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Tentang Modul
5
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
odul “Menjaring dan Menjangkau Anak Tidak Sekolah” ini disusun sebagai panduan
praktis bagi Pemerintah Daerah untuk menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah
dalam rangka memperbaiki kinerja program penanggulangan kemiskinan berbasis
keluarga melalui penajaman sasaran program.
Modul ini secara khusus bertujuan memberikan inspirasi inovasi yang dapat menjadi referensi
Pemerintah Daerah dalam menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah sehingga Pemerintah
Daerah dapat mendorong dan memberikan peluang anak tersebut untuk terus bersekolah,
tidak putus sekolah dan meningkatkan pendidikannya.
Keberadaan anak tidak sekolah sulit diketahui, terutama bagi mereka yang berusia di atas 15
tahun dan telah lama tidak sekolah. Kadang mereka tidak tinggal lagi di rumah orangtuanya.
Menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah menjadi tidak mudah. Oleh karena itu inovasi
dalam menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah pantas dikembangkan dan ditularkan
untuk memberikan inspirasi bagi Pemerintah Daerah yang mempunyai komitmen dalam
meningkatkan partisipasi pendidikan anak di wilayahnya untuk mempertajam dampak
penanggulangan kemiskinan.
Data dan informasi yang dihasilkan dari penjaringan anak di luar sekolah ini dapat menjadi
dasar bagi Pemerintah Daerah dalam menjangkau dan mengupayakan anak tidak sekolah
untuk kembali bersekolah atau mendapat pelatihan dan mendapat bantuan personal Program
Indonesia Pintar/PIP (dulu Bantuan Siswa Miskin/BSM) yang disediakan Pemerintah Pusat atau
program bantuan personal sejenis dari yang disediakan Pemerintah Daerah.
Modul ini dilengkapi dengan target pembangunan nasional di bidang pendidikan, penjelasan
tentang pentingnya menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah, ketersediaan data awal
anak tidak sekolah, alternatif mekanisme penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah,
mekanisme untuk menyiapkan data awal, menyiapkan instrumen, menyiapkan pelaksana di
lapangan, penjelasan kuesioner (rumah tangga, sekolah, dan lembaga pelatihan), dan bagaimana
mengolah dan menganalisis data.
6
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Ketersediaan Data
Anak Tidak Sekolah
7
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
ata makro tentang anak tidak sekolah selama ini disediakan oleh Badan Pusat Statistik
(BPS) melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) pada modul pendidikan.
Meskipun Susenas dilakukan 4 kali dalam setahun, modul pendidikan tidak selalu
terdapat dalam Susenas dimaksud. Modul pendidikan dalam Susenas dilakukan pada tahun
2009 dan 2012 dan hasilnya dapat dianalisis menurut kebutuhan (lihat contoh analisis data pada
Bab 1 Pendahuluan).
Upaya menjaring data individu anak secara luas telah mulai dilakukan meskipun belum
bersifat nasional. Antara lain upaya yang diprakarsai UNICEF bersama Kementerian Pendidikan
Nasional (sekarang Kemendikbud) pada 2012 dengan pengembangan ujicoba Sistem Informasi
Pendidikan Berbasis Masyarakat (SIPBM) di beberapa kabupaten/kota seperti Kabupaten
Mamuju, Kabupaten Poliwalimandar, dan Kabupten Brebes.
Dalam rangka menyerap kembali anak-anak usia sekolah yang mengalami putus sekolah akibat
hambatan pembiayaan pendidikan atau hambatan sosial budaya lainnya Kemendikbud pernah
melaksanakan Program ‘Retrieval’ dalam kegiatan Peningkatan Jaminan Kepastian Layanan SMP.
Pelaksanaan program tersebut terlebih dahulu dilakukan pendataan anak tidak sekolah yang
dilakukan oleh Kemendikbud bersama dengan Pemerintah Daerah. Namun dengan beberapa
pertimbangan, program penting ini tidak diteruskan lagi.
Pemerintah Indonesia juga telah mengembangkan beberapa alternatif untuk memastikan
ketersediaan akses pendidikan yang berkontribusi dalam upaya mengembalikan anak putus
sekolah ke sekolah. Contohnya melalui pengembangan Program Sekolah Satu Atap SATAP
tahun 2005 di daerah miskin dan terpencil, SMP Terbuka serta Program Kesetaraan.
SATAP adalah SMP dengan tiga ruang kelas yang dibangun di tempat yang sama dengan sebuah
SD. Apabila tidak tersedia dana untuk membangun ruang kelas baru, maka sekolah satu atap
memakai gedung SD pada siang hari. Banyak sekolah satu atap juga mengaryakan guru-guru
SD untuk mengajar siswa-siswa SMP. SD dan SMP tersebut dapat dikelola oleh satu manajemen,
atau oleh dua manajemen yang berbeda.
SMP Terbuka merupakan lembaga pendidikan formal yang tidak berdiri sendiri dan merupakan
bagian dari SMP Induk yang dalam menyelenggarakan pendidikannya menggunakan metode
belajar mandiri. Menurut Kemendikud, 9.835 SMP Terbuka dikembangkan sejak 2005 hingga
2009 dengan jumlah total siswa sebanyak 300.000 orang.
8
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Pendidikan Kesetaraan (Paket A, B dan C) merupakan lembaga pendidikan non-formal yang
bertujuan untuk memberikan kesempatan kepada individu (baik usia sekolah maupun di luar
usia sekolah) yang tidak bisa mengikuti atau melanjutkan ke pendidikan formal. Tujuan mengikuti
pendidikan kesetaraan adalah untuk mendapatkan ijazah setara dengan pendidikan formal dan
untuk berintegrasi kembali ke pendidikan formal.
Sejalan dengan dibangunnya Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial pada
tahun 2011 yang datanya mulai tersedia Januari 2012, data anak tidak sekolah secara nasional
dapat diperoleh dari BDT. Data anak tidak sekolah tersebut mencakup 40% penduduk dengan
kondisi sosial-ekonomi terendah. Lihat penjelasan BDT pada bagian Data Anak Tidak Sekolah
dalam Basis Data Terpadu.
Sumber data lain yang sangat potensial tersedia untuk mengetahui data anak tidak sekolah
adalah Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang dibangun dan dikelola oleh Kemendikbud. Lihat
penjelasan tentang Dapodik pada bagian Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi
sebagai Siswa dalam Data Pokok Pendidikan (Dapodik) Kemendikbud di Tingkat Kabupaten/
Kota. Data dalam Dapodik yang dikembangkan pada 2011 secara bertahap diisi dan dilengkapi
pihak sekolah, dimulai dari SD dan SMP (Dapodikdas) dan diteruskan sekolah SMA.
Seperti Dapodik pada Kemendikbud, Kementerian Agama (Kemenag) mengembangkan
Education-Management Information System (E-MIS). Lihat penjelasan tentang E-MIS pada bagian
Data Anak/Eks-Siswa yang Tidak Tercantum Lagi sebagai Siswa dalam Education-Management
Information System (E-MIS) Kemenag di Tingkat Kabupaten/Kota.
Usulan mekanisme penjaringan anak tidak sekolah menggunakan data awal yang tersedia seperti
data anak tidak sekolah yang ada di BDT maupun data lain yang ada di daerah seperti Dapodik/
E-MIS diharapkan dapat menjadi referensi awal bagi Pemerintah Daerah dalam mengidentifikasi
dan menjaring informasi/ data anak tidak sekolah termasuk: siapa mereka, berapa jumlah anak
tidak sekolah, di mana anak tersebut berada, kapan anak sekolah. Penggunaan hanya satu
data saja (misalnya hanya menggunakan informasi anak di dalam BDT/PBDT saja atau hanya
menggunakan Dapodik/E-MIS saja), tidak dapat memberikan jawaban maupun pemahaman
yang lengkap dan komprehensif mengenai isu anak tidak sekolah. Masing-masing data berbeda,
memiliki kekuatan serta kelemahannya masing masing.
9
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Informasi anak tidak sekolah by name dan by address (nama dan alamat) yang ada di BDT/PBDT
dapat menjadi referensi awal penjaringan data terutama di dalam mengidentifikasi jumlah anak
tidak sekolah dari rumah tangga/keluarga yang berada di bawah 40% tingkat kesejahteraan
sosial dan ekonomi. Tingkat kesejahteraan sosial dan ekonomi rumah tangga/keluarga dari anak
tidak sekolah dapat lebih tepat digambarkan melalui data anak di BDT/PBDT jika dibandingkan
dengan data keluarga yang juga ada di Dapodik/E-MIS karena basis pendataaan dari BDT/PBDT
adalah rumah tangga/keluarga dan indikator pengukuruan tingkat kesejahteraan sosial dan
ekonomi yang diterapkan dalam BDT/PBDT juga lebih mendalam dan komprehensif.
BDT/PBDT juga dapat memberikan informasi mengenai partisipasi pendidikan terakhir anak
pada saat pendataan, ijazah terakhir yang dimiliki oleh anak dan memberikan gambaran jumlah
anak yang berada di sekolah umum di bawah Kemendikbud (SD/SMP/SMA/SMK/Paket) dan
sekolah madrasah di bawah Kemenang.
Walaupun demikian BDT tidak ada informasi di mana sekolah anak sekarang/terakhir (nama dan
alamat sekolah), Nomor Induk Siswa Nasional (NISN) dan Nomor Pokok Sekolah Nasional (NPSN).
Data anak sekolah di Dapodik/E-MIS seharusnya lebih baik di dalam memberikan informasi terkait
pendidikan anak tersebut, termasuk informasi nama dan alamat sekolah anak, NISN dan NPSN.
Hal lain yang menjadi kekuatan dari Dapodik/E-MIS adalah kualitas dari penulisan nama anak/
siswa serta nama ayah/ibu/wali kemungkinan jauh lebih baik jika dibandingkan dengan kualitas
penulisan nama anak di BDT. Walaupun demikian, informasi keluarga anak di dalam Dapodik/EMIS tidak/belum dapat memberikan gambaran yang tepat terkait tingkat kesejahteraan sosial
dan ekonomi anak karena biasanya informasi kesejahteraan sosial dan ekonomi keluarga anak
yang ada di Dapodik/E-MIS, hanya mencatat pendapatan dari keluarga (bapak/ibu) dari anak/
siswa tersebut dan tidak mempertimbangkan faktor faktor/indikator lainnya seperti keadaan
rumah dari anak, aset keluarga dll, seperti yang ada di BDT/PBDT.
Inti dari penjelasan di atas sebenarnya adalah sumber-sumber data anak sekolah yang ada
tersebut (baik BDT/PBDT atau Dapodik atau E-MIS), diharapkan bisa saling melengkapi satu
sama lain dan dapat memperkuat serta memperkaya informasi terkait anak tidak sekolah yang
diperlukan oleh Pemerintah Daerah agar Pemerintah Daerah dapat terus memastikan kebijakan
dan program yang tepat dan mengevaluasi efektifitas dari kebijakan yang diambil dan program
yang dilakukan.
10
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
DATA ANAK TIDAK SEKOLAH DALAM BASIS DATA TERPADU
Basis Data Terpadu (BDT) untuk Program Perlindungan Sosial yang dikelola Tim Nasional
Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K) adalah sebuah sistem yang dapat digunakan
untuk perencanaan program dan mengidentifikasi nama dan alamat calon penerima bantuan
sosial dan jaminan sosial, baik rumah tangga, keluarga maupun individu berdasarkan pada
kriteria-kriteria sosial-ekonomi yang ditetapkan oleh pelaksana program.
BDT berisi informasi sosial ekonomi dan demografi dari sekitar 40% penduduk di Indonesia yan
paling rendah status kesejahteraannya. Cakupan dari 40% penduduk dengan kondisi sosialekonomi terendah ini sekitar 24 juta rumah tangga atau sekitar 96 juta individu. Rumah tangga
yang ada dalam BDT ini dapat diurutkan menurut peringkat kesejahteraannya.
BDT dibangun dari hasil Pendataan Program Perlindungan Sosial tahun 2011 (PPLS 2011) yang
dilaksanakan Badan Pusat Statistik (BPS). Pada tahun 2015 dilakukan proses pemutakhiran
data BDT (PBDT) dan diharapkan hasil pemutakhiran BDT tersebut dapat dipergunakan untuk
pelaksanaan program-program penanggulangan kemiskinan baik di tingkat nasional maupun
di daerah mulai Januari 2016.
Informasi yang terdapat dalam BDT/PBDT dimaksud meliputi lebih dari 30 variabel terbagi dalam
3 kelompok yaitu (1) pengenalan tempat dengan informasi alamat lengkap (provinsi, kabupaten/
kota, kecamatan, desa/kelurahan, alamat), nama kepala rumah tangga, jumlah anggota rumah
tangga, dan jumlah keluarga, (2) keterangan sosial ekonomi anggota rumah tangga dengan
informasi nama setiap individu/anggota rumah tangga (termasuk bila ada keluarga dalam
rumah tangga), hubungan dengan kepala rumah tangga, hubungan dengan kepala keluarga,
jenis kelamin, bulan-tahun lahir (dalam BDT), umur, status perkawinan, kepemilikan kartu
identitas, jenis disabilitas, penyakit kronis/menahun, untuk wanita usia 10-49 tahun apakah
sedang hamil, partisipasi sekolah, kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki, ijazah/STTB
tertinggi yang dimiliki, bekerja/membantu bekerja selama seminggu yang lalu, lapangan usaha
pekerjaan utama, dan status kedudukan dalam pekerjaan utama, dan (3) keterangan pokok
rumah tangga yang meliputi informasi tentang status penguasaan bangunan tempat tinggal
yang ditempati, luas lantai, jenis lantai terluas, jenis dinding terluas, jenis atap terluas, sumber air
minum, cara memperoleh air minum, sumber penerangan utama, bahan bakar/energi utama
untuk memasak, penggunaan fasilitas tempat buang air besar, tempat pembuangan akhir tinja,
apakah rumah tangga memiliki sendiri aset (disebutkan dalam kuesioner jenis-jenis aset) dan
apakah rumah tangga menjadi peserta program (disebutkan dalam kuesioner jenis programprogram).
11
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Berkaitan dengan upaya penjaringan anak tidak sekolah melalui PBDT maka data yang relevan
dan dapat digunakan adalah sebagai berikut:
1. Nama anak: diambil dari data nama anggota rumah tangga yang mempunyai hubungan
dengan kepala rumah tangga atau keluarga sebagai anak, cucu, famili lain (misalnya
keponakan), dan lainnya dengan bulan dan tahun lahir atau umur dalam batas usia sekolah.
2.Nama ayah/wali: diambil dari data nama anggota rumah tangga yang memiliki kode
hubungan dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga atau suami atau lainnya yang
berjenis kelamin laki-laki yang mempunyai hubungan dengan ‘anak’/famili lain/lainnya yang
tersebut dalam poin ke-1.
3. Nama Ibu/Wali: diambil dari data nama anggota rumah tangga yang memiliki kode hubungan
dengan kepala keluarga sebagai kepala keluarga atau istri atau lainnya yang berjenis kelamin
perempuan yang mempunyai hubungan dengan ‘anak’/famili lain/lainnya yang tersebut
dalam poin ke-1.
4. Jenis kelamin: laki –laki, perempuan
5. Bulan-tahun lahir (atau cukup umur)
6.Umur: (tahun)
7. Status perkawinan: belum kawin, kawin
8.Alamat: diambil dari data kelompok 1. Pengenalan Tempat  provinsi, kabupaten/kota,
kecamatan, desa/kelurahan, dan alamat
9. Kepemilikan kartu identitas: tidak memiliki, KTP, SIM, KTP dan SIM, NIK
10.Jenis disabilitas: (terdapat 13 kategori)
11.Penyakit kronis/menahun: (terdapat 10 kategori)
12.Partisipasi sekolah: diambil yang berkode “Tidak Bersekolah Lagi”
13.Jenjang dan jenis pendidikan tertinggi yang pernah/sedang diduduki: (terdapat 10
kategori)
14.Kelas tertinggi yang pernah/sedang diduduki: (Pilihannya sampai dengan kelas 8 dan
kemudian di atasnya masuk kategori ‘tamat’)
15.Ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki: (terdapat 7 kategori dan dapat digunakan kategori 0
tidak punya ijazah, dicocokkan dengan informasi partisipasi sekolah)
16.Bekerja/membantu bekerja selama seminggu yang lalu: (ada 2 kategori, ya….jam, atau
tidak)
17.Status kedudukan dalam pekerjaan utama: (terdapat 8 kategori)
18.Nomor KPS: (dimasukan dengan mekanisme tersendiri)
Hasil analisis yang dilakukan oleh TNP2K berdasarkan data BDT sebelum pemutakhiran, dapat
diketahui anak usia sekolah calon penerima KIP (25% penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi
terendah), yaitu 6-21 tahun (usia diputuskan bersama Kemendikbud dan Kemenag), perempuan
dan laki-laki, yang saat pendataan PPLS tidak sekolah.
12
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Bila menggunakan data BDT sebelum pemutakhiran, maka usia anak yang diolah adalah anak
usia 6-13 tahun dari 25% penduduk dengan kondisi sosial-ekonomi terendah. Hasil pengalohan
data tersebut menghasilkan informasi sekitar 5,4 juta anak tidak sekolah secara nasional. Data
tersebut dapat dirinci menurut kabupaten/kota.
Namun mengingat bahwa telah dilakukan Pemutakhiran BDT (PBDT) maka data terkini yang
dapat digunakan Pemerintah Daerah dalam rangka penjaringan dan penjangkauan anak tidak
sekolah datanya akan siap dan disediakan pada Januari 2016.
DATA ANAK/EKS-SISWA YANG TIDAK TERCANTUM LAGI SEBAGAI SISWA
DALAM DATA POKOK PENDIDIKAN (DAPODIK) KEMENDIKBUD
DI TINGKAT KABUPATEN/KOTA
Data Pokok Pendidikan (Dapodik) yang semula diinisiasi dari Data Pokok Pendidikan Dasar
(Dapodikdas) Kemendikbud merupakan sistem pendataan yang dibangun oleh Direktorat
Jenderal Pendidikan Dasar (Ditjen Dikdas) dalam rangka menjaring data terintegrasi meliputi 4
entitas data pokok yaitu Data Satuan Pendidikan, PTK, Peserta Didik, dan proses pembelajaran.
Data pokok tersebut dijaring dalam 1 sistem pendataan yang bersifat individual, relational, dan
longitudinal. Dapodik dibangun sejak 2011 atas dasar amanat Instruksi Menteri Pendidikan
Nasional No. 2 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Data Pendidikan Nasional.
Data anak tidak sekolah diharapkan dapat diperoleh dari pencatatan data dalam entitas Peserta
Didik. Dalam aplikasi disediakan pencatatan data siswa yang bersekolah di suatu sekolah, data
siswa yang pindah ke sekolah lain (dicatat alasan pindah), data siswa pindahan dari sekolah lain,
siswa lulus (akan berpindah dalam tabel Peserta Didik keluar dengan alasan lulus), siswa tinggal
kelas (dimasukkan dalam rombongan belajar/rombel dengan pendaftaran mengulang), siswa
yang keluar atau putus sekolah (diisi alasan keluar dan akan berpindah ke tabel Peserta
Didik keluar dengan putus sekolah).
Bila data anak/siswa yang telah keluar atau putus sekolah tidak tersedia dalam Dapodik
sebagaimana aplikasi yang telah disediakan maka perlu dicari secara panduan yaitu data anak
yang pada tahun pelajaran sebelumnya tercatat sebagai siswa namun pada tahun pelajaran
saat ini tidak tercatat lagi di sekolah tersebut. Nama anak/siswa tersebut kemudian perlu dicek
silang dengan data E-MIS untuk mengetahui apakah anak/siswa tersebut pindah ke sekolah
madrasah. Bila nama anak/siswa tersebut tidak lagi tercatat di dalam kedua sistem, maka anak/
siswa tersebut diasumsikan tidak sekolah lagi dan menjadi data awal untuk penjaringan.
13
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
DATA ANAK/EKS-SISWA YANG TIDAK TERCANTUM LAGI SEBAGAI SISWA
DALAM EDUCATION-MANAGEMENT INFORMATION SYSTEM (E-MIS)
KEMENAG DI TINGKAT KABUPATEN/ KOTA
Education-Management Information System (E-MIS) merupakan sistem pendataan
yang dibangun oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Kemenag untuk mengelola data
kependidikan Islam. E-MIS dikembangkan dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan para
pengambil kebijakan dan pihak-pihak lain yang membutuhkan akan tersedianya data-data
kependidikan Islam yang lengkap, akurat dan tepat waktu. Ruang lingkup pendataan E-MIS
meliputi Data Pendidikan Madrasah, Data Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Data
Pendidikan Agama Islam dan Data Pendidikan Tinggi Islam.
Data E-MIS Pendidikan Madrasah dibangun sebagai data referensi untuk berbagai program
di bidang pendidikan madrasah, baik di pusat maupun daerah seperti program bantuan
sarana dan prasarana, BOS. PIP/BSM, dll di mana data tersebut perlu terupdate secara periodik.
Diharapkan data E-MIS Madrasah dapat dimanfaatkan oleh seluruh pemangku kepentingan
untuk mendukung pelaksanaan program di bidang Pendidikan Madrasah.
Seperti juga dalam Dapodik, data anak tidak sekolah diharapkan dapat juga diperoleh dari
pencatatan data dalam sistem E-MIS yaitu pada entitas Peserta Didik. Dalam aplikasi E-MIS juga
disediakan pencatatan data siswa yang bersekolah di suatu sekolah (informasi pribadi siswa
beserta alamat lengkap), informasi kategori kebutuhan khusus dari siswa (misalnya lamban
belajar, sulit belajar, informasi disabilitas, dll), informasi rinci tentang identitas madrasah tempat
anak belajar, dan informasi orang tua siswa (nama, alamat rinci, pendidikan terakhir orang tua,
pendapatan). Pada informasi pribadi siswa, terdapat variabel status siswa yang perlu diisi dengan
keterangan sebagai berikut: Kode 1. Naik dari kelas/tingkat sebelumnya; Kode 2. Mengulang
karena tidak naik kelas; Kode 3. Siswa baru/pindah masuk; dan Kode 4. Drop Out. Perbedaannya
dengan Dapodik, saat ini dalam aplikasi E-MIS belum tercatat alasan siswa drop out/ keluar dan
akan berpindah ke tabel Peserta Didik keluar dengan putus sekolah seperti yang ada di Dapodik.
Bila data anak/siswa yang telah keluar atau putus sekolah belum tersedia dalam E-MIS maka
perlu dicari secara manual data anak yang pada tahun pelajaran sebelumnya tercatat sebagai
siswa madrasah namun pada tahun pelajaran saat ini tidak tercatat lagi di madrasah tersebut.
Nama anak/siswa tersebut kemudian perlu dicek silang dengan Dapodik untuk mengetahui
apakah anak/siswa tersebut pindah ke sekolah umum. Bila nama anak/siswa tersebut tidak lagi
tercatat di dalam kedua sistem, maka anak/siswa tersebut diasumsikan tidak sekolah lagi dan
menjadi data awal untuk penjaringan anak tidak sekolah.
14
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Menjaring
Anak Tidak Sekolah
15
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
roses menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke sekolah,
dalam prakteknya tidak mudah. Meskipun demikian seiring dengan dilaksanakannya
Program Indonesia Pintar dengan Kartu Indonesia Pintar (KIP) yang akan menjangkau anak
tidak sekolah, maka penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah perlu terus diupayakan,
walaupun secara bertahap. Oleh karena itu diperlukan inovasi mekanisme penjaringan dan
penjangkauan anak tidak sekolah yang dapat membantu agar anak mendapatkan kesempatan
untuk meningkatkan pendidikannya.
Menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah di tingkat daerah memerlukan keterlibatan
beberapa instransi terkait, antara lain sekolah dan madrasah, Dinas Pendidikan dan Kantor
Kementerian Agama tingkat kabupaten/kota, Dinas Pendidikan dan Kantor Wilayah
Kementerian Agama tingkat provinsi, unsur Pemerintah Daerah serta unsur masyarakat. Tim
Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Kabupaten/Kota dapat secara aktif berperan
mengkoordinasikan antarpelaku dimaksud di dalam melakukan identifikasi untuk menjaring
dan menjangkau/mengembalikan anak tidak/putus sekolah kembali ke sekolah.
Terdapat beberapa rekomendasi mekanisme untuk menjaring anak tidak sekolah di mana TKPK
dapat berperan aktif. Salah satu mekanisme yang dapat diusulkan adalah dengan memanfaatkan
data awal yang telah tersedia. Sumber data pertama adalah data dalam BDT yang dikelola oleh
TNP2K dan kedua, data dalam basis data yang tersedia di tingkat daerah, antara lain Dapodik
Kemendikbud dan E-MIS Kemenag yang keduanya dapat diakses di daerah. Mekanisme
penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah dengan menggunakan data dimaksud akan
dijelaskan lebih lanjut di bawah ini. Mekanisme penjaringan anak tidak sekolah dapat juga
menggunakan informasi dari pihak sekolah non Dapodik dan data dari lembaga kursus. Data
tersebut tersebut kemudian dikomunikasikan dengan masyarakat dan otoritas terdekat dengan
masyarakat, misalnya kantor desa/kelurahan.
Rekomendasi mekanisme penjaringan anak tidak sekolah dengan memanfaatkan data yang
telah ada tersebut merupakan usulan mekanisme penjaringan yang ideal dan dapat dicoba
diterapkan di daerah dan oleh Pemerintah Daerah. Namun demikian Pemerintah Daerah dapat
terus mengupayakan dan mencoba alternatif strategi lain yang disesuaikan dengan situasi dan
kondisi di masing-masing wilayah.
MEKANISME MENJARING ANAK TIDAK SEKOLAH DARI DATA AWAL YANG
TERSEDIA
Mekanisme yang diusulkan dengan menggunakan data awal dalam Modul ini adalah pertama
menggunakan data awal dari BDT dan kedua, menggunakan data awal dari Dapodik dan/
16
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
atau E-MIS. Ilustrasi mekanisme pertama digambarkan pada Gambar 1 di bawah ini. Adapun
usulan mekanisme penjangkauan/pengembalian anak ke lembaga pendidikan, baik lembaga
pendidikan formal maupun non-formal yang akan dijelaskan lebih lanjut pada bagian
menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah kembali bersekolah.
A. Menggunakan data awal dari Basis Data Terpadu (BDT)
Gambar 1. Alur Diagram Mekanisme Penjaringan Anak Tidak Sekolah Menggunakan
Data Awal dari Basis Data Terpadu (BDT)
TKPK Daerah (dengan melibatkan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag) melakukan validasi
lapangan anak tidak sekolah berdasarkan data anak tidak sekolah dari BDT dengan berkoodinasi
bersama Dinas Pendidikan atau Kantor Kementerian Agama/Kankemenag tingkat Kabupaten/
Kota (menggunakan kuesioner uji petik rumah tangga). Validasi juga dapat melibatkan aparat
desa/kelurahan setempat atau anggota komunitas yang dapat diandalkan, misalnya guru, kader
posyandu, tenaga kesejahteraan sosial yang bertempat tinggal di komunitas di mana data anak
tidak sekolah berada.
B. Menggunakan data pendidikan di tingkat sekolah/madrasah
Mekanisme kedua dalam menjaring dan menjangkau anak tidak sekolah yang diusulkan adalah
validasi dengan menggunakan data awal pendidikan yang ada di tingkat daerah, antara lain
Dapodik yang dikelola oleh Kemendikbud dan tersedia hingga tingkat sekolah atau data E-MIS
17
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
yang dikelola oleh Kemenag. Gambar 2 menggambarkan proses penjaringan anak tidak sekolah
tersebut:
Gambar 2. Alur Diagram Mekanisme Penjaringan Anak Tidak Sekolah Menggunakan
Data Awal dari Dapodik dan E-MIS
Proses penjaringan anak tidak sekolah diawali dengan TKPK Daerah berkoodinasi dengan Dinas
Pendidikan atau Kankemenag tingkat Kabupaten/Kota serta Sekolah/Madrasah untuk:
• Mengidentifikasi anak-anak yang pernah tercantum di dalam sistem Dapodik Kemendikbud/
E-MIS di Kemenag pada tahun pelajaran sebelumnya, namun tidak lagi tercantum dalam
sistem pendataan sekolah/madrasah atau dapat dicari pada tabel putus sekolah yang
disediakan aplikasi Dapodik dengan beberapa tahapan:
o Menyalin nama dan beberapa variabel lain yang diperlukan untuk validasi dalam formulir
(Lihat contoh Formulir dalam Gambar 4).
oMemperhatikan bahwa anak yang datanya tidak tercantum lagi dalam Dapodik
Kemendikbud tidak selalu putus/tidak melanjutkan sekolah tetapi dapat pindah ke
madrasah. Demikian juga sebaliknya. Lihat ilustrasi pada Gambar 3.
oOleh karena itu penting untuk memeriksa data di kedua sistem baik di Dapodik
Kemendikbud maupun E-MIS Kemenag (ditandai dalam Formulir).
18
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
•
Setelah mengisi nama anak serta beberapa variabel data yang lain dengan menggunakan
Form 1 (Gambar 4), TKPK kemudian melakukan validasi data anak yang tidak lagi tercantum
dalam Dapodik/E-MIS ke alamat rumah anak serta dengan menggunakan kuesioner uji petik
rumah tangga.
Gambar 3. Menjaring Anak Tidak Sekolah Melalui Dapodik/E-MIS
CONTOH VERIFIKASI ANAK PUTUS SEKOLAH
MELALUI DAPODIK/E-MIS DI TINGKAT SEKOLAH/MADRASAH
DAPODIK/E-MIS 2013
DAPODIK/E-MIS 2014
DAPODIK/E-MIS 2015
MENYIAPKAN DATA AWAL ANAK TIDAK SEKOLAH
Dalam proses menyiapkan data awal anak tidak sekolah melalui pemanfaatan data awal yang
Gambar 3. Menjaring Anak Tidak Sekolah Melalui Dapodik/E-MIS
tersedia, formulir isian berikut (Gambar 4) diharapkan dapat menjadi referensi awal terkait
informasi/variabel data apa saja yang diperlukan untuk dapat mengidentifikasi dan menjaring
3.2. Menyiapkan Data Awal Anak Tidak Sekolah
data awal anak tidak sekolah. Hasil pengisian informasi awal data anak tidak sekolah ini kemudian
Dalam
proses
menyiapkan
data selanjutnya
awal anak tidak
pemanfaatan
awaldata
yangditersedia,
menjadi
dasar
untuk proses
dansekolah
idealnyamelalui
pengisian
informasidata
variabel
dalam
formulir isian berikut (Gambar 4) diharapkan dapat menjadi referensi awal terkait informasi/variabel
Form
(Gambar
ini dilakukan
secara
elektronik
agar dapatdan
dibuat
format data
pre-printed
dan tidak
data
apa1 saja
yang4)diperlukan
untuk
dapat
mengidentifikasi
menjaring
awal anak
tidak
sekolah.
Hasilpengisian
pengisiansecara
informasi
awal data anak tidak sekolah ini kemudian menjadi dasar untuk
dilakukan
manual.
proses selanjutnya dan idealnya pengisian informasi variabel data di dalam Form 1 ini dilakukan
secara elektronik agar dapat dibuat format pre-printed dan tidak dilakukan pengisian secara manual.
Gambar 4. Format Formulir Isian Informasi/Variabel Data Awal
No.
Nama
Anak
Jenis
Kelamin
Tahun
Lahir
Bulan
Lahir
Tanggal
Lahir
Nama
Ibu/
Wali
Nama
Ayah/
Wali
Alamat
Desa/
Kel
Kec
Kab/
Kota
Prov
Partisipasi
Sekolah
Saat
Pendatan
Kelas
Tertinggi
Saat
Pendataan
No.
KPS/
KKS
No.
KIP
SIAK
NIK
Gambar 4. Format Formulir Isian Informasi/Variabel Data Awal
19
3.3. Menyiapkan
Instrumen
dan
Unit
AnalisisPenanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Rapat
Kerja Teknis
Tim
Koordinasi
Sebelum dilakukan validasi pendataan lapangan terhadap anak tidak sekolah, terlebih dahulu TKPK-
MENYIAPKAN INSTRUMEN DAN UNIT ANALISIS
Sebelum dilakukan validasi pendataan lapangan terhadap anak tidak sekolah, terlebih
dahulu TKPK-Kabupaten/Kota berkoordinasi dan Dinas Pendidikan/Kankemenag menyiapkan
pertanyaan yang akan ditanyakan kepada rumah tangga/keluarga dalam bentuk kuesioner
dan menyiapkan panduan pengisiannya. Contoh kuesioner dan panduan pengisian kuesioner
akan dijelaskan secara rinci pada bab selanjutnya mengacu pada kuesioner yang digunakan
dalam kerangka uji petik anak tidak sekolah yang pernah dilakukan Sekretariat TNP2K. Kuesioner
serta panduan pengisian kuesioner tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran kepada
Pemerintah Daerah dalam melakukan inovasi penjaringan anak tidak sekolah di wilayahnya
masing masing.
Langkah selanjutnya adalah penyiapan program entri data yang dikumpulkan dari lapangan.
Dapat menggunakan program excel sederhana atau jika ada petugas teknis yang dapat
membantu untuk mengembangkan program entri data lain yang dapat dipergunakan sekaligus
untuk menganalisis data, misalnya Program Cs-Pro.
TKPK juga perlu menyiapkan beberapa hal lain terkait penjaringan anak tidak sekolah ini, antara
lain penyiapan petugas lapangan, penyiapan lokasi pendataan awal sebelum dilakukan secara
menyeluruh di seluruh wilayah (misalnya menentukan berapa jumlah kecamatan dan desa/
kelurahan yang akan menjadi lokasi pendataan berdasarkan pertimbangan tertentu seperti
jumlah anak tidak sekolah yang terbanyak dll), dan penyiapan daftar nama anak yang akan
divalidasi di lapangan. TKPK daerah berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag juga
dapat menentukan berapa jumlah rumah tangga/keluarga dengan anak tidak sekolah yang
akan awal divalidasi serta menentukan target usia anak tidak sekolah yang akan divalidasi.
Juga dipertimbangkan hal-hal lain yang dirasa perlu untuk setiap daerah untuk memperoleh
gambaran yang komprehensif tentang anak tidak sekolah di daerahnya agar dapat menjadi
bahan pemikiran alternatif strategi kebijakan dan program yang tepat untuk menjangkau anak
tidak sekolah tersebut.
MENYIAPKAN PELAKSANAAN DI LAPANGAN
A. Persiapan tenaga/petugas lapangan
Kegiatan pendataan tidak terlepas dari penyiapan pelaksana di lapangan serta keterampilan
dari tenaga lapangan sehingga proses perekrutan petugas pendataan yang akan bertugas di
masing-masing wilayah penting diperhatikan. Alternatif petugas lapangan lokal yang dapat
direkrut/dilibatkan TKPK/Dinas Pendidikan sebagai petugas lapangan antara lain kader posyandu,
karang taruna, atau guru. Pemerintah Daerah juga dapat memberdayakan Pendamping yang
20
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
ada di wilayahnya. Misal Pendamping PKH, Pendamping Desa, TKSK, dan lainnya. Proses
perekrutan petugas lapangan juga memerlukan waktu karena penting untuk mendapatkan
petugas lapangan dengan pengalaman yang cukup dalam kegiatan pendataan/survei terutama
pendataan/survei rumah tangga/keluarga.
Adapun kriteria utama yang diperlukan untuk petugas lapangan yang akan melakukan
validasi adalah pendidikan minimal setingkat SMA, pernah melakukan pendataan/survei ke
rumah tangga/keluarga, dapat melakukan proses diskusi dalam melakukan wawancara, dapat
mengoperasikan komputer, dan dapat bekerjasama dalam tim.
B. Persiapan logistik pendataan anak tidak sekolah
Persiapan logistik yang dapat dilakukan (hasil koordinasi TKPK dengan instansi terkait) antara
lain memperbanyak kuesioner dan panduan final pengisian kuesioner sesuai dengan jumlah
rumah tangga/keluarga yang akan diwawancarai untuk masing-masing wilayah. Juga disiapkan
panduan pertanyaan atau kuesioner untuk Dinas Pendidikan/Kankemenag dan Sekolah/
Madrasah serta Lembaga Pelatihan/Kursus.
C. Pelatihan petugas lapangan
Pelatihan adalah salah satu bagian penting dalam survei/pendataan. Baik atau tidaknya data
yang diperoleh dalam suatu pendataan tergantung pemahaman petugas lapangan yang
dipengaruhi oleh pelatihan yang dilakukan. Ini termasuk cara pelatihan, kemampuan pelatih,
ketersediaan sarana pelatihan, teknik penyampaian materi oleh pelatih dan yang paling penting
adalah kemampuan peserta menangkap materi yang diberikan.
Pelatihan ini diperuntukkan bagi petugas lapangan yang akan melakukan pengumpulan data
di lapangan sehingga memperoleh pemahaman, cara penulisan data dan kesepakatan yang
seragam tentang kegiatan pengumpulan data yang akan dilakukan.
D.Pelaksanaan kegiatan pendataan dan entri data
Pelaksanaan kegiatan pengumpulan data anak tidak sekolah yang dilakukan dapat berlangsung
secara paralel/bersamaan. Sementara petugas pendataaan lapangan di masing-masing wilayah
melakukan wawancara sesuai dengan jumlah rumah tangga/keluarga yang sudah disepakati,
Tim TKPK dapat melakukan proses wawancara ke Sekolah/Madrasah atau lembaga pendidikan
lainnya bersama dengan Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota.
21
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Sebelum melakukan wawancara, terlebih dahulu anggota tim inti pendataan lapangan yang
dipilih, bersama dengan TKPK, melakukan diskusi untuk membicarakan tentang pembagian
tugas yang harus dilakukan oleh masing-masing petugas termasuk: pembagian tugas jumlah
rumah tangga yang akan diwawancarai per petugas lapangan, cara menemukan alamat rumah
tangga, mencoba program entri, dan beberapa hal lain yang berkaitan dengan pengumpulan
data maupun entri data.
MENGOLAH DAN MENGANALISIS DATA
Setelah kegiatan pendataan lapangan selesai dan hasil pendataan lapangan (isian kuesioner)
sudah dientri oleh petugas lapangan yang berkunjung ke rumah tangga/keluarga dengan
menggunakan program entri data yang telah ditentukan (seperti penjelasan pada bagian
menyiapkan instrumen dan unit analisis), TKPK bersama dengan Dinas Pendidikan/Kantor
Kemenag Kabupaten/Kota mengolah hasil pendataan lapangan untuk kemudian melakukan
analisis hasil pendataan yang dilakukan terkait temuan pendataan anak tidak sekolah yang
dilakukan.
Idealnya, TKPK daerah memiliki staf atau merekrut individu profesional yang memiliki kemampuan
teknis tidak hanya untuk mengolah data yang masuk tetapi juga menganalisis data hasil lapangan
tersebut. Hasil pengolahan dan analisis hasil data dari lapangan tersebut kemudian bisa menjadi
dasar diskusi dalam merekomendasikan kebijakan, strategi serta program yang paling tepat
untuk dapat menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah ke lembaga pendidikan.
Perlu dicatat bahwa keseluruhan instrumen dan proses yang dibangun harus sederhana dan
praktis namun tetap menghasilkan data yang akurat.
22
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Menjangkau dan
Mengembalikan
Anak Tidak Sekolah
23
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
asca validasi lapangan, TKPK Daerah bersama dengan Dinas Pendidikan/Kantor Kemenag
tingkat Kabupaten/Kota melakukan hal-hal sebagai berikut:
• Melakukan evaluasi hasil validasi sebagai bahan tindak lanjut, misalnya berkoordinasi dengan
lembaga pendidikan formal atau non-formal untuk mekanisme pengembalian anak ke
sekolah formal atau non-formal seperti Paket A/B/C atau kursus dan pelatihan.
• Merujuk anak yang ternyata tidak lagi bersekolah ke lembaga pendidikan baik formal maupun
non-formal dengan mengirimkan surat/lembar pemberitahuan kepada lembaga tersebut
untuk menerima kembali anak yang putus sekolah bila mereka mendaftar ke lembaga
tersebut.
• Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota mengirimkan informasi pengembalian
anak tidak/putus sekolah ke Kemendikbud/Kemenag baik melalui proses input data anak
putus sekolah ke dalam sistem pendataan pendidikan seperti Dapodik/E-MIS jika anak kembali
ke sekolah formal, atau mengirimkan informasi data anak yang dikembalikan ke pendidikan jika
anak kembali ke lembaga pendidikan non-formal seperti Paket A/B/C atau kursus dan pelatihan .
Saat ini lembaga pendidikan non-formal belum memiliki sistem pendataan terintegrasi yang
dapat diakses di tingkat lokal).
KEMBALI KE SEKOLAH
Kembali ke Pendidikan Formal
jika anak tidak sekolah akan dikembalikan ke Lembaga
Pendidikan Formal maka sekolah/madrasah dimana anak terdaftar diminta untuk:
•
•
•
•
Mengirimkan surat/lembar informasi ke rumah tangga anak yang ternyata tidak lagi
bersekolah untuk kembali bersekolah ‘dengan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan/
Kankemenag dan TKPK Daerah’.
Menerima kembali anak tidak sekolah ke sistem pendidikan formal (sekolah/madrasah).
Mendaftarkan dan melaporkan anak tidak sekolah, yang kembali sekolah kepada Dinas
Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota melalui Dapodik/E-MIS.
Jika anak memiliki KPS/KKS/KIP maka secara otomatis informasi anak tidak/putus sekolah
sudah masuk ke dalam sistem pendataan Dapodik/EMIS di Kemendikbud dan Kemenag, dan
anak tersebut berhak untuk menerima manfaat Program Indonesia Pintar.
Kembali ke Pendidikan Non-formal
jika anak tidak sekolah akan didaftarkan/dikembalikan
ke Lembaga Pendidikan Non-formal seperti Paket A/B/C atau Lembaga Kursus/’Pelatihan’ maka
lembaga tersebut dapat melakukan beberapa hal sebagai berikut:
• Mengirimkan surat/lembar informasi ke rumah tangga/keluarga anak yang tidak
lagi bersekolah untuk kembali bersekolah (dengan ditembuskan kepada Dinas Pendidikan/
Kankemenag dan TKPK Daerah).
24
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
• Menerima anak tidak sekolah ke dalam sistem pendidikan non formal.
• Menginformasikan penjangkauan/pengembalian anak sekolah ke dalam sistem
Pendidikan non formal kepada Dinas Pendidikan Kankemenag Kabupaten/Kota dengan
tembusan kepada Dinas Pendidikan/Kankemenag Provinsi, TKPK-Daerah, serta
Kemendikbud dan Kemenag.
• Jika anak tidak sekolah yang kembali ke sistem pendidikan memiliki KPS/KKS/KIP, maka
Lembaga Pendidikan Non-formal tempat anak putus sekolah kembali bersekolah, dapat
mengusulkan anak tersebut untuk menerima manfaat Program Indonesia Pintar sesuai
mekanisme yang diatur oleh Kemendikbud dan Kemenag.
Menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah merupakan bagian yang paling penting
namun tidak mudah dalam pelaksanaannya. Data awal yang telah divalidasi hanya merupakan
awal dari sebuah upaya. Upaya mengembalikan anak sekolah ke sekolah selain memerlukan
data, informasi tentang supply side dan peraturan, juga memerlukan koordinasi kuat dan
kesiapan lembaga pendidikan, baik formal maupun non formal.
Koordinasi membutuhkan keterlibatan banyak pihak yaitu orang tua/keluarga dari anak,
pengelola data anak tidak sekolah hasil validasi, lembaga pendidikan terkait (Dinas Pendidikan,
Kantor Kemenag, lembaga pendidikan non-formal seperti Paket A/B/C atau kursus/pelatihan),
aparat desa/kelurahan, dan masyarakat. Koordinasi juga harus melibatkan Dinas Tenaga Kerja
setempat untuk mengelola pekerja anak. Koordinasi dan pelaksanaan juga harus didukung oleh
Pemerintah Pusat khususnya berkaitan dengan kebijakan dan peraturan terkait.
Masing-masing lembaga pendidikan memiliki peraturan yang harus dipatuhi. Misalnya aturan
tentang berapa lama anak tidak sekolah dan umur anak yang diperbolehkan untuk kembali ke
sekolah formal. Aturan sekolah regular yang dikelola Kemendikbud dan madrasah juga mungkin
berbeda dalam menerima anak yang tidak sekolah.
Keberadaan dan kapasitas sekolah/madrasah serta lembaga kursus/pelatihan menjadi kunci.
Pendidikan dan keputusan orang tua untuk mengembalikan anak ke sekolah juga tidak kalah
pentingnya. Hal-hal tersebut yang menyebabkan tidak mudahnya mengembalikan anak ke
lembaga pendidikan.
Setelah dilakukan pendataan anak tidak sekolah, masih dibutuhkan informasi tentang supply
side (sekolah/madrasah dan informasi lembaga pendidikan kursus/pelatihan) yang didukung
peraturan ikutan sebelum dapat menjangkau dan mengembalikan anak tidak sekolah kembali
bersekolah.
25
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Kesulitan dalam pelaksanaan, hendaknya tidak menjadi kendala dalam upaya menjangkau
anak tidak sekolah dan mengembalikannya ke lembaga pendidikan. Dapat dilakukan secara
bertahap namun rutin.
26
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Panduan Kuesioner
Menjaring
Anak Tidak Sekolah
27
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Kode Etik
Tujuan pengaturan Kode Etik adalah untuk menyiapkan setiap anggota tim dari uji petik ini agar
memegang kode etik uji petik. Mulai dari tahap pengumpulan data sampai dengan persiapan
data, serta menjaga kerahasiaan data dan hak responden. Penjelasan rinci adalah sebagai berikut:
A. Kerahasiaan data
Salah satu kode etik penelitian/survei adalah setiap orang yang terlibat pada kegiatan penelitian
diwajibkan untuk menjaga kerahasiaan identitas responden. Identitas responden hanya
digunakan untuk pengumpulan dan pembersihan data. Pada data yang akan dipublikasikan,
semua data atau informasi yang mengacu pada identitas diri responden atau sampel dihapus. Uji
Petik Anak Putus Sekolah ini pun mengikuti kode etik tersebut. Oleh karena itu, semua petugas
lapangan (enumerator) dan pembersihan data diwajibkan untuk menjaga kode etik ini. Dimulai
dari hal yang sederhana, misalnya:
•
•
•
Kuesioner yang telah diisi tidak boleh tergeletak sembarangan sehingga dapat dilihat atau
dibaca oleh orang lain (bukan Petugas Uji Petik Anak Putus Sekolah).
Jangan membicarakan kasus atau responden kepada orang lain atau di depan orang lain
selain sesama petugas Uji Petik Anak Putus Sekolah.
Pembicaraan tentang responden antara sesama petugas Uji Petik Anak Putus Sekolah hanya
dilakukan untuk pembahasan kasus.
B. Formulir persetujuan lisan
Formulir Persetujuan Lisan yang digunakan pada kuesioner Uji Petik Anak Putus Sekolah
bertujuan untuk menjamin bahwa setiap pewawancara memberikan atau menjamin hak
responden. Responden berhak untuk mendapatkan:
•
•
•
•
•
•
•
Informasi tentang identitas diri pewawancara.
Informasi tentang tujuan uji petik.
Informasi tentang tujuan penggunaan data.
Informasi tentang waktu yang dibutuhkan untuk menjawab kuesioner.
Jaminan tentang kerahasiaan identitas dan data responden.
Jaminan tentang hak responden.
Jaminan bahwa tidak akan ada akibat atau keuntungan apapun dari partisipasi responden
pada uji petik ini.
28
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Setiap pewawancara diharuskan membacakan lembar Formulir Persetujuan Lisan ini pada
responden sampai responden mengerti tentang haknya dan apa yang diminta darinya. Tanyakan
persetujuan responden secara lisan, jika responden setuju mintakan tanda tangan sebagai
jaminan bahwa, pewawancara telah membacakan dan memintakan izin responden secara lisan
untuk bersedia diwawancarai, maka setiap pewawancara diwajibkan menandatangani formulir
ini.
KUESIONER RUMAH TANGGA
I.Tujuan
Kuesioner Rumah Tangga bertujuan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik rumah
tangga dari keluarga anak tidak sekolah (saat ini tidak sekolah lagi) yang berumur antara 6-21
tahun.
II. Pengertian umum
Rumah tangga adalah seseorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh
bangunan dan tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Pengertian satu dapur di sini bukan
secara fisik. Yang dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah pemenuhan kebutuhan
makan sehari-harinya dikelola bersama dalam satu pengurusan (secara ekonomi/keuangan).
Contoh rumah tangga:
1. Seorang bapak, istri, dan anak-anaknya yang tinggal dalam 1 rumah/atap.
2. Dua keluarga yang tinggal bersama dalam satu bangunan yang pengelolaan makannya
diurus oleh salah seorang anggota rumah tangga dianggap sebagai satu rumah tangga.
3. Dua keluarga yang tinggal terpisah di dua bangunan tapi bangunan tersebut masih dalam
satu segmen dan pengelolaan makannya diurus oleh salah seorang anggota rumah tangga
dianggap sebagai satu rumah tangga. Tetapi bila bangunan itu terletak pada segmen yang
berlainan, maka kedua keluarga tersebut dianggap 2 keluarga.
Kepala rumah tangga (KRT) adalah salah satu dari anggota rumah tangga yang bertanggung
jawab atas kebutuhan sehari-hari rumah tangga tersebut, atau pengambil keputusan untuk
rumah tangga tersebut, atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga di
dalam rumah tangga tsb.
Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang bertempat tinggal di suatu rumah
tangga berada dan makan dalam pengelolaan dapur/rumah tangga yang sama, baik yang
berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
29
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Indikator anggota Rumah Tangga:
1. Tinggal/akan tinggal di rumah tangga tersebut minimal dalam waktu 6 bulan, dan
2. Makan atau pengelolaan keuangan untuk pemenuhan kebutuhan makan sehari-hari menjadi
satu dengan rumah tangga tersebut.
Contoh yang termasuk (atau yang tidak termasuk) kategori anggota rumah tangga:
1. Anggota rumah tangga yang telah bepergian 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga
yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah/akan meninggalkan rumah
6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga.
2. Orang yang telah tinggal di rumah tangga selama 6 bulan atau lebih dan orang yang telah
tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat pindah/menetap di rumah tangga
tersebut dianggap sebagai anggota rumah tangga.
3.Seorang pembantu rumah tangga/sopir yang tinggal dan makan di rumah majikannya
dianggap sebagai anggota rumah tangga majikannya. Sebaliknya jika pembantu rumah
tangga/sopir tersebut tidak tinggal di rumah majikannya dia dianggap bukan anggota rumah
tangga majikannya, tetapi anggota rumah tangga di mana ia bertempat tinggal.
III.Responden
Responden Utama Kuesioner Rumah Tangga adalah KEPALA RUMAH TANGGA atau PASANGAN
KEPALA RUMAH TANGGA atau ART LAINNYA YANG BERUMUR 18 TAHUN ATAU LEBIH yang dapat
mewakili memberikan informasi mengenai kondisi rumah tangga sampel. Selama wawancara
berlangsung responden dapat didampingi dan dibantu oleh anggota rumah tangga yang lain
dan dicatat di Catatan Pewawancara.
IV.Isi buku
HALAMAN SAMPUL
COV. KETERANGAN WAWANCARA
AR. ANGGOTA RUMAH TANGGA
AS. ANAK TIDAK SEKOLAH LAGI
CP.CATATAN PELAKSANAAN WAWANCARA
V. Petunjuk pengisian
Halaman Sampul
ID.IDRT adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap
sampel. Berikut adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk memberikan identitas yang
unik ke setiap sampel:
30
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
V.
Petunjuk pengisian
Halaman Sampul
ID.
IDRT adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap
sampel. Berikut adalah sistem pengkodean yang digunakan untuk memberikan identitas yang
unik ke setiap sampel:
Tabel 1. Sistem Koding Identitas Unik Sampel
Tabel 1. Sistem Koding Identitas Unik Sampel
DIGIT KE [..]
ID
1
Rumah Tangga
2
Prov
3
4
Kabupaten/Kota
5
6
Kec
7
8
9
Nomor Kuesioner
Keterangan:
Keterangan:
KODE PROV/KAB/KEC
NOMOR KUESIONER
PERSETUJUAN LISAN
TANDA TANGAN PETUGAS
: Kode untuk provinsi, kabupaten, dan kecamatan terlampir pada Daftar Wilayah Cacah. (Lihat kode lokasi pada lampiran)
: Terdiridari 2 digit. Nomer ini diurutkan berdasarkan kabupaten/kota,26
tiap kabupaten/kota akan ada 45 kuesioner yaitu mulai dari
nomor 01 sampai 45.
: Minta tanda tangan ke responden jika responden bersedia untuk
diwawancarai, sebagai bukti bahwa responden mau terlibat dalam
kegiatan survei ini.
: Jika wawancara sudah selesai dan kuesioner sudah diisi lengkap,
maka Petugas Lapangan (Enumerator) harus menandatangani
lembaran ini, dan isi tanggalnya pada saat tanda tangan.
AR. ANGGOTA RUMAH TANGGA
Secara umum pertanyaan yang ada di seksi ini adalah bertujuan untuk mengumpulkan data
demografi dari semua anggota rumah tangga sampel. Karakteristik umum tersebut antara
lain : hubungan dengan kepala rumah tangga (KRT), jenis kelamin, tanggal lahir, umur, status
perkawinan dan status pekerjaan serta riwayat pendidikan dari semua anggota rumah tangga.
Tips wawancara AR01-AR15:
Isi lengkap kolom AR01 dengan mengisikan semua nama anggota keluarga di setiap baris,
dimulai dari Kepala Rumah Tangga di baris pertama, dilanjutkan dengan pasangan Kepala
Rumah Tangga (jika ada), anak kandung, dan seterusnya.
Setelah dipastikan semua nama anggota rumah tangga telah tercatat di kolom AR01, maka baru
menanyakan kolom AR02-AR14 untuk setiap anggota rumah tangga atau setiap baris. Hal ini
harus dilakukan untuk menjaga konsentrasi responden pada masing-masing anggota rumah
tangga yang sedang ditanyakan.
AR00. Nomor Urut. Adalah kolom yang berisikan nomor urut yang telah disediakan untuk
menandai setiap anggota rumah tangga. Nomor urut ini selanjutnya disebut No. Urut
ART.
31
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Catatan AR01, AR04 dan AR05
Mintalah Kartu Keluarga (KK) atau Kartu Identitas ART yang biasa/sering digunakan untuk
pengisian AR01, AR04 dan AR05. Jika ada perbedaan nama, tanggal lahir pada KK dan Kartu
Identitas, maka tuliskan data yang diperlukan sesuai dengan Kartu Identitas yang biasa/sering
digunakan oleh ART dan tuliskan di CP (Catatan Pewawancara) nama dan tanggal lahir ART sesuai
dengan KK dan Kartu Identitas dan jelaskan mana data yang benar (KK atau Kartu Identitas)
AR01. Nama Anggota Rumah Tangga. Tuliskan nama sesuai identitas yang dimiliki.
PASTIKAN PENULISAN SESUAI DENGAN IDENTITAS YANG DIMILIKI.
Letakkan nama kepala rumah tangga di baris pertama, pasangan kepala rumah tangga
(jika ada) di baris kedua, diteruskan dengan anak, dan seterusnya. Pastikan semua
anggota rumah tangga sesuai dengan deskripsi yang telah disebutkan telah tercatat
pada kolom ini.
Jika ada bayi yang baru lahir dan belum mempunyai nama saat pengumpulan data
atau wawancara dilakukan, maka pada kolom AR01 diisi dengan “BAN” (Belum Ada
Nama).
Tips wawancara:
Untuk menghindari ada anggota rumah tangga yang belum tercatat karena lupa atau dianggap
bukan anggota rumah tangga, setelah selesai mencatat seluruh nama ART, tanyakan apakah
masih ada bayi/anak kecil, famili/teman/tamu, pembantu yang sudah tinggal selama 6 bulan
atau lebih, atau orang yang sedang bepergian kurang dari 6 bulan dan biasanya tinggal di
rumah tangga tersebut. Jika ada, tuliskan namanya di kolom AR01.
AR02.
Hubungan dengan Kepala Rumah Tangga. Pertanyaan ini untuk mengetahui status
hubungan antara masing-masing ART dengan KRT. Hubungan dengan KRT adalah
status yang dimiliki masing-masing ART bila dihubungkan dengan KRT. Tuliskan kodenya
dengan menggunakan kode AR02. Khusus untuk baris pertama kolom AR02-nya
akan otomatis terisi 01 (Kepala RT), karena seperti telah dijelaskan di atas bahwa baris
pertama diperuntukkan untuk KRT. Selanjutnya tuliskan kode hubungan dengan KRT
untuk masing-masing ART sesuai dengan kode yang tersedia.
01.Kepala Rumah Tangga (KRT). Kepala Rumah Tangga adalah anggota rumah
tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari hari rumah tangga
tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala di dalam rumah
tangga tersebut. Biasanya Kepala Rumah Tangga merupakan seseorang
yang menjadi pengambil keputusan-keputusan penting dalam Rumah Tangga.
KRT yang dimaksudkan adalah KRT pada saat wawancara berlangsung.
32
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Misal: di suatu rumah tangga, nama Kepala Keluarga yang tercantum adalah
nama suami dari responden. Pada saat wawancara, suami responden
dipindahtugaskan ke kabupaten lain, dan hanya pulang sebulan sekali. Maka
tanyakan pada responden siapa Kepala Rumah Tangga pengganti atau ‘mewakili’
Kepala Rumah Tangga yang lama.
02.Pasangan KRT/Pasangan Kepala Keluarga, adalah suami/istri dari KRT atau
pasangan Kepala Keluarga.
03.Anak, baik anak kandung maupun anak tiri/angkat dari KRT atau Kepala Keluarga.
04.Menantu, yaitu suami/istri dari anak kandung/anak tiri/anak angkat KRT atau
Kepala Keluarga.
05.Cucu, yaitu anak dari anak kandung/anak tiri/anak angkat KRT atau Kepala
Keluarga.
06.Orang tua/mertua, yaitu bapak/ibu dari KRT atau Kepala Keluarga/pasangan
KRT atau pasangan Kepala Keluarga baik kandung maupun tiri.
07.Famili lain, yaitu sanak saudara/sanak famili KRT atau Kepala Keluarga, baik yang
berasal dari hubungan darah maupun perkawinan. Contoh: sepupu, keponakan.
95.Lainnya, yaitu orang yang tidak memiliki hubungan keluarga dengan KRT atau
Kepala Keluarga misalnya tamu/teman, tetapi telah tinggal di rumah responden
selama 6 bulan atau lebih atau kurang dari 6 bulan tetapi bermaksud untuk
menetap. Cara penulisannya adalah dengan menuliskan kode 95 di kotak kode
kemudian tuliskan status hubungan dengan KRT atau Kepala Keluarga tersebut
pada garis di bawah kotak.
AR03. Jenis Kelamin. Tanyakan jenis kelamin untuk masing-masing anggota rumah tangga,
kecuali responden. INGAT jangan menebak jenis kelamin berdasarkan nama.
AR04.
Tanggal Lahir ART. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui tanggal lahir dari
semua anggota rumah tangga. Jika responden lupa dengan tanggal lahir anggota
rumah tangga yang tidak mempunyai kartu identitas, maka tanyakan bulan, dan
demikian seterusnya. Untuk kode lupa, maka tuliskan kode ‘TT’ pada digit yang
disediakan. Untuk pengisian pertanyaan ini, gunakan perhitungan kalender Masehi.
Konversikan jika responden menyebutkan bukan dalam pertanggalan Masehi (misal
berdasarkan kalender Arab atau Cina). Untuk menjawab pertanyaan di AR06, umur
dihitung berdasarkan ulang tahun terakhir.
Pastikan penulisan sama dengan identitas yang biasa/sering digunakan oleh
ART.
33
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
AR05. Umur ART. Pertanyaan ini untuk mengetahui umur masing-masing anggota rumah
tangga. Informasi tentang umur bisa diperoleh dari informasi responden dan juga
diketahui dari tanggal/bulan/tahun lahirnya. Umur penting ditanyakan meskipun di
AR04 sudah ditanyakan tanggal/bulan/tahun lahir karena sebagian responden
lupa tanggal lahirnya dan tidak memiliki dokumen pendukung (KTP/KK/SIM) sehingga
perlu ditanyakan umurnya.
AR06-AR07. Nomor Urut Ayah dan Ibu Kandung. Pertanyaan ini untuk menghubungkan ART
dengan orang tua kandung masing-masing anggota rumah tangga. Jika ayah/ibu
kandung ART masih hidup dan tinggal bersama, maka nomor urut ayah/ibu kandung
adalah mengacu pada nomor urut ayah/ibu kandung di pertanyaan AR00.
Akan tetapi, jika ayah/ibu kandung ART masih hidup tetapi sudah tidak tinggal bersama
atau sudah tidak menjadi ART di rumah tangga sampel, maka tulis kode “51”. Sedangkan
jika ayah/ibu kandung ART sudah meninggal, maka tulis kode “52”. Dengan adanya
data ini, maka seluruh anak di dalam rumah tangga ini dapat dihubungkan dengan
data orang tuanya.
AR08. Status Perkawinan. Tanyakan status perkawinan dari masing-masing ART. Status
perkawinan yang dimaksud dalam pertanyaan ini adalah sesuai dengan persepsi/
pengakuan responden, jadi tidak harus perkawinan yang dianggap sah secara
peraturan/hukum (negara/agama/adat) yang berlaku. Jika jawaban responden ”2.
Kawin”lanjut ke pertanyaan AR09, tetapi jika jawabannya selain ”2. Kawin”langsung
ke pertanyaan AR10. Sebagai petunjuk pewawancara, definisi untuk masing-masing
pilihan jawaban adalah sebagai berikut:
1. Belum kawin, jika belum pernah terikat dalam suatu ikatan perkawinan.
2.Kawin, adalah memiliki suami/istri pada saat pencacahan, baik tinggal bersama
maupun terpisah.
3. Cerai hidup, adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh perceraian.
Termasuk mereka yang mengaku sudah bercerai walaupun belum resmi secara
hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih
berstatus kawin. Misalnya suami/istri yang ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat
lain karena bekerja, sekolah atau keperluan lain. Pengecualian untuk wanita yang
mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup.
4.Cerai mati, adalah putusnya ikatan perkawinan yang disebabkan oleh kematian
suami/istri.
34
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
AR09.
Nomor Urut Suami/Istri. Pertanyaan ini adalah cara untuk mengetahui suami/istri dari
masing-masing ART, apakah masih hidup dan tinggal bersama atau tidak. Jika suami/
istri ART masih hidup dan tinggal bersama dengan ART yang dimaksud, maka nomor
urut suami/istri adalah nomor urut ART (AR00) milik si suami/istri ART tersebut. Akan
tetapi, jika suami/istri ART masih hidup tetapi sudah tidak tinggal bersama atau sudah
tidak menjadi ART di rumah tangga sampel, maka tulis kode “51”.
AR10. Pertanyaan untuk mengetahui partisipasi sekolah responden:
PARTISIPASI SEKOLAH SAAT INI. Pertanyaan ini untuk mengetahui partisipasi sekolah
atau keikutsertaan seluruh ART saat ini. Dikatakan sekolah, jika pada saat wawancara, ART
yang bersangkutan terdaftar secara resmi pada sekolah formal dan juga termasuk
kejar paket A, B, dan C. Jika ada ART yang bersekolah TK dan bersekolah di pondok
pesantren tradisional (yang tidak menggunakan level MI/MTs/MA) tidak dikategorikan
sebagai sekolah dan pilih option 1. Tidak/belum pernah bersekolah.
Seseorang dikatakan bersekolah apabila ia terdaftar dan aktif mengikuti proses belajar
di suatu jenjang pendidikan formal atau non-formal yang berada di bawah pengawasan
Kemendikbud maupun kementerian lainnya. Pendidikan yang dikelola oleh swasta
dalam survei ini harus pendidikan yang sudah terakreditasi/terdaftar.
Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di suatu
jenjang pendidikan formal dan non-formal yang berada di bawah pengawasan
Kemendikbud, Kemenag, Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta.
Pendidikan kesetaraan meliputi Program Paket A Setara SD, Paket B Setara SMP
dan Paket C Setara SMA, sebagai bagian dari pendidikan non-formal yang
ditujukan bagi peserta didik yang berasal dari masyarakat yang kurang
beruntung, tidak pernah sekolah, putus sekolah dan putus lanjut, serta usia
produktif yang ingin meningkatkan pengetahuan dan kecakapan hidup dan
warga masyarakat lain yang memerlukan layanan khusus dalam memenuhi
kebutuhan hidupnya sebagai dampak dari perubahan peningkatan taraf hidup,
ilmu pengetahuan dan teknologi.
1. Tidak/Belum pernah sekolah. Berlaku untuk anggota rumah tangga yang tidak/
belum pernah sama sekali bersekolah di pendidikan formal maupun non-formal
(Paket A, Paket B dan paket C) dengan alasan apa pun, termasuk anak yang sekarang
masih berada di TK dan PAUD/Play group/Taman Bermain. Jika option ini terpilih
skip ke AR13.
35
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
2. Masih bersekolah, sampai dengan saat wawancara responden terdaftar dan aktif
mengikuti pendidikan di suatu jenjang pendidikan formal. Bagi mahasiswa yang
sedang cuti, dinyatakan masih bersekolah.
3. Tidak bersekolah lagi, responden pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan di
suatu jenjang pendidikan formal, tetapi pada saat wawancara tidak lagi terdaftar
dan tidak aktif.
AR11. Tingkat Pendidikan Tertinggi, adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah
diduduki bagi yang sudah tidak bersekolah atau yang sedang diduduki bagi yang
masih bersekolah.
1.SD/SDLB. Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih
duduk di Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa (SLDB).
2. Madrasah Ibtidaiyah (MI). Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau
sekarang masih duduk di Sekolah Madrasah Ibtidaiyah (sekolah dasar berbasis
agama Islam) atau yang sederajat.
3. Paket A, merupakan program pendidikan dasar pada jalur pendidikan non-formal
yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan pendidikan setara
SD/MI. Lulusan Program Paket A berhak mendapat ijazah dan diakui setara dengan
ijazah SD/MI serta memiliki keterampilan untuk bekerja dan atau mematuhi dunia
usaha/industri.
4.SMP/SMPLB. Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang
masih duduk di Sekolah Menengah Pertama baik umum maupun kejuruan atau yang
sederajat, seperti: sekolah luar biasa menengah pertama, sekolah kepandaian putri
atau SKP, sekolah menengah ekonomi pertama atau SMEP, sekolah tehnik atau ST,
sekolah kesejahteraan keluarga pertama atau SKKP, sekolah ketrampilan kejuruan
4 tahun, sekolah usaha tani, sekolah pertanian menengah pertama, sekolah guru
bantu atau SGB, pendidikan guru agama 4 tahun atau PGA, kursus pegawai
administrasi atau KPA, dan pendidikan pegawai urusan peradilan agama. Hal ini
termasuk bagi mereka yang mengambil Paket B.
5. Madrasah Tsanawiyah (MTs), berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah
atau sekarang masih duduk di Sekolah Madrasah Tsanawiyah atau Sekolah Menengah
Pertama berbasis agama Islam.
6. Paket B, merupakan program pendidikan menengah pertama pada jalur pendidikan
non-formal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan
pendidikan setara SMP/MTS. Lulusan Program Paket A berhak mendapat ijazah
dan diakui setara dengan ijazah SMP/MTS serta memiliki keterampilan untuk bekerja
dan atau mematuhi dunia usaha/industri.
36
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
7.SMA/SMALB. Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang
masih duduk di sekolah menengah atas (SMA), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa
(SMALB) atau Paket C.
8. Madrasah Aliyah (MA), adalah untuk anggota rumah tangga yang pernah atau
sekarang masih duduk di Madrasah Aliyah, sekolah menengah atas berbasis islam
atau sederajat termasuk Pendidikan Guru Agama 6 tahun.
9.SMK, Berlaku untuk anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih duduk
di sekolah menengah kejuruan (SMK), seperti Sekolah Menengah Pekerja Sosial
(SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah
Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi
Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah
Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah
Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah
Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olahraga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan
Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah
Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, Sekolah Pengatur Röntgen.
10.Paket C, merupakan program pendidikan menengah atas pada jalur pendidikan
non-formal yang dapat diikuti oleh peserta didik yang ingin menyelesaikan
pendidikan setara SMA/MA. Lulusan Program Paket C berhak mendapat ijazah
dan diakui setara dengan ijazah SMA/MA serta memiliki keterampilan untuk bekerja
dan atau mematuhi dunia usaha/industri.
11.Perguruan Tinggi pada tingkat Diploma (D1/D2/D3), yaitu anggota rumah tangga
yang pernah atau sekarang masih mengikuti jenjang pendidikan setelah SMA atau
sederajat, biasanya bersifat kejuruan atau ketrampilan praktis dengan masa
pendidikan sekitar satu sampai empat tahun.
12.Perguruan Tinggi pada tingkat Sarjana (D4/S1), Berlaku untuk anggota rumah
tangga yang pernah atau sekarang masih mengikuti jenjang pendidikan sarjana
penuh. Diploma IV (D4) digolongkan sebagai S1.
13.Perguruan Tinggi pada tingkat Pasca Sarjana (S2/S3), yaitu berlaku untuk
anggota rumah tangga yang pernah atau sekarang masih mengikuti jenjang
pendidikan pasca sarjana.
AR12.
Pertanyaan ini untuk mengetahui kelas/tingkat pendidikan terakhir yang pernah/sedang
diduduki oleh responden. Apabila responden masih kuliah dan tingkatnya sudah
lebih dari 6 tahun (12 semester) maka tingkat tertinggi yang pernah diduduki
adalah tingkat 6 kemudian berikan Catatan Pewawancara (CP). Apabila responden lulus
D3, lalu melanjutkan di perguruan tinggi (S1), maka harus diprobing terlebih dahulu,
37
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
misalnya sudah dapat satu tahun. Apabila responden mulai dari semester I (hasil
pendidikan D3 tidak diperhitungkan), maka responden dicatat pernah menduduki
tingkat I . Tetapi jika hasil studi D3 dipertimbangkan, misalnya saat masuk langsung
semester 7 (program extension), maka tingkat yang pernah diduduki adalah dengan
mengonversikan D3 (tingkat 3) dan S1 (tingkat 1 menjadi tingkat 4 lalu berikan CP).
Mahasiswa D3 yang masih kuliah dan masa kuliahnya lebih dari 3 tahun, tetap dicatat
tingkat tertinggi yang pernah diduduki tingkat 3 kemudian berikan CP.
1. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 1 SD, SMP,
SMA, D1/D2/D3/D4 dan S1. Khusus untuk D1 jika dia telah ujian akhir dan lulus
termasuk opsi 7).
2. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 2 SD, SMP,
SMA, D2/D3/D4 dan S1. Khusus untuk D2 jika dia telah ujian akhir dan lulus
termasuk opsi (7).
3. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 3 SD, SMP,
SMA, D3/D4 dan S1. Khusus untuk SMP, SMA, D3 jika dia telah ujian akhir dan lulus
termasuk opsi (7).
4. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 4 SD, D4
dan S1. Khusus untuk D4 jika dia telah ujian akhir dan lulus termasuk opsi (7).
5. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 5 SD, dan S1.
6. Misalnya untuk mereka yang pernah/sedang duduk di kelas/tingkat 6 SD dan S1/
S2/S3. Termasuk untuk mereka yang sedang menyusun skripsi (S1).
7. Mereka yang telah tamat sekolah tingkat tertentu, maka tingkat/kelas tertinggi
yang pernah/sedang diduduki adalah “Tamat”. Tamat sekolah berarti
menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir pada kelas
atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan di sekolah negeri maupun swasta
dengan mendapatkan tanda tamat belajar/ijazah. Seseorang yang belum
mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan
lulus, dianggap tamat sekolah.
Contoh : Responden yang pendidikannya hanya sampai kelas 6 SD dan dia
belum ikut ujian akhir, maka jawabannya (6) tetapi jika dia sudah mengikuti ujian
akhir dan lulus maka jawabannya (7).
8.
Tidak Tahu.
AR13.
PEWAWANCARA PERIKSA, yaitu pertanyaan saringan untuk mengetahui anak yang
berumur 6 sampai 21 tahun dengan melakukan cek silang pada pertanyaan AR05,
apabila ART tersebut berumur antara 6-21 tahun maka lanjutkan ke pertanyaan AR15,
tapi jika ART tersebut bukan berumur antara 6-21 tahun maka tanyakan ART selanjutnya,
dan jika tidak ada ART lain lagi maka langsung skip ke Seksi AS.
38
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
AR14. KEPEMILIKAN KARTU INDONESIA PINTAR (KIP). Pertanyaan ini untuk mengetahui
apakah ada anggota rumah tangga yang berumur 6 sampai 21 tahun yang memiliki
Kartu Indonesia Pintar (KIP), Jika ART tersebut memiliki, maka minta ditunjukkan kartu
tersebut.
KIP (Kartu Indonesia Pintar) adalah kartu yang ditujukan bagi keluarga miskin dan
rentan miskin yang ingin menyekolahkan anak-anaknya secara gratis. Dan Kartu
Indonesia Pintar (KIP) juga akan menjangkau anak-anak yang berada di luar sekolah
misalnya anak jalanan, dan anak putus sekolah, yatim piatu, dan difabel.
AS. ANAK YANG TIDAK SEKOLAH LAGI
Seksi ini akan menanyakan berbagai hal tentang pendidikan, kegiatan dan penyebab putus
sekolah dari anggota rumah tangga yang berumur antara 6-21 tahun dan saat ini mereka tidak
bersekolah lagi di pendidikan formal, non-formal maupun di pondok pesantren.
AS00.
Jumlah Anak yang saat ini tidak bersekolah lagi, adalah pertanyaan saringan
untuk mengetahui jumlah anak yang berumur 6-21 tahun yang saat ini tidak bersekolah
lagi dengan melakukan cek silang pada pertanyaan AR10 jawaban 3 (tidak sekolah lagi)
dan jawaban dipertanyaan AR13 adalah 1.
Isikan kolom sesuai dengan jumlah anak yang tercatat di AS00, setelah itu tanyakan satu
per satu (per kolom) tentang anak tersebut.
AS01. Nama Anak. Tuliskan nama anak sesuai dengan nama yang tercatat di seksi AR pada
pertanyaan AR01, kemudian tuliskan juga nomor urut ART tersebut sesuai dengan
nomor urut di AR00.
AS02. Pertanyaan ini untuk mengetahui kapan terakhir kali anak bersekolah di pendidikan
formal, yaitu dengan mencatat bulan dan tahun anak tersebut berhenti bersekolah.
AS03.Tanyakan tingkat pendidikan terakhir yang diduduki oleh anak tersebut.
Penjelasan tingkat pendidikan lihat penjelasan di seksi AR pada pertanyaan
AR11.
AS04. Lingkari salah satu tingkat/kelas tertinggi yang diduduki oleh anak yang bersangkutan.
Anggota rumah tangga yang telah tamat sekolah, maka tingkat/kelas tertinggi diduduki
diisikan sesuai kelas tertinggi pada jenjang pendidikan yang ditamatkan.
Tamat sekolah adalah menyelesaikan pelajaran yang ditandai dengan lulus ujian akhir
pada kelas atau tingkat terakhir suatu jenjang pendidikan formal dan non-formal (Paket
A/B/C) di sekolah negeri maupun swasta dengan mendapatkan tanda tamat belajar/
39
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
•
•
•
ijazah. Anggota rumah tangga yang belum mengikuti pelajaran pada kelas tertinggi
tetapi sudah mengikuti ujian akhir dan lulus, dianggap tamat sekolah.
Untuk SD/MI berlaku kode 1-6, bagi mereka yang sudah tamat SD/MI, tapi belum
masuk ke Sekolah Menengah Pertama (SMP/MTS), maka isikan kode 6.
Untuk SMP/MTS berlaku kode 1-3, bagi mereka yang sudah tamat SMP/MTS, tapi
belum masuk ke Sekolah Menengah Atas (SMA/MA), maka isikan kode 3.
Untuk SMA/MA berlaku kode 1-3 (1-4), bagi mereka yang sudah tamat SMA/MA, tapi
belum masuk ke sekolah perguruan tinggi, maka isikan kode (3 atau 4).
PENYEBAB ANAK BERHENTI SEKOLAH
Pertanyaan di seksi ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai penyebab kenapa
anak tersebut tidak bersekolah lagi, siapa yang memutuskan untuk berhenti sekolah dan siapa
yang paling berpengaruh dalam pengambilan keputusan untuk berhenti sekolah.
AS05.
AS06.
AS07.
Tanyakan kepada responden, alasan kenapa anak yang bersangkutan berhenti
bersekolah, lingkari semua jawaban sesuai dengan yang diberikan oleh responden.
Jawaban bisa lebih dari satu, jika ada jawaban lainnya maka tuliskan jawaban yang
diberikan kemudian lingkari kode V.
Tanyakan siapa saja yang memutuskan pada saat anak bersangkutan untuk berhenti
bersekolah, jawaban bisa lebih dari satu.
Pertanyaan ini untuk mengetahui, pihak yang paling berpengaruh pada saat
pengambilan keputusan ketika anak berhenti bersekolah. Hanya salah satu pilihan
jawaban. Jawaban TIDAK BERLAKU, apabila keputusan itu diambil oleh anak yang
bersangkutan dan tidak ada pengaruh dari luar (orang lain).
MOTIVASI UNTUK KEMBALI KE LEMBAGA PENDIDIKAN
Pertanyaan di seksi adalah untuk mengertahui motivasi atau keinginan dari anak yang
bersangkutan untuk kembali ke lembaga pendidikan, baik itu pendidikan formal, non-formal
maupun ke lembaga pelatihan atau kursus walapun sampai saat ini anak yang bersangkutan
belum masuk ke lembaga pendidikan.
AS08. Tanyakan apakah anak yang bersangkutan pernah mencoba untuk mendaftarkan
diri atau pernah berencana untuk kembali ke lembaga pendidikan setelah putus
sekolah. Jika jawaban Tidak maka loncat ke pertanyaan AS15, dan jika jawaban Ya,
tanyakan pertanyaan berikutnya.
AS09. Jika jawaban di AS08 Ya, maka tanyakan apa penyebab utama anak yang bersangkutan
berkeinginan untuk kembali ke lembaga pendidikan. Pilihan jawaban hanya satu, jika
jawaban lainnya, maka tuliskan di kode 95 dan kode 95 dilingkari.
40
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
AS10. Ketika anak yang bersangkutan mencoba untuk kembali ke lembaga pendidikan,
tanyakan lembaga pendidikan mana yang dipilih oleh anak tersebut. Jawaban hanya
satu.
AS11. Tanyakan tentang persyaratan apa saja yang harus dipenuhi oleh anak yang
bersangkutan untuk bisa mendaftarkan diri ke lembaga pendidikan tersebut. Jawaban
bisa lebih dari satu dan jika ada jawaban selain dari A,B dan C, maka catat di lainnya.
AS12. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui, ketika anak bersangkutan mendaftarkan
diri ke lembaga pendidikan yang diinginkan, apakah anak tersebut diterima oleh pihak
pelaksana pendidikan atau tidak. Jika jawaban Tidak, maka loncat ke pertanyaan AS14.
AS13. Jika jawaban Ya, Tanyakan alasan kenapa anak yang bersangkutan berhenti dari lembaga
pendidikan tersebut. Jawaban bisa lebih dari satu. Apapun jawaban di pertanyaan ini
langsung loncat ke pertanyaan AS16 atau ke kolom berikutnya jika masih ada anak
yang lain.
Pertanyaan ini bertujuan untuk menjaring anak-anak yang pernah putus sekolah
kemudian kembali lagi ke lembaga pendidikan dan akhirnya putus sekolah lagi.
AS14. Jika jawaban Tidak di pertanyaan AS12, maka tanyakan kenapa pihak pelaksana
lembaga pendidikan tersebut menolak anak yang bersangkutan untuk masuk ke
lembaga tersebut. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu. Apapun jawaban di pertanyaan
ini langsung loncat ke pertanyaan AS16 atau ke kolom berikutnya jika masih ada anak
yang lain
AS15. Pertanyaan ini mengacu ke pertanyaan AS08, Jika jawaban Tidak, maka tanyakan alasan
kenapa anak yang bersangkutan tidak mau kembali ke Lembaga Pendidikan. Jawaban
bisa lebih dari satu.
KEGIATAN ANAK SAAT INI
Pertanyaan di seksi ini adalah untuk mengetahui tentang kegiatan yang dilakukan oleh anak
dalam seminggu yang lalu.
AS16. Tanyakan tentang kegiatan utama yang dilakukan oleh anak yang bersangkutan dalam
seminggu yang lalu.
Pekerjaan Utama. Pertanyaan ini untuk mengetahui status pekerjaan responden
dalam 1 minggu yang lalu. Batasan bekerja/membantu bekerja adalah kegiatan yang
bermaksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan
paling sedikit selama satu jam dalam seminggu yang lalu. Bekerja selama satu jam
tersebut harus dilakukan berturut-turut (sekaligus) dan tidak terputus. Penghasilan
atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi
pekerja/karyawan/pegawai dan hasil sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau
barang termasuk bagi pengusaha.
41
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
1. Ya bekerja: jika selama 1 minggu yang lalu ART bekerja untuk memperoleh uang/
barang, lanjutkan dengan mengisi jam kerjanya pada kedua kotak berikutnya. Jam
kerja untuk seminggu yang lalu.
2. Mencari Pekerjaan: jika selama 1 minggu yang lalu ART tidak melakukan kegiatan
apa apa untuk mendapatkan penghasilan, akan tetapi ART tersebut sedang mencari
pekerjaan.
3. Tidak bekerja: jika selama 1 minggu yang lalu ART tidak bekerja.
Jika pilihan jawaban 2 atau 3, maka loncat ke pertanyaan AS19
AS17. Pertanyaan ini untuk mengetahui pendapatan anak pada pekerjaan tersebut selama
sebulan terakhir, sebulan terakhir dihitung mulai dari 1 hari sebelum wawancara sampai
mudur 30 hari ke belakang. Tanyakan apakah pendapatan yang didapat berupa uang
atau barang, jika berupa uang isikan pendapatan bersihnya dan lingkari frekuensi
penerimaannya apakah hari, minggu atau bulan. Tapi jika pendapatan berupa barang,
maka konversikan nilai barang tersebut kedalam bentuk uang dan catat dinilai barang
tersebut ke nilai barang (B) kemudian tanyakan frekuensi pembayaran dan lingkari
pilihannya.
AS18. Pertanyaan ini untuk mengetahui lama waktu anak tersebut bekerja pada pekerjaan
terakhir, tanyakan sudah berapa lama anak bersangkutan bekerja di pekerjaan tersebut,
tuliskan jumlahnya dalam digit yang tersedia kemudian lingkari salah satu satuannya
apakah dalam hari, minggu atau bulan. Jika anak bekerja kurang dalam satu minggu
(7 hari) maka isi jumlah harinya, jika kurang dalam satu bulan (30 hari) maka isi dalam
jumlah minggu dst.
KEINGINAN UNTUK KEMBALI KE LEMBAGA PENDIDIKAN
Pertanyaan di seksi ini untuk mengetahui motivasi atau keinginan anak pada saat ini untuk
kembali melanjutkan pendidikan ke lembaga pendidikan formal, non-formal atau lembaga
pelatihan/kursus.
AS19. Tanyakan, apakah saat ini anak yang bersangkutan memiliki keinginan untuk kembali
melanjutkan pendidikan yang terputus ke lembaga pendidikan, baik itu lembaga formal,
non-formal maupun lembaga pelatihan atau kursus. Jika jawaban Ya lanjutkan ke
pertanyaan berikut, tapi jika Tidak langsung loncat (skip) ke pertanyaan AS23.
AS20. Jika di pertanyaan AS19 jawaban Ya, maka tanyakan apa penyebab utama sehingga anak
bersangkutan mau kembali melanjukan pendidikan ke lembaga pendidikan yang
diinginkan.
42
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
AS21. Pertanyaan ini untuk mengetahui pihak mana yang paling utama mendorong anak
yang bersangkutan untuk kembali ke lembaga pendidikan tersebut. Pilihan jawaban
hanya satu.
AS22. Tanyakan jenis lembaga yang diinginkan oleh anak yang bersangkutan, apakah
lembaga formal, non-formal atau lembaga pelatihan/kursus. Apapun jawaban
dipertanyaan ini maka langsung skip ke pertanyaan AS14.
AS23. Pertanyaan ini mengacu ke pertanyaan AS19. Jika jawabannya Tidak, maka tanyakan
apa alasan anak yang bersangkutan tidak mau kembali ke lembaga pendidikan. Pilihan
jawaban bisa lebih dari satu.
AS24. Pertanyaan ini untuk mengetahui respon dari responden jika ada bantuan pendidikan
yang diberikan oleh pemerintah untuk kelangsungan pendidikan anak yang putus
sekolah. Tanyakan, jika seandainya ada bantuan dari pemerintah, baik Pemerintah
Pusat maupun Pemerintah Daerah untuk biaya pendidikan anak yang bersangkutan,
apakah anak tersebut mau atau tidak untuk kembali ke lembaga pendidikan. Jika
jawaban Ya tanyakan pertanyaan selanjutnya, dan jika Tidak, maka langsung ke Anak
lain (kolom B) tapi jika tidak ada anak yang lain maka langsung loncat (skip) ke CP
(Catatan Pewawancara).
AS25. Jika jawaban Ya pada pertanyaan AS24, maka tanyakan jenis lembaga pendidikan apa
yang diingin oleh anak bersangkutan, lembaga formal, non-formal atau lembaga
pelatihan/kursus.
AS26. Tanyakan bentuk jenis bantuan yang paling diinginkan agar anak yang bersangkutan
bisa kembali ke lembaga pendidikan yang diinginkan. Jika ada jawaban lain tulisankan
di kode 95 dan tuliskan jawaban lainnya.
CP. CATATAN PEWAWANCARA
Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan
tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada
variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah
diberikan responden.
Informasi yang dicatat di Seksi CP bisa membantu dalam mencari penyelesaian jika ada
permasalahan yang memerlukan penjelasan pada saat dilakukan entri data maupun pada saat
data cleaning.
43
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/KANKEMENAG
I.Tujuan
Kuesioner Dinas Pendidikan bertujuan untuk mengumpulkan data tentang kebijakan dari
Dinas Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota terkait dengan anak yang putus sekolah dan
Lembaga Pelatihan.
II.Responden
Responden adalah kepala Dinas Pendidikan/Kankemenag atau pejabat yang mewakili.
III.Petunjuk pengisian
Halaman Sampul
Kode ID adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap
sampel.
• 2 digit pertama adalah kode Provinsi daerah sampel
• 2 digit kedua adalah kode untuk kabupaten/kota daerah sampel
• 2 digit ketiga adalah kode untuk kuesioner di masing-masing daerah sampel yang diurutkan
mulai dari kode 01, 02 dst.
COV. Keterangan Wawancara
COV01. Waktu Wawancara. Tuliskan tanggal, bulan pada saat wawancara pada digit yang sudah
disediakan.
COV02.Jam Mulai Wawancara. Tuliskan jam dan menit ketika mulai melakuan wawancara
dengan responden, dan bukan pada saat memperkenalkan diri.
COV03. Provinsi. Lingkari salah satu kode provinsi sesuai dengan lokasi tugas masing-masing
dan tuliskan kode provinsi pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di
lampiran lokasi.
COV04. Kabupaten/Kota. Lingkari salah satu kode kabupaten/kota sesuai dengan lokasi tugas
masing-masing dan tuliskan kode kabupaten/kota pada 2 digit yang tersedia sesuai
dengan yang ada di lampiran lokasi.
COV05. Alamat Lengkap Kantor. Tuliskan alamat dengan lengkap kantor.
COV06. Nomor Telepon/HP Kantor. Tuliskan nomor telepon kantor yang biasa digunakan setiap
hari.
COV07. Nama Responden. Tuliskan nama lengkap responden yang diwawancarai.
COV08. Jabatan Responden. Tuliskan jabatan responden sesuai dengan jabatan di kantor Dinas
Pendidikan/Kankemenag.
COV09.Nomor Telepon Responden. Tuliskan nomor telepon/HP responden yang bisa
dihubungi.
44
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
A. Kebijakan terkait dengan Anak Putus Sekolah
A01. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki
peraturan yang terkait dengan anak yang putus sekolah dan bagi mereka yang ingin
kembali ke sekolah. Jika jawabanya Tidak maka lanjutkan ke pertanyaan A03, tapi jika
jawabannya Ya maka tanyakan pertanyaan selanjutnya.
A02. Jika jawaban Ya di pertanyaan A01, maka tanyakan satu per satu tentang:
a. Durasi di luar Sekolah, maksudnya apakah ada batasan lama waktu anak tidak bersekolah
lagi, Jika Ya tanyakan berapa lama waktu yang ditentukan bagi anak yang sudah putus
sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi.
b. Nilai Minimum, adalah ada ketentuan mengenai standar nilai minimum bagi anak yang
putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi. Jika Ya, tanyakan berapa standar nilai
minimum yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag.
c. Rekomendasi Sekolah, adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah/
madrasah tempat anak bersekolah sebelumnya. Jika Ya, Tanyakan tentang jenis surat
rekomendasi tersebut.
d. Lainnya, tanyakan apakah ada peraturan lain selain dari yang disebutkan di atas, jika
jawaban Ya apa bunyi peraturan tersebut.
A03.Pertanyaan ini berkaitan dengan kebijakan yang dimiliki oleh masing-masing Dinas
Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota untuk menarik anak yang putus sekolah bagi
mereka yang ingin kembali ke sekolah/madrasah/lembaga pelatihan. Jika jawaban Tidak,
langsung ke Seksi B, Tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan pertanyaan selanjunya.
A04. Tanyakan apa saja kebijakan yang dimiliki oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/
kota terkait dengan anak yang putus sekolah.
A05.Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah kebijakan yang ada di Dinas Pendidikan/
Kankemenag melibatkan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan pelatihan setempat.
Jika jawabanya Ya, langsung ke pertanyaan A07, tapi jika jawabannya Tidak, tanyakan
pertanyaan selanjutnya.
A06.Tanyakan mengapa Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota tidak melibatkan
lembaga pendidikan dan pelatihan dalam membuat kebijakan tersebut.
A07.Jika di pertanyaan A05 jawabannya Ya, maka tanyakan apakah kebijakan tersebut
merupakan inisiatif Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota atau perintah dari
pusat.
B. Kebijakan Terkait dengan Lembaga Pelatihan
B01. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki
peraturan yang terkait dengan lembaga pelatihan/kursus. Jika jawaban Tidak, lanjutkan ke
pertanyaan B03, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan ke pertanyaan berikutnya.
45
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
B02. Jika di pertanyaan B01 jawabannya Ya, maka apa saja peraturan tersebut (Minta difotokopi
peraturan tersebut).
B03.Pertanyaan ini bertujuan untuk mendapatkan informasi, apakah Dinas Pendidikan/
Kankemenag memiliki anggaran untuk memberikan subsidi ke lembaga pelatihan.
Jawabannya Tidak lanjutkan ke pertanyaan B05, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan ke
pertanyaan berikutnya.
B04. Jika di pertanyaan B03 dijawab Ya, maka tanyakan bagaimana cara menentukan besaran
subsidi tersebut. Jawaban bisa lebih dari satu.
B05. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui kegiatan monitoring yang dilakukan oleh Dinas
Pendidikan/Kankemenang terhadap keberadaan lembaga pelatihan tersebut. Jawaban
Tidak, lanjutkan ke pertanyaan B07, tapi jika Ya, maka lanjutkan ke pertanyaan berikutnya.
B06. Jika di pertanyaan B05 jawabannya Ya, maka tanyakan frekuensi monitoring yang dilakukan
oleh pihak Dinas Pendidikan/Kankemenag dalam setahun terakhir, frekuensinya adalah
yang paling sering dilakukan, dan hanya ada satu jawaban.
B07. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag pernah
melakukan sertifikasi terhadap lembaga pelatihan/kursus. Jika Tidak loncat ke seksi C, tapi
jika jawabannya Ya, tanyakan pertanyaan berikutnya.
B08.Jika di pertanyaan B07 jawabannya Ya, maka tanyakan apakah Dinas Pendidikan/
Kankemenag pernah melakukan kerjasama dengan pihak lain dalam sertifikasi tersebut.
Jika jawabannya Tidak langsung ke seksi C dan jika jawabannya Ya, maka tanyakan ke
pertanyaan berikutnya.
B09. Jika di pertanyaan B08 jawabannya Ya, maka tanyakan pihak-pihak mana saja yang terlibat
dalam kegiatan sertifikasi tersebut
C. Persepsi Mengenai Pendidikan Anak Putus Sekolah
C01. Pertanyaan ini adalah untuk mendapatkan persepsi responden terkait dengan kebijakan/
program yang harus dilakukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag untuk menarik anak
yang putus sekolah untuk kembali bersekolah atau mendapatkan pendidikan, baik
pendidikan formal maupun non-formal. Jawaban Tidak, lanjutkan ke Seksi D, tapi jika
jawabannya Ya, maka tanyakan pertanyaan berikutnya.
C02. Jika di pertanyaan C01 jawabannya Ya, maka tanyakan syarat apa saja yang diperlukan
untuk keberhasilan program tersebut.
D.Data Sekunder
Data sekunder, adalah dengan cara meminta daftar nama lembaga pelatihan/kursus yang ada
di Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota, daftar ini nantinya digunakan untuk mencari
nama lembaga pelatihan/kursus yang akan dikunjungi sebagai sampel.
46
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
CP. Catatan Pewawancara
Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan
tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada
variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah
diberikan responden.
KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH
I.Tujuan
Kuesioner Sekolah bertujuan untuk mengumpulkan data tentang karakteristik sekolah/
madrasah, siswa putus sekolah, siswa yang sudah putus sekolah yang kembali daftar ke sekolah/
madrasah dan kebijakan sekolah/madrasah terkait anak yang putus sekolah.
II.Responden
Responden adalah Kepala Sekolah/madrasah atau Wakil Kepala Sekolah/Madrasah atau guru
yang bisa mewakili untuk memberikan informasi tentang kondisi sekolah/madrasah.
III.Petunjuk pengisian
Halaman Sampul
Kode ID adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap
sampel.
• 2 digit pertama adalah kode Provinsi daerah sampel
• 2 digit kedua adalah kode untuk kabupaten/kota daerah sampel
• 2 digit ketiga adalah kode untuk kuesioner di masing-masing daerah sampel yang diurutkan
mulai dari kode 01, 02 dst.
COV. Keterangan Wawancara
COV01. Waktu Wawancara. Tuliskan tanggal, bulan pada saat wawancara pada digit yang sudah
disediakan.
COV02. Jam Mulai Wawancara. Tuliskan jam dan menit ketika mulai melakuan wawancara
dengan responden, dan bukan pada saat memperkenalkan diri.
COV03. Provinsi. Lingkari salah satu kode provinsi sesuai dengan lokasi tugas masing-masing
dan tuliskan kode provinsi pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di
lampiran lokasi.
COV04. Kabupaten/Kota. Lingkari salah satu kode kabupaten/kota sesuai dengan lokasi tugas
masing-masing dan tuliskan kode kabupaten/kota pada 2 digit yang tersedia sesuai
dengan yang ada di lampiran lokasi.
COV05. Kecamatan. Tuliskan nama dan kode kecamatan sesuai dengan lokasi tugas masingmasing.
47
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
COV06.Desa/Kelurahan. Tuliskan nama dan kode desa/kelurahan sesuai dengan lokasi tugas
masing-masing.
COV07. Jenis Sekolah. Lingkari salah satu jenis sekolah/madrasah yang dikunjungi.
COV08. Nama Sekolah. Tuliskan nama sekolah/madrasah yang dikunjungi.
COV09. Alamat lengkap sekolah. Tuliskan alamat lengkap sekolah/madrasah yang dikunjungi.
COV10. Nomor telepon sekolah. Tuliskan nomor telepon atau nomor HP sekolah/madrasah
yang sedang dikunjungi jika ada.
COV11. Nama Responden, Tuliskan nama responden yang diwawancarai, jika responden lebih
dari satu maka hanya menulis nama responden utama, sedangkan yang lainnya tuliskan
di CP.
COV12. Jabatan Responden. Lingkari salah satu jawaban sesuai dengan jabatan responden di
sekolah/madrasah.
COV13. Nomor Telepon Responden. Tanyakan nomor telepon pribadi responden yang sering
digunakan.
A. Karakteristik Sekolah
A01. Tanyakan jumlah siswa yang ada saat ini di sekolah/madrasah berdasarkan data riil yang
ada dan bukan merupakan perkiraan. Jika sekolah/madasah tidak memiliki data maka di
kolom ini diisi dengan TT (Tidak Tahu).
A02.Tanyakan jumlah siswa per kelas sesuai dengan data yang ada saat ini, jika sekolah/
madrasah tidak memiliki data maka diisi dengan TT (Tidak Tahu)
A03. Tanyakan kapasitas untuk masing-masing kelas saat ini, kapasitas kelas bisa beda dengan
jumlah siswa yang ada saat ini. Kapasitas kelas adalah daya tampung masing-masing kelas.
Misalnya daya tampung kelas I untuk 30 orang ternyata murid yang ada di sekolah/
madrasah saat ini hanya 10 orang.
B. Siswa Putus Sekolah
B01. Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada siswa yang berhenti sekolah pada tahun
2014. Jawaban Tidak langsung skip ke Seksi C, tapi jika jawabannya Ya, maka lanjut ke
pertanyaan berikutnya.
B02. Jika di pertanyaan B01 jawabannya Ya, maka tanyakan berapa jumlah siswa yang berhenti
sekolah pada tahun 2014, bedakan antara jumlah laki-laki dan perempuan sesuai dengan
data yang ada di sekolah/madrasah.
B03. Tanyakan satu per satu alasannya kenapa siswa tersebut berhenti sekolah, dan berapa
jumlah siswa untuk masing-masing alasan tersebut. Apabila yang terisi hanya jawaban (f )
maka langsung tanyakan ke Seksi C, untuk pertanyaan selanjutnya tidak ditanyakan.
B04. Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah pihak sekolah/madrasah pernah berusaha
mencegah anak yang ingin berhenti sekolah. Jika jawabannya Ya, maka langsung ke pertanyaan B06, Jika jawaban Tidak tanyakan pertanyaan berikutnya.
48
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
B05. Jika di pertanyaan B04 jawabannya Tidak, maka tanyakan apa alasan sekolah/madrasah
tidak berusaha mencegah anak yang ingin berhenti sekolah tersebut. Setelah pertanyaan
ini terisi pertanayaannya langsung ke seksi C
B06. Jika di B04 jawabannya Ya, maka tanyakan usaha apa yang sudah dilakukan oleh pihak
sekolah/madrasah untuk untuk mencegah anak yang ingin berhenti sekolah tersebut.
Lingkari semua jawaban yang diberikan (Jawaban bisa lebih dari satu).
B07. Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah usaha yang sudah dilakukan oleh sekolah/
madrasah tersebut, ada yang berhasil atau tidak. Jika jawaban Ya langsung ke seksi C dan
jika jawaban Tidak tanyakan pertanyaan selanjutnya.
B08. Pertanyaan ini untuk mengetahui alasannya, kenapa usaha dari sekolah/madrasah tidak
berhasil mencegah anak yang ingin berhenti sekolah tersebut.
C. Siswa Putus Sekolah Kembali Mendaftar ke Sekolah/Madrasah
C01. Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada anak yang putus sekolah yang mendaftarkan
diri di sekolah/madrasah yang dikunjungi pada tahun 2014. Jika jawabannya Tidak
langsung tanyakan ke seksi D, tapi jika jawannya Ya, maka tanyakan pertanyaan berikutnya.
C02. Jika di pertanyaan C01 jawabannya Ya, maka tanyakan berapa jumlah siswa laki-laki dan
perempuan yang mendaftar kembali tersebut.
C03. Tanya alasan paling utama siswa tersebut untuk kembali ke sekolah/madrasah. Jawaban
hanya satu.
C04. Tanyakan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi untuk bisa masuk kembali ke sekolah/
madrasah tersebut. Pilihan jawaban bisa lebih dari satu.
C05. Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah semua anak yang mendaftarkan diri di sekolah/
madrasah tersebut diterima atau tidak. Jika jawabannya Ya, maka lanjut ke Seksi D dan jika
jawabannya Tidak, tanyakan pertanyaan selanjutnya.
C06. Jika jawaban di pertanyaan C05 adalah Tidak, maka tanyakan, apa alasan utama pihak
sekolah/madrasah menolak calon siswa tersebut. Pilihan jawabannya hanya satu.
D. Kebijakan Sekolah Terkait Anak Putus Sekolah yang Mau Kembali ke Sekolah/Madrasah
Pertanyaan ini untuk mengetahui kebijakan sekolah/madrasah terkait dengan anak putus
sekolah bagi anak yang ingin kembali ke sekolah/madrasah.
D01.Tanyakan apakah sekolah/madrasah memiliki kebijakan terkait dengan anak yang putus
sekolah. Jika jawaban Tidak, lanjut ke Seksi CP, tapi jika jawabannya Ya, maka tanyakan
pertanyaan selanjutnya.
D02. Jika di pertanyaan D01 jawabannya Ya, maka tanyakan kebijakan apa saja yang ada di
sekolah/madrasah tersebut, pilihan jawaban disebutkan satu per satu.
49
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
a. Durasi di luar Sekolah, adalah ada batasan lama waktu anak tidak bersekolah lagi, Jika Ya
tanyakan berapa lama waktu yang ditentukan bagi anak yang sudah putus sekolah
untuk bisa kembali ke sekolah lagi.
b. Nilai Minimum, adalah ada ketentuan mengenai standar nilai minimum bagi anak yang
putus sekolah untuk bisa kembali ke sekolah lagi. Jika Ya, tanyakan berapa standar nilai
minimum yang ditentukan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag.
c. Rekomendasi Sekolah, adalah berupa surat keterangan yang dikeluarkan oleh sekolah/
madrasah tempat anak bersekolah sebelumnya. Jika Ya, tanyakan tentang jenis surat
rekomendasi tersebut.
v. Lainnya, tanyakan apakah ada peraturan lain selain dari yang disebutkan di atas, jika
jawaban Ya apa bunyi peraturan tersebut.
D03. Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah kebijakan tersebut berasal dari inisiatif sekolah,
pemerintah kabupaten/kota, pemerintah provinsi atau secara nasional. Pilihan jawaban
hanya satu.
CP. Catatan Pewawancara
Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan
tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada
variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah
diberikan responden.
KUESIONER LEMBAGA PELATIHAN
I.Tujuan
Kuesioner lembaga Pelatihan bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang informasi
umum lembaga pelatihan, proses pendaftaran lembaga pelatihan, karakteristik siswa yang ikut
pelatihan dan bantuan yang pernah diterima oleh lembaga pelatihan dari pemerintah.
II.Responden
Responden adalah pimpinan lembaga pelatihan/kursus atau staf yang bisa memberikan
informasi tentang keadaan lembaga pelatihan/kursus
III.Petunjuk pengisian
Halaman Sampul
Kode ID adalah identitas yang unik dengan sistem kode tertentu yang dimiliki pada setiap
sampel.
50
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
•
•
•
2 digit pertama adalah kode Provinsi daerah sampel
2 digit kedua adalah kode untuk kabupaten/kota daerah sampel
2 digit ketiga adalah kode untuk kuesioner di masing-masing daerah sampel yang diurutkan
mulai dari kode 01, 02 dst.
COV. Keterangan Wawancara
COV01. Waktu Wawancara. Tuliskan tanggal, bulan pada saat wawancara pada digit yang sudah
disediakan.
COV02.Jam Mulai Wawancara. Tuliskan jam dan menit ketika mulai melakuan wawancara
dengan responden, dan bukan pada saat memperkenalkan diri.
COV03.Provinsi. Lingkari salah satu kode provinsi sesuai dengan lokasi tugas masing-masing
dan tuliskan kode provinsi pada 2 digit yang tersedia sesuai dengan yang ada di
lampiran lokasi.
COV04.Kabupaten/Kota. Lingkari salah satu kode kabupaten/kota sesuai dengan lokasi tugas
masing-masing dan tuliskan kode kabupaten/kota pada 2 digit yang tersedia sesuai
dengan yang ada di lampiran lokasi.
COV05.Kecamatan. Tuliskan nama dan kode kecamatan sesuai dengan lokasi tugas masingmasing.
COV06.Alamat lengkap lembaga pelatihan. Tuliskan alamat lengkap lembaga pelatihan/
kursus yang dikunjungi.
COV07. Nomor telepon lembaga pelatihan/kursus. Tuliskan nomor telepon atau nomor HP
lembaga pelatihan/kursus yang sedang dikunjungi jika ada.
COV08. Nama Responden, Tuliskan nama responden yang diwawancarai, jika responden lebih
dari satu maka hanya menulis nama responden utama, sedangkan yang lainnya tuliskan
di CP.
COV09.Nama Lembaga Pelatihan/Kursus, Tuliskan nama lembaga pelatihan/kursus yang
sedang dikunjungi.
COV10.Jabatan Responden. Tuliskan jabatan responden di lembaga pelatihan/kursus yang
sedang dikunjungi.
A. Informasi Umum Lembaga Pelatihan
A01. Tanyakan kapan berdirinya lembaga pelatihan/kursus yaitu sejak beroperasinya lembaga
pelatihan/kursus tersebut.
A02. Tanyakan jenis-jenis keahlian yang ditawarkan oleh lembaga pelatihan/kursus pada saat
ini.
A03. Pertanyaan ini adalah untuk mengetahui apakah lembaga pelatihan/kursus tersebut
pernah di sertifikasi atau dilakukan standarisasi oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag
kabupaten/kota atau lembaga sertifikasi lainnya, menurut jenis keahlian yang ditawarkan
oleh lembaga.
51
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
A04. Tanyakan jumlah instruktur untuk masing-masing keahlian yang ditawarkan oleh lembaga/
kursus.
A05. Tanyakan jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikasi untuk masing-masing keahlian
tersebut.
Sertifikasi di sini adalah standardisasi secara profesional bagi mereka yang kompeten
di bidang pekerjaan masing-masing yang dikelola dan dibina oleh Organisasi Profesi bukan
Pemerintah. Sertifikasi ini memenuhi persyaratan kualitas profesional yang sudah
ditetapkan.
A06.Tanyakan jumlah kelas saat ini untuk masing-masing keahlian yang ada di lembaga
pelatihan/kursus.
A07. Tanyakan berapa jumlah peserta pelatihan untuk masing-masing jenis keahlian yang ada
di lembaga pelatihan/kursus.
A08. Tanyakan berapa lama waktu minimum untuk mengikuti satu jenjang pelatihan di lembaga
pelatihan/kursus tersebut.
B. Proses Pendaftaran Lembaga Pelatihan
B01. Pertanyaan ini bertujuan untuk mengetahui status keberadaan lembaga pelatihan/
kursus tersebut, apakah lembaga tersebut sudah terdaftar dan diakui oleh Dinas Pendidikan/
Kankemenag kabupaten/kota atau belum. Jika jawabannya Tidak langsung ke pertanyaan
B06, tapi jika jawabannya Ya, tanyakan pertanyaan berikutnya.
B02. Jika lembaga pelatihan/kursus tersebut sudah terdaftar di Dinas Pendidikan/Kankemenag
kabupaten/kota, maka tanyakan sejak kapan lembaga tersebut terdaftar di Dinas
Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota (tanggal, bulan dan tahun serta minta fotokopi
sertifikat lembaga tersebut).
B03.Tanyakan persyaratan apa saja yang harus dilengkapi oleh lembaga pelatihan/kursus
tersebut untuk mendaftarkan lembaga tersebut ke Dinas Pendidikan/Kankemenag
kabupaten/kota.
B04. Tanyakan bagaimana cara melakukan (prosedur) pendaftaran lembaga tersebut ke Dinas
Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota.
B05. Pertanyaan ini untuk mengetahui apakah ada batasan waktu (masa berlaku) ijin yang
dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota tersebut.
B06. Pertanyaan ini untuk mengetahui kegiatan monitoring yang pernah dilakukan oleh Dinas
Pendidikan/Kankemenag kabupaten/kota terhadap pelaksanaan kegiatan yang dilakukan
oleh lembaga pelatihan/kursus tersebut.
C. Karakteristik Lembaga Pelatihan
C01. Tanyakan total jumlah peserta pelatihan/kursus yang laki-laki dan perempuan yang ada di
lembaga pelatihan/kursus saat ini berdasarkan data yang ada.
52
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
C02.Tanyakan bagaimana proses (cara) pendaftaran calon peserta yang dilakukan oleh
lembaga pelatihan/kursus tersebut.
C03. Tanyakan syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh peserta pelatihan untuk bisa
mendaftarkan diri di lembaga pelatihan/kursus tersebut. Misal; umur, besarnya biaya,
tingkat pendidikan atau lainnya.
C04. Tanyakan jumlah peserta pelatihan/kursus di lembaga pelatihan/kursus menurut tingkat
pendidikan berdasarkan data yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
C05. Pertanyaan ini untuk mengetahui pekerjaan yang biasa dilakukan oleh peserta pelatihan
sebelum mengikuti pelatihan di lembaga pelatihan/kursus. Pekerjaan secara umum dari
seluruh perserta yang ada di lembaga pelatihan/kursus.
C06.Tanyakan berapa jumlah keseluruhan peserta laki-laki dan perempuan yang sudah
menyelesaikan pelatihan/kursus dalam setahun terakhir untuk semua jenis kegiatan yang
ada di lembaga pelatihan/kursus.
C07.Tanyakan tentang pekerjaan dari alumni lembaga pelatihan/kursus tersebut saat ini.
Tanyakan jenis pekerjaan secara umum dari alumni tersebut yang responden ketahui.
C08. Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah ada kerjasama antara lembaga pelatihan/kursus
dengan suatu perusahaan untuk penempatan alumni dari lembaga pelatihan/kursus
tersebut. Jika Tidak lanjutkan ke pertanyaan Seksi D, tapi jika Ya tanyakan ke pertanyaan
berikutnya.
C09. Jika di pertanyaan C08 jawabannya Ya, maka tanyakan sudah berapa banyak alumni dari
lembaga pelatihan/kursus tersebut yang bekerja di perusahaan tersebut.
D.Bantuan dari Pemerintah
D01. Pertanyaan ini untuk mengetahui bantuan yang pernah diterima oleh lembaga pelatihan/
kursus yang berasal dari pemerintah, baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
Bantuan tersebut bisa berupa uang maupun barang pelatihan. Jika jawaban Tidak
langsung ke seksi CP, jika jawabannya Ya tanyakan ke pertanyaan berikutnya.
D02.Tanyakan syarat apa saja yang harus dipenuhi oleh lembaga pelatihan/kursus untuk
mendapatkan bantuan tersebut.
D03. Tanyakan bentuk bantuan yang diberikan oleh pemerintah ke lembaga pelatihan/kursus
tersebut dalam setahun terakhir. Jika bantuan berupa barang pelatihan, maka konversikan
harga barang tersebut sesuai dengan harga pasar pada saat menerima bantuan.
D04.Pertanyaan ini untuk mengetahui, apakah besaran bantuan yang diterima berdasarkan
dengan jumlah peserta pelatihan atau tidak.
D05. Jika di pertanyaan D03 bentuk bantuan yang diterima ada yang berupa uang, maka
tanyakan bagaimana penggunaan dana yang diterima tersebut.
53
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
CP. Catatan Pewawancara
Seksi CP berisi informasi yang perlu dicatat yang berkaitan dengan data. Misalnya penjelasan
tambahan untuk suatu variabel pertanyaan yang tidak cukup jika dicatat di kolom jawaban pada
variabel yang bersangkutan, atau informasi lain yang dapat mendukung jawaban yang telah
diberikan responden.
54
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Penutup
55
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
enjaring dan menjangkau serta mengembalikan anak tidak sekolah bukanlah hal
yang mudah dan membutuhkan kerjasama erat dari berbagai pihak terkait baik
pemangku kepentingan didaerah, masyarakat serta keluarga anak itu sendiri.
Inovasi mekanisme menjaring anak tidak sekolah yang diusulkan dalam Modul ‘Menjaring dan
Menjangkau Anak Tidak Sekolah’ ini diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemerintah
daerah dan seluruh pihak yang memiliki komitmen dan perhatian besar pada pentingnya
memperbaki kinerja penanggulangan kemiskinan melalui inovasi agar dapat melindungi
serta memastikan anak –anak tidak sekolah di wilayahnya masing – masing untuk terus dapat
bersekolah.
Beberapa prinsip dalam melaksanakan penjaringan dan penjangkauan anak tidak sekolah
adalah sebagai berikut:
•
•
•
•
Perlu adanya Keleluasaan dimana setelah mendapat surat/ informasi untuk kembali
bersekolah, anak memiliki kebebasan untuk memilih apakah kembali ke sekolah, ke lembaga
pelatihan atau bekerja (self-registration).
Kepastian dimana penting terdapat kepastian penerimaan anak tidak sekolah tadi, dari
sekolah/madrasah maupun lembaga non formal (kursus, pelatihan, paket dll) ketika anak
memilih untuk kembali ke lembaga pendidikan.
Prinsip Keterbukaan baik dalam proses penjaringan maupun penjangkauan anak tidak
sekolah dimana penting untuk dipastikan adanya sebuah mekanisme penyaluran informasi
dan pengaduan.
Prinsip Koordinatif, Penanganan anak luar sekolah harus dilakukan bekerjasama dengan
kementerian/Dinas terkait lainnya (contoh Kemenakertrans, Kemenperin dll).
Modul ini tentunya belum sempurna dan perlu diujicobakan dalam area yang terbatas. Oleh
karena itu masih perlu terus disempurnakan, khususnya disesuaikan dengan situasi dan kondisi
di wilayah masing-masing.
56
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Lampiran
57
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Lampiran 1. Bentuk Kartu Perlidungan Sosial (KPS)
Sisi Depan
Sisi Belakang
Lampiran 2. Bentuk Kartu Keluarga Sejahtera (KKS)
Sisi Depan
Sisi Belakang
Lampiran 3. Bentuk Kartu Indonesia Pintar (KIP)
Sisi Depan
Sisi Belakang
58
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Lampiran 4. Bentuk Kartu PKH (Program Keluarga Harapan)
Kartu PKH Lama (2007 - 2012)
Kartu PKH Baru (2013)
59
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
60
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
KAB
No. KUES
Tanggal:
Tanda Tangan Petugas:
HALAMAN- 1
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
RESPONDEN: KEPALA/STAF DINAS
PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN/KANKEMENAG
KABUPATEN/KOTA
Ya, saya setuju (Tanda Tangan
Responden):
KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (KANKEMENAG)
PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL
RESMI
Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah
dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian
ini.
TANDA TANGAN PETUGAS
Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar
memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan
persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara
tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah
Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?
Terkait dengan uji petik ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik Anak Tidak Sekolah. Wawancara
ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami
berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.
Nama saya _______________________________,dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Formulir persetujuan lisan untuk Dinas Pendidikan/Kankemenag dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah
PRO
ID :└─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┘
PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH
RAHASIA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH
Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama
61
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
Alamat Lengkap Kantor
Nomor Telepon Kantor
Nama Responden
Jabatan di Dinas Pendidikan/Kankemenag
COV03
COV04
COV05
COV06
COV07
COV08
└─┴─┘
DKI JAKARTA
DIY YOGYAKARTA
JAKARTA UTARA
GUNUNG KIDUL
2015
Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki kebijakan
untuk menarik anak yang putus sekolah?
JIka Ya, apa kebijakan tersebut?
A03
KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (KANKEMENAG)
1. Ya
v. Lainnya, _________
c. Rekomendasi Sekolah
b. Nilai Minimum
a. Durasi diluar sekolah
1. Ya
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
3.
3.
3.
1. Ya
1. Ya
1. Ya



3.
1. Ya

________________________________________________
______________________________________________
Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki peraturan
terkait anak putus sekolah yang ingin kembali bersekolah?
Jika Ya, apa saja aturan tersebut?
A04
Tahun
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
TEGAL
SURABAYA
└─┴─┘
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
A01
A02
3.
4.
3.
4.
Bulan
5. KALIMANTAN
SELATAN
5. BANJAR
KODE: └─┴─┘
KODE: └─┴─┘
Tidak
Tidak
Tidak
HALAMAN- 2
3. Tidak  SEKSI B
Yaitu :
Yaitu :
Yaitu :
Tidak Yaitu :
3. Tidak  A03
__________________________________________________________________________________
1.
2.
1.
2.
└─┴─┘:└─┴─┘
Tanggal
A. KEBIJAKAN TERKAIT ANAK PUTUS SEKOLAH
Nomor Telepon Responden
JAM MULAI WAWANCARA
COV02
COV09
WAKTU WAWANCARA
COV01
COV. KETERANGAN WAWANCARA
Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (Lanjutan)
62
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Apakah kebijakan ini merupakan inisiatif dinas/kemenag
atau perintah dari pusat
A07
Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag melakukan proses
monitoring atas keberadaan lembaga pelatihan tersebut?
Jika Ya, berapa kali monitoring dalam setahun?
Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag melakukan proses
sertifikasi pada lembaga pelatihan/kursus
Jika
Ya,
apakah
Dinas
Pendidikan/Kankemenag
bekerjasama dengan pihak lain dalam melakukan proses
sertifikasi ini? Contohnya bekerja sama dengan BNSP
Jika Ya, pihak mana saja yang dilibatkan dalam kegiatan
sertifikasi tersebut?
B05
B07
1. Ya
1. Ya
1. Setiap bulan
2. Dua kali setahun
1. Ya
Kebijakan dari
3. Tidak  B05
3. Tidak  B03
3.
3. Tidak
HALAMAN- 3
3. Tidak  SEKSI C
3. Tidak  SEKSI C
3. Sekali setahun
95. Lainnya,_________
3. Tidak  B07
A. Jumlah peserta pelatihan
B. Dana hibah yang besarannya sama untuk setiap lembaga
V. Lainnya, _______________________________________
1. Ya
1. Ya
1. Inisiatif Dinas
Pusat
1. Ya  A07
KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (KANKEMENAG)
B09
B08
B06
B04
B03
B02
Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki peraturan
terkait Lembaga Pelatihan/Kursus?
Jika Ya, apa peraturan tersebut?
(FOTOCOPY PERATURANNYA)
Apakah Dinas Pendidikan/Kankemenag memiliki anggaran
untuk subsidi Lembaga Pelatihan?
Jika Ya, bagaimana menentukan besaran subsidi?
B01
B. KEBIJAKAN TERKAIT LEMBAGA PELATIHAN
A06
Apakah kebijakan tersebut melibatkan kerjasama dengan
lembaga pendidikan dan pelatihan?
Jika Tidak, kenapa?
A05
Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (Lanjutan)
63
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Kebijakan/program
seperti apa yang harus
dilakukan untuk menarik anak putus sekolah untuk
kembali mendapatkan pendidikan?
Syarat apa saja yang diperlukan untuk keberhasilan
program tersebut?
1. Ya
3. Tidak  SEKSI D
KUESIONER DINAS PENDIDIKAN/KANTOR KEMENTERIAN AGAMA (KANKEMENAG)
HALAMAN- 4
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________________________________________
CP. CATATAN PEWAWANCARA
MINTA DATA SEKUNDER DAFTAR LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS YANG ADA DI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTA
D. DATA SEKUNDER MENGENAI LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS
C02
C01
C. PERSERPSI MENGENAI PENDIDIKAN ANAK PUTUS SEKOLAH
Lampiran 5. Bentuk Kuesioner Dinas Pendidikan/Kantor Kementerian Agama (Lanjutan)
64
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
PRO
No. KUES
Tanda Tangan Petugas:
TANDA TANGAN PETUGAS
Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar
memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan
persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
KUESIONER LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Ya, saya setuju (Tanda Tangan
Responden):
PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL RESMI
Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah dijawab
dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian ini.
HALAMAN- 1
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
Tanggal:
RESPONDEN: PENGURUS
LEMBAGA PELATIHAN/KURSUS
Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara
tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah
Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?
Terkait dengan uji petik ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik Anak Tidak Sekolah. Wawancara
ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan yang kami
berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.
Nama saya _______________________________,dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Formulir persetujuan lisan untuk Lembaga Pelatihan/Kursus dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah
KAB
ID :└─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┘
PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH
RAHASIA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH
Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan
65
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
JAM MULAI WAWANCARA
PROVINSI
KABUPATEN/KOTA
KECAMATAN
Alamat Lengkap Lembaga Pelatihan
Nomor Telepon Lembaga Pelatihan
Nama Responden
Nama Lembaga Pelatihan
Jabatan dalam Lembaga Pelatihan
COV02
COV03
COV04
COV05
COV06
COV07
COV08
COV09
COV10
└─┴─┘
DKI JAKARTA
DIY YOGYAKARTA
JAKARTA UTARA
GUNUNG KIDUL
Tahun
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
TEGAL
SURABAYA
└─┴─┘
2015
5. KALIMANTAN
SELATAN
5. BANJAR
KODE: └─┴─┴─┘
KODE: └─┴─┘
KODE: └─┴─┘
Kapan Lembaga Pelatihan ini berdiri?
Apa saja jenis keahlian yang ditawarkan oleh Lembaga Pelatihan ini?
Apakah lembaga pelatihan ini sudah pernah disertifikasi oleh Dinas
Pendidikan/Kankemenag atau lembaga sertifikasi? (sesuaikan dengan
A02
A03
1.
Ya
3.
Tidak
HALAMAN- 2
e. ________________________________________________________
d. ________________________________________________________
c. ________________________________________________________
b. ________________________________________________________
Tanggal └─┴─┘
Bulan └─┴─┘
Tahun └─┴─┴─┴─┘
a. ________________________________________________________
__________________________________________
_______________________________________________
______________________________________________
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
A01
KUESIONER LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
3.
4.
3.
4.
Bulan
__________________________________________________________________________________
1.
2.
1.
2.
└─┴─┘:└─┴─┘
Tanggal
A. INFORMASI UMUM LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
WAKTU WAWANCARA
COV01
COV. KETERANGAN WAWANCARA
Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lanjutan)
66
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
KUESIONER LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
Berapa jumlah kelas di lembaga pelatihan/kursus saat ini?
Berapa jumlah instruktur yang sudah memiliki sertifikasi instruktur?
A05
A06
jenis keahlian yang ditawarkan)
Berapa jumlah instruktur per keahlian? (sesuaikan dengan jenis
keahlian yang ditawarkan)
A04
HALAMAN- 3
e. ____________________________________________ └─┴─┘ kelas
d. ____________________________________________ └─┴─┘ kelas
c. ___________________________________________ └─┴─┘ kelas
b. ___________________________________________ └─┴─┘ kelas
a. ___________________________________________ └─┴─┘ kelas
e. ____________________________________________ └─┴─┘ orang
d. ____________________________________________ └─┴─┘ orang
c. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
b. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
a. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
e. ____________________________________________ └─┴─┘ orang
d. ____________________________________________ └─┴─┘ orang
c. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
b. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
a. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lanjutan)
67
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Berapa lama waktu minimum untuk satu jenjang pelatihan di Lembaga
Pelatihan/Kursus ini?
A08
Apa persyaratan untuk mendaftar Lembaga Pelatihan/Kursus ke Dinas
Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota?
KUESIONER LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
B03
B. PROSES PENDAFTARAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN
B01 Apakah Lembaga Pelatihan/Kursus ini terdaftar dan diakui oleh Dinas
Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota?
B02 Sejak kapan Lembaga Pelatihan/Kursus ini terdaftar di Dinas
Pendidikan/Kankemenag Kabupaten/Kota? (Fotocopy Sertifikat)
Berapa kapasitas jumlah peserta Lembaga Pelatihan/Kursus?
A07
Ya
Bulan └─┴─┘
Tidak  B06
Tahun └─┴─┴─┴─┘
3.
f.
____________________________________________
e. ____________________________________________
d. ____________________________________________
c. ____________________________________________
b. ____________________________________________
a. ____________________________________________
Tanggal └─┴─┘
1.
HALAMAN- 4
e. ______________________________ └─┴─┘1. Hari 2. Minggu 3. Bln
d. ______________________________ └─┴─┘1. Hari 2. Minggu 3. Bln
c. _____________________________ └─┴─┘1. Hari 2. Minggu 3. Bln
b. _____________________________ └─┴─┘1. Hari 2. Minggu 3. Bln
a. _____________________________ └─┴─┘1. Hari 2. Minggu 3. Bln
e. ____________________________________________ └─┴─┘ orang
d. ____________________________________________ └─┴─┘ orang
c. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
b. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
a. ___________________________________________ └─┴─┘ orang
Lampiran 6. Bentuk Kuesioner Lembaga Kursus dan Pelatihan (Lanjutan)
68
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
PRO
KAB
No. KUES
KUESIONER RUMAH TANGGA
PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL
RESMI
Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah
dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian
ini.
TANDA TANGAN PETUGAS
Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar
memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan
persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
Tanggal:
Tanda Tangan Petugas:
HALAMAN- 1
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
RESPONDEN: ORANGTUA
ANAK/ANGGOTA RUMAH TANGGA
YANG MENGETAHUI/BISA
MENJAWAB
Ya, saya setuju (Tanda Tangan
Responden):
Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara
tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari studi ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah Bapak/Ibu/Saudara
memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?
Terkait dengan survei ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara. Bapak/Ibu/Saudara terpilih secara acak untuk diwawancarai.
Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kita melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan
yang kami berikan.
Nama saya _______________________________,dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Formulir persetujuan lisan untuk orang dewasa yang terlibat dalam survei rumah tangga
KEC
ID :└─┴─┘└─┴─┘└─┴─┴─┘└─┴─┘
PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM SURVEI ANAK TIDAK SEKOLAH
RAHASIA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
SURVEI ANAK TIDAK SEKOLAH
Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga
69
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
1. Kepala Rumah Tangga
Hubungan
KUESIONER RUMAH TANGGA
Nama dan Nomor Telp./HP Petugas Entry
COV14
a. Nama : ____________________________
HALAMAN- 2
b. No. Telp. :└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
b. No. Telp. :└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Nama dan Nomor Telp./HP Pewawancara
COV13
a. Nama : ____________________________
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Nomor PKH (Jika ada)
COV12
NO. URUT ART └─┴─┘
3. Anggota Rumah Tangga Lainnya
b. Nama Pemilik Telepon :
b. No. KPS. :└─┴─┴─┴─┴─┴─┘
a. No.KKS: └─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Nomor KKS/KPS (Jika ada)
2. Suami/Istri
a.└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
__________________________________________________________________________________
KODE:└─┴─┴─┘
______________________________________________________________
KODE: └─┴─┘
KODE: └─┴─┘
KODE:└─┴─┴─┘
COV11
Rumah Tangga
Kepala
Nama Responden
COV09
dengan
Nomor telepon
COV08
responden
Alamat lengkap rumah tangga
COV07
COV10
______________________________________________________________
DESA/KELURAHAN
COV06
5. KALIMANTAN
SELATAN
5. BANJAR
______________________________________________________________
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
TEGAL
SURABAYA
KECAMATAN
DKI JAKARTA
DIY YOGYAKARTA
JAKARTA UTARA
GUNUNG KIDUL
3.
4.
3.
4.
COV05
1.
2.
1.
2.
└─┴─┘:└─┴─┘
KABUPATEN/KOTA
2015
COV04
Tahun
PROVINSI
└─┴─┘
COV03
Bulan
JAM MULAI WAWANCARA
└─┴─┘
COV02
Tanggal
WAKTU WAWANCARA
COV01
COV. KETERANGAN WAWANCARA
Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga (Lanjutan)
70
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
03. Anak kandung/tiri
04. Menantu
KUESIONER RUMAH TANGGA
01. Kepala rumah tangga
02. Pasangan
Kode AR02
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
AR01
Nama ART (Anggota Rumah Tangga)
AR00
No. Urut
AR. ANGGOTA RUMAH TANGGA
AR03
05. Cucu
06. Orang tua/mertua
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└0┴1┘
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
AR04
1. Belum Kawin
2. Kawin
Kode AR08
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
Tangga/Bulan/Tahun Lahir
07. Famili lain
95. Lainnya, _____________
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
Hubungan [...] dengan Jenis Kelamin
Kepala Rumah
1.Laki-laki
Tangga?
3.Perempuan
AR02
AR06
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
No. Urut
Ayah
kandung
3.Cerai Hidup
4. Cerai Mati
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
Umur ART
sekarang
AR05
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
No. Urut Ibu
Kandung
AR07
Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga (Lanjutan)
AR08
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
1
2
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
4  AR10
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
└─┴─┘
HALAMAN- 3
51. Tidak tinggal di rumah tangga ini
52. Meninggal
3
1
2
4  AR10
AR09
No.Urut (AR00)
Suami/Istri
Kode AR06, AR07 dan AR09
3
1
2
Status Perkawinan [...]?
71
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
No.
Urut
KUESIONER RUMAH TANGGA
Kode AR10
1. Tidak/belum pernah sekolah  AR13
2. Masih Sekolah
3. Tidak Sekolah lagi
14
13
12
11
10
09
08
07
06
05
04
03
02
01
AR01
Nama
AR00
AR11
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
1
8
9
2
8
1
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
4
11
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
5
12
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
6
13
3. Paket A
4. SMP/SMPLB
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
10
3
Tingkat Pendidikan Tertinggi
Kode AR11
1. SD/SDLB
2. M. Ibtidaiyah
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
└─┘
Partisipasi
sekolah
saat ini […]
AR10
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
4
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
5
6
AR13
9. SMK
10. Paket C
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
3. Tidak 
1. Ya
PEWAWANCARA
PERIKSA :
AR05 = 6-21 THN
7. SMA/SMALB
8. M. Aliyah
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
4
8. TIDAK TAHU
5. M. Tsanawiyah
6. Paket B
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
7. Tamat
1
Tingkat / kelas tertinggi yang
pernah diduduki
AR12
11.
12.
D1/D2/D3
D4/S1
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
13.
HALAMAN- 4
S2/S3
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
8. TIDAK TAHU
3. Tidak
Apakah menerima Kartu Indonesia Pintar (KIP)?
AR14
1. Ya, dapat ditunjukkan
2. Ya, tidak dapat ditunjukkan
Lampiran 7. Bentuk Kuesioner Rumah Tangga (Lanjutan)
72
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
KAB
No. KUES
KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH
PERSETUJUAN LISAN DARI SUBYEK PENELITIAN ATAU WAKIL
RESMI
Saya mengerti prosedur yang dijelaskan di atas. Pertanyaan saya telah
dijawab dengan memuaskan, dan saya setuju untuk terlibat dalam penelitian
ini.
TANDA TANGAN PETUGAS
Berdasarkan penilaian saya, responden secara sukarela dan dengan sadar
memberikan persetujuan dan memiliki kapasitas legal untuk memberikan
persetujuan untuk berpartisipasi dalam penelitian ini.
Tanggal:
Tanda Tangan Petugas:
HALAMAN- 1
└─┴─┘/└─┴─┘/└─┴─┴─┴─┘
RESPONDEN: KEPALA
SEKOLAH/MADRASAH/WAKIL
KEPALA SEKOLAH/MADRASAH
ATAU GURU YANG BISA MEWAKILI
Ya, saya setuju (Tanda Tangan
Responden):
Semua jawaban Bapak/Ibu/Saudara akan digunakan untuk tujuan penelitian saja, dan akan dijaga kerahasiaannya. Nama dan jawaban Bapak/Ibu/Saudara
tidak akan kami berikan kesiapapun. Hasil dari uji petik ini akan dimanfaatkan untuk meningkatkan penelitian di seluruh Indonesia. Apakah
Bapak/Ibu/Saudara memahami penjelasan ini? Jika ya, apakah kami boleh melanjutkan wawancara ini?
Terkait dengan survei ini, kami ingin melakukan wawancara dengan Bapak/Ibu/Saudara yang berkaitan dengan Uji Petik tentang Anak Tidak Sekolah.
Wawancara ini tidak wajib, dan kalau kami melanjutkan wawancara, Bapak/Ibu/Saudara tidak diwajibkan/diharuskan untuk menjawab setiap pertanyaan
yang kami berikan jika Bapak/Ibu/Saudara tidak bersedia menjawabnya.
Nama saya _______________________________,dan saya adalah Tenaga Pencacah dari Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K).
Formulir persetujuan lisan untuk pengelola sekolah dalam Uji Petik Anak Tidak Sekolah
PRO
ID :└─┴─┘└─┴─┘ └─┴─┘
PERSETUJUAN UNTUK BERPARTISIPASI DALAM UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH
RAHASIA
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
UJI PETIK ANAK TIDAK SEKOLAH
Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah
73
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
5. SMA
6. MA
Jabatan Responden di Sekolah
Nomor Telepon Responden
COV12
COV13
KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH
Nama Responden
COV11
2. Wakil Kepala Sekolah
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
1. Kepala Sekolah
HALAMAN- 2
4. Tata Usaha
Nomor Telepon Sekolah (Jika ada)
COV10
3. Guru Senior
└─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┴─┘
Alamat Lengkap Sekolah
COV09
______________________________________________
__________________________________________________________________________________
Nama Sekolah/
7. SMK
8. PONDOK PESANTREN
COV08
3. SMP
4. MTS
KODE: └─┴─┘
KODE: └─┴─┘
Jenis Sekolah
SD
MI
5. KALIMANTAN
SELATAN
5. BANJAR
COV07
1.
2.
2015
KODE: └─┴─┴─┘
JAWA TENGAH
JAWA TIMUR
TEGAL
SURABAYA
Tahun
COV06 DESA/KELURAHAN
3.
4.
3.
4.
└─┴─┘
KODE: └─┴─┴─┘
1. DKI JAKARTA
2. DIY YOGYAKARTA
1. JAKARTA UTARA
2. GUNUNG KIDUL
Bulan
COV05 KECAMATAN
COV04 KABUPATEN/KOTA
COV03 PROVINSI
└─┴─┘:└─┴─┘
COV02 JAM MULAI WAWANCARA
└─┴─┘
Tanggal
COV01 WAKTU WAWANCARA
COV. KETERANGAN WAWANCARA
Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah (Lanjutan)
74
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Berapa jumlah Siswa per kelas saat ini ?
Berapa kapasitas kelas saat ini?
A02
A03
KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH
B05
Apakah pihak sekolah pernah berusaha mencegah anak yang ingin
berhenti sekolah? (Skip jika B03 hanya F yang terisi)
Jika tidak, apa alasannya?
Apa alasan utama siswa tersebut berhenti sekolah?
B03
B04
Apakah pernah ada siswa yang berhenti sekolah pada tahun 2014?
Jika Ya, berapa jumlah siswa yang berhenti pada tahun 2014 tersebut?
Ya
c. Kelas 3 : └─┴─┴─┘siswa
d. Kelas 4 : └─┴─┴─┘siswa
: └─┴─┴─┘siswa
: └─┴─┴─┘siswa
: └─┴─┴─┘siswa
c. Menikah/Mengurus rumah tangga
d. Cacat/Sakit berkepanjangan
e. Nilai tidak mencukupi
1.
 SEKSI C
Ya  B06
v. Lainnya, ____________________
y. Tidak tahu
3.
Tidak
HALAMAN- 3
: └─┴─┴─┘siswa
f. Diberhentikan oleh sekolah  SEKSI C : └─┴─┴─┘siswa
: └─┴─┴─┘siswa
b. Bekerja/Mencari Nafkah
└─┴─┴─┘
: └─┴─┴─┘siswa
Perempuan
Tidak  Seksi C
a. Tidak ada biaya
b.
3.
e. Kelas 5 : └─┴─┴─┘siswa
f. Kelas 6 : └─┴─┴─┘siswa
e. Kelas 5 : └─┴─┴─┘siswa
f. Kelas 6 : └─┴─┴─┘siswa
b. Perempuan : └─┴─┘└─┴─┴─┘ siswa
c. Kelas 3 : └─┴─┴─┘siswa
d. Kelas 4 : └─┴─┴─┘siswa
a. Laki-laki └─┴─┴─┘
1.
a. Kelas 1 : └─┴─┴─┘siswa
b. Kelas 2 : └─┴─┴─┘siswa
a. Kelas 1 : └─┴─┴─┘siswa
b. Kelas 2 : └─┴─┴─┘siswa
a. Laki-laki : └─┴─┘└─┴─┴─┘ siswa
B01
B02
B. SISWA PUTUS SEKOLAH
Berapa jumlah Siswa saat ini?
A01
A. KARAKTERISTIK SEKOLAH
Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah (Lanjutan)
75
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Apakah usaha dari sekolah ada yang berhasil?
Kenapa tidak berhasil?
B07
B08
Apa persyaratan untuk masuk kembali ke sekolah ini?
Apakah semua anak yang mendaftar itu diterima?
Jika Tidak, apa alasan pihak sekolah menolak calon siswa tersebut?
C04
C05
C06
KUESIONER SEKOLAH/MADRASAH
Apa alasan utama anak kembali ke sekolah?
C03
C. SISWA PUTUS SEKOLAH KEMBALI MENDAFTAR KE SEKOLAH
C01 Apakah ada anak putus sekolah yang mendaftarkan diri di sekolah ini
pada tahun 2014?
C02 Jika Ya, berapa jumlahnya?
Jika Ya, apa usaha yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah?
B06
Ya
Ya  SEKSI C
Tidak  SEKSI D
Tidak
3.
Tidak
Ya  SEKSI D
Sudah terlalu lama diluar sekolah
Tidak ada rekomendasi dari sekolah sebelumnya
Kapasitas sekolah penuh
Tidak lulus tes masuk sekolah
Nilai tidak mencukupi
Lainnya: _________________________________
1.
Ingin melanjutkan ke pendidikan yang lebih tinggi
Disuruh oleh orang tua/wali
Diajak teman
Lainnya: _______________________________
Nilai rapor
Lulus tes
Rekomendasi dari sekolah sebelumnya
Durasi berhenti sekolah kurang dari satu tahun
Lainnya: ________________________________
HALAMAN- 4
b. Perempuan └─┴─┴─┘
3.
3.
1.
2.
3.
4.
5.
95.
1.
2.
3.
95.
A.
B.
C.
D.
V.
a. Laki-laki └─┴─┴─┘
1.
1.
Memberi/merekomendasikan untuk mendapat beasiswa
Memberikan keringanan/pembebasan pembayaran uang sekolah
Mekanisme pembayaran uang sekolah dengan cicilan
Memanggil orang tua dan memberikan pengarahan mengenai
pentingnya sekolah
V. Lainnya, _________________________________________
A.
B.
C.
D.
Lampiran 8. Bentuk Kuesioner Sekolah/Madrasah (Lanjutan)
Sekretariat Tim Nasional Percepatan
Penanggulangan Kemiskinan
Jl. Kebon Sirih No. 14 Jakarta Pusat 10110
Telepon :
(021) 3912812
Faksimili
:
(021) 3912511
E-mail
:
[email protected]
Website:www.tnp2k.go.id
78
Rapat Kerja Teknis Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2015
Fly UP