...

pelajaran-pelajaran dari pengalaman rekonstruksi pasca bencana

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

pelajaran-pelajaran dari pengalaman rekonstruksi pasca bencana
PELAJARAN-PELAJARAN
DARI PENGALAMAN
REKONSTRUKSI PASCA
BENCANA
©ACDI/CIDA: Nick Westover
Kerusakan pasca tsunami dan hasil pembangunan kembali.
• Dokumen ini menyajikan pelajaran-pelajaran dan praktik-praktik yang baik yang diidentifikasi oleh CIDA (Canadian International Development Agency) berdasarkan konsultasi dengan mitra-mitranya dalam program rekonstruksi di Indonesia menyusul tsunami yang terjadi di Asia pada bulan Desember 2004. Diharapkan bahwa banyak dari pelajaran dan praktik yang baik tersebut akan mempunyai nilai bagi skenario rekonstruksi masa depan di negara-negara lain. Tujuannya ialah untuk memberikan hasil pengalaman yang bermanfaat di dalam perencanaan dan pelaksanaan rekonstruksi pasca bencana di masa depan.
• Pelajaran-pelajaran dan praktik-praktik baik disajikan – dimulai pada tingkat program lalu pada tingkat masing-masing
empat sektor yang menjadi fokus program rekonstruksi CIDA di Aceh: tata kelola pemerintahan, penghidupan, perumahan
dan penguatan perdamaian. Setiap bagian dokumen ini memberikan analisis singkat tentang tantangan dan respons di
Aceh/Nias kemudian menyajikan sejumlah praktik yang baik yang bersifat generik.
PELAJARAN-PELAJARAN DAN
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK:
TINGKAT PROGRAM
Tantangan dan responsnya
Gempa bumi dan tsunami yang terjadi pada bulan Desember
2004 menyebabkan kerusakan yang luas. Di Indonesia saja,
khususnya di provinsi Aceh dan pulau Nias di provinsi Sumatra
Utara, hampir 167.540 jiwa kehilangan nyawanya, lebih dari
570.000 orang harus mengungsi, banyak desa dihancurkan sama
sekali dan infrastruktur fisik rusak parah. Kerusakan terhadap
rumah dan infrastruktur ditaksir senilai 4,459 milyar dolar AS.
Besarnya kerusakan memberikan tantangan yang luar biasa
besarnya di dalam usaha menyalurkan bantuan kemanusiaan dan
bantuan rekonstruksi. Sumatra Utara dan Aceh relatif cukup terpencil,
dan CIDA tidak banyak pengalaman sebelumnya di wilayah itu.
Hal yang sama berlaku bagi sebagian besar mitra-mitranya.
Yang menambah kerumitan dalam konteks rekonstruksi di
Indonesia adalah akibat-akibat sosial, ekonomi, dan politik
dari konflik yang sedang berlangsung saat itu antara Gerakan
Aceh Merdeka (GAM) dan Pemerintah Indonesia, yang akhirnya
diselesaikan melalui Memorandum of Understanding (MOU) yang
ditandatangani di Helsinki pada bulan Agustus 2005. Konsekuensi
gabungan dari bencana itu dan konflik yang telah lama berjalan
sangat mempengaruhi semua sektor yang dibantu oleh CIDA.
Bantuan CIDA bagi proyek-proyek rekonstruksi di Aceh/Nias
seluruhnya bernilai 158 juta dollar Kanada. Program Rekonstruksi
Tsunami CIDA di Aceh diarahkan oleh Strategi Rekonstruksi yang
menyeluruh dan dipusatkan pada empat sektor. Program itu
sebagian besarnya bersifat responsif dan disampaikan terutama
melalui Perjanjian Kontribusi dan sejumlah kecil hibah. Jangka
waktu bagi penyaluran bantuan rekonstruksi Kanada dibatasi
selama empat tahun – sampai akhir bulan Maret 2009.
Suatu faktor yang sangat membantu adalah peranan Badan Rehabilitasi
dan Rekonstruksi Aceh-Nias (BRR) di dalam mengkoordinasi respons
pemerintah dan donor, selain adanya kelompok-kelompok kerja
tematis bagi sektor-sektor penting dan juga bagi isu-isu lintas sektor.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Memancing di puing pasca bencana. ©ACDI/CIDA: Benoit Aquin
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK PADA
TINGKAT PROGRAM
•
Akui nilai tinggi adanya badan koordinasi pemerintah
yang kuat. Langkah penting di dalam koordinasi
proses pemulihan adalah pembentukan oleh
pemerintah pusat dari badan yang bertanggung jawab
atas koordinasi rehabilitasi dan rekonstruksi. Badan
seperti itu, jika tenaga-tenaganya merupakan orangorang berketerampilan tinggi, didukung oleh tingkat
tertinggi pemerintahan, dan diberikan bantuan teknis
oleh PBB, didukung oleh lembaga donor bilateral dan
multilateral dan LSM-LSM, dapat dengan cukup cepat
mengendalikan koordinasi rekonstruksi, sistem-sistem
informasi, pendaftaran LSM dan perumusan rencana
pemulihan yang transisional, serta mengembangkan
mekanisme-mekanisme persetujuan khusus bagi proyek-proyek baru.
1
•
Alokasikan waktu yang memadai bagi rekonstruksi pasca
bencana. Proyek-proyek rekonstruksi sama menantang
sifatnya seperti proyek-proyek pembangunan yang
“normal”, namun dilaksanakan dalam konteks yang jauh
lebih sulit. Bila rekonstruksi bencana alam dilaksanakan
di negara-negara yang sedang menghadapi konflik jangka
panjang, suatu komitmen yang bahkan berjangka lebih
panjang dibutuhkan guna mencapai hasil.
•
Pastikan bahwa skala, ruang lingkup, dan hasil-hasil
yang diharapkan dari proyek itu bersifat realistis. Adalah
penting bahwa CIDA dan badan-badan pelaksana
bersikap realistis di dalam menilai hasil-hasil yang dapat
dicapai dalam konteks pasca bencana dan di dalam jangka
waktu yang telah ditetapkan. Lebih baik menetapkan
hasil-hasil yang dapat tercapai kemudian benar-benar
mencapainya – atau malahan melampauinya – daripada
bersikap terlalu optimistis di dalam menentukan hasilhasil yang diharapkan.
•
•
•
Berikan pelatihan PBH pada tahap dini. Untuk
meningkatkan mutu di dalam perumusan hasil-hasil yang
diharapkan, serta pemantauan internal dan pelaporan
berdasarkan hasil, pelatihan Pengelolaan Berdasarkan
Hasil (Results-Based Management) harus diberikan
kepada badan-badan pelaksana pada tahap yang sedini
mungkin. Bersiaplah untuk melakukan sekurangkurangnya satu babak revisi perumusan hasil yang
diharapkan agar lebih sesuai dengan apa yang dapat
dicapai dalam konteks rekonstruksi pasca bencana.
Fasilitasi suatu lingkungan mendukung bagi keberhasilan
program. Identifikasikan bidang-bidang kebutuhan
bersama dan berikan analisis, garis-garis pedoman,
dukungan teknis, dan/atau pembangunan kapasitas untuk
program rekonstruksi secara keseluruhan. Mengingat
besarnya tantangan rekonstruksi pasca bencana dan
kenyataan bahwa badan-badan pelaksana mungkin tidak
memiliki pengalaman atau kapasitas dalam semua bidang
– misalnya masalah-masalah lintas sektor seperti keadilan
gender – CIDA dapat mendorong kinerja yang sebaik
mungkin dengan memberikan dukungan khusus dalam
bidang-bidang strategis. Misalnya, dapat ditawarkan
lokakarya mengenai pokok-pokok seperti strategi untuk
mengakhiri proyek (exit strategy). Juga garis-garis
pedoman program rekonstruksi dapat diberikan tentang
masalah-masalah yang lintas sektor seperti kepekaan
konflik, di mana garis-garis pedoman CIDA mungkin
belum tersedia.
Kembangkan strategi untuk mengakhiri proyek (exit
strategy). Pertimbangkan dengan cermat apa yang
dimaksud dengan “keberlanjutan” dalam konteks
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
rekonstruksi pasca bencana. Di dalam Perjanjian
Kontribusi perlu dimasukkan ketentuan bahwa rencanarencana keberlanjutan dan strategi untuk mengakhiri p
Penggantian infastruktur masyarakat.
royek harus dikembangkan pada tahap awal proses
pelaksanaan dan diperbaharui sesuai kebutuhan. CIDA
juga perlu mengembangkan strategi menyeluruh untuk
mengakhiri programnya. Kalau mungkin, konsolidasikan
hasil-hasil dan tingkatkan keberlanjutan program
melalui dukungan lanjutan dari sumber-sumber bantuan
lain setelah berakhirnya masa rekonstruksi, yang dapat
juga dicapai melalui penyediaan dana bagi lembaga
multilateral dari organisasi-organisasi setempat lainnya,
yang progamnya masih berlanjut setelah program bantuan
resmi dari CIDA itu selesai.
•
Rencanakan penyebaran dan pelembagaan “produk
pengetahuan” seluas mungkin. Produk-produk
pengetahuan yang dihasilkan dari program-program
bantuan harus merupakan unsur penting dari strategi
perampungan proyek. Semua saluran penyebaran yang
potensial – mulai dari siaran radio masyarakat sampai
ke situs Internet dan distribusi komersial – harus
dipertimbangkan, diadaptasi dan diterapkan agar sesuai
dengan konteks setempat. Usaha-usaha pelembagaan
harus dipusatkan pada produk-produk pengetahuan yang
penting dan dipastikan bahwa bentuk dan isinya mudah
dipahami dan dipakai oleh pengguna-pengguna di lembaga-lembaga “pemilik” yang relevan.
•
Dukung modalitas koordinasi dan pendanaan yang sesuai
dengan prinsip-prinsip keefektifan bantuan. Modalitas
yang menjajarkan dana bantuan dengan rencanarencana nasional maupun dengan bantuan donor-donor
yang lain merupakan mekanisme yang efektif secara
biaya dan memperbesar peluang-peluang bagi dialog
kebijakan. Modalitas ini terutama efektif bila ada sebuah
badan koordinasi pemerintah pusat. Koordinasi sangat
dipermudah bila didasarkan atas kerjasama erat dengan
badan-badan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
2
PELAJARAN-PELAJARAN DAN
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK:
TATA KELOLA PEMERINTAHAN
Tantangan dan respons
Tsunami telah berdampak negatif secara luar biasa atas tata
kelola pemerintahan di Provinsi Aceh, terutama atas pemerintah
daerah. Diperkirakan bahwa 20% pegawai pemerintah meninggal
dan banyak gedung, fasilitas, dan arsip-arsip pemerintah binasa
atau hilang.
Desentralisasi fungsi-fungsi pemerintah dari pusat ke
tingkat kabupaten/kota di seluruh Indonesia, bersama-sama
dengan pengesahan Undang-undang Tahun 2006 mengenai
Pemerintahan Aceh yang memberi otonomi khusus kepada
Aceh, begitu pula perjanjian perdamaian tahun 2005, telah
menambahkan kompleksitas situasi pembangunan, tetapi pada
saat yang sama memberikan peluang baru bagi reformasi tata
kelola pemerintahan.
CIDA melakukan respons dalam bentuk proyek-proyek tata
kelola pemerintahan yang ditujukan pada pemulihan kapasitaskapasitas tertentu dari pemerintah, membangun kembali
organisasi-organisasi LSM dan memperkuat hubungan antara
pemerintah dengan masyarakat madani. Proyek-proyek tersebut
bekerja sama dengan pemerintah kota, kabupaten dan provinsi,
kelompok-kelompok masyarakat, universitas-universitas, LSM-LSM dan lembaga-lembaga lainnya.
GOOD PRACTICES IN GOVERNANCE
•
Imbangi respons jangka pendek dengan pemrograman
jangka panjang. Dalam situasi pasca bencana, penyediaan
dana bagi pengadaan peralatan/perlengkapan secara
cepat untuk mendukung kegiatan bantuan teknis
dapat merupakan sesuatu yang sangat penting. Ini
akan membantu menjamin hasil yang bermutu tinggi,
membangun hubungan kerjasama yang baik, dan dapat
meningkatkan nilai bantuan teknis. Menghubungkan
penyediaan perlengkapan dan infrastruktur secara selektif
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Iklan unit pemerintah daerah bagi penanganan keluhan warga.
dan terbatas dengan kegiatan-kegiatan pembangunan
kapasitas lainnya dalam lingkungan pasca bencana, bukan
hanya bisa memperbaiki prosedur pengadaan yang ada
tetapi juga memberikan insentif bagi penetapan prosedur
guna membantu komunitas-komunitas setempat agar
melakukan prakarsa yang serupa. Hubungannya bersifat
simbiotik, sebab pembangunan kapasitas tidak dapat
berlangsung tanpa perhatian yang memadai terhadap
kebutuhan infrastruktur. Misalnya, di dalam situasi
pasca bencana/pasca konflik di mana sistem-sistem
pemerintahan sangat membutuhkan rehabilitasi atau
perbaikan, adalah bermanfaat untuk menyediakan dana
yang dapat disalurkankan dengan cepat guna mendukung
kegiatan bantuan teknis bersamaan dengan pengadaan
infrastruktur dan perlengkapan. Praktek seperti itu harus
didasarkan atas perjanjian tertulis dengan pemerintah
daerah untuk memelihara dan mengoperasikan secara
memadai perlengkapan atau infrastruktur yang dibiayai
melalui dana seperti itu. Biasanya dana seperti itu
dibutuhkan hanya pada tahun pertama atau sampai tahun
kedua dari suatu program rekonstruksi.
3
•
Jalankan pendekatan yang terfokus dengan konsentrasi
geografis. Program-program harus difokuskan dengan
baik dan menghindari usaha untuk mencapai terlalu
banyak sasaran yang berbeda-beda. Gejala yang terakhir
ini merupakan kecenderungan umum bagi proyekproyek donor yang dihadapi dengan tantangan yang
luar biasa besar dalam situasi pasca bencana dan pasca
konflik. Program-program yang terkonsentrasi secara
geografis, dengan potensi yang lebih tinggi bagi hubungan
sinergetik, juga cenderung mempunyai dampak lebih
besar daripada yang tersebar di berbagai daerah.
•
Dorong dan fasilitasi kerja sama masyarakat madanipemerintah. Mendorong dan membantu masyarakat
madani dan pemerintah agar bekerja bersama di dalam
mengembangkan solusi atas masalah-masalah yang
diidentifikasi bersama, setelah memperkuat hubungan atas
dasar saling percaya, merupakan suatu pendekatan yang
sangat efektif di dalam melaksanakan program-program
rekonstruksi. Berbagai peluang tersedia bagi masyarakatmasyarakat, LSM dan pemerintah (baik eksekutif
maupun legislatif ) secara luas, untuk bekerja bersama
dan saling membagi informasi pada proses perencanaan
tahunan dan lima-tahunan dan pada proses penganggaran
yang berlaku, serta melalui forum-forum yang khusus
diciptakan. Misalnya, apa yang diperlukan guna
meningkatkan pelayanan publik dapat dievaluasi dengan
seksama melalui debat dan diskusi publik. Jejaring-jejaring
LSM dan sekutu-sekutunya dapat dibantu di dalam
menghadapi bukan hanya pemerintah daerah tetapi juga
berbagai asosiasi pemerintah daerah guna menyebarkan
pesan-pesan secara lebih luas, termasuk pada tingkat
pemerintahan yang lebih tinggi. Membangun hubungan
antara masyarakat madani dan pemerintah melalui kerja
sama seperti itu dapat menghasilkan generasi pemimpin
baru yang menganggap transparansi, pengikutsertaan
segala unsur masyarakat dan kerja sama sebagai “politik
yang baik.”
•
Bangun di atas usaha-usaha yang ada. Mengidentifikasi,
memodifikasi dan menerapkan bahan-bahan
pembangunan kapasitas yang sudah ada di Indonesia
(misalnya pedoman-pedoman pelatihan bagi
penganggaran yang responsif gender) dan memanfaatkan
berbagai program pemerintah setempat dan yang dibiayai
donor adalah lebih efektif pembiayaannya daripada
mengembangkan bahan-bahan dan alat-alat baru.
Untuk melakukan pendekatan itu, waktu dan tenaga
harus disediakan dalam rancangan proyek/program
untuk membangun komunikasi, koordinasi dan integrasi
kegiatan dengan kegiatan serupa dari badan-badan donor
lainnya, badan-badan pemerintah, LSM dan sektor
swasta.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Balai desa yang dibangun kembali.
•
Berikan penekanan pada koordinasi untuk menangani
tantangan-tantangan baru. Pembentukan forum-forum
baru yang menghubungkan pihak eksekutif dan legislatif
dari pemerintah-pemerintah kabupaten dan kota di
seluruh provinsi, dapat memajukan koordinasi secara
efektif dan memusatkan perhatian pada masalah-masalah
yang menjadi perhatian bersama di dalam berhadapan
dengan provinsi (dan pemerintah pusat). Forum-forum
ini dapat berfungsi dalam suasana yang bebas dari
politik partai, bahkan di mana anggota-anggota forum
berasal dari pihak-pihak yang berlawanan dalam suatu
konflik sipil-negara. Mekanisme koordinasi masyarakat
madani-pemerintah yang luwes, seperti panitia bersama
LSM-pemerintah, dapat juga mendukung usaha-usaha
pembangunan dan rekonstruksi sembari membangun
kembali rasa saling percaya dan kerja sama.
Kelompok yang memperkuat kapasitas perempuan
untuk mengambil keputusan.
4
•
Gunakan segala peluang bagi pemberdayaan perempuan.
Situasi pasca konflik/pasca bencana memberikan
peluang khusus untuk membuka lapangan baru bagi
perempuan untuk memangku peranan kepemimpinan
dan bagi pemerintah untuk mengintegrasikan perempuan
sebagai pelaku-pelaku utama di dalam rangka strategi
pembangunan kapasitas. Untuk memanfaatkan potensi
ini diperlukan perhatian yang saksama terhadap analisis
sosial, terutama analisis gender, guna memastikan
bahwa masalah-masalah gender dan masalah kelompokkelompok marjinal diteliti, dianalisis dan tercermin secara
memadai dalam rekomendasi, kebijakan dan legislasi yang
dihasilkan.
Dalam situasi pasca bencana/pasca konflik, proyek-proyek
tata kelola pemerintahan yang menerapkan pendekatan
pengarusutamaan gender atau menganalisis dan langsung
menangani tantangan-tantangan terhadap prinsip-prinsip
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
kesetaraan gender berkaitan dengan praktik keagamaan
dan kebudayaan setempat, sering lebih berhasil dari
proyek-proyek yang tidak melakukannya. Ini bukan hanya
berkat peningkatan partisipasi perempuan tetapi juga
karena kebijakan, praktik, sistem dan prosedur pemerintah
dibuat lebih responsif gender.
Namun, sasaran-sasaran yang berkaitan dengan kesetaraan
gender, seperti yang berfokus pada peningkatan partisipasi
perempuan dalam tata kelola pemerintahan setempat dan
peranan dalam pengambilan keputusan, harus bersifat
realistis, mengingat bahwa perempuan mungkin telah
terkena dampak secara tidak proporsional oleh bencana
atau konflik yang terkait.
5
PELAJARAN-PELAJARAN DAN
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK:
PERUMAHAN
Tantangan dan responsnya
Di Aceh dan Nias (Sumatra Utara) 120.000 rumah hancur
sedangkan 70.000 rumah lainnya rusak. Konteks terpenting
dari usaha rekonstruksi perumahan di Aceh dan Nias bersifat
rumit dan menantang, bukan hanya sebagai dampak fisik dari
tsunami (misalnya kehilangan arsip, kerusakan berat infrastruktur
pengangkutan, kehilangan lokasi desa karena tergenang laut
sehingga membutuhkan relokasi), namun juga sebagai akibat
konflik selama 30 tahun dengan pemerintah Indonesia yang
menyebabkan sikap tidak percaya terhadap orang luar dan
merosotnya secara drastis kepercayaan dan kerja sama di tengah-tengah masyarakat sendiri.
Lingkungan kebijakan (misalnya kriteria keberhakan atas
rumah, pengesahan spesifikasi teknis konstruksi rumah di Aceh,
kebijakan tentang pembangunan kembali dekat pantai) berubah
selama masa rekonstruksi. Kebutuhan akan bahan konstruksi
yang menyertai usaha pembangunan kembali yang besar-besaran
itu menyebabkan pemerintah provinsi mengumumkan moratorium
penebangan, yang menambah masalah yang ada untuk
memperoleh bahan secara legal dan yang secara lingkungan
dapat dipertanggungjawabkan. Komitmen untuk “membangun
kembali dengan lebih baik” perlu memperhitungkan bahwa lokasi
baik Aceh maupun Nias berada dalam zona yang cenderung kena
gempa bumi, yang mengharuskan perancangan rumah yang
tahan gempa sampai pada tingkat tertentu. Pengadaan lahan,
pendaftaran dan penerbitan sertifikat rumah yang prosesnya
berjalan lamban, sangat memperlambat pelaksanaan, terutama
dalam hal lahan-lahan untuk relokasi.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Rumah yang dibangun oleh UPLINK/Development and Peace.
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK DALAM
PERUMAHAN
•
Sadari bahwa penampungan sementara menyediakan
waktu memadai untuk merancang solusi permanen.
Adalah penting bahwa semua pihak, terutama para
penerima manfaatnya, memahami bahwa penyediaan
perumahan yang bermutu baik, aman, kokoh dan
permanen, membutuhkan waktu. Penampungan
sementara di tempat penampungan yang memenuhi
standar SPHERE harus merupakan bagian dari proses
pemukiman kembali guna memberikan para korban
perumahan sementara yang memadai, agar rekonstruksi
komunitas-komunitas dan tempat-tempat pemukiman
yang permanen diberikan waktu yang cukup untuk
dirancang dan dilaksanakan selayaknya.
6
•
Bekerja sama secara erat dengan pejabat-pejabat
pemerintah daerah dan pemerintah pusat. Adalah penting
untuk mengakui dan mendukung fungsi koordinasi
para pejabat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
Badan-badan rekonstruksi pasca bencana yang dibentuk
pemerintah menyediakan fungsi-fungsi koordinasi yang
penting di dalam bidang rekonstruksi perumahan dengan
menetapkan standar, mempermudah proses persetujuan,
dan/atau memantau mutu. Hubungan dengan pejabat
pemerintah daerah, seperti bupati, mempermudah proses
yang melibatkan kantor-kantor pemerintah daerah
dan pemangku-pemangku kepentingan (misalnya
memperlancar pembelian lahan untuk pemukiman
kembali) dan membantu memperingan dan melakukan
mediasi dalam konflik yang timbul pada waktu
pelaksanaan.
•
Perhitungkan biaya dan resiko di dalam mengerjakan
proyek-proyek relokasi. Daerah relokasi biasanya lebih sulit
dan lebih mahal untuk dikelola. Tantangan-tantangan
khusus meliputi: pengadaan lahan, penerimaan oleh
pihak-pihak yang memperoleh manfaatnya, dan pekerjaan
besar untuk penyiapan lahan.
•
Jalankan pendekatan terpadu dalam rekonstruksi
perumahan. Proyek-proyek perumahan, apakah di lahan
relokasi atau lahan asli, harus dilaksanakan berdasarkan
pendekatan holistik di dalam membangun kembali
dengan lebih baik guna menciptakan komunitas yang
tahan hidup. Ketahanan hidup bergantung pada sejumlah
faktor, termasuk akses terhadap tempat mata pencaharian,
air bersih yang dapat diminum, layanan kesehatan dan
pendidikan dasar serta jalan penghubung. Orang-orang
yang memperoleh manfaat dari proyek-proyek ini
mungkin sekali akan meninggalkan rumah baru mereka
kalau layanan dasar dan peluang mata pencaharian tidak tersedia.
•
Investasikan waktu dan usaha di dalam membuat
rancangan yang benar. Waktu yang cukup banyak perlu
diinvestasikan sebelumnya untuk menjamin bahwa
rancangan-rancangan (desain) memenuhi standar
teknis yang dapat diterima oleh komunitas sasaran dan
yang cocok bagi mereka. Ini menyebabkan munculnya
berbagai tantangan, termasuk tekanan dari penerima
manfaatnya, yang mungkin tidak sabar menunggu waktu
yang dibutuhkan untuk menjamin bahwa rancanganrancangan memenuhi standar-standar struktural (misalnya
ketahanan terhadap gempa) dan lingkungan. Memenuhi
standar seperti itu dan menuruti syarat-syarat teknis
bangunan, kalau ada, merupakan cara yang efektif untuk
memperingan dampak bencana-bencana di masa depan
sambil memastikan keberlanjutan. Suatu dimensi yang
penting di dalam usaha membuat rancangan yang benar
adalah dengan memperhitungkan tapak kaki lingkungan
(environmental footprint), termasuk penggunaan bahan
yang ramah lingkungan. Di mana badan-badan koordinasi
pemerintah yang menangani keadaan pasca bencana
ditugaskan untuk menentukan standar, maka usaha
membuat rancangan yang benar mungkin termasuk
melakukan lobi dengan pihak-pihak tsb mengenai
kecocokan sosial-kultural dari standar-standar itu
(misalnya rancangan dan ukuran rumah, ukuran lahan
untuk rumah).
•
Pusatkan usaha rekonstruksi secara geografis. Proyekproyek rekonstruksi perumahaan yang dilakukan pada
sejumlah lokasi yang secara geografis tersebar, masingmasing dengan ciri-ciri fisik dan sosial yang berbeda, jauh
lebih rumit untuk dikelola. Tantangannya bertumbuh
secara eksponensial dengan penambahan setiap lokasi
baru. Konsentrasi geografis memungkinkan badan-badan
pelaksana untuk memusatkan lebih banyak perhatian
pada pengembangan hubungan-hubungan saling percaya
dengan komunitas-komunitas yang mengalami bencana
– dan mungkin konflik juga – dan untuk melibatkan dan
memberdayakan para penerima manfaat.
Rumah yang dibangun oleh Palang Merah Kanada.
•
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Maksimalkan partisipasi pihak yang memperoleh manfaat.
Pada umumnya, semakin intensif pengikutsertaan
masyarakat dalam perencanaan rekonstruksi, perancangan
rumah, seleksi orang yang akan memperoleh manfaat dan
pengelolaan/pengawasan pembangunan, semakin besar
rasa memiliki orang-orang yang memperoleh manfaat
dan kepuasan atas rumah-rumah mereka yang baru,
dan semakin tinggi angka penghunian. Pengikutsertaan
masyarakat secara efektif di dalam rekonstruksi
perumahan membutuhkan waktu yang lama, ketrampilan,
7
efektif dapat dicapai melalui pengembangan rencana aksi
kesetaraan gender yang praktis, pengerahan sumber daya
teknis spesialis, dan memastikan pelaksanaan rencanarencana aksi sejak awal, di mana semua anggota tim saling
membagi akuntabilitas. Pesan-pesan tentang masalahmasalah yang berkaitan dengan gender harus dibuat
dengan jelas dan juga ditujukan kepada kaum lelaki guna
memperoleh dukungan mereka bagi proses dan hasil
kesetaraan gender. Rencana-rencana kesetaraan gender
dapat meliputi ketentuan-ketentuan seperti dorongan
agar rumah-rumah baru secara formal dimiliki bersama
antara suami dan isteri. Rencana-rencana kesetaraan
gender harus bersifat realistis, dengan mempertimbangkan
realitas setempat, misalnya ketidakseimbangan demografis
antara lelaki dan perempuan yang diakibatkan bencana.
kesabaran, kreativitas, ketekunan yang tinggi dan sumber
daya yang besar, terutama di mana komunitas-komunitas
telah menderita bencana dan konflik sekaligus. Suatu
unsur penting dalam pendekatan pengikutsertaan dalam
usaha rekonstruksi adalah dipeliharanya hubungan
komunikasi yang kuat dengan para penerima manfaat.
Ini membutuhkan analisis yang terus menerus mengenai
mekanisme dan saluran yang paling efektif, yang harus
disesuaikan untuk kaum perempuan, kaum lelaki,
kelompok-kelompok yang rentan dan sifat-sifat khas dari masing-masing komunitas.
•
•
Jalankan prosedur pengendalian mutu yang ketat. Suatu
sistem pengendalian mutu yang dikembangkan dengan
baik dan dijalankan secara sistematis, merupakan
sesuatu yang esensial di dalam memaksimalkan mutu
rumah-rumah yang disediakan kepada para penerima
manfaat dan dalam memastikan bahwa standarstandar teknis dipenuhi sembari membatasi dampak
terhadap lingkungan. Sistem ini harus meliputi
prosedur penyerahan yang formal dan terstruktur serta
dokumentasi. Suatu dimensi penting dari keberlanjutan
adalah memperlengkapi para penerima manfaat dengan
keterangan yang mereka butuhkan guna memelihata
integritas struktural dan mutu dari rumah inti mereka.
Ini dapat menyangkut pemeliharaan (terutama bila jenis
bahan-bahan yang dipakai kurang dikenal), prosedur
renovasi yang aman, dan pemeliharaan integritas
struktural sewaktu mengadakan perluasan rumah.
Pastikan bahwa ketentuan kesetaraan gender dimasukkan
ke dalam struktur perencanaan. Keterlibatan perempuan
secara aktif dalam perancangan perumahan, seleksi peserta
program, pengelolaan dan pengawasan konstruksi, dan
panitia-panitia perumahan merupakan unsur yang sangat
penting di dalam keberlanjutan proyek-proyek perumahan
yang telah rampung. Partisipasi kaum perempuan secara
•
Kembangkan prosedur pengelolaan konflik yang sesuai.
Kapasitas untuk menangani secara efektif konflik
yang timbul melalui proyek rekonstruksi perumahaan
mempunyai dampak besar atas hasil-hasil yang dicapai
dan keberlanjutan. Konflik dengan mudah dapat timbul
melalui sengketa hak milik tanah, terutama dengan
kembalinya pengungsi-pengungsi dalam negeri. Sengketasengketa tentang bahan dan mutu konstruksi dapat
menyebabkan terjadinya penundaan pelaksanaan yang
cukup lama. Konflik dapat juga timbul antara anggotaanggota masyarakat dengan kontraktor dan/atau tenaga
kerja mereka. Pengelolaan konflik dan sistem penyelesaian
yang efektif bergantung pada transparansi dan hubungan
kerja yang erat dengan pemimpin-pemimpin komunitas
dan pemerintah daerah yang dapat membantu mencegah
konflik dan bertindak sebagai mediator yang efektif.
Mekanisme pengelolaan konflik yang lain meliputi
pusat-pusat pengaduan dan penunjukkan staf proyek di
masing-masing komunitas yang dapat mengidentifikasi
dan menyelesaikan konflik yang potensial pada tahap dini.
Rumah-rumah yang dibangun oleh GenAssist/Mennonite Central Committee of Canada.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
8
PELAJARAN-PELAJARAN DAN
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK:
PENGHIDUPAN
Tantangan dan respons
Taksiran kerugian yang diakibatkan tsunami meliputi: 20.000
hektar budidaya ikan di pesisir hancur, 60.000 hektar tanah
pertanian dijadikan tidak produktif untuk sementara waktu atau
secara permanen, dan 100.000 usaha kecil dan sedang hancur
atau rusak. Di samping kerugian langsung, seperti perahu-perahu
nelayan, banyak mata pencaharian juga terkena dampak tidak
langsung melalui kehancuran ekosistem pesisir yang rapuh,
seperti rawa-rawa bakau.
Kerugian-kerugian ini diperparah oleh dampak konflik selama 30 tahun dan pengucilan ekonomi Aceh yang diakibatkannya,
yang sudah sangat memperlemah perekonomian setempat.
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK DI
BIDANG PENGHIDUPAN
•
Bedakan antara tahap bantuan kemanusiaan/pemulihan
dini dan tahap-tahap rekonstruksi. Pendekatan yang cocok
untuk memenuhi kebutuhan mendesak pasca bencana
(misalnya program ”padat karya” yang dibayar dengan
uang tunai, atau penyediaan uang saku untuk peserta
pelatihan) cenderung menciptakan kebergantungan dan
tidak merupakan cara yang optimal untuk menopang
pemulihan penghidupan pada jangka panjang. Menurut
pengalaman, lima sampai enam bulan setelah bencana
merupakan waktu tercepat untuk memulai kegiatan
pemulihan penghidupan.
•
Koordinasikan respons. Konsensus mengenai seperangkat
peraturan dasar bersama bagi pemulihan penghidupan
dan koordinasi usaha-usaha ke arah itu, dapat sangat
mengurangi kebergantungan yang tidak perlu pada donordonor, “persaingan” di dalam mencari calon penerima
manfaat, dan kejenuhan pasar dengan persediaan
berlebihan dari produk-produk yang sangat serupa.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Kelompok tani menyiapkan lahan.
•
Koordinasikan upaya pengumpulan data dasar dan analisis
pasar. Perencanaan yang tepat waktu untuk kegiatankegiatan yang efektif di dalam konteks pasca bencana
sangat dipermudah dengan tersedianya data dasar yang
dapat diandalkan dan analisis yang seluas mungkin.
Fungsi-fungsi ini dapat diselenggarakan dengan lebih
efektif oleh donor-donor atau kelompok kerja sektoral
daripada oleh masing-masing badan pelaksana yang
bekerja sendiri-sendiri. Koordinasi ini juga dapat dengan
segera menyepakati konteks bersama bagi usaha-usaha
pemulihan penghidupan.
•
Temukan keseimbangan antara “bangun di atas apa
yang diketahui” dan memperkenalkan kemungkinankemungkinan baru. Kepentingan masyarakat dan
usaha rekonstruksi dari para donor pada umumnya
difokuskan pada pemulihan mata pencaharian yang
telah hilang, misalnya membangun di atas kegiatan
subsisten dan wirausaha pra bencana. Badan-badan
pelaksana juga harus didorong supaya menambahkan
9
nilai pada intervensi mereka dengan mengidentifikasi
inovasi dengan potensi yang baik untuk meningkatkan
penghasilan dan menyediakan mata pencaharian yang
berkelanjutan. Apakah sudah dikenal atau bersifat
inovatif, pemilihan jenis-jenis usaha harus terutama
memperhatikan kelayakan, keberlanjutan, dan potensi
bagi perluasan. Waktu yang digunakan di dalam membuat
penilaian kelayakan, dan dalam memperkenalkan peluangpeluang baru bagi para calon penerima manfaat, dapat
memberikan hasil yang baik, biarpun adanya tantangan
terhadap pendekatan ini yang mungkin dihadapi dalam
situasi rekonstruksi pasca bencana.
•
•
Kembangkan strategi pengakhiran proyek yang mencakup
kemitraan yang kuat dengan instansi-instansi setempat.
Pembinaan hubungan dengan pemerintah daerah dan
badan pengembangan usaha, apakah dari pemerintah atau
bukan-pemerintah, dapat membantu melanggengkan
hasil, terutama mengingat kerangka waktu yang relatif
singkat bagi dukungan rekonstruksi pasca bencana.
Masukan lokal dapat meliputi bantuan teknis, penyediaan
bantuan modal/keuangan, dan pelembagaan praktikpraktik yang baik.
Sadari bahwa usaha skala kecil saja dapat menimbulkan
resiko dampak lingkungan lokal. Analisis Dampak
Lingkungan skala kecil yang disederhanakan (atau
penyusunan UKL/UPL) harus diselenggarakan bagi
usaha-usaha berskala kecil guna mengidentifikasi dan
menganalisis baik resiko lingkungan yang potensial dan
peluang-peluang untuk memperkenalkan dan memajukan
prinsip-prinsip dan praktik-praktik tentang pengelolaan
lingkungan yang baik. Situasi pasca bencana memberikan
kesempatan untuk memperkenalkan kepada komunitas/
pengusaha teknik-teknik produksi yang lebih sadar
lingkungan yang sekurang-kurangnya “tidak merusak” dan
secara potensial memberikan alternatif-alternatif
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Usaha pembibitan kelompok tani.
mata pencaharian yang lebih berkelanjutan atau lebih
rendah biayanya yang mungkin belum dikenal (misalnya
pertanian organik, alternatif terhadap tungku pembakaran
batu bata yang menggunakan kayu).
•
Jadikan kegiatan penghidupan sebagai wahana untuk
pemberdayaan perempuan. Konteks pasca bencana/
pasca konflik membuka peluang untuk meningkatkan
kesadaran akan masalah kesetaraan gender di masyarakat
setempat dan memajukan pemberdayaan perempuan
melalui kegiatan penghidupan. Analisis gender diperlukan
untuk mengidentifikasi baik peluang maupun kendala
dalam konteks lokal tertentu (misalnya di mana bencana
telah ikut menyebabkan terjadinya ketidakseimbangan
demografis yang parah). Memaksimalkan manfaat
pemberdayaan yang potensial biasanya menuntut
dukungan lebih banyak daripada hanya menyediakan
peluang untuk peningkatan penghasilan. Ini dapat
meliputi pelatihan kepemimpinan yang khusus
disiapkan untuk kaum perempuan serta keluwesan
untuk menyesuaikan jadwal pelatihan dengan berbagai
kebutuhan dan peran perempuan.
10
PELAJARAN-PELAJARAN DAN
PRAKTIK-PRAKTIK YANG BAIK:
PENGUATAN PERDAMAIAN
Tantangan dan respons
Dampak gempa bumi dan tsunami diperparah oleh perang
saudara selama tiga puluh tahun antara Pemerintah RI dan
Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang menghancurkan kepercayaan
dan kerja sama antara pemerintah dan masyarakat di seluruh
provinsi. Hal itu telah menyebabkan terjadinya komunitaskomunitas yang pecah, di samping tantangan mengasimilasi
kembali mantan kombatan dan tahanan politik ke dalam strukturstruktur masyarakat. Dengan demikian rekonstruksi pasca
bencana dibuat lebih rumit oleh karena sangat rendahnya tingkat
kepercayaan yang diperlukan bagi tindakan kolektif yang positif di
dalam komunitas-komunitas, serta juga dalam kerjasama antara
masyarakat madani dengan pemerintah.
CIDA melakukan respons dengan membiayai proyek-proyek yang
ditujukan khususnya kepada usaha mendukung proses penguatan
perdamaian di Aceh. Ini dipusatkan pada usaha memajukan
pendidikan perdamaian dan ketrampilan mediasi melalui
lembaga-lembaga pendidikan Islam, serta memupuk keserasian
di komunitas yang dipengaruhi konflik dengan memfasilitasi
proses demokratis guna mengidentifikasi, melaksanakan dan
mengelola proyek-proyek khusus untuk wanita dan proyek-proyek
yang mencakup seluruh komunitas, yang digerakkan secara lokal.
Di samping itu, kepekaan konflik diidentifikasi sebagai suatu isu
lintas sektor yang harus diintegrasikan dalam semua proyek yang
didanai CIDA.
Walaupun telah terjadi konflik bertahun-tahun lamanya, tsunami
telah mempertajam kemauan semua pihak untuk menciptakan
suatu lingkungan yang lebih bersahabat untuk pemulihan dari
bencana. Pemerintah Indonesia menandatangani Memorandum
of Understanding untuk perdamaian dengan GAM di Helsinki
pada tanggal 15 Agustus 2005, yang menuju pada pengesahan
Undang-undang tentang Pemerintahan Aceh pada tahun
2006. Keadaan damai telah terpelihara pada umumnya dan
telah memainkan peran penting di dalam keberhasilan usaha
rekonstruksi.
Walaupun daerah pesisir yang dihantam tsunami sebagian
besarnya juga menderita oleh karena konflik, namun bagianbagian besar dari provinsi ini sangat menderita oleh konflik tetapi
tidak berhak atas bantuan rekonstruksi pasca bencana yang
mengalir masuk.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
Pemerintah RI dan GAM menandatangani MOU untuk
perdamaian di Helsinki.
11
PRAKTIK-PRAKTIK BAIK DI DALAM
PENGUATAN PERDAMAIAN
•
Sesuaikan usaha-usaha penguatan perdamaian dengan
konteks setempat. Penguatan perdamaian merupakan
suatu proses yang rumit dan harus disesuaikan dengan
situasi setempat yang unik. Pembangunan kapasitas
yang ditargetkan – dengan memperhitungkan
dinamika konflik setempat dan dengan tujuan untuk
mentransformasikannya – adalah sangat penting kalau
hasil-hasil yang diperoleh selama proses ini hendak
dilanggengkan. Komunitas/kelompok-kelompok
penerima manfaat dapat dilibatkan secara efektif di dalam
menganalisis dinamika konflik setempat dan membangun
(kembali) mekanisme mediasi setempat. Adalah penting
untuk membangun suatu pengertian yang kokoh
tentang sifat dan dinamika lembaga-lembaga setempat
yang terlibat, teristimewa kalau lembaga itu (misalnya
pesantren-pesantren di pedesaan) mempunyai kebudayaan
khusus yang berpusat kepada figur pemimpin, situasi yang
menciptakan tantangan bagi keberlanjutan dan replikasi
hasil.
•
Gabungkan kegiatan penguatan perdamaian dengan
program yang memberikan manfaat perdamaian yang
nyata. Prakarsa penguatan perdamaian akan lebih
berhasil kalau diintegrasikan dengan program-program
yang mencoba memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang
diidentifikasi secara kolektif (kesehatan, pendidikan,
perumahan, dll) dan yang memberikan manfaat
perdamaian yang nyata. Memajukan perdamaian
melalui penciptaan mata pencaharian lokal dan proyek
infrastruktur masyarakat merupakan strategi yang dapat
dijalankan dan bersifat efektif. Namun sama pentingnya
adalah usaha untuk menjajaki upaya penguatan
perdamaian melalui kegiatan kebudayaan setempat
(misalnya upacara, sandiwara, dll).
•
Arahkan bantuan kepada komunitas baik yang menderita
karena konflik maupun yang menderita karena bencana.
Ketegangan dapat timbul kalau penduduk yang menderita
bencana menerima bantuan sewaktu penduduk yang
lainnya hanya menonton dengan tangan kosong. Baik
penduduk yang ditimpai bencana maupun yang menderita
karena konflik harus diintegrasikan dalam program
rekonstruksi pasca bencana di lingkungan yang menderita
karena konflik untuk mencegah penggerogotan proses
perdamaian yang rapuh.
•
Identifikasikan tantangan-tantangan secara realistis di
dalam melembagakan kurikulum pendidikan perdamaian.
Program penguatan perdamaian jangka pendek yang
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
terutama dipusatkan pada pelatihan sebagai suatu
alat utama untuk mendukung usaha perdamaian dan
rekonsiliasi mungkin tidak akan langgeng. Agar efektif,
perubahan-perubahan – seperti dimasukkannya mata
pelajaran pendidikan perdamaian ke dalam kurikulum
sekolah – harus dilembagakan. Ini membutuhkan bukan
saja komitmen jangka panjang dari pihak donor (misalnya
untuk memungkinkan waktu yang memadai bagi
beberapa pengulangan pelaksanaan pelatihan, dilanjutkan
dengan coaching yang memadai) namun juga pendanaan
program yang langgeng, badan-badan pemerintah sektor
pendidikan yang mempunyai sumber daya yang kuat, dan
komitmen setempat untuk memperkenalkan perubahanperubahan kurikulum. Kalau unsur-unsur itu tidak
ada, perubahan kurikulum seperti itu mungkin sekali
tidak akan mempunyai dampak yang berarti atas proses
penguatan perdamaian dan tidak akan menyebar ke luar
komunitas-komunitas percobaan proyek.
•
Kembangkan strategi pengakhiran proyek yang
mengaitkan kegiatan penguatan perdamaian dengan
proyek-proyek rekonstruksi yang lain maupun dengan
sistem-sistem pemerintah daerah. Pembentukan sistem
jejaring dan interaksi antara proyek-proyek penguatan
perdamaian dan proyek-proyek rekonstruksi di sektorsektor lain dapat memberikan kesempatan yang baik bagi
sinergi dan bagi peningkatan sasaran dan keberlanjutan
hasil-hasil. Begitu juga, proyek-proyek harus kreatif
di dalam mengidentifikasi pengkaitan yang cocok
dengan sistem pelaksanaan program pembangunan
dari pemerintah daerah, pembuatan peraturan,
penyusunan kebijakan, serta sistim peradilan baik untuk
melanggengkan hasil proyek maupun untuk memajukan
reformasi.
Pengambilan keputusan komunitas yang melibatkan mantan
kombatan, tahanan politik dan korban-korban konfli.
12
– dan dampak gabungannya – terhadap peran-peran
dan hubungan-hubngan gender. Umpamanya, walau
perempuan selama konflik mungkin telah memangku
peranan yang biasanya dianggap peranan lelaki, namun
bencana tsunami mungkin telah mengakibatkan
ketidakseimbangan demografis, sehingga di komunitas
yang terpengaruh ada kebanyakan laki-laki.
•
Bersikap peka terhadap resiko menciptakan konflik baru.
Terlepas apakah rekonstruksi pasca bencana dilaksanakan
di daerah yang juga merupakan zona konflik/pasca
konflik, langkah-langkah kepekaan konflik yang proaktif harus dimasukkan ke dalam semua proyek. Di
daerah konflik/pasca konflik, langkah-langkah seperti itu
akan membantu di dalam menghadapi dampak sosialekonomi dan politis dari konflik. Di daerah yang tidak
menderita karena konflik, pemberian bantuan pasca
bencana dapat mencetuskan konflik. Langkah-langkah
kepekaan konflik yang dirumuskan secara eksplisit dapat
mencegah bahwa pelaksanaan proyek mencetuskan atau
memperparah konflik dan juga memperlengkapi mitra
dan anggota-anggota masyarakat dengan kapasitas untuk
menyelesaikan atau melakukan mediasi dalam setiap
konflik yang dapat timbul.
•
Terapkan kepekaan konflik secara sistematis agar
memperoleh keefektifan yang maksimal. Sama seperti isu
yang menyentuh masalah lintas sektor lainnya, langkahlangkah untuk menerapkan kepekaan konflik harus
didasarkan atas analisis yang cermat, dirumuskan sebagai
suatu strategi/rencana aksi yang eksplisit dan didukung
oleh sumber daya spesialis. Untuk memajukan pendekatan
yang efektif, adalah berfaedah bagi CIDA untuk
memberikan pembinaan kepada badan-badan pelaksana
tentang apa yang dimaksudkan dengan strategi kepekaan
konflik/rencana aksi yang baik.
Pesantren yang menawarkan kurikulum penguatan perdamaian.
•
Integrasikan kesetaraan gender secara layak ke dalam
proses penguatan perdamaian. Memajukan kesetaraan
gender dalam arti partisipasi yang adil dalam proses
penguatan perdamaian dan akses yang adil atas manfaatmanfaat perdamaian, dapat menghasilkan hasil-hasil yang
positif kalau dijalankan dengan cara yang peka terhadap
norma-norma kebudayaan dan agama setempat. Misalnya,
kapasitas kaum perempuan dalam pengelolaan kegiatan
komunitas dan kapasitas untuk pengambilan keputusan
dapat diperkuat oleh suatu pendekatan dengan dua tujuan,
yang memberi kesempatan untuk kegiatan khusus bagi
dan oleh perempuan di samping kegiatan yang menyentuh
seluruh komunitas. Pendekatan seperti itu mungkin
sekali akan disambut dengan baik dan tidak akan menjadi
sasaran kecaman dari pihak pemimpin-pemimpin agama
setempat. Usaha-usaha untuk memajukan kesetaraan
gender dalam konteks-konteks yang sekaligus pasca
konflik dan pasca bencana harus didasarkan atas
analisis yang cermat tentang dampak masing-masing
Program/proyek/kegiatan didanai Canadian International Development Agency
atas nama Pemerintah Kanada.
PELAJARAN-PELAJARAN DARI PENGALAMAN REKONSTRUKSI PASCA BENCANA
13
Fly UP