...

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang bersumber
SALINAN
MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 32 TAHUN 2011
TENTANG
PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI DALAM NEGERI,
Menimbang
:
a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 dan Pasal 130 Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan
Daerah, Menteri Dalam Negeri berwenang melakukan pembinaan
pengelolaan keuangan daerah;
b. bahwa dalam rangka pembinaan terhadap pengelolaan hibah dan
bantuan sosial agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan
transparansi pengelolaan hibah dan bantuan sosial yang bersumber
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, perlu disusun
pedoman kepada pemerintah daerah;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam
Negeri tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi
Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3298);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor
59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
-26. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan
Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan
Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor
66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan
Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepada
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor
139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian
Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah
Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4741);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara
Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310).
MEMUTUSKAN:
Menetapkan
:
PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEDOMAN
PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL YANG BERSUMBER DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
-3BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Pertama
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:
1. Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota, dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
2. Kepala Daerah adalah Gubernur bagi daerah provinsi atau Bupati bagi daerah
kabupaten dan/atau Walikota bagi daerah kota.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD atau sebutan
lain adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara
pemerintahan daerah.
4. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk
didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban
daerah tersebut.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah
rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui
bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan
daerah.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala
satuan kerja pengelola keuangan daerah yang mempunyai tugas melaksanakan
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah
perangkat daerah pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan pengelolaan APBD.
8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat
daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/barang.
9. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang
dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang
mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam
rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah,
PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
10. Rencana Kerja dan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat RKA-PPKD adalah
rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku
Bendahara Umum Daerah.
11. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah
dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan
anggaran SKPD.
12. Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPKD yang selanjutnya disingkat DPA-PPKD
merupakan dokumen pelaksanaan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian
keuangan selaku Bendahara Umum Daerah.
13. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD
merupakan dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPD yang
digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
14. Hibah adalah pemberian uang/barang atau jasa dari pemerintah daerah kepada
pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya,
bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus yang
bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan pemerintah daerah.
15. Bantuan sosial adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah
daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya
tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
-416. Resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi
terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok
dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik,
fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial
akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
17. Naskah Perjanjian Hibah Daerah selanjutnya disingkat NPHD adalah naskah
perjanjian hibah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
antara pemerintah daerah dengan penerima hibah.
18. Organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota
masyarakat warga negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan
kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,
untuk berperan serta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional
dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila
termasuk organisasi non pemerintahan yang bersifat nasional dibentuk berdasarkan
ketentuan perundang-undangan.
19. Menteri adalah Menteri Dalam Negeri.
BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2
Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi penganggaran, pelaksanaan dan
penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi
pemberian hibah dan bantuan sosial yang bersumber dari APBD.
Pasal 3
(1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang, barang, atau jasa.
(2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat berupa uang atau
barang.
BAB III
HIBAH
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 4
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan hibah sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib.
(3) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang
pencapaian sasaran program dan kegiatan pemerintah daerah dengan
memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk
masyarakat.
(4) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memenuhi kriteria paling
sedikit:
a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
b. tidak wajib, tidak mengikat dan tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali
ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan; dan
c. memenuhi persyaratan penerima hibah.
-5Pasal 5
Hibah dapat diberikan kepada:
a.
b.
c.
d.
e.
pemerintah;
pemerintah daerah lainnya;
perusahaan daerah;
masyarakat; dan/atau
organisasi kemasyarakatan.
Pasal 6
(1) Hibah kepada Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan
kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non kementerian yang
wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
(2) Hibah kepada pemerintah daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sebagaimana
diamanatkan peraturan perundang-undangan.
(3) Hibah kepada perusahaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c
diberikan kepada Badan Usaha Milik Daerah dalam rangka penerusan hibah yang
diterima pemerintah daerah dari Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan
kepada kelompok orang yang memiliki kegiatan tertentu dalam bidang
perekonomian, pendidikan, kesehatan, keagamaan, kesenian, adat istiadat, dan
keolahragaan non-profesional.
(5) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5
huruf e diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang dibentuk berdasarkan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 7
(1) Hibah kepada masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) diberikan
dengan persyaratan paling sedikit:
a. memiliki kepengurusan yang jelas; dan
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan.
(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
ayat (5) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
a. telah terdaftar pada pemerintah daerah setempat sekurang-kurangnya 3 tahun,
kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
b. berkedudukan dalam wilayah administrasi pemerintah daerah yang bersangkutan;
dan
c. memiliki sekretariat tetap.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 8
(1) Pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat dan
organisasi kemasyarakatan dapat menyampaikan usulan hibah secara tertulis
kepada kepala daerah.
(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
-6(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 9
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran hibah
dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi
anggaran hibah berupa uang, barang, dan/atau jasa.
Pasal 10
(1) Hibah berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran hibah dalam APBD sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 11
(1) Hibah berupa uang dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja
hibah, obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang
diformulasikan kedalam program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja
barang dan jasa, obyek belanja hibah barang dan jasa berkenaan kepada pihak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja hibah barang atau jasa kepada pihak
ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
(3) Rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dicantumkan
nama penerima dan besaran hibah.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 12
(1) Pelaksanaan anggaran hibah berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran hibah berupa barang atau jasa berdasarkan atas DPA-SKPD.
Pasal 13
(1) Setiap pemberian hibah dituangkan dalam NPHD yang ditandatangani bersama oleh
kepala daerah dan penerima hibah.
(2) NPHD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat ketentuan
mengenai:
a. pemberi dan penerima hibah;
b. tujuan pemberian hibah;
c. besaran/rincian penggunaan hibah yang akan diterima;
d. hak dan kewajiban;
e. tata cara penyaluran/penyerahan hibah; dan
f. tata cara pelaporan hibah.
(3) Kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani
NPHD.
-7Pasal 14
(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima hibah beserta besaran uang atau jenis
barang atau jasa yang akan dihibahkan dengan keputusan kepala daerah berdasarkan
peraturan daerah tentang APBD dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran
APBD.
(2) Daftar penerima hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi dasar
penyaluran/penyerahan hibah.
(3) Penyaluran/penyerahan hibah dari pemerintah daerah kepada penerima hibah
dilakukan setelah penandatanganan NPHD.
(4) Pencairan hibah dalam bentuk uang dilakukan dengan mekanisme pembayaran
langsung (LS).
Pasal 15
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3
ayat (1) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 16
(1) Penerima hibah berupa uang menyampaikan laporan penggunaan hibah kepada
kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan SKPD terkait.
(2) Penerima hibah berupa barang atau jasa menyampaikan laporan penggunaan hibah
kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
Pasal 17
(1) Hibah berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja hibah pada PPKD dalam
tahun anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang atau jasa dicatat sebagai realisasi obyek belanja hibah pada jenis
belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal 18
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian hibah meliputi:
a. usulan dari calon penerima hibah kepada kepala daerah;
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima hibah;
c. NPHD;
d. pakta integritas dari penerima hibah yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
akan digunakan sesuai dengan NPHD; dan
e. bukti transfer uang atas pemberian hibah berupa uang atau bukti serah terima
barang/jasa atas pemberian hibah berupa barang/jasa.
Pasal 19
(1) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah
yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima hibah meliputi:
a. laporan penggunaan hibah;
b. surat pernyataan tanggung jawab yang menyatakan bahwa hibah yang diterima
telah digunakan sesuai NPHD; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima hibah berupa uang atau salinan bukti serah terima
barang/jasa bagi penerima hibah berupa barang/jasa.
-8(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima hibah selaku obyek pemeriksaan.
Pasal 20
(1) Realisasi hibah dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah dalam tahun
anggaran berkenaan.
(2) Hibah berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima hibah sampai dengan
akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan dalam neraca.
Pasal 21
(1) Realisasi hibah berupa barang dan/atau jasa dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan hibah berupa barang dan/atau jasa sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.
BAB IV
BANTUAN SOSIAL
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 22
(1) Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok
masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah.
(2) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah
memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dengan memperhatikan asas
keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
Pasal 23
Anggota/kelompok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) meliputi:
a.
individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil
sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar
dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;
b.
lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang
berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari
kemungkinan terjadinya resiko sosial.
Pasal 24
(1) Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1)
memenuhi kriteria paling sedikit:
a. selektif;
b. memenuhi persyaratan penerima bantuan;
c. bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat
berkelanjutan;
d. sesuai tujuan penggunaan.
-9(2) Kriteria selektif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diartikan bahwa
bantuan sosial hanya diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk
melindungi dari kemungkinan resiko sosial.
(3) Kriteria persyaratan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
meliputi:
a. memiliki identitas yang jelas; dan
b. berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
(4) Kriteria bersifat sementara dan tidak terus menerus sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c diartikan bahwa pemberian bantuan sosial tidak wajib dan tidak harus
diberikan setiap tahun anggaran.
(5) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
diartikan bahwa bantuan sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial.
(6) Kriteria sesuai tujuan penggunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d
bahwa tujuan pemberian bantuan sosial meliputi:
a. rehabilitasi sosial;
b. perlindungan sosial;
c. pemberdayaan sosial;
d. jaminan sosial;
e. penanggulangan kemiskinan; dan
f. penanggulangan bencana.
Pasal 25
(1) Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan
untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami
disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
(2) Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b
ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan
sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat
dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
(3) Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c
ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami
masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
(4) Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan
skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi
kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
(5) Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e
merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang,
keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber
mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi
kemanusiaan.
(6) Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f
merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
Pasal 26
(1) Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima
bantuan sosial.
(2) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang
diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin,
yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar,
cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
-10(3) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang
yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan
operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan
perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna
sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.
Bagian Kedua
Penganggaran
Pasal 27
(1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan usulan tertulis kepada kepala daerah.
(2) Kepala daerah menunjuk SKPD terkait untuk melakukan evaluasi usulan tertulis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
(3) Kepala SKPD terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyampaikan hasil
evaluasi berupa rekomendasi kepada kepala daerah melalui TAPD.
(4) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah.
Pasal 28
(1) Rekomendasi kepala SKPD dan pertimbangan TAPD sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 27 ayat (3) dan ayat (4) menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran bantuan
sosial dalam rancangan KUA dan PPAS.
(2) Pencantuman alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2), meliputi
anggaran bantuan sosial berupa uang dan/atau barang.
Pasal 29
(1) Bantuan sosial berupa uang dicantumkan dalam RKA-PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicantumkan dalam RKA-SKPD.
(3) RKA-PPKD dan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) menjadi
dasar penganggaran bantuan sosial dalam APBD sesuai peraturan perundangundangan.
Pasal 30
(1) Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1)
dianggarkan dalam kelompok belanja tidak langsung, jenis belanja bantuan sosial,
obyek, dan rincian obyek belanja berkenaan pada PPKD.
(2) Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (2)
dianggarkan dalam kelompok belanja langsung yang diformulasikan kedalam
program dan kegiatan, yang diuraikan kedalam jenis belanja barang dan jasa, obyek
belanja bantuan sosial barang berkenaan yang akan diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat, dan rincian obyek belanja bantuan sosial barang yang akan
diserahkan pihak ketiga/masyarakat berkenaan pada SKPD.
(3) Dalam rincian obyek belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dicantumkan nama penerima dan besaran bantuan sosial.
Bagian Ketiga
Pelaksanaan dan Penatausahaan
Pasal 31
(1) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa uang berdasarkan atas DPA-PPKD.
(2) Pelaksanaan anggaran bantuan sosial berupa barang berdasarkan atas DPA-SKPD.
-11Pasal 32
(1) Kepala daerah menetapkan daftar penerima dan besaran bantuan sosial dengan
keputusan kepala daerah berdasarkan peraturan daerah tentang APBD dan peraturan
kepala daerah tentang penjabaran APBD.
(2) Penyaluran/penyerahan bantuan sosial didasarkan pada daftar penerima bantuan
sosial yang tercantum dalam keputusan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1).
(3) Pencairan bantuan sosial berupa uang dilakukan dengan cara pembayaran langsung
(LS).
(4) Dalam hal bantuan sosial berupa uang dengan nilai sampai dengan Rp5.000.000,00
(lima juta rupiah) pencairannya dapat dilakukan melalui mekanisme tambah uang
(TU).
(5) Penyaluran dana bantuan sosial kepada penerima bantuan sosial sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) dilengkapi dengan kuitansi bukti penerimaan uang bantuan
sosial.
Pasal 33
Pengadaan barang dan jasa dalam rangka bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 3 ayat (2) berpedoman pada peraturan perundang-undangan.
Bagian Keempat
Pelaporan dan Pertanggungjawaban
Pasal 34
(1) Penerima bantuan sosial berupa uang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah melalui PPKD dengan tembusan kepada SKPD terkait.
(2) Penerima bantuan sosial berupa barang menyampaikan laporan penggunaan bantuan
sosial kepada kepala daerah melalui kepala SKPD terkait.
Pasal 35
(1) Bantuan sosial berupa uang dicatat sebagai realisasi jenis belanja bantuan sosial
pada PPKD dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang dicatat sebagai realisasi obyek belanja bantuan sosial
pada jenis belanja barang dan jasa dalam program dan kegiatan pada SKPD terkait.
Pasal 36
Pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pemberian bantuan sosial meliputi:
a. usulan dari calon penerima bantuan sosial kepada kepala daerah;
b. keputusan kepala daerah tentang penetapan daftar penerima bantuan sosial;
c.
pakta integritas dari penerima bantuan sosial yang menyatakan bahwa bantuan sosial
yang diterima akan digunakan sesuai dengan usulan; dan
d. bukti transfer/penyerahan uang atas pemberian bantuan sosial berupa uang atau
bukti serah terima barang atas pemberian bantuan sosial berupa barang.
Pasal 37
(1) Penerima bantuan sosial bertanggungjawab secara formal dan material atas
penggunaan bantuan sosial yang diterimanya.
(2) Pertanggungjawaban penerima bantuan sosial meliputi:
a. laporan penggunaan bantuan sosial oleh penerima bantuan sosial;
-12b. surat pernyataan tanggungjawab yang menyatakan bahwa bantuan sosial yang
diterima telah digunakan sesuai dengan usulan; dan
c. bukti-bukti pengeluaran yang lengkap dan sah sesuai peraturan perundangundangan bagi penerima bantuan sosial berupa uang atau salinan bukti serah
terima barang bagi penerima bantuan sosial berupa barang.
(3) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b
disampaikan kepada kepala daerah paling lambat tanggal 10 bulan Januari tahun
anggaran berikutnya, kecuali ditentukan lain sesuai peraturan perundang-undangan.
(4) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c disimpan dan
dipergunakan oleh penerima bantuan sosial selaku obyek pemeriksaan.
Pasal 38
(1) Realisasi bantuan sosial dicantumkan pada laporan keuangan pemerintah daerah
dalam tahun anggaran berkenaan.
(2) Bantuan sosial berupa barang yang belum diserahkan kepada penerima bantuan
sosial sampai dengan akhir tahun anggaran berkenaan dilaporkan sebagai persediaan
dalam neraca.
Pasal 39
(1) Realisasi bantuan sosial berupa barang dikonversikan sesuai standar akuntansi
pemerintahan pada laporan realisasi anggaran dan diungkapkan pada catatan atas
laporan keuangan dalam penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah.
(2) Format konversi dan pengungkapan bantuan sosial berupa barang sebagaimana
dimaksud ayat (1) tercantum pada lampiran Peraturan Menteri ini.
BAB V
MONITORING DAN EVALUASI
Pasal 40
(1) SKPD terkait melakukan monitoring dan evaluasi atas pemberian hibah dan bantuan
sosial.
(2) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
kepada kepala daerah dengan tembusan kepada SKPD yang mempunyai tugas dan
fungsi pengawasan.
Pasal 41
Dalam hal hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2)
terdapat penggunaan hibah atau bantuan sosial yang tidak sesuai dengan usulan yang
telah disetujui, penerima hibah atau bantuan sosial yang bersangkutan dikenakan sanksi
sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
BAB VI
LAIN-LAIN
Pasal 42
(1) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pertanggungjawaban dan
pelaporan serta monitoring dan evaluasi hibah dan bantuan sosial diatur lebih lanjut
dengan peraturan kepala daerah.
(2) Pemerintah daerah yang telah menetapkan peraturan kepala daerah yang mengatur
pengelolaan pemberian hibah dan bantuan sosial sebelum berlakunya Peraturan
Menteri ini harus menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini paling lambat 31
Desember 2011.
-13(3) Pemerintah daerah dapat menganggarkan hibah dan bantuan sosial apabila telah
menetapkan peraturan kepala daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2).
BAB VII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 43
Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini:
a. Pemberian hibah dan bantuan sosial untuk tahun anggaran 2011 tetap dapat
dilaksanakan sepanjang telah dianggarkan dalam APBD/Perubahan APBD tahun
anggaran 2011.
b. Penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban
serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai tahun
anggaran 2012 berpedoman pada Peraturan Menteri ini.
BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 44
Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan
Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juli 2011
MENTERI DALAM NEGERI,
ttd
GAMAWAN FAUZI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 28 Juli 2011
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd
PATRIALIS AKBAR
BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 450
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001
-14-
FORMAT KONVERSI DAN PENGUNGKAPAN HIBAH BERUPA BARANG DAN/ATAU JASA
SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA BARANG
I. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN SKPD:
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……
SKPD ………………
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER….
(Dalam Rupiah)
Nomor
Urut
1
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
2
2.1
2.1.1
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
Uraian
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi daerah
Pendapatan hasil pengelolaan
Kekayaan daerah yang
Dipisahkan
Lain-lain Pendapatan Asli
Daerah yang Sah
Jumlah
Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Barang dan Jasa
- Hibah
barang/jasa
yang
diserahkan
kepada
pihak
ketiga/masyarakat
- Bantuan sosial barang yang
diserahkan
kepada
pihak
ketiga/masyarakat
- Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial
Belanja Modal
Jumlah
Surplus / (Defisit)
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
Lebih
(Kurang)
-15II. FORMAT LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD:
PEMERINTAH PROVINSI/KABUPATEN/KOTA ……
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PPKD
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER….
(Dalam Rupiah)
No
Urut
1
1.2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.3
1.3
1.3.1
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5
2
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.1.5
2.1.6
2.1.7
2.1.8
2.2.3
3.
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4
3.1.5
3.1.6
3.2
3.2.1
3.2.2
3.2.3
3.2.4
3.3
Uraian
Pendapatan
Dana Perimbangan
Dana Bagi Hasil
Dana Bagi Hasil Pajak
Dana Bagi Hasil Bukan Pajak/
Sumber Daya Alam
Dana Alokasi Umum
Dana Alokasi Khusus
Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah
Pendapatan Hibah
Dana Darurat
Dana Bagi Hasil Pajak dariProvinsi
dan Pemerintah Daerah Lainnya
Dana Penyesuaian dan Otonomi
Khusus
Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
Pemerintah Daerah lainnya
Jumlah Pendapatan
Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Belanja Bunga
Belanja subsidi
Belanja Hibah
Belanja Bantuan Sosial
Belanja Bagi Hasil
Belanja Bantuan Keuangan
Belanja Tidak Terduga
Belanja Modal
Jumlah Belanja
SURPLUS/(DEFISIT)
Pembiayaan Daerah
Penerimaan Pembiayaan Daerah
Penggunaan SiLPA
Pencairan Dana Cadangan
Hasil Penjualan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan
Penerimaan Pinjaman Daerah
Penerimaan Kembali Pemberian
Pinjaman
Penerimaan Piutang Daerah
Jumlah Penerimaan
Pengeluaran Pembiayaan Daerah
Pembentukan Dana Cadangan
Penyertaan Modal (Investasi)
Pemerintah Daerah
Pembayaran Pokok Utang
Pemberian Pinjaman Daerah
Jumlah Pengeluaran
Pembiayaan Neto
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SILPA)
Anggaran
Setelah
Perubahan
Realisasi
Lebih
(Kurang)
-16III. FORMAT KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
A. KONSOLIDASI LAPORAN REALISASI ANGGARAN KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
13
14
15
16
17
18
19
20
Uraian
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Dana perimbangan
Lain-lain pendapatan yang sah
Jumlah pendapatan
Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Langsung
Belanja pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1) Hibah barang/jasa yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
2) Bantuan sosial barang yang
diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
3) Barang/jasa selain hibah dan
bantuan sosial
Belanja modal
Jumlah belanja
Surplus / defisit
Pembiayaan daerah
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
Sisa lebih pembiayaan tahun
berkenaan ( SILPA )
SATKER 1
SATKER
2
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
PPKD
xxx
xxx
xxx
Gabungan
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
xxx
xxx
xxx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Xxx
Xxx
Xxx
Xxx
-17B. KONVERSI HIBAH BARANG DAN/ATAU JASA SERTA BANTUAN SOSIAL BERUPA
BARANG DALAM LAPORAN REALISASI ANGGARAN PEMERINTAH DAERAH
No
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
12.1
12.3
12.4
12.5
12.6
13
14
15
16
17
18
19
20
Uraian
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Dana perimbangan
Lain-lain pendapatan yang sah
Jumlah pendapatan
Belanja
Belanja Tidak Langsung
Belanja Pegawai
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Langsung
Belanja pegawai
Belanja Barang dan Jasa
1)Hibah
barang/jasa
yang
diserahkan
kepada
pihak
ketiga/masyarakat
2)Bantuan sosial barang/jasa
yang diserahkan kepada pihak
ketiga/masyarakat
3)Barang/jasa selain 1) dan 2)
Belanja modal
Jumlah belanja
Surplus / defisit
Pembiayaan daerah
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
Sisa lebih pembiayaan tahun
berkenaan (SILPA)
Gabungan
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xx
Uraian
Pemd
a
Pendapatan
Pendapatan Asli Daerah
Pendapatan pajak daerah
Pendapatan retribusi daerah
Hasil pengelolaan kekayaan
daerah yang dipisahkan
Lain-lain PAD yang sah
Jumlah Pendapatan Asli Daerah
Dana transfer
Lain-lain pendapatan yang sah
Jumlah pendapatan
Belanja
Belanja Operasi
Belanja Pegawai
Belanja Barang
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Jumlah belanja
Surplus / defisit
Pembiayaan daerah
Penerimaan pembiayaan
Pengeluaran pembiayaan
Pembiayaan neto
Sisa lebih pembiayaan tahun
berkenaan (SILPA)
xxx
xxx
xx
xx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
ttd
GAMAWAN FAUZI
ZUDAN ARIF FAKRULLOH
Pembina (IV/a)
NIP. 19690824 199903 1 001
xxx
Bunga
Subsidi
Hibah
Bantuan Sosial
Belanja Modal
MENTERI DALAM NEGERI,
Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
xxx
Fly UP