...

- perpustakaan hukum bphn

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

- perpustakaan hukum bphn
Buku No. 6
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
SEBAGAI ASET PERUSAHAAN
Oleh
Syprianus Aristeus, S.H., M.H.
BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI
JAKARTA, 2010
PERLINDUNGAN MEREK TERKENAL
SEBAGAI ASET PERUSAHAAN
Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan
Aristeus, Syprianus
Perlindungan merek terkenal sebagai aset perusahaan/oleh Syprianus
Aristeus; editor Mugiyati; Sutriya; Badan Pembinaan Hukum Nasional.
Jakarta: Badan [tsb.], 2010
xiv, 209 hlm.; 21 cm
ISBN 978-602-8815-03-1
Editor
Mugiyati, S.H., M.H.
Sutriya
Terbit Tahun 2010
Diterbitkan Oleh
Badan Pembinaan Hukum Nasional
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI
Jalan Mayjen Sutoyo – Cililitan
Telepon (021) 8091908, 8002192
Faksimile (021) 80871742
Jakarta Timur 13640
iv
KATA PENGANTAR
Perlindungan merek terkenal sebagai aset perusahaan di Indonesia adalah upaya untuk memberikan kenyamanan kepada pemilik merek
sesuai dengan hukum yang berlaku, sehingga aset tersebut tidak dilakukan
pembajakan, pemalsuan, oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Dalam menghadapi era globalisasi saat ini, masuknya barangbarang produk impor dengan kualitas merek terkenal akan membanjiri
Indonesia, oleh sebab itu penindakan terhadap pelaku pelanggaran
harus dapat diterapkan oleh petugas, agar Indonesia tidak menjadi
sorotan internasional dalam hal pembajakan suatu merek terkenal.
Sehubungan dengan hal tersebut Badan Pembinaan Hukum Nasional
telah melakukan penulisan karya ilmiah berjudul “Perlindungan Merek
Terkenal Sebagai Aset Perusahaan” oleh Syprianus Aristeus, S.H.,
M.H. Karya ilmiah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauhmana
perlindungan merek terkenal dalam hukum Indonesia, dan memperoleh
gagasan pemikiran untuk memperbaharui undang-undang merek Indonesia (UU No. 15 Tahun 2001).
Penerbitan karya ilmiah ini dimaksudkan untuk memperluas wawasan
masyarakat yang mempunyai perhatian di bidang hukum merek.
Selanjutnya diharapkan menambah pemikiran dalam pembangunan hukum
nasional.
Akhirnya, kami ucapkan terima kasih kepada Sdr. Syprianus
Aristeus, S.H., M.H., yang sudah bekerja keras menyusun naskah ini
dan semua pihak yang membantu sehingga buku ini dapat diterbitkan.
Jakarta, Juni 2010
Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional
Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, S.H., M.H., FCBArb.
v
vi
KATA PENGANTAR
Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha
Esa, karena dengan bimbingan-Nya, maka penulis karya ilmiah dengan
judul “Perlindungan Merek Terkenal Sebagai Aset Perusahaan” dapat
diselesaikan, walaupun diketahui masih terdapat sebagian kekurangan
mengenai materi penulisan ini, oleh sebab itu kritik dan saran serta
masukan dari pembaca sangat diharapkan, sehingga di kemudian hari
penulis dapat merubah/menambah materi dari penulisan ini.
Hormat saya
Penulis,
Syprianus Aristeus, S.H., M.H.
vii
viii
ABSTRAK
Merek dagang dapat berarti suatu aset Property and Omzet
penjualan. Bagi seorang pengusaha, suatu merek dagang diartikan
sebagai suatu prestise atau harga diri atau bahkan kedudukan. Seiring
dengan kemajuan teknologi khusus internet, maka suatu merek terkenal
dapat online-kan dari negara satu ke negara lainnya untuk melakukan
promosi. Merek dagang telah berkembang menjadi hak-hak yang dapat
dilindungi dengan pengertian tidaklah adil menyamakan barang milik
seseorang dengan milik orang lain. Seiring dengan percepatan intensitas
kegiatan ekonomi dan perdagangan baik dalam skala nasional maupun
dalam kerangka regional dan internasional, teknologi informatika hadir
dengan terobosan baru yang merupakan sinergi dari kekuatan teknologi
komunikasi dan informatika (telematika). Hal ini ditandai dengan 2
(dua) Trend pertumbuhan yang berlangsung sangat cepat dan dinamis
yaitu globalisasi ekonomi dan inovasi teknologi yang memiliki pengaruh
yang sangat besar terhadap struktur dan cara-cara bisnis yang dilakukan.
Bagaimanapun inovasi dalam teknologi yang merupakan karya intelektual
manusia harus dihargai dan dihormati. Oleh karena itu tujuan dari
peraturan perundang-undangan di bidang hak atas kekayaan intelektual
menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan ekonomi suatu
negara. Hal ini dapat dilihat dengan adanya perusahaan terhadap UndangUndang Merek seiring dengan diratifikasinya World Trade Organization (WTO).
Pelanggaran merek, khususnya merek terkenal asing sudah menjadi
hal umum di mana orang Indonesia ironisnya mulai menciptakan profesi
baru yaitu sebagai pedagang merek dan pembajak merek. Cara praktik
mereka dijelaskan dalam sebuah artikel di majalah mingguan “Tempo”
pada tahun 1992. Selain membajak merek lokal, pedagang merek ini
sering beroperasi dengan mencari jurnal asing yang diimpor yang
memuat merek dagang yang memiliki potensi di masa depan dalam
pemasaran di Indonesia. Setelah itu mereka mendaftarkan merek tersebut
ix
dengan tujuan akan dibeli kembali oleh pemilik asing sesungguhnya
saat perusahaan asing tersebut mengembangkan usahanya di Indonesia. Sebagian besar pemilik merek asing cenderung lebih memilih
membeli kembali daripada menjalani proses pengadilan yang panjang
di Indonesia tanpa hasil yang pasti. Dalam kasus di mana pedagang
merek benar-benar memproduksi suatu barang yang memiliki hak atas
merek, pemilik merek asing juga sering menawarkan lisensi kepada
pembajak merek tersebut.
Dunia sekarang ini dilihat sebagai pasar untuk produk dari berbagai
perusahaan pemilik merek dan jasa. Perkembangan dan tata niaga
yang bersifat dunia ini telah menimbulkan berbagai persoalan, khususnya
mengenai ketentuan untuk memberikan perlindungan terhadap merek
terkenal dan kriteria apakah yang dapat dipergunakan untuk menentukan
keterkenalan suatu merek. Tidaklah mengherankan oleh karenanya bahwa
World Intellectual Property Organization (WIPO) telah menyatakan
dalam memorandumnya beberapa waktu lalu bahwa: “National Trademark Offices are often unfronted with the problem that so-called
‘trademark pirates’ apply for the registration marks ahead in time of
the true owners”. Alasannya, yaitu bahwa berbagai perusahaan pemilik
merek yang memiliki merek terkenal seringkali menganggap bahwa
mereka masih belum berada dalam posisi untuk memperluas kegiatan
bisnis mereka atas merek yang bersangkutan dan mereka juga belum
memperoleh pendaftaran bagi merek mereka di seluruh wilayah. Bahkan
berbagai merek yang paling terkenal tidak selalu di pergunakan di
setiap negara manapun dan adalah tidak mungkin untuk mendaftarkan
dan mempertahankan pendaftaran merek dalam semua kelas internasional
di seluruh wilayah. Demikian pula, seringkali terjadi pemilik merek
telah mengajukan permohonan untuk mendaftarkan tetapi terhambat
oleh lamanya proses resmi yang berkenaan dengan pendaftaran merek
sebelum merek tersebut dapat dikabulkan. Sementara itu pembajak
merek mungkin telah mengambil jalan pintas untuk meraup keuntungan
pemilik merek sesungguhnya yaitu dengan menjadi pihak yang pertama
kali pemakai merek yang sama.
x
Demi persetujuan TRIPs menentukan definisi yang seragam mengenai
merek (tidak diatur dalam Konvensi Paris) yang terdapat dalam ketentuan
Pasal 15 ayat (1) persetujuan TRIPs. Berdasarkan persetujuan TRIPs,
perbedaan (daya pembeda) adalah satu-satunya kondisi substansif bagi
perlindungan merek. Penolakan berdasarkan alasan-alasan tidak adanya
daya pembeda adalah batu ujian bagi perlindungan menurut Persetujuan
TRIPs dan sebagai tambahan terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1),
yaitu ketentuan Pasal 15 ayat (3) persetujuan TRIPs. Penolakan
perlindungan juga diperbolehkan sepanjang alasan-alasan terhadap
penolakan tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Konvensi
Paris.
Landasan hukum perlindungan merek terkenal telah lama diatur
dalam Konvensi Paris, ketentuan Pasal 6 bis, Konvensi Paris tidak
memberikan definisi apapun atau kriteria mengenai merek yang
dikualifikasikan sebagai merek terkenal.
Persetujuan TRIPs telah menentukan standar-standar minimum
perlindungan bagi negara-negara anggota WTO di bidang HKI. Terutama
yang penting yaitu dengan ditetapkannya 2 (dua) prinsip pokok, yaitu
National Treatment (NT) dan Most Favoured Nation Treatment (MFNT).
Ketentuan yang relevan mengenai perlindungan merek terkenal adalah
Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs. Kedua pasal tersebut
menggabungkan penerapan mengenai perubahan-perubahan penting yang
sudah dilakukan terhadap Pasal 6 bis Konvensi Paris. Walaupun
Persetujuan TRIPs telah memperkenalkan 2 (dua) indikasi untuk
mengevaluasi merek-merek terkenal, namun belum terdapat definisi
yang tepat mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal.
Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs memperluas perlindungan
yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris bagi merek jasa terkenal
(lihat Pasal 16 Trademark Law Treaty/TLT, 27 Oktober 1994). Pasal
16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur bentuk perlindungan bagi
para pemilik merek terkenal yang diperluas hingga menjangkau merekmerek terkenal yang terdaftar.
xi
Lemahnya perlindungan merek terkenal di Indonesia saat ini adalah
akibat dari lemahnya “Law Enforcement” dan budaya masyarakat
Indonesia yang lebih menyukai menggunakan merek asing tetapi
“PALSU” sebab harganya murah dan dapat dijangkau, serta tidak
mengetahui bahwa merek mempunyai nilai “EKONOMIS”.
xii
DAFTAR ISI
Halaman
KATA PENGANTAR ...........................................................
v
ABSTRAK
.........................................................................
ix
DAFTAR ISI .........................................................................
xiii
BAB I PENDAHULUAN...................................................
1
A. Latar Belakang Masalah ........................................
1
B. Rumusan Masalah ..................................................
21
C. Tujuan Penelitian ....................................................
23
D. Kegunaan Penelitian ...............................................
24
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual ........................
24
F.
Sistematika Penulisan .............................................
57
BAB II TINJAUAN PUSTAKA .........................................
59
A. Sejarah Lahirnya Merek ........................................
59
B. Perkembangan Merek di Indonesia .......................
87
C. Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia .........
114
D. Hak Atas Kekayaan Intelektual (Intellectual
Property Right) Merek Sebagai Aset
Perusahaan ..............................................................
118
BAB III METODOLOGI PENELITIAN .............................
123
A. Populasi dan Sampel ..............................................
123
B. Bahan atau Materi Penelitian ................................
124
C. Alat Pengumpulan Data .........................................
125
D. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
127
xiii
E. Cara Analisis Data .................................................
127
BAB IV ANALISIS
TERHADAP PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL SEBAGAI ASET
PERUSAHAAN ......................................................
129
A. Perlindungan Hukum
Pemegang Hak
Merek di Indonesia ...............................................
129
B. Kelemahan Hukum
dan Penegakan
Hukum di Indonesia ...............................................
157
C. Efektifitas Terhadap Perlindungan Hak
Merek di Indonesia .................................................
160
BAB V PENUTUP ...............................................................
199
A. Kesimpulan .............................................................
199
B. Saran .......................................................................
201
DAFTAR PUSTAKA ...........................................................
203
xiv
BAB I
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Arus globalisasi yang begitu deras disertai dengan kemajuan
teknologi komunikasi yang pesat telah menyebabkan hubungan antar
negara dan masyarakatnya semakin dekat, saling bergantung (interdependency) dan saling mempengaruhi sehingga seolah tercipta suatu
dunia tanpa batas atau bordeless world,1 istilah yang dipergunakan
oleh pakar manajemen strategi Kenichi Ohmae yang menggambarkan
batas politis suatu negara bangsa tetap ada. Akan tetapi, sebagai
konsekuensinya kemudian terjadi reposisi peran negara bangsa,
sebagaimana telah disebutkan di atas. Keadaan tersebut digambarkan
oleh Kenichi Ohmae dengan menyebut dunia abad ke-21 sebagai bordeless
world (dunia tanpa batas) dengan menyatakan:
“They may lie within or across the borders of nation state. This
does not matter. It is the irrelevant result of historical accident.
What defined them is not the location of their political borders
but the fact that they right size and scale to be the true, natural
business units in today’s global economy. Theirs are the borders
and the connections-that matter in a matter in a borderless
world”.2
Apapun pengertian, definisi dan motor penggerak globalisasi,
Marzuki Usman3 berpendapat bahwa pasar bebas atau globalisasi
atau era kesejagatan bagi Indonesia sudah merupakan suatu hal yang
pasti karena Indonesia merupakan salah satu negara pendiri dari World
1
Kenichi Ohmae, 1995, The End of the Nation State: The Rise of Regional Economies, London, Harper Collins. hlm. 60.
2
Ibid, hlm. 5.
3
Marzuki Usman, 2001, Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan,
Penyunting M. Thoha, (Jakarta: Pustaka Quantum), hlm. 8.
1
Trade Organization (WTO) yaitu dengan ditandatangani perjanjian
WTO pada bulan November 1994. Hakikat daripada perjanjian itu
ialah dunia akan menuju kepada pasar bebas paling lambat sebelum
tahun 2020 yang meliputi:4
a.
Bebas keluar masuk barang apa saja yang melewati tapal batas
negara, dalam arti tarif/bea masuk menjadi nol. Untuk itu setiap
negara angota WTO harus menyampaikan “schedule of
concession” atau jadwal konsesi yang berisi tawaran penurunan
bea masuk secara bertahap mulai dari angka-angka tertentu pada
tahun 1995 menjadi nol sebelum tahun 2020. Dengan demikian
mulai tahun 2020 dan seterusnya, perdagangan barang antar negara
menjadi bebas tanpa hambatan kecuali barang-barang yang haram
seperti narkoba.
b.
Bebas keluar masuk jasa-jasa melewati tapal batas negara dalam
arti bahwa setiap jasa apa saja akan bebas diperdagangkan mulai
tahun 2020 dan seterusnya. Untuk itu setiap negara angota WTO
harus menyampaikan “schedule of commitment”, yaitu berupa
tawaran jasa-jasa apa saja yang akan dibebaskan keluar masuk
dan dengan tingkat pembebasan yang bertahap, yakni mulai dari
seratus persen tidak bebas, kemudian menjadi bebas sama sekali,
sebelum tahun 2020. Di bidang perdagangan jasa ini biasanya
dilakukan melalui empat modality yaitu:5
1. Perdagangan jasa secara bebas melintasi tapal batas negara
(cross horder).
2. Perdagangan jasa yang membolehkan si pemakai jasa secara
bebas membelinya dari negara lain (luar negeri) atau dikenal
sebagai “consumption abroad”.
3. Perdagangan jasa yang membolehkan kehadiran pemasok jasa
dari luar negeri di negara tuan rumah (commercial
presence).
4
Ibid, hlm. 9.
Marzuki Usman, 2001, Globalisasi Krisis Ekonomi dan Kebangkitan Ekonomi Kerakyatan,
Penyunting M. Thoha, (Jakarta: Pustaka Quantum), hlm. 9.
5
2
4.
Perdagangan jasa yang membolehkan kehadiran tenaga kerja
dari luar negeri di negara tuan rumah (presence of natural
person).
c.
Bebas keluar masuk uang dan modal melewati tapal batas negara.
Konkretnya investasi langsung (foreign direct investment), dan
investasi portofolio melalui pasar uang dan pasar modal adalah
bebas seratus persen mulai dari tahun 2020 dan seterusnya.
d.
Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) dan Intellectual Property
Right diakui oleh seluruh anggota negara anggota WTO.
Di dalam pasar bebas itu patut juga dicatat bahwa ada dua prinsip
dasar yang dianut, yaitu:6
a.
Market Access/akses terhadap pasar dibuka seluas-luasnya sampai
tidak ada lagi pembatasan dan halangan bagi setiap pelaku ekonomi
untuk keluar masuk tapal batas negara anggota WTO.
b.
National Treatment/Perlakuan Nasional artinya kepada setiap pelaku
ekonomi yang berkiprah di negara tuan rumah haruslah diperlakukan
secara adil sebagaimana perlakuan yang diberikan kepada pelaku
ekonomi nasional dalam negeri.
Memasuki milenium baru, HKI menjadi isu yang sangat penting
yang selalu mendapat perhatian, baik dalam forum nasional maupun
internasional. Dimasukkannya Persetujuan TRIPs dalam paket persetujuan
WTO di tahun 1994 menandakan dimulainya era baru perkembangan
HKI di seluruh dunia. Pada saat ini permasalahan HKI tidak dapat
dilepaskan dari dunia perdagangan dan investasi, dan pentingnya HKI
dalam pembangunan ekonomi serta perdagangan telah memacu
dimulainya era baru pembangunan ekonomi yang berdasar ilmu
pengetahuan.
6
Taryana Sunandar, 1996, Perkembangan Hukum Perdagangan Internasional dari
GATT 1947 sampai Terbentuknya WTO (World Trade Organization), (Jakarta: BPHN
Departemen Kehakiman, hlm. 23-24.
3
Indonesia terlibat di dalam ekonomi global di mana HKI menjadi
komoditi yang sangat berharga, dan aspek-aspek dagang yang
berhubungan dengan HKI diatur dalam konvensi-konvensi internasional.
Persetujuan TRIPs harus dipandang sebagai instrumen kebijakan yang
bertujuan untuk membantu menyelesaikan perselisihan perdagangan
mengenai HKI dan meningkatkan pemanfaatan sistem HKI yang produktif
bagi keuntungan ekonomi dan sosial. Nilai utama dari sistem HKI
adalah kontribusinya terhadap tujuan ekonomi nasional. Dengan demikian,
Persetujuan TRIPs dimaksudkan untuk memaksimalkan konstribusi
sistem HKI terhadap pertumbuhan ekonomi melalui perdagangan dan
investasi. Standar HKI yang berbeda atau tidak harmonis, atau standar
yang tidak jelas, tidak transparan atau tidak teratur, dapat mengurangi
kepercayaan dan menciptakan biaya tersembunyi, menghalangi
perdagangan dan investasi yang kaya akan teknologi produktif.7
Dengan diratifikasinya Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994,
terdapat lima langkah strategis dalam rangka penyesuaian sistem hukum
HKI nasional, yaitu:8
1.
Legislasi dan konvensi internasional: merevisi atau mengubah
peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HKI dan
mempersiapkan peraturan perundang-undangan yang baru di bidang
HKI, seperti Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu,
dan Rahasia Dagang; juga mempersiapkan penyertaan Indonesia
dalam Konvensi-konvensi internasional.
2.
Administrasi: menyempurnakan sistem administrasi pengelolaan
HKI dengan misi memberikan perlindungan hukum dan
menggalakkan pengembangan karya-karya intelektual.
3.
Kerja sama: meningkatkan kerja sama terutama dengan pihak
luar negeri.
7
Cita Citrawinda P, 2003, Hak Kekayaan Intelektual, (Jakarta: FH UI) hlm. 28.
A. Zen Umar Purba, 2000, Pokok-pokok Kebijakan Pembangunan Sistem HAKI
Nasional, Advanced Seminar tentang “Prospect and Implementation of Indonesian
Copyright, Patent and Trademark Laws“, (Hotel Borobudur, Jakarta), hlm. 2.
8
4
4.
Kersadaran masyarakat: memasyarakatkan atau sosialisasi HKI.
5.
Penegakan hukum: membantu penegakan hukum di bidang HKI.
Masalah Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dewasa ini di
Indonesia dianggap sebagai salah satu masalah hukum yang aktual.
Hal ini dapat dimengerti apabila gejala ini dikaitkan dengan dua hal
utama yang juga sedang berlangsung, pertama laju pertumbuhan ekonomi
yang relatif makin pesat, kedua perhatian negara-negara maju terhadap
Indonesia, khusus disektor industri dan perdagangan tersebut karena
potensinya yang tidak dapat diabaikan demikian saja lebih khusus
mengenai pemakaian tanda pengenal, atau yang lebih dikenal dengan
istilah “MEREK”.
Proses pertumbuhan ekonomi yang pesat, sangat mempengaruhi
perilaku ekonomi pada satu pihak dan juga para konsumen pada
pihak yang lain. Konsumen secara sangat jelas menyukai barangbarang dengan label/tanda pengenal yang berbau asing. Pengusaha/
produsen karena mengikuti perkembangan pasar menawarkan
produksinya dengan tanda pengenal/label yang berbau asing pula.
Kondisi yang saling pengaruh-mempengaruhi inilah dengan segala
akibatnya menimbulkan permasalahan sekitar hak kekayaan intelektual
di dalam masyarakat.
Permasalahan yang timbul meliputi berbagai aspek dengan berbagai
kepentingan yang akhirnya dapat bermuara pada satu pertanyaan yang
mendasar ialah seberapa jauh hukum mampu melindungi hak kekayaan
intelektual khusus membutuhkan kajian dari beberapa aspek hukum
sebagai suatu konsep yang tidak dapat berdiri sendiri.
Dalam dunia perdagangan khususnya dalam lalu lintas perdagangan
barang dan jasa, sebagai salah satu karya intelektual dimana merek
mempunyai peranan yang sangat penting. Peran merek di samping
sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menjadi
jaminan kualitas barang atau jasa apabila konsumen sudah terbiasa
untuk menggunakan merek tertentu.
5
Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek yang
berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang menambah
atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang atau jasa
bagi perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Agar aset dan liabilitas
mendasari ekuitas merek, aset dan liabilitas harus berhubungan dengan
nama atau simbol sebuah merek. Pemakaian suatu merek dalam praktik
juga membawa pengaruh terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang
keberadaan merek. Jika suatu merek sudah cukup dikenal dalam
masyarakat, maka merek tersebut dianggap telah mempunyai daya
pembeda yang cukup hingga diterima sebagai merek.
Undang-Undang Merek memberikan perlindungan hukum bagi tanda
yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan
warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya
pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang atau
jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian rupa dengan
tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang lain untuk membedakan
dengan barang-barang sejenis lainnya.
Hak kekayaan intelektual pada hakikatnya merupakan suatu hak
dengan karakteristik khusus dan istimewa, karena hak tersebut diberikan
oleh negara. Negara berdasarkan ketentuan Undang-Undang memberikan
hak khusus tersebut kepada yang berhak sesuai dengan prosedur dan
syarat-syarat yang harus dipenuhi.
Hak kekayaan intelektual, meskipun pada awalnya mungkin belum
mempunyai nilai ekonomi yang berarti, tetapi pada suatu saat dalam
satu rentang waktu yang tidak terlalu lama mungkin mempunyai nilai
ekonomi yang relatif tinggi.9 Pada saat dan keadaan di mana suatu
hak kekayaan intelektual mempunyai nilai ekonomi yang tinggi serta
sangat dibutuhkan oleh masyarakat, maka berbagai masalah akan muncul
dipermukaan, termasuk masalah-masalah yang erat kaitannya dengan
hukum dan konsep perlindungannya.
9
Sri Redjeki Hartono, 21 April 1996, “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap Hak
Kekayaan Intelektual”, Makalah di sampaikan dalam seminar menyambut Hari Kartini di
Semarang, hlm. 2.
6
Membahas mengenai perlindungan terhadap merek terkenal, maka
yang harus di bahas adalah mengenai ketentuan perundang-undangan
yang tertera dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHPidana)
yang menjadi dasar bagi pemidanaan tindakan tersebut selain
ketentuan yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
tentang Merek sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 14 Tahun 1997, yang terakhir diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2001.
Berbicara mengenai “penanganan pembajakan terhadap suatu
merek”, maka kita harus pula berbicara mengenai pelaksanaan (enforcement) dari suatu ketentuan hukum. Hal ini sangatlah tepat mengingat
bahwa saat ini pelaksanaan ketentuan-ketentuan hukum hak kekayaan
intelektual yang menjadi pokok perhatian negara-negara mitra dagang
negara kita dan menjadi pertimbangan utama mereka dalam memberikan
konsesi-konsesi perdagangan yang sangat diperlukan oleh para eksportir
kita untuk dapat bersaing dalam perdagangan internasional.
Diharapkan agar pengalaman-pengalaman dalam menghadapi “tindak
pembajakan di bidang merek” dan penanganan kasus-kasus tersebut
selama ini akan membantu kita dalam mengantisipasi pelanggaran di
bidang merek dan mempersiapkan diri dalam melaksanakan ketentuanketentuan hukum dalam Undang-Undang Merek kita.
Pembahasan ini akan dilakukan dengan melihat permasalahan merek
dalam kaitan dengan pengaturan merek terkenal dalam perundangan
nasional, mengingat Indonesia telah meratifikasi Undang-Undang Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade
Organization), secara hukum Indonesia telah terikat dengan ketentuanketentuan tentang Hak Atas Kekayaan Intelektual dalam General
Agreement on Tarifts and Trade (GATT) atau Persetujuan Umum
mengenai Tarif dan Perdagangan. Salah satu lampiran dari persetujuan
GATT adalah Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas
Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights disingkat TRIPs), yang merupakan standar
7
Internasional yang harus dipakai berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan
Intelektual (HAKI). HAKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang
terkait, Merek Dagang, Indikasi Geografis, Desain Industri, Paten,
Hak Atas Topografi Rangkaian Terpadu Semikonduktor, Perlindungan
mengenai Undisclosed Information, dan Pengawasan Terhadap Praktik
yang membatasi Konkurensi Dalam Kontrak Lisensi.10
Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan
penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau
jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan “brand
image”-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan tanda pengenal
atau daya pembeda yang teramat penting dan merupakan jaminan
kualitas produk atau jasa dalam suasana persaingan bebas. Oleh karena
itu merek dapat merupakan aset individu maupun perusahaan yang
dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya bila didayagunakan
dengan memperhatikan aspek bisnis dan manajemen yang baik. Demikian
pentingnya peranan merek ini, maka terhadapnya dilekatkan perlindungan
hukum, yakni sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak
perseorangan atau badan hukum.
Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan merek
yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan merek telah menjadi
perhatian di negara manapun di dunia, sebagaimana dapat disimpulkan
dari kata-kata Prof. McCarthy yang menyatakan bahwa “policies of
consumer protection, property rights, economics efficiency and unusual
concepts of justice underlie the law of Trademark”.11
Sebagaimana diketahui bahwa Indonesia telah meratifikasi
Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade Related Aspects of
Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods)
yang merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia pada tanggal 15 April 1994.
10
Cita Citrawinda Priapantja, 1999, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi
Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang Farmasi, (Jakarta: Chandra Pratama), hlm. 12.
11
Cita Citrawinda P., 2004, Perlindungan Merek Terkenal di Indoensia,(Jakarta: FH
UI), hlm.1.
8
Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah meratifikasi
Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang Pengesahan Paris Convention
for the Protection of Industrial Property and Convention
Establishing the World Intellectual Property Organization, dengan
mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal 1 sampai Pasal 12.
Sebagai konsekuensinya, Indonesia harus memperhatikan ketentuan
yang bersifat substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam
peraturan perundang-undangan di bidang merek, di samping paten
maupun desain industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah diratifikasi
Traktat Kerja Sama di bidang Merek (Trademark Law Treaty) dengan
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1997.12
Dengan globalisasi saat ini, telah membuat Pemerintah Indoensia
untuk dapat memberikan perlindungan terhadap pemilik merek-merek
terkenal, baik dalam negeri maupun merek-merek yang berasal dari
luar negeri. Dalam Undang-Undang Merek Nomor 15 Tahun 2001 ini
sistem yang digunakan adalah “first to use” atau lebih dikenal dengan
“siapa yang lebih dahulu melakukan pendaftaran, maka ia adalah
pemilik”.
“First to use” adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa yang
pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia dianggap
sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan. Jadi bukan
pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas merek, tetapi sebaliknya
pemakaian pertama di Indonesia yang menciptakan hak atas merek.
Dugaan hukum tentang pemakai pertama dari seseorang yang telah
mendaftarkan merek ini hanya dapat dikesampingkan dengan adanya
bukti sebaliknya. Orang yang telah mendaftarkan mereknya berdasarkan
undang-undang dianggap sebagai yang benar-benar berhak karena
pemakaian pertama. Anggapan hukum seperti ini dalam praktiknya
telah menimbulkan ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan
12
Cita Citrawinda P., tanggal 19-20 September 2001, “Perlindungan Merek Terkenal
Di Indonesia”, Makalah Disampaikan Dalam Seminar HAKI Di Jakarta, hlm. 6.
9
banyak persoalan dan hambatan dalam dunia usaha. Undang-Undang
Merek tidak memperoleh perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan
dan oleh karena itu pendaftaran merupakan suatu keharusan.
Timbulnya masalah perlindungan merek terkenal sebenarnya dimulai
sejak masa transisi dari Undang-Undang Merek yang pertama kali
berlaku di Indonesia, yaitu Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961
tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan yang menganut sistem
deklaratif (first to use), sampai kemudian berlaku Undang-Undang
Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek (1 April 1993) yang
menganut sistem konstitutif (first to file) yang kemudian disempurnakan
dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku
tanggal 7 Mei 1997.
Permasalahan yang kemudian timbul adalah banyaknya para pemilik
merek terkenal yang berupaya mendaftarkan mereknya di Indonesia,
tetapi permohonannya ditolak oleh Direktorak Jenderal HAKI. Hal ini
disebabkan sudah lebih dahulu terdaftarnya merek yang mengandung
persamaan pada keseluruhannya atau yang pada pokoknya sama dengan
permintaan merek yang diajukan pendaftarannya tersebut untuk barang
dan atau jasa yang sejenis. Dengan telah terdaftarnya merek pada
Direktorak Jenderal HAKI, maka dapat menghalangi pemilik merek
terkenal yang sesungguhnya untuk mengajukan permohonan pendaftaran
atas merek terkenal miliknya. Merek-merek terkenal menjadi sasaran
empuk pembajakan dan pendomplengan. Beberapa bentuk pelanggaran
terhadap merek terkenal yang telah mempunyai kekuatan hukum yang
pasti atau telah dijadikan yurisprudensi adalah Putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 3485k/Pdt/1992 dalam perkara Merek “Guci”, Putusan
Mahkamah Agung RI Nomor 3027k/Sip/1981 tanggal 2 Desember
1982 dalam perkara “Seven Up”, dan Keputusan Mahkamah Agung
RI Nomor 2654k/Pdt/1994 dalam perkara Merek the scotch whisky
Association. Taktik bisnis demikian tentunya merugikan “brand image” yang telah berhasil dengan susah payah dirilis oleh pemiliknya
dan banyaknya biaya yang telah dikeluarkan oleh pemilik merek
sesungguhnya dalam mempromosikan keterkenalan mereknya.
10
Dalam persetujuan Putaran Uruguay telah menyepakati sebanyak
15 hal yang menjadi topik dalam agenda perundingan, di mana salah
satu poin yang menjadi agenda adalah poin 11 (sebelas) yang mengatur
mengenai Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs (aspek-aspek dagang
yang terkait dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual, termasuk
perdagangan barang palsu).
Perundingan di bidang ini bertujuan untuk:13
1.
Meningkatkan perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual
dari produk-produk yang diperdagangkan.
2.
Menjamin prosedur pelaksanaan Hak Atas Kekayaan Intelektual
yang tidak menghambat kegiatan perdagangan.
3.
Merumuskan aturan serta disiplin mengenai pelaksanaan
perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual.
4.
Mengembangkan prinsip, aturan dan mekanisme kerja sama
Internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil
pemalsuan atau pembajakan atas Hak Atas Kekayaan Intelektual.
Kesemuanya tetap memperhatikan berbagai upaya yang telah
dilakukan oleh Woold Intellectual Property Organization (WIPO).
Landasan hukum perlindungan merek terkenal telah lama diatur
dalam Konvensi Paris, ketentuan Pasal 6 bis, yaitu bahwa negaranegara anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan
pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang merupakan
reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan kekeliruan
atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang di negara merek
tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang terkenal dan
merupakan merek orang lain untuk barang-barang yang sama atau
13
Bambang Kesowo, “Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs”, Makalah
Disajikan Pada Pelatihan Teknis Yustisial Peningkatan Hukum Bagi Wakil Ketua/Hakim
Tinggi se Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 13 sampai
dengan 17 Juni 1995 dan 20 sampai dengan 24 Juni 1995 di Semarang, hlm. 25.
11
sejenis. Walaupun pengakuan pertama mengenai konsep merek terkenal
diwujudkan dalam Pasal 6 bis, Konvensi Paris tidak memberikan definisi
apapun atau kriteria mengenai merek yang dikualifikasikan sebagai
merek terkenal.
Menurut konvensi Paris, penolakan suatu perlindungan diperbolehkan
apabila registrasi atau pendaftaran di negara yang bersangkutan
melanggar hak-hak pihak ketiga sebelumnya apabila merek yang
bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda atau secara eksklusif
mengandung syarat-syarat deskriptif atau apabila merek tersebut
bertentangan dengan prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum
yang diterima masyarakat, khususnya apabila merek tersebut
memperdayakan masyarakat. Sementara daya pembela adalah batu
ujian bagi perlindungan menurut Perstujuan TRIPs dan sebagai tambahan
terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1), yaitu ketentuan Pasal 15 ayat
(3) Persetujuan TRIPs yang menentukan bahwa:
“Members may make registrability depend on use. However, actual
use of a trademark shall not be a condition for filling an application for registration. An application shall not be refused solely
on the ground that intended use has not taken place before the
expiry of a period of three years from the date of application”.
Terjemahannya adalah:
“Anggota dapat mensyaratkan pendaftaran suatu merek dagang
pada penggunaannya. Akan tetapi, penggunaan merek dagang secara
nyata tidak dapat digunakan sebagai syarat pengajuan permintaan
pendaftarannya. Pengajuan permintaan tidak dapat ditolak sematamata berdasarkan alasan bahwa merek dagang tidak digunakan
sesuai rencana penggunaannya dalam waktu 3 tahun terhitung
sejak permintaan diajukan”.
Dengan demikian, Persetujuan TRIPs mengakui dan membolehkan
2 (dua) metode pokok untuk menciptakan hak-hak atas merek, yaitu
“pemakai” dan “pendaftaran”. Undang-undang negara yang mendasarkan
pada pendaftaran sangat bervariasi dan kondisi sebagian terbesar
12
sesungguhnya adalah mengenai kontinuitas hak-hak sesuai pendaftaran
pada tingkat tertentu mengenai pemilik merek yang sesungguhnya
menggunakan merek. Dengan demikian, jika merek tidak digunakan
selama 3 (tiga) tahun berturut-turut dalam perdagangan barang dan
jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir, Direktorat
Jenderal HAKI dapat melakukan penghapusan pendaftaran merek.
Sementara itu, pendaftaran merek menjadi lebih mudah diserang oleh
pihak ketiga.
Mengenai harmonisasi, Persetujuan TRIPs telah menentukan standarstandar minimum perlindungan di bidang HAKI bagi negara-negara
anggota WTO. Terutama yang penting yaitu dengan ditetapkannya 2
(dua) prinsip pokok, yaitu National Treatment (NT) dan Most-FavouredNation Treatment (MFNT). Persetujuan TRIPs mengharuskan
penyesuaian terhadap ketentuan tersebut dan juga ketentuan-ketentuan
lainnya yang dianggap belum cukup diatur dalam Konvensi Paris.
Ketentuan yang relevan mengenai perlindungan merek terkenal adalah
Pasal 16 ayat (2) dan ayat (3) Persetujuan TRIPs. Kedua Pasal tersebut
menggabungkan penerapan mengenai perubahan-perubahan penting yang
sudah dilakukan terhadap Pasal 6 bis Konvensi Paris. Walaupun
Persetujuan TRIPs telah memperkenalkan 2 (dua) indikasi untuk
mengevaluasi merek-merek terkenal, namun belum terdapat definisi
yang dapat mengenai apa yang dimaksud dengan merek terkenal.
Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs memperluas perlindungan
yang diatur dalam Pasal 6 bis Konvensi Paris bagi merek jasa terkenal
(lihat Pasal 16 Trademark Law Treaty/TLT, 27 Oktober 1994). Bunyi
lengkap ketentuan Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs sebagai berikut:14
“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to services. Indetermining whether a trademark
14
JICA dan Pengayoman, 2004, Capa City Building Program on the Implementation
of the WTO Agreements in Indonesia (TRIPs Component) Training Material on
enforcement of Intellectual Property Rights, Developed by Japan International
Cooperation Agency JICA WTOTA Consultant Team in Cooperation with Directorate General
of Intellectual Property Rights Ministry of Justice and Human Rights Republic of Indonesia, hlm. 159.
13
is wellknown, members shall take account of the knowledge of
the trademark in the relevant sector of the public, including
knowledge in the member concerned which has been abtained as
a result of the promotion of the trademark”.
Terjemahannya adalah sebagai berikut:
“Pasal 6 bis dari Konvensi Paris (1967) berlaku pula terhadap
jasa. Dalam menentukan bahwa suatu merek dagang merupakan
merek terkenal, perlu dipertimbangkan pengetahuan akan merek
dagang tersebut pada sektor yang terkait dalam masyarakat, termasuk
pengetahuan yang diperoleh anggota dari kegiatan promosi dari
merek dagang yang bersangkutan”.
Pasal 16 ayat (2) Persetujuan TRIPs menetapkan kewajiban bagi
institusi pemerintah yang berwenang dari negara-negara anggota pada
saat mengevaluasi apakah suatu merek itu terkenal atau tidak, negara
anggota harus mempertimbangkan unsur-unsur kumulatif, yaitu: (a)
pengetahuan mengenai merek itu dalam sektor yang relevan bagi
masyarakat; dan (b) pengetahuan di negara anggota yang bersangkutan
yang telah diperoleh sebagai hasil promosi dari merek yang bersangkutan.
Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs mengatur bentuk perlindungan
bagi para pemilik merek terkenal yang diperluas hingga menjangkau
merek-merek terkenal yang terdaftar. Intinya, perlindungan merek terkenal
menurut Pasal 6 bis Konvensi Paris harus diterapkan terhadap barangbarang dan jasa yang tidak sejenis dengan merek-merek terkenal yang
terdaftar. Pemilik merek terkenal dapat memperoleh manfaat perlindungan
apabila dua kondisi yang bersifat kumulatif dipenuhi, yaitu: (a) sepanjang
pemakaian merek yang bersangkutan dalam kaitannya dengan barangbarang atau jasa yang tidak sejenis akan mengindikasikan adanya
hubungan antara barang-barang atau jasa tersebut dan pemilik merek
terkenal yang terdaftar; dan (b) sepanjang kepentingan-kepentingan
pemilik merek terkenal yang terdaftar kemungkinan dirugikan karena
penggunaan merek yang bersangkutan.
14
Bunyi lengkap ketentuan Pasal 16 ayat (3) Persetujuan TRIPs
sebagai berikut:15
“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not similar to
those in respect of which a trademark is registered, provided
that use of that trademark in relation to those goods or services
would indicate a connection between those goods or services
and the owner of the registered trademark and provided that the
interests of the owner of the registered trademark are likely to
be demaged by such use”.
Terjemahannya adalah:
“Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku pula terhadap barang atau
jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk mana suatu
merek dagang didaftarkan, sepanjang penggunaan dari merek dagang
yang bersangkutan untuk barang atau jasa dimaksud secara tidak
wajar akan memberikan indikasi adanya hubungan antara barang
atau jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar
yang bersangkutan”.
Dengan memperhatikan adanya kewajiban untuk memberikan
perlindungan terhadap merek terkenal dan tidak adanya traktat yang
mengatur mengenai pengertian atau definisi mengenai merek terkenal,
WIPO mendirikan Komite Pakar mengenai Merek terkenal. Tugas
Komite, terutama yaitu untuk mengkaji dan mempertimbangkan kriteria
merek terkenal yang harus diterapkan dalam aturan hukum nasional.
Suatu Joint Recommendation akhirnya diadopsi untuk mencoba
mengklarifikasi, mengkonsolidasi dan melengkapi standar-standar
internasional yang sudah ada bagi perlindungan merek terkenal yang
15
Lihat Ketentuan TRIPs Pasal 16 ayat (3) dan lihat juga Soedjono Dirdjosiswono,
2004, Kaidah-kaidah Hukum Perdagangan Internasional (Perdagangan Multilateral) versi
Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organoization = WTO), (Bandung : Utomo),
hlm. 381, lihat juga, Taryana Sunandar, 1994, Aspek-aspek hukum dari Agreement in
Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs) GATT, (Jakarta : BPHNDep. Kehakiman), hlm. 55.
15
memfasilitasi penyesuaian terhadap Konvensi Paris dan Persetujuan
TRIPs.
Rekomendasi mengenai ketentuan-ketentuan bagi perlindungan merek
terkenal merupakan implementasi awal kebijakan WIPO untuk
mengadaptasi terhadap langkah perubahan dalam bidang kekayaan
industri dengan mempertimbangkan berbagai pilihan baru untuk
mempercepat perkembangan prinsip-prinsip umum internasional yang
diselaraskan.
Dengan mempertimbangkan ketentuan-ketentuan Konvensi Paris
bagi perlindungan kekayaan industri terhadap perlindungan merekmerek terkenal, berikut ini adalah beberapa ketentuan-ketentuan penting
yang diatur dalam WIPO Joint Recommendation:16
1.
Penentuan Merek Terkenal
Faktor-faktor untuk mempertimbangkan dalam menentukkan
apakah suatu merek adalah merek terkenal, instansi yang berwenang
harus mempertimbangkan keadaan-keadaan di mana suatu merek
dapat disimpulkan adalah merek terkenal. Terutama instansi yang
berkaitan dengan faktor-faktor di mana dapat disimpulkan bahwa
suatu merek adalah merek terkenal atau tidak, termasuk dan tetapi
tidak terbatas pada informasi mengenai hal-hal sebagai berikut:
a.
Tingkat pengetahuan atau pengakuan terhadap suatu merek
dalam sektor yang relevan dari masyarakat;
b.
Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap pemakaian
merek;
c.
Jangka waktu, luas dan wilayah geografis dari setiap promosi
merek, termasuk pengiklanan atau publikasi dan persentasi
pada pekan raya atau pameran dari barang-barang dan/atau
jasa di mana merek tersebut dipergunakan;
16
Cita Citrawinda P., 2001, Perlindungan Merek Terkenal di Indoensia, (Jakarta: FH
UI), hlm.12.
16
d.
Jangka waktu dan wilayah geografis dari setiap pendaftaran
dan/atau setiap permohonan pendaftaran merek, sejauhmana
merek tersebut mencerminkan pemakaian atau pengakuan
terhadap merek tersebut;
e.
Dokumen mengenai penegakan hukum yang baik atas merek,
terutama sejauhmana merek diakui sebagai merek terkenal
oleh instansi yang berwenang;
f.
Nilai yang dihubungkan dengan merek.
Faktor-faktor di atas merupakan garis pedoman dalam
membantu pihak yang berwenang untuk menentukan apakah suatu
merek adalah merek terkenal tidak merupakan syarat lebih dahulu
untuk mencapai penentuan tersebut. Penentuan pada tiap kasus
akan bergantung kepada keadaan-keadaan khusus dari kasus yang
bersangkutan. Pada Beberapa kasus, seluruh faktor dapat relevan.
Pada kasus-kasus lain, beberapa faktor dapat relevan dan bahkan
pada kasus-kasus lainnya tidak satupun faktor tersebut yang relevan
dan keputusan dapat didasarkan kepada faktor-faktor tambahan
yang tidak diatur dalam ketentuan di atas. Faktor-faktor tambahan
tersebut dapat relevan hanya atau dengan kombinasi satu atau
lebih faktor-faktor yang terdapat pada huruf a sampai dengan
huruf f di atas.
2.
Lingkup Perlindungan
Perlindungan Merek Terkenal dan “Iktikad Buruk”
Suatu merek dianggap bertentangan dengan suatu merek terkenal
di mana merek tersebut atau suatu bagian penting daripadanya
merupakan suatu reproduksi, imitasi terjemahan atau penyalinan
huruf dari satu abjad ke huruf abjad lain, memperdayakan
masyarakat terhadap suatu merek terkenal, jika merek tersebut
atau suatu bagian penting daripadanya digunakan, merupakan
subjek suatu permohonan pendaftaran, atau didaftarkan untuk
barang-barang dan/atau jasa yang identik atau sama dengan barangbarang dan/atau jasa di mana merek terkenal tersebut dipergunakan.
17
Terlepas dari barang-barang dan/atau jasa di mana suatu
merek dipergunakan, merupakan subjek suatu permohonan
pendaftaran, atau didaftarkan, bahwa merek tersebut harus dianggap
bertentangan dengan merek terkenal di mana merek tersebut, atau
bagian penting dari padanya merupakan suatu reproduksi, imitasi,
terjemahan, atau penyalinan huruf berdasarkan abjad dari suatu
merek terkenal dan di mana setidaknya salah satu dari kondisikondisi berikut ini terpenuhi:
a. Penggunaan atas merek tersebut akan mengindikasikan suatu
hubungan antara barang-barang dan/atau jasa di mana merek
tersebut dipergunakan, merupakan subjek suatu permohonan
pendaftaran, atau didaftarkan, dan pemilik dari merek terkenal
tersebut, serta cenderung akan merugikan kepentingannya;
b. Penggunaan atas merek tersebut dengan cara yang curang
kemungkinan besar merugikan atau merancukan karakter
pembeda dari merek terkenal;
c. Penggunaan merek akan mengakibatkan kerugian terhadap
karakter khusus merek terkenal.
3.
Larangan Penggunaan
Pemilik suatu merek terkenal berhak untuk mengajukan
permohonan larangan dengan suatu keputusan dari instansi yang
berwenang terhadap penggunaan suatu merek yang bertentangan
dengan merek terkenal. Permohonan tersebut harus dapat diterima
dalam jangka waktu tidak kurang dari 5 (lima) tahun sejak pemilik
merek terkenal mengetahui tentang penggunaan merek yang
bertentangan tersebut.
Tidak ada batas waktu untuk mengajukan penghapusan
pendaftaran dalam hal pendaftaran suatu merek yang bertentangan
dengan merek terkenal apabila pendaftaran merek dilakukan dengan
“iktikad buruk”.
Dalam menentukan apakah terdapat “iktikad buruk”, pejabat
berwenang harus mempertimbangkan apakah orang yang memperoleh
18
pendaftaran atau mempergunakan merek yang bertentangan dengan
merek terkenal telah mengetahui atau memiliki alasan untuk
mengetahui keterkenalan merek yang bersangkutan pada saat merek
dipergunakan atau permohonan pendaftaran diajukan.
Suatu negara anggota tidak boleh menentukan batas waktu
untuk memohon penghapusan pendaftaran merek yang bertentangan
dengan merek terkenal apabila merek itu didaftarkan tetapi tidak
pernah dipergunakan.
4.
Pembatalan; pengalihan
Pemilik dari suatu merek terkenal berhak meminta, berdasarkan
keputusan dari pihak yang berwenang, agar pendaftar dari
domain name yang ber “iktikad buruk” tersebut membatalkan
pendaftaran domain name tersebut atau mengalihkannya kepada
pemilik dari merek terkenal tersebut.
Untuk perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan
bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya dilandasi
“iktikad buruk”, terutama untuk mengambil keuntungan dengan
membonceng keterkenalan suatu merek orang lain, menimbulkan kondisi
persaingan curang dan mengecohkan konsumen sehingga tidak selayaknya
mendapatkan perlindungan hukum.
Yang penting harus diperhatikan sebagai dasar utama dari UndangUndang Merek adalah ketentuan mengenai keharusan adanya “iktikad
baik” dari pemohon yang mengajukan pendaftaran merek yang diatur
dalam Pasal 4, yaitu “Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan
yang diajukan oleh Pemohon yang tidak beriktikad baik”. “iktikad
baik” harus melekat, antara lain dalam hal kepemilikan atau pemakaian
Merek dan oleh karenanya “iktikad buruk” harus pula dipertimbangkan
di dalam mengimbangi kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat
kasus yang berhubungan dengan merek terkenal.
Mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang
19
sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis
dapat dianggpa sebagai permohonan yang diajukan dengan “iktikad
buruk”, karena setidak-tidaknya patut diketahui unsur kesengajaannya
dalam meniru Merek Dagang yang sudah dikenal tersebut.
Dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b yang menentukan permohonan
harus ditolak oleh Direktorat Jenderal HAKI apabila merek tersebut
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
merek yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenis.17
Ketentuan Pasal 6 ayat (2) selanjutnya menentukan bahwa “ketentuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dapat pula diberlakukan
terhadap barang dan/atau jasa yang tidak sejenis sepanjang memenuhi
persyaratan tertentu yang akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan
Pemerintah”.18
Hal yang lebih jauh lagi harus diperhatikan oleh Direktorat Jenderal
HAKI yaitu apakah pemohon merek adalah pemilik sesungguhnya
dari merek tersebut. Direktorat Jenederal HAKI juga harus menolak
permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan
dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a yaitu apabila merek tersebut merupakan
atau menyerupai nama orang terkenal, foto, dan nama badan hukum
yang dimiliki orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yang
berhak.
Akibat banyaknya permasalahan yang timbul sehubungan dengan
merek terkenal milik orang lain yang sudah terdaftar di Indonesia
yang diajukan bukan oleh pemilik merek sesungguhnya, maka hal ini
menimbulkan kebutuhan untuk mengatur kriteria keterkenalan suatu
merek. Kriteria apakah yang diterapkan untuk menentukan keterkenalan
suatu merek.
17
18
20
Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (1)
Lihat Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 6 ayat (2)
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b menentukan permohonan harus
ditolak oleh Direktorat Jenderal HAKI apabila mempunyai persamaan
pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal
milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa sejenis. Dalam Penjelasan
Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan
bahwa penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk barang dan/
atau jasa yang sejenis dilakukan dengan memperhatikan, yaitu:
1.
Pengetahuan umum masyarakat mengenai merek tersebut di bidang
usaha yang bersangkutan.
2.
Reputasi merek terkenal yang diperoleh karena promosi yang gencar
dan besar-besaran.
3.
Adanya investasi di beberapa negara di dunia yang dilakukan
oleh pemilikinya; dan
4.
Adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa negara.
Apabila hal-hal di atas belum dianggap cukup, Pengadilan Niaga
dapat memerintahkan lembaga yang bersifat mandiri untuk melakukan
survei guna memperoleh kesimpulan mengenai terkenal atau tidaknya
merek yang menjadi dasar penolakan.
B. Rumusan Masalah
Sebagaimana diketahui bahwa merek terkenal merupakan salah
satu bentuk kebutuhan yang selalu diminati oleh sebagian besar pemakai.
Untuk dapat melindungi kehadiran merek terkenal di suatu negara
maka kepada pemilik yang bersangkutan harus melakukan pendaftaran
merek tersebut, di mana merek tersebut akan diedarkan. Berdasarkan
ketentuan tersebut maka pemilik merek akan mendapat perlindungan
oleh pemerintah setempat dalam hal penjualan merek-mereknya. Bagi
pemerintah dengan telah didaftarkan merek terkenal tersebut maka
secara hukum pemerintah harus memberikan perlindungan kepada pemilik
merek sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku,
baik dari sudut perdata maupun pidananya. Bagi seorang hakim dalam
21
menangani kasus pelanggaran merek terkenal harus memperhatikan
ketentuan perundang-undangan yang berlaku sehingga pada akhirnya
putusan yang diambil dalam menangani kasus ini tidak merugikan
pemilik merek. Terhadap kewenangan seorang lawyer dalam menangani
kasus ini juga harus benar-benar memperhatikan kepentingan pemilik
merek terkenal serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku, sehingga nantinya tidak memberikan keuntungan/perlindungan
kepada pihak pembajak yang akan dibelanya.
Sedangkan berdasarkan Panel Dispute Settlement Body (DSB) di
mana permohonan pembentukan diajukan secara tertulis oleh negara
yang merasa dirugikan akibat kebijakan negara lain. Permohonan ini
disertai dengan uraian lengkap tentang materi gugatannya, dan aturan
hukum yang dilanggar. Panel dibentuk oleh Dispute Settlement Body,
dan beranggotakan 3 orang panelis, kecuali apabila para pihak
sebelumnya sepakat untuk meminta dibentuknya panel dengan 5 panelis.
Para panelis ini haruslah orang-orang yang terpilih karena kualifikasi
akademik dan integritas pribadinya. Mereka ini dapat berlatar belakang
pegawai pemerintah atau bukan pegawai, pernah bekerja sebagai Staf
Sekretariat GATT/WTO, atau pernah menjadi wakil negara di badanbadan internasional di bidang perdagangan, atau mereka yang berprofesi
sebagai guru besar hukum dagang internasional, ataupun sebagai
penasihat senior perdagangan suatu negara anggota WTO. Namun
demikian, panelis yang terlibat tak boleh berasal dari negara yang
kebetulan sedang berkonflik, kecuali bila kedua pihak menyetujui
sebaliknya. Apabila konflik itu salah satu pihaknya adalah negara
berkembang, maka salah seorang panelisnya dapat berasal dari negara
berkembang juga.
Pemilihan panelis dilakukan oleh kedua belah pihak, yang dipilih
nama-namanya dari daftar panelis yang disiapkan oleh Sekretariat
WTO. Jika kedua belah pihak tak mencapai kata sepakat tentang
panelisnya ini maka Direktur Jenderal WTO yang akan menentukan
komposisi panelis ini.
22
Fungsi pokok dari panel ini tak lain adalah membantu Dispute
Settlement Body memecahkan masalah atau konflik antar anggota
WTO, dengan cara melakukan penilaian atas fakta secara objektif dan
tajam. Kemudian mempelajari adakah aturan-aturan hukum dalam
persetujuan-persetujuan GATT/WTO yang dilanggar untuk selanjutnya
menetapkan putusan (ruling) dan merekomendasikan tindakan-tindakan
tertentu (recommenadtion).
Dalam rangka menjalankan fungsinya itu, panel berwenang untuk
meminta dan mengumpulkan berbagai informasi yang berkaitan dengan
pokok perkara. Termasuk juga meminta pendapat teknis dari para ahli
yang dinilai tepat. Pengumpulan informasi ini dapat juga dilakukan
terhadap sumber-sumber informasi yang berada di dalam wilayah
yurisdiksi negara yang berkonflik, sepanjang pemerintah negara ini
tak keberatan.
Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai
berikut:
1. Bagaimanakah realitas perlindungan hukum pemegang Hak Merek
di Indonesia?
2. Di mana letak kelemahan hukum dan penegakan hukumnya agar
dapat menjadi solusi untuk meningkatkan perlindungan hukum?
3. Bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum terhadap pemegang
Hak Merek di Indonesia?
4. Bagaimanakah “Law in the Book” dan “Law in Action” dalam
perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Merek di
Indonesia?
C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan penelitian yang diangkat dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.
Untuk mengetahui bagaimanakah realitas perlindungan hukum
pemegang Hak Merek di Indonesia.
23
2.
3.
4.
Untuk mengetahui di mana letak kelemahan hukum dan penegakan
hukumnya agar dapat menjadi solusi untuk meningkatkan
perlindungan hukum.
Untuk mengetahui bagaimanakah efektivitas perlindungan hukum
terhdap pemegang Hak Merek di Indonesia.
Untuk mengetahui bagaimanakah “Law in the Book” dan “Law in
Action” dalam perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Merek
di Indonesia.
D. Kegunaan Penelitian
Kegunaan penelitian adalah untuk mengetahui, mempelajari,
memahami sikap dan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi
merek terkenal sebagai aset perusahaan sesuai dengan ketentuan undangundang yang berlaku. Penelitian ini diharapkan akan dapat bermanfaat
bagi ilmu hukum dalam perkembangannya di masyarakat yang nantinya
akan dapat berguna sebagai bahan masukan bagi hukum di bidang
Hak Kekayaan Intelektual pada masa yang akan datang. Di samping
itu hasil penelitian ini akan menambah informasi faktual sekaligus
perbendaharaan pustaka mengenai ilmu hukum bisnis. Harapan hasil
penelitian secara ilmiah ini merupakan perwujudan dari hasrat untuk
memenuhi kewajiban seorang sarjana guna mengembangkan ilmu
pengetahuan.
Selanjutnya hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi
masukan dalam rangka persiapan pembuatan dan penyempurnaan
peraturan perundang-undangan di masa mendatang.
E. Kerangka Teoritis dan Konseptual
1.
Kerangka Teoritis
Hak Kekayaan Intelektual (HKI) atau Hak Milik Intelektual
adalah terjemahan dari intellectual property rights. Sesuai
dengan namanya ia berkaitan dengan hak kekayaan atau hak
milik atau property right, yang cakupan pengertiannya terus
berkembang sesuai dengan perkembangan zaman.
24
Dalam kaitannya dengan HKI pengertian hak milik tertuju
pada hak milik pribadi (personal property). HKI merupakan
salah satu bagian dari hak milik pribadi tersebut, sebagai
lawan dari hak milik publik. Dengan demikian hukum HKI
mempunyai tujuan utamanya melindungi kepentingan pemegang
haknya dengan memberikan sebagai hak milik terhadap benda
tertentu dengan segala konsekuensinya dan pembatasannya
yang dibenarkan hukum.
Benda yang menjadi objek kepemilikan tersebut bersifat
tidak berwujud, berupa hasil ciptaan atau penemuan manusia
dengan menggunakan akal pikirannya. Benda tersebut berupa
ide, informasi, ilmu pengetahuan, teknologi dan semacamnya
merupakan objek hak milik yang sifatnya tidak berwujud.
Sebenarnya dalam hukum sebelumnya telah terdapat
pengaturan hak milik benda berwujud, baik yang bergerak
maupun yang tidak bergerak. Sekarang ini benda yang menjadi
objek pemilikan yang diakui dan dilindungi hukum, tidak
hanya terbatas pada benda berwujud, tetapi juga benda tidak
berwujud yang semakin penting dan bernilai, berkaitan dengan
kemampuan atau kualitas sumber daya manusia yang berperan
penting dalam pemenuhan kebutuhan hidup manusia. HKI
merupakan salah satu macam benda tidak berwujud yang
diatur hukum.
Kamus Macquare memberikan batasan pengertian HKI
sebagai hak pekerja kreatif dalam lapangan ilmu pengetahuan,
kesenian, kesusasteraan dan perindustrian yang dapat dilindungi
melalui hak cipta, merek dagang atau paten dan sebagainya
(Keyzer, 1991:1).19
Ada juga yang menyebutkan bahwa HKI adalah hak
terhadap eksploitasi informasi. Ia menambahkan bahwa
19
Keyzer, 1991, dalam Sanusi Bintang, 2003, Hukum Kekayaan Intelektual, (Jakarta:
BPHN-Dep. Keh), hlm.1.
25
informasi sedang menjadi sumber daya utama dalam kehidupan
ekonomi modern (Drahos, 1999:14).20
World Intellectual Property Organization (WIPO)
mengklasifikasi HKI tersebut ke dalam dua golongan besar.
Pertama, adalah hak kekayaan perindustrian (industrial property
right) meliputi paten, merek dagang, dan desain industri.
Dan kedua adalah hak cipta beserta hak-hak yang berkaitan
dengannya.
World Trade Organization (WTO) melalui GATT 1994
menegaskan ruang lingkup HKI, dalam kaitannya dengan
pengaturan perdagangan internasional meliputi sebagai berikut:
1.
Hak cipta dan hak-hak yang berkaitan dengannya;
2.
Paten;
3.
Merek;
4.
Indikasi Geografis;
5.
Desain Industri;
6.
Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu;
7.
Rahasia Dagang; dan
8.
Perlindungan Varietas Tanaman.
Ruang lingkup cakupan HKI tersebut berkembang atau
meluas sejalan dengan perkembangan kebutuhan masyarakat,
teknologi, ekonomi, dan sebagainya. Bentuk HKI utama yang
sudah cukup populer dan maju telah lama diatur dalam hukum
nasional berbagai negara dan hukum internasional adalah
Hak Cipta, Paten dan Merek.
Apabila HKI dihubungkan dengan klasifikasi benda di
dalam sistem hukum perdata Indonesia yang berasal dari hukum
20
Peter Drahas, 1999, “The Universality of Intellectual Property Rights: Origin and
Development” Intellectual Property and Human Rights, Geneva, WIPO and Offices the
United Nations High Commissioner for Human Rights, hlm.14.
26
Belanda, maka kaitannya terletak pada klasifikasi benda itu
sendiri yang terdiri dari benda tidak bergerak (seperti tanah
dan rumah) dan benda bergerak (seperti TV dan mobil). Benda
bergerak dibagi ke dalam berwujud dan tidak berwujud, HKI
dapat dimasukkan ke dalam pengertian benda tidak berwujud.
Namun, pengaturan HKI sekarang tidak dapat dijelaskan
hanya melalui pendekatan hukum perdata semata, karena
pengaturannya juga mencakup aspek non-keperdataan, seperti
hukum administrasi negara, hukum pidana dan hukum
internasional. Oleh karena itu lebih tepat apabila hukum HKI
ditempatkan sebagai bagian dari hukum ekonomi yang tidak
hanya bersifat keperdataan, akan tetapi juga hukum publik.
HKI akan lebih mudah dipahami dan lebih menarik untuk
dikaji apabila dikaitkan dengan konteks tertentu di luar kajian
hukum semata, seperti teknologi, ekonomi, politik, kebudayaan
dan kesenian. Misalnya perkembangan teknologi informasi
dan komunikasi, khususnya perangkat lunak dan perangkat
keras komputer telah menjadi lahan pengaturan HKI. Masalah
lainnya yang cukup menarik adalah tentang perlindungan
bioteknologi dan pengetahuan tradisional. HKI juga telah
menjadi bagian dari kepentingan ekonomi dan bisnis yang
diatur dalam pengaturan liberalisasi perdagangan secara
internasional. Demikian juga HKI ikut berperan dalam
pengembangan kebudayaan termasuk kesenian tradisional.
Untuk itu di samping pengetahuan dasar tentang hukum,
penguasaan dasar-dasar pengetahuan umum lainnya tentang
perkembangan teknologi, ekonomi dan bisnis, kesenian, politik
atau kebijakan publik akan membantu dalam memahami HKI
secara lebih konprehensif.
Walaupun demikian tulisan ini hanya akan melakukan
pembahasannya pada aspek hukumnya saja dari beberapa
HKI bentuk baru dalam hukum Indonesia, yaitu perlindungan
27
varietas tanaman, rahasia dagang, desain industri dan desain
tata letak sirkuit terpadu, dengan harapan pembaca dapat
membaca sendiri di luar bidang hukum apabila ingin
memperoleh pemahaman yang lebih menyeluruh sebagaimana
diuraikan di atas.
Berbagai alasan dikemukakan untuk membenarkan perlunya
pengaturan HKI dalam rangka pemberian perlindungan hukum
terhadapnya. Beberapa alasan tersebut diuraikan di bawah
ini, sebagai berikut:
a.
HKI Sebagai Hak Milik Pribadi
HKI merupakan bagian atau salah satu hak yang
termasuk dalam hak milik pribadi. Konsep hak milik
pribadi sudah lama dikenal dan mendapatkan pengaturan
di dalam hukum berbagai negara. Pembenaran hak milik
pribadi ini paling tidak telah dimulai pada saat John
Locke memperkenalkan teori hak alamiahnya. Menurut
Locke (Hepburn, 1998: 5) hak milik itu pada dasarnya
dimiliki oleh semua orang, tetapi pribadi tertentu
mempunyai hak alamiah untuk menjadikan milik umum
tersebut untuk penggunaan pribadinya apabila yang
bersangkutan telah berperan dalam menghasilkannya.21
Pembenaran hak milik pribadi tersebut didukung oleh
adanya keinginan untuk memberikan hak kepada seseorang
yang telah menemukan benda tertentu atau telah
menggunakan tenaganya untuk memperolehnya, dan untuk
memungkinkan penggunaan sumber daya tersebut secara
lebih efisien dan produktif, sehingga memberikan nilai
ekonomi yang lebih tinggi. Jika seseorang diakui
21
Hepburn Samatha J., 1998, Principles of Property Law, Sydey: Cavendish Publishing Ptylimited.
28
mempunyai hak milik atas benda tertentu ia akan cenderung
untuk mempertinggi manfaat benda tersebut.22
Pada awalnya konsep hak milik pribadi demikian
hanya mencakup benda dalam artian fisik saja atau benda
berwujud, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak.
Lambat laun muncul kebutuhan baru terutama di negaranegara industri maju untuk memahami hak milik pribadi
dalam arti yang lebih luas, meliputi juga yang non fisik.23
Cohen (Dean, 1990: 54) misalnya pada tahun 1954
mengemukakan beberapa ide yang melatarbelakangi
pemikiran demikian. Menurutnya pengertian hak milik
itu tidak hanya dipahami dalam bentuk benda berwujud,
atau objek yang memiliki ruang atau tempat tertentu,
tetapi lebih pada adanya jalinan hubungan yang dapat
dilihat sebagai suatu fungsi dari keterbatasan atau
kelangkaan.
Pemekaran pengertian hak milik demikian
membenarkan munculnya hak milik intelektual yang
objeknya berupa hasil pemikiran manusia, yang tidak
berwujud. Dengan demikian keberadaan HKI dapat
dibenarkan. Yang sering dipersoalkan adalah batasan
ukuran dan atau ruang lingkup HKI itu sendiri,
berhubungan adanya konflik kepentingan antara pemilik
atau pemegang dengan masyarakat penggunanya.
Atas dasar pemikiran tersebut, pihak yang telah
menggunakan waktu, tenaga, pikiran, dana atau investasi
untuk menciptakan suatu kekayaan intelektual tertentu
berhak mendapatkan perlindungan dengan memperoleh
kedudukan sebagai pemilik. Akibatnya ia berhak
22
Hepburn Samatha J., 1998, Principles of Property …………… ibid, hlm.11-12.
Dean Robert, 1990, The Law of Trade Secrets, London : The Law Book Company
Limited, hlm. 54.
23
29
mendapatkan manfaat dari adanya kepemilikan tersebut
dalam batas-batas yang diatur hukum.
Konsep hak milik pribadi juga dikenal dalam hukum
Islam. Dalam Islam pemilik kekayaan pribadi mendapatkan
perlindungan misalnya dari pencurian dan sebagainya,
hanya saja tidak menyebutkan dengan tegas, apakah
jangkauannya meliputi hak milik intelektual (hak kekayaan
intelektual) sebagaimana yang dikenal sekarang ini.
Hukum Islam meskipun tidak secara khusus mengatur
perlindungan HKI sebagai hak milik pribadi, tetapi
memberikan hak kepada pemerintah untuk mengatur
hukumnya, sebagaimana juga hukum dagang.24
Dalam kaitannya dengan keberadaan hak milik pribadi
tersebut, hukum Islam juga menyediakan pengaturan yang
rinci berkaitan dengan pewarisan atau hukum waris, yang
tentunya dapat menjangkau juga pewarisan benda tidak
berwujud berupa HKI apabila terdapat pengaturan hukum
positif negara mengenainya.
b.
HKI Sebagai Pendorong Kreativitas
Ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian dan
kesusasteraan merupakan bagian dari kebutuhan seharihari manusia. Manusia membutuhkannya untuk
meningkatkan kualitas hidupnya sebagai manusia. Dengan
kata lain, kualitas hidup manusia akan meningkat dengan
meningkatnya jumlah dan kualitas kreativitas manusia
itu sendiri.
Untuk itu perlu adanya infrastruktur yang dapat
mendorong munculnya hasil pemikiran yang lebih baik.
Salah satu cara memberikan dorongan terhadap munculnya
24
Jamas, Steven D., 1992, “The Protection of Intellectual Property Under Islamic Law”
Caiptal University Law Review V.21., hlm. 1079-1106.
30
kreativitas tersebut adalah dengan pemberian penghargaan
yang memadai kepada para pihak yang telah, sedang dan
akan menghasilkan produk pemikiran yang dilindungi
sebagai HKI tersebut. Penghargaan terhadap para pihak
tersebut akan memberikan dampak positif untuk
menghasilkan sesuatu yang lebih bermanfaat.
Tanpa adanya dorongan atau insentif yang memadai
tidak akan mendukung upaya untuk menghasilkan produk
pemikiran yang diharapkan untuk memenuhi kebutuhan
manusia akan ilmu pengetahuan, teknologi, kesenian,
kesusasteraan dan sebagainya.
Dalam konteks ekonomi, perlindungan HKI akan
mendorong timbulnya investasi. Perusahaan-perusahaan
akan terpacu untuk melakukan investasi pada kegiatankegiatan penelitian dan pengembangan atau pada industri
dan perdagangan yang berbasiskan HKI. Pihak asing
pun akan bersedia melakukan investasi di suatu negara
apabila terdapat jaminan perlindungan yang cukup terhadap
investasi di negeri tersebut.25
Peningkatan investasi dalam bidang penelitian dan
pengembangan atau pada bisnis dan industri yang berkaitan
dengan HKI akan meningkatkan kualitas produk, baik
berupa barang maupun jasa dan kualitas sumber daya
manusianya. Dampaknya akan meningkatkan daya saing
bangsa menghadapi persaingan global yang semakin
kompetitif. Di samping itu, juga akan dapat memperluas
kesempatan kerja dan berusaha.
Munculnya investasi juga akan dapat berakibat pada
pertumbuhan atau perkembangan ekonomi nasional. Dalam
hal ini hukum HKI berperan sebagai infrastruktur
25
Sanusi Bintang, 2003, Hukum Kekayaan Intelektual, Jakarta: BPHN. Op. Cit. hlm.
6-7.
31
pembangunan ekonomi yang dapat meningkatkan
kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat pada umumnya.
Berkaitan dengan HKI sebagai pendorong munculnya
kreativitas ini terdapat teori tawar menawar yang
memaparkan bahwa manusia akan berusaha untuk
menghasilkan produk pemikiran baru jika terdapat balas
jasa atau penghargaan tersebut dapat berupa hak ekonomi
dan hak non-ekonomi (moral) yang dilindungi melalui hukum
HKI. HKI merupakan bagian yang penting dari infrastruktur
negara yang apabila dilindungi secara efektif dapat
menumbuhkan kepercayaan diri bahwa kekayaan intelektual
adalah berharga dan terlindungi sehingga menciptakan
kebiasaan untuk menemukan dan jiwa yang kreatif.26
c.
HKI Sebagai Hak Asasi Manusia
Ada pihak yang berpegang bahwa HKI merupakan
bagian dari atau salah satu hak yang tercakup dalam
pengertian hak asasi manusia (HAM). HAM sendiri
merupakan hak-hak dasar yang diperoleh manusia secara
kodrat, terlepas dari ada tidaknya pengakuan atau
pengaturan hukumnya. Setiap orang secara alamiah berhak
atas perlindungan HAM-nya dan negara berkewajiban
untuk melindungi HAM setiap penduduk di negaranya.27
Sebagai HAM, HKI perlu dihormati oleh siapapun
dan merupakan kewajiban negara beserta setiap warga
negaranya untuk menghormati HKI orang lain. Pengakuan
dan pelaksanaan HKI merupakan bagian dari pengakuan
dan pelaksanaan HAM.
HAM itu sendiri terdiri dari berbagai macam hak
yang antara lain sebagaimana diatur dalam Deklarasi
26
Sherwood, Robert M, 1990, Intellectual Property and Economic Development Boulder Westview Press, hlm.199.
27
Sanusi Bintang, 2003, Hukum Kekayaan Intelektual, hlm. 7.
32
Universal tentang Hak Asasi Manusia, yang telah
mendapatkan pengakuan secara internasional Pasal 27
ayat (2) Deklarasi Universitas Hak Asasi Manusia
menentukan bahwa setiap orang memiliki hak untuk
mendapatkan perlindungan kepentingan moral dan material sebagai hasil dari ciptaannya berupa ilmu pengetahuan,
kesenian dan kesusasteraan.28
Pemahaman HAM di atas tentunya perlu dikaitkan
dan diseimbangkan dengan HAM pihak lainnya yaitu
pengguna HKI tersebut, sebagaimana diatur Pasal 27
ayat (1) Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang
menegaskan bahwa setiap orang mempunyai hak secara
bebas berpartisipasi dalam kehidupan sosial dari
masyarakat, menikmati kesenian dan berperan dalam
pengembangan ilmu pengetahuan dan manfaat darinya.29
Pasal 28G UUD 1945 setelah amandemen kedua
menetapkan bahwa:30
“setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi,
keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda
yang di bawah kekuasaannya serta berhak atas rasa
aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan
untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang
merupakan hak asasi”.
Dalam nada yang hampir sama Pasal 29 Undangundang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
menetapkan, bahwa: 31
“setiap orang berhak atas perlindungan dari pribadi,
keluarga, bangsa dan masyarakat dengan cara yang
tidak melanggar hukum”.
28
29
30
31
Lihat Deklarasi Pengakuan HAM Universal Pasal 27 ayat (2).
Lihat Deklarasi Pengakuan HAM Universal dalam Pasal 27 ayat (1).
Lihat Amandemen ke IV Pasal 28 G UUD 1945.
Lihat UU Nomor 39 Tahun 1999 Pasal 29.
33
Di samping HAM berupa hak ekonomi seperti di
atas, perlindungan HKI juga merupakan bagian dari hak
budaya sebagaimana diatur Pasal 13 UU HAM, bahwa:32
“setiap orang berhak untuk mengembangkan dan
memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan
teknologi, seni dan budaya sesuai dengan martabat
demi kesejahteraan pribadinya, bangsa dan umat
manusia”.
Pemikiran HKI sebagai HAM relevan terutama dalam
kaitannya dengan perlindungan pemilik atau pemegang
HKI yang lemah, misalnya seniman, sastrawan, penulis,
peneliti kecil, atau kelompok masyarakat tradisional yang
penghasilan ekonominya atau penghargaan lainnya yang
diperoleh relatif kecil. Bahkan banyak di antaranya yang
masih memiliki kesulitan untuk dapat hidup secara layak
apabila hanya mencari nafkah dengan cara menghasilkan
HKI. Diharapkan melalui perlindungan HKI akan dapat
memberikan keadilan dan mengangkat kehidupan mereka.
Dilihat dari segi jumlah pemegang HKI demikian cukup
banyak terutama di negara-negara berkembang seperti
Indonesia.
Akan tetapi perlindunga HKI yang berlebihan atau
dengan standar yang tinggi dengan tujuan untuk melindungi
kepentingan perusahaan besar multinasional, pemegang
HKI yang biasanya berasal dari negara-negara maju,
tentunya sudah melampaui hakikat dari HAM itu sendiri.
Dalam hal ini yang menikmati perlindungan bukan lagi
manusia yang secara sendiri-sendiri adalah lemah apabila
berhadapan dengan kekuatan penguasa, pengusaha, dan
atau masyarakat, tetapi justru pihak yang kuat. Mereka
tersebut adalah negara maju dan atau perusahaan besar
32
34
Lihat Deklarasi Pengakuan HAM Internasional dalam Pasal 13.
yang menguasai sebagian besar HKI secara internasional.
Di sini HKI cenderung merupakan komoditas bisnis,
daripada Hak Asasi Manusia (HAM).
Oleh karena itu pemahaman HKI sebagai HAM perlu
ditempatkan secara proporsional sesuai dengan tujuan
perlindungan HAM itu sendiri. Apabila tidak, HKI justru
akan berada di luar HAM.
Pengaturan perlindungan HKI timbul karena adanya
kebutuhan masyarakat yang dilandasi oleh berbagai macam
tujuan ideal yang ingin dicapai. Pengaturan tersebut terus
berkembang sesuai dengan perkembangan masyaralat itu
sendiri dalam berbagai bidang kehidupan. Perkembangan
tersebut telah memberikan dorongan terhadap semakin
tumbuh dan berkembangnya hukum HKI di berbagai
negara.
Pada awalnya konsep tentang HKI muncul di negaranegara maju yang telah memiliki tingkat kualitas hidup
yang relatif tinggi akibat timbulnya kemajuan di berbagai
bidang perdagangan dan industri yang merupakan hasil
dari semakin meningkatnya kemampuan sumber daya
manusianya. Kemudian, sedikit demi sedikit perkembangan
yang sama mulai muncul di negara-negara berkembang.
Sekarang ini kebutuhan pengaturan HKI yang memadai
bukan lagi monopoli negara-negara maju, tetapi juga
negara-negara lainnya. Akan tetapi, karena tingkat
kebutuhannya berbeda-beda maka standar dan ruang
lingkup pengaturannya juga dapat berbeda-beda. Sampai
pada tingkat tertentu, standar yang berbeda tersebut telah
diharmonisasikan melalui konvensi-konvensi internasional
yang memberikan standar minimum pengaturan yang
berlaku bagi negara anggotanya.
Pengaturan HKI di dalam hukum nasional antara
negara-negara maju dan negara-negara berkembang
35
memang tidak perlu menggunakan standar yang sama
atau setingkat mengingat tingkat kebutuhan dan
perkembangan masyarakat yang berbeda-beda. Walaupun
demikian, dalam praktik ternyata kepentingan politik dan
sosial ekonomi dalam arti yang luas juga ikut
mempengaruhinya atau sulit dihindari sehingga kadangkadang harmonisasi lebih disukai, walaupun sebenarnya
kepentingan masing-masing negara berbeda. Hal ini
misalnya terlihat di dalam persetujuan TRIPs-GATT yang
menggunakan standar perlindungan minimum yang tinggi
dilihat dari tingkat kepentingan atau kebutuhan negaranegara yang bukan negara maju.
Dalam Persetujuan TRIPs-GATT kepentingan negaranegara berkembang dan negara-negara miskin masih belum
cukup tertampung, misalnya perlindungan masyarakat
tradisional, masyarakat adat, atau masyarakat tani dalam
pengaturan berbagai jenis HKI. Yang lebih menonjol justru
perlindungan kepentingan negara-negara maju yang
menguasai sebagian besar HKI atau perdagangan yang
berkaitan dengan HKI secara internasional.
2.
Kerangka Konsep
Untuk memberikan penjelasan mengenai pengertian merek
maka akan diuraikan beberapa pendapat sebagai berikut:
a.
Pengertian Merek
1) Menurut Muhammad Djumhana dan R. Djubredillah
merek adalah sebagai berikut:33
“Alat untuk membedakan barang dan jasa yang
diproduksi oleh sesuatu perusahaan”.
33
Muhammad Djumhana & R. Djubredillah, 1997, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori
dan Praktiknya di Indonesia, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 154
36
2) Menurut Molegraaf, menyatakan sebagai berikut:34
“Merek yaitu dengan mana dipribadikanlah sebuah
barang tertentu, untuk mewujudkan asal barang dan
jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan
dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan
diperdagangkan oleh orang atau perusahaan lain”.
3) Menurut Insan Budi Maulana menyatakan sebagai
berikut:35
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
komposisi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa”.
4) Menurut Sudargo Gautama dan Rizawanto Winata
menyatakan sebagai berikut:36
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama,
kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan dan jasa”.
5) Menurut Badudu-Zain Kamus Umum Bahasa
Indonesia, menyatakan sebagai berikut:37
“Merek adalah tanda yang dipakai pada barang yang
diperdagangkan oleh suatu perusahaan”.
Misalnya: rokok, sabun, kecap, mobil dan lain-lain.
34
Ibid.
Insan Budi Maulana, 1999, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia Dari Masa
ke Masa, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 101.
36
Sudargo Gautama & Rizawanto, 2002, Undang-Undang Merek Baru Tahun 2001,
(Bandung: Citra Aditya Bakti) hlm. 33.
37
Badudu-Zain, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan),
hlm. 891.
35
37
6) Merek menurut ketentuan TRIPs adalah sebagai
berikut:38
“Any sign, or combination of signs, capable of distinguishing the goods or services of one undertaking from those of other undertakings, shall be capable of constituting a trademark such signs, in
particular words including personal names, letters,
numerals, figurative elements and combinations of
colours as well as any combination of such signs,
shall be eligible for registration as trademarks. Where
signs are not innerently capable of distinguishing
the relevant goods or services, members may make
registrability depend on distinctiveness acquired
through use. Members may require, as a condition
of registration, that signs be visually perceptible”.
Artinya:
“Setiap lambang, atau kombinasi dari beberapa
lambang, yang mampu membedakan barang atau jasa,
suatu usaha dari usaha lain, dapat menjadi merek
dagang. Lambang-lambang dimaksud, terutama yang
berupa rangkaian kata-kata dari nama pribadi, huruf,
angka, unsur figur dan kombinasi dari beberapa warna
dapat didaftarkan sebagai merek dagang. Dalam hal
suatu lambang tidak dapat membedakan secara jelas
beberapa barang atau jasa satu sama lain, anggota
dapat menetapkan persyaratan bagi pendaftarannya
pada sifat pembeda yang diperoleh karena
penggunaannya. Anggota dapat menetapkan
persyaratan, sebagai syarat pendaftaran suatu merek
dagang, agar suatu lambang dapat divisualisasikan”.
38
38
TRIPs, 1994, Pasal 15 ayat 1.
Dengan demikian, menurut persetujuan TRIPs
perbedaan (daya pembeda) adalah satu-satunya kondisi
substantif perlindungan merek. Penolakan berdasarkan
alasan-alasan tidak adanya daya pembeda diatur di
dalam Pasal 15 ayat (1) Persetujuan TRIPs. Penolakan
perlindungan juga diperbolehkan sepanjang alasanalasan terhadap penolakan tidak bertentangan dengan
ketentuan-ketentuan dalam Konvensi Paris.
Landasan hukum perlindungan merek terkenal
telah lama diatur dalam Konvensi Paris, ketentuan
Pasal 6 bis, yaitu bahwa negara-negara anggota
Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan
pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang
merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan yang
dapat menimbulkan kekeliruan atau kekacauan dari
suatu merek yang dipandang di negara merek tersebut
terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek yang
terkenal dan merupakan merek orang lain untuk
barang-barang yang sama atau sejenis. Walaupun
pengakuan pertama mengenai konsep merek terkenal
diwujudkan dalam Pasal 6 bis, Konvensi Paris tidak
memberikan definisi apapun atau kriteria mengenai
merek yang dikualifikasikan sebagai merek terkenal.
Menurut konvensi Paris, penolakan suatu
perlindungan diperbolehkan apabila registrasi atau
pendaftaran di negara yang bersangkutan melanggar
hak-hak pihak ketiga sebelumnya apabila merek yang
bersangkutan tidak memiliki karakter pembeda atau
secara eksklusif mengandung syarat-syarat deskriptif
atau apabila merek tersebut bertentangan dengan
prinsip-prinsip moralitas atau ketertiban umum yang
diterima masyarakat, khususnya apabila merek tersebut
39
memperdayakan masyarakat. Sementara daya pembela
adalah batu ujian bagi perlindungan menurut
Persetujuan TRIPs dan sebagai tambahan terhadap
ketentuan Pasal 15 ayat (1), yaitu ketentuan Pasal
15 ayat (3) Persetujuan TRIPs yang menentukan
bahwa:39
“Members may make registrability depend on use.
However, actual use of a trademark shall not be a
condition for filling an application for registration.
An application shall not be refused solely on the
ground that intended use has not taken place before
the expiry of a period of three years from the date
of application”.
Artinya:
“Anggota dapat mensyaratkan pendaftaran suatu merek
dagang pada penggunaannya. Akan tetapi, penggunaan
merek dagang secara nyata tidak dapat digunakan
sebagai syarat pengajuan permintaan pendaftarannya.
Pengajuan permintaan tidak dapat ditolak sematamata berdasarkan alasan bahwa merek dagang tidak
digunakan sesuai rencana penggunaannya dalam waktu
3 tahun terhitung sejak permintaan diajukan”.
Dengan demikian, Persetujuan TRIPs mengakui
dan membolehkan 2 (dua) metode pokok untuk
menciptakan hak-hak atas merek, yaitu “pemakai”
dan “pendaftaran”. Undang-undang negara yang
mendasarkan pada pendaftaran sangat bervariasi dan
kondisi sebagian terbesar sesungguhnya adalah
mengenai kontinuitas hak-hak sesuai pendaftaran pada
tingkat tertentu mengenai pemilik merek yang
sesungguhnya menggunakan merek. Dengan demikian,
39
40
TRIPs, 1994, Pasal 15 ayat 3.
jika merek tidak digunakan selama 3 (tiga) tahun
berturut-turut dalam perdagangan barang dan jasa
sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir,
Direktorat Jenderal HAKI dapat melakukan
penghapusan pendaftaran merek. Sementara itu,
pendaftaran merek menjadi lebih mudah diserang oleh
pihak ketiga.
7) Merek menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 Pasal 1 ayat 1 adalah sebagai berikut:40
“Merek adalah tanda berupa gambar, nama, kata,
huruf-huruf, angka-angka, susunan warna, atau
kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki
daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa”.
Pasal 1 ayat 2:
“Merek dagang adalah merek yang digunakan pada
barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau
beberapa orang secara bersama-sama atau badan
hukum untuk membedakan dengan barang-barang
sejenis lainnya”.
Pasal 1 ayat 3:
“Merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
membedakan dengan jasa-jasa sejenis lainnya”.
Pasal 1 ayat 4:
“Merek kolektif adalah merek yang digunakan pada
barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama
yang diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan
40
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1.
41
hukum secara bersama-sama untuk membedakan
dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya”.
3.
Pendaftaran Merek
Pendaftaran merek bertujuan untuk memperoleh kepastian
dan perlindungan hukum mengenai hak atas merek. Pendaftaran
merek dilakukan pada Kantor Merek Direktorat Merek, Paten,
dan Hak Cipta Departemen Kehakiman. Kantor Merek adalah
instansi pendaftaran merek yang ditugasi untuk mendaftarkan
merek yang dimintakan pendaftarannya oleh pemilik merek.
Untuk melakukan pendaftaran merek perlu dimintakan
pendaftaran lebih dahulu berdasarkan syarat-syarat dan prosedur
yang ditentukan oleh Undang-Undang Merek.
Apabila pemilik merek mengajukan permintaan pendaftaran
merek, maka pengajuan permintaan pendaftaran merek untuk
dua atau lebih kelas barang dan atau jasa dapat dilakukan
dengan satu permintaan pendaftaran. Permintaan pendaftaran
merek harus menyebutkan jenis barang dan atau jasa yang
termasuk dalam kelas yang dimintakan pendaftarannya (Pasal
6 UUM). Dua atau lebih kelas barang dan atau jasa dalam
satu permintaan pendaftaran membuat prosedur administrasi
pendaftaran merek dan penanganan pemeriksaannya menjadi
lebih sederhana. Namun, kewajiban pembayaran biaya
pendaftaran merek serupa itu tetap dikenakan sesuai dengan
jumlah kelas barang dan atau jasa yang dimintakan
pendaftarannya.
Permintaan pendaftaran merek diajukan secara tertulis
dalam bahasa Indonesia kepada Kantor Merek. Surat permintaan
pendaftaran merek mencantumkan:
42
a.
tanggal, bulan, dan tahun;
b.
nama lengkap, kewarganegaraan, dan alamat Pemohon;
c.
nama lengkap dan alamat Kuasa apabila Permohonan
diajukan melalui Kuasa;
d.
warna-warna apabila merek yang dimohonkan
pendaftarannya menggunakan unsur-unsur warna;
e.
nama negara dan tanggal permintaan merek yang pertama
kali dalam hal Permohonan diajukan dengan Hak Prioritas
(Pasal 7 ayat (1) UUM).
Hak Merek (trade mark) adalah cap dagang atau tanda
pengenal yang menunjukkan identitas suatu produk barang
atau jasa, sehingga dengan tanda itu konsumen dapat
membedakannya dengan produk lain yang sejenis. Dengan
demikian, merek ini harus memiliki ciri pembeda yang khas
dan jelas. Merek dapat berupa tulisan, angka, gambar, warna
ataupun komposisi dari kesemuanya itu. Merek ini juga sangat
berguna untuk mencegah terjadinya pemalsuan ataupun penipuan
produk. Pemegang hak merek dilindungi oleh hukum atas
merek produk yang didaftarkannya ke negara dari kemungkinan
tindakan-tindakan melawan hukum yang dilakukan orang lain,
yaitu misalnya peniruan, pemalsuan ataupun penipuan. Di
banyak negara termasuk Indonesia, hak merek diberikan kepada
merek yang mendaftarkan merek produknya itu ke lembaga
khusus yang ditugasi untuk memberikan hak merek kepada
pemohon; jadi, umumnya hak merek bukan diberikan kepada
orang yang memakai merek itu untuk pertama kalinya.
Merek menurut undang-undang ini meliputi Merek Dagang
dan Merek Jasa. Suatu merek dapat didaftar atas dasar
permintaan yang diajukan pemilik merek yang beriktikad baik,
dapat terdiri dari satu orang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum.
Merek yang mengandung salah satu dari unsur di bawah
ini tidak dapat didaftar di dalam merek:41
-
bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
41
M. Yahya Harahap, 1996, Pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun
1992, (Bandung: Citra Aditya Bakti), hlm. 96.
43
-
tidak memiliki daya pembeda;
-
telah menjadi milik umum; atau
-
merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang jasa
yang dimintakan pendaftaran.
Permintaan pendaftaran merek hanya dapat diajukan untuk
satu kelas barang atau jasa dengan menyebutkan jenis barang
atau jasa yang termasuk dalam kelas yang bersangkutan,
diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia kepada Kantor
Merek. Merek terdaftar mendapat perlindungan hukum untuk
jangka waktu sepuluh tahun dan berlaku surut sejak tanggal
penerimaan pendaftaran merek yang bersangkutan, yang dapat
diperjanjikan setiap kali untuk jangka waktu yang sama.
Secara umum dapat dikatakan bahwa pengaturan dan
perlindungan merek dalam Undang-Undang Merek kita
sesuai dengan standar internasional yang berlaku. Namun
demikian dari pengalaman selama ini ternyata bahwa keberadaan
suatu perangkat hukum saja tidaklah cukup memberikan rasa
aman. Ada hal lain yang juga diharapkan untuk memberikan
rasa aman tersebut, bahkan hal lain tersebut dalam banyak
hal dianggap lebih penting dari hanya sekedar ketentuan dalam
perangkat hukum. Hal lain tersebut adalah pelaksanaan atau
penegakkan (enforcement) perangkat hukum yang ada.
Mengingat hal tersebut di atas, maka setiap perubahan
dalam kerangka pengaturan (administratif) dan perlindungan
merek seyogianya sejalan dengan dan harus diikuti oleh
perubahan dalam mekanisme yang berfungsi mengejawantahkan
ketentuan dalam perangkat hukum yang ada ke dalam praktik
sehingga hukum tersebut benar-benar merupakan hukum yang
hidup dan bersifat mengayomi.
Agar kita semua dapat mempersiapkan diri, maka
pengalaman-pengalaman dalam penanganan kasus-kasus yang
44
pernah terjadi tentunya akan sangat membantu. Untuk tujuan
itulah pembawa makalah akan mengetengahkan hal-hal berikut
ini, hal mana tidaklah dimaksudkan untuk menyalahkan pihak
manapun yang selama ini terlibat dalam pelaksanaan atau
penegakan terhadap perlindungan merek-merek yang terkenal.
Sedangkan ketentuan yang lebih dipertegas lagi dalam
perlindungan merek terkenal saat ini direvisinya Undang-Undang
Merek yang lama yakni Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1997 dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dengan
mengacu kepada persetujuan TRIPs.
Alasan pokok yang melatarbelakangi dibuatnya persetujuan
TRIPs adalah:
1.
Sampai dengan tahun 1995 lalu banyak ditemukan praktikpraktik bisnis yang melanggar hak-hak kekayaan intelektual
dari pemegang haknya yang sah. Pelanggaran-pelanggaran
tersebut paling banyak ditemukan di negara-negara
berkembang. Adapun hak kekayaan intelektual (HKI) yang
sering dilanggar adalah mengenai hak paten, hak cipta,
dan hak merek.
2.
Meskipun secara internasional telah berdiri World Intellectual Property Rights Organization, namun ternyata
pelanggaran-pelanggaran tersebut tetap berlangsung.
Bahkan tertangkap kesan bahwa World Intellectual Property Rights Organization sesungguhnya kurang berwibawa
sebagai organisasi internasional yang sesungguhnya
bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan
perlindungan hukum terhadap hak kekayaan intelektual.42
Mengingat bahwa perdagangan barang dan jasa secara
internasional berkait erat dengan masalah proteksi terhadap
hak kekayaan intelektual, khususnya proteksi bagi para
42
Elly Ermawati, 1998, Hukum Ekonomi Internasional, (Bandung: UNPAR), hlm. 61-
62.
45
pemegang hak kekayaan intelektual yang berasal dari
negara-negara maju, maka dapatlah dipahami mengapa
negara-negara industri maju paling aktif memperjuangkan
dimasukkannya perundingan mengenai hak kekayaan
intelektual ini ke dalam putaran perdagangan Uruguay
Round.
Akibat dari upaya negara industri maju tersebut,
maka dalam hasil akhir Uruguay Round di tahun 1995
lalu disepakati persetujuan ini. Secara menyeluruh,
persetujuan ini mengatur masalah atau materi sebagai
berikut:
a.
Ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar
perlindungan hak kekayaan intelektual.
b.
Luas lingkup cakupan hak kekayaan intelektual yang
dilindungi.
c.
Penegakkan hukum di bidang hak kekayaan intelektual.
d.
Penyelesaian sengketa di bidang hak kekayaan
intelektual.
Adapun ketentuan umum dan prinsip-prinsip dasar
TRIPs di mana telah dikatakan bahwa persetujuan ini
menyatakan bahwa dalam rangka memberikan perlindungan
hukum bagi hak kekayaan intelektual serta upaya penegakan
hukumnya, negara anggota WTO wajib melaksanakan
isi keseluruhan persetujuan TRIPs, dengan berlandaskan
pada prinsip-prinsip sebagai berikut:
1.
46
Negara anggota boleh memberikan perlindungan
hukum terhadap pemegang HKI secara lebih
menguntungkan atau lebih luas daripada perlindungan
minimal yang diatur dalam persetujuan ini. Tetapi,
perlindungan yang lebih menguntungkan tersebut
bukanlah menjadi satu keharusan.
2.
Negara anggota tetap terikat pada isi dari berbagai
konvensi internasional di bidang HKI yang dibuat di
bawah naungan WIPO, yaitu:
a.
Konvensi Paris (1967) mengenai Hak kekayaan
Industri.
b.
Konvensi Berne (1971) mengenai Hak Cipta.
c.
Konvensi Roma (1961) mengenai Hak-hak yang
terkait dengan Hak Cipta atau Neighbouring
Rights.
d.
Konvensi Washington (1989) mengenai Rangkaian
Elektronik Terpadu atau Integrated Circuits.
3.
Perlindungan HKI yang diberikan oleh setiap negara
anggota WTO harus memperhatikan prinsip
“national treatment”, sehingga pemegang HKI warga
negara nasional dan pemegang HKI warga negara
asing harus memperoleh perlindungan dan perlakuan
hukum yang sama pula.
4.
Perlindungan HKI yang diberikan oleh setiap negara
anggota WTO juga harus mengacu pada prinsip “mfn”.
5.
Setiap negara anggota WTO berhak untuk membuat
aturan-aturan hukum di bidang HKI yang tetap
memperhatikan kepentingan masyarakat nasionalnya,
misalnya yang bertujuan untuk melindungi kesehatan
dan gizi masyarakat (misalnya di bidang hak paten
dan hak merek); serta berwenang pula untuk mencegah
praktik bisnis curang khususnya yang menghambat
proses alih teknologi internasional.
Dalam persetujuan ini disebutkan bahwa lambang
atau logo atau simbol yang dapat dijadikan merek dagang,
dapat berupa rangkaian nama pribadi, huruf, angka,
47
ataupun kombinasi warna. Sedangkan perlindungan hak
merek diberikan kepada mereka yang melakukan
pendaftaran, dan bukan kepada pemakai merek yang
pertama kali. Pemilik merek yang telah mendaftarkan
mereknya mempunyai hak eksklusif atas mereknya dan
dilindungi terhadap pihak ketiga. Lisensi wajib atas suatu
hak merek dagang tak diperkenankan menurut persetujuan
ini. Jangka waktu perlindungan hak merek untuk pertama
kali adalah minimal 7 (tujuh) tahun untuk kemudian dapat
diperpanjang tanpa batas waktu.
Seperti halnya persetujuan-persetujuan lainnya dalam
kerangka WTO ini, maka persetujuan tentang TRIPs ini
juga memberi kesempatan bagi negara anggotanya untuk
melakukan berbagai langkah penyesuaian antara kebijakan
dan peraturan hukum nasionalnya dengan isi dari
persetujuan ini sendiri. Penyesuaian tersebut memerlukan
jangka waktu tertentu yang berbeda-beda antara negara
maju, negara berkembang, dan negara miskin.
Khusus untuk negara berkembang, jangka waktu
tersebut diberikan selama 4 (empat) tahun terhitung sejak
persetujuan ini berlaku, tetapi juga kepatuhan terhadap
prinsip “national treatment” dan prinsip “mfn” jangka
waktunya tidak boleh melebihi 1 (satu) tahun semenjak
persetujuan ini berlaku. Artinya, untuk kedua prinsip
tersebut semua negara anggota WTO wajib untuk segera
mentaati dan melaksanakannya, sedangkan untuk hal-hal
lainnya boleh dilakukan penyesuaian dalam 4 (empat)
tahun. Jangka waktu ini diberikan selama 10 (sepuluh)
tahun bagi negara yang tergolong sangat miskin atau
terbelakang.
Adapun untuk penyesuaian hak paten, khususnya
yang menyangkut objek atau temuan yang dapat dipatenkan,
persetujuan ini memberikan tambahan jangka waktu
48
penyesuaian untuk negara berkembang yang undang-undang
patennya sebelum persetujuan ini berlaku ternyata tak
memberikan hak paten untuk temuan-temuan di bidang
teknologi tertentu yang justru diwajibkan oleh persetujuan
ini, maka negara tersebut masih diberi waktu selama 5
(lima) tahun lagi untuk membuat dan menyesuaikan
kebijakan pemberian patennya untuk temuan di bidang
teknologi tersebut.
Melalui TRIPs negara-negara maju (pengekspor
produk berteknologi tinggi termasuk farmasi) telah berhasil
mengupayakan suatu rezim perlindungan yang efektif bagi
teknologi mereka. Sebelum TRIPs perlindungan HKI masih
sangat bersifat teritorial, dalam arti keberlakuan
perlindungan sebatas di dalam wilayah teritorial suatu
negara (national system). Ketika TRIPs berlaku, maka
jangkauan perlindungan HKI menjadi global karena
dikaitkan dengan perdagangan internasional. Dengan
demikian tidak keliru jika TRIPs dikatakan sebagai “cerita
sukses” dari pemilik modal dan teknologi dalam
memperjuangkan kepentingan mereka untuk mendapatkan
perlindungan yang efektif secara internasional atas investasi
mereka. Negara-negara berkembang sebagai konsumen
teknologi itu tidak punya pilihan karena posisi
ketergantungan mereka terhadap negara-negara maju
pemilik modal itu.43
Hak kekayaan intelektual sebagai sebuah “hak” tidak
dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi. HKI identik
dengan komersialisasi karya intelektual. Perlindungan HKI
menjadi tidak relevan apabila tidak dikaitkan dengan proses
atau kegiatan komersialisasi HKI itu sendiri. Penelitian
ini menjadi semakin transparan dengan munculnya frase
43
Mengenai posisi ketergantungan negara-negara berkembang kepada negara-negara
maju diulas secara singkat dalam tulisan Hikmahanto Juwana, “Hukum Sebagai Instrumen
Politik”, Kompas, (24 April 2004), hlm.4-5.
49
“Trade Related Aspect of Intellectual Property Rights”
(TRIPs). Frase ini muncul dalam kaitannya dengan masalah
perdagangan internasional dan menjadi sebuah ikon penting
dalam pembicaraan tentang karya intelektual manusia.
TRIPs Agreement (Agreement on Trade Related Aspect
of Intellectual Property Rights) adalah merupakan salah
satu kesepakatan yang berhasil dicapai dalam GATT
putaran Uruguay yang melahirkan WTO (World Trade
Organization).44 Ia merupakan kesepakatan internasional
yang paling lengkap berkenaan dengan perlindungan HKI.45
Beberapa pihak mengatakan bahwa TRIPs adalah sebuah
terobosan dalam kerja sama di bidang perdagangan
internasional.46 Kesepakatan ini lahir sebagai hasil desakan
negara-negara maju untuk melindungi kepentingan mereka
di bidang hak atas kekayaan intelektual.47 Ketika negaranegara berkembang tidak memberikan perlindungan
terhadap HKI, maka investasi dari negara-negara maju
enggan untuk datang membawa teknologi mereka dan
menanamkan modalnya ke negara-negara berkembang.
Bagi Amerika Serikat, perlindungan HKI bahkan menjadi
salah satu syarat penting untuk meningkatkan investasi.48
Tekanan atau desakan itu jelas tidak menguntungkan
bagi negar-negara berkembang, termasuk Indonesia, yang
44
GATT Secretariat, Final Act Embodying The Results of Uruguay Round of
Multilateral Trade Negotiations (Annex IC), (Marrakesh, 15 April 1994), (Special Distribution).
45
Doris Estelle Long, “The Impact of Foreign Investment on Indigenous Culture: An
Intellectual Property Perspective”, North Caroline Journal of International Law & Commercial Regulation, (Vol.21, Winter 1998), 249.
46
Meetali Jain,”Global Trade and the New Millenium: Defining the Scope of Intellectual
Property Protection of Plant Genetic Resources and Traditional Knoweledge in India“,
Hasting International & Comparative Law Review, (Vol. 22, No.1, Fall 1998), 780.
47
H.S. Kartadjoemena, 1997, GATT, WTO, dan Hasil Uruguay Round, (Jakarta: UI
Press), hlm. 252-253.
48
William C. Revelos, “Patent Enforcement Difficulties in Japan: Are There Any Satisfactory Solution for The United States?”, George Washington journal of International
Law and Economy, (Vol. 29, 1995), 529.
50
masih sangat membutuhkan masuknya investasi asing
dalam rangka pembangunan ekonomi dan industri. Negaranegara berkembang dengan berat hati menerima dan
menandatangani kesepkatan tersebut.49 Berbagai pernyataan
legitimasi dan justifikasi kemudian dikeluarkan oleh
Pemerintah negara-negara berkembang untuk
mengakomodasi kepentingan itu dalam bentuk ratifikasi
atau penyusunan perundang-undangan HKI.50
Tekanan-tekanan dari negara maju kepada negara
berkembang itu sesungguhnya adalah wujud dari
penyimpangan esensi TRIPs itu sendiri. Jika semula TRIPs
dimaksudkan hanya untuk menetapkan standar minimum
dari perlindungan HKI (to establish minimum standards
of intellectual property protection), namun faktanya
kemudian berkembang menjadi sangat ambisius menjadi
sebuah kesepakatan untuk menciptakan sistem HKI yang
berlaku di seluruh dunia dengan standar yang relatif tinggi
49
Kartadjoemena menggunakan istilah “pil pahit” untuk menggambarkan adanya unsur
keterpaksaan. Lihat Kartadjoemena, ibid. 253.
50
Simak Konsiderans “Menimbang” pada UU Nomor 14 Tahun 2001 tentang Paten
sebagai berikut: “bahwa sejalan dengan ratifikasi Indonesia pada perjanjian-perjanjian
internasional, perkembangan teknologi, industri, dan perdagangan yang semakin pesat,
diperlukan adanya Undang-Undang Paten yang dapat memberikan perlindungan yang
wajar bagi inventor”. Simak juga Konsiderans “Menimbang” pada UU Nomor 15 Tahun
2001 tentang Merek sebagai berikut: “bahwa di dalam era perdagangan global, sejalan
dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi Indonesia, peranan merek
menjadi sangat penting , terutama dalam menjaga persaingan usaha yang sehat. Bahwa
untuk hal tersebut di atas diperlukan pengaturan yang memadai tentang Merek guna
memberikan peningkatan layanan bagi masyarakat”. Kemudian simak pula konsiderans
UU Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai berikut: “ …dalam rangka pembangunan
di bidang hukum…, serta untuk mendorong dan melindungi penciptaan, penyebarluasan
hasil kebudayaan di bidang karya ilmu, seni, dan sastra serta mempercepat pertumbuhan
kecerdasan kehidupan bangsa dalam wahana negara RI…, maka perlu disusun undangundang tentang Hak Cipta”. Terakhir, lihat konsiderans menimbang UU Nomor 7 Tahun
1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization sebagai
berikut: “bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya di bidang ekonomi,
diperlukan upaya-upaya untuk antara lain terus meningkatkan, memperluas, memantapkan,
dan mengamankan pasar bagi segala produk, baik barang maupun jasa, termasuk aspek
investasi dan hak atas kekayaan intelektual yang berkaitan dengan perdagangan, serta
meningkatkan daya saing terutama dalam perdagangan internasional”.
51
dan dengan menciptakan mekanisme enforcement yang
rinci.51 TRIPs menjadi sarana bagi negara maju untuk
menciptakan sistem perdagangan dunia dengan cara
merugikan negara-negara berkembang.
TRIPs mengadopsi ketentuan dalam kesepakatan
internasional sebelumnya di bidang HKI, yaitu Paris
Convention dan Bern Convention.52 TRIPs mengkomodasi
prinsip-prinsip dasar dari induknya itu, yaitu: acces to
market (final act), most favoured nation, dan national
treatment (Paris & Berne Convention).53 Ketiga prinsip
ini secara efektif dapat menerobos halangan-halangan
proteksionisme negara dan pintu masuk bagi berbagai
liberalisme ekonomi domestik.
Prinsip perdagangan bebas berusaha untuk menciptakan
akses pasar dengan mengurangi atau menghilangkan
hambatan-hambatan non tarif. Tujuan dari membuka akses
pasar juga dimaksudkan untuk memperluas cakupan produk
perdagangan internasional, termasuk perdagangan di bidang
jasa dan pengaturan mengenai perdagangan yang terkait
dengan aspek hak atas kekayaan intelektual.
Prinsip akses pasar ini sejalan dengan cita-cita awal
dari pembentukan General Agreement on Tarriff and
Trade (GATT) tahun 1947, yang dilatarbelakangi
proteksionisme dalam perdagangan internasional. GATT
diciptakan untuk mengurangi atau menghilangkan hambatan
51
Jain, “Defining the Scope of Intellectual Property Protection”, 781.
Pasal-pasal tersebut antara lain Pasal 1 s.d. 12 dan 19 Paris Convention, dan Pasal
1 s.d. Pasal 21 Berne Convention. Pasal-pasal tersebut mengandung ketentuan yang
substansial dari hukum hak kekayaan intelektual yang diadopsi ke dalam TRIPs
Agreement
53
Lihat pula Bonnie Setiawan, 2000, Stop WTO: Dari Seattle sampai Bangkok, (Jakarta:
INFID), hlm.8-9.
54
Mark. L. Movsesian, dalam Ramona L. Taylor, “Tearing down the Great Wall: China’s
Road to WTO Accession”, IDEA-The Journal of Law & Technology, (Vol. 41, No, 2001),
152.
52
52
perdagangan melalui persetujuan multilateral.54 Sedangkan
World Trade Organization (WTO) sebagai organisasi yang
menggantikan peran GATT dibentuk dalam rangka mengatur
dan menegakkan sistem perdagangan global untuk mencegah
timbulnya sistem perdagangan yang proteksionis.55
Dalam hal terjadi sengketa di antara negara-negara
peserta menyangkut sistem perdagangan global yang diatur
dalam kerangka WTO, maka badan perdagangan dunia
ini diberi wewenang untuk menyelesaikan sengketa tersebut.
Keputusan panel WTO bersifat final dengan memberikan
hak banding yang terbatas melalui Apellate Body.56
Manakala WTO telah membuat keputusan, negara yang
“kalah” hanya mempunyai tiga kesempatan untuk
melaksanakan putusan itu, yaitu: (1) mengubah hukum
internal di negaranya, disesuaikan dengan aturan WTO,57
(2) membayar kompensasi kepada negara pemenang,58
(3) menghadapi sanksi perdagangan.59
Di dalam TRIPs juga diatur tentang prinsip most
favoured nation treatment sebagaimana dinyatakan dalam
article 4 TRIPs Agreement. Prinsip itu menghendaki agar
setiap negara peserta tidak memberikan perlakuan yang
diskriminatif. Bilamana suatu negara peserta memberikan
perlakuan khusus (advantage, favor, privilege and immunity) kepada suatu negara tertentu, maka perlakuan
yang sama dengan serta merta juga harus diberikan kepada
negara-negara peserta konvensi lainnya. Terkadang prinsip
ini juga disebut sebagai prinsip non-diskriminasi.
55
I.R. Abeyratne Wuwan
Lihat Annex 2: Understanding on Rules and Procedures Governing The Settlement
of Disputes, Final Act 1994, 353 – 372.
57
Article 19 (1) Annex 2.
58
Article 22 Annex 2.
59
Sanksi itu diberikan melalui mekanisme tindakan balasan (retaliation). Bahasa lunak
yang digunakan dalam Annex 2 adalah suspension of concessions. Lihat article 22 dan
juga Kartadjoemena, GATT & WTO, 328.
56
53
TRIPs juga memberlakukan prinsip national treatment sebagaimana diatur di dalam article 3. Prinsip ini
tidak menghendaki adanya perlindungan yang berbeda
terhadap kekayaan intelektual dari warga negaranya sendiri
dengan warga asing. Pengecualian hanya dimungkinkan
sepanjang hal itu telah diatur dalam Paris Convention60
(1967), Berne Convention61 (1971), Rome Convention62,
dan Treaty on Intellectual Property in Respect of
Integrated Circuits.63
Yang perlu dicatat adalah bahwa secara substansial
TRIPs memuat aturan yang bersumber pada pandangan
atau konsep masyarakat Barat yang individualistik dan
kapitalistik.64 Misalnya, apa yang dilindungi oleh hak
cipta yang dikembangkan di negara-negara maju pada
umumnya adalah individu. Sistem ini tidak memungkinkan
preclude pengakuan terhadap hak negara ataupun hak
masyarakat kolektif sebagaimana dikembangkan negaranegara dengan sistem ekonomi sosialis.65 Sistem Barat
ini juga tidak memungkinkan untuk melindungi hak-hak
60
Misalnya yang disebutkan dalam Article 3 Paris Convention. Bila article ini dikonstruksikan
secara a contrario, maka perlindungan yang berbeda dapat diterapkan kepada kekayaan
intelektual warga asing yang negaranya tidak menjadi peserta dari konvensi. Lihat WIPO
Publication No. 223 (E), (Geneva, 1996).
61
Di dalam Article 3 (2) Berne Convention juga terdapat aturan yang memungkinkan
adanya perlindungan yang berebeda terhadap kekayaan intelektual warga asing yang
negaranya tidak menjadi peserta Berne Convention tersebut. WIPO, ibid.
62
Article 6 Rome Convention memungkinkan adanya pengecualian terhadap prinsip
national treatment yang ditentukan dalam konvensi tersebut. WIPO, ibid.
63
Article 5 (2) Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuit memungkinkan
negara-negara peserta untuk dalam hal-hal tertentu tidak menerapkan prinsip national
treatment. WIPO, ibid.
64
Lihat kembali Doris Estelle Long, “The Impact of Foregn Investment”, 246. Vandana
Shifa juga mencatat bahwa: “TRIPs fail to acknowledge the more informal, communal
system of innovation through which Third World farmers produce, select, improve and
breed a plethora of diverse crop Varieties”. Lihat Laurie Anne Whitt, “Indigenous Peoples,
Intellectual Property and the New Imperial Science”, Oklahoma City University Law Review, (Vol.23, No.1 & 2, Spring & Summer 1998).250.
65
Long, Ibid., 246.
54
dari masyarakat lokal atau suku bangsa asli (indigenous
people) atas kekayaan intelektual (indegeous knowledge)
mereka yang pada umumnya tidak dimiliki secara
individual oleh anggota masyarakat yang bersangkutan.
Hal ini sejatinya bisa dikatakan sebagai salah satu bentuk
pelanggaran terhadap hak asasi manusia, yang dinyatakan
dengan tegas dalam resolusi dari The Sub-Commission
on the promotion of Human Rights of the Commisision
on UN Human Rights. Berikut ini adalah kutipan dari
deklarasi tersebut:
“… since the implementation of the TRIPs Agreement does not adequately reflect the fundamental
nature and indivisibility of all human rights,
including the right of everyone to enjoy the benefits
of scientific progress and its applications, the right
to helath, the right to food, and the right to
self-determination, there are apparent conflicts
between the intellectual property regime embodied
in the TRIPs Agreement, on the one hand and
international human rights law, on the other”.66
Bila diamati dengan cermat, sesungguhnya sistem
HKI yang berkembang di negara-negara maju lebih
mementingkan perlindungan ekonomi (kapital) ketimbang
kepentingan individu (authorship) itu sendiri.67 Sebagai
gambarannya adalah apa yang terjadi di Amerika Serikat
sebagai negara yang dianggap salah satu kiblat
66
Brendan Toin, “Redefining Perspectives in the Search for Protection of Traditional
Knowledge: A Case Study from Peru“, RECIEL, 10 (I), 2001, 49.
67
Misalnya dalam hal emplyee’s invention berdasarkan doktrin “work for hire”, perusahaan
akan menjadi pemilik hak paten dari suatu penemuan yang dilakukan oleh karyawannya,
terutama jika diperjanjikan dengan tegas. Jepang, Jerman, Australia, dan Amerika Serikat
mengatur hal yang agak berbeda satu sama lain dalam hal tidak ada perjanjian menyangkut
hal tersebut. Tentang hal ini lihat Japaness Patent Office, Theory and Practice of Employee’s
Invention, (Tokyo: APIC-JIII, tanpa tahun), dan Jill McKeough, Adrew Stewart, Intellectual
Property in Australia, (Butterworths, 2nd ed., 1997), 311-218.
55
individualisme dan kapitalisme. Di negeri itu kreativitas
orang-orang kulit hitam kurang mendapat perlindungan
bila dibandingkan dengan perlindungan bagi pemilik modal
kulit putih.68 Padahal kita tahu bahwa banyak musisi
kulit hitam yang mempunyai tingkat kreativitas tinggi
dalam bidang musik blues dan jazz. Namun sebagaimana
diketahui bahwa perlindungan hak cipta diberikan kepada
kreativitas atau ide yang telah dituangkan dalam bentuk
tertentu (form).69 Ketika musisi kulit hitam menciptakan
musik jazz atau blues, mereka tidak menuangkannya ke
dalam partitur sebagaimana musik klasik karya komposer
Barat seperti Mozart, Beethhoven, Strauss, dan lain-lain.70
Justru keindahan musik jazz terletak pada kebebasan
musisinya dalam berimprovisasi.71 Untuk menuangkan
ke dalam bentuk tertentu seperti dalam bentuk sound
recording atau video diperlukan modal. Demikian pula
halnya untuk mempromosikan dan mendistribusikannya.
Pada tahap fixation inilah peran para pengusaha recording sangat menentukan. Mereka inilah yang menghendaki
perlindungan copyright sebelum mereka merekam musik68
Selanjutnya lihat K.J. Greene, “Copyright, Culture, and Black Music: A Legacy of
Unequal Protection”, Hasting Communication and entertainment Law Journal, (Vol.21,
Winter 1999), 339-392. Perhatikan pernyataan berikut ini yang dikutip dari tulisan tersebut:
“Until recent decades, African-Americans, as a class, have been victimized by systematic
takings of their property. It has often seemed particularly ironic (to this author) that many
of our laws are preoccupied with preventing “takings” of property, while-as noted by
Supreme Court Justice Thurgood Marshall-the property rights of Blacks have historically
not been respected in the United States”.
69
Copyright law will not protect works which are not fixed in some tangible form.” Lihat
Greene, ibid., hlm.378. Lihat juga Article 9 (2) TRIPs Agreement.
70
Sidran menggambarkannya sebagai berikut; “The Black approach to rhythm, being
a function of the greater oral approach to time, is more difficult to define in writing.
Capturing the rhythms of African or modern Afro-American music with Western notation
is a lot like trying to capture the sea with a fishnet. The complexity of this rhythmic
approach is in large part due ti the value placed on spontaneity and therently communal
nature of oral improvisasion.” Sidran dalam Greene, Ibid., 379.
71
A good jazz band should never play and actually never does play, the same piece
twice in the same manner,” Gene Less, sebagaimana dikutip oleh Greene, ibid., 379.
56
musik kreasi orang-orang kulit hitam. Pada gilirannya
pemilik hak cipta adalah industri rekaman itu, dan bukan
si pengarang.72 Apabila nama pengarangnya disebutkan
dalam cassatte atau video itu adalah karena adanya
ketentuan tentang moral right73 dalam sistem hak cipta.
Namun demikian, moral right ini tidak dipersyaratkan
untuk dilindungi berdasarkan TRIPs Agreement.74
F.
Sistematika Penulisan
Adapun penelitian yang penulis susun ini terdiri dari 5 (lima)
bab, di mana masing-masing bab ada yang terdiri dari beberapa
sub bab, yang isinya akan penulis kemukakan secara ringkas,
yaitu:
Bab I adalah bab pendahuluan yang menguraikan latar belakang
penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian,
kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.
Bab II adalah identifikasi masalah yang menguraikan sejarah
lahirnya merek, perkembangan merek di Indonesia, perlindungan
merek terkenal di Indonesia serta hak kekayaan intelektual
(Intellectual Property Right) merek sebagai aset perusahaan.
Bab III adalah metode penelitian yang menguraikan spesifikasi
penelitian, metode pengumpulan data, metode pengumpulan sampel
serta metode analisis data.
Bab IV adalah analisis terhadap perlindungan merek sebagai
aset perusahaan yang akan menguraikan perlindungan hukum
pemegang hak merek, kelemahan hukum dan penegakan hukum
72
“The copyright regime is owner-centered, not creator centered.” Greene ibid., 356.
Kofsky mencatat bahwa:”With very minor exceptions, it is whiles who own the major
economic institutions of the jazz world, booking agencies, recording companies, nightclubs, festivals, magazines, radio station, etc. Blacks own nothing but their own talent.”
73
Moral rights are non-economic rights granted to the author of a protected work.
Moral rights protect reputational rights and the creative value of the work”. Lihat Long,
“The Impact of Foreign Investment,” 275.
74
Lihat Article 9 TRIPs Agreement.
57
di Indonesia, efektifitas terhadap perlindungan hak merek di Indonesia.
Bab V adalah penutup, bab ini akan menarik suatu kesimpulan
berdasarkan uraian dari bab-bab yang dibahas yang merupakan
intisari atau hal-hal yang pokok, dan saran-saran yang merupakan
suatu usulan atau rekomendasi yang tersirat dalam kesimpulan
sehingga dapat memberikan suatu masukan yang berguna.
58
BAB II
TINJAUAN PUSTAKA
A. Sejarah Lahirnya Merek
Pada bagian ini akan dilukiskan seputar perjalanan sejarah merek.
Secara hipotesis banyak yang berpendapat sejarah merek bermula
sejak manusia mengenal hak milik kekayaan pribadi atau kelompok.
Dapat diperkirakan, berkembangnya pengenalan dan pengertian manusia
akan hak milik perseorangan (personal property) atau hak milik komunal
(communal property), mengangkat derajat dan peran merek, semakin
penting. Akan tetapi yang paling kuat mendorong perkembangannya,
sangat berkaitan dengan personal property.
Sejak masa Neolitikum, manusia sudah mulai mengenal merek.
Gambar lukisan bison yang tertera pada dinding gua dapat dikatakan
sebagai awal mula penggunaan tanda-tanda sebagai dasar pengertian
dan pengidentifikasian sesuatu objek materi budaya.
Banyak pendapat yang mengemukakan, untuk menelusuri pengertian
merek, berkaitan erat dengan perkataan “brand” yakni “nama” atau
“tanda” yang ditorehkan terhadap suatu barang tertentu. Cara
pentorehannya dibuat dengan besi yang dipanaskan (made with hot
iron). Jadi merupakan cetakan stempel besi yang ditorehkan kepada
suatu barang setelah besi stempel dipanaskan lebih dulu (iron stempt).
Berdasarkan pendapat ini, perkataan merek yang berasal dari perkataan
“brand” bersamaan dengan khazanah bahasa Anglo - Saxon yang
diambil dari kata kerja (verb) “to burn” (membakar). Sehubungan
dengan itu tanda yang diterakan sebagai nama merek suatu barang
yang berkembang pada masa modern sekarang, merupakan warisan
yang diturunkan secara langsung dari praktik “brand” masa lalu.
59
Menurut penjelasan yang dikemukakan Thomas D. Drescher75
pemakaian tanda sebagai identitas diperkirakan berlangsung sejak 4000
tahun sebelum masehi, dan berkembang luas pada masa imperium
Romawi. Pada masa silam, terdapat berbagai ragam tanda yang diterakan
sebagai pengenal identitas. Ada tanda yang ditorehkan kepada tubuh
perorangan. Misalnya seorang budak diberi tanda tera oleh majikan
sebagai identitas pemilikan terhadap budak. Atau seseorang membuat
tanda pada dirinya atau barangnya. Hal yang seperti ini disebut “tanda
perorangan” (personal mark). Di Mesir misalnya para pekerja pemotong
batu (pemecah batu) membuat tanda pada batu yang dikerjakan sebagai
bukti pembayaran upah mereka.
Di kerajaan Babylonia dikenal tanda perorangan berupa “seal”
atau “the mark of personal seal”. Seal dapat diartikan “meterai”
atau “segel” yang berfungsi sebagai tanda tangan (signature). Ada
yang diterakan pada cincin atau logam. Di antara tanda sel yang
dijumpai di Babylonia berbentuk “slinder”. Dalam sejarah Islam pun
dikenal “personal seal”. Cap Nabi Muhammad yang diterakan pada
cincin berfungsi sebagai tandatangan yang sah (as a legal signature).
Di bidang perdagangan, saudagar-saudagar Harappa di lembah
India sudah mengenal merek. Sekitar tahun 2500 sebelum masehi,
Harappa merupakan salah satu pusat peradaban yang tinggi dan sekaligus
pusat perdagangan. Para pedagang memberi tanda perorangan terhadap
barang sebagai tanda identitas perorangan atas barang maupun sebagai
petunjuk tentang daerah asal barang. Hal yang seperti ini berlanjut
sampai hancurnya Imperium Romawi. Barang sutera dari Cina. Barang
emas dari Spanyol. Anggur dari Perancis. Minyak lampu dari Italia.
Semua jenis barang-barang dagangan tersebut diberi tanda sebagai
petunjuk identitas pembuat dan pemilik maupun daerah asal wilayah
geografinya.
Umumnya barang-barang logam seperti pisau, diberi tanda personal yang digurdikan pada barang. Jenis obat-obatan biasanya diberi
75
60
The Trade Mark Reporter, Vol.82, May-June, 1992 Nomor 3, hlm. 309.
tanda tangan dengan nama pembuatnya. Sedang mengenai jenis minuman
anggur, tanda yang diberi menunjuk kepada asal geografi. Sehingga
dapat dikatakan sekitar abad kedua masehi, perkembangan pemakaian
merek barang dagangan dan hasil produksi, sudah mulai mengarah
pada pemakaian simbol yang dapat memberi good will tertentu kepadanya.
Sekitar tahun 1000 masehi, kali pertama diadakan Pekan Raya
Champagne (Champagne Fair) di Roma. Para pedagang berdatangan
dari berbagai penjuru pusat kota perdagangan Itali, Perancis Selatan.
Dari Eropa Utara datang pedagang Inggris, Scotlandia, Jerman dan
Belanda. Sedang dari Timur Tengah para pedagang Mesir, Syria dan
Armenia. Dapat dikatakan pekan raya tersebut merupakan pameran
barang kosmopolitan dari manca negara yang pertama diadakan dalam
sejarah.
Bangkitnya perdagangan pada abad ke-12 berbarengan dengan
pertumbuhan kota dan urbanisasi serta kemenangan para tuan tanah
memperoleh otonomi feodal. Pada perkotaan urban, tumbuh organisasi
atau serikat perdagangan dan pengrajin (craftsmen) yang dikenal dengan
nama “gilda”. Gilda pengrajin merupakan persekutuan profesi para
pengrajin. Tujuan pokok gilda pengrajin:
1.
untuk memperkecil dan menghindari persaingan dalam pemasaran
2.
mewujudkan tercapainya kepentingan bersama dari pengrajin sebagai
suatu kesatuan.
Ini berarti prinsip yang hendak ditegakkan gilda menjunjung tinggi
norma moral dan sosial ekonomi para anggota. Mereka menghendaki
tegaknya secara mantap persaingan jujur atau “honest competition”
di antara sesama mereka. Langkah yang diambil ke arah tujuan tersebut,
menetapkan standar ukuran, kualitas dan harga setiap tipe barang.
Pada masa gilda, segala jenis persaingan ditekan dengan keras.
Iklan (advertensi) dalam bentuk dan dengan cara apapun, baik langsung
maupun tidak langsung dilarang keras. Tentang hal ini Georges Reinard
memberi gambaran penjelasan tentang hal-hal yang dilarang oleh gilda.
61
Antara lain larangan memonopoli konsumen. Dilarang seseorang pengrajin
atau pengusaha mengundang atau menarik seseorang untuk melihat
barang yang dipamerkan. Juga tidak dibolehkan mengirimkan apapun
yang bersifat iklan (advertensi) ke rumah konsumen. Pada masa gilda,
setiap iklan dianggap merusak dan merugikan orang lain. Georges
Reinard memberi satu contoh: “seorang pengusaha rumah penginapan
Florentina yang memberi segelas anggur atau makanan kepada orang
asing sebagai daya penarik untuk menginap di hotelnya
dipertanggungjawabkan untuk membayar denda (liable to afine)”.76
Setiap kepala kerajinan gilda, diberi kesempatan untuk memilih
tanda personal dan didaftarkan pada pendaftaran gilda (guild record)
yang ditetapkan. Untuk mengawasi pelanggaran aturan gilda baik yang
menyangkut persaingan, pemalsuan merek, standar dan kualitas barang
diangkat seorang “warden” atau “seachers” yang bertindak sebagai
pejabat resmi gilda. Dia mempunyai wewenang memeriksa dan
melaporkan setiap pelanggaran atau penyalahgunaan. Pelanggaran di
bawa dan dituntut di ruangan gilda. Jika kesalahannya terbukti, dijatuhi
hukuman denda. Terhadap pelaku yang pelanggarannya dianggap berat,
dijatuhi hukuman penjara atau diikat pada tiang di depan umum untuk
memberi malu (pillory) atau bisa juga hukuman pegucilan.
Tidak dapat dipungkiri keberadaan merek perdagangan pada abad
pertengahan erat sekali hubungannya dengan susunan dan sistem sosial
ekonomi masa itu. Memang ada persamaan dengan merek abad modern.
Namun persamaan itu dalam batas-batas tertentu. Persamaan yang
paling jelas. Merek pada masa gilda boleh diasosiasikan dengan merek
kolektif pada masa sekarang. Yakni merek yang dipakai untuk dan
atas nama berbagai perusahaan secara bersama-sama. Artinya merek
dimiliki oleh sebuah asosiasi perusahaan secara bersama dan asosiasi
bertindak mengawasi para anggota pemakainya.
Selain daripada itu, fungsi merek pada abad pertengahan lebih
dititikberatkan untuk mengidentifikasi produsen atau asal geografi barang
76
Ibid 19.pada catatan kaki 46. “The Florentina Innkeeper who give wine or food to
a stranger with the object of attracting him to his hastelry was liable to a fine”.
62
yang diproduksi. Merek lebih ditujukan untuk menghilangkan kegandaan
orang atau wilayah yang memproduksi. Misalnya bentuk model suatu
pisau, kampak atau lembing. Pada dasarnya tidak berfungsi sebagai
identifikasi produksi. Tetapi untuk mengidentifikasi diri orang yang
membuatnya, meskipun hal itu tidak terlepas dari ketentuan bahwa
mutunya harus terjamin sesuai dengan standar yang ditetapkan gilda.
Hal itu memberi alasan, fungsi merek pada saat itu masih dalam taraf
pengertian “tanda” (signal). Belum lagi mengarah ke tingkat fungsi
“simbol”. Dengan kata lain, merek barang adalah tanda orang yang
membuat. Bukan sebagai “simbol” perdagangan barang atau jasa.
Dengan demikian merek pada masa gilda belum menjadi “property”.
Masih jauh dari bentuk dan pengertian yang diwujudkan merek pada
masa sekarang. Pada masa sekarang merek berfungsi sebagai simbol
yang mampu mentransformasi good will dan aset kekayaan bagi
pemiliknya.
Merek pada masa gilda difokuskan terhadap pengawasan atau
pemaksaan terhadap para pengrajin untuk mematuhi aturan standarisasi
yang ditetapkan. Itu sebabnya merek pada masa gilda disebut
“compulsory mark” atau “police mark”. Merek yang diterakan setiap
pengrajin pada barang produksi, berfungsi menjamin cacat yang terdapat
pada barang sesuai dengan standarisasi yang ditetapkan gilda. Setiap
pengrajin mesti memberi pertanggungjawaban individu (individual
liablity) terhadap cacat dan kualitas barang yang dibuatnya. Oleh
karena itu pada masa gilda, lebih dititikberatkan fungsinya sebagai
“police mark” dan “liability mark”. Belum mengarah kepada fungsi
“simbol” dan “aset perdagangan”. Fungsi “police mark” yang demikian
bisa bertahan lama semasa periode abad pertengahan, karena didukung
oleh sistem perdagangan “anti persaingan” (anti competitive). Kemudian
sistem ini didukung oleh aturan dan tujuan merek, dititikberatkan
untuk mengawasi dan melacak pemalsuan dan cacat yang terdapat
pada barang yang dihasilkan pengrajin.
Perkembangan merek perdagangan selanjutnya baru memasuki
era baru sekitar abad sembilan belas. Pada masa itu terjadi pergeseran
63
kekuatan. Tumbuh kelas pedagang sebagai kekuatan baru mengganti
posisi tuan tanah yang bercorak feodalisme. Bersamaan dengan pergeseran
ini, muncul beberapa sentra urbanisasi dan penumpukan modal, yang
melahirkan Revolusi Industri yang dipelopori Inggris sekitar tahun
1850.
Revolusi Industri ditandai dengan perkembangan pabrik di kotakota pusat urbanisasi sebagai pengganti pusat kerajinan. Perkembangan
industri Inggris sangat cepat, karena didukung pemasaran yang meliputi
imperium Britis Raya (Great Britain). Imperium British Raya pada
masa itu, meliputi kawasan koloni yang sangat luas, sehingga dijuluki:
Jajahan Inggris meliputi wilayah yang tidak pernah matahari terbenam
(the sun never set).
Kecepatan semaraknya perdagangan hasil industri, meliputi seluruh
kawasan dunia. Tidak hanya disebabkan penciptaan kapal uap yang
mampu mengarungi samudera mengangkut barang dalam jumlah besar
dalam waktu yang relatif cepat. Faktor yang paling penting barangkali
ialah sistem perdagangan. Revolusi industri mengakibatkan lahirnya
sistem “perdagangan bebas” yang didasarkan pada kekuatan pasar
(laisser fair and market force).
Sistem “free trade” membuka kawasan pemasaran perdagangan
global berdasar prinsip “persaingan bebas” (free competition). Dan
persaingan bebas merupakan daya dorong meningkatkan efektivitas
fungsi merek menjadi “merek dagang” terhadap barang-barang yang
diperdagangkan. Semua sistem dan prinsip yang dikemukakan merupakan
titik balik dari sistem dan prinsip gilda yang sangat anti kepada persaingan
bebas dan periklanan.
Seperti yang sudah disinggung sistem pedagangan bebas yang
didukung prinsip persaingan bebas menempatkan fungsi merek yang
dilekatkan kepadanya. Cara-cara yang ditempuh para pedagang dan
produsen untuk memperkenalkan barang mereka kepada masyarakat
konsumen ialah melalui kampanye iklan dan promosi.
64
Tidak dapat disangkal iklan dan promosi merupakan salah satu
mekanisme yang langsung terkait pada sistem perdagangan dan persaingan
bebas. Peran dan perang iklan merupakan salah satu penyangga
kelangsungan sistem perdagangan dari persaingan bebas. Hal itu
disebabkan akibat yang ditimbulkan persaingan bebas itu sendiri, telah
memunculkan berbagai produksi oleh produsen yang berbeda terhadap
barang yang sejenis. Agar jenis barang yang diproduksi yang dipasarkan
seorang produsen menemui sasaran yang efektif baik tentang kualitas,
kegunaan dan kelebihannya dari jenis barang produksi produsen lain,
terhadap barang diberi tanda berupa merek. Tujuannya untuk melekatkan
sifat “individualisasi” khusus kepadanya. Dengan demikian pemberian
merek dihubungkan dengan kegiatan perdagangan melalui periklanan
yang dimotori sistem perdagangan dan persaingan Revolusi Industri,
bertujuan memberi “identitas khusus” kepada jenis suatu barang sebagai
alat untuk “pembeda” (distinctiveness) atas persamaannya (similarity) dengan jenis barang produksi orang lain.
Memang benar apa yang dikatakan Thomas D. Drescher77, “terdapat
hubungan yang sangat erat antara kemunculan iklan dengan evolusi
perkembangan merek dagang”. Dengan lahirnya sistem perdagangan
bebas yang menuntut pemberian identitas khusus pada jenis barang
produksi tertentu melalui merek, fungsi iklan (advertising function)
tidak dapat dielakkan. Semua orang berpendapat untuk memperkenalkan
suatu jenis barang dagang tertentu berhadapan dengan berbagai jenis
produksi lain yang sama-sama dipasarkan, diperlukan cara
memperkenalkannya melalui iklan. Penjelasan melalui iklan disebut
“reason why”.
Maksud “reason why” adalah penjelasan secara argumentatif yang
bertujuan untuk meyakinkan para konsumen bahwa jenis barang yang
memakai merek tertentu lebih baik mutunya dan kegunaannya. Pendek
kata iklan berusaha menjelaskan keunggulan (superiority) yang dimiliki
jenis barang merek tertentu. Oleh karena itu pilih dan belilah jenis
barang yang memakai merek tertentu. Oleh karena itu pilih dan belilah
77
Ibid. The Trade Mark Reporter, Vol.82, May-June, 1992 Nomor 3, hlm. 322.
65
jenis barang yang memakai merek tersebut dan jangan beli jenis barang
merek lain. Itu sebabnya dalam sistem perdagangan bebas, merek
dagang menyatu dengan fungsi iklan. Fungsi iklan, menjadi kekuatan
yang melekat pada simbol yang dimiliki suatu merek. Melalui iklan,
terwujud hubungan itu telah terjalin antara merek tertentu dengan
lapisan konsumen, maka merek dagang yang bersangkutan akan
mengalami transformasi dari “tanda” menjadi “simbol” yang merangsang
orang untuk memakai dan membelinya. Barangkali tepat apa yang
dikatakan Daniel Pape.78 “Dalam pengertian ini, reason - why dalam
periklanan merupakan metode yang tepat dari pelaksanaan strategi
diferensiasi produksi”.
Begitu hebat dan gencarnya iklan yang dibawa sistem perdagangan
dan persaingan bebas dalam memperkenalkan jenis barang tertentu
melalui merek. Sejak pagi sampai malam, iklan menyerang konsumen
di rumah dan di luar rumah. Banyak konsumen yang tersihir dan
menggiring mereka memilih barang merek tertentu. Pada saat pembeli
ingin membeli suatu barang dan sudah menentukan pilihan sebelum
masuk ke sebuah toko. Benar-benar iklan telah mencapai tujuannya
sebagai kekuatan motivasi atau tenaga pendorong motivasi (a
motivating force). Padahal seperti yang dikemukakan Daniel Pape79
apa yang diiklankan terkadang “sangat jauh dari kebenaran” (nothing
could be much farther from the truth)
Agresifnya kampanye iklan, telah memasuki kehidupan masyarakat
Indonesia. Luasnya kampanye tersebut telah mengisi berbagai macam
lembaran bacaan. Sampai ke pelosok terpencil, telinga masyarakat
dijejali dengan hiruk-pikuk promosi barang merek tertentu melalui
berbagai gelombang radio pemerintah dan swasta. bahkan mata dan
telinga kita tidak henti-hentinya diserang dengan gencar oleh penjelasan
yang bertubi-tubi tentang keampuhan dan keunggulan yang dimiliki
barang merek tertentu. Iklan sabun LIFEBUOY yang muncul pada
78
Ibid. The Trade Mar Reporter, Vol.82, May-June, 1992 Nomor 3, hlm.325, catatan
kaki 78. In this sense “reason-why” advertising was the appropriate metode of
implementing strategy of product differention.
79
Ibid., hlm. 326, catatan kaki 85.
66
siaran jarak tertentu melalui RCTI dimantapkan lagi melalui kuis
yang muncul sekali seminggu dengan berbagai hadiah yang menggiurkan.
Yang ingin dicapai adalah meresapkan kepada konsumen bahwa sabun
LIFEBUOY mempunyai keunggulan yang luar biasa “pembasmi kuman
(a disinfectant soap) atas penjelasan, hanya satu-satunya sabun mandi
yang mengandung puralin”. Dan apabila menjelang Tahun Baru dan
Idul Fitri, semua sarana media cetak dan elektronik, hirup pikuk
mengkampanyekan berbagai perusahaan swalayan mulai dari merek
Hero, Ramayana, Sogo, dan sebagainya tentang obral besar dan korting
yang tinggi atas barang produk luar negeri yang bermutu paripurna.
Barangkali masalah periklanan yang berkembang di Indonesia
sudah mencapai tingkat yang digambarkan Daniel Pape. Iklan
“reason-why” yang berkembang (nothing could be much farther from
the truth). Timbul kesan, pengiklanan barang-barang sejenis yang
dipromosikan sama-sama benar atau sama-sama bohong. Ambil contoh
mengenai “jamu”. Semua barang jenis jamu yang dipromosikan samasama nomor satu kemanjurannya. Jamu yang mana yang benar? jamu
cap Ayam Jago atau Air Mancur? Terkadang cara visualisasi promosi
melalui TV, mungkin kurang senonoh dengan sopan santun masyarakat.
Lihat bagaimana cara mempromosikan celana dalam tertentu. Pada
saat lelaki ganteng mandi di kolam renang, seorang gadis cantik
mengambil celana dalamnya seraya memamerkan celana dalam tersebut.
Atau dapatkah diterima akal sehat, jika minuman yang diiklankan
diminum, menjamin seorang anak menjadi sangat pintar sekaliber
Einstein?
Berbicara mengenai masalah iklan di Indonesia, mungkin ada
benarnya kesimpulan yang dikemukakan pihak RCTI-SCTV, meskipun
belum diuji berdasar penelitian yang lebih mendalam.80 Kesimpulan
yang diambil menyatakan “pilihan penonton itu, setidaknya menunjukkan
bahwa iklan cukup komunikatif”. Kesimpulan dimaksud ditarik dari
hasil Sayembara, Citra Adhi Pariwara yang diselenggarakan atas kerja
sama RCTI-SCTV dan Persatuan Perusahaan Periklanan Indonesia
80
Diberitakan Harian Republika, Selasa 11 Mei 1993, kolom 7, 8, dan 9, hlm. 7.
67
(PPPI) dengan para sponsor. Tujuannya untuk mengetahui sejauh mana
daya pikat iklan terhadap pemirsa, dengan cara melibatkan para pemirsa
sebagai responden. Mereka memberi jawaban melalui selembar kartu
pos. Akan tetapi kalau diamati apa yang dikemukakan sementara
responden pada saat dilangsungkan malam pemberian hadiah,81 pengertian
komunikatif yang disimpulkan kurang jelas sasarannya. Barangkali
menyimpang dari tujuan utama. Tujuan utama iklan memberi informasi
yang jelas dan terang tentang fungsi, mutu, efisiensi serta efektivitas
dan kemudian pemakaian serta pemeliharaan suatu jenis barang dibanding
dengan jenis barang produksi lain. Dari gambaran tanggapan yang
diberikan para responden, tampaknya tidak terpusat pada informasi
yang diharapkan. Sudut pandang dan penilaian yang mereka kemukakan
dapat diamati pada variabel di bawah ini, antara lain ada yang berucap
bahwa iklan yang ditayangkan RCTI dan SCTV:
1.
sangat informatif untuk mengetahui tentang berbagai jenis barang
produksi;
2.
iklan dan promosi merupakan sistem ekonomi abad sekarang;
3.
iklan melalui TV sangat menarik hati, karena insan yang dilibatkan
di dalamnya cakap-cakap;
4.
iklan tidak hanya informatif tapi sekaligus edukatif;
5.
sangat suka iklan yang banyak gambar kartunnya;
6.
sangat suka iklan yang diperankan pelawak karena lucu;
7.
iklan memberi kesan romantis.
Dari gambaran ucapan-ucapan yang dikemukakan tersirat berbagai
kesan. Ada yang melihat dan menanggapi iklan sebagai media informasi,
ada pula yang memberi kesan sebagai hal yang lucu dan hiburan.
Tetapi ada yang merasakan sebagai sentuhan romantisme, karena yang
berperan membawakan acaranya terdiri dari aktor dan aktris terkenal.
81
68
Disiarkan langsung oleh RCTI, jam 19.30 tanggal 8 Mei 1993.
Agar lebih mantap melihat sejarah perjalanan merek ada baiknya
dikemukakan gambaran ringkas jalur waktu yang dilalui perkembangan
merek. Hal ini dalam beberapa penulisan disebut “Trademark Time
Line”. Tidak semua titik waktu yang dilaluinya dikemukakan. Cukup
dicatat titik waktu yang dianggap sangat penting dalam tonggak
perkembangan merek.
Perlu diingat, ringkasan jalur waktu yang ditampilkan adalah dari
sudut pandangan perkembangan umum di seluruh dunia, dari dulu
sampai sekarang. Dia merupakan catatan yang bersifat linier secara
umum dari waktu ke waktu, sesuai dengan tempat yang dilaluinya.
Tidak berupa ringkasan perkembangan yang terdapat pada suatu negara
atau kawasan tertentu.8
1.
Zaman Purba: Branding
Pertama-tama mari kita lihat pada zaman purba (ancient
world). Mula-mula corak merek dimulai dengan cap atau “branding”
pada hewan peliharaan. Pada masa itu sebelum manusia pandai
tulis baca, keberadaan merek masih dalam bentuk “tanda
design”. bentuk yang seperti ini berlangsung berabad-abad. Sebagai
contoh gambar lukisan pada dinding di Mesir Purba. Lukisan
pada gua di bagian Barat Daya Eropa. Diperkirakan digambar
pada zaman Batu (Stone age). Zaman Perunggu (Bronze Age),
terjadi perkembangan. Ternak peliharaan mulai abad pada bagian
pinggul.
Literatur pertama yang mambicarakan merek adalah Kitab
Genesis. Sesudah Kabil (Cain) diusir dari surga (Garden of Eden)
setelah dia membunuh saudaranya Habil (Abel), Maha Pencipta
memberi tanda baginya untuk tempat hidup.
Selanjutnya dari tahun 4000 S.M. para penggali dan pemotong
batu Mesir memasang merek pada hasil galian dan batu yang
mereka potong. Tanda pada batu potong seperti itu, ditemukan
82
Tentang ringkasan jalur waktu perkembangan merek, bandingkan dengan yang diringkas
pada the Trademark Reporter, ibid, Vol.82, Sept-Oct 1992, Nomor 5A, hlm. 1022.
69
juga pada istana Nabi Sulaiman (Temple of Solomon) di Jerusalem. Tujuan pemasangan tanda pada hasil galian atau potongan
batu sebagai bukti hasil kerja mereka sehingga memudahkan untuk
meminta upah.
Pada masa purba, telah disadari perlunya memberi merek
pada barang untuk menunjukkan perbedaan sumber atau asal barang.
Kebutuhan untuk menunjukkan identifikasi sumber barang, sejalan
dengan perluasan perdagangan yang sudah mulai berkembang pada
saat itu.
a.
Masa 1300-1200 S.M.: Perdagangan Harappa
Pada masa ini dilembah India dikenal kerajaan Harappa.
Selain memiliki kekuasaan yang luas sampai batas Asia Kecil,
perdagangan dan peradabannya maju berkembang sangat tinggi.
Perdagangan barang-barang mereka melintasi batas Asia Kecil
sampai Timur Tengah dan dataran Asia. Umumnya perdagangan
Harappa memakai merek sebagai identitas barang yang mereka
perdagangkan.
b.
Masa 35 S.M. - 265: Merek Fortis
Pada masa ini kawasan imperium Romawi, berkembang
kerajinan tembikar. Masing-masing tembikar yang dihasilkan,
memakai merek. Pada saat lampu minyak Romawi berkembang
sebagai salah satu barang penting dalam perdagangan, lampu
minyak merek FORTIS memperoleh kemajuan pesat.
Kemajuan yang dialami FORTIS, mengakibatkan
perdagangan yang menjual barang hasil kerajinan dan senjata,
meniru merek tersebut. Bermunculan barang kerajinan yang
meniru dan memalsu merek FORTIS, mulai dari Perancis,
Jerman, Belanda, Inggris dan Spanyol. Dengan demikian jika
pada mulanya merek FORTIS hanya diklasifikasi untuk jenis
barang lampu minyak, ternyata para produsen telah memakainya
untuk berbagai jenis barang produksi dalam persaingan.
70
2.
Masa Abad Pertengahan
Masa Abad Pertengahan (Medieval Era) bagi kalangan
masyarakat Eropa selalu digelari dengan abad kegelapan (dark
ages). Yang mereka ambil dasar sebagai patokan ialah keadaan
Eropa yang suram, terbelakang dan miskin pada saat itu. Mereka
tidak mau membuka mata melihat belahan dunia lain. Padahal
pada abad pertengahan dikenal sebagai peradaban tinggi di berbagai
kawasan. Ambil misalnya peradaban Islam dengan perkembangan
perdagangan yang terbentang mulai dari Andalusia di Spanyol,
sampai sungai Hindus di India. Masa kebesaran dan kejayaan itu
berlangsung selama berabad-abad, mulai abad ke-7 sampai abad
ke-12, yang ditandai dengan runtuhnya Andalusia di Eropa dan
Bagdad di Irak.83
Terlepas dari apa yang dikemukakan di atas, pada umumnya
kalangan penulis berpendapat, perkembangan pada masa ini ialah
cap atau tanda perorangan (personal mark) yang dipakai pada
gantungan senjata, stempel, cincin dan segel. Bentuk merek
perorangan lain pada masa itu, merek rumah (house mark), sebagai
identifikasi di tempat kediaman keluarga.
Selain merek perorangan atas rumah, pada abad pertengahan
sudah berkembang penyebutan asal geografi atau “appellation of
geographical origin”. Tujuannya, untuk menjadi indikasi asal
daerah barang yang didagangkan. Misalnya barang permadani,
selalu memberi indikasi asal geografi.
3.
Masa 1266: Compulsory Marking Law Barker di Inggris
Pada tahun ini ada peristiwa penting di Inggris, sehubungan
dengan dikeluarkan peraturan yang “memaksa” tukang roti harus
memakai merek (Compulsory Marking Law Barker). Inilah sejarah
perundang-undangan pertama di bidang merek yang bersifat
memaksa atau “Compulsory”. Dalam undang-undang ini ditentukan,
83
Bandingkan H.G. Wells: The Outline of History, Garden City, New York, 1920, hlm.
598.
71
setiap tukang roti, mesti membuat merek yang layak pada setiap
roti yang diproduksi dan dijual, dan jika timbangan salah, kemudian
hal itu diketahui, dia dinyatakan melakukan kesalahan.84
4.
Masa Abad 14: Lahirnya Gilda
Munculnya gilda berawal pada abad ke-14. Gilda merupakan
lembaga pengawas terhadap kelompok pengrajin. Pada masa ini
gilda memaksa anggota mesti memakai merek pada barang yang
diproduksi (Compulsory production mark). Tujuannya untuk
memantapkan pertanggungjawaban pihak produsen atas mutu barang
yang diperdagangkan. Selain daripada itu, dimaksudkan pula untuk
mengawasi batas-batas teritorial perdagangan suatu jenis barang.
Pada umumnya para penulis sependapat, merek yang
dikembangkan pada masa gilda merupakan cikal bakal pertumbuhan
merek yang dikenal pada masa modern sekarang.
Ada beberapa peristiwa penting yang perlu dicatat pada masa
abad ke-14, antara lain:
a.
Tahun 1300: Multiple Mark Lahir di Inggris
Pada tahun ini Inggris mengeluarkan undang-undang yang
menjamin perusahaan pandai emas (Goldsmith Company)
sehubungan dengan pemakaian merek yang beragam
(multiple mark) ke dalamnya termasuk tambahan merek individu
dan pengrajin (tukang) sendiri, sertifikat kualitas barang emas
yang bersangkutan, merek gilda, mahkota kepala singa (simbol
Inggris). Sehingga pada suatu barang produksi sekaligus melekat
beberapa merek. Pertama, merek perusahaan pengrajin emas,
merek individu tukang yang membuat, merek gilda ditambah
dengan simbol mahkota singa.
84
Bunyi ketentuan : “A baker must set his owne proper marke upon/every loafe of
bread that hes maketh and selleth, to the end that it any bread be faultie in weight it may
bee them knowne in whom the fault is”.
72
b.
Sekitar tahun 1355: Ulasan pertama tentang merek
Seorang Profesor di Pisa yang bernama Bartolus de
Soxofere mengungkapkan dalam karangannya tentang
pembedaan tanda dan senjata. Tulisan ini berisi penjelasan,
setiap tanda atau cap yang dilekatkan seorang pengrajin (tukang)
pada barang yang dibuatnya seperti pedang dan barang lain,
tidak seorang pun dibolehkan untuk memakai merek (tanda)
itu pada barang produksinya.
Menurut Bartolus, tujuan larangan tersebut tidak saja
untuk melindungi pengrajin, tapi sekaligus melindungi
masyarakat atas barang tiruan. Selain itu, mereka bermaksud
menegakkan asas pemberian hak utama kepada pemilik nyata
suatu merek.
c.
Tahun 1360: Wajib memakai tanda resmi perak
Pada tahun ini mengeluarkan peraturan yang mewajibkan
perak mesti memakai tanda resmi atau “hall mark”.
d.
Tahun 1374: aturan perbedaan merek di Perancis
Pada tahun ini di wilayah Amien, Perancis dikeluarkan
peraturan setempat (ordinance) yang menetapkan, setiap bengkel
besi harus memakai merek yang berbeda dengan merek bengkel
lain. Dengan demikian diketahui siapa pembuatnya.
5.
Masa Abad 15: Merek atas Crossbow dan Buku
Pada masa ini ditinjau dari segi trademark timeline, ada dua
peristiwa yang perlu dicatat:
a.
Tahun 1425 : Wajib memakai merek atas Crossbow85
Di bagian Lubeck, Jerman dikeluarkan hukum baru yang
bersifat memaksa, setiap tukang senjata crossbow harus
membuat tanda pada setiap crossbow yang mereka buat.
85
Crossbow: senjata pada abad pertengahan yang terdiri/dari kayu yang penggunaannya
hampir sama dengan panah. Perbedaannya, pelepasan anak panah tidak dengan tali, tapi
langsung ditembakkan dari proyektil.
73
b.
Tahun 1450: merek pada buku (cetakan)
Setiap penerbit dan percetakan harus memasang merek
pada buku yang dicetak. Merek penerbit-pencetak ini, disebut
“colophen”. Yakni berupa emblem (simbol) atau merek dari
penerbit buku yang ditempatkan pada lembar judul buku yang
bersangkutan.
6.
Masa Abad 16: Pemalsuan Merek Disamakan Dengan Pemalsuan
Uang
Pada abad ini ada beberapa kejadian penting yang perlu dicatat
dilihat dari sudut trademark timeline:
Peniruan atau Pemalsuan Merek
Pada permulaan abad ke-16 ditetapkan peraturan di Inggris
tentang peniruan atau pemalsuan merek. Menurut ketentuan itu,
pemalsuan merek:
a.
disamakan dengan pemalsuan uang (as the counterfeiting of
money), dan
b.
diancam dengan hukuman mati (the penalty is death).
Sebelum itu pada tahun 1597, ada pula peraturan yang ditujukan
kepada pengrajin emas. Setiap penjualan lempengan emas yang
tidak memenuhi mutu, diancam dengan hukuman: telinganya dipaku
pada tiang.
Selanjutnya berturut-turut dapat dicatat perkembangan berikut:
1.
Tahun 1659: Kasus pertama merek
Dari catatan yang ditemukan, kasus pertama sengketa
merek terjadi di Inggris, dalam perkara Souther lawan How,
dan diputus pada tahun 1580-1590.
2.
Tahun 1772: Referensi pertama pendaftaran merek
Tulisan pertama mengenai petunjuk pendaftaran merek
di Amerika Serikat. Tulisan ini merupakan rekaman Pengadilan
74
Fairfax County, Virginia. Rekaman ini merupakan arsip
permohonan George Washington, presiden pertama Amerika
Serikat, yang mendaftarkan merek tepung atas nama George
Washington.
7.
Pada Periode Abad ke-19, dapat ditelusuri peristiwa di bawah
ini:
a.
Tahun 1822: Resolusi Komite Manajemen tentang tembikar
Pada tanggal 6 Agustus 1822, lahir resolusi committee
of management herculaneum pottery work. Resolusi berisi
aturan terhadap barang tembikar, periuk, dan belanga harus
dicap dengan perkataan “Herculaneum Pottery”. Tujuannya,
supaya memberi identitas yang bersifat umum di mana dia
dibuat.
b.
Tahun 1825: Putusan Pengadilan tentang Daya Pembeda
Peristiwa pertama putusan pengadilan tentang sengketa
identitas merek, terjadi di Amerika Serikat dalam kasus Snowden
lawan Noah. Pengadilan menetapkan “nama” sudah cukup
sebagai daya pembeda merek dari penipuan.
c.
Tahun 1845: Undang-Undang pertama merek di Amerika Serikat
Pada tahun ini dikeluarkan undang-undang pertama
mengenai merek di New York, Ameriksa Serikat.
d.
Tahun 1857: Undang-undang merek pertama di Perancis
Pada tahun ini Perancis mengeluarkan undang-undang
pertama yang berskala nasional tentang pengakuan hak atas
merek (recognition of right in trademark).
e.
Tahun 1860: Ulasan pertama mengenai hukum merek.
Perancis A Upon mempublikasi karangan pertama di
Amerika Serikat mengenai hukum merek, yang diberi nama
A Treatise on the Law of Trade Marks. Penulis menerangkan,
secara phraseology (susunan kata) Undang-Undang Paten
75
tahun 1842 (Patent Act of 1842), bisa menimbulkan kekeliruan
dalam praktik, seolah-olah mereka berpendapat hak paten
sama dengan hak milik merek. Padahal keduanya mempunyai
persamaan secara analogi.
f.
Tahun 1862: Undang-Undang pertama pendaftaran merek
Tahun 1862, Inggris membuat undang-undang pendaftaran
merek yang disebut Merchandise Mark Act. Tetapi ternyata
mengalami kegagalan.
g.
Tahun 1868: Undang-undang pertama Kanada tentang Merek
Setelah terbentuk Konfederasi Kanada, lahir undang-undang
pertama tentang merek yang disebut The Trade Mark and
Design Act. Kemudian diadakan revisi kecil pada tahun 1879.
h.
Tahun 1870: Undang-Undang Federal pertama tentang merek
dikeluarkan di Amerika Serikat.
i.
Tahun 1875: Trade Mark Registration Act di Inggris
Jerman mengambil Marchandise Mark Act sebagai model
dari Inggris.
j.
Tahun 1876: Undang-Undang Federal Kedua di AS tentang
merek
Undang-undang pertama tentang pendaftaran merek lahir
di Inggris yang disebut Trade Mark Registration Act. Undangundang ini merupakan suatu langkah maju setelah mengalami
kegagalan pada tahun 1862. Menurut undang-undang ini, suatu
merek baru dapat didaftar setelah dipakai. Merek yang pertama
didaftar adalah: “segi tiga merah” (Red Triangle) oleh Michael
Arthur Bass untuk bir. Merek ini sekarang dimiliki oleh Bass
PLC.
k.
76
Tahun 1876: Undang-undang Federal Kedua di AS tentang
merek
Pada tahun ini lahir Undang-Undang Federal kedua tentang
merek di Amerika Serikat. Akan tetapi tidak lama kemudian,
kedua undang-undang merek tersebut dinyatakan bertentangan
dengan konstitusi (unconstitutional) oleh Mahkamah Agung
(Supreme Court). Alasan yang mendasari keputusan itu, bertitik
tolak dari pertimbangan, tidak sesuai dengan persyaratan paten
dan hak cipta (copyright) yang ditentukan dalam konstitusi.
l.
Pada tahun 1878: International Congress on Industria
Property di Paris
Kongres Internasional pertama mengenai hak milik industri
diadakan di Paris yang disebut Internasional Congress on In
Industrial Property. Pelaksanaan kongres tersebut, bersamaan
dengan Pameran Internasional (International Expositior) di
Paris.
m. Tahun 1883: Convention of Paris for the Protection of
Industrial Property
Tahun ini merupakan tonggak kelahiran Perserikatan
Internasional tentang kesepakatan pemberian perlindungan atas
merek, yang disebut Paris Union yang dicetuskan dalam
Convention of Paris for the Protection of industrial
Property. Konvensi Paris tahun 1883 disebut sebagai Magna
Charta yang berwawasan internasional dalam hukum merek.
Pada saat dicetuskan, ditandatangani oleh 11 negara.
n.
Lahir Undang-Undang Merek Jepang
Lahirnya Undang-Undang Merek Jepang yang pertama
dengan aturan pendaftaran pertama atas merek selama 15
tahun .
o.
Tahun 1885: Lahir merek KODAK
Feorge Eastman mendirikan perusahaan dengan merek
KODAK.
77
p.
Tahun 1889: Jepang menjadi anggota Konvensi Paris
Jepang menjadi anggota konvensi Paris, dan bersamaan
dengan itu, menerima ketentuan baru mengenai merek.
q.
Tahun 1891: Lahir Madrid Agreement
Lahir persetujuan Madrid (Madrid agreement) mengenai
pendaftaran internasional merek atau International
Registration of Trademarks. Persetujuan ini merupakan bagian
dari Konvensi Paris.
r.
Tahun 1984: Lahir German Trade Mark Act
Pada tahun ini untuk pertama kali Jerman mengundangkan
peraturan merek yang diberi nama German Trade Mark Act.
Di dalamnya diatur berbagai hal yang berkenaan dengan:
1) sistem sentralisasi pendaftaran;
2) perlindungan kata-kata dari unsur gambar merek;
3) klasifikasi barang;
4) prosedur pemeriksaan (pengujian).
s.
Tahun 1900: Konferensi Brussel
Diadakan Konferensi Brussel Conference of the
Revision of the Paris Convention. Diputuskan untuk
menegakkan prinsip perlakuan nasional serta perluasan
perlindungan terhadap tindakan persaingan curang
(unfair competition).
8.
Periode Abad 20
Pada periode abad 20 banyak terjadi perkembangan yang
patut dicatat, yang terpenting di antaranya:86
86
M. Yahya Harahap, 1996, tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di
Indonesia Berdasarkan Undang-undang Merek No. 19 Tahun 1992, (Bandung: Citra Aditya
Bakti), hlm.20-26.
78
1) Tahun 1905: Lahir Undang-undang merek baru di AS
Lahirnya undang-undang merek baru di Amerika Serikat. Di
dalamnya dirumuskan definisi merek dan konsep mengenai
pemakaian merek yang dapat diminta pendaftaran.
2) Tahun 1910: Lahir Konvensi Buenos Aires
Diadakan pertemuan di Buenos Aires yang melahirkan
Convention for the Protection of Trade Marks and Commercial Names.
3) Tahun 1911: Konferensi Washington
Diadakan konferensi di Washington yang melahirkan
Washington Conference for the Revision of the Paris
Convention. Revisi yang diambil memperkenalkan klausula
“telle quelle”, yakni berisi asas:
- persamaan perlakuan atau “principle of the same
treatment”;
- dengan demikian setiap merek yang sudah terdaftar di
negara asalnya dapat diajukan pendaftaran dan
perlindungannya di setiap negara anggota uni.
4) Tahun 1920: Undang-undang merek baru di AS merevisi Act
1905
Undang-undang merek baru di Amerika Serikat
menyempurnakan Act 1905. Yang terpenting diantaranya
mengatur pembatasan hak pendaftaran. Undang-undang ini
disebut Supplemental Register.
5) Tahun 1922: Jerman menjadi anggota Uni Madrid
Jerman bergabung menjadi anggota Uni Madrid (Madrid
Agreement).
6) Tahun 1923: Konferensi Santiago
Lahirnya Konferensi Santiago mengenai perlindungan merek
perdagangan, industri dan pertanian serta nama perdagangan
79
(Convention for the Protection of Commercial Industrial and
Agricultural Trade Marks and Commercial Names).
7) Tahun 1925: Konferensi Den Haag
Diadakan Konferensi di Den Haag yang bertujuan untuk
merevisi Konvensi Paris tahun 1883. Diputuskan tentang
perluasan pemberian hak prioritas atau “the right of
priority” menjadi 6 bulan sebagai salah satu upaya melindungi
merek terkenal (weel – known mark) dari tindakan reproduksi
dan peniruan.
8) Tahun 1929: Pan American Convention
Terjadi peristiwa penandatanganan Pan American Convention sebagai pengganti Buenos Aires Convention for the Protection of Trade Marks and commercial Names serta Santiago
Convention for the Protection of Commercial, Industrial and
Agricultural Trade Marks and Commercial Names yang di
buat pada tahun 1923.
9) Tahun 1930: Undang-undang Merek Spanyol
Spanyol mengundangkan Industrial Property Act serta
mengintroduksi sistem pendaftaran merek.
10) Tahun 1934: London Act, tahun 1934 sebagai revisi Konvensi
Paris
Diadakan pertemuan di london yang melahirkan London Act
tahun 1934 atau London Convention yang berisi revisi terhadap
Paris Convention tahun 1883. Revisi ini memperluas
perlindungan terhadap merek “termashur” (famous marks),
ke dalamnya termasuk peniruan penerjemahan tanpa hak, juga
mengatur tentang lisensi merek.
11) Tahun 1935: Lahir BIRPI
Pada tahun ini didirikan The United Nations Internasional
Bureau for the Protection of Intellectual Property (BIRPI).
80
Dia merupakan kantor yang melaksanakan penyelenggaraan
administrasi Uni Paris (Convention dor the Protection of
Intellectual Property) dan Uni Bern (Bern Convention for
the Protection of Literary and Artistic Works)
12) Tahun 1936: Jerman mengambil Revisi Den Haag
Jerman mengambil ketentuan Revisi Den Haag tahun 1925
dan Revisi London tahun 1934 sebagai bahan penyusunan
perundang-undangan merek, untuk memodernisasi Undangundang Merek yang dikeluarkan tahun 1894.
13) Tahun 1942: Kasus Mishawaka Rubber
Pada tahun ini ada dua kasus yang sangat berarti mengenai
merek.
Pertama: mengenai kasus Mishawaka Rubber and Woolen
Company lawan SS Kresye Company. Dalam perkara ini
Mahkamah Agung Amerika Serikat mengakui merek mempunyai
magnetis (kekuatan) perdagangan yang harus dilindungi sebagai
titel hak milik (the commercial magnetism of a trade mark
as a property right entiled to protection). Jika orang lain
merusak atau menyamai lambang magnetisme merek dagang
yang diciptanya, pemilik mempunyai hak menuntut pemulihan
(if another poaches upon commercial magnetism of the
symbol he has created, the owner can obtain legal redress).
Kedua: kasus COCA COLA of Canaca Ltd., lawan PEPSI
COLA of Canada Ltd. Dalam kasus ini ditetapkan bahwa
untuk menentukan apakah telah terjadi pelanggaran atas merek
yang terdiri dari susunan kata, dalam hal ini antara COCA
COLA dan PEPSI COLA, harus dilihat perbandingannya secara
timbal balik.
14) Tahun 1947: Lahir Lanham Act di AS
Amerika Serikat melahirkan The Lanham Act tahun 1948,
yang memperluas pengertian hukum tentang pelanggaran merek
(infrigement) serta larangan “unfair competion”.
81
15) Tahun 1950: Undang-undang Registrasi merek di RRC
RRC mengundangkan Provesional Regulations for the
Registration of Trade Marks. Pengundangan berlaku, baru
setelah 10 hari Pemerintahan Komunis berdiri.
16) Tahun 1957: Perkembangan merek di Turki, India dan Konvensi
Nice.
Pada tahun ini dapat dicatat beberapa peristiwa:
a.
pendaftaran paksa atau merek diberlakukan di Turki,
b.
India mengeluarkan Extension of Law Nomor 62 dan
Indian Trade Mark Act tahun 1940, dan dinyatakan
berlaku untuk negara bagian Jamma dan Kashmir,
c.
disepakati Nice Convention for the International
Classification of Goods and Serves, sebagai Uni khusus
dari Konvensi Paris tahun 1883 bagi negara penandatangan.
17) Tahun 1958: Botol Scotch Whisky, Lisbon Agreement
Hal penting yang patut dicatat pada tahun 1958:
a.
Untuk pertama kali botol Scotch Whisky sebagai merek
oleh Haig and Haig Ltd’s Pinch di kantor Patent Amerika
Serikat
b.
Disepakati Lisbon Agreement for the Protection of
Appellations of Origin dan international Registration.
18) Tahun 1959: Perkembangan di Itali dan Jepang
Pada tahun ini terjadi perkembangan di Itali dan Jepang:
a. Itali dan Islandia menandatangani persetujuan prinsip
resiprositas (reciprocity) terhadap perlindungan merek,
b. Jepang mengundangkkan Export Goods Design Law, yang
melarang mengekspor barang khusus tanpa persetujuan
dari pemilik desain dan merek.
82
19) Tahun 1961: ICC mengeluarkan MODEL LAW
ICC (The International Chamber of Commerce) mengedarkan
Model Law tentang merek untuk menyempurnakan Konvensi
Paris tahun 1883
20) Tahun 1962: Perkembangan merek Uni Soviet dan Konvensi
Beneluxe
Uni Soviet memerintahkan semua pabrik mesti memakai merek
atas semua barang yang diproduksi sebagai identitas.
The Beneluxe Trade Mark Convention ditandatangani pada
tanggal 9 Maret 1962. Tapi baru diratifikasi kemudian pada
tahun 1971.
21) Tahun 1965: Undang-Undang merek baru Perancis, dan Model
LAW BIRPI
Ada dua hal yang penting untuk dikemukakan pada tahun
ini:
a.
b.
Perancis mengeluarkan hukum merek baru yang berlaku
efektif pada tanggal 1 Januari 1967, antara lain mengatur:
•
merek yang mendapat hak perlindungan hanya yang
terdaftar,
•
dan hak itu bisa dipertahankan harus dipakai,
•
tidak dipakai selama 5 tahun berturut-turut (terusmenerus), dapat dibatalkan.
BIRPI (the International Bureau for the Protection of
Industrial Property) mengajukan Model Law yang
berkenaan dengan hukum perdagangan, antara lain berisi:
•
nama dagang (commercial names),
•
persaingan curang (unfair competition),
•
tidak ada perlindungan terhadap impor paralel.
83
22) Tahun 1967: WIPO lahir
WIPO (World Intellectual Property Organization) didirikan
sebagai pengganti BIRPI dalam Konferensi Stockholm
bersamaan dengan lahirnya Revisi Stockholm atas Konvensi
Paris tahun 1883.
23) Tahun 1969: Undang-Undang Merek baru di Brasil
Mulai berlaku efektif Industrial Property Code yang baru di
negara Brasil.
24) Tahun 1970: Undang-undang Merek Hongaria dan The Andean
Pact
Berlaku Undang-undang merek yang baru di Hongaria, antara
lain berisi ketentuan:
a.
merek jasa harus didaftarkan,
b.
merek lisensi juga harus didaftarkan, tetapi dilarang
mendaftarkan sublisensi.
The Andean Pact ditandatangani oleh negara Bolivia, Chili,
Columbia, Ekuador dan Peru. Isi pokok perjanjian menegakkan
keseragaman perlakuan (uniform treatment) di antara negara
anggota yang menyangkut permodalan, merek, paten, lisensi
dan royalti.
25) Tahun 1971: The Franco – Italian Agreement
Lahir The Franco-Italian Agreement tentang merek.
26) Tahun 1973: Konferensi Wina, dan Draft Convention for a
European Trade Mark
Pada tahun ini ada beberapa kejadian yang perlu dicatat,
antara lain:
a.
84
Konferensi Diplomatik di Wina menyetujui The
Trademark Registration Treaty:
•
•
Penandatanganan terdiri dari 8 negara termasuk
Amerika Serikat,
Belakangan Uni Soviet ikut meratifikasi.
b.
Di kota yang sama yakni Wina, yang disebut The Vienna
Agreement, melahirkan International Classification of
the Figurative Elements of Mark. Sayang sekali,
anggotanya hanya 5 negara.
c.
Draft persiapan Convention for a European Trade mark
yang mulai disusun sejak tahun 1964, untuk pertama
kali dipublikasi.
27) Tahun 1974: Perubahan nama kantor merek di AS
Sepanjang tahun 1974, perkembangan merek yang perlu
mendapat perhatian, antara lain:
a.
Perubahan nama kantor United States Patent Office resmi
ditukar menjadi United States Patent and Trademark
Office.
b.
Mulai dinyatakan berlaku undang-undang merek di India
yang menetapkan, suatu merek yang pemilikannya lebih
dari 40% kepunyaan orang asing, harus lebih dulu
mendapat persetujuan dari Reserve Bank of India.
28) Tahun 1975: Pembatasan Lisensi Argentina
Argentina mengeluarkan peraturan yang membatasi lisensi
dan pemakain merek.
29) Tahun 1979: Pendaftaran merek jasa di Jerman
Jerman memperkenalkan kebolehan pendaftaran merek jasa
(service marks).
30) Tahun 1980: ECC mengajukan draft pertama
The European Community Commision mengajukan draft
pertama kepada A Council Regulation tentang Community
Trademarks.
85
31) Tahun 1981: Nairobi Treaty
The Nairobi Treaty pengesahan persetujuan tentang perlindungan
terhadap simbol Olimpiade (Olimpic Symbol).
32) Tahun 1982: Undang-Undang Merek RRC
RRC mengundangkan hukum merek untuk memajukan
perdagangan internasionalnya.
33) Tahun 1986: House of Lord menolak pendaftaran COCA
COLA
Pada tahun ini ada dua peristiwa penting yang terjadi di
Inggris:
-
House of Lord menolak pendaftaran COCA COLA botol
-
pada tanggal 1 Oktober, untuk pertama kali Inggris
membenarkan pendaftaran atas merek jasa (service marks).
34) Tahun 1988: AS mengundangkan Trademarks Law Revision
Amerika Serikat mengundangkan Trade Mark Law Revision
Act yang berlaku efektif pada tanggal 16 November 1989;
tentang:
a.
b.
merek yang mungkin diterima permohonan pendaftarannya
-
hanya merek yang sudah nyata dipakai (actual use),
-
atau yang memiliki bonafiditas untuk dipakai.
mengurangi masa berlaku pendaftaran merek dari 20 tahun
menjadi 10 tahun.
35) Tahun 1991: Uni Soviet menyetujui undang-undang baru,
dan ME menyetujui aturan baru
Dalam tahun ini ada beberapa negara yang mengundangkan
peraturan merek yang baru, antara lain:
86
a.
Uni Soviet menyetujui undang-undang baru tentang merek
dagang dan jasa, yang berlaku efektif pada tanggal 1
Januari 1992,
b.
Masyarakat Eropa (European Community) menyetujui
aturan baru tentang merek,
c.
Spanyol menyetujui peraturan persaingan curang pada
tanggal 10 Januari.
d.
Perancis mengeluarkan Undang-undang Merek yang baru,
pada tanggal 4 Januari dan berlaku efektif pada tanggal
28 Desember 1991.
e.
Meksiko mengundangkan peraturan merek yang baru pada
bulan Juli,
f.
Denmark menyetujui Undang-undang merek baru.
B. Perkembangan Merek di Indonesia
Setelah dikemukakan Trademark Timeline secara umum,
selayaknya perlu ditunjukkan jalur waktu perjalanan perkembangan
merek di Indonesia. Secara ringkas dapat diikuti gambaran di
bawah ini. Akan tetapi ringkasan yang akan dikemukakan hanya
bertitik tolak dari data perundang-undangan. Memang kita sadar
betapa pentingnya mengungkap perkembangan merek sejak zaman
Sriwijaya atau Majapahit, maupun pada masa Kesultanan Iskandar
Muda. Namun untuk itu diperlukan waktu penelitian yang seksama.
Atas dasar itu, dalam tulisan ini hanya diperlihatkan perkembangan
sesuai dengan data yang ditemukan dalam perundang-undangan
dan putusan pengadilan.
1.
Tahun 1912: Reglement Industriele Eigendom
Pada tahun ini pemerintah Hindia Belanda mengundangkan
Reglement Industriele Eigendom (Reglemen Milik
Perindustrian), dengan S, 1912 Nomor 545. Makna Industriele
Eigendom pada prinsipnya sama dengan pengertian
87
Industrial Property yang diterjemahkan dengan hak milik
perindustrian.
Sepintas lalu Reglemen ini sangat singkat. Hanya terdiri
dari 27 Pasal. Dan merupakan duplikat Undang-Undang Merek
Belanda (Merkenwet). Hal itu sesuai dengan prinsip politik
konkordansi yang dipegang pemerintah Hindia Belanda pada
saat itu.
Sistem yang dianut “deklaratif”. Yang mendapat
perlindungan utama adalah “pemakai” merek pertama. Bukan
pendaftar pertama. Maka asas yang ditegakkan ialah “the
prior user has a better right”. Pemakai pertama memiliki
hak yang lebih baik dibanding dengan pendaftar pertama.
Asas ini berlaku untuk semua merek. Tidak terkecuali merek
yang berderajat reputasi tinggi. Tidak ada perbedaan
perlindungan antara “normal mark” (merek biasa). “Well Known
mark” (merek terkenal) dan “famous mark” (merek termashur).
Masih banyak hal-hal yang belum jelas pengaturannya,
antara lain:
2.
-
belum mengakui atau mengatur merek jasa atau “service
mark”.
-
Tidak mengatur hak prioritas atau “priority right”.
-
Tidak membicarakan lisensi merek (licencing mark)
-
Tidak menjelaskan pemalsuan merek atau “counterfeiting mark”.
-
Belum mengatur ganti rugi, pendanaan, dan sebagainya.
Tahun 1926: Putusan Persaingan Curang
Lahirnya suatu putusan R.v.J. Jakarta, tanggal 9 Juli
1926, T.1925, h.162 tentang “persaingan curang” (unfair
competition). Putusan itu menyatakan, antara lain: Pemasukkan
anggur manis ke Jakarta dalam botol-botol yang berasal dari
88
tong-tong Barcelona, Spanyol yang ditempeli etiket “bottled
for Bataviase Handel en Commissie Maatschappij” dengan
tambahan perkataan “produced in Portugal” dianggap
melanggar ketentuan Pasal 382 bis KUHP.
3.
Tahun 1948: Ratifikasi Konvensi Paris Versi London 1934
Pada tanggal 5 Agustus 1948 Indonesia meratifikasi
Konvensi Paris versi London atau London Act 1934. Atau
lazim disebut Uni Paris versi London.
Negara anggotanya (contracting States) terdiri dari 25
negara peserta. Dengan terjunnya Indonesia sebagai anggota
Uni Paris versi London pada dasarnya harus menerima dan
mengakui berbagai ketentuan terutama yang menyangkut hak
perlindungan terhadap merek asing yang masuk ke Indonesia
berdasar atas “hak perlakuan yang sama” atau “the right of
the same treatment”, serta prinsip “hak prioritas” (priority
right).
4.
Tahun 1961: Lahir Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun
1961
Lahirnya Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961.87
Seperti yang dijelaskan dalam konsiderannya, sebagai pengganti
dan memperbaharui hukum merek yang lama, yang dulu diatur
dalam Reglement Industriele Eigendom, S.1912 Nomor 545.
Akan tetapi seperti yang dikemukakan Prof. Sudargo
Gautama88, ternyata tidak dijumpai pembaharuan yang berarti.
Menurut beliau Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961
“boleh dikatakan merupakan pengoperan daripada ketentuanketentuan dalam Peraturan milik Perindustrian dari tahun 1912”.
Oleh karena itu ternyata hanya sekadar terjemahan dari
Reglemen 1912, maka Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun
1961 sangat banyak mengandung kekurangan, terutama apabila
87
88
Diundangkan pada tanggal 11 Oktober 1961, TLN, Nomor 2341.
Sudargo Gautama, 1977, Hukum Merek Indonesia, (Bandung: Alumni), hlm.10.
89
dikaitkan dengan kebutuhan perkembangan ekonomi
perdagangan pasar bebas (free trade economy).
Isinya hanya terdiri dari 24 Pasal. Sistem yang diannut
“deklaratif” sehingga perlindungan utama ditegakkan berdasar
asas “the prior user has a better right” (Pasal 2). Ketentuan
yang paling menjengkelkan ialah Pasal 10 ayat 1. Menurut
ketentuan ini, untuk menuntut pembatalan merek yang
mengandung persamaan keseluruhan atau pada pokoknya sama,
harus dilakukan dalam waktu 9 bulan setelah pengumuman
pendaftaran dalam Tambahan Berita Negara. Nyatanya dalam
praktik pengumuman pendaftaran, tidak pernah dilakukan secara
tepat. Terkadang baru diumumkan 5 atau 10 tahun kemudian.
Berarti selama pendaftaran belum diumumkan, tertutup hak
pemilik merek semula untuk menuntut pembatalan. Ketentuan
ini sangat tidak adil dan tidak realistis. Seolah-olah melegalisir
pelaku curang dan beriktikad buruk yang merugikan pemilik
merek yang ditiru dan dicurangi. Mari kita ambil contoh, A
memiliki merek terkenal dengan good will yang berprestasi
tinggi (higher reputation). Kemudian B meniru atau
memproduksi merek tersebut dan mendaftarkan merek tiruan
itu pada tanggal 1 Januari 1990. Akan tetapi baru diumumkan
dalam TLN pada tanggal 1 Januari 1995. Berarti A harus
diam membiarkan B leluasa mengumpulkan keuntungan secara
tidak jujur (unjust enrichment). Meskipun sekiranya A sudah
tidak jujur (unjust enrichment). Meskipun sekiranya A sudah
tahu pendaftaran sejak 1 Januari 1990, dia harus bersabar
dan menahan diri sampai 1 Januari 1995. Demikian gambaran
kejelekan Pasal 10 ayat 1 Undang-undang Nomor 21 Tahun
1961. Untung Yurisprudensi cepat menggesernya. Pasal itu
disingkirkan melalui pendekatan Pasal 6 bis89 Konvensi Paris.
Revisi Stockholm tahun 1967. Lahirlah berbagai putusan
pengadilan yang menegaskan: tidak ada batas waktu untuk
89
Bunyi Pasal 6 bis ayat 3, No Limit shall be fixed for requesting the cancellation or
the prohibition of use of marks registered or use in bad faith”.
90
mengajukan permohonan pembatalan merek terdaftar dengan
cara iktikad buruk.90
Permasalahan ini lebih jelas dapat dibaca pada putusan
MA 91 dalam kasus merek Ratu Ayu antara PT. Rama
Pharmatical Industry lawan Ny. Dr. Martha Tilaar. Dalam
putusan ini tegas-tegas disingkirkan ketentuan Pasal 10 ayat
1. Pertimbangannya antara lain: “Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1961 bertujuan untuk melindungi konsumen pada satu
sisi dan pemakai pertama terhadap merek tiruan pada sisi
lain. Perlindungan hukum tersebut dapat bersifat represif yaitu
setelah merek tersebut memperoleh nomor register dan
diumumkan TBN. Bisa juga preventif yakni baru dikabulkan
pendaftaran oleh Kantor Milik Perindustrian tetapi belum
diumumkan dalam TBN. Bertitik tolak dari sifat perlindungan
represif dan preventif di atas, masalah pengajuan pembatalan
merek terdaftar, tidak perlu berpegang pada syarat 9 bulan
setelah pengumuman pendaftaran dalam TBN, sangat lambat
sehingga jangka waktu yang ditentukan dalam pasal 10 ayat
1 telah dilampui. Oleh karena itu ketentuan Pasal 10 ayat 1
tentang jangka waktu 9 bulan setelah penempatannya dalam
TBN harus diterima sebagai suatu kenyataan bahwa penempatan
tersebut tidak dapat dipastikan waktunya dan bahkan merupakan
pengalaman nyata hal tersebut seringkali memakan waktu
yang lama”.
90
Antara lain lihat putusan MA, 2-12-1982, Nomor 3027 K/Pdt/1981 kasus SEVEN
UP. Pembatalan merek terdaftar secara iktikad buruk tidak perlu berpegang kepada ketentuan
Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang Nomor 21/1961.
91
MA, 4 Maret 1987, Nomor 341 K/Pdt/1986 Yurisprudensi Indonesia, PT Ichtiar
Baru-Van Hoeve, Jakarta, 1989, hlm.112. Lihat juga putusan MA 16 Desember 1986,
Nomor 220 PK/Pdt/1986 (Ibid hlm. 64) yang menegaskan: “jangka waktu yang ditentukan
dalam Pasal 10 ayat 1 jo Pasal 8 UU Nomor 21/1961, tidak bersifat mutlak, bahkan
merupakan huruf mati karena menurut praktik, penerbitan dalam TBN selalu terhambat.
Oleh karena itu gugatan untuk menyatakan batal merek tiruan yang terdaftar, dapat
diajukan meskipun belum diumumkan (diterbitkan) dalam TBN. Dengan demikian
pertimbangan hakim kasasi yang berpendapat jangka waktu yang ditentukan Pasal 10
ayat 1 jo Pasal 8 adalah bersifat mutlak, merupakan suatu kekhilafan yang nyata”.
91
Sangat beruntung sekali ketentuan Pasal 10 ayat 1 jo
Pasal 8 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, tidak
ditampung dalam Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun
1992. Dengan demikian di masa datang, tidak lagi timbul
kesulitan dalam pengajuan permohonan pembatalan merek
tiruan yang telah terdaftar.
5.
Tahun 1972: Kasus Tancho
Pada tahun ini muncul putusan MA92 dalam kasus
TANCHO antara PT Tancho Indonesia Co. Ltd. Lawan Wong
A Kiong. Putusan ini oleh banyak kalangan dianggap sebagai
salah satu putusan penting atau “landmark decision”, mengenai
hukum merek di Indonesia. Mengapa demikian? Karena dalam
putusan ini MA telah menegakkan dan menerapkan asas “iktikad
baik” (good faith) dalam persaingan perdagangan. Ini berarti
MA secara tidak langsung telah memasukkan prinsip umum
iktikad baik yang dirumuskan dalam Pasal 1338 KUH Perdata
ke dalam Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961.
Penerapan iktikad baik yang dilakukan MA dikaitkan
dengan Undang-undang Merek bertitik tolak dari sistem
“deklaratif” yang dianut, sehingga MA menyimpulkan, pemakai
merek yang harus mendapat perlindungan utama ialah “pemakai
pertama yang beriktikad baik”, sebaliknya terhadap segala
macam usaha dan perbuatan yang mengandung iktikad buruk
terutama berupa perbuatan meniru merek yang lain – baik
dalam negeri dan luar negeri. Hakim harus menindak dengan
tegas. Ternyata dalam kasus ini iktikad buruk tergugat meniru
merek penggugat tampak secara jelas sekali karena kedua
merek sama dalam keseluruhan. Hanya tergugat mencantumkan
kata-kata “Trade Marks Tokyo Osaka CO”. Menurut MA
“hal ini menunjukkan adanya maksud (pihak tergugat) untuk
92
MA, 13 Desember 1972 Nomor 677 K/Sip/1972, dipublikasi oleh Prof. Mr. Dr.
Gautama dalam buku Himpunan Yurisprudensi Indonesia yang Penting untuk Praktik
Sehari-hari (Jilid I), Penerbit PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992. hlm. 211.
92
menimbulkan kesan seakan-akan barang-barang yang di
produksi dan diperdagangkan buatan luar negeri, padahal
buatan Indonesia”. Oleh karena itu, tindakan tergugat selain
merugikan pihak penggugat dengan cara meniru secara
keseluruhan, sekaligus merugikan kepentingan masyarakat.
Tindakannya mengandung “iktikad buruk dan persaingan
curang”.
Dalam praktik putusan di atas telah dijadikan sebagai
salah satu “stare decesis” dalam bidang hukum merek. Antara
lain dapat dikemukakan putusan MA dalam kasus
CROCODILE93 yang menegaskan: “perlindungan yang mesti
diberikan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961 tidak
hanya terbatas melindungi masyarakat terhadap barang tiruan
yang memakai merek yang sudah terkenal sebagai barang
bermutu baik, melainkan juga memberi perlindungan kepada
merek yang berasal dari perusahaan lain yang memperdagangkan
barang yang sama”. Dalam kasus ini MA menganggap peniruan
merek asli orang lain, meskipun kemudian merek aslinya telah
diperbaharui, tetapi pembaharuan tidak secara keseluruhan,
tetap dianggap perbuatan curang yang beriktikad buruk.
6.
Tahun 1976: Seminar Hukum Merek
Pada tahun ini diadakan seminar Hukum Merek, yang
diselenggarakan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN)
bekerja sama dengan Ditjen Hukum dan Perundang-undangan
Departemen Kehakiman.94 Seminar ini dianggap mempunyai
arti dalam sejarah perkembangan merek di Indonesia, ditinjau
dari beberapa segi. Pertama diadakan dan diprakarsai sendiri
oleh BPHN. Motivasi utama seperti yang diutarakan oleh
Teuku Mohammad Radhie, S.H., yang bertindak sebagai Ketua
Panitia, adalah untuk mengumpulkan bahan-bahan pemikiran
93
MA, 19 Januari 1985, Nomor 1596 K/Pdt/1983. Yurisprudensi, PT Ichtiar Baru-Van
Hoeve, 1989, hlm.1
94
Berlangsung dari tanggal 16-18 Desember 1976, di Jakarta.
93
dalam rangka pembaharuan Undang-undang Merek Nomor
21 Tahun 1961. Kedua, dari segi pihak yang ikut berpartisipasi,
tergolong para ahli dan pejabat yang memiliki kapasitas di
bidang merek. Dalam forum tampil pembawa makalah Hartono
Prodjomarjo, S.H., (Dit. Paten Dep.Keh), Drs. Harsubeno
(KADIN), Prof. Mr. Dr. Sudargo Gautama dan Soetomo
Hamelan, S.H., (Fak. Hukum UI). Di pihak lain tampil sebagai
pembahas antara lain Ny. Emmy Pangaribuan Simanjuntak,
S.H., (Fak. Hukum Universitas Gadjah Mada), Dr. Albert
Wijaya (Fak Hukum UI), Hatunggal Siregar, S.H., (Fak. Hukum
USU) dan lain-lain.
Ada tiga pokok kesimpulan yang dihasilkan seminar:
1.
Meninjau keseluruhan permasalahan yang menyangkut
Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, yang
dijabarkan secara singkat:
a)
Nama Undang-Undang Merek diubah menjadi Merek
Dagang.
b) Mengenai definisi merek:
c)
-
merek adalah suatu tanda untuk membedakan
barang produksi yang diperdagangkan dan barangbarang seperti itu dari perusahaan yang lainnya
dalam lalu lintas perdagangan,
-
definisi barang sejenis, tidak perlu diatur dalam
undang-undang, cukup diserahkan kepada ilmu
pengetahuan dan yurisprudensi,
Stelsel pendaftaran: deklaratif
d) Pendaftaran merek: 10 tahun
94
e)
Lisensi: pada prinsipnya disetujui
f)
Perlindungan hak merek (termasuk pembajakan),
dimasukkan Pasal 6 bis Konvensi Paris Versi London, dengan ketentuan menghilangkan batas waktu.
g) pemindahan hak merek
h) Hukum Acara: istilah permohonan diganti dengan
gugatan
i)
Penghapusan hak milik: dijalankan sesuai dengan
Pasal 18
j)
Undang-undang Merek tidak perlu dikodifikasi dalam
KUHD
k) Merek jasa: diatur dalam undang-undang tersendiri
2.
Meninjau untung rugi
1.
3.
Agar Indonesia tetap menjadi anggota, atas dasar
pemikiran:
-
ikut berperan menentukan perkembangan isi
Konvensi untuk kepentingan nasional dan negara
berkembang,
-
memperlancar alih teknologi.
2.
Melindungi kepentingan rakyat dan persaingan curang.
3.
Indonesia tidak terasing dari pergaulan bangsa-bangsa
dalam permasalahan Hak Milik Perindustrian,
4.
Memberi kepastian hukum kepada PMA (Penanaman
Modal Asing),
5.
Mengenai pilihan Konvensi Paris, antara Revisi
London 1934, Revisi Lisbon 1967, dianggap lebih
menguntungkan Revisi Stockholm 1967.
Tinjauan mengenai National Treatment, The Right of
Priority, Well Known Trade Marks, Remedies, Right to
Use dalam Unfair Competion, diputuskan:
1.
Bersikap waspada terhadap prinsip National Treatment (Pasal 2 Konvensi Paris), karena dalam
95
kenyataan asas ini sering mengandung perlakuan yang
sama terhadap pihak-pihak yang tidak sederajat atau
“equal treatment between non-equals”,
4.
2.
Mengenai The Right of Priority (Pasal 4 Konvensi
Paris), pencantuman asas ini dalam pembaharuan
Undang-Undang Merek, harus diperhatikan
kepentingan nasional.
3.
Tentang Well – Known Marks (Pasal 6 bis Konvensi
Paris supaya diatur pembatasan yang tegas agar tidak
timbul tafsiran yang berbeda.
4.
Remedies, Right to Use dalam Unfair Competion:
-
Harus diperhatikan prinsip yang telah dianut
Mahkamah Agung tentang “good faith” atau
honest trade practice” dalam arti, pihak yang
beriktikad baik harus dilindungi,
-
Sebaliknya lebih lanjut diadakan penelitian
sebelum menetapkan pembaharuan hukum tentang
masalah-masalah tersebut.
Mengusulkan pembentukan Panitia Tetap yang terdiri dari
tenaga ahli yang bersifat multi – disipliner dengan fasilitas
yang cukup guna memberi bahan-bahan kepada delegasidelegasi yang mengikuti konferensi internasional, di
samping membantu menyiapkan perundang-undangan
tentang Milik Perindustrian.
Demikian secara ringkas penjabaran hasil seminar
dimaksud. Jika keinginan yang dicetuskan seminar ini
disandingkan dengan Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun
1961, jelas jauh lebih maju. Kemudian kata percaya, hasil
seminar yang mencetuskan keinginan untuk terjun sebagai
anggotan Konvensi Paris Revisi Stockholm 1967, merupakan
dorongan kuat terhadap pemerintah untuk meratifikasinya
96
melalui Keppres Nomor 24 Tahun 1979 sehingga Indonesia
telah menjadi anggota Uni Paris Revisi Stockholm dan WIPO.
Selanjutnya jika hasil seminar ini dibanding dengan
pembaharuan hukum merek sebagaimana yang diatur dalam
Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, terdapat banyak
persamaan. Hanya sistemnya yang berbeda. Kalau seminar
lebih cenderung kepada sistem deklaratif, ternyata Pasal 3
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992, memilih sistem
“konstitutif” yakni hanya merek yang terdaftar yang dilindungi.
7.
Tahun 1978: Lahir Instruksi Menteri Kehakiman: Merek
Kombinasi
Pada tahun ini Menteri Kehakiman mengeluarkan Instruksi
Nomor 1/1/9 tanggal 20 Mei 1978 tentang Merek Kombinasi
Menurut instruksi tersebut, yang dimaksud dengan merek
kombinasi dijelaskan Pasal 1:
a.
yang terdiri dari gabungan lukisan-lukisan dan atau
perkataan-perkataan,
b.
jika dilihat secara keseluruhan ternyata tidak merupakan
suatu kesatuan pengertian tersendiri (exclusive meaning),
c.
sedangkan, nyata salah satu atau lebih lukisan atau
perkataan yang digabung, sama atau mempunyai persamaan
dengan lukisan atau perkataan merek orang lain yang
sudah terdaftar lebih dulu.
Terhadap merek kombinasi yang memenuhi unsur-unsur
di atas, “dilarang” untuk didaftarkan, jika ada permintaan
pendaftaran merek yang seperti itu, Direktorat Paten dan
Hak Cipta harus menolak permohonannya.
Akan tetapi kalau ternyata lukisan-lukisan atau perkataan
yang dikombinasi, tidak satupun yang sama dengan merek
orang lain yang sudah terdaftar, larangan pendaftaran tidak
97
berlaku, meskipun merek gabungan itu secara keseluruhan
tidak merupakan suatu kesatuan pengertian tersendiri (Pasal
2).
Apabila terjadi keraguan, Direktorat Paten dan Hak Cipta
menyerahkan penyelesaiannya kepada Dirjen Hukum dan
Perundang-undangan. Dirjen yang akan mengambil putusan
akhir atas nama Menteri (Pasal 2).
8.
Tahun 1979: Lahir Keppres Nomor 24 Tahun 1979
Indonesia meratifikasi Konvensi Paris, Revisi Stockholm
tahun 1967 dengan Keppres Nomor 24 Tahun 1979, tanggal
10 Mei 1979. Ratifikasi dibarengi dengan persyaratan
(reservation), tidak terikat kepada ketentuan Pasal 28 ayat 1
serta Pasal 1 sampai Pasal 12.
Berdasarkan Keppres tersebut sekaligus pula diratifikasi
Konvensi Pembentukan WIPO (Convention Establishing the
World Intellectual Property Organization).
Tentang hal ini dapat dibaca dalam buku Keppres dimaksud
yang berbunyi; mengesahkan;
1.
Paris Convention for the Protection of Industrial Property
tanggal 10 Maret 1883 sebagaimana beberapa kali diubah,
terakhir tanggal 14 Juli 1967 di Stockholm, dengan
disertai persyaratan (reservation) terhadap Pasal 28 ayat
1 sampai Pasal 12 Konvensi.
2. Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization yang telah ditandatangani
di Stockholm pada tanggal 14 Juli 1967.
Maka sejak ratifikasi ini, Indonesia keluar dari Uni Paris
Revisi London tahun 1934. Dan ratifikasi ini mengandung
beban bagi Indonesia untuk segera menyesuaikan diri dengan
ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam kedua Konvensi
tersebut. Satu-satunya jalan yang mempercepat proses kearah
98
itu, harus segera mengganti Undang-undang Merek Nomor
21 Tahun 1961. Karena isinya banyak yang tidak sejalan
dengan berbagai ketentuan yang dikembangkan dalam Revisi
Stockholm Tahun 1967.
9.
Tahun 1987: Keputusan Menteri kehakiman: Peniruan Merek
Terkenal
Dikeluarkan Keputusan Menteri Kehakiman Nomor M.02HC.01 Tahun 1987, tanggal 15 Juni 1987; tentang Penolakan
Permohonan Pendaftaran Merek yang Mempunyai Persamaan
dengan Merek Terkenal Milik Orang Lain.
Keputusan Menteri Kehakiman ini mengandung
kecenderungan menerapkan ketentuan yang digariskan dalam
Pasal 2 Revisi Stockholm tentang asas persamaan perlakuan
(the same treatment) dan persamaan perlindungan (the same
protection) terhadap semua merek, baik domestik maupun
yang datang dari luar.
Yang kedua, memberi pengakuan terhadap ketentuan Pasal
6 bis Revisi Stockholm tentang merek terkenal (well-known
mark) untuk mendapat perlindungan yang lebih wajar dan
efektif atas tindakan peniruan atau pemalsuan melalui persaingan
curang secara iktikad buruk.
Tujuan utama Keputusan Menteri Kehakiman ini
dirumuskan dalam Konsideran. Untuk melindungi masyarakat
dari penyesatan merek terkenal yang dipalsu oleh pelaku yang
tidak jujur. Maka untuk menghindari masyarakat dari tindakan
pemalsuan merek terkenal secara tidak jujur: Menteri “melarang”
menerima pendaftarannya. Harus “ditolak” permohonan
pendaftarannya.
Mengenai apa yang dimaksud dengan pemakaian merek
terkenal milik orang lain secara tidak jujur, dijelaskan dalam
Pasal 2:
99
a.
mempunyai persamaan secara keseluruhan (reproduksi)
b.
atau mempunyai persamaan pada pokoknya,
c.
sehingga bisa mengelirukan dan membingungkan (deception and confusion) kepada masyarakat.
Bersamaan dengan itu, dikeluarkan pula Keputusan Menteri
Kehakiman yang lain tentang Pembatasan Jumlah Kelas Barang
dalam Permohonan Pendaftaran dan Pembaharuan Pendaftaran
Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
Isi Pokok Keputusan tersebut, antara lain menetapkan:
a.
setiap permohonan pendaftaran merek perusahaan atau
perdagangan, dibatasi, maksimum paling banyak 4 kelas
barang (Pasal 1)
b.
apabila lebih dari 4 kelas, harus dipisah melalui dua
atau tiga permohonan (Pasal 2) ,
c.
untuk merek yang sudah terdaftar dan ternyata melebihi
4 kelas maka permohonan pembaharuan pendaftarannya
dapat diajukan dua atau lebih permohonan.
10. Tahun 1992: Lahir Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun
1992
Apa yang dicita-citakan oleh berbagai pihak terwujud
pada tahun 1992. Pembaharuan hukum merek yang lebih
mampu mengantisipasi arus globalisasi diundangkan yakni
Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992. Diundangkan
pada tanggal 28 agustus 1992, dan berlaku efektif tanggal 1
April 1993.
Secara umum Undang-undang Merek yang baru, banyak
yang berorientasi kepada Konvensi Paris, revisi Stockholm
tahun 1967. Malahan sangat banyak persamaannya dengan
MODEL LAW tahun 1966 yang diintrodusir oleh BIRPI bekerja
sama dengan UNCTAD (United Nation Conference of Trade
100
and Development). Dalam upaya mewujudkan terbinanya sistem
merek yang uniform (uniform system) serta standar hukum
yang seragam (unifield legal frame work) di antara semua
negara di bidang merek, BIRPI dan UNCTAD telah menyusun
MODEL LAW pada tahun 1966 yang diberi judul MODEL
LAW FOR DEVELOPING COUNTRY ON MARK, TRADE
NAMES AND ACT OF UNFAIR COMPETITION. Kemudian
MODEL LAW disebarkan, terutama kepada kelompok negaranegara berkembang. Barangkali isi MODEL LAW yang kita
ambil, dengan pendekatan di sana-sini disesuaikan dengan
kepentingan pembangunan perusahaan dan perdagangan
nasional.
Yang jelas Undang-Undang Merek Tahun 1992, jauh lebih
luas dan sempurna dari Undang-Undang Merek Nomor 21
Tahun 1961. Sekedar untuk melihat letak perbedaannya, dapat
dibaca dalam Buku Panduan di Bidang Merek yang dikeluarkan
Departemen Kehakiman95 antara lain:
1.
2.
Keluasan substansi:
a.
Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961, hanya
terdiri 24 pasal tanpa bab,
b.
Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 terdiri:
90 Pasal, dan
-
13 Bab
Jangkauan pengaturan
a.
95
-
Undang-Undang Merek Nomor 21 Tahun 1961:
-
jangkauannya sempit,
-
hanya terbatas pada masalah merek perusahaan
dan perdagangan.
Diterbitkan Dirjen Hak Cipta Paten dan Merek, Oktober 1992, hlm.2 dan seterusnya.
101
b.
Lain halnya dengan Undang-Undang Merek Nomor
19 Tahun 1992.
Meskipun nama atau judul yang diberikan sederhana
tapi memiliki jangkauan yang luas, meliputi berbagai
bidang merek antara lain:
3.
a.
merek dagang atau “trademark”,
b.
merek kolektif atau “collective mark”.
Dari sudut sistem:
a.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961:
Menganut sistem “deklaratif” dengan asas “prior
user has a better right”, pemakai pertama memiliki
hak yang lebih baik, dalam arti:
b.
-
tidak ada keharusan mendaftar merek (compulsory registered),
-
pendaftaran itu sendiri tidak mutlak memberi
jaminan perlindungan atas pemilikan merek, bila
ada pihak lain yang dapat membuktikan bahwa
dia pemakai pertama (prior user) atas merek
yang bersangkutan,
Sebaliknya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992:
Menganut sistem “konstitutif”, dalam arti:
102
-
hanya merek yang didaftar yang dapat melahirkan
hak eksklusif (exclusive right) atas merek,
-
pemakaian saja belum menimbulkan hak eksklusif
dan belum memperoleh perlindungan hukum,
-
sistem konstitutif ditegakkan di atas asas “prior
in tempora, melior in jure”. Siapa yang duluan
mendaftar dia yang berhak mendapat perlindungan
hukum. Asas konstitutif ini disebut juga “the
first to file principle”,
-
4.
dengan demikian sistem konstitutif mengandung
paksaan untuk mendaftar (compulsory to
registered).
Dari sudut mekanisme pengumuman pendaftaran,
a.
b.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961:
-
tidak mengenal pengumuman pendaftaran,
-
di situ diminta pendaftaran, sudah langsung bisa
didaftarkan apabila dianggap cukup memenuhi
syarat formal,
-
akibatnya, sebelum didaftarkan tidak ada
kemungkinan bagi pihak yang berkepentingan
untuk mengajukan keberatan atau “Opposition”.
Padahal semestinya kepada masyarakat harus
diberi “opposition right” terhadap permohonan
pendaftaran yang dianggap merugikan kepentingan
mereka.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992:
-
mengenal mekanisme pendaftaran melalui proses
pengumuman permohonan pendaftaran,
-
setiap permohonan (application) pendaftaran,
meskipun telah memenuhi persyaratan formal,
tidak langsung didaftarkan,
-
sebelum didaftarkan, harus diumumkan dulu
permohonan pendaftarannya,
-
selama masa pengumuman permohonan
pendaftaran, terbuka hak bagi setiap orang
mengajukan “oposisi” atau keberatan kepada
Kantor Merek,
103
5.
-
apabila ada keberatan, harus diproses lebih dulu,
-
sekiranya tidak ada oposisi atau oposisi ditolak,
-
barulah permohonan didaftarkan setelah lewat
jangka waktu pengumuman yang ditentukan
Hak prioritas prioriity right):
a.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961:
Tidak mengenal pendaftaran dengan hak prioritas.
b.
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992
Membuka hak bagi merek yang datang dari luar
untuk mendapat hak prioritas atas pendaftaran merek
yang terkenal di Indonesia, apabila merek tersebut
sudah didaftar untuk pertama kali di salah satu negara.
6.
Mengenai ancaman pidana:
a.
Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961:
Tidak mengenal ancaman pidana. Malahan juga tidak
mempersoalkan ancaman perdata dalam bentuk ganti
rugi.
b.
104
Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992:
-
sekaligus mengenal ancaman pidana dan perdata
dalam bentuk ganti rugi,
-
dengan demikian undang-undang ini
mengembangkan teori “fraud” dalam bidang
merek di Indonesia sehingga kita tidak hanya
berhadapan dengan persoalan “unfair compotion”
saja, tapi juga dengan masalah tindakan yang
disebut “counterfeiting” (pemalsuan) dan
infringment (pelanggaran) atas hak merek.
Merek sebagai salah satu wujud karya intelektual memiliki peranan
penting bagi kelancaran dan peningkatan perdagangan barang atau
jasa dalam kegiatan perdagangan dan investasi. Merek (dengan
brand image-nya) dapat memenuhi kebutuhan konsumen akan
tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat penting dan
merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam suasana
persaingan bebas. Oleh karena itu Merek dapat merupakan aset
individu maupun perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan
besar, tentunya bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek
bisnis dan manajemen yang baik. Demikian pentingnya peranan
Merek ini maka terhadapnya dilekatkan perlindungan hukum, yakni
sebagai objek yang terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau
badan hukum.96
Kebijakan keputusan yang melatarbelakangi perlindungan Merek
yang mencakup perlindungan terhadap pembajakan Merek telah
menjadi perhatian di negara manapun di dunia, sebagaimana
dapat disimpulkan dari kata-kata Prof. McCarthy yang menyatakan,
bahwa: 97 “policies of consumer protection, property rights,
economic efficiency and unusual concepts of justice underlie the
law of Trademarks”.
Negara-negara Asia dan wilayah Asia Pasifik memberikan
lingkup perlindungan yang paling luas bagi pemilik Merek melalui
proses registrasi. Walaupun pemakaian atas suatu Merek di dalam
suatu wilayah dapat memberikan pemilik Merek beberapa tingkat
perlindungan menurut Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang
Persaingan Curang, hal mana dalam undang-undang ini cenderung
merupakan suatu cara yang umum yang agaknya lemah dan
mengharuskan pemilik Merek untuk menyerahkan bukti reputasi
yang luas. Lebih jauh lagi, lingkup perlindungan yang diberikan
96
Cita Citrawinda Priapantja, “Merek Terkenal Di Indonesia Serta Upaya-upaya
Perlindungannya”, Makalah disampaikan pada Seminar HAKI dan Penegakan Hukumnya,
yang diselenggarakan oleh Kedutaan Besar Perancis, pada tanggal 19-20 September
2001 di Hotel Gran Mahakam, (Jakarta, 2001), hlm. 1.
97
Ibid., hlm. 2.
105
dengan adanya pendaftaran Merek yang dikabulkan cenderung
dibatasi di banyak negara di wilayah yang bersangkutan. Umumnya
terdapat penekanan yang lebih besar pada pembatasan-pembatasan
yang diatur dengan klasifikasi barang dan/atau jasa yang
dimintakan pendaftaran. Hal ini berarti bahwa mungkin
perlu mendaftarkan aplikasi ganda untuk registrasi di suatu wilayah,
karena setiap pendaftaran diperburuk dengan ketiadaan pengalaman
di suatu wilayah bagi perlindungan Merek-merek terkenal.
Perlindungan maksimum untuk merek-merek di suatu wilayah
hanya dapat diberikan dengan mengajukan permohonan pendaftaran
Merek di setiap negara di suatu wilayah.
Indonesia telah meratifikasi Persetujuan TRIPs (Agreement
on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade on Counterfeit Goods) yang merupakan bagian
dari Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia pada
tanggal 15 April 1994 (Undang-undang Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan
Organisasi Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World
Trade Organization).98
Pada tanggal 7 Mei 1997, Pemerintah Indonesia telah
meratifikasi Konvensi Paris dengan Keputusan Presiden Republik
Indonesia Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan Keputusan
Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1979 tentang
Pengesahan Paris Convention for the Protection of Industrial
Property and Convention Establishing the World Intellectual
Property Organization, dengan mencabut persyaratan (reservasi)
terhadap Pasal 1 sampai dengan Pasal 12. Sebagai konsekuensinya
Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat
substantif yang menjadi dasar bagi pengaturan dalam peraturan
perundang-undangan di bidang Merek, di samping Paten maupun
Disain Industri. Pada tanggal 7 Mei 1997 juga telah
98
H.S. Kartadjoemena,2000, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme
Penyelesaian Sengketa, (Jakarta: UIP, 2000), hlm. v
106
diratifikasi Traktat Kerja Sama di Bidang Merek (Trademark
Law Treaty) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor
17 Tahun 1997.
Pemerintah Indonesia telah memberlakukan Undang-Undang
Merek Baru Nomor 15 Tahun 2001 pada tanggal 1 Agustus 2001.
Sebelumnya Merek dilindungi berdasarkan Undang-Undang Nomor
14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
19 Tahun 1992 tentang Merek. Undang-Undang Nomor 15 Tahun
2001 sebagai pengganti Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997
juncto Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 menganut sistem
konstitutif (first to file) yang menggantikan sistem declaratif (first
to use) yang pertama kali dianut oleh Undang-Undang Nomor 21
Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan.
Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1961, siapa yang
pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah
Indonesia dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang
bersangkutan.
First to use adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa yang
pertama-tama memakai suatu Merek di dalam wilayah Indonesia
dianggap sebagai pihak yang berhak atas Merek yang
bersangkutan.99
Jadi bukan pendaftaran yang menciptakan suatu hak atas
Merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang
menciptakan hak atas Merek. Dugaan hukum tentang pemakai
pertama dari seseorang yang telah mendaftarkan Merek ini hanya
dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang
yang Mereknya telah terdaftar berdasarkan undang-undang dianggap
sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama.
Anggapan hukum seperti ini dalam praktiknya telah menimbulkan
ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan banyak persoalan
99
Budi Agus Riswandi, 2002, Dokrin Fair Use dan Kompleksitas Permasalahan
Penggunaan (Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia), (Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol.
18 Maret 2002), hlm. 42.
107
dan hambatan dalam dunia usaha. Undang-Undang Merek sekarang
menggunakan sistem konstitutif, yaitu suatu Merek tidak memperoleh
perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan dan oleh karena
itu pendaftaran merupakan suatu keharusan.
Timbulnya masalah perlindungan Merek terkenal sebenarnya
dimulai sejak masa transisi dari Undang-Undang Merek yang
pertama kali berlaku di Indonesia, yaitu Undang-undang Nomor
21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan
yang menganut sistem declaratif (first to use), sampai kemudian
berlaku Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 tentang
Merek (1 April 1993) yang menganut sistem konstitutif (first to
file) yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor
14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
19 Tahun 1992 tentang Merek yang berlaku tanggal 7 mei 1997.100
Permasalahan yang kemudian timbul adalah banyaknya para
pemilik Merek terkenal yang berupaya pendaftaran Mereknya di
Indonesia, tetapi permohonannya ditolak oleh Direktorat Jenderal
HAKI. Hal ini disebabkan sudah lebih dahulu terdaftar Merek
yang mengandung persamaan pada keseluruhannya atau yang pada
pokoknya sama dengan permintaan Merek yang diajukan
pendaftarannya tersebut untuk barang dan jasa yang sejenis. Dengan
telah terdaftarnya Merek pada Direktorat Jenderal HAKI maka
dapat menghalangi pemilik Merek terkenal yang sesungguhnya
untuk mengajukan permohonan pendaftaran atas Merek terkenal
miliknya. Merek-merek terkenal menjadi sasaran empuk pembajakan
dan pendomplengan. Taktis bisnis demikian tentunya merugikan
“brand images” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis
oleh pemiliknya dan banyaknya biaya yang telah dikeluarkan oleh
pemilik Merek sesungguhnya dalam mempromosikan keterkenalan
Mereknya.101
100
Cita Citrawinda Priapantja, Op. Cit., hlm. 7
Henry Soelistyo Budi, 1999, “Merek Terkenal Sebagai Aset Indonesia“, Makalah
disampaikan Dalam Kuliah Program S-2 IBLAM di Surabaya Pada Tanggal 27 Oktober
1999, (Surabaya, 1999), hlm. 1-2.
101
108
Terjadinya beberapa pelanggaran merek di Indonesia saat ini
dapat disebabkan oleh beberapa faktor sebagai berikut:
1.
Kurangnya Iktikad Baik dalam Memakai dan Mendaftarkan
Merek
Sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor
21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan, tidak menanggapi isu Merek terkenal. Pengadilan
kemudian segera melarang pemberian hak Merek atas pemakaian
Merek pertama di Indonesia dengan mengharuskan bahwa
pemakaian Merek tersebut merupakan iktikad baik. Prinsip
yang sama juga diberlakukan terhadap pendaftaran dengan
anggapan pemakaian pertama kali oleh pemilik Merek terdaftar.
Prinsip iktikad baik mulai diberlakukan di pengadilan di
Indonesia dalam kasus-kasus merek pada awal tahun 1960an. Yurisprudensi ini kemudian digabungkan dalam dua
keputusan penting pengadilan di Mahkamah Agung
Indonesia, yaitu kasus Merek TANCHO untuk minyak rambut
dan kasus YKK untuk ritsleting pada awal tahun 1970-an.
Kedua Merek tersebut aslinya dimiliki oleh perusahaan Jepang
dan sebelumnya telah didaftarkan di Indonesia oleh cabang
perusahaannya di Indonesia. Dalam kasus YKK penggugat
Jepang mendemonstrasikan reputasi Merek internasionalnya
dengan mengajukan bukti pendaftaran Mereknya di 65 negara.
Pada pengadilan tingkat pertama, Pengadilan Jakarta Pusat
menjelaskan tentang pertimbangan reputasi Indonesia dalam
perdagangan internasional telah mempengaruhi keputusan
tersebut dan pentingnya untuk mencegah Indonesia menjadi
suatu forum pembajakan Merek Internasional. Pengadilan secara
tidak langsung menyebutkan tentang “iktikad baik”, tetapi
menunjukkan fakta bahwa YKK secara nyata merupakan
singkatan dari YOSHIDA KOGYO KABUSHI KAISHA, nama
dari perusahaan penggugat (Jepang), dan bahwa perusahaan
Indonesia telah nyata-nyata mencoba mengambil keuntungan
109
dari reputasi internasional penggugat. Mahkamah Agung
Indonesia kemudian menguatkan keputusan Pengadilan Jakarta
Pusat tersebut.
Selama tahun 1990-an argumentasi yang sama juga berhasil
digunakan dalam sejumlah kasus mengenai Merek terkenal
Asing. Hal ini terbukti sangat efektif untuk mengajukan gugatan
pembatalan pendaftaran Merek, bahkan setelah berakhirnya
batas waktu gugatan tersebut dengan mendasari pada ketentuan
Pasal 6 bis ayat (3) Konvensi Paris. Kasus tersebut menjadi
jelas, jika Mereknya identik dengan Merek penggugat, karena
undang-undang sebelumnya membedakan antara Merek dan
nama dagang dan Pengadilan Indonesia sering mengajukan
permintaan dari pemakaian yang sama untuk produk yang
sama pula dalam beberapa kasus. Hal ini tetap menjadi penting
bagi penggugat dalam kasus ini, kecuali dalam penyediaan
bukti pemakaian di Indonesia atau impor legal ke Indonesia.
Hal terakhir ini biasanya harus dibuktikan dengan menyerahkan
Pemberitahuan Masukan Mengenai Penggunaan ke Direktorat
Jenderal Bea Cukai dan Pajak. Sangat sedikit pemilik Merek
terkenal Asing yang harus kehilangan kasus mereka karena
tidak mampu menyediakan bukti-bukti tersebut.
Pada akhirnya dalam suatu kasus luar biasa, Pengadilan
Tinggi di Surabaya mengajukan ketentuan umum tentang
perbuatan melawan hukum Pasal 1365 KUHPerdata untuk
membatalkan pendaftaran Merek terkenal karena merupakan
persaingan curang. Kasus ini menjadi luar biasa, karena sejak
adanya keputusan kasus YKK dan TANCHO, Mahkamah
Agung Republik Indonesia telah mengembangkan argumentasi
bahwa gugatan pembatalan pendaftaran Merek berdasarkan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tidak dapat lagi
digabungkan dengan gugatan yang didasarkan pada Pasal
1365 KUHPerdata. Hal ini sesuai dengan perbedaan prosedur
antara dua peraturan dan sebagai konsekuensinya seorang
110
penggugat hanya diperbolehkan untuk memproses lebih lanjut
berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata setelah
memperoleh keputusan berdasarkan Undang-undang Merek
tentang Pembatalan.102
Pelanggaran merek khususnya merek terkenal asing sudah
menjadi umum di mana orang Indonesia ironisnya mulai
menciptakan profesi baru, yaitu sebagai “Pedagang Merek”
dan “Pembajak Merek”. Cara praktik mereka dijelaskan dalam
sebuah artikel
majalah mingguan “Tempo” pada
tahun 1992. Selain membajak merek lokal, pedagang
merek ini sering beroperasi dengan mencari jurnal asing yang
diimpor yang memuat merek dagang yang memiliki potensi
di masa depan dalam pemasaran di Indonesia. Setelah itu
mereka mendaftarkan merek tersebut dengan tujuan akan dibeli
kembali oleh pemilik asing sesungguhnya saat perusahaan
asing tersebut mengembangkan usahanya di Indonesia. Sebagian
besar pemilik merek asing cenderung lebih memilih cara membeli
kembali daripada menjalani proses pengadilan yang panjang
di Indonesia tanpa hasil yang pasti. Dalam kasus di mana
pedagang Merek benar-benar memproduksi suatu barang yang
memiliki hak atas merek, pemilik merek asing juga sering
menawarkan lisensi kepada pembajak merek tersebut. Majalah
Tempo telah mewawancarai dua pedagang merek yang masingmasing telah mendaftarkan 29 dari 41 Merek terkenal asing
berturut-turut, seperti MERCEDES, PIERE CARDIN,
CALVIN KLEIN dan ETIENNE AIGNER. Biaya untuk
perjanjian pembelian kembali berbeda tergantung pada
keterkenalan merek tersebut dan berkisar antara 10.000 sampai
100.000 Dollar Amerika. Pada akhir artikel Tempo mendorong
pembacanya untuk tidak heran jika seorang pemilik Merek
bergeser seperti MERCEDES berubah profesi menjadi seorang
102
M. Yahya Harahap, 1992, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum Merek di
Idonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 1996), hlm. 59-60.
111
supir bis dengan penghasilan yang relatif sangat kecil sebagai
seorang supir angkutan umum. Pada suatu kasus merek di
pengadilan, sebuah perusahaan garmen PT MAKMUR
PERKASA ABADI menjadi pusat perhatian. Perusahaan
tersebut secara hukum telah mendaftarkan ratusan merek
terkenal dan pada tahun 1993 dengan yakin menuntut para
pemilik merek asing sesungguhnya untuk mencegah mereka
menggunakan mereknya di Indonesia.
Dunia sekarang ini dilihat sebagai pasar untuk produk
dari berbagai perusahaan pemilik merek dan jasa. Perkembangan
dan tata niaga yang bersifat dunia ini telah menimbulkan
berbagai persoalan, khususnya mengenai ketentuan untuk
memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan kriteria
apakah yang dapat dipergunakan untuk menentukan keterkenalan
suatu merek. Tidaklah mengherankan oleh karenanya bahwa
World Intellectual Property Organization (WIPO) telah
menyatakan dalam memorandumnya beberapa waktu lalu,
bahwa “National Trademark Offices are often confronted
with the problem that so-called trademark pirats apply for
the registration of marks ahead in time of the true owners”.
Alasannya, yaitu bahwa berbagai perusahaan yang memiliki
merek terkenal seringkali menganggap bahwa mereka masih
belum berada dalam posisi untuk memperluas kegiatan bisnis
mereka atas merek yang bersangkutan dan mereka juga belum
memperoleh pendaftaran bagi merek mereka di seluruh wilayah.
Bahkan berbagai merek yang paling terkenal tidak selalu
dipergunakan di setiap negara manapun dan adalah tidak
mungkin untuk mendaftarkan dan mempertahankan pendaftaran
merek dalam semua kelas internasional di seluruh wilayah.
Demikian pula, dapat terjadi pemilik merek telah mengajukan
permohonan untuk mendaftarkan merek, tetapi terhambat oleh
lamanya proses resmi yang berkenaan dengan pendaftaran
merek. Sementara itu “Pembajak Merek” mungkin telah
mengambil jalan pintas untuk meraup keuntungan pemilik
112
merek sesungguhnya yaitu dengan menjadi pihak yang pertama
kali memakai merek yang sama. Seandainya terjadi hal yang
demikian pertanyaannya sederhana, “apakah perusahaan yang
memiliki reputasi merek dan memperluas usahanya ke negara
tertentu harus diberikan perlindungan?” atau “apakah
perusahaan lokal yang mengambil jalan pintas hak pemilik
merek sesungguhnya dan pemakai pertama atau yang
mendaftarkan merek terkenal dalam wilayah lokal diperbolehkan
melakukan hal yang demikian?”
2.
World Intellectual Property Organization Ketentuanketentuan Mengenai Perlindungan Merek Terkenal
Mengingat pentingnya peranan merek dalam dunia
perdagangan, isu mengenai merek terkenal dan bagaimana
memberikan perlindungannya semakin meningkat pula. Banyak
negara menerapkan kriteria yang berbeda dan bertentangan
dalam menentukan apa yang dimaksud dengan merek terkenal.
Pengakuan dan perlindungan merek terkenal berbeda dari satu
negara dengan negara lainnya. Sampai saat ini belum terdapat
keseragaman definisi dan kriteria mengenai merek terkenal.
Dengan memperhatikan adanya kewajiban untuk
memberikan perlindungan terhadap merek terkenal dan tidak
adanya Traktat yang mengatur mengenai pengertian atau definisi
mengenai merek terkenal, WIPO mendirikan Komite Pakar
mengenai merek terkenal. Tugas Komite terutama yaitu mengkaji
dan mempertimbangkan kriteria Merek terkenal yang harus
diterapkan dalam aturan hukum nasional. Suatu Joint
Recommendation akhirnya diadopsi untuk mencoba
mengklarifikasi, mengkonsolidasikan dan melengkapi standarstandar internasional yang sudah ada bagi perlindungan Merek
terkenal yang memfasilitasi penyesuaian terhadap Konvensi
Paris dan Persetujuan TRIPs. Rekomendasi mengenai ketentuanketentuan bagi perlindungan merek terkenal merupakan
implementasi awal kebijakan WIPO untuk mengadaptasi
113
terhadap langkah perubahan dalam bidang kekayaan industri
dengan mempertimbangkan berbagai pilihan baru untuk
mempercepat perkembangan prinsip-prinsip umum internasional
yang diselaraskan.
Demikian gambaran ringkas jalur waktu perkembangan
merek di Indonesia, ditinjau dari pendekatan
perundang-undangan dan putusan peradilan. Jalur waktu
perkembangan terakhir ditandai dengan kelahiran UndangUndang Merek Nomor 19 Tahun 1992.
Selanjutnya secara singkat sudah diperlihatkan berbagai
aspek perbedaan pokok undang-undang ini dengan UndangUndang Nomor 21 Tahun 1961. Namun hal itu belum menyentuh
secara menyeluruh apa dan bagaimana yang diatur di dalamnya.
C. Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia
Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan
bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya
dilandasi “iktikad buruk”, terutama untuk mengambil keuntungan
dengan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain,
menimbulkan kondisi persaingan orang dan mengecohkan konsumen
sehingga tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum.
Agar suatu merek terkenal yang beredar di Indonesia dapat
dilindungi sebagaimana yang selalu diharapkan oleh pemiliknya,
maka Pemerintah harus dapat memperhatikan dengan mengacu
kepada Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 yang antara lain
sebagai berikut:
1.
Merek yang Tidak Dapat Didaftarkan dan Ditolak
Yang penting harus diperhatikan sebagai dasar dari UndangUndang Merek adalah ketentuan mengenai keharusan adanya
“iktikad baik” dari pemohon yang mengajukan pendaftaran
merek yang diatur dalam Pasal 4, yaitu:
114
“Merek tidak dapat didaftar atas dasar Permohonan yang
diajukan oleh Pemohon yang beriktikad tidak baik”.
“Iktikad baik” harus melekat, antara lain dalam hal kepemilikan
atau pemakaian Merek dan oleh karenanya “iktikad buruk” harus
pula dipertimbangkan di dalam mengimbangi kepentingankepentingan para pihak yang terlibat kasus yang berhubungan
dengan Merek terkenal.
Mengajukan permohonan pendaftaran merek yang memiliki
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan Merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau jasa
sejenis dapat dianggap sebagai permohonan yang diajukan dengan
“iktikad buruk”, karena setidaknya patut diketahui unsur
kesengajaannya dalam meniru Merek Dagang yang sudah terkenal
tersebut.
Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
terdapat ketentuan Pasal 6 ayat (1) b yang menentukan:
“permohonan harus ditolak oleh Direktorat Jenderal apabila
Merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik pihak
lain untuk barang dan/atau jasa sejenisnya”.
Ketentuan Pasal 6 ayat (2) selanjutnya menentukan, bahwa:
“Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
dapat pula diberlakukan terhadap barang dan/atau jasa yang
tidak sejenis sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang
akan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Hal yang lebih jauh lagi harus diperhatikan oleh Direktorat
Jenderal yaitu apakah pemohon merek adalah pemilik sesungguhnya
dari merek tersebut. Direktorat Jenderal juga harus menolak
permohonan pendaftaran merek sebagaimana diatur dalam ketentuan
Pasal 6 ayat (3) huruf a, yaitu:
115
“apabila merek tersebut merupakan atau menyerupai nama
orang terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki
orang lain, kecuali atas persetujuan tertulis dari yag
berhak”.
2.
Kriteria: Kapan Suatu Merek Dianggap Terkenal
Akibat banyaknya permasalahan yang timbul sehubungan
dengan merek terkenal milik orang lain yang sudah terdaftar
di Indonesia yang diajukan bukan oleh pemilik merek
sesungguhnya, maka hal ini menimbulkan kebutuhan untuk
mengatur kriteria keterkenalan suatu merek. Kriteria apakah
yang diterapkan untuk menentukan keterkenalan suatu Merek?
Ketentuan Pasal 6 ayat (1) huruf b menentukan permohonan
harus ditolak oleh Direktorat Jenderal, apabila mempunyai
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan merek
yang sudah terkenal milik pihak lain untuk barang dan/atau
jasa sejenisnya. Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undangundang Nomor 15 Tahun 2001 disebutkan, bahwa:
“Penolakan permohonan yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhan dengan merek terkenal untuk
barang dan/atau jasa yang sejenis dilakukan dengan
memperhatikan, yaitu:
a.
pengetahuan umum masyarakat mengenai Merek
tersebut di bidang usaha yang bersangkutan.
b.
reputasi Merek terkenal yang diperoleh karena promosi
yang gencar dan besar-besaran.
c.
adanya investasi di beberapa negara di dunia yang
dilakukan oleh pemiliknya, dan
d.
adanya bukti pendaftaran merek tersebut di beberapa
negara”.
Apabila hal-hal tersebut di atas belum dianggap cukup,
Pengadilan Niaga dapat memerintahkan lembaga yang bersifat
116
mandiri untuk melakukan survei guna memperoleh kesimpulan
mengenai terkenal atau tidaknya merek yang menjadi dasar
penolakan.
3.
Upaya Yang Harus Dilakukan Oleh Pemilik Merek Terkenal
Bagaimanakah dengan merek-merek terkenal yang sedang
diajukan permohonannya bukan oleh pemilik merek
sesungguhnya atau sudah terdaftar atas nama pihak lain. Upaya
hukum apa yang dapat ditempuh oleh pemilik Merek
sesungguhnya?
4.
Oposisi atau Keberatan Terhadap Permintaan Merek
Selama jangka waktu pengumuman permohonan
pendaftaran merek setiap pihak yang merasa keberatan dapat
mengajukan keberatan terhadap permohonan pendaftaran merek
yang diumumkan (Pasal 24 Undang-Undang Merek Nomor
15 Tahun 2001).
Berkaitan dengan siapa-siapa saja yang berhak mengajukan
keberatan ketentuan Pasal 24 menentukan, bahwa setiap pihak
dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat
Jenderal atas Permohonan yang bersangkutan. Di sini setiap
pihak mencakup mereka yang mereknya sudah terdaftar atau
sedang dalam pengajuan permintaan pendaftaran dan juga
pihak yang mampu membuktikan dirinya sebagai pemakai
pertama sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya.
5.
Gugatan Pembatalan Pendaftaran Merek
Untuk mengatasi situasi dan kondisi yang demikian Undangundang Merek Nomor 15 Tahun 2001 khususnya ketentuan
Pasal 68 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) telah memperjelas
maksud dan konsepsinya yaitu meninjau kedudukan merek
yang didaftar dengan maksud terselubung atau “iktikad buruk”
dari pedaftar Merek. Walaupun Mereknya tidak terdaftar,
pemilik Merek termasuk pemilik Merek terkenal dapat pula
117
mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran merek,
yaitu dengan terlebih dahulu mengajukan permohonan
pendaftaran merek kepada Direktorat Jenderal sebagaimana
diatur dalam ketentuan Pasal 68 ayat (2) Undang-undang
Nomor 15 Tahun 2001 tentang merek. Permohonan pendaftaran
ini baru akan diproses setelah putusan pembatalan pendaftaran
Merek oleh pegadilan mempunyai kekuatan hukum tetap.
6.
Penolakan Perpanjangan Jangka Waktu Perlindungan Merek
Terdaftar
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
memberikan ketentuan yang memberi landasan kepada
Direktorat Jenderal untuk menolak permohonan perpanjangan
pendaftaran merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal
sebagaimana diatur dalam Pasal 37 ayat (2) sebagai berikut:
“Permohonan perpanjangan ditolak oleh Direktorat Jenderal,
apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan merek terkenal
milik orang lain, dengan memperhatikan ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b
dan ayat (2)”.
Keberatan terhadap penolakan permohonan perpanjangan
jangka waktu perlindungan merek terdaftar dapat diajukan
kepada Pengadilan Niaga.
D. Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right) Merek
Sebagai Aset Perusahaan
Pada waktu yang lampau, hanya terdapat sedikit pembicaraan
mengenai Paten, Hak Cipta, atau Merek dan juga bidang Hak
Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) lainnya, seperti Rahasia Dagang,
Disain Industri dan Disain Tata Letak Sirkuit Terpadu. Sementara
beberapa perusahaan mempertahankan hal ini dengan apa yang
disebut “Intellectual Property”, dan tidak pernah terdapat tempat
118
yang penting bagi HAKI. Sekarang, pasar lebih kompetitif, baik
secara domestik maupun global dan HAKI pun telah berkembang
sebagai kunci utama untuk melindungi karya-karya intelektualitas
manusia yang dapat merupakan aset individu maupun perusahaan
terhadap persaingan.
Sekarang banyak perusahaan cenderung mulai memikirkan
betapa pentingnya HAKI dan menempatkan besarnya penekanan
mengenai nilai dari HAKI. Banyak pemilik perusahaan maupun
para karyawan tidak memiliki pengetahuan dasar mengenai HAKI.
Walaupun mungkin banyak yang telah mendengar mengenai Paten,
Hak Cipta, Merek atau Rahasia Dagang, tetapi belum mengetahui
hak-hak apa yang diberikan oleh masing-masing jenis HAKI ini
dan persyaratan apa saja yang dapat mengakibatkan hilangnya
HAKI.
Seiring dengan percepatan intensitas kegiatan ekonomi dan
perdagangan, baik dalam skala nasional maupun kerangka
regional dan internasional, teknologi informatika hadir dengan
terobosan baru yang merupakan sinergi dari kekuatan teknologi
telekomunikasi dan informatika (telematika). Hal ini ditandai dengan
munculnya 2 (dua) trend pertumbuhan yang berlangsung sangat
cepat dan dinamis, yaitu globalisasi ekonomi dan inovasi teknologi
yang memiliki pengaruh yang sangat besar.
Terhadap struktur dan cara-cara bisnis yang dilakukan.
Bagaimanapun inovasi-inovasi dalam teknologi yang merupakan
karya intelektualitas manusia harus dihargai dan dihormati. Oleh
karena itu tujuan dari peraturan perundang-undangan di bidang
HAKI menjadi sangat penting untuk memajukan pertumbuhan
ekonomi suatu negara. Hal ini terlihat dari keikutsertaan
Indonesia dalam Persetujuan TRIPs (Agreement on Trade
Related Aspects of Intellectual Property Rights, Including Trade
on Counterfeit Goods) yang merupakan bagian dari Persetujuan
Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia yang ditandatangani
pada tanggal 15 April 1994 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994
119
tentang Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing The World Trade
Organization).
Persetujuan TRIPs merupakan persetujuan yang mengatur
tentang Aspek-aspek Perdagangan yang mensyaratkan adanya
perlindungan terhadap Hak Atas Kekayaan Intelektual yang
merupakan standar inetrnasional yang harus dipakai berkenaan
dengan HAKI. HAKI terdiri dari Hak Cipta dan Hak-hak yang
terkait (Copyright and Related Rights), Merek Dagang
(Trademarks), Indikasi Geografis (Geographical Indications), Disain
Industri (Industrial Designs), Paten (Patents), Disain Tata Letak
Sirkuit Terpadu (Layout Designs/Topographies of Integrated
Circuits), Rahasia Dagang (Protection of Undisclosed Information) dan Pengawasan Terhadap Praktik yang membatasi konkurensi
Dalam Kontrak Lisensi (Control of Anti-Competitive Practice in
Contractual Lincenses).103
Bertolak dari kenyataan dan kencenderungan tersebut di atas,
maka terdapat tuntutan akan adanya perlindungan hukum yang
memadai terhadap HAKI. Semua perkembangan, perubahan dan
kencenderungan global perlu diikuti secara seksama untuk mengambil
langkah-langkah penting dalam usaha dan bisnis.
Dalam dunia perdagangan, khususnya dalam lalu lintas
perdagangan barang atau jasa merek sebagai salah satu karya
intelektual mempunyai peranan yang penting. Peran merek di samping
sebagai suatu tanda yang dikenal oleh konsumen juga dapat menjadi
jaminan bagi kualitas barang atau jasa apabila konsumen sudah
terbiasa untuk menggunakan Merek tertentu.
Ekuitas merek adalah seperangkat aset dan liabilitas merek
yang berkaitan dengan suatu merek, nama dan simbolnya, yang
menambah atau mengurangi nilai yang diberikan oleh sebuah barang
103
Taryana Sunandar, 1997, TRIPs dan Perlindungan Terhadap HAKI, (Jakarta: BPHN
Departemen Kehakiman), hlm. 17-19.
120
atau jasa bagi perusahaan atau para pelanggan perusahaan. Agar
aset dan liabilitas mendasari ekuitas merek, aset dan liabilitas
harus berhubungan dengan nama dan simbol sebuah merek.
Pemakaian suatu Merek dalam praktik juga membawa pengaruh
terhadap sikap penerimaan masyarakat tentang keberadaan merek.
Jika suatu Merek sudah cukup dikenal dalam masyarakat, maka
merek tersebut dianggap telah mempunyai daya pembeda yang
cukup hingga diterima sebagai merek.
Undang-Undang merek memberikan perlindungan hukum bagi
tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka,
susunan warna, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang
memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan
barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda sedemikian
rupa dengan tanda yang digunakan oleh perusahaan atau orang
lain untuk membedakan dengan barang-barang sejenis lainnya.
Definisi Merek tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang berbunyi:
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki pembeda dan digunakan dalam
kegiatan perdagangan atau jasa”.
Sistem yang dianut dalam Undang-Undang Merek sekarang
yaitu Sistem Konstitutif, yaitu bahwa hak atas merek timbul karena
pendaftarannya. Hal ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Merek yang berbunyi :
“Hak atas Merek adalah hak khusus yang diberikan negara
kepada pemilik Merek yang terdaftar dalam Daftar Umum
Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri Merek
tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
menggunakannya”.
121
Merek itu sendiri terdiri dari 2 (dua) jenis yang definisinya tercantum
dalam ayat (2) dan ayat (3), yaitu:
(1) Merek Dagang adalah merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dengan barang-barang sejenis lainnya.
(2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dengan jasa-jasa sejenis lainnya.
Merek akan menjadi kata kunci dalam praktik perdagangan secara
elektronik. Selain spesifikasi produk, merek akan menjadi selling
point. Karenanya, praktik-praktik curang diseputar penggunaan
merek, seperti peniruan, pemalsuan, dan praktik-praktik
pendomplengan popularitas suatu merek harus dapat dicegah dengan
aturan hukum merek yang efektif.
Merek Dagang telah berkembang menjadi hak-hak yang dapat
dilindungi dengan pengertian tidaklah adil menyamakan barang
milik seseorang dengan milik orang lain. Pemikiran ini merupakan
bagian dari Undang-Undang Persaingan Curang. Merek itu sendiri
sejak dahulu, dalam mewakili suatu produk dianggap penting untuk
kepentingan masyarakat yang pada akhirnya memacu timbulnya
hukum independen terhadap tindakan-tindakan persaingan curang.
122
BAB III
METODOLOGI PENELITIAN
A. Populasi dan Sampel
Populasi penelitian ini ialah segala informasi yang berkaitan
dengan pelaksanaan perlindungan merek terkenal di Indonesia dalam
rangka penertiban terhadap pelaku kejahatan. Populasi penelitian
mengambil lokasi di kantor pengadilan yang ada di Indonesia.
Atas dasar keterbatasan kemampuan peneliti dan keterbatasan
waktu yang tersedia, maka tidak seluruh populasi diamati/dipelajari,
melainkan akan ditentukan sampel yang dipandang dapat mewakili
populasinya.
Dalam penelitian ini diperlukan sampel lokasi yang dipandang
dapat mewakili populasi. Atas dasar alasan rasional keadaan lokasi
geografis dan populasi pelaksanaan pidana terhadap pelaku
pembajakan terhadap merek terkenal yang telah ditahan, maka
pemilihan lokasi berkaitan dengan sampel rumpun (cluster sampling) yaitu berdasarkan kelompok-kelompok yang sudah tersedia
sebagai unit tertentu.
Dalam hal ini akan ditetapkan beberapa sampel penelitian
dengan mengambil lokasi di beberapa pengadilan, yaitu: Pengadilan
Tingkat Pertama, sebagai berikut:
a.
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat;
b.
Pengadilan Tinggi Jakarta;
c.
Mahkamah Agung di Jakarta;
d.
BPHN;
e.
Ditjen HAKI.
123
Lokasi penelitian ini secara sengaja dipilih di pengadilan dan
Lembaga atau Badan yang berkaitan dengan merek seperti tersebut
di atas oleh karena pada umumnya persoalan merek lebih banyak
terjadi di Ibukota Negara sebagai pusat perwakilan dagang berbagai
perusahaan dalam dan luar negeri di Indonesia.
B. Bahan atau Materi Penelitian
Penelitian dititikberatkan pada studi kepustakaan, sehingga
data sekunder atau bahan pustaka lebih diutamakan daripada data
primer.
Data sekunder yang diteliti terdiri dari:
1.
2.
3.
124
Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat,
antara lain berupa:
a.
Peraturan Perundang-Undangan yang berhubungan dengan
hukum merek.
b.
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Kitab UndangUndang Hukum Perdata.
c.
Yurisprudensi.
Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan
penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa:
a.
tulisan atau pendapat pakar hukum merek dan upaya
perlindungannya.
b.
Hasil putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia.
Bahan hukum tersier yang memberikan informasi lebih lanjut
mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder
antara lain:
a.
Ensiklopedi Indonesia;
b.
Kamus Besar Bahasa Indonesia;
c.
Berbagai majalah hukum dan newsletter yang berkaitan
dengan perlindungan merek terkenal
Pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier
yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan hukum dari
zaman Hindia Belanda, laporan hasil penelitian, hasil seminar
dan bahan hukum lainnya. Penelitian bahan hukum tersebut meliputi
asas hukum, sinkronisasi hukum, sejarah hukum dan perbandingan
hukum.
Sasaran pengumpulan data lebih dipusatkan pada bahan-bahan
yang berada dalam ruang lingkup kerangka teoritis yang sudah
direncanakan dalam penelitian.
Bahan-bahan dokumen dalam arti sempit sebagai sarana
pengumpulan data terutama mengenai dokumen pemerintah.
Dokumen dalam arti luas antara lain berupa foto, film dan bahan
peninggalan lainnya.
Jenis data sekunder yang diperlukan baik bahan hukum primer,
sekunder dan tersier dengan dukungan data primer dalam studi
ini berusaha memenuhi informasi tersebut, maka bahan pedoman
pengamatan adalah: hubungan antara pelaku pembajakan dan
pemerintah yang melindungi.
C. Alat Pengumpulan Data
Adapun alat pengumpulan data yang dipakai dalam penelitian
ini adalah sebagai berikut:
1.
Studi Pustaka
Studi pustaka dilakukan untuk menemukan sumber bahanbahan yang berkaitan dengan konsep-konsep, doktrin-doktrin
dan kaidah hukum yang dipandang dapat menambah kejelasan
permasalahan dan arah pembahasan yang relevan dalam
penelitian hukum;
Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik
pengumpulan data melalui perpustakaan. Oleh karena sebagai
penelitian hukum normatif, penelitian ini tidak bermaksud
125
menguji hipotesis dan titik berat penelitian tertuju pada penelitian
kepustakaan terutama bidang perlindungan hukum atas merek
bagi pengusaha dan konsumen.
Sebagai penelitian kepustakaan, penelitian ini akan lebih
banyak menelaah dan mengkaji data sekunder yang diperoleh
dari penelitian.104
2.
Studi Dokumen
Studi dokumen dilakukan dengan cara mengadakan
pemahaman isi berbagai arsip/dokumen-dokumen yang terkait
dengan pembajakan di bidang merek dan laporan-laporan hasil
penelitian dari beberapa instansi yang mempunyai tugas
penelitian atau bahan-bahan keputusan dari pejabat yang
berwenang dalam kaitannya dengan masalah yang ditelaah.
Pengumpulan bahan-bahan hukum primer, sekunder dan
tersier yang meliputi peraturan perundang-undangan, bahan
hukum dari zaman Hindia Belanda, laporan hasil penelitian,
hasil seminar dan bahan hukum lainnya. Penelitian bahan
hukum tersebut meliputi asas hukum, sinkronisasi hukum,
sejarah hukum dan perbandingan hukum.
Sasaran pengumpulan data lebih dipusatkan pada bahanbahan yang berada dalam ruang lingkup kerangka teoritis
yang sudah direncanakan dalam penelitian.
Bahan-bahan dokumen dalam arti sempit sebagai sarana
pengumpulan data terutama mengenai dokumen pemerintah.
Dokumen dalam arti luas antara lain berupa foto, film dan
bahan peninggalan lainnya.
3.
Pengamatan
Pengamatan dilakukan dengan mengadakan pengamatan
langsung dan pengamatan tidak terlibat terhadap gejala yang
diteliti dilokasi penelitian.
104
53.
126
Soerjono Soekanto, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, (Jakarta: UI Press), hlm.
D. Prosedur Pengambilan dan Pengumpulan Data
Untuk melaksanakan penelitian ini, maka prosedur yang tempuh
mencakup 3 (tiga) tahap, yaitu:
1.
Tahap persiapan
Di dalam tahap ini diajukan usulan penelitian, studi
kepustakaan, penyusunan kuesioner, penentuan lokasi dan
responden, observasi, try out, revisi, penggandaan kuesioner
dan pengurusan izin penelitian.
2.
Tahap pelaksanaan
Di dalam tahap ini dilakukan pengumpulan data baik
yang berupa sumber data primer maupun sumber data sekunder
dengan menggunakan cara kuesioner, studi dokumen maupun
dengan wawancara. Setelah itu dilakukan pengolahan data
dan analisis hasil penelitian
3.
Tahap penyelesaian
Kegiatan yang dilakukan pada tahap ini dapat dikemukakan
antara lain mengevaluasi hasil penelitian dan diakhiri dengan
penyusunan atau pembuatan laporan penelitian.
E. Cara Analisis Data
Data yang telah terkumpul melalui pengisian kuesioner atau
hasil wawancara diperiksa kembali kelengkapan dan kejelasan
jawabannya atau keragaman datanya sebelum hasilnya dilakukan
pencatatan. Data ini kemudian dihubungkan dengan data yang
diperoleh dari studi kepustakaan dan dokumentasi untuk kemudian
dianalisis secara kualitatif.
Tidak tertutup kemungkinan data yang diperoleh dari lapangan
dapat berujud angka, untuk itu sepanjang memungkinkan dibuat
dalam bentuk tabel-tabel dengan dihitung dalam bentuk prosentase
(ditabulasikan).
127
Data yang diperoleh dari penelitian lapangan setelah diadakan
penyaringan dan pemadatan terhadap hasil penelitian tersebut
diperoleh data-data yang memberikan informasi atau jawaban atas
permasalahan yang diteliti.
Hasil penelitian ini bersifat deskriptif, karena penelitian ini
pada dasarnya ditujukan pada penguraian atau penjelasan terhadap
proses dan hambatan yang ada pada masa sekarang yang terjadi
dalam praktik perlindungan hukum atas merek bagi kepentingan
pengusaha dan konsumen.
Di samping itu penelitian ini bermaksud pula untuk mengetahui
upaya-upaya apa yang dapat ditempuh oleh pihak yang terkait
dalam proses memperoleh perlindungan hukum, sehingga pemegang
merek dan konsumen benar-benar mampu memperoleh kepastian
hukum.
128
BAB IV
ANALISIS TERHADAP PERLINDUNGAN
MEREK TERKENAL SEBAGAI ASET
PERUSAHAAN
A. Perlindungan Hukum Pemegang Hak Merek Di Indonesia
Sebagai wujud karya intelektual, maka “MEREK” memiliki
peran yang sangat penting bagi kelancaran dan peningkatan terhadap
perdagangan barang atau jasa dalam kegiatan perdagangan dan
penanaman modal di suatu negara.
Merek (dengan “brand image-nya”) dapat memenuhi kebutuhan
konsumen akan tanda pengenal atau daya pembeda yang teramat
penting dan merupakan jaminan kualitas produk atau jasa dalam
suasana persaingan bebas. Sebab itulah merek merupakan aset
perusahaan yang dapat menghasilkan keuntungan besar, tentunya
bila didayagunakan dengan memperhatikan aspek bisnis dan proses
manajemen yang baik.
Dalam masalah pentingnya peranan merek maka terhadapnya
dilekatkan perlindungan hukum, yakni sebagai objek yang
terhadapnya terkait hak-hak perseorangan atau badan hukum. Bagi
dunia usaha perdagangan barang dan jasa, maka peranan merek
penting karena mempunyai “aspek ekonomis” dan juga “aspek
yuridis”.
Dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek
hal mana telah memberikan bentuk perlindungan hukum bagi tanda
yang dapat berupa gambar, nama, kota, huruf-huruf, angka-angka
susunan waktu, atau kombinasi. Kombinasi dari unsur-unsur tersebut
yang memilliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan
perdagangan barang atau jasa. Tanda-tanda tersebut harus berbeda
129
bentuk sedemikian rupa dengan tanda yang digunakan oleh
perusahaan atau orang perorangan lain untuk membedakan dengan
barang-barang sejenis lainnya pula.
Agar satu merek mendapat perlindungan hukum di mana
keberadaannya (beredar), maka terhadap merek tersebut harus
didaftarkan. Untuk dapat memahami keberadaan merek tersebut,
maka terlebih dahulu yang harus dilihat adalah mengenai Pengertian
Merek dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 19 Tahun
1992 tentang Merek yang menyatakan sebagai berikut:105
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna, atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang atau jasa”.
Adapun sistem yang dianut dalam Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001 tentang Merek saat ini adalah sistem konstitutif,
yaitu bahwa hak atas merek timbul karena pendaftarannya. Hal
ini tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 14 Tahun
1997 tentang Merek yang berbunyi sebagai berikut:
“Hak atas merek adalah hak khusus yang diberikan negara
kepada pemilik merek yang terdaftar dalam Daftar Umum.
Merek untuk jangka waktu tertentu menggunakan sendiri merek
tersebut atau memberi izin kepada seseorang atau beberapa
orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk
menggunakannya”.
Merek terdiri dari 2 (dua) jenis yang definisinya tercantum
dalam Pasal 1 ayat (2) dan (3), yaitu:106
“(1) merek dagang adalah merek yang digunakan pada barang
yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang
secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan
dengan barang-barang sejenis lainnya.
105
106
130
Lihat Undang-Undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (1)
Lihat Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun 1992 Pasal 1 ayat (2) dan ayat (3)
(2) merek jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang
diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara
bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan
jasa-jasa sejenis lainnya”.
Pemilik-pemilik merek berhadapan dengan kebutuhan untuk
melindungi merek-merek terkenal mereka secara global. Kebutuhan
perlindungan seperti itu khususnya penting apabila mengingat bahwa
merek COCA COLA, MARLBORO dan IBM secara bersamasama telah diestimasi senilai 100 miliar dolar Amerika sebagai
aset Hak Kekayaan Intelektual. Tidaklah mengherankan bahwa
perlindungan yang memadai atas merek terkenal dan Hak Kekayaan
Intelektual telah menjadi suatu faktor penting dalam hubungan
perdagangan antar negara.107
Perlindungan merek terkenal didasarkan pada pertimbangan
bahwa peniruan merek terkenal milik orang lain pada dasarnya
dilandasi “iktikad buruk”, terutama untuk mengambil kesempatan
dan membonceng keterkenalan suatu merek orang lain, sehingga
tidak selayaknya mendapatkan perlindungan hukum.
Landasan hukum perlindungan merek terkenal telah lama diatur
dalam Konvensi Paris, Pasal 6 bis, yaitu bahwa negara-negara
anggota Konvensi Paris harus menolak atau membatalkan
pendaftaran dan melarang pemakaian dari merek yang merupakan
reproduksi, imitasi atau terjemahan yang dapat menimbulkan
kekeliruan atau kekacauan dari suatu merek yang dipandang di
negara merek tersebut terdaftar atau dipakai sebagai suatu merek
yang terkenal dan merupakan merek orang lain untuk barangbarang yang sama atau serupa. Walaupun pengakuan pertama
mengenai konsep merek terkenal diwujudkan dalam Pasal 6 bis,
Konvensi Paris tidak memberikan definisi apapun atau kriteria
mengenai merek yag dikualifikasikan sebagai merek terkenal.
107
M. Yahya Harahap, 1996, Pelaksanaan Undang-undang Merek Nomor 19 Tahun
1992, (Bandung: Cita Aditya Bakti), hlm.112.
131
Pada tanggal 7 Mei 1977 Indonesia telah meratifikasi dengan
Keputusan Presiden RI Nomor 15 Tahun 1997 tentang Perubahan
Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 tentang pengesahan
Paris Convention for the Protection of Industrial Property dan
Convention Establishing the World Intellectual property Organization, dengan mencabut persyaratan (reservasi) terhadap Pasal
1 sampai dengan Pasal 12. Dengan demikian sebagai konsekuensinya,
Indonesia harus memperhatikan ketentuan yang bersifat substantif
yang menjadi dasar bagi pegaturan dalam peraturan perundangundangan di bidang Merek, di samping Paten maupun Disain
Produk Industri.108
Pengakuan dan perlindungan terhadap suatu merek terkenal
berbeda dari satu negara dengan negara lainnya. Sampai saat ini
belum terdapat keseragaman definisi dan kriteria mengenai merek
terkenal. Yang penting harus diperhatikan sebagai dasar utama
dari Undang-undang Merek adalah keharusan adanya “iktikad
baik”, yang diatur dalam Pasal 4 ayat (1), yaitu:
“Merek hanya dapat didaftar atas dasar permintaan yang
diajukan pemilik merek yang beriktikad baik”.
Iktikad baik tersebut antara lain dalam hal kepemilikan atau
pemakaiannya. Iktikad buruk harus pula dipertimbangkan di dalam
mengimbangi kepentingan-kepentingan para pihak yang terlibat
kasus dalam kaitannya dengan merek terkenal. Dalam UndangUndang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas UndangUndang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek terdapat ketentuanketentuan baru untuk melindungi merek terkenal, yaitu Pasal 3
ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 yang
berbunyi sebagai berikut:109
Pasal 6 ayat (3):
08
Hendra Tanuwidjaja, 2003, Hak Cipta Musik dan Lagu serta Royalti, (Jakarta: FHUI),
hlm.76.
109
Lihat Undang-undang Merek Nomor 14 Tahun 1997 Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4)
132
“Kantor Merek dapat menolak permintaan pendaftaran merek
yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek yang sudah terkenal milik orang
lain untuk barang dan atau jasa yang sejenis”
Pasal 6 ayat (4)
“Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dapat pula
diberlakukan terhadap barang dan atau jasa yang tidak sejenis
sepanjang memenuhi persyaratan tertentu yang akan ditetapkan
lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah”.
Hal yang lebih jauh lagi harus diperhatikan oleh Kantor Merek
yaitu apakah pemohon merek merupakan pemilik sesungguhnya
dari merek tersebut. Kantor Merek harus menolak permintaan
pendaftaran merek apabila merupakan atau menyerupai nama orang
terkenal, foto, dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain,
kecuali atas persetujuan tertulis dari yang berhak.
Timbulnya masalah perlindungan merek terkenal sebenarnya
dimulai sejak masa transisi dari Undang-undang Merek lama,
yaitu Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek
Perusahaan dan Merek Perniagaan, yang menganut sistem deklaratif
(first to use), sampai dengan berlakunya Undang-undang Merek
Nomor 19 Tahun 1992 yang menganut sistem konstitutif (first to
file) yang kemudian disempurnakan dengan Undang-undang Nomor
14 Tahun 1997 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor
19 Tahun 1992 tentang Merek, yang berlaku 7 Mei 1997.
First to Use adalah suatu sistem khusus, bahwa siapa yang
pertama-tama memakai suatu merek di dalam wilayah Indonesia
dianggap sebagai pihak yang berhak atas merek yang bersangkutan.
Jadi bukan pendaftarannya yang menciptakan sesuatu hak atas
merek, tetapi sebaliknya pemakaian pertama di Indonesia yang
menciptakan hak atas merek. Dugaan hukum tentang pemakai
pertama dari seorang yang telah mendaftarkan merek ini hanya
dapat dikesampingkan dengan adanya bukti sebaliknya. Orang
133
yang mereknya telah terdaftar, berdasarkan undang-undang dianggap
sebagai yang benar-benar berhak karena pemakaian pertama.
Anggapan bahwa hukum seperti ini dalam praktik telah menimbulkan
ketidakpastian hukum dan juga telah melahirkan banyak persoalan
dan hambatan dalam dunia usaha. Undang-undang Merek sekarang
menggunakan sistem konstitutif, yaitu suatu merek tidak memperoleh
perlindungan hukum apabila tidak didaftarkan, jadi pendaftaran
merupakan suatu keharusan.
Permasalahan yang kemudian timbul adalah banyaknya para
pemilik merek-merek terkenal yang berupaya mendaftarkan di
Indonesia, tetapi permohonannya ditolak oleh Direktorat Merek.
Hal ini terjadi karena sudah lebih dahulu terdaftarnya merek yang
mengandung persamaan pada keseluruhannya atau yang pada
pokoknya sama dengan permintaan merek yang diajukan
pendaftarannya tersebut untuk barang dan atau jasa yang sejenis.
Dengan telah terdaftarnya merek pada Direktorat Merek dapat
menghalangi si pemilik merek terkenal sesungguhnya untuk
mengajukan permintaan pendaftaran atas merek terkenal miliknya.
Merek-merek terkenal menjadi sasaran empuk pembajakan dan
pemdomplengan. Taktik bisnis demikian tentunya merugikan “brand
image” yang telah berhasil dengan susah payah dirintis pemiliknya
dan banyaknya biaya yang telah dikeluarkan oleh si pemilik merek
asli dalam mempromosikan keterkenalan mereknya.110
Pada bagian lainnya dikatakan bahwa oposisi atau keberatan
terhadap Permintaan Merek harus dapat dilihat berdasarkan undangundang. Namun undang-undang yang berlaku berhadapan dengan
situasi demikian, sepanjang permintaan merek tersebut masih dalam
tahap pengumuman, memberikan satu alternatif untuk mengajukan
keberatan atau oposisi terhadap permintaan merek yang diumumkan
(Pasal 22 Undang-undang Merek). Pertama-tama dapat dikatakan
bahwa bagi pemakai merek pertama (first to use) termasuk ke
110
Cita Citrawinda P, 2003, Perlindungan Merek Terkenal Merupakan Suatu Kewajiban,
(Makalah) disampaikan dalam kuliah Program S2 FHUI. hlm.11.
134
dalamnya pemilik merek tersebut, keberlakuan prinsip “first to
file” tersebut tidaklah mutlak. Berkenaan dengan hal ini ketentuan
Pasal 22 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek, pada
bagian penjelasan menerangkan sebagai berikut:111
“Yang dimaksud dengan “setiap orang atau badan hukum”
dalam pasal ini termasuk juga pemilik merek yang tidak terdaftar
yang telah menggunakan merek tersebut sebagai pemakai
pertama untuk jenis barang atau jasa yang termasuk dalam
satu kelas. Pemilik tersebut tidak terdaftar dapat mengajukan
keberatan terhadap permintaan pendaftaran merek yang terdapat
persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan
mereknya yang telah dipergunakan dalam kaitannya sebagai
pemakai pertama, untuk jenis barang atau jasa yang termasuk
dalam satu kelas”.
Berdasarkan hal tersebut, maka kepada para pemilik merekmerek terkenal sebagai “pemakai pertama” yang belum terdaftar,
dalam praktik diberi kesempatan untuk mendaftarkan merek mereka
dengan status khusus sebagai merek terkenal, dan selanjutnya
atau bersamaan dengan itu mengajukan keberatan terhadap
permintaan merek yang diumumkan. Dengan demikian sedikit
berbeda dengan pemohon keberatan dari pihak domestik, pemilik
merek terkenal asing, pada saat yang sama atau belum mengajukan
surat keberatannya, harus mengajukan permohonan permintaan
pendaftaran merek yang diikuti dengan permohonan pencatatan
sebagai merek terkenal. Fakta tentang ditempuhnya prosedur ini
penting untuk meperkuat argumentasi bahwa pemohon yang
mengajukan permintaan pendaftaran tersebut telah melanggar merek
miliknya (yang sudah terkenal itu) dan selayaknya permintaan
pendaftaran mereknya ditolak oleh Direktorat Merek.
111
Lihat penjelasan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 dalam Pasal 22.
135
Berkaitan dengan siapa saja yang berhak mengajukan keberatan,
secara umum dikatakan (Pasal 22) bahwa setiap orang/badan
hukum mengajukan keberatan secara tertulis kepada Direktorat
Merek. Di sini, setiap orang/badan hukum mencakup mereka yang
mereknya sudah terdaftar atau sedang dalam pengajuan permintaan
pendaftaran, dan juga pihak yang mampu membuktikan dirinya
sebagai pemakai pertama sebagaimana disebut di atas. Di samping
itu, pihak atau khalayak umum pun diberi hak untuk mengajukan
keberatan, apabila menurut hemat mereka terdapat alasan yang
memenuhi ketentuan Pasal 5, yakni merek yang mengandung salah
satu unsur sebagai berikut:112
(1) bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum;
(2) tidak memiliki daya pembeda;
(3) telah menjadi milik umum, dan
(4) merupakan keterangan atau berkaitan dengan barang atau
jasa yang dimintakan pendaftaran.
Dari sejumlah alasan di atas, maka yang paling relevan
diajukan oleh pihak (masyarakat) umum ialah alasan yang disebut
dengan bertentangan dengan kesusilaan dan kepentingan umum,
termasuk pula penggunaan tanda yang bertentangan dengan agama
atau yang merupakan atau menyerupai nama Allah dan RasulNya.
Berdasarkan pada pemeriksaan alasan-alasan hukum beserta
bukti-bukti pendukung yang mungkin diajukan maka patut
diperhatikan pula alasan penolakan permintaan pendaftaran merek
sebagaimana diuraikan dalam Pasal 6 ayat (1) dan (2) Undangundang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang
Merek No. 19 Tahun 1992 yang bebunyi:
Pasal ayat (1)
112
Cita Citrawinda P, 2003, Perlindungan Merek Terkenal Merupakan Suatu Kewajiban
(Makalah) disampaikan dalam kuliah Program S2 FHUI, hlm.13.
136
“Permintaan pendaftaran merek harus ditolak oleh Kantor
Merek apabila mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah
terkenal lebih dahulu untuk barang dan atau jasa yang sejenis”
Pasal ayat (2)
“Permintaan pendaftaran merek juga harus ditolak oleh Kantor
Merek apabila:
a. merupakan atau menyerupai nama orang terkenal, foto,
dan nama badan hukum yang dimiliki orang lain, kecuali
atas persetujuan tertulis dari yang berhak
b. merupakan peniruan atau menyerupai nama atau singkatan
nama, bendera, lambang atau simbol atau emblem dari
negara atau lembaga nasional maupun internasional, kecuali
atas persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang
c. merupakan peniruan atau menyerupai tanda atau cap
atau stempel resmi yang digunakan oleh negara atau
lembaga pemerintah, kecuali atas persetujuan tertulis dari
yang berwenang, atau
d. merupakan peniruan atau menyerupai ciptaan orang lain
yang dilindungi Hak Cipta, kecuali atas persetujuan tertulis
dari Pemegang Hak Cipta tersebut”.
Di dalam praktiknya, maka alasan keberatan yang seringkali
diajukan ialah sebagaimana diuraikan pada Pasal 6 ayat (1) di
atas. Alasan yang sama seringkali juga dipergunakan Direktorat
Merek untuk menolak permintaan pendaftaran merek. Yang dimaksud
dengan “persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya” adalah
kesan yang sama antara lain baik mengenai bentuk, cara penempatan
atau kombinasi antara unsur-unsur maupun persamaan bunyi ucapan
yang terdapat dalam merek-merek yang bersangkutan. Satu unsur
penting yang seringkali ditambahkan adalah bahwa persamaan
demikian sepintas dapat mengakibatkan masyarakat konsumen
terkecoh. Tersembunyi di dalamnya larangan terhadap persaingan
137
curang, yaitu dengan membonceng keterkenalan merek orang lain
semata-mata untuk mencari keuntungan pribadi.
Keharusan adanya iktikad baik ini selanjutnya diuraikan di
dalam Pasal 4 Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang
Perubahan Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek,
yaitu syarat adanya iktikad baik dari pemilik yang mengajukan
permintaan merek. Mengajukan pemintaan pendaftaran merek yang
memiliki persamaan dengan merek milik orang lain (termasuk
juga merek yang terkenal) dianggap sebagai permintaan yang
diajukan dengan iktikad buruk/tidak baik.
Berkenaan dengan hal ini ketentuan Pasal 6 ayat (2) huruf
(a) sebagaimana dikutipkan sebelumnya dengan tegas juga
mencantumkan bahwa permintaan pendaftaran merek akan ditolak
apabila merupakan atau menyerupai merek dan nama badan hukum
yang dimiliki orang lain yang sudah terkenal. Pada bagian penjelasan
disebutkan bahwa penemuan suatu merek atau nama terkenal
dilakukan dengan memperhatikan pengetahuan umum masyarakat
mengenai merek atau nama tersebut di bidang usaha yang
bersangkutan. Ketentuan ini pun memberikan perlindungan kepada
perusahaan-perusahaan asing pemilik merek terkenal dan oleh
karena itu merupakan pengecualian lain terhadap pemberlakuan
prinsip “first to file”. Dampak dari globalisasi yang ditandai dengan
banyaknya merek produk luar negeri dan merek terkenal
menimbulkan permasalahan dalam praktik. Di satu sisi terdapatnya
pihak-pihak yang mengambil kesempatan ikut mendaftarkan merekmerek terkenal dengan tujuan “dagang merek” yang sudah pasti
perbuatan itu dilakukan dengan “iktikad buruk”.
Untuk mengatasi situasi dan kondisi yang demikian, Undangundang Merek No. 14 Tahun 1997 khususnya Pasal 56 ayat (1),
(2), dan ayat (4) telah memperjelas maksud dan konsepsi yaitu
meninjau kembali kedudukan merek yang didaftar dengan maksud
terselubung atau iktikad tidak baik dari pendaftarnya atau pemohon
mereknya.
138
Walaupun mereknya tidak terdaftar, pemilik merek terkenal
dapat pula mengajukan gugatan untuk pembatalan pendaftaran
merek, yaitu dengan terlebih dahulu harus mengajukan permintaan
pendaftaran merek pada Kantor Merek (Pasal 56 ayat 3 Undangundang Nomor 14 Tahun 1997). Permintaan pendaftaran ini baru
diproses setelah putusan pembatalan merek oleh pengadilan
mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana disebutkan di
dalam Memori Penjelasan, pengecualian untuk merek terkenal,
walau belum terdaftar untuk mengajukan permintaan pembatalan
pendaftaran adalah dipandang perlu untuk:
a.
memberikan perlindungan secara terbatas kepada pemilik merek
terkenal yang tidak teradaftar, dan
b.
mendorong pemilik merek terkenal yang tidak terdaftar untuk
mendaftarkan mereknya.
Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 terdapat pula
ketentuan Pasal 85A ayat (1) yang memberi landasan kepada
Kantor Merek untuk menolak permintaan perpanjangan pendaftaran
merek yang telah terdaftar di Kantor Merek berdasarkan Undangundang Nomor 21 Tahun 1961, yang menyatakan bahwa:
“Permintaan perpanjangan pendaftaran merek dan pengalihan
hak atas merek yang telah terdaftar ditolak oleh Kantor Merek
apabila merek tersebut mempunyai persamaan pada pokoknya
atau keseluruhannya dengan merek terkenal milik orang lain
dengan memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 ayat (3) dan (4)”.
Contoh yang aktual dari penerapan Pasal 85A ayat (1) oleh Kantor
Merek antara lain sebagai berikut:
-
Merek ROLEX kelas 9 dengan Nomor Register 239.010 ditolak
permintaan perpanjangan pendaftarannya oleh Kantor merek
karena dianggap sama dengan merek terkenal ROLEX milik
Montres Rolex SA untuk barang-barang yang tidak sejenis
(segala macam amplifier, amplifier mini, segala macam adaptor,
139
Dc-Step down adaptor). Dalam hal ini merek ROLEX dianggap
terkenal untuk jenis-jenis barang yang termasuk ke dalam
kelas 14, yaitu jam tangan.
-
Merek PLAYBOY kelas 16, 29 dan 30 dengan Nomor register 210.191 ditolak permintaan perpanjangan pendaftarannya
oleh Kantor Merek karena dianggap sama dengan merek terkenal
PLAYBOY milik Playboy Enterprise untuk barang tidak sejenis
(alat-alat tulis, daging-daging dan gula-gula). Dalam hal ini
merek PALYBOY dianggap terkenal untuk produk-produk
yang termasuk ke dalam kelas 25, untuk jenis-jenis barang,
yaitu pakaian-pakaian.
Dalam kasus YAMAHA dengan putusan Mahkamah Agung
Nomor 2854 K/Sip/1981 tanggal 29 April 1982113 dan kasus
NABISCO Inc melawan Soenarjo Salim dengan putusan Nomor
29/PDT.G.D/1988/PN.JKT.PST tanggal 12 Oktober 1989 114
perlindungan merek terkenal juga diberikan sebagai upaya hukum
terhadap pemakaian merek yang sama dengan merek terkenal milik
pihak lain, terlepas dari kepentingan untuk melindungi barang
sejenis atau tidak, oleh karena dapat menimbulkan kekeliruan
pada khalayak ramai tentang asal-usul barangnya. Hal ini
dimaksudkan untuk menghindarkan keragu-raguan di kalangan
konsumen akan orisinilitas suatu barang.
Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan oleh
pihak yang berkepentingan berdasarkan alasan-alasan bahwa:115
113
a.
adanya iktikad tidak baik dari pemilik merek terdaftar
(perorangan, beberapa orang atau badan hukum)
b.
merek yang terdaftar (1) bertentangan dengan kesusilaan dan
ketertiban umum; (2) tidak memiliki daya pembeda; (3) telah
Lihat Putusan MARI Nomor 2854K/Sip/1981.
Lihat Putusan MARI Nomor 29/PDT.G.D/1988.
115
Cita Citrawinda P. 2001, Perlindungan Merek Terkenal di Indonesia, (Jakarta: FHUI),
hlm.12.
114
140
menjadi milik umum, atau (4) merupakan keterangan atau
berkaitan dengan barang atau jasa yang dimintakan pendaftaran.
c.
merek yang terdaftar seharusnya ditolak oleh Direktorat Merek
karena: (1) mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek milik orang lain yang sudah
terdaftar lebih dahulu; (2) merupakan atau menyerupai nama
orang terkenal, foto, nama badan hukum yang dimiliki orang
lain, dan lain-lain yang diatur dalam Pasal 6.
Merek terdaftar mempunyai jangka waktu perlindungan merek
selama sepuluh tahun, dan berlaku surut sejak tanggal permintaan
pendaftaran merek yang bersangkutan. Pemakaian suatu merek
adalah suatu keharusan. Jadi merek harus digunakan berturutturut selama tiga tahun dalam perdagangan barang atau jasa sejak
tanggal pendaftaran. Apabila merek tidak digunakan berturutturut selama tiga tahun atau lebih dalam perdagangan sejak tanggal
pendaftaran atau pemakaian terakhir, maka Direktorat Merek akan
melakukan penghapusan pendaftaran merek.
Non Use, ini dipandang sebagai satu alasan untuk melakukan
penghapusan pendaftaran merek. Ketentuan Pasal 51 dan Pasal
51A Undang-undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
atas Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek mengatur
mengenai penghapusan pendaftaran merek, yang dapat dibedakan
sebagai berikut:
1.
Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Merek
Penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Merek
dapat dilakukan, jika:
a.
merek bersangkutan tidak digunakan berturut-turut selama
tiga tahun atau lebih dalam perdagangan barang dan
atau jasa sejak tanggal pendaftaran atau pemakaian terakhir,
kecuali apabila ada alasan yang dapat diterima oleh
Direktorat Merek.
141
b.
2.
merek digunakan untuk jenis barang dan atau jasa yang
tidak sesuai dengan jenis barang atau jasa yang dimintakan
pendaftaran, termasuk pemakaian merek yang tidak sesuai
dengan merek yang didaftar.
Penghapusan pendaftaran merek berdasarkan permintaan pemilik
merek
Permintaan penghapusan pendaftaran merek oleh pemilik merek
baik untuk sebagian atau seluruh jenis barang dan atau jasa
yang termasuk dalam satu kelas, diajukan kepada Direktorat
Merek.
3.
Penghapusan pendaftaran merek yang diajukan oleh pihak
ketiga
Pihak ketiga dapat mengajukan gugatan penghapusan
pendaftaran merek melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat,
atau Pengadilan Negeri lain yang akan ditetapkan dengan
Keputusan Presiden.
Alasan untuk dapat melakukan penghapusan terhadap merek
terdaftar atas dasar “non use” dalam praktik sukar sekali untuk
dilaksanakan karena tidak mudah untuk membuktikan bahwa suatu
merek tidak dipakai. Dapat terjadi bahwa dalam praktiknya, pemilik
merek berusaha untuk mengedarkan barang-barang yang
menggunakan merek yang bersangkutan.
Mengenai penghapusan pendaftaran merek yang dilakukan
atas prakarsa pemiliknya hanya dapat dilakukan apabila hal tersebut
disetujui secara tertulis oleh penerima lisensi (apabila masih terikat
perjanjian lisensi). Adanya syarat persetujuan ini dimaksudkan
untuk melindungi kepentingan pihak yang bersangkutan. Adanya
penghapusan pendaftaran merek mengakibatkan berakhirnya
kekuatan hukum dari pendaftaran merek.
Adanya kewenangan Direktorat Merek untuk melakukan
penghapusan pendaftaran merek atas prakarsa Direktorat Merek
142
sendiri kiranya masih akan menimbulkan permasalahan dalam
praktik. Direktorat merek secara aktif harus mencari bukti-bukti
atau berdasarkan pada masukan dari masyarakat untuk memperoleh
bahan pertimbangan mengenai tidak dipakainya suatu merek yang
sudah terdaftar.
Pemilik merek dapat melakukan upaya keberatan terhadap
Direktorat Merek untuk dikecualikan dari ketentuan tentang
penghapusan dalam bentuk pengajuan gugatan ke Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat atau Pengadilan Negeri lain yang ditetapkan dengan
Keputusan Presiden, dengan mengajukan alasan-alasan sebagai
berikut:
a.
adanya larangan impor
b.
adanya larangan yang berkaitan dengan izin bagi peredaran
barang yang menggunakan merek yang bersangkutan atau
keputusan dari pihak yang berwenang (instansi yang terkait)
yang bersifat sementara, atau
c.
adanya larangan serupa lainnya yang ditetapkan dengan
Peraturan Pemerintah.
Pemilik Merek dapat saja melakukan gugatan terhadap orang
atau badan hukum yang secara tanpa hak menggunakan merek
untuk barang dan atau jasa yang mempunyai persamaan pada
pokoknya atau keseluruhannya dengan mereknya dapat diajukan
oleh:
a.
Pemilik merek terdaftar (Pasal 72 Undang-undang Nomor 14
Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 19
Tahun 1992 tentang Merek).
b.
Penerima lisensi merek terdaftar (Pasal 73 Undang-undang
Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang
Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek).
Atas permintaan pemilik merek atau penerima lisensi merek
terdaftar selaku penggugat, selama masih dalam pemeriksaan perkara
143
di pengadilan dan untuk mencegah kerugian yang lebih besar
hakim dapat memerintahkan tergugat untuk menghentikan
perdagangan barang atau jasa yang menggunakan merek secara
tanpa hak tersebut.
Dalam hal tergugat dituntut pula menyerahkan barang yang
menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat memerintahkan
bahwa penyerahan barang atau nilai barang tersebut dilaksanakan
setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap dan
setelah penggugat membayar biayanya kepada tergugat.
Hak untuk mengajukan gugatan tidak mengurangi hak negara
untuk melakukan tuntutan tindak pidana di bidang merek.
Dalam Penjelasan Pasal 6 ayat (3) Undang-undang Nomor
14 Tahun 1997, kriteria-kriteria yang digunakan dalam menentukan
keterkenalan suatu merek adalah sebagai berikut:
a.
Memperhatikan pengetahuan umum masyarakat
b.
Didasarkan pada reputasi merek yang bersangkutan yang
diperoleh karena promosi yang dilakukan oleh pemiliknya
yang disertai dengan bukti pendaftaran merek tersebut di
beberapa negara (jika ada).
Selain itu kriteria yang digunakan dalam rangka memberikan
perlindungan hukum terhadap merek terkenal, dapat juga ditentukan
berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung dalam kasus merek
terkenal GIRODANO antara Giordano Ltd. melawan Woe Budi
Hermanto Nomor 426PK/Pdt/1994116 tanggal 3 November 1995,
dan putusan Mahkamah Agung terhadap perkara tersebut di atas
mengandung beberapa prinsip, yaitu:117
1.
116
Seseorang berkewajiban untuk menegakkan prinsip dan iklim
perdagangan bebas dan persaingan bebas. Kondisi dan iklim
Lihat Putusan MARI No.426PK/Pdt/1984.
Lihat Cita Citrawinda P, 2003, Perlindungan Merek Terkenal Merupakan Suatu
Kewajiban (Makalah) disampaikan dalam kuliah Program S2 FHUI, hlm.15.
117
2144
2.
yang sehat dalam perdagangan hanya dapat tercapai manakala
semua bangsa menghormati pemilik atau pemegang hak, baik
pada pasar domestik maupun pada pasar internasional, terlepas
dari mana asal barang itu. Oleh sebab itu siapa saja dilarang
untuk melakukan persaingan curang (unfair competition) dengan
melakukan upaya apa saja (tiruan, reproduksi, terjemahan)
terhadap merek orang lain yang dapat mengelabui masyarakat.
Semua tindakan mengelabui dan mengembangkan terhadap
suatu merek yang pada akhirnya akan membahayakan dan
merugikan, baik untuk pemilik atau pemegang hak dan
masyarakat konsumen haruslah dianggap dan dikualifikasi
sebagai pelanggaran dengan sengaja dan perbuatan memperkaya
diri secara tidak sehat atau “unjust enrichment”.
Sebuah merek menunjukkan adanya good will yang mengandung
nilai-nilai moral, materil dan komersial. Dengan demikian good
will yang melekat pada merek adalah suatu bentuk kebendaan
yang menerbitkan akibat-akibat hukum sebagai berikut:
a. setiap merek harus diakui sebagai suatu bentuk kebendaan
yang harus dilindungi oleh masyarakat dan penguasa.
b. setiap pemegang hak mempunyai hak yang eksklusif dan berhak
untuk menikmati haknya tersebut.
Perangkat pedoman yang dapat membantu pejabat Direktorat
Merek dan pengadilan dalam menentukan apakah suatu merek
terkenal telah muncul dalam perundang-undangan regional dan
nasional, case law, dan prosedur Kantor Merek.
Dengan berkembangnya hubungan perdagangan internasional
yang semakin global dan pesat, sejalan dengan laju pertumbuhan
ekonomi di tiap negara tentunya akan memberikan dampak di
bidang perdagangan, terutama karena kemajuan yang berlangsung
di bidang teknologi, informasi, komunikasi dan transportasi yang
mana bidang-bidang tersebut merupakan faktor yang memicu
globalisasi Hak Kekayaan Intelektual (HaKI) termasuk di antaranya
merek.
145
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 tentang Perubahan
atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 tentang Merek yang
berlaku tanggal 7 Mei 1997 diharapkan akan membawa perubahan
ke arah yang positif, sesuai dengan tujuan penyempurnaan UU
tersebut, yaitu sebagai upaya untuk memperbaiki kekurangan selama
pelaksanaan Undang-Undang Merek yang berlaku sebelumnya dan
juga sebagai konsekuensi keikutsertaan Indonesia dalam persetujuan
tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Right, Including Trade in Counterfeit Goods/TRIPs) yang
merupakan bagian dari Persetujuan Pembentukan Organisasi
Perdagangan Dunia (Agreement Establishing the World Trade
Organization) yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia
dengan UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement
Establishing the World Trade Organization.
Undang-Undang Merek Indonesia memang belum mengatur
secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai kriteria keterkenalan
suatu merek, walaupun sudah terdapat berbagai ketentuan yang
memberikan perlindungan terhadap merek terkenal. Studi banding
mengenai kriteria dan penerapan perlindungan merek terkenal
sebaiknya dilakukan dengan memperhatikan penerapan ketentuanketentuan tersebut di negara-negara maju dan negara berkembang
lainnya, sehingga nantinya dapat dipergunakan sebagai pedoman
bagi Direktorat Merek di dalam menerapkan perlindungan terhadap
merek terkenal.
“Protection of Intellectual Property Rights” atau yang lebih dikenal
dengan istilah perlindungan Hak Milik Intelektual adalah merupakan
suatu cara perlindungan terhadap setiap hak yang timbul dari
hasil suatu cara perlindungan terhadap setiap hak yang timbul
dari hasil suatu kreatifitas, atau juga penemuan (innovation)
146
seseorang dalam ilmu pengetahuan dan teknologi dan dalam bidang
perdagangan dan investasi sebagaimana dikemukakan oleh David
L. Perrott.118
Dalam forum GATT pada awalnya dibentuk untuk dapat
mengatasi masalah-masalah tarif dan perdagangan, hal mana sejak
tahun 1980 telah lebih luas memberikan perhatian lebih kepada
HKI.119
Konferensi-konferensi GATT sejak itu tidak hanya terbatas
membahas masalah-masalah menyangkut perlindungan terhadap
merek saja, akan tetapi semua bentuk perlindungan HKI di bawah
bentukkan GATT.
Salah satu lampiran dari persetujuan GATT adalah persetujuan
tentang aspek-aspek dagang Hak Kekayaan Intelektual
(Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property
Rights) disingkat TRIPs.
Persetujuan TRIPs mengatur tentang norma dan standar, dan
dalam beberapa hal mendasarkan diri pada prinsip “full
compliance” terhadap konvensi-konvensi HAKI yang telah ada
dan menggunakannya sebagai basis minimal. Keterkaitan TRIPs
yang erat dengan perdagangan internasional, maka TRIPs memuat
dan menekankan dalam derajat yang tinggi mengenai mekanisme
penegakan hukum yang dikaitkan dengan kemungkinan pembalasan
silang atau cross-retaliation.120 Apabila satu negara tidak melindungi
secara efektif HKI milik warga negara yang lain, baik dalam
pengaturan maupun penegakan hukumnya, akan memberi hak kepada
negara yang merasa dirugikan untuk mengambil tindakan balasan
dengan menghambat impor komiditi apapun dari negara yang
dituduh, yaitu, umpamanya pengurangan kuota, peniadaan GSP
118
David L. Perrott, 1988, Current Issues in International Bussiness Law,
New York. hlm. 44-45.
119
Lihat Paragraf II dari Konsideran GATT.
120
Cita Citrawinda Priapantja, 1999, Budaya Hukum Indonesia Menghadapi Globalisasi
Perlindungan Rahasia Dagang di bidang Farmasi, (Jakarta : Chandra Pratama), hlm.2.
147
(Generalized System of Preferences), pengenalan tarif yang lebih
tinggi, dan lain-lain.
Isu mengenai perlindungan HKI telah disatukan dengan
perdagangan HKI. Bahkan untuk beberapa negara hal tersebut
telah mengubah HKI menjadi masalah konfrontasi perdagangan.
Persetujuan TRIPs ini lahir karena adanya keinginan untuk
mengurangi distorsi dan rintangan-rintangan dalam perdagangan
internasional, dan pentingnya memajukan perlindungan secara efektif
dan memadai terhadap HKI serta untuk menjamin bahwa langkahlangkah dan prosedur untuk melaksanakan perlindungan terhadap
HKI tidak mengalami hambatan bagi perdagangan yang sah.121
Adanya praktik-praktik negara yang berbeda dalam memberikan
standar perlindungan dan pelaksanaan terhadap HKI, kurangnya
prinsip-prinsip multilateral, perlunya ketentuan-ketentuan serta
aturan-aturan mengenai perdagangan barang tiruan atau palsu
juga menjadi alasan lahirnya persetujuan TRIPs. Adanya perbedaan
praktik ini telah menimbulkan ketegangan dalam hubungan ekonomi
internasional. Sudah tidak dapat dipungkiri bahwa pengenalan
teknologi baru ke dalam ekonomi membantu perkembangan
pertumbuhan ekonomi dan mempertinggi kesejahteraan sosial atau
masyarakat.122
Dalam dunia bisnis internasional bentuk HKI yang mendapat
prioritas atau perhatian khusus adalah hak cipta, paten, merek,
walaupun beberapa hak sebagaimana yang diatur dalam ketentuan
TRIPs tidak diabaikan.
Ada beberapa faktor yang menjadi sebab perhatian demikian
itu: Pertama, kecilnya perlindungan dan besarnya kuantitas
pembajakan hak milik intelektual di kebanyakan negara berkembang.
Kedua, pembajakan (unfair trade practices) sebagai bentuk
pelanggaran hak-hak itu dapat menimbulkan kerugian terhadap
121
122
148
Cita Citrawinda, 1999, budaya ...... Ibid, hlm.2-3.
Cita Citrawinda, 1999, budaya ......Ibid, hlm.3.
produsen, misalnya penurunan omzet produksi, besarnya biaya
untuk penjejakan pembajak, merosotnya daya hidup perusahaan;123
kerugian terhadap konsumen, misalnya konsumen mendapat barang
palsu yang sering kualitasnya lebih buruk. Dalam kaitan dengan
produksi obat atau makanan yang mengandung komposisi kimia
tertentu, hal ini dapat mengancam kesehatan;124 atau pihak-pihak
lain yang memegang hak, termasuk pemilik hak itu sendiri. Ketiga,
menguatnya kecenderungan negara-negara maju, khususnya Amerika
Serikat menggunakan tuntutan keharusan adanya perlindungan
hak milik intelektual di negara-negara berkembang, sebagai cara
untuk melakukan tekanan-tekanan politik, ekonomi, dan perdagangan,
perluasan yurisdiksi tindakannya terhadap warga negara dan negara
lain, sebagai suatu usaha proteksi berlebihan terhadap kepentingan
perdagangan dalam negerinya. Keempat, menguatnya desakan
Amerika Serikat dalam forum-forum GATT untuk menempatkan
masalah hak milik intelektual pada umumnya dalam kompetensi
GATT.
Perlindungan Hak Milik Intelektual (Intellectual Property
Rights-IPRs) yang dilakukan dengan cara terbuka sesungguhnya
merupakan hal yang menguntungkan negara-negara berkembang
seperti halnya Indonesia. Negara-negara berkembang, dengan
perlindungan seperti itu, dapat mencegah penggunaan isu IPRs,
yang oleh negara-negara industri maju sering digunakan sebagai
dasar untuk melakukan praktik bisnis tidak jujur, melalui proteksi.
Dengan perlindungan demikian negara-negara berkembang juga
dapat secara lebih pasti melindungi temuan-temuannya dari
pembajakan, walaupun yang terjadi saat ini di Indonesia adalah
sebaliknya, di mana dapat dikatakan tidak adanya upaya yang
123
Lihat kasus Bob Geldof, ibid., hlm.4. Lihat juga 83. Lihat juga kasus Tanco, dan
kasus-kasus lainnya dalam Sudargo Gautama, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional,
1985 (selanjutnya Sudargo Gautama 3), hlm. 59-60. Kasus Gold Bond, Ibid., hlm.114.
Kasus Snoopy and Woodstock, dalam Sudargo Gautama, Aneka Masalah Dalam Praktik
Pembaharuan Hukum Di Indonesia, 1990, (selanjutnya Sudargo Gautama 4), hlm.163.
Kasus Nike, ibid., hlm.175.
124
Sudargo Gautama, 1990, Aneka Masalah Dalam Praktik ............ ibid., hlm.13.
149
serius dari Pemerintah melakukan berbagai upaya terhadap
pembajakan baik merek maupun HKI lainnya.125Sesungguhnya
semua peraturan internasional yang saat ini terdapat baik di GATT,
maupun ketentuan TRIPs, namun implementasinya “sangat kurang”
atau dapat dikatakan tidak ada rasa tanggung jawab moral baik
dari kalangan pengusaha, maupun pihak penegak hukum yang
terkait.
Dasar pertimbangan pemasukkan materi IRPs ke dalam
konstelasi Perjanjian WTO adalah ketidakefektifan penegakan
perjanjian internasional, yang kini berjumlah puluhan, dalam bidang
itu terutama berkaitan dengan pencegahan dan penyelesian sengketa
yang timbul dari akibat praktik bisnis dalam bidang itu. 126
Penghindaran terhadap mekanisme WIPO dilakukan karena negaranegara maju enggan menggunakan mekanisme organisasi PBB itu
karena mekanisme pengambilan keputusan pada badan itu akan
mempersulit mereka mewujudkan tujuan-tujuannya. Dipilihnya forum
GATT disebabkan oleh berkembangnya anggapan bahwa forum
itu adalah forum yang lebih tepat karena pada forum itulah semua
negara melakukan transaksi umum perdagangan untuk
memperjuangkan akses pasar satu sama lain.127 Lebih ditegaskan
lagi bahwa yang dibicarakan dalam kerangka GATT hanyalah
aspek-aspek dagang dari hak-hak itu. Dengan pertimbangan demikian
IPRs akhirnya dimasukkan dalam kompetensi GATT.
TRIPs resmi menjadi bagian agenda Pertemuan Tingkat Menteri
di Marakesh, Maroko, 12-15 April 1994, dan akhirnya masuk
menjadi salah satu materi Persetujun Pendirian WTO, yaitu Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights
125
Harian Kompas, 2004, Tidak Ada Keseriusan Pemerintah untuk Melindungi Pembajakan
di Bidang HKI.
126
Bambang Kesowo, 1990, Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPs Jakarta:
Selebaran Kabinet RI Tim Keppres 34. hlm. 4.
127
Bambang Kesowo, Pokok-pokok Catatan ...... ibid, hlm.4.
150
(TRIPs). Perjanjian ini mengandung kesepakatan tentang tiga hal,
yaitu:128 pertama, penetapan kesesuaian penuh dengan perjanjian
internasional dalam Hak Cipta (Konvensi Bern), Paten (Konvensi
Paris), dan integrated circuit (Traktat Washington); kedua, memuat
norma-norma baru dengan standar kualitas yang lebih tinggi; ketiga,
memuat ketentuan tentang penerapan perjanjian.
Dengan demikian, persetujuan TRIPs bersifat memperketat
penerapan perjanjian-perjanjian perlindungan IPRs yang sudah
ada, terutama Konvensi Paris, Bern, dan Traktat Washington,
dengan ketentuan-ketentuan yang lebih ketat berkenaan dengan
standar penerapan ketentuan dan penyelesaian sengketanya.
Persetujuan tersebut memiliki ciri-ciri sebagai berikut:129
1.
dibanding dengan persetujuan lainnya (mengutamakan persoalan
akses pasar dan tarif), persetujuan TRIPs lebih mengutamakan
penetapan norma dan standar;
2.
menetapkan prinsip kesesuaian penuh (full compliance), yang
berarti seluruh negara peserta persetujuan TRIPs wajib
menyesuaikan peraturan perundangannya secara penuh dengan
perjanjian-perjanjian tersebut (Konvensi Paris, Bern, dan Traktat
Washington);
3.
memuat ketentuan tentang penegakkan hukum yang ketat,
termasuk disertakannya mekanisme penyelesaian sengketa yang
ketat, yang diikuti dengan hak bagi negara yang dirugikan
mengambil tindakan balasan di bidang perdagangan secara
bersilang.
Salah satu ketentuan yang perlu diperhatikan adalah persetujuan
itu memungkinkan pemegang hak untuk meminta pejabat yang
berwenang, Bea Cukai, untuk menangguhkan pengeluaran suatu
barang impor yang diduga melanggar Hak Merek atau Hak Cipta.
128
Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata Internasional dalam
Transaksi Bisnis Internasional, (Bandung: Refika Aditama), hlm.55.
129
Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, Aspek-aspek ...... ibid. hlm.56-57.
151
Hal tersebut di atas dapat membahayakan barang-barang ekspor
Indonesia, yang menyerupai produk domestik suatu negara pemilik
pasar, terutama jika ketentuan demikian digunakan untuk keperluan
proteksi yang tidak jujur. Akan tetapi, ketentuan demikian sebaliknya
sangat bermanfaat untuk melindungi produk asli Indonesia, di
dalam pasar domestik, dari ancaman duplikasi produk asing.
Syarat-syarat prosedural yang ditentukan oleh ketentuan tersebut
adalah, bahwa:130
130
131
152
1.
prosedur untuk hal itu terlebih dahulu harus ditetapkan oleh
negara pemilik pasar;
2.
permintaan tersebut harus dilakukan secara tertulis oleh
pemegang hak;
3.
permintaan demikian harus disertai bukti-bukti yang memadai;
4.
jangka waktu penangguhan ditetapkan oleh pejabat yang
berwenang;
5.
permintaan penangguhan harus disertai jaminan yang besarnya
ditentukan oleh pejabat yang berwenang;
6.
kecuali ada keputusan lain dari pengadilan, jangka waktu
penangguhan adalah 10 hari;131
7.
penangguhan harus diberitahukan secepatnya kepada importir
dan peminta penangguhan;
8.
penangguhan harus segera diikuti dengan tindakan hukum
yang diperlukan untuk hal itu. Jika dalam waktu 10 hari
setelah pemberitahuan penangguhan pejabat Bea Cukai tidak
menerima laporan tentang adanya tindakan demikian itu, pejabat
tersebut dapat membebaskan barang, sepanjang persyaratan
impor terpenuhi;
Ida Bagus Wyasa Putra, 2000, ibid, hlm.58.
Pasal 55 Persetujuan TRIPs
9.
bila tindakan demikian telah dilakukan hakim akan menentukan,
berdasarkan proses pemeriksaan, apakah penangguhan demikian
itu akan dihentikan atau dilanjutkan;
10. bila pemeriksaan menunjukkan bahwa permintaan penangguhan
demikian itu tidak benar, pejabat yang berwenang dapat
memerintahkan pihak peminta penangguhan membayar ganti
rugi yang diderita importir;
11. pembayaran ganti rugi dapat dibebaskan jika permintaan
penangguhan itu didasarkan atas iktikad baik;
12. pejabat yang berwenang dapat diberi hak untuk menghancurkan
barang-barang impor yang terbukti melanggar HKI. Dalam
hal barang tersebut berkaitan dengan pelanggaran merek, pejabat
yang berwenang dapat mengeluarkan larangan re-ekspor, kecuali
standar barang itu disesuaikan dengan merek yang terdaftar
berdasarkan permintaan lisensi;
13. yang dikecualikan dari ketentuan demikian adalah barangbarang pribadi yang tidak ditujukan untuk keperluan
komersial.132
Perlindungan terhadap kepentingan para pelaku bisnis, dalam
hubungan dengan hal itu, dapat dilakukan melalui beberapa cara.
Pertama, cara-cara publik, yaitu melalui kewenangan pemerintah,
melakukan penyesuaian peraturan perundangan untuk melindungi
kepentingan pengusaha domestik, termasuk penggunaan saluransaluran diplomatik. Dalam kaitan dengan cara yang kedua itu,
para pelaku bisnis sebaiknya mengetahui prosedur perolehan
perlindungan diplomatik dalam hubungan dengan kegiatan bisnis
yang dilakukannya; kedua, melalui cara-cara privat, yaitu dengan
cara mengadakan survey produk dan pasar seluas-luasnya, dan
menggunakan mekanisme lisensi.
132
Bambang Kesowo, 1990, Op. Cit, hlm.10-14.
153
Pada sisi lainnya juga diharapkan bahwa harus ada keseriusan
dari Pemerintah Indonesia untuk melakukan perlindungan yang
selalu didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi, dengan penerapan
pendekatan utilitarian membela keberadaan Undang-undang Merek
sebagai salah satu sistem insentif bagi pemilik dari pencipta merek.
Pemerintah Indonesia sudah saatnya melakukan perlindungan
merek terkenal baik merek asing maupun merek dalam negeri
selain mengikuti teori hukum alam, juga teori utilitarian, juga
masih terdapat beberapa ketentuan yang dapat mempengaruhi
perkembangan terhadap suatu merek yang antara lain adalah sebagai
berikut:
1. dikaitkan dengan sejarah perkembangan merek, terdapat tiga
teori yang menggambarkan jangkauan teritorial perlindungan
merek yang dikenal sebagai teori “the zone of actual market
penetration”, teori “the zone of reputation”, dan teori “the
zone of natural expansion”.133 Teori “the zone actual market
penetration” antara lain menyatakan bahwa penetrasi pasar
merupakan wilayah geografis, di mana pemakai atau konsumen
memperoleh barang-barang atau jasa-jasa dari hasil penjualan
yang cukup untuk membedakan persaman yang membingungkan
(likelihood of confusion) antara produksi asli dan produksi
palsu. Sedangkan teori “the zone reputation” antara lain
menyatakan bahwa wilayah reputasi merupakan wilayah
geografis, di mana merek-merek terkenal dan termashur
diperkenalkan melalui advertensi/iklan atau disampaikan dari
mulut ke mulut. Dalam pada itu, teori “the zone of natural
expansion” antar lain menyatakan bahwa wilayah expansi
alamiah merupakan wilayah geografis, di mana pengadilanpengadilan memberikan perlindungan merek dalam arti
mendorong pertumbuhan bisnis dan kelanjutan ekspansinya.
2. Jaminan perlindungan merek dan barang produksinya,
Robert S. Smith mengemukakan suatu teori dengan menyatakan
133
William Jay Gross, 1990, The Territorial Scope of Trademark Rights”, Journal
University of Miami Law Review, Vol.44, hlm.1078.
154
bahwa suatu merek menyajikan fungsi perlindungan sebagai
investasi dari pemilik merek dengan iktikad baik, dan melayani
konsumen dengan suatu tanda yang mudah dari sumber dan
kualitas barang produksi dari label merek itu. Selain dari itu,
jaminan keaslian barang-barang produksi dari pemilik merek
yang beriktikad baik, merupakan suatu promosi untuk
menghilangkan keraguan dari konsumen.134 Dengan demikian,
perlindungan merek menjadi fungsi utama sekaligus melindungi
konsumen membeli barang palsu.135
Sementara itu menurut William Jay Gross, basis dari
suatu merek mempunyai fungsi untuk memberikan keuntungan
kepada perusahaan dan konsumen. Keuntungan perusahaan
diperoleh dari keunggulan kompetisi dan dari meningkatkan
keuntungan berdasarkan investasi merek yang diciptakan.
Bersamaan dengan itu, keuntungan konsumen diperoleh dari
hasil merek yang mengkonfirmasikan produksi dan dukungan
perusahaan yang memproduksi barang-barang berkualitas.
Untuk itu, hukum merek memberikan perlindungan kepada
konsumen dan perusahaan terhadap pemalsuan merek.136
Mengacu pada analisis tersebut di atas, James E. Inman
menegaskan pemakaian merek atas barang-barang produksi
bertujuan untuk melindungi masyarakat konsumen dari bujukan
yang dilakukan pesaing atau pemalsu merek. Produsen barang
memakai simbol merek dalam rangka promosi untuk memperoleh
simpati konsumen. Karena loyalitas konsumen terhadap suatu
simbol merek merupakan bagian dari iktikad baik bisnis.137
134
Robert S. Smith, 1992, “The Unresolved Tension Between Trademark Protection
and Free Movement of Goods in the European Community”, Duke Journal of Comparative
& International Law Vol.3, No.1, hlm.112.
135
H.D. Effendy Hasibuan, 2003, Perlindungan Merek …... Op. Cit, hlm.18.
136
William Jay Gross, 1999, Trademark and Unfair Competition Law: Cases and
Materials, (Virginia: The Michie Company), hlm.29.
137
H.D. Effendy Hasibuan, 2003, Perlindungan Merek ...... Op.Cit. hlm.19.
155
3.
Dikaitkan dengan bisnis atau persaingan pasar di mana fungsi
utama dari suatu merek adalah untuk menunjukkan sumber
asalnya atau keaslian dari barang-barang yang menunjuk
produsennya. Tujuan dari adanya merek tersebut adalah untuk
mencegah gugatan atau tuntutan dan bertindak sebagai pembeda
antara barang-barang dari satu produsen dengan barang-barang
produsen lainnya. Selain dari itu, produsen-produsen pemilik
merek-merek juga melindungi masyarakat pemakai merek dari
pesaing-pesaing (competitors) curang pemalsu merek.138
Pada dasarnya pemilik merek memakai mereknya untuk
mengindentifikasi produksinya, dalam hal membedakan
persaingan barang-barang. Di samping itu memberikan jaminan
terhadap pasar, menciptakan wilayah di mana pemilik merek
mempunyai kedudukan yang sangat kuat terhadap pesaing
(konkuren) di wilayah perdagangan yang sama. Kesuksesan
yang terbaik adalah dengan cara merebut dan memasuki posisi
pasar berdasarkan kejelian mata terhadap kesan suatu merek
dari pembeli. Hal ini merupakan syarat dari fungsi
mengidentifikasi merek dan dapat dibagi dalam tiga sub-fungsi
yaitu: pertama, mengidentifikasi pelayanan untuk menunjukkan
keaslian barang-barang yang diperdagangkan (origin
function); kedua, mengidentifikasi pelayanan terhadap jaminan
keaslian kualitas dari barang-barang (guarantee function),
dan ketiga, mengidentifikasi pelayanan untuk mengiklankan
produksi (publicity function).139
Merek-merek dagang (trademarks) memenuhi berbagai
sasaran di perdagangan. Antara lain, merek-merek tersebut
meyakinkan para konsumen untuk cepat dan mudah
mengidentifikasi barang-barang yang mereka inginkan untuk
dibeli. Kemudahan mengidentifikasi barang-barang yang
138
H.D. Effendy Hasibuan, 2003, Perlindungan Merek ......ibid. hlm.19.
David C. Wilkinson, 1990, The Community Trade Mark Regulation and its Role in
European Economics Integration”, Journal, Trademark Reporter, Volume 80, (March –
April, 1990), hlm.109.
139
156
diinginkan akan menghemat waktu dan uang konsumen dan
uang akan menciptakan suatu persaingan pasar bebas. Ada
beberapa argumentasi yang menyatakan bahwa merek-merek
dagang adalah “inti dari suatu kompetisi” (the essence of
competition), untuk meyakinkan konsumen membedakan
produksi yang satu dengan produksi lainnya dan mendorong
produsen untuk meningkatkan kualitas dan memperoleh
keuntungan karena reputasi yang baik.140
B. Kelemahan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia
Undang-undang Merek Indonesia yang berlaku saat ini ialah
Undang-undang Merek 2001 sebagai pengganti dari Undang-undang
Merek 1992 dan Undang-undang Merek 1997, di mana Undangundang Merek 1997 hanya melengkapi beberapa pasal dari Undangundang Merek 1992 itu. Dengan diundangkannya dan berlaku
efektif Undang-undang Merek 2001 yang lebih berafiliasi dengan
ketentuan merek internasional tersebut, maka Undang-undang Merek
sebelumnya (Undang-undang Merek 1961, Reglement Industrieele
Eigendom 1912, Undang-undang Merek 1992, dan Undang-undang
Merek 1997) dinyatakan tidak berlaku lagi.
Undang-undang Merek 2001, Bab I tentang Ketentuan Umum
mengatur batasan atau pengertian merek, yaitu pada Pasal 1 angka
1 yang berbunyi:141
“Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, hurufhuruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsurunsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan
dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa”.
Bertitik tolak dari batasan tersebut, merek pada hakikatnya
adalah suatu tanda. Namun, agar tanda tersebut dapat diterima
140
Robyn Lee Sosebee, 1991, “Elite Personnel, Inc.v. Elite Personnel Services, Inc,:
Issues of Registration and Suggestion in Trademark Law”, journal, Georgia State University Law Review, Volume 7, Number 2, hlm.552-553.
141
Lihat Undang-Undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek Pasal 1 angka 1.
157
sebagai merek, harus mempunyai daya pembeda. Yang dimaksud
dengan mempunyai daya pembeda adalah merek atau merek dagang
(trademark) tersebut, merupakan rangkaian kata atau simbol yang
digunakan suatu perusahaan untuk mengidentifikasi barangbarangnya dan sebagai alat pembeda terhadap barang-barang milik
orang lain atau perusahaan lain. Jika merek itu sama dengan hasil
produksi atau generic name (sendok dengan merek sendok) tidak
dapat dijadikan sebagai suatu merek.142
Sistem pendaftaran merek di Indonesia ditempatkan sebagai
prioritas dalam ketentuan pasal-pasalnya sebagaimana ditentukan
pula oleh Ketentuan dalam Pasal 6 bis Paris Convention, maka
cukup beralasan apabila ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam
Undang-undang Merek Tahun 2001 memprioritaskan pendaftaran
merek.
Makna ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Merek 2001 adalah
pemilik merek yang sah adalah pendaftar merek pertama yang
beriktikad baik di mana terkadang di dalamnya pengertian keharusan
untuk, menolak atau pembatalan pendaftaran suatu merek yang
merupakan reproduksi, imitasi atau terjemahan belaka, seperti
yang dikehendaki oleh ketentuan Pasal 6 bis Paris Convention.143
Terhadap pemilik merek yang akan melakukan gugatan atas
pelanggaran mereknya dapat dilakukan dengan menggunakan
ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Merek Tahun 2001 yang
menyatakan sebagai berikut:144
“(1) Pemilik Merek terdaftar dapat mengajukan gugatan terhadap
pihak-piihak yang secara tanpa hak menggunakan Merek
mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhan untuk
barang atau jasa yang sejenis berupa:
142
Arthur Miller dan Michael H. Davis, 1990, Intellectual Property Patents Trademarks,
and Copyright, Second Edition. St. Paul Minn: West Publishing Co., hlm.167.
143
Lihat Ketentuan 6 bis Paris Convention.
144
Lihat Undang-undang Merek Tahun 2001 Pasal 76.
158
(2) Gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada
Pengadilan Niaga”.
Apabila memperhatikan ketentuan Pasal 76 tersebut maka
jika harus diajukan gugatan terhadap pihak lain yang tanpa hak
menggunakan merek yang pada pokoknya ada persamaan atau
dalam keseluruhannya untuk barang atau jasa yang sejenis, bisa
diajukan gugatan ganti rugi ditambah atau hanya dengan perintah
penghentian dari semua perbuatan penggunaan merek bersangkutan
itu. Jadi pemakaian yang tidak sah penyerobotan atau pemboncengan
atas merek oleh pihak yang tidak berhak, tidak dapat diajukan
gugatan terhadap itu. Dan diajukannya kepada Pengadilan Niaga.
Sesuai dengan apa yang kita saksikan sistem pembaharuan Hak
Atas Kekayaan Intelektual yang sekarang ini. Sedangkan berdasarkan
Pasal 77 dari Undang-undang Merek 2001 menyatakan bahwa:
“Gugatan atas pelanggaran merek sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 76 dapat dilakukan oleh penerima lisensi merek terdaftar
baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan pemilik
merek yang bersangkutan”
Ketentuan dalam Pasal 77 ini merupakan suatu syarat yang
dapat dijadikan untuk melakukan gugatan oleh pihak yang
didaftarkan mereknya itu sebagaimana yang berhak atas merek,
tetapi juga penerima lisensi yang terdaftar. Baik secara sendirisendiri maupun bersama-sama dengan pemilik merek bersangkutan
dapat dilakukan gugatan ini. Pada sisi lain dalam ketentuan Pasal
78 menyatakan sebagai berikut:145
“(1) Selama masih dalam pemeriksaan dan untuk mencegah kerugian
yang lebih besar, atas permohonan pemilik merek atau penerima
lisensi selaku penggugat, hakim dapat memerintahkan tergugat
untuk menghentikan produksi, peredaran dan/atau perdagangan
barang atau jasa yang menggunakan merek tersebut secara
tanpa hak.
145
Lihat Undang-Undang Merek 2001 Pasal 78.
159
(2) Dalam hal tergugat dituntut juga menyerahkan barang yang
menggunakan merek secara tanpa hak, hakim dapat
memerintahkan bahwa penyerahan barang atau nilai barang
tersebut dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai
kekuatan hukum tetap”.
Di sini diatur apa yang termasuk sebagai tindakan sementara
oleh pengadilan atau “Provisional measures” atau “putusan
interlocutoir”. Selama masih dalam pemeriksaan dan dengan maksud
untuk mencegah kerugian lebih besar, maka si pemilik merek atau
penerima lisensi selaku penggugat dapat minta kepada hakim untuk
memerintahkan tergugat menghentikan produksi atau peredaran
barang atau jasa yang menggunakan merek tanpa hak tersebut.
Ini adalah sesuai ketentuan dalam perjanjian Trade Related
Aspect of intellectual Property Rights. Seperti telah kita saksikan
dalam uraian di atas. Dan Pasal 78 ayat (2) menyatakan apabila
tergugat dituntut supaya juga menyerahkan barang yang
menggunakan merek penggugat secara tanpa hak, maka hakim
dapat memerintahkan penyerahan barang atau bahwa nilai tersebut
dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum
tetap. Setelah ada pelaksanaan putusan pengadilan maka dapat
diperintahkan oleh hakim bahwa barang bersangkutan harus
diserahkan kepada pengadilan.
C. Efektifitas Terhadap Perlindungan Hak Merek Di Indonesia
Menurut kamus umum bahasa Indonesia (KUBI) efektifitas
berasal dari kata efektif yang artinya adalah sebagai berikut:146
1. Mempunyai efek; pengaruh atau akibat;
2. Memberikan hasil yang memuaskan;
3. Memanfaatkan waktu dan cara dengan sebaik-baiknya;
4. Mulai berlaku tertentu, seperti halnya undang-undang.
5. Berhasil guna, mangkus.
146
Badudu-Zain, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan), hlm.371.
160
Pengertian di atas merupakan bagian dari upaya perlindungan
hukum yang efektif harus diberikan oleh Pemerintah terhadap
pemilik maupun pengguna merek, khususnya merek-merek yang
telah terdaftar dan mendapat pengakuan baik pada tingkat nasional
maupun tingkat internasional.
Perlindungan terhadap suatu merek merupakan bagian dari
kesepakatan yang telah dibuat oleh Pemerintah Indonesia dengan
negara-negara yang telah menyetujui beberapa konvensi Internasional
yang diatur dalam ketentuan GATT/WTO.
Akan tetapi dalam penegakkan hukum, yang harus diperhatikan
adalah sistem hukum yang berlaku. Sebagaimana diketahui bahwa
suatu sistem hukum mengandung 3 (tiga) unsur sebagai berikut:147
1. Substansi adalah norma-norma hukum yang terkandung dalam
peraturan perundang-undangan dan keputusan-keputusan
pengadilan serta norma-norma dalam kehidupan sehari-hari
yang ditaati oleh masyarakat.
2. Organ adalah badan-badan yang membuat, menjalankan dan
mengawasi norma-norma tersebut, kedua unsur ini secara
bersama-sama dengan budaya hukum menentukan kearah
mana bergeraknya suatu sistem hukum, namun Lawrence
M. Friedman, menekankan kepada pentingnya unsur ke tiga.
3. Budaya hukum, suatu bangsa yang amat menentukan
berjalannya suatu sistem hukum. Friedman memvisualisasikan148
ketiga unsur sistem hukum tersebut, membayangkan “organ
hukum” sebagai suatu sistem.
“Substansi” adalah produk yang dihasilkan oleh mesin. “Budaya
Hukum” adalah apa atau siapa yang memutuskan untuk
menghidupkan dan mematikan mesin dan menentukan bagaimana
mesin tersebut digunakan.
147
Hendra Tanu Atmadja, 2003, Hak Cipta Musik atau Lagu, (Jakarta: FH-UI. Pasca
Sarjana), hlm.ix.
148
Friedman, Lawrence M., 1968, “Legal Cultur and Social Development” dalam “Lawrence
M. Friedman & Hewart Macaulay, Law and the Behavioral Sciences” the Babb 5 Merril
Company, Inc. hlm.112.
161
Setiap masyarakat, komunitas atau negeri mempunyai budaya
hukumnya sendiri, berkenaan selalu dengan sikap dan pendapat
mereka mengenai hukum. Dengan perkataan lain, kata Friedman
adalah sebagai berikut:149
“the legal culture is the climate of social thought and social
force which determines how law is used avoided or abused.
Without legal culture, legal systems is iner-a dead fish lying
in a basket, not a living fish swimming in its sea”.
Dalam banyak hal upaya penegakkan hukum, tidak seharusnya
hanya dilihat dari aspek hukumnya saja agar dapat berjalan secara
efektif, namun apa yang dikatakan oleh Friedman tersebut harus
dapat juga menjadi dasar dalam berpijaknya pemerintah sehingga
efektifitasnya dapat dilihat, tidak hanya sebatas retorika saja.
Menyangkut masalah penegakkan hukum dibidang pelanggaran
terhadap suatu merek, saat ini harus dilihat keefektifannya hukum
tersebut.
Menurut Soerjono Soekanto150, beliau mengatakan bahwa
masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang
dilakukan agar intinya hukum itu benar-benar hidup di dalam
masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan
sosiologis.
Berlaku secara filosofis, berarti bahwa hukum itu berlaku
sebagaimana yang dikehendaki atau dicita-citakan oleh adanya
hukum tersebut. Berlaku secara yuridis, berarti sesuai dengan
apa yang telah dirumuskan, dan berlaku secara sosiologis berarti
hukum itu dipatuhi oleh warga masyarakat tersebut. Pandangan
Soekanto tersebut memang tepat dan baik jika saja, secara filosofis,
substansi hukumnya mencerminkan kehendak rakyat dan nilainilai keadilan yang berkembang dimasyarakat (volonte generale)
149
Friedman, Lawrence M., 1968, Legal ...... ibid, hlm.114.
Soerjono Soekanto, 1970, Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum, (Jakarta:
Radjawali), hlm.43.
150
162
dan bukan merupakan pencerminan penguasa yang membuat hukum
yang absolute dan korup. Dan secara yuridis, hukum yang ada
memenuhi keinginan rakyat termasuk dalam kategori tipologi hukum
Responsif menurut pandangan Nonet dan Selznick.151 Sehingga
dengan demikian diharapkan masyarakat akan mematuhi dengan
penuh kesadaran karena subtansi hukumnya digali dari nilai-nilai
keadilan yang berkembang di masyarakat.
Sedangkan pandangan lainnya menyangkut efektifitas hukum
sebagaimana dikemukakan oleh Selo Soemardjan didasarkan pada
faktor-faktor sebagai berikut:152
1.
usaha-usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat, yaitu
pembinaan tenaga manusia, alat-alat, organisasi dan metode
agar warga-warga masyarakat mengetahui, menghargai,
mengakui dan mentaati hukum.
2.
reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai
yang berlaku, artinya masyarakat mungkin menolak atau
menentang atau mungkin mematuhi hukum untuk menjamin
kepentingan mereka.
3.
jangka waktu menanamkan hukum, yaitu panjang pendeknya
jangka waktu di mana usaha-usaha menanamkan hukum itu
dilakukan dan diharapkan memberikan hasil.
Sedangkan menurut Sidik Sumaryo bahwa krisis kepercayaan
terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat
dalam bidang hukum yang disebabkan karena faktor:153
1.
kurangnya pengetahuan warga masyarakat akan peraturanperaturan yang ada.
151
Philippe Nonet & Philip Selznick, 2003, Hukum Responsif Pilihan di masa Transisi,
Pengantar Satjipto Rahardjo, (Jakarta: Huma), hlm.59.
152
Soerjono Soekanto, 1970, Kesadaran Hukum dan Kepatutan …... Op. Cit. hlm.45.
153
Sidik Sumaryo, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, (Malang: Universitas
Muhammadiyah Malang), hlm.9-10.
163
2.
kekurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin
hak-hak dan kewajiban-kewajiban mereka secara adil.
3.
materi peraturan hukum kurang sesuai atau bahkan bertentangan
dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat.
4.
para pelaksana atau penegak hukum kurang atau tidak memberi
contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum.
Sebagaimana telah disinggung di atas, bahwa pemikiran tentang
penegakan hukum adalah erat kaitannya dengan pemikiran tentang
efektifitas peraturan perundangan atau hukum yang berlaku. Artinya
pemikiran-pemikiran itu biasanya diarahkan pada kenyataan apakah
hukum atau peraturan perundangan yang ada benar-benar berlaku
atau tidak. Dalam banyak teori tentang efektifitas hukum,
mengatakan bahwa efektif tidaknya hukum itu akan sangat tergantung
pada faktor substansi (peraturan perundangan itu sendiri), faktor
struktur (aparat penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakatnya).
Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri
akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.
Adalah Soekanto,154 berpendapat bahwa kaidah hukum berlaku
secara yuridis, apabila penentuannya di dasarkan pada kaidah
yang lebih tinggi tingkatannya, atau bila terbentuk menurut cara
yang telah ditetapkan atau apabila menunjukkan hubungan keharusan
antara suatu kondisi dan akibatnya. Kaidah hukum berlaku secara
sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut
dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa walaupun tidak diterima
oleh warga masyarakat (teori kekuasaan), atau kaidah tadi berlaku
karena diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan)
maka kaidah hukum tersebut menjadi aturan pemaksa dan kalau
berlaku secara filosofis akan merupakan hukum yang dicita-citakan.
154
Soerjono Soekanto, 1981, Keadaan Hukum dan Kepatutan Hukum, (Jakarta: Radjawali),
hlm.290.
164
Agar efektifitas hukum dalam menerapkan suatu pelanggaran
khususnya di bidang merek, maka harus mempunyai syarat sebagai
berikut :155
155
1.
Undang-undang harus dirancang dengan baik, kaidah-kaidah
yang mematoki harus dirumuskan dengan jelas dan dapat
dipahami dengan penuh kepastian. Tanpa patokan-patokan
yang jelas seperti itu, orang sulit untuk mengetahui apa yang
sesungguhnya diharuskan, sehingga undang-undang tidak akan
efektif.
2.
Undang-undang itu, dimana mungkin, seyogianya bersifat
melarang, dan bukannya bersifat mengharuskan. Dapat
dikatakan bahwa hukum prohibitur itu pada umumnya lebih
mudah dilaksanakan ketimbang hukum mandatur.
3.
Sanksi yang diancamkan dalam undang-undang itu haruslah
berpadanan dengan sifat undang-undang yang dilanggar. Suatu
sanksi yang mungkin tepat untuk suatu tujuan tertentu, mungkin
saja akan dianggap tidak tepat untuk tujuan lain
4.
Berat sanksi yang diancamkan kepada si pelanggar tidaklah
boleh keterluan. Sanksi yang terlalu berat dan tak sebanding
dengan macam pelanggarannya akan menimbulkan keengganan
dalam hati para penegak hukum (khususnya para juri) untuk
menerapkan sanksi itu secara konsekuen terhadap orang-orang golongan tertentu.
5.
Kemungkinan untuk mengamati dan menyelidik perbuatanperbuatan yang dikaidahi dalam undang-undang harus ada.
Hukum yang dibuat untuk melarang perbuatan-perbuatan yang
sulit di deteksi, tentulah tidak mungkin efektif. Itulah sebabnya
hukum berkehendak mengkontrol kepercayaan-kepercayaan
atau keyakinan-keyakinan orang tidak mungkin akan efektif.
Sidik Sumaryo, 2004, Kapita Selekta ...... Op.Cit. hlm.12-13.
165
6.
Hukum yang mengandung larangan-larangan moral akan jauh
lebih efektif ketimbang hukum yang tidak selaras dengan
kaidah-kaidah moral, atau yang netral. Seringkali kita
menjumpai hukum yang demikian efektifnya, sehingga seolaholah kehadirannya tak diperlukan lagi, karena perbuatanperbuatan yang tak dikehendaki itu juga sudah dicegah oleh
daya kekutan moral dan norma sosial. Akan tetapi, ada juga
hukum yang coba melarang perbuatan-perbuatan tertentu
sekalipun kaidah-kaidah moral tak berbicara apa-apa tentang
perbuatan itu, misalnya larangan menunggak pajak. Hukum
seperti itu jelas kalah efektif jika dibandingkan dengan hukum
yang mengandung paham dan pandangan moral di dalamnya.
7.
Agar hukum itu bisa berlaku secara efektif, mereka yang
bekerja sebagai pelaksana-pelaksana hukum harus menunaikan
tugas dengan baik. Mereka harus mengumumkan undangundang secara luas. Mereka harus menafsirkannya secara
seragam dan konsisten, serta sedapat mungkin senafas atau
senada dengan bunyi penafsiran yang mungkin juga dicoba
dilakukan oleh warga masyarakat yang terkena. Aparat-aparat
penegak hukum harus juga bekerja keras tanpa mengenal
jemu untuk menyidik dan menuntut pelanggar-pelanggar.
8.
Akhirnya, agar suatu undang-undang dapat efektif, suatu standar
hidup sosio ekonomi yang minimal harus ada di dalam
masyarakat. Demikian pula, di dalam masyarakat ini, ketertiban
umum sedikit atau banyak harus mudah terjaga.
Masalah penegakan hukum dapat didekati dan dilihat dalam
berbagai macam perspektif. Masing-masing perspektif pendekatan
sudah pasti membawa konsekuensi yang berbeda dalam sudut
pandang, dan analisisnya. Di atas telah dikemukakan berbagai
macam pandangan yang berusaha menjelaskan bagaimana hukum
dapat ditegakkan secara efektif dan efesien dengan berbagai macam
permasalahannya. Kompleksitas permasalahan penegakkan hukum
secara socio legal, telah memberikan gambaran kepada kita betapa
166
tidak mudah hukum ditegakkan tanpa harus melibatkan bidang
dan wilayah lain selain hukum. Justru bidang dan wilayah lain
tersebut menjadi pilar dominan dan menentukan di dalam upaya
penegakkan hukum apapun bidang dan wilayah hukum secara
akademis. Secara paradigmatik, kompleksitas permasalahan
penegakan hukum secara socio legal tersebut juga dapat didekati
dan dilihat dalam paradigma fakta socio maupun definisi Sosial.
Dalam paradigma fakta sosial misalnya, berpandangan bahwa
tindakan individu atau kelompok akan ditentukan oleh struktur
(norma, kekuasaan, kebiasaan, nilai dan sebagainya). Misalnya
kebijakan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dengan
selalu menguntungkan kelompok tertentu, jelas merupakan suatu
tindakan dari penguasa yang hanya dilihat dari sektor kepentingan
kelompok tanpa melibatkan masyarakat atau stake holder yang
diperluas.156
Untuk dapat memberikan gambaran tentang keefektifan
penegakkan hukum dibidang merek, maka penulis akan membahas
beberapa putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Niaga adalah
sebagai berikut:
1.
156
Putusan MA RI Reg. No.426 PK/Pdt/1994 Perkara Peninjauan
Kembali (PK) Perdata antara Giordano Limited melawan Wal
Budi Hermanto, DK. Mahkamah Agung RI memeriksa dan
mengadili sendiri serta memutuskan pada tanggal 30 Oktober
1995, Hari senin dengan H. Soerjono, S.H., Ketua Mahkamah
Agung sebagai Ketua Sidang, Th. Ketut Suraputra, S.H.,
dan M. Yahya Harahap, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari:
JUM’AT TANGGAL 30 NOVEMBER 1995, oleh Ketua Sidang
tersebut dengan dihadiri oleh Th. Ketut Suraputra, S.H., dan
A. Saniman, S.H., Hakim-hakim Anggota dan Ny. H. Nilna
Ismail, S.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh
kedua belah pihak.
Sidik Sumaryo, 2004, Kapita Selekta ...... ibid, hlm.16.
167
Mahkamah Agung mengadili sendiri dalam eksepsi sebagai
berikut:
Menolak Eksepsi Termohon I;
Dalam Pokok Perkara:
1.
Mengabulkan permohonan pemohon;
2.
Menyatakan bahwa pemohon adalah pemakai pertama di
Indonesia dari nama barang dan merek dagang Giordano
dan karenanya mempunyai hak tunggal/khusus untuk
memakai nama dagang dan merek dagang tersebut di
Indonesia;
3.
Menyatakan bahwa merek Termohon I daftar Nomor
191.775 dalam ucapan kata maupun suara sama dengan
nama dagang serta merek Pemohon;
4.
Menyatakan batal pendaftaran merek Nomor 191.775
dalam daftar umum atas nama Termohon I dengan segala
akibat hukumnya.
5.
Memerintahkan Termohon II untuk mentaati keputusan
ini dengan membatalkan pendaftaran Nomor 191.775 dalam
daftar umum;
Menghukum para termohon peninjauan kembali/termohon
asal I dan II untuk membayar semua biaya perkara baik
dalam tingkat pertama sebesar Rp 47.500,00 (empat puluh
tujuh ribu lima ratus rupiah) dan dalam tingkat kasasi sebesar
Rp 20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan biaya perkara
dalam tingkat peninjauan kembali ini ditetapkan sebesar Rp
75.000,00 (tujuh puluh lima ribu rupiah);
Dalam kasus ini penulis memberi komentar dengan
mempertimbangkan beberapa konvensi yang telah disetujui
oleh Pemerintah Indonesia, dimana dalam konvensi tersebut
harus dapat diikuti dengan tidak melakukan pembedaan antara
merek yang satu dengan merek lainnya.
168
Mahkamah Agung melakukan Peninjauan kembali
menimbang bahwa Merek Giordano sudah terkenal di dalam
pasaran Indonesia dan juga bukan saja terkenal di negara
asal serta di lain-lain di bagian dunia, karena sudah didaftar
di banyak negara. Juga advertensi di majalah dan berbagai
koran membuatnya terkenal. Maka sesuai dengan Paris Convention Pasal 6 bis dan Pasal 8, Pemohon Peninjauan Kembali
ini dinyatakan sebagai pihak yang berhak untuk diberi
perlindungan mereknya. Indonesia sebagai negara peserta dari
Konvensi Paris pada saat ini. Maka secara langsung dapat
menerapkan Konvensi Paris ini, karena merupakan bagian
dari hukum nasional. Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung
telah berpegang pada Konvensi Paris Pasal 6 bis dan Pasal
8. Selain dari itu, Pemerintah Indonesia juga harus berpedoman
atas apa yang dinamakan pirate non mutat dominium
(Pembajakan bagaimanapun juga tidak akan dapat menjadikan
pemilik yang sah), karena tidak pernah ada pembajak yang
beriktikad baik. Dalam peninjauan kembali ini merek dagang
yang sah dan sudah termashur di lebih dari 23 (dua puluh
tiga) negara, sesuai dengan ketentuan Uni Paris ini Pasal 6
bis dan Pasal 8 dinyatakan bahwa permohonan peninjauan
kembali adalah yang berhak diberi perlindungan. Iktikad tidak
baik atau iktikad buruk dari pihak termohon Peninjauan Kembali
ini sudah jelas, karena sukar dapat dibayangkan Termohon
Peninjauan Kembali ini untuk mendaftarkan merek tersebut
mempunyai tujuan lain, kecuali niat untuk membonceng pada
ketenaran merek dari Pemohon Peninjauan Kembali serta
memberdaya khayalak ramai tentang asal dan kualitas hasil
produksi Pemohon Peninjauan Kembali. Dan dipertimbangkan
oleh Mahkamah Agung bahwa alasan Peninjauan Kembali
yang diajukan pemohon dapat dibenarkan. Dalam Putusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 November 1989
Nomor 299/Pdt/G/1989/PN. Jakarta Pusat terdapat kekeliruan
yang nyata dari Pengadilan Negeri dan juga Mahkamah Agung
169
dalam menerapkan doktrin dan asas-asas mengenai iktikad
baik dalam perdagangan bebas dan “good will in the frame
of free trade and free competition”. Merek termashur (wellknown mark) yang digariskan dalam Uni Paris, act of London serta Stockholn ex Undang-undang Merek 1987 harus
diberikan perlindungan. Mahkamah Agung memperdalam
pertimbangannya dan menyatakan antara lain sebagai berikut:
Konvensi-konvensi tersebut berskala internasional ke arah
komunikasi dan uniformitas yang menyeluruh di antara bangsabangsa tentang pemberian perlakuan yang sama tanpa mengenal
batas geografis dan nasionalitas. Adalah usaha harmonisasi
dan formalitas yang dikehendaki dengan konvensi-konvensi
ini yang menyeluruh di seluruh dunia tanpa membedakan
antara perlakuan, semua wilayah tanpa mengenal batas geografis
dan nasionalitas. Ini adalah bagian yang terpenting, di mana
Mahkamah Agung mengutarakan pendirian dari Pengadilan
tertinggi di Indonesia.
Ditegaskan oleh Mahkamah Agung bahwa Indonesia jadi
negara peserta kembali sejak tanggal 28 Desember 1979 tanggal
10 Mei 1979 dari Konvensi Paris. Menurut Mahkamah Agung
oleh karena itu, semua doktrin dan asas-asas yang terkandung
di dalam konvensi-konvensi ini. Harus dipedomani dalam tiap
sengketa merek yang timbul di Indonesia dan dipegang teguh
pada konvensi-konvensi internasional ini.
Oleh karena itu, Mahkamah Agung perkara merek yang
timbul di Indonesia. Serta sengketa perkara merek yang berskala
domestik dan internasional harus dipedomani konvensi-konvensi
tersebut karena pentingnya patokan ini, maka harus dipelihara
asas dan iklim perdagangan bebas “free trade” yang berdasarkan
pula atas “fair competition”.
MA RI dalam pemeriksaan kasus ini berpendapat sebagai
berikut:
170
1.
Mahkamah Agung berpendapat Merek adalah untuk
memberikan identifikasi tentang asal barang-barang. Dan
unsur yang terpenting dari merek dagang tersebut adalah
adanya daya perbedaan untuk memperbedakan hasil-hasil
suatu perusahaan dengan hasil perusahaan lain. Daya
perbedaan tersebut akan hancur apabila merek yang sama,
dapat dipakai oleh setiap orang untuk hasil-hasil yang
sejenis maupun tidak;
Permohonan peninjauan kembali Giordano bukan kaca
biasa yang dipakai sebagai merek dagang yaitu Conditio
sine quo non yang sudah menjadi terkenal di negara asal
dan di seluruh dunia termasuk Indonesia, oleh karena itu
permohonan peninjauan kembali adalah pendaftar dan
pemakai pertama di Indonesia dan dunia dari:
2.
a.
Nama Perniagaan (trade name) GIORDANO;
b.
Merek Dagang: GIORDANO.
Tentang Iktikad buruk permohonan peninjauan kembali
I:
Maksud lain dari termohon peninjauan kembali I untuk
mendaftarkan merek tersebut, kecuali niat untuk
membonceng dari ketenaran merek pemohon peninjauan
kembali serta memperdaya khalayak ramai tentang asal
dan kualitas hasil-hasil termohon peninjauan kembali I,
sehingga dapat dipastikan bahwa tanpa diilhami nama
dagang yang sudah termasyhur dari merek dagang pemohon
peninjauan kembali, termohon peninjauan kembali I, tidak
akan berpikir untuk mendaftarkan merek Nomor 191.775;
3.
Tentang kekhilafan termohon peninjauan kembali II:
Permohonan peninjauan kembali mempunyai hak tunggal/
khusus atas nama merek Giordano dijamin oleh Undangundang Merek Pasal 6 ayat (2). Dan menurut pemohon
171
peninjauan kembali maksud dan tujuan Undang-undang
Merek Tahun 1992 adalah untuk melindungi masyarakat
pendaftar dan pemakai pertama yang jujur. Maka atas
perbuatan melawan hukum dari termohon peninjauan
kembali I serta kekhilafan dari termohon peninjauan kembali
II, pemohon peninjauan kembali mohon untuk pembatalan
pendaftaran merek termohon peninjauan kembali I, karena
mengandung nama perniagaan pihak lain (termohon
peninjauan kembali), sesuai dengan putusan Mahkamah
Agung RI Nomor 2854 K/Sip.1981 dalam Kasus
YAMAHA, Nomor 1269 K/Pdt/1984 dalam kasus
HITACHI dan Nomor 3670 K/Sip/1981 dalam kasus
MITZIER. Dan lagi pula bahwa Republik Indonesia
sebagai suatu negara yang merdeka dan turut serta dalam
pergaulan bangsa-bangsa wajib pula memelihara hubungan
internasional dengan menghormati antara lain merek-merek
warga negara asing. Hal ini juga berarti warga negara
Indonesia yang memproduksi barang-barang buatan
Indonesia wajib menggunakan nama-nama merek yang
menampakkan identitas nasional Indonesia dan sedapat
mungkin menghindari menggunakan merek asing. Maka
sebagai bahan pertimbangan pemohon peninjauan kembali
sampai dengan P.10 Peninjauan kembali;
Pada sisi lainnya alasan-alasan peninjauan kembali tersebut
dapat dibenarkan, oleh karena dalam putusan Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat tanggal 22 November 1989 Nomor
299/Pdt/G.D/1989/PN.Jkt.Pst., terdapat kekeliruan yang
nyata berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:
172
1.
Lihat Putusan Mahkamah Agung RI. Reg. No. 626
PK/Pdt/1994.
2.
Pokok-pokok alasan peninjauan kembali telah
dikemukakan adanya kekeliruan yang nyata dari
Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung dalam
menerapkan doktrin dan asas-asas mengenai iktikad
baik dalam perdagangan bebas dan persaingan bebas
(good faith in the free trade and free competition)
merek termasyhur (well known mark) yang digariskan
dalam Konvensi Uni Paris. Konvensi London dan
Stockholm Act 1967 Bahwa semua konvensi tersebut
berskala internasional yang menuntut terwujudnya
harmonisasi dan uniformitas yang menyeluruh diantara
bangsa-bangsa tetang pemberian perlakuan yang sama
(equal treatment) untuk melindungi merek dagang
terkenal di semua wilayah tanpa mengenai batas
geografis dan nasionalitas.
3.
Kasus ini diproses sekitar tahun 1989 yakni sebelum
berlaku Undang-undang Nomor 19 Tahun 1992,
sehingga landasan hukum penyelesaiannya masih
merujuk kepada ketentuan-ketentuan yang digariskan
Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 namun
penerapan ketentuan yang digariskan dalam Konvensi
Uni Paris 1884. Konvensi London 1950 dan Stockholm
Act 1967 merupakan bagian yang tidak terpisahkan
dari penerapan Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961,
karena Indonesia telah menjadi negara peserta
(Contracting state) dari konvensi dimaksud. Yang
paling fundamental dari konvensi dimaksud ialah
Stockholm Act 1967, dimana Indonesia telah menjadi
Negara peserta sejak tanggal 28 Desember 1979
melalui KEPPRES Nomor 24 Tahun 1979 (tanggal
10 Mei 1979). Oleh karena itu, semua doktrin dan
asas-asas yang terkandung di dalamnya harus
dipedomani dalam menerapkan ketentuan sengketa
merek yang timbul di Indonesia.
Sehubungan dengan apa yang dikemukakan di atas.
Pengadilan Indonesia dalam menyelesaikan sengketa merek,
173
baik yang berskala domestik, terutama yang berskala
internasional, harus menilai dengan saksama dan
proporsional patokan-patokan berikut:
1.
Harus menegakkan asas dan iklim perdagangan bebas
(free trade) dan persaingan bebas (free competition).
Suasana dan iklim yang demikian bisa tercapai dan
terwujud, apabila semua bangsa menghormati merek
dagang (trade mark) siapa saja yang memasuki pasar
nasional dan internasional. Siapapun dilarang
melakukan persaingan curang (unfair competition)
dalam segala bentuk yang bisa menyesatkan anggotaanggota masyarakat (misleading the society) dalam
bentuk:
-
peniruan (imitation) merek yang lain;
-
reproduksi (reproduction) merek orang lain;
-
penerjemahan (translation) merek orang lain.
Dengan demikian, segala tindakan yang dianggap
bersifat penipuan (deception) dan membingungkan
(confusion) terhadap merek dagang harus dianggap
dan dinyatakan sebagai PELANGGARAN yang
disadari penuh (willful infringement), dan juga harus
dinyatakan sebagai perbuatan MEMPERKAYA DIRI
SECARA TIDAK JUJUR (unjust onrichment).
Tindakan yang demikian dianggap membahayakan
kepentingan umum, yang berisi 2 (dua) hal:
-
membahayakan dan merugikan pemilik merek
semula.
-
membahayakan dan merugikan kepentingan
masyarakat konsumen.
Doktrin dan asas ini ternyata telah dilanggar termohon
peninjauan kembali I. Tanpa lisensi maupun izin dan
174
persetujuan pemohon peninjauan kembali sebagai
pemilik merek, telah meniru secara sempurna atau
menjiplak secara sempurna (intentionally copied)
merek pemohon peninjauan kembali. Akan tetapi,
Pengadilan Negeri dan Majelis Kasasi mengabaikannya
dalam putusan sehingga dapat dianggap sebagai
putusan yang mengandung kekeliruan nyata;
2.
Setiap merek menampilkan wujud good will yang
berniat moral, material dan komersial dengan demikian
good will yang melekat pada merek merupakan suatu
bentuk hak milik (as a form of property). Oleh karena
itu, good will yang melekat pada suatu merek
menimbulkan akibat hukum:
-
setiap merek dagang harus diakui semua orang
sebagai jenis hak milik (as a kind of property)
yang harus dilindungi oleh masyarakat dan
penguasa;
-
berbarengan dengan itu timbul pula akibat hukum
selanjutnya, setiap pemilik merek mempunyai
hak tunggal dan hak eksklusif (exclusive enjoyment) atas merek yang bersangkutan;
-
berdasar exclusive right dan exclusive
enjoyment, memberi hak penuh kepada pemilik
merek.
-
•
untuk menyebarluaskan sayap usaha
memproduksi dan memasarkan tanpa
gangguan dari pihak manapun.
•
berhak penuh untuk memperoleh keuntungan
yang sebesar-besarnya dari merek tersebut.
setiap orang yang melakukan peniruan, pemalsuan
atau reproduksi atas merek orang lain, harus
175
dianggap dan dinyatakan sebagai tindakan
pelanggaran hukum dan merugikan kepentingan
umum (detriment to the public interest) serta
kecurangan material terhadap masyarakat (material deception to the public). Hal inilah yang
telah dilakukan oleh termohon peninjauan kembali
terhadap merek pemohon peninjauan kembali,
namun putusan Pengadilan Negeri dan Mahkamah
Agung telah mengabaikan hal tersebut sehingga
hal itu dapat dikualifikasi sebagai kekeliruan
nyata.
3.
Merek pemohon peninjauan kembali tergolong sebagai
merek yang masyhur;
Jika diteliti secara seksama dari fakta-fakta yang
diajukan para pihak, terutama yang diajukan pemohon
peninjau kembali, memberi kesan dan bukti nyata
bahwa merek pemohon peninjauan kembali tergolong
merek yang masyhur (well-known mark). Bukan hanya
itu saja, tetapi sudah tergolong merek yang memiliki
reputasi tinggi (high reputation) atas alasan:
176
-
merek GIORDANO sudah lama menembus batasbatas nasional dan regional sehingga merek
tersebut sudah berwawasan globalisasi, dan dapat
disebut sebagai merek yang tidak mengenal batas
dunia (border less world);
-
selain daripada sudah lama memasuki pasaran
Indonesia, juga terbukti sebagai pemakai pertama
di Indonesia, sehingga mempunyai hak prioritas
atas pendaftaran dan pemakaian sesuai dengan
asas deklaratif yang dianut Pasal 1 Undangundang Nomor 21 Tahun 1961;
-
pengenalan dan pengetahuan masyarakat
konsumen terhadap merek pemohon peninjauan
kembali tidak terbatas hanya dikalangan segmen
masyarakat kecil, tetapi meliputi masyarakat
konsumen menengah dan elit sehingga merek
tersebut sudah mampu membina hubungan
kultural (cultural relationship) dengan semua
lapisan masyarakat, setiap orang yang memakai
merek itu, memiliki rasa tersendiri dibanding
dengan merek lain;
-
kemasyhuran dan ketenaran merek pemohon
peninjauan kembali inilah yang diboncengi dengan
penuh kesadaran oleh termohon peninjauan
kembali I tanpa memperdulikan kerugian pemilik
merek dan masyarakat konsumen, demi
memperkaya diri secara tidak jujur.
Kenyataan inilah yang diabaikan oleh putusan
Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung, sehingga putusan
tersebut mentolerir tindakan peniruan dan pemboncengan
kemasyhuran merek yang dimiliki pemohon peninjauan
kembali. Padahal, peniruan dan pemboncengan itu dalam
dunia merek dikualifikasi sebagai PEMBAJAKAN
(pirate) dan PENYESATAN, (misleading) dan
MEMPERKAYA DIRI SECARA TIDAK JUJUR
(unjust enrichment), malahan lebih jauh daripada itu,
tindakan tersebut mengandung unsur persaingan curang
(unfair competition) yang mengakibatkan hancurnya sistem
dan tata perdagangan bebas (free trade order) nasional,
regional dan global. Hal itu sangat bertentangan dengan
landasan filosofi dan etika bisnis era globalisasi putaran
Uruguay (Uruguay Round) yang dilakukan GATT
(General Agreement of Tariffs and Trade) terakhir yang
dicetuskan oleh 114 (seratus empat belas) negara di
Marrakesh tahun 1994, yang telah melahirkan WTO (World
177
Trade Organization) sebagai badan yang mengawasi sistem
perdagangan bebas dan persaingan bebas, terutama
kebebasan dari pembajakan merek terkenal yang berasal
dari manapun. Sehubungan dengan itu, untuk
mengkondisikan persaingan bebas dan perdagangan bebas
yang sehat (healty competitor, free trade) pada era
globalisasi sekarang, peran peradilan Indonesia sangat
diharapkan oleh masyarakat bisnis, baik secara nasional
dan internasional.
2.
Putusan MA RI No.3485K/Pdt/1992
Dalam perkara merek ini, di mana pihak Guccio Gucci
S.P.A. sebagai penggugat melawan
1.
A.T. SOETEDJO HADINYOTO, bertempat tinggal di
Jalan Krembangan Buyut No. 12 Surabaya.
2.
PEMERINTAH RI c.q. DEPARTEMEN KEHAKIMAN
RI c.q. DIREKTORAT JENDERAL HAK CIPTA,
PATEN, DAN MEREK c.q. DIREKTORAT MEREK.
Dalam pemeriksaan perkara ini Mahkamah Agung
membatalkan putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat tertanggal 22 Juli 1992 No.377/Pdt/G.D/1991.
PN Jakarta Pusat. Mahkamah Agung berpendapat dan menolak
eksepsi para tergugat seluruhnya dengan ketentuan-ketentuan
sebagai berikut:
178
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
2.
Menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek terkenal
dan nama perniagaan Gucci berdasarkan pemakaian
pertama di Indonesia untuk membedakan barang-barang
hasil perusahaan lain.
3.
Menyatakan pendaftaran merek Nomor 232.797 Gucci
atas nama Tergugat I mempunyai persamaan pada
pokoknya dan secara keseluruhannya dengan merek terkenal
Gucci Penggugat mengandung nama perniagaan Penggugat.
4.
Membatalkan pendaftaran merek Nomor 232.797 Gucci
dari daftar umum Direktorat Merek.
5.
Memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada
putusan Pengadilan, dengan mencatat pembatalan
pendaftaran merek Nomor 232.797 Gucci dalam daftar
umum bersangkutan.
Menghukum para Termohon Kasasi/para Tergugat asal
untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan
yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp 30.000,00
(tiga puluh ribu rupiah).
Mahkamah Agung memutuskan pada hari Senin, tanggal
4 September 1995 dengan TH. KETUT SURAPUTRA, S.H.,
Ketua Muda Mahkamah Agung yang ditunjuk oleh Ketua
Mahkamah Agung sebagai Ketua Sidang, SOEHARSO, S.H.,
dan BISMAR SIREGAR, S.H., sebagai Hakim-hakim Anggota,
dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari
RABU TANGGAL 20 SEPTEMBER 1995 oleh Ketua Sidang
tersebut, dengan dihadiri oleh SOEHARTO, S.H., dan
HENOCH TESAN BINTI, S.H., Hakim-hakim anggota M.
ZAHARUDDIN UTAMA, S.H., Panitera Pengganti.
Dalam putusan ini, penulis berpendapat bahwa Mahkamah
Agung telah berani mengambil keputusan dengan memeriksa
ulang terhadap kasus ini, dimana Penggugat asli harus diberikan
perlindungan hukum sebagai pemakai pertama di Indonesia
sejak tanggal pertama kali mengajukan pendaftaran itu. Oleh
hakim Pengadilan dengan berbagai putusan telah dinyatakan
bahwa pendaftaran dalam Daftar Umum dari tergugat asli II
(Direktorat Paten dan Merek) adalah yang berhak atas merek
dagang tergugat asli I di bawah Nomor 232.797 tanggal 2
April 1998 yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek terkenal dan nama perusahaan penggugat Gucci.
179
Didalilkan keberatan Penggugat terhadap pendaftaran merek
tergugat asal I karena pemakaian merek yang mengandung
nama perniagaan orang lain dan dapat dikualifikasi bertentangan
dengan hukum. Maka dimohon supaya dibatalkan pendaftaran
merek Nomor 232.797.
Seperti diketahui bahwa merek dagang GUCCI adalah
merek terkenal, maka harus dikualifikasi sebagai pendaftaran
merek yang terdaftar dan iktikad tidak baik ini seperti dinyatakan
dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 bahwa merek
GUCCI merupakan merek asing yang bukan kata dalam
perbendaharaan Indonesia, akan tetapi nama perniagaan
pemohon kasasi GUCCIO GUCCI S.R.L. Dengan demikian
pendaftaran merek di Indonesia ini mengandung nama
perniagaan dari pemohon kasasi maka bertentangan dengan
undang-undang.
Indonesia sebagai salah satu negara peserta/anggota yang
telah meratifikasi Konvensi Paris, maka sudah sewajarnya
harus memberikan perlindungan terhadap merek asing yang
telah terdaftar di wilayah Republik Indonesia. Seperti diketahui
bahwa dalam Konvensi Paris telah disyaratkan seluruh peserta
Konvensi harus memberikan perlindungan yang sama dan
perlakuan yang sama dalam rangka melindungi merek-merek
terkenal dari manapun asalnya, dan harus dikabulkan gugatan
dari penggugat supaya dinyatakan sebagai milik merek terkenal
nama perniagaan Gucci. Demikian pula maka harus dibatalkan
pendaftaran merek Tergugat I karena mempunyai persamaan
pada pokoknya dan secara keseluruhannya merek terkenal
Gucci dan penggugat yang di samping itu juga mengandung
unsur iktikad tidak baik.
Apa yang telah dilakukan oleh Pengadilan dalam
pemeriksaan kasus ini seharusnya dipermasalahkan. Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat semula dalam putusan Nomor 377/Pdt/
G/1991, telah menyatakan permohonan pendaftaran pembatalan
180
tidak dapat diterima karena sudah kadaluwarsa lewat 9
(sembilan) bulan seperti ditentukkan dalam Undang-undang
Merek Tahun 1961.
Sebagaimana diketahui bahwa, jangka waktu 9 (sembilan)
bulan untuk merek terkenal tidak dapat dipergunakan dan
telah ditekankan pula seperti halnya kemudian lebih tegas
dalam perkara Giordano, bahwa merek yang terkenal ini diberi
perlindungan khusus dan tidak terikat pada jangka waktu 9
(sembilan) bulan ini. Akan dikabulkan permohonan dari pihak
Guccio Gucci untuk dibatalkan atas nama pengusaha Indonesia yang telah didaftarkan di Direktorat Merek Indonesia
ini.
Demikian tinjauan atas putusan dan sikap peradilan di
Indonesia untuk melindungi merek-merek terkenal dan mentaati
ketentuan dalam Konvensi Paris serta lain-lain ketentuan
internasional. Juga sejalan dalam perjanjian Trade Related
Aspect of Intellectual Property Rights. Ketentuan ini pula
telah diratifikasi oleh Pemertintah Indonesia dengan Undangundang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Perdagangan Bebas.
3.
Putusan MA RI No.3027 K/Sip/1981 tanggal 2 Desember
1982 dalam Perkara “SEVEN UP”.
Mahkamah Agung mengadili dalam tingkat kasasi telah
menjatuhkan keputusan sebagai berikut dalam perkara:
Reg.No.3027 K/Sip/1981
TJHIN TJENG KHIAN, bertempat tinggal di jalan kayu manis
I/63, Jakarta dalam hal ini diwakili oleh pengacara Lugito
Haryadi, S.H. Penggugat untuk kasasi dahulu Tergugat I.
Melawan
J. STEWART BAKULA Vice President, bertindak untuk dan
atas nama The Seven Up Company berkedudukan di 121
South Maranas, St. Luis Miseburi 63105 USA dalam hal ini
181
diwakili oleh pengacara Widjojo, Oei Tat Hway, Tergugat
dalam kasasi dahulu Penggugat;
Dan
PEMERINTAH INDONESIA c.q. DEPARTEMEN
KEHAKIMAN c.q. DIREKTORAT PATENT DAN HAK
CIPTA (bagian merek-merek), berkedudukan di jalan Veteran
III No. 8A Jakarta, turut Tergugat dalam kasasi dahulu Tergugat
II;
Dalam pemeriksaan perkara tersebut Mahkamah Agung
berpendapat bahwa gugatan tersebut harus dapat dilihat
beberapa hal sebagai berikut:157
1.
Persamaan Jenis Barang
Menurut Mahkamah Agung minuman yang tidak
mengandung alkohol dan kembang gula serta biskuit
semuanya termasuk dalam kategori barang-barang sejenis,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 21 Tahun 1961. Karena ketiga jenis barang
tersebut merupakan minuman dan makanan kecil yang
biasa juga disebut sebagai “pencuci mulut”, apalagi antara
minuman dan kembang gula mempunyai fungsi hampir
sama yaitu untuk menghilangkan rasa haus.
2.
Merek Terkenal
Peniruan merek orang lain yang telah terkenal di Indonesia maupun di luar negeri dengan maksud untuk mengejar
keuntungan dikualifikasi sebagai perbuatan yang
mengganggu “Ketertiban Umum” yaitu dapat menimbulkan
keresahan, khususnya dikalangan pengusaha/industriawan
terhadap peniruan merek-mereknya yang telah terkenal.
157
182
Lihat Putusan MA RI No.3027/Sip/1981 tanggal 2 Desember 1982
3.
Tenggang Waktu Gugatan Permbatalan Merek
Berdasarkan Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Nomor
21 Tahun 1961 ditentukan jangka waktu 9 (sembilan)
bulan sejak diumumkan dalam Tambahan Berita Negara
Republik Indonesia untuk menuntut pembatalan merek
terdaftar, tetapi oleh karena pemakaian merek terdaftar
tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka jangka
waktu 9 (sembilan) bulan tersebut tidak berlaku dalam
pembatalan merek, hal mana menurut Mahkamah Agung
sejalan dengan bunyi Pasal 6 bis ayat (3) dari “Convention of Paris for the Protection of Industrial Property of
20th March 1883” yang telah diubah dan diperbaiki yaitu
“No time limit shall be fixed for seeking; the cancellation of marks registered in bad faith”.
Berdasarkan ke 3 (tiga) kriteria itu, maka MA RI
memutuskan pada tanggal 2 Desember 1982 dengan Majelis
Hakim sebagai berikut:
PIOLA ISA, S.H., Ketua Muda, sebagai Ketua Sidang,
H. SOERJONO, S.H., dan ZAKIR, S.H., sebagai hakimhakim anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka pada
hari: RABU, Tanggal 29 Desember 1982 oleh Ketua Sidang
tersebut dengan dihadiri oleh OLDEN BIDARA, S.H., dan
ZAKIR, S.H., Hakim-hakim anggota dan NURITA DAHLIA
Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah
pihak.
Dalam perkara merek “SEVEN UP”, putusan Mahkamah
Agung Nomor 3207 K/SIP/1981 tanggal 2 Desember 1981,
dapat dilihat adanya persoalan mengenai merek terkenal ini
dan juga persamaan jenis barang. Dalam perkara ini dapat
dilihat menurut Mahkamah Agung “minuman yang tidak
mengandung alkohol”, dan berkembang pula mencakup
“biskuit.” Semuanya termasuk dalam kategori barang-barang
183
sejenis. Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Nomor 21 Tahun 1961. Karena ketiga jenis makanan
barang tersebut merupakan “minuman dan makanan kecil”
yang biasa juga disebut sebagai “pencuci mulut”. Antara
minuman dan kembang gula mempunyai fungsi yang sama
yaitu untuk menghilangkan rasa haus. Ini adalah yang
dikemukakan oleh Mahkamah Agung. Kemudian mengenai
merek terkenal dinyatakan pula bahwa peniruan merek yang
telah terkenal di Indonesia maupun di luar negeri dengan
maksud mengejar keuntungan dikualifikasi sebagai perbuatan
mengganggu “ketertiban umum”, yaitu dapat menimbulkan
keresahan, dikalangan pengusaha dan konsumen. Terhadap
peniruan merek-mereknya yang terkenal harus dilakukan
pencegahan.Di dalam rangka ini maka persoalan yang
dikemukakan adalah mengenai tenggang waktu gugatan merek
ini dapat diajukan. Mahkamah Agung menyampaikan bahwa
walaupun dalam Pasal 10 ayat (1) Undang-undang Merek
Nomor 21 Tahun 1961 ditentukan jangka waktu 9 (sembilan)
bulan sejak diumumkan dalam Tambahan Berita Lembaran
Negara Republik Indonesia, untuk dapat menuntut pembatalan
merek terdaftar, tetapi oleh karena pemakaian merek terdaftar
tersebut dilakukan dengan iktikad tidak baik, maka jangka
waktu 9 (sembilan) bulan tersebut tidak berlaku dalam
pembatalan merek menurut Mahkamah Agung tidak terikat
jangka waktu sejalan dengan bunyi Pasal 6 bis ayat (3) dari
Convention of Paris for the Protection of International Property
dari tanggal 20 Maret 1983 (dan kemudian diperbaharui
berulang kali) konvensi mana telah diubah dan diperbaiki
yaitu “no time limit” berlaku untuk dapat minta pembatalan
merek-merek yang didaftarkan tanpa iktikad baik. Jadi apabila
terdapat iktikad tidak baik atau konkurensi curang, maka
tidak ada suatu batas waktu untuk mengajukan permohonan
penghapusan pendaftaran dari merek yang sudah didaftarkan
di Kantor Merek, di Indonesia juga pada waktu sekarang ini.
184
Adapun ketentuan Pasal 6 bis ayat (3) Convention Paris
adalah sebagai berikut:
“Article 6 bis of the Paris Convention (1967) shall apply, mutatis mutandis, to goods or services which are not
similar to those in respect of which a trademark is registered, provided that use of that trademark in relation to
those goods or services would indicate a connection between
those goods or services and the owner of the registered
trademark and provided that the interestsof the owner of
the registered trademark are likely to be demaged by
such use”.
Terjemahannya adalah:
“Pasal 6 bis Konvensi Paris berlaku pula terhadap barang
atau jasa yang tidak mirip dengan barang atau jasa untuk
mana suatu merek dagang didaftarkan, sepanjang
penggunaan dari merek dagang yang bersangkutan untuk
barang atau jasa dimaksud secara tidak wajar akan
memberikan indikasi adanya hubungan antara barang atau
jasa tersebut dengan pemilik dari merek dagang terdaftar
yang bersangkutan”.
Mahkamah Agung dalam kasasinya sebagaimana
dikemukakan bahwa putusan yang dikeluarkan oleh Pengadilan
Negeri Jakarta Pusat.
Dalam pemeriksaannya Mahkamah Agung berpendapat
sebagai berikut:
a) Dalam Rekonfensi:
1.
Pemohon sebagai pemakai pertama dan karenanya
mempunyai hak tunggal/khusus di Indonesia dari merek
7up. Seven Up Nomor 111554 tertanggal 30 Juni
1976 untuk melindungi barang kembang gula dan
biskuit yang diumumkan dalam Tambahan Berita
185
Negara Republik Indonesia Nomor 8 tanggal 31
Agustus 1976.
2.
Antara merek Pemohon dengan merek Termohon I
tidak sama, setidak-tidaknya untuk jenis barang yang
tidak sama, sehingga tidak dapat menimbulkan
kekeliruan di kalangan khalayak ramai atau pembeli.
3.
Menghukum Termohon I untuk membayar/
menggantikan kerugian material dan moral kepada
Pemohon akibat perbuatan melanggar hukum
Termohon I yang merugikan Pemohon sebesar Rp
3.000.000,00 (tiga juta rupiah) ditambah Rp
25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) atau
jumlah lain yang dipandang layak oleh Pengadilan
Negeri.
4.
Biaya-biaya menurut hukum.
Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri
Jakarta Pusat telah mengambil keputusan yaitu
keputusan tanggal 3 Februari 1981 Nomor 353/1980
G, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
b) Dalam Konpensi
186
1.
Mengabulkan gugatan Penggugat.
2.
Menyatakan Penggugat sebagai pemakai pertama di
Indonesia dan nama dagang dan merek dagang 7up/
SEVEN UP dan karena itu mempunyai hak tunggal/
khusus untuk memakai merek dagang tersebut di
Indonesia.
3.
Menyatakan bahwa merek tergugat I 7Up, SEVEN
UP daftar Nomor 111554 sama dengan merek
Penggugat dan karena itu dapat meragukan serta
memperdaya khalayak ramai tentang asal dan kualitas
hasil-hasil Tergugat I.
c)
4.
Menyatakan batal pendaftaran merek Nomor 111554
dalam daftar umum atas nama Tergugat I dengan
segala akibat hukumnya.
5.
Memerintahkan Tergugat II untuk mentaati keputusan
ini dengan membatalkan pendaftaran Nomor 111554
dalam daftar umum.
6.
Menghukum Tergugat I untuk membayar biaya perkara
yang hingga pada hari keputusan ini direncanakan
sebesar Rp 13.450,00 (tiga belas ribu empat ratus
lima puluh rupiah).
Dalam Rekonpensi
-
Menolak gugatan Penggugat rekonpensi/Tergugat I
konpensi.
Sesudah keputusan terakhir ini diberitahukan kepada
kedua belah pihak pada tanggal 9 Maret 1981 kemudian
terhadapnya oleh Tergugat I dengan perantara kuasanya
khusus berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Maret
1981 diajukan permohonan untuk pemeriksaan kasasi
secara lisan pada tanggal 24 Maret 1981, sebagaimana
ternyata dari surat keterangan Nomor 012/Srt.Pdt G/
1981/PN Jakarta Pusat, yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan itu kemudian
disusul oleh memori alasan-alasan yang diterima di
kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4
April 1981. Pada tanggal 23 Juni 1981 telah diberitahu
tentang memori kasasi kepada pihak lawan dengan cara
seksama.
Dengan berlakunya Undang-undang Nomor 14 Tahun
1970 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan
Kehakiman, yang telah mencabut Undang-undang Nomor
9 Tahun 1964 tentang ketentuan-ketentuan pokok
Kekuasaan Kehakiman (yang lama) dan Hukum Acara
187
Kasasi seperti yang dimaksud dalam Pasal 49 ayat (4)
Undang-undang Nomor 13 Tahun 1965 sampai kini belum
ada, maka Mahkamah Agung menganggap perlu untuk
menegaskan Hukum Acara Kasasi yang harus
dipergunakan.
Berdasarkan Pasal 40 Undang-Undang Nomor 14
Tahun 1970, maka Pasal 70 Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1965 harus ditafsirkan sedemikian rupa,
sehingga yang dinyatakan tidak berlaku itu bukan
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950 secara
keseluruhan, melainkan sekadar mengenai hal-hal yang
telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun
1965 kecuali kalau tidak bertentangan dengan UndangUndang Nomor 14 Tahun 1970.
Dengan demikian, maka yang berlaku sebagai Hukum
Acara Kasasi adalah Hukum Acara Kasasi yang diatur
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1950, sekadar
tidak bertentangan dengan Undang-undang Nomor 14
Tahun 1970.
Permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasan yang
telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama
diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang
ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu
dapat diterima.
Adapun keberatan-keberatan yang diajukan oleh
Penggugat untuk kasasi dalam memori kasasinya tersebut
pada pokoknya ialah:
1.
188
Pengadilan Negeri dalam putusannya tidak
memperlakukan ketentuan-ketentuan hukum mengenai
surat kuasa dari termohon kasasi, yaitu surat kuasa
yang diberikan kepada pengacaranya tidak ternyata
apakah J.Steward Bakula benar Vice President dari
tergugat dalam kasasi/Penggugat dalam kasasi/
Penggugat asal untuk mengajukan gugatan di
Pengadilan dan hal tersebut oleh Pengadilan Negeri
tidak pernah disinggung dalam pertimbangannya.
2.
Pengadilan Negeri keliru memperlakukan Pasal 10
ayat (1) Undang-undang Merek Perusahaan dan Merek
Perniagaan Nomor 21 Tahun 1961 tentang batas
waktu 9 (sembilan) bulan; bahwa permohonan
pembatalan merek oleh Tergugat dalam kasasi/
Penggugat asal telah melampaui batas waktu 9
(sembilan) bulan tetapi Pengadilan Negeri
mengenyampingkan begitu saja ketentuan ini hanya
dengan alasan terdapatnya keberatan Tergugat dalam
kasasi/Penggugat asal, tentang terpakainya merek
ciptaannya oleh Penggugat untuk kasasi/tergugat asal
I sekalipun tidak untuk barang sejenis.
3.
Pengadilan Negeri secara keliru memperlakukan
ketentuan Pasal 2 ayat (1) alinea kedua jo Pasal 10
ayat (1) dari Undang-undang Merek Nomor 21 Tahun
1961; bahwa diakui oleh Tergugat dalam kasasi/
penggugat asal dan dibenarkan oleh Pengadilan Negeri
dalam pertimbangannya bahwa merek Penggugat untuk
kasasi/Tergugat asal I dan merek Tergugat dalam
kasasi/Penggugat asal dipergunakan untuk melindungi
barang yang tidak sejenis yaitu merek Penggugat
untuk kasasi/Tergugat asal I untuk kembang gula
dan biskuit sedangkan merek Tergugat dalam kasasi/
Penggugat asal untuk minuman yang tidak
mengandung alkohol, gandum, unsur minumanminuman manis serta sari rempah-rempah yang dipakai
untuk minuman lain. Pengadilan Negeri dalam putusanputusannya memperlakukan ketentuan-ketentuan
tersebut. Hal tersebut bertentangan dengan
189
Yurisprudensi, yaitu putusan Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat tertanggal 30 Juli 1974 Nomor 122/1974 G.
tertanda Pk-1.
4.
Merek Penggugat untuk kasasi/Tergugat asal I telah
dikabulkan oleh turut Tergugat dalam kasasi atau
Tergugat asal II untuk didaftarkan pada pendaftaran
merek karena telah memenuhi semua syarat-syarat
hukum yang ditentukan oleh Undang-undang Merek
Nomor 21 Tahun 1961, hal tersebut telah pula
dibenarkan oleh Pengadilan Negeri dalam
pertimbangan hukumnya. Maka oleh karena
pertimbangan Pengadilan Negeri yang menyatakan
pendaftaran merek Penggugat untuk kasasi diilhami
oleh iktikad yang kurang baik tidak dapat dilindungi
menurut hukum.
5.
Dengan putusan Pengadilan Negeri tersebut akan
menimbulkan kekacauan dan keresahan masyarakat
karena bukankah Penggugat untuk kasasi telah
mendaftarkan mereknya sesuai dan memenuhi syaratsyarat hukum yang ditentukan oleh Undang-undang
Merek Nomor 21 Tahun 1961.
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka Mahkamah
Agung menimbang sebagai berikut:
Mengenai keberatan ad. 1
Keberatan ini tidak dapat dibenarkan, karena
Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum.
Bahwa J. Steward Bakula, Vice President Seven Up
Company telah memberikan kuasa kepada Oei Tat Hway
guna mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri
berdasarkan surat kuasa tanggal 28 Maret 1980, yang
didaftarkan serta dikuatkan oleh Country of St. Louis
State of Missouri tanggal 28 Maret 1980 dan tanggal 1
190
April 1980 dan Konsul Jenderal Republik Indonesia di
New York tanggal 6 Mei 1980.
Bahwa bantahan Penggugat untuk kasasi/Tergugat
asli I bahwa J. Stewart Bakula bukan Vice President
Seven Up Company tidak disertai bukti-bukti.
Mengenai keberatan ad. 2 s.d. 5.
Keberatan-keberatan kasasi ini pun tidak dapat
dibenarkan karena seseorang berhak atas sesuatu merek
apabila ia adalah pemakai pertama merek tersebut,
sebagaimana halnya Penggugat asal/Tergugat dalam kasasi
berhak atas merek Seven Up untuk minuman, hal itu
jelas atas pendaftaran merek oleh Penggugat asal/Tergugat
dalam kasasi pada tanggal 25 Maret 1948 Nomor 35542
didaftar ulang pada tanggal 23 April 1968 Nomor 88602
dan pada tanggal 24 November 1977 Nomor 122831,
merek itu telah dikenal luas di seluruh dunia termasuk
Indonesia.
Kemudian Penggugat untuk kasasi / Tergugat asal I
memakai merek Seven Up untuk kembang gula dan biskuit
yang didaftarkan pada tanggal 30 Juni 1976 Nomor 111554.
Pengadilan Negeri telah tepat mempertimbangkan
bahwa Tergugat asal I/Penggugat untuk kasasi telah ada
niat untuk membonceng ketenaran nama atas merek Seven
Up tersebut.
Minuman serta kembang gula maupun biskuit samasama merupakan minuman dan makanan kecil yang biasa
juga disebut pencuci mulut, apalagi antara minuman dan
kembang gula yang fungsinya hampir sama yaitu untuk
menghilangkan haus, oleh karena itu antara minuman
dan kembang gula serta biskuit dapat diartikan barang
sejenis yang dimaksudkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undangundang Merek 1961.
191
Mengingat pula kecenderungan di masyarakat pada
akhir-akhir ini, terdapat banyak merek-merek yang
diciptakan yang hampir serupa dengan merek-merek lain
yang telah ada sebelumnya dan yang telah terkenal di
Indonesia maupun di luar negeri, dengan maksud untuk
mengejar keuntungan dengan cara membuat merek yang
hampir serupa dengan merek lain yang telah terkenal,
hal itu dapat mengganggu ketertiban umum yakni timbulnya
keresahan khususnya di kalangan pengusaha/industriawan
akan peniruan-peniruan merek.
Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapatlah
dikatakan telah terdapat iktikad baik dari Penggugat untuk
kasasi/tergugat asal I memakai merek Seven Up untuk
kembang gula dan biskuit dimaksud.
Tidak ada jangka waktu untuk permohonan pembatalan
pemakaian merek yang telah didaftar dan dipakai dengan
iktikad buruk, hal itu juga sesuai dengan Pasal 6 bis
ayat (3) Pans Convention for the Protection of Industrial Property 1883, sebagaimana yang telah diubah/
diperbaiki, hal itu telah dengan tepat pula dipertimbangkan
oleh Pengadilan Negeri.
Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan
di atas, lagi pula dari sebab tidak ternyata bahwa keputusan
Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini bertentangan
dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan
kasasi yang diajukan oleh Penggugat untuk kasasi TJHIN
TJENG KHIAN tersebut harus ditolak.
4.
Putusan Pengadilan Niaga di bidang Merek dengan No.09/
MEREK/2001/PN.NIAGA.Jakarta Pusat
Kasus ini adalah merupakan kasus sengketa merek dengan
diberlakukannya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang
Merek.
192
Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta
Pusat yang memeriksa dan memutus perkara merek pada
tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaiman tersebut
di bawah ini yang diajukan oleh:158
MORGAN S.A., Suatu perseroan menurut Undang-undang
Negara Perancis, berkedudukan di: 60-62 Quai de Jemappes,
75010 Paris, France, dalam hal ini telah memiliki domisili
hukum di Kantor Advokat dan Pengacara Toetoen Am Badar,
S.H. dan Mansur Alwini, S.H., Jalan Veteran III No.7A Jakarta
Pusat, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 29 Agustus
2001 dan untuk selanjutnya disebut sebagai ..……..
PENGGUGAT;
TERHADAP
1.
FONG SUI PAU, Warga negara Indonesia dahulu
bertempat tinggal di jalan Jelambar Bunkong, No.22 Ret.01
Rw.06, Pejagalan, Penjaringan, Jakarta Utara 14450
sekarang tidak diketahui lagi, dengan pasti, dan untuk
selanjutnya disebut ...........………………………….
TERGUGAT I;
2.
Pemerintah Republik Indonesia cq. Departemen
Kehakiman dan Hak Asasi Manusia cq. Direktorat Merek,
Jl. Daan Mogot Km. 24, Tangerang untuk selanjutnya
disebut sebagai ………………….…... TERGUGAT II;
Isi gugatan yang disampaikan adalah Penggugat
menyatakan sebagai pemilik/pemakai pertama dan pendaftar
pertama dari merek dagang Morgan di Indonesia maupun di
dunia internasional. Merek “Morgan” Penggugat telah terdaftar
di negara asalnya Perancis, untuk melindungi kelas barang:
16, 18, 21, 24, 25, 28, 41, 42, 3, 8, 9, dan 14 (bukti P-3).
158
Putusan Pengadilan Niaga No.09/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST. (Jakarta: Tata
Nusa Indonesia (Himpunan Putusan-putusan) Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek,
Jilid I), hlm.27.
193
Merek “Morgan” Penggugat merupakan merek terkenal dan
terdaftar di seluruh dunia, antara lain, di Perancis, Jepang,
Thailand, Amerika Serikat, negara-negara Benelux, Indonesia dan Brunei Darussalam (bukti (P-2). Di Ameriksa Serikat,
Singapura dan Indonesia (bukti P-I) merek Morgan tersebut
telah terdaftar untuk melindungi kelas barang: 25.
Sebagaimana diketahui bahwa yang terjadi selama ini
adalah Tergugat tanpa seizin Penggugat telah mendaftarkan
merek dagang “Morgan”, yang dicatat oleh Tergugat II di
bawah No. 394635 untuk melindungi kelas barang: 18 (bukti
P-16), dan di bawah No.394391 untuk melindungi kelas barang:
14 (bukti P-17). Penggugat sangat keberatan atas pendaftaran
merek dagang Tergugat I Morgan, daftar No. 394635 dan
daftar No.394391, karena merek dagang Tergugat I mempunyai
persamaan pada pokoknya dengan merek dagang Penggugat
dan merupakan jiplakan belaka dari merek Penggugat (sesuai
dengan ketentuan Pasal 6 ayat (3) huruf a Undang-undang
Merek 2001.
Dengan alasan tersebut mereka selaku Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta
Pusat agar dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk
seluruhnya, dengan menyatakan Penggugat sebagai pemilik
dan pendaftar pertama di dunia internasional dari merek dagang
“Morgan” karena mempunyai hak tunggal untuk memakai
merek Morgan di Indonesia maupun di dunia internasional.
Selanjutnya, menyatakan merek Morgan Penggugat merupakan
merek yang terkenal di dunia internasional dan menyatakan
merek Morgan atas nama Tergugat I daftar No. 394635 dan
394391 mempunyai persamaan pada pokoknya atau
keseluruhannya dengan merek Morgan milik Penggugat.
Berdasarkan hasil tersebut, maka Pengadilan hendaknya
menyatakan batal menurut hukum pendaftaran merek Morgan milik Tergugat I dengan segala akibat hukumnya dan
memerintahkan Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan
194
Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dengan mencatat pembatalan
merek Tergugat I daftar No. 394635 dan No. 394391 dari
Daftar Umum Merek.
Jawaban yang diajukan oleh Tergugat II antara lain, bahwa
Tergugat II membenarkan bahwa telah terdaftar dalam Daftar
Umum Merek atas nama Morgan No. 394635 tanggal 30
September 1997 untuk melindungi jenis barang: kulit dan
kulit imitasi (kelas 18), serta No. 394391 tanggal 30 September 1997 untuk melindungi jenis barang: logam-logam
mulia dan campuran-campurannya (kelas 14). Adapun dalil
gugatan Penggugat, Tergugat II mengemukakan hal-hal sebagai
berikut: Pertama, Undang-Undang Merek 2001 yang menganut
sistem konstitutif menentukan bahwa yang berhak atas suatu
merek adalah pihak yang telah mendaftarkan mereknya, oleh
karena itu Penggugat harus menghormati merek terdaftar milik
Tergugat I yang melindungi barang-barang kelas 18 dan 14;
Kedua, merek Morgan milik Penggugat dan merek Morgan
milik Tergugat I, jelas tidak melindungi barang yang sejenis,
karena merek milik Penggugat untuk melindungi barang-barang
kelas 25; Ketiga, dengan demikian, gugatan Penggugat tidak
memenuhi unsur sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1)
Undang-undang Merek 2001 yang menyatakan sebagai
berikut:159
“Gugatan pembatalan pendaftaran merek dapat diajukan
oleh pihak yang berkepentingan berdasarkan dasar
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5 atau Pasal
6”.
Untuk mempertahankan dalil gugatannya maka, Penggugat
mengajukan photo copy surat bukti P-1 sampai dengan P-18.
Hal sama dilakukan Tergugat II untuk mempertahankan dalil
159
Lihat Undang-Undang No.15 Tahun 2001, Pasal 68 ayat (1)
195
sangkalannya dengan mengajukan photo copy surat bukti T.II1 dan T.II-2. Tergugat I tidak pernah hadir dan juga tidak
menyuruh kuasanya menghadap di persidangan, meskipun
telah dipanggil secara sah dan patut. Perkara ini diputus
tanpa hadirnya Tergugat I.
Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam
pertimbangannya, menyatakan bahwa dengan memperhatikan
bentuk, cara penulisan, cara penempatan maupun cara
pengucapan merek milik Tergugat I dan milik merek Penggugat
terdapat kesan adanya persamaan antara kedua merek tersebut.
Yang berbeda hanyalah kombinasi lambang cinta dan kata
Morgan De Toi yang terdapat pada merek milik Penggugat.
Berdasarkan hal tersebut, maka merek milik Tergugat I harus
dinyatakan mempunyai persamaan pada pokoknya dengan
merek milik Penggugat. Dari segi bentuk (sama-sama huruf
latin dan huruf kapital, serta tegak lurus), bentuk pengucapan
(sama berbunyi Morgan), kombinasi warna (sama-sama hitam
putih).
Oleh karena merek Morgan milik Penggugat merupakan
merek terkenal, dan merek Morgan milik Tergugat I mempunyai
persamaan pada pokoknya, untuk jenis barang dan tidak sejenis,
maka merek Morgan milik Tergugat I tersebut dapat memberi
kesan seolah-olah barang-barang yang diproduksi Tergugat
I, mempunyai hubungan atau berasal dari Penggugat sehingga
akan menyesatkan atau membingungkan masyarakat. Oleh
karena penggunaan merek Morgan oleh Tergugat I hanyalah
untuk membonceng ketenaran merek Morgan milik Penggugat,
maka merek Morgan milik Tergugat I tersebut harus
dibatalkan.160
Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut,
selanjutnya Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dalam putusannya
160
196
Lihat H.D. Effendy Hasibuan, 2003, Perlindungan Merek … Op.Cit. hlm.171.
pada tanggal 12 Maret 2002, menyatakan antara lain,
mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian, dengan
menyatakan Penggugat sebagai pemilik merek Morgan di
Indonesia. Selanjutnya, menyatakan merek Morgan milik
Penggugat tersebut sebagai merek terkenal (well known mark).
Menyatakan merek Morgan milik Tergugat I, terdaftar di
bawah No. 394635 dan No. 394391, mempunyai persamaan
pada pokoknya dengan merek Morgan milik Penggugat, karena
itu membatalkan pendaftaran merek Morgan milik tergugat I
terdaftar di bawah No.394635 dan No.394391 tersebut dari
Daftar Umum Merek. Akhirnya, menghukum Tergugat II untuk
mentaati isi putusan ini.
Dalam perkara ini, Mejelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta Pusat
kurang menghayati penjelasan Pasal 6 ayat (1) Undang-undang
Merek 2001, untuk membedakan “kedua merek sama secara
keseluruhan” dan “kedua merek sama pada pokoknya”. Padahal
dalam pertimbangan hukumnya kedua merek lebih condong
kepada “sama secara keseluruhan” daripada “sama pada
pokoknya”. Karena tidak memasukkan unsur merek pokok
dan merek tambahan, maka penentuannya menjadi salah. Dalam
kasus merek di Amerika Serikat, misalnya, bila gugatan kedua
merek sama pada pokoknya untuk jenis barang yang berbeda,
pengadilan akan menolak gugatan dari Penggugat dengan alasan
tidak ditemukan persamaan yang membingungkan (no likehood
of confusion).161
Majelis Hakim menyatakan merek Morgan milik Penggugat
sebagai merek terkenal. Oleh karena bukti-bukti yang
diperlihatkan Penggugat bahwa mereknya terdaftar di negara
asalnya maupun di negara-negara lain, juga melindungi barangbarang dalam kelas 18 dan 14 yang dipalsu Tergugat I di
Indonesia. Meskipun merek Penggugat terdaftar di Indonesia
untuk melindungi barang-barang dalam kelas 25, tetapi
161
H.D. Effendy Hasibuan, 2003, Perlindungan Merek … ibid. hlm.172.
197
sesungguhnya merek terkenal “Morgan” milik Penggugat
tersebut sudah terdaftar di negara-negara lain untuk melindungi
barang-barang dalam kelas 18 dan 14, yang kemudian didaftar
oleh Tergugat I oleh Direktorat Merek di Indonesia.
Berdasarkkan pada uraian tersebut di atas maka Majelis Hakim
pada tanggal 08 Maret 2002 pada hari Jumat dengan anggota
sebagai berikut:
ERWIN MANGATAS MALAU, S.H., selaku Ketua
Sidang, TJAHJONO, S.H., dan SIRANDE PALAYUKAN,
S.H., masing-masing sebagai Anggota, putusan mana diucapkan
dalam sidang terbuka untuk umum pada: Hari Selasa, Tanggal
12 Maret 2000 dua, oleh ERWIN MANGATAS MALAU,
S.H., selaku Ketua Sidang, dengan dihadiri oleh TJAHJONO,
S.H., dan SIRANDE PALAYUKAN, S.H., masing-masing
sebagai Anggota, dibantu oleh R. IDA ISKANDIASTUTI,
S.H., Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat,
Kuasa Tergugat II, tanpa dihadiri Tergugat I.
198
BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah diuraikan pada
bab-bab terdahulu, maka menghasilkan beberapa kesimpulan sebagai
berikut:
1.
Perlindungan hukum terhadap pemegang merek di Indonesia
adalah upaya untuk memberikan kenyamanan bagi pemilik
merek sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
baik nasional maupun internasional, sehingga mereknya tidak
dipergunakan oleh pihak-pihak yang tidak berkepentingan.
Walaupun saat ini Undang-undang Merek telah diperbaharui
(Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001) akan tetapi kenyataan
yang ada di lapangan jelas terlihat tidak adanya bentuk yang
maksimal dari pemerintah untuk mengatasi pembajakan,
pemalsuan dan persaingan curang di lapangan khususnya
diantara para produsen maupun pedagang yang seenaknya
menggunakan tanpa merasa hak merek tersebut adalah hak
orang.
2.
Undang-undang Merek Indonesia memang belum mengatur
secara khusus ketentuan-ketentuan mengenai kriteria
keterkenalan suatu merek, walaupun sudah terdapat berbagai
ketentuan yang memberikan perlindungan terhadap merek
terkenal. Studi banding mengenai kriteria dan penerapan
perlindungan merek terkenal sebaiknya dilakukan dengan
memperhatikan penerapan ketentuan-ketentuan tersebut di
negara-negara maju dan negara berkembang lainnya, sehingga
nantinya dapat dipergunakan sebagai pedoman bagi Direktorat
Merek di dalam menerapkan perlindungan terhadap merek
terkenal.
199
3.
Apabila diperhatikan secara seksama, maka kelemahan hukum
dan penegakan hukum dalam upaya memberikan perlindungan
terhadap pemilik merek dapat dikatakan hampir tidak terlihat.
Hal ini disebabkan karena lemahnya pihak/aparat penegak
hukum dalam upaya melindungi keberadaan merek di Indonesia. Pada sisi lainnya juga dapat dilihat bahwa hampir
setiap pelanggaran yang terjadi tidak pernah pelaku di hukum
dengan berat, di samping itu pula aparat penegak hukum
seperti Polisi, Jaksa, PPNS dan Hakim tidak memahami arti
dari keberadaan merek sebagai Hak Kekayaan Intelektual
yang harus dilindungi dan dapat diberikan prioritas.
4.
Jika dilihat efektifitas perlindungan hukum terhadap pemegang
merek dapat dikatakan sama sekali tidak terjadi. Kesemuanya
ini dapat dilihat hampir pada semua pojok perdagangan di
Indonesia terdapat begitu banyak beredar merek-merek asing
yang ternama tetapi “PALSU” yang tidak mendapat
perlindungan hukum.
Pada sisi lainnya budaya masyarakat Indonesia dan
sekitarnya yang cenderung memahami merek terkenal (walaupun
mengetahui pasti barang tersebut bukan asli) dan pandangan
bahwa merek belum bernilai ekonomis, tidak mendukung
pelaksanaan Undang-undang Merek. Pertama, masyarakat atau
konsumen tidak peduli apakah barangnya bermerek asli atau
palsu. Yang penting bagi mereka dapat memakai merek terkenal
tersebut, walaupun tahu barangnya palsu, dan mereka suka
karena barangnya mirip serta harganya murah dibandingkan
dengan yang bermerek asli. Barang-barang tersebut disukai
sebagian besar konsumen, karena mirip dengan aslinya dan
harganya murah. Ini merupakan salah satu faktor yang tidak
mendukung penegakan hukum perlindungan merek, seperti
diimbau dalam ketentuan “delik aduan” Undang-undang Merek
2001, karena masyarakat bersikap masa bodoh.
200
Kedua masyarakat Indonesia yang masih tradisionil belum
menganggap merek bernilai ekonomi.
5.
Dalam penelitian yang dilakukan oleh penelitian terhadap 4
(empat) kasus pelanggaran dibidang merek maka ke 4 (empat)
nya telah sesuai dengan ketentuan Undang-undang Merek
bahwa Merek tersebut harus dilindungi dengan cara menghukum
piihak-pihak yang melakukan pelanggaran, walaupun diketahui
bahwa dalam aksinya tidak sesuai dengan sanksi yang
seharusnya diterapkan terhadap pelaku.
Dalam memberikan sanksi para pihak terkait sebagaimana
berdasarkan pada hasil putusan Pengadilan Negeri, maupun
Pengadilan Niaga, pihak penyidik, Polri, Jaksa, PPNS dan
Hakim memutuskan tidak melihat ketentuan-ketentuan
internasional yang telah disepakati oleh Pemerintah Indonesia, khususnya dibidang TRIPs.
B. Saran
Adapun saran-saran yang diangkat dalam penelitian ini adalah
sebagai berikut:
1.
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek yang
berlaku tanggal 1 Agustus 2001 diharapkan akan membawa
perubahan kearah yang positif sesuai dengan tujuan undangundang tersebut, yaitu sebagai upaya untuk memberikan
peningkatan layanan bagi masyarakat, memperbaiki kekurangan
selama pelaksanaan Undang-Undang Merek yang berlaku
sebelumnya dan juga sebagai konsekuensi keikutsertaan
Indonesia dalam persetujuan Aspek-aspek Dagang Hak
Kekayaan Intelektual (Agreement on Trade Related Aspects
of Intellectual Property Rights, Including, Trade in
Counterfeit Goods/TRIPs) yang merupakan bagian dari
Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia
(Agreement Establishing the World Trade Organization), yang
telah diratifikasi oleh indonesia dengan Undang-Undang Nomor
201
7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement Edtablishing
the World Trade Organization.
202
2.
Pemerintah harus lebih berperan aktif dalam melakukan
sosialisasi kepada masyarakat menyangkut keberadaan Undangundang Nomor 15 tahun 2001 beserta peraturan internasional
yang telah diratifikasinya agar masyarakat yang melakukan
tindak kejahatan berupa pemalsuan, pembajakan dan lain
sebagainya dibidang merek dapat ditindak tegas.
3.
Pihak penegak hukum harus bertindak tegas dan tanpa harus
ada laporan dari pemilik merek yang dirugikan mengingat
dalam Undang-undang Nomor 15 Tahun 2001, pelanggaran
di bidang merek merupakan delik biasa.
4.
Undang-Undang Merek Indonesia mengatur tata cara
mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap sengketa merek
sama secara keseluruhan dan sama pada pokoknya tetapi
tidak mengatur pedoman pembuktiannya.
5.
Pemerintah sudah seharusnya membuka/membentuk beberapa
Pengadilan Niaga pada seluruh wilayah nusantara, mengingat
penyelesaian sengketa merek harus lewat Pengadilan Niaga.
6.
Penyelesaian sengketa merek saat ini melalui 2 (dua) tahap,
yakni pada tingkat pertama dan kasasi, sudah saatnya dapat
dilakukan peninjauan kembali dengan cara melalui tingkat
pertama, banding dan kasasi.
7.
Pemerintah harus memberikan pelatihan tambahan kepada
PPNS menyangkut keberadaan perjanjian-perjanjian
internasional baik bilateral, multi lateral, sehingga selaku
penyidik, tidak merugikan negara atau pemilik merek, atau
juga pemakai merek.
DAFTAR PUSTAKA
Adolf, Huala, 2004, Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum
Perdagangan Internasional (WTO), Jakarta: Radja Grafindo
Persada.
Arjanti, 2001, “Beberapa Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar
Pengadilan”, Makalah di sampaikan dalam pelatihan Kontrak pada
Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Jakarta, FH-UI.
Atmadja, Hendra Tanu, 2003, Hak Cipta Musik atau Lagu, Jakarta:
FH-UI. Pasca Sarjana.
Badudu-Zain, 1996, Kamus Umum Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka
Sinar Harapan.
Braudel, Fernand, 1990, Sozial gesichte des.15-18. jahrhundrets:
Aufbruchzur Welturirtschaff.
Budi, Henry Soelistyo Budi, 1999, “Merek Terkenal Sebagai Aset
Indonesia”, Makalah disampaikan Dalam Kuliah Program S-2
IBLAM di Surabaya Pada Tanggal 27 Oktober 1999.
Cohen, Jonathan & Serge Baner, 1991, “The New Trade Mark Law
in the Soviet Union” Journal, the Trademark Law, Vol.81 (JuliAgustus).
Djakti, Kuntjoro, 1998, Aspek Hukum Penyelesaian Sengketa (DSB)
Menurut Ketentuan WTO, Jakarta: BPHN Departemen Kehakiman.
Djumhana, Muhammad dan R. Djubaedillah, 1997, Hak Milik Intelektual
Sejarah, Teori dan Praktiknya Di Indonesia, Bandung: Citra Aditya
Bakti.
Erawati, Elly A.F., 1998, Hukum Ekonomi Internasional, Bandung:
UNPAR.
203
——————, 2003, Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Bebas
Suatu Pengantar, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Freeman, Harriet R., 1995, Reshaping Trademark Protection in To
Day’s Global Village, Looking Beyond GATT’S Uruguay Round
Toward Global Trademark Harmonization and Centrallization,
Journal of international & Comporative Law, Vol.I Sporing.
Friedman, Lawrence M., 1968, “Legal Cultur and Social
Development” dalam “Lawrence M. Friedman & Hewart
Macaulay, Law and the Behavioral Sciences” the Babb
5 Merril Company, Inc.
Gautama, Sudargo, 1985, Aneka Masalah Hukum Perdata Internasional,
Bandung: Alumni.
——————, 1990, Segi-segi Hak Milik Intelektual, Bandung: Citra
Aditya Bakti.
Gautama, Sudargo dan Rizawanto Wiratama, 1993, Komentar Atas
Undang-Undang Merek Baru 1992 dan Peraturan Pelaksanaannya,
Bandung: Alumni, 1993.
Gross, William Jay, 1990, The Territorial Scope of Trademark Rights”,
Journal University of Miami Law Review, Vol.44.
——————, 1999, Trademark and Unfair Competition Law: Cases
and Materials, Virginia: The Michie Company.
Harahap, M. Yahya, 1996, Pelaksanaan Undang-Undang Merek Nomor
19 Tahun 1992, Bandung: Citra Aditya Bakti.
——————, 1996, Tinjauan Merek Secara Umum dan Hukum
Merek di Indonesia Berdasarkan Undang-undang Nomor 19 Tahun
1992, Bandung: Citra Aditya Bakti.
Harian Kompas, 2004, Tidak Ada Keseriusan Pemerintah untuk
Melindungi Pembajakan di Bidang HKI.
204
Hartono, Sri Redjeki, 1996, “Perlindungan Hukum Perdata Terhadap
Hak Milik Intektual”, Makalah disampaikan dalam Seminar
menyambut Hari Kartini di Semarang, tanggal 21 April 1996.
Hasibuan, H.D., Effendi, 2004, Perlindungan Merek Studi Mengenai
Putusan Pengadilan Indonesia dan Amerika Serikat, Jakarta: FHUI.
Hirst, Paul dan Grahame Thompson,
Yayasan Obor.
2001, Globalisasi, Jakarta:
Hollinger, William C., 1996, Economic Policy under President Soeharto:
Indonesia’s Twenty- five year Recond. Beground Paper No. 2.
The united States-Indonesia Sociaty.
H.S. Kartadjoemena, 1997,GATT, WTO dan Hasil Uruguay Round,
Jakarta: UI-Press.
——————, 2000, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme
Penyelesaian Sengketa, Jakarta: UIP.
——————, 2000, Substansi Perjanjian GATT/WTO dan Mekanisme
Penyelesaian Sengketa (Sistem, Kelembagaan, Prosedur,
Implementasi, dan Kepentingan Negara Berkembang), Jakarta:
UI-Press.
Indonesia, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1992 Tentang Merek
sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
15 Tahun 2001.
——————, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 Tentang
Pengesahan Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdaghangan
Dunia (Agreement Establishing the World Trade Organization).
——————, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
——————, 1994, Putusan Pengadilan Niaga No. 09/MEREK/
2001/PN.NIAGA. JKT.PST., Jakarta: Tata Nusa Indonesia
(Himpunan Putusan-putusan) Pengadilan Niaga dalam Perkara
Merek, Jilid I.
205
——————, 1994, Putusan MA RI Reg. No. 426 PK/Pdt/1994,
Jakarta: Tata Nusa Indonesia (Himpunan Putusan-putusan)
Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jilid I.
——————, 1994, Putusan MA RI No. 3485K/Pdt/1992, Jakarta:
Tata Nusa Indonesia (Himpunan Putusan-putusan) Pengadilan Niaga
dalam Perkara Merek, Jilid I.
——————, 1994, Putusan MA RI No. 3027 K/Sip/198, Jakarta:
Tata Nusa Indonesia (Himpunan Putusan-putusan) Pengadilan Niaga
dalam Perkara Merek, Jilid I.
Irwin, Douglas A., 2001, Mengejar Pasang sejarah Intelektual
Perdagangan Bebas, Bandung: Angkasa.
Kesowo, Bambang, 1995, “Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan
TRIPs”, Makalah Disajikan Pada Pelatihan Teknis Yustisial
Peningkatan Hukum Bagi Wakil Ketua/Hakim Tinggi se-Indonesia yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung tanggal 13 smpai
17 Juni 1995 dan 20 sampai dengan 24 Juni 1995 di Semarang.
Mac Leod, Dylan A., 1992, U.S. Trade Pressure and the Developing
Intellectual Property Law of Thailand, Malaysia and Indonesia”
Journal University of British Columbia, Law Review, Vol.26.
Margono, Suyud, & Langginus Hadi, 2002, Pembaharuan Perlindungan
Hukum Merek, Jakarta: CV Novjindo Pustaka Mandiri.
Maulana, Insan Budi, 2000, Kompilasi Hukum Hak Atas Kekayaan
Intelektual, Bandung: Citra Aditya Bakti.
——————, 1999, Kompilasi Undang-Undang Hak Cipta, Paten,
Merek dan Terjemahan Konvensi-Konvensi di Bidang Hak Atas
Kekayaan Intelektual (HAKI), Bandung: Citra Aditya Bakti.
M c G r e w, A t h o n y, 1 9 9 7 , G l o b a l i z a t i o n a n d Te r i t o r i a l
D e m o c r a c y : A n I n t ro d u c t i o n , d a l a m b u k u A t h o n y M c
G r e w, ( e d ) , T h e Tr a n s f o r m a t i o n o f D e m o c r a c y ?
206
Muhammad, Abdulkadir, 1999, Hukum Perusahaan Indonesia, Bandung:
Citra Aditya Bakti.
Nonet, Philippe & Philip Selznick, 2003, Hukum Responsif Pilihan di
masa Transisi, Pengantar Satjipto Rahardjo, Jakarta: Huma.
Nugroho, Heru, 2001, Negara, Pasar dan Keadilan Sosial, Yogyakarta:
Pustaka Pelajar.
Perrott, David L., 1998, Current Issues in International, Bussiness
Law, New York.
Priapantja, Cita Citrawinda, 1999, Budaya Hukum Indonesia
Menghadapi Globalisasi Perlindungan Rahasia Dagang Di Bidang
Farmasi, Jakarta: Chandra Pratama.
——————, 2001, “Perlindungan Merek Terkenal Di Indonesia”,
Makalah Disampaikan Dalam Seminar HAKI Di Jakarta, tanggal
19-20 September 2001.
——————, 2001, “Merek Terkenal Di Indonesia Serta Upayaupaya Perlindungannya”, Makalah disampaikan pada Seminar HAKI
dan Penegakan Hukumnya, yang diselenggarakan oleh Kedutaan
Besar Perancis, pada tanggal 19-20 September 2001 di Hotel
Gran Mahakam, Jakarta.
Putra, Ida Bagus Wyasa, 2000, Aspek-aspek Hukum Perdata
Internasional Dalam Transaksi Bisnis internasional, Bandung:
Refika Aditama.
Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 1075/Pid.B/2001
tertanggal 11 Desember 2001.
Putusan Pengadilan Niaga No. 09/MEREK/2001/PN.NIAGA.JKT.PST.,
Jakarta: Tata Nusa Indonesia (Himpunan Putusan-putusan)
Pengadilan Niaga dalam Perkara Merek, Jilid I.
Putusan MA RI Reg. No.426 PK/Pdt/1994, Jakarta: Tata Nusa Indonesia (Himpunan Putusan-putusan) Pengadilan Niaga dalam Perkara
Merek, Jilid I.
207
Rahardjo, Satjipto, 2003, Penegakkan Hukum Didorong ke Jalan
Lambat, Kumpulan Tulisan dalam Sisi-sisi Lain dari Hukum di
Indonesia, ed. Karolus Kopong Medan dan Frans J. Rengka,
Jakarta: Penerbit Buku Kompas.
Riswandi, Budi Agus, 2002, Dokrin Fair Use dan Kompleksitas
Permasalahan Penggunaan (Pelanggaran Hak Cipta Di Indonesia), Jakarta: Jurnal Hukum Bisnis Vol. 18 Maret 2002.
Robertson, Ronald, Globalization: Social Theory and Global Culture, London: Soge.
Sjahputra, Imam, 2002, Problematika Hukum Internet Indonesia, Jakarta:
Prenhallindo.
Smith, Robert S., 1992, “The Unresolved Tension Between
Trademark Protection and Free Movement of Goods in
the European Community”, Duke Journal of Comparative
& International Law Vol. 3, No. 1.
Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 1988, Penelitian Hukum Normatif:
Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Rajawali Pers.
Soekanto, Soerjono, 1970, Kesadaran Hukum dan Kepatutan Hukum,
Jakarta: Radjawali.
——————, 1984, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta: UI Press.
Slotkin, Samantha D., 1996, “Trademark Piracy in Latin America: A
Case Study on Reebook International Ltd” Loyala of Los Angeles
International and Comparative Law Journal. Vol. 18.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1985, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta:
Ghalia Indonesia.
Sosebee, Robyn Lee, 1991, “Elite Personnel, Inc.v. Elite Personnel
Services, Inc,: Issues of Registration and Suggestion in
Trademark Law”, journal, Georgia State University Law
Review, Volume 7, Number 2.
208
Sunandar, Taryana, 1985, TRIPs dan Perlindungan Terhadap HAKI,
Jakarta: Ghalia Indonesia.
Sumhudi, M. Aslam, 1986, Komposisi Disain Riset, Lembaga Penelitian
Jakarta: Universitas Trisakti.
Sumardjono, Maria S.W., 1989, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian,
Yogyakarta: Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
Sumaryo, Sidik, 2004, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, Malang:
Universitas Muhammadiyah Malang.
Supanca, I.B.R., 1994, Putaran Uruguay Sebagai Upaya Menata
Sistem Perdagangan Internasional, Jakarta: Departemen
Perdagangan Proyek Pengembangan Kerja Sama Perdagangan
Internasional 1994-1995.
Turpin, C.C., 1991, “The International Relation of Intellectual Property”
the Cambridge law, journal, vol. 52. March.
Wie, Thee Kian, 2002, Ekonomi Indonesia dan Globalisasi: Suatu
Prespektif Sejarah, Jakarta: Pustaka Quantum.
Wilkinson, David C., 1990, The Community Trade Mark Regulation
and its Role in European Economics Integration”, Journal,
Trademark Reporter, Volume 80, (March - April, 1990).
209
210
Fly UP