...

walikota medan - Pemerintah Kota Medan

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

walikota medan - Pemerintah Kota Medan
1
PERATURAN DAERAH KOTA MEDAN
NOMOR 4 TAHUN 2014
TENTANG
KEPARIWISATAAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA MEDAN,
Menimbang : a. bahwa
dalam
rangka
mengakomodasi
perkembangan
usaha
kepariwisataan
serta
efektifitas pelaksanaan pembinaan, pengawasan,
dan pengendalian terhadap usaha kepariwisataan
di daerah dipandang perlu mengatur ketentuan
kepariwisataan;
b. bahwa pengaturan ketentuan kepariwisataan
sebagaimana dimaksud dalam huruf a merupakan
sebagai upaya untuk menumbuhkembangkan
dunia usaha kepariwisataan baik dari segi
ekonomi,
kebudayaan
bangsa,
pelestarian
alam/lingkungan, dan sumber daya serta jati diri
dan kesatuan bangsa;
c. bahwa dengan diundangkannya Undang-Undang
Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah, maka Peraturan Daerah Kota
Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi
Izin Usaha Pariwisata sudah tidak sesuai lagi
dengan perkembangan saat ini;
d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
perlu membentuk Peraturan Daerah tentang
Kepariwisataan;
Mengingat
: 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;
2
2. Undang-Undang Nomor 8 Drt Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar
Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera
Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437),
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang
Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang
Kepariwisataan
(Lembaran
Negara
Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan
Peraturan
Perundang-Undangan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1973
tentang Perluasan Daerah Kotamadya Medan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973
Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3005);
3
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983
tentang
Pelaksanaan
Kitab
Undang-Undang
Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27
Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab UndangUndang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 90,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5145);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1991
tentang Pembentukan Kecamatan Berastagi Dan
Mardinding Di Wilayah Kabupaten
Daerah
Tingkat II Karo, Kecamatan Pematang Bandar, Huta
Bayu Raja Dan Ujung Padang Di Wilayah
Kabupaten Daerah Tingkat II Simalungun,
Kecamatan Parbuluan Di Wilayah Kabupaten
Daerah Tingkat II Dairi Dan Kecamatan Medan
Petisah, Medan Tembung, Medan Helvetia, Medan
Polonia, Medan Maimun, Medan Selayang, Medan
Amplas Dan Medan Area Di Wilayah Kotamadya
Daerah Tingkat II Medan Dalam Wilayah Propinsi
Daerah Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 67);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1992
tentang
Pembentukan
18
(Delapan
Belas)
Kecamatan Di Wilayah Kabupaten-Kabupaten
Daerah Tingkat II Simalungun, Dairi, Tapanuli
Selatan, Karo, Tapanuli Utara, Tapanuli Tengah,
Nias, Langkat dan Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat II Medan dalam Wilayah Propinsi Daerah
Tingkat I Sumatera Utara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 65);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996
tentang
Penyelenggaraan
Kepariwisataan
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3658);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara
Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi Dan
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4737);
4
14. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010
tentang
Penyelenggaraan
Penataan
Ruang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5103);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011
tentang
Rencana
Induk
Pembangunan
Kepariwisataan
Nasional
Tahun
2010-2025
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5262);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2012
tentang Sertifikasi Kompetensi Dan Sertifikasi
Usaha Di Bidang Pariwisata (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 105,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5311);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas Di
Lingkungan Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
19. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Penyedia Akomodasi;
20. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan Dan
Minuman;
21. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Kawasan Pariwisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
24. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggara Kegiatan
Hiburan Dan Rekreasi;
5
25. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Usaha Jasa Pramuwisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggara
Pertemuan, Perjalanan, Insentif, Konferensi, Dan
Pameran;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara
Pendaftaran
Usaha
Jasa
Konsultan
Pariwisata;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan Dan Pariwisata
Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata
Cara Pendaftaran Usaha Spa;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53
Tahun 2011 tentang Pembentukan Produk Hukum
Daerah
(Berita
Negara
Republik
Indonesia
Tahun 2011 Nomor 694);
32. Peraturan
Daerah
Kota
Medan
Nomor
2
Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintahan Kota
Medan (Lembaran Daerah Kota Medan Tahun 2009
Nomor 2);
33. Peraturan Daerah Kota Medan Nomor 13
Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kota Medan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah
Kota Medan Tahun 2011 Nomor 13);
Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MEDAN
dan
WALIKOTA MEDAN
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KEPARIWISATAAN.
6
BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1
Dalam Peraturan Daerah ini yang dimakasud dengan:
1. Daerah adalah Kota Medan.
2. Pemerintahan
Daerah
adalah
penyelenggaraan
urusan
pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas
otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluasluasnya dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik
Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan perangkat daerah
sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
4. Walikota adalah Walikota Medan.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Medan.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
Kota Medan.
8. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang
merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang
tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas,
perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik
Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama
dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun,
persekutuan, kumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi
sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan
lainnya termasuk investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
9. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang
atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu
untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi, atau mempelajari
keunikan daya tarik wisata yang dikunjungi dalam jangka waktu
sementara.
10. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata.
11. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung
berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat,
pengusaha, dan Pemerintah Daerah.
7
12. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan
pariwisata dan bersifat multidimensi serta multidisiplin yang
muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta
interaksi antara wisatawan dan masyarakat setempat, sesama
wisatawan, pemerintah daerah, dan pengusaha.
13. Daerah tujuan pariwisata, yang selanjutnya disebut Destinasi
Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau
lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik
wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas, serta
masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya
kepariwisataan.
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang
dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan
penyelenggaraan pariwisata.
15. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan,
keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan
alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran
atau tujuan kunjungan wisatawan.
16. Daya Tarik Wisata Alam adalah wisata yang menggunakan alam
atau lingkungan sebagai daya tarik wisata.
17. Daya Tarik Wisata Budaya adalah wisata yang menggunakan
budaya tradisional sebagai daya tarik wisata.
18. Daya Tarik Wisata Buatan/Binaan Manusia adalah wisata yang
menggunakan karya seni atau tempat wisata yang dibuat oleh
manusia sebagai daya tarik wisata.
19. Usaha Jasa Pariwisata adalah usaha jasa yang diselenggarakan
oleh setiap orang atau badan usaha yang meliputi jasa
perencanaan, jasa pelayanan, dan jasa penyelenggaraan
pariwisata.
20. Usaha Sarana Pariwisata adalah kegiatan pengelolaan,
penyediaan fasilitas, dan pelayanan yang diperlukan dalam
penyelenggaraan pariwisata.
21. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau sekelompok orang yang
melakukan kegiatan usaha pariwisata.
22. Industri Pariwisata adalah kumpulan usaha pariwisata yang
saling terkait dalam rangka menghasilkan barang dan/atau jasa
bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dalam penyelenggaraan
pariwisata.
23. Akomodasi adalah tempat bagi seseorang untuk tinggal
sementara, dapat berupa hotel, losmen, guest house, pondok,
cottage inn, perkemahan, caravan, bag packer, dan sebagainya.
8
24. Jasa Boga dan Restoran adalah industri yang bergerak dalam
bidang penyediaan makanan dan minuman, yang dikelola secara
komersial.
25. Transportasi dan Jasa Angkutan adalah bidang usaha jasa yang
bergerak dalam bidang angkutan.
26. Tempat Penukaran Uang (Money Changer)
penukaran mata uang asing (money changer).
adalah
tempat
27. Atraksi Wisata adalah pertunjukan tari, musik, upacara adat, dan
lain-lain sesuai dengan budaya setempat.
28. Cinderamata adalah oleh-oleh atau kenang-kenangan yang dapat
dibawa oleh wisatawan pada saat kembali ke tempat asalnya.
29. Biro Perjalanan adalah suatu badan usaha di mana
operasionalnya meliputi pelayanan semua proses perjalanan dari
seseorang sejak berangkat hingga kembali, sehingga mereka
merasa nyaman selama perjalanan.
30. Kawasan Strategis Pariwisata adalah kawasan yang memiliki
fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk
pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting
dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi,
sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya
dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.
31. Perjalanan wisata adalah penyelenggaraan perjalanan wisata.
32. Objek Wisata adalah segala sesuatu yang menjadi sasaran wisata.
33. Kebudayaan adalah hasil kegiatan dan penciptaan akal budi
manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat.
34. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan
perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pekerja
pariwisata untuk mengembangkan profesionalitas kerja.
35. Sertifikasi adalah proses pemberian sertifikat kepada usaha dan
pekerja pariwisata untuk mendukung peningkatan mutu produk
pariwisata, pelayanan, dan pengelolaan kepariwisataan.
36. Pameran adalah suatu kegiatan untuk menyebarluaskan
informasi dan promosi yang ada hubungannya dengan
penyelenggaraan pariwisata.
37. Pramuwisata adalah seseorang yang pekerjaannya memberikan
bimbingan, penerangan, dan petunjuk kepada wisatawan
mengenai objek wisata.
9
38. Informasi Pariwisata adalah keterangan dalam bentuk apapun
mengenai
segala
sesuatu
yang
berhubungan
dengan
kepariwisataan.
39. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari,
menggumpulkan dan mengolah data atau keterangan lainnya
dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
40. Hotel adalah suatu usaha yang tempat dan fasilitas untuk
menginap/istirahat, memperoleh pelayanan dan/atau fasilitas
lainnya dengan perhitungan pembayaran harian serta dapat
menyediakan restoran/rumah makan, dan bar.
41. Wisma (Guest House) adalah jenis usaha akomodasi yang
mempergunakan seluruh atau sebagian bangunan rumah untuk
fasilitas kamar penginapan dengan perhitungan pembayaran
harian dan biasa dipergunakan untuk keperluan instansi,
perusahaan atau badan serta termasuk melayani umum serta
dapat menyediakan fasilitas penyediaan jasa makanan dan
minuman.
42. Motel/Losmen adalah suatu usaha komersil yang menggunakan
seluruh atau sebagian dari suatu banggunan yang khusus
disediakan bagi setiap orang untuk memperoleh layanan
penginapan.
43. Penginapan Remaja adalah suatu usaha yang menggunakan
seluruh atau sebagian dari suatu bangunan yang khusus
disediakan bagi remaja untuk memperoleh layanan penginapan
dan pelayanan lainnya.
44. Pondok Wisata adalah suatu usaha yang menggunakan sebagian
rumah tinggal untuk penginapan untuk setiap orang dengan
penghitungan biaya harian.
45. Cottage adalah suatu bentuk usaha akomodasi yang terdiri dari
unit-unit banguan terpisah seperti rumah tinggal dengan
perhitungan pembayaran harian serta dapat menyediakan
restoran/rumah makan yang terpisah.
46. Restoran adalah suatu jenis usaha jasa pangan bertempat di
sebagian atau seluruh bangunan yang permanen, dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan, dan penyajian dari penjualan makanan dan
minuman bagi umum di tempat usahanya serta memenuhi
ketentuan persyaratan yang ditetapkan.
47. Rumah Makan dan Warung Nasi adalah setiap usaha komersil
yang ruang lingkup kegiatannya menyediakan hidangan dan
minuman untuk umum di tempat usahanya.
10
48. Objek Wisata Budaya/Alam adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat untuk menyimpan, memelihara bendabenda purbakala, peninggalan sejarah, seni budaya, pelestarian,
dan pembudidayaan flora dan fauna serta menata dan
memelihara keadaan lingkungan/alam.
49. Atraksi Wisata adalah suatu kegiatan yang menyelenggarakan
pertunjukan kesenian, olah raga, pameran/promosi, dan bazar di
tempat tertutup dan di tempat terbuka yang bersifat temporer
baik komersil maupun tidak komersil.
50. Taman Rekreasi adalah suatu usaha yang menyediakan tempat
dan berbagai jenis fasilitas untuk memberikan kesegaran rohani
dan jasmani yang mengandung unsur hiburan, pendidikan, dan
kebudayaan sebagai usaha pokok di suatu kawasan tertentu dan
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan
dan minuman lainnya.
51. Gelanggang Renang adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk berenang serta dapat dilengkapi
dengan penyediaan dan jasa pelayanan makan dan minum.
52. Padang Golf adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk bermain golf serta dapat dilengkapi dengan
penyediaan dan jasa pelayanan makan dan minum.
53. Arena Latihan Golf adalah suatu jenis usaha yang menyediakan
tempat, peralatan, dan fasilitas untuk arena berlatih golf dengan
menyediakan tenaga pelatih golf serta dapat menyediakan
pelayananan makanan dan minuman serta fasilitas, penjualan,
dan persewaan permainan.
54. Kolam Pemancingan adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat dan fasilitas untuk memancing ikan serta dapat
dilengkapi dengan penyediaan dan jasa pelayanan makanan dan
minuman.
55. Pusat Oleh Raga dan Kesegaran Jasmani yaitu usaha yang
menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk kegiatan olah
raga dan kebugaran tubuh serta dapat menyediakan jenis
pelayanan makanan dan minuman, serta fasilitas penjualan dan
persewaan peralatan olah raga.
56. Gelanggang Bola Ketangkasan adalah suatu usaha menyediakan
tempat, peralatan/mesin bola ketangkasan dan fasilitas untuk
bermain ketangkasan yang bersifat hiburan anak-anak serta
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan
dan minuman.
11
57. Permainan Ketangkasan Manual/Mekanik/Elektronik adalah
suatu usaha yang menyediakan tempat, peralatan/mesin, dan
fasilitas untuk bermain ketangkasan yang bersifat hiburan bagi
anak-anak dan dewasa serta dapat dilengkapi dengan
perkembangan teknologi komputer yang menggunakan perangkat
lunak dan perangkat keras tertentu, serta dapat dilengkapi
dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
58. Gelanggang Bola Gelinding (Bowling) adalah suatu usaha yang
menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk bermain bola
gelinding serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman.
59. Arena Bola Sodok (billiard) adalah suatu usaha yang menyediakan
tempat dan peralatan fasilitas untuk bermain bola sodok serta
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan
dan minuman.
60. Klab Malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk menari dengan diiringi musik hidup, peralatan
musik hidup, pemain musik, pramuria, pertunjukan lampu serta
dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan
dan minuman.
61. Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang diserta dengan
atraksi pertunjukan cahaya lampu-lampu diskotik serta dapat
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan
minuman.
62. Musik Hidup adalah suatu usaha yang menyediakan tempat, alat
musik dan tata suara, tata lampu pemain musik, penyanyi serta
fasilitas untuk mengadakan pertunjukan musik secara langsung
pada restoran, bar, dan sejenisnya.
63. Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat,
peralatan dan fasilitas untuk menyanyi yang diiringi musik
rekaman, lampu serta dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman.
64. Pub adalah suatu usaha komersial yang ruang lingkup
kegiatannya menghidangkan minuman untuk umum ditempat
usahanya dan menyelenggarakan musik hidup.
65. Bar adalah setiap usaha komersil yang ruang lingkup kegiatannya
menghidangkan minuman untuk umum ditempat usahanya.
66. Panti Pijat adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk pijat sebagai usaha pokok dan dapat dilengkapi
dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan minuman.
12
67. Mandi
Uap/Oukup/Sauna
adalah
suatu
usaha
yang
menyediakan tempat dan fasilitas untuk mandi uap sebagai
usaha pokok dan dapat dilengkapi dengan penyediaan jasa
pelayanan makanan dan minuman.
68. Sistem Pengobatan Alami, yang selanjutnya disingkat Spa yaitu
usaha penyediaan tempat dan fasilitas relaksasi, kebugaran dan
kesehatan yang menggunakan terapi air, terapi aroma, terapi
musik, dan terapi sejenis lainnya yang dilakukan oleh tenaga
terlatih dan berpengalaman.
69. Perahu Dayung adalah suatu jenis usaha permainan
menggunakan perahu dayung dan bersifat komersil.
air
70. Sepeda Air adalah suatu jenis usaha permainan air yang
menggunakan sepeda air dan bersifat komersil.
71. Kereta Api Mini adalah suatu jenis usaha permainan yang
menggunakan kereta api dan bersifat komersil.
72. Kereta Gantung adalah suatu jenis usaha permainan yang
menggunakan kereta gantung atau sejenisnya dan bersifat
komersil.
73. Kereta Rekreasi Anak Bermotor adalah suatu jenis usaha
permainan di tempat rekreasi yang menggunakan kereta bermotor
dan bersifat komersial.
74. Arena Balap adalah suatu jenis usaha permainan yang
menyediakan jasa tempat dan kenderaan untuk arena balap
bersifat komersial.
75. Pertunjukan Kesenian/Atraksi Hiburan yang bersifat komersil
adalah suatu jenis kegiatan atraksi hiburan, pameran, dan
pertunjukan di tempat terbuka maupun tertutup dan bersifat
komersial.
76. Bioskop adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan
fasilitas untuk pemutaran/pertunjukan film serta dapat
dilengkapi dengan penyediaan jasa pelayanan makanan dan
minuman.
77. Pertunjukan (Showbiz) adalah merupakan kegiatan pertunjukan
di tempat hiburan yang lainnya dengan mendatangkan artis-artis
dari dalam atau luar negeri.
78. Biro Perjalanan Wisata merupakan kegiatan usaha bersifat
komersial yang mengatur, menyediakan, dan menyelenggarakan
pelayanan bagi seseorang atau sekelompok orang untuk
melakukan perjalanan dengan tujuan utama untuk berwisata.
79. Agen Perjalanan Wisata adalah badan yang menyelenggarakan
usaha perjalanan yang bertindak sebagai perantara dalam
menjual dan/atau mengurus jasa untuk melakukan perjalanan.
13
80. Impresariat (Event Organizer), yang selanjutnya disingkat EO
adalah jenis usaha jasa pariwisata yang merencakan, mengatur,
dan menyelenggarakan kegiatan pertunjukan hiburan baik yang
merupakan
mendatangkan,
mengirimkan
maupun
mengembalikan artis atau olahragawan dari dalam negeri
ataupun luar negeri termasuk di dalamnya pengaturan dan jenis
hiburan serta penyediaan sarana dan prasarana pendukung
penyelenggaraan pertunjukan hiburan tersebut.
81. Jasa Konsultan Pariwisata adalah jenis usaha jasa pariwisata
yang memberikan jasa berupa saran, nasehat, dan pendapat
tentang perencanaan, pengelolaan, pelaksanaan, pengawasan,
dan evaluasi terhadap pembangunan dan usaha usaha di bidang
kepariwisataan.
82. Jasa Informasi/Promosi Pariwisata adalah jenis usaha jasa
pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan dan melayani
penyediaan informasi, penyebaran, dan pemanfaatan informasi
kepariwisatan.
83. Jasa Peyelenggraan Konvensi, Perjalanan Insentif, dan Pameran
(Meeting, Insentive, Convention, and Exhibition), yang selanjutnya
disingkat MICE antara lain seperti Proffesional Convention
Organizer (PCO) dan Profesional Exhibition Organizer (PEO) adalah
jenis usaha pariwisata yang merencanakan, menyelenggarakan,
dan melayani kegiatan konferensi, kongres, pertemuan, seminar,
loka karya, pameran, dan berbagai kegiatan atraksi pertunjukan
(event), termasuk di dalamnya kegiatan penyediaan sarana dan
prasarana pendukung penyelenggaraan kegiatan.
84. Wisma Pangkas/Salon (Barber Shop) adalah usaha yang
menyediakan tempat, peralatan, dan fasilitas untuk memotong,
menata, dan merias rambut.
85. Salon Kecantikan adalah suatu usaha jasa perawatan kecantikan
tubuh, biasa tanpa menggunakan alat medis pada suatu tempat
tertentu dilengkapi dengan fasilitas untuk menunjang kegiatan
usaha.
86. Anak-anak adalah setiap orang yang belum berusia 18 (delapan
belas) tahun.
87. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar
pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban
dan/atau untuk tujuan lain.
88. Penyidikan tindak pidana adalah serangkaian tindakan yang
dilakukan oleh Penyidik untuk mencari serta mengumpulkan
bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang
terjadi serta menemukan tersangkanya.
14
BAB II
ASAS, FUNGSI, DAN TUJUAN
Pasal 2
Kepariwisataan diselenggarakan berdasarkan asas:
a. manfaat;
b. kekeluargaan;
c. adil dan merata;
d. keseimbangan;
e. kemandirian;
f. kelestarian;
g. partisipatif;
h. berkelanjutan;
i. demokratis;
j. kesetaraan; dan
k. kesatuan.
Pasal 3
Kepariwisataan berfungsi memenuhi kebutuhan jasmani, rohani, dan
intelektual setiap wisatawan dengan rekreasi dan perjalanan serta
meningkatkan pendapatan daerah untuk mewujudkan kesejahteraan
rakyat.
Pasal 4
Kepariwisataan bertujuan untuk:
a. meningkatkan pertumbuhan ekonomi;
b. meningkatkan kesejahteraan rakyat;
c. menghapus kemiskinan;
d. mengatasi pengangguran;
e. melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya;
f. memajukan kebudayaan;
g. mengangkat citra bangsa;
h. memupuk rasa cinta tanah air;
i. memperkukuh jati diri dan kesatuan bangsa; dan
j. mempererat persahabatan antarbangsa.
BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN KEPARIWISATAAN
Pasal 5
Kepariwisataan diselenggarakan dengan prinsip:
a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai
pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan
hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan
antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara
manusia dan lingkungan;
b. menjunjung tinggi Hak Asasi Manusia, keragaman budaya, dan
kearifan lokal;
15
c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan,
kesetaraan, dan proporsionalitas;
d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup;
e. memberdayakan masyarakat setempat;
f. menjamin keterpaduan antarsektor, antardaerah, antara pusat
dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistematik dalam
kerangka otonomi daerah serta keterpaduan antarpemangku
kepentingan;
g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan
internasional dalam bidang pariwisata; dan
h. memperkukuh keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
BAB IV
PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN
Pasal 6
Pembangunan
kepariwisataan
dilakukan
berdasarkan
asas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang diwujudkan melalui
pelaksanaan
rencana
pembangunan
kepariwisataan
dengan
memperhatikan keanekaragaman, keunikan, dan kekhasan budaya
dan alam, serta kebutuhan manusia untuk berwisata.
Pasal 7
Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
meliputi:
a. industri pariwisata, meliputi:
1. akomodasi;
2. jasa boga dan restoran;
3. transportasi dan jasa angkutan;
4. tempat penukaran uang (money changer);
5. atraksi wisata;
6. cinderamata; dan
7. biro perjalanan.
b. destinasi pariwisata;
c. pemasaran pariwisata; dan
d. kelembagaan kepariwisataan.
BAB V
RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN DAERAH
Pasal 8
(1) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 6 dilakukan berdasarkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan Daerah.
(2) Pembangunan kepariwisataan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan
jangka panjang daerah.
16
Pasal 9
(1) Penyusunan rencana induk pembangunan kepariwisataan daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) dilakukan dengan
melibatkan pemangku kepentingan.
(2) Rencana induk pembangunan kepariwisataan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi perencanaan pembangunan
industri pariwisata, destinasi pariwisata, pemasaran, dan
kelembagaan kepariwisataan.
Pasal 10
Pemerintah Daerah mendorong penanaman modal dalam negeri dan
penanaman modal asing di bidang kepariwisataan sesuai dengan
rencana induk pembangunan kepariwisataan Daerah.
Pasal 11
Pemerintah bersama lembaga yang terkait dengan kepariwisataan
menyelenggarakan penelitian dan pengembangan kepariwisataan
untuk mendukung pembangunan kepariwisataan.
BAB VI
KAWASAN STRATEGIS PARIWISATA
Pasal 12
(1) Penetapan kawasan strategis pariwisata dilakukan dengan
memperhatikan aspek:
a. sumber daya pariwisata alam dan budaya yang potensial
menjadi daya tarik pariwisata;
b. potensi pasar;
c. lokasi strategis yang berperan menjaga persatuan bangsa dan
keutuhan wilayah;
d. perlindungan terhadap lokasi tertentu yang mempunyai peran
strategis dalam menjaga fungsi dan daya dukung lingkungan
hidup;
e. lokasi strategis yang mempunyai peran dalam usaha
pelestarian dan pemanfaatan aset budaya;
f. kesiapan dan dukungan masyarakat; dan
g. kekhususan dari wilayah.
(2) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dikembangkan untuk berpartisipasi dalam terciptanya
persatuan dan kesatuan bangsa, keutuhan Negara Kesatuan
Republik Indonesia serta peningkatan kesejahteraan masyarakat.
(3) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) harus memperhatikan aspek budaya, sosial, dan agama
masyarakat setempat.
17
(4) Kawasan strategis pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan bagian integral rencana tata ruang wilayah
Daerah yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
BAB VII
USAHA PARIWISATA
Pasal 13
(1) Usaha pariwisata meliputi, antara lain:
a. daya tarik wisata;
b. kawasan pariwisata;
c. jasa transportasi wisata;
d. jasa perjalanan wisata;
e. jasa makanan dan minuman;
f. penyediaan akomodasi;
g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi,
dan pameran;
i. jasa informasi pariwisata;
j. jasa konsultan pariwisata;
k. jasa pramuwisata;
l. wisata tirta; dan
m. spa.
(2) Usaha pariwisata selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 14
Pemerintah Daerah wajib mengembangkan dan melindungi usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi dalam bidang usaha pariwisata
dengan cara:
a. membuat kebijakan pencadangan usaha pariwisata untuk usaha
mikro, kecil, menengah, dan koperasi; dan
b. memfasilitasi kemitraan usaha mikro, kecil, menengah, dan
koperasi dengan usaha skala besar.
Bagian Kesatu
Daya Tarik Wisata
Pasal 15
(1) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf a merupakan usaha pariwisata yang kegiatannya
mengelola:
a. daya tarik wisata alam;
b. daya tarik wisata budaya; dan/atau
c. daya tarik wisata buatan/binaan manusia.
18
(2) Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) meliputi:
a. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala berupa
prasasti, petilasan, dan bangunan kuno;
b. pengelolaan museum;
c. pengelolaan pemukiman dan/atau rumah adat;
d. pengelolaan objek ziarah; dan
e. usaha pengelolaan daya tarik wisata lainnya yang ditetapkan
oleh Walikota.
(3) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) usaha
pariwisatanya diselenggarakan oleh setiap orang atau Badan.
(4) Daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang
menyelenggarakan pertunjukan terbatas di dalam maupun di luar
bangunan, wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari
Walikota.
Bagian Kedua
Kawasan Pariwisata
Pasal 16
(1) Kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf b merupakan usaha pariwisata yang kegiatannya
diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha untuk
membangun dan/atau mengelola kawasan dengan luas tertentu
serta untuk memenuhi kebutuhan pariwisata.
(2) kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud pada
meliputi:
a. penggunaan lahan yang telah dilengkapi dengan
sebagai tempat untuk menyelenggarakan usaha
dan fasilitas pendukung lainnya; dan
b. penyediaan bangunan untuk menunjang kegiatan
di dalam kawasan pariwisata; dan
(3) kawasan pariwisata sebagaimana
ditetapkan oleh Walikota.
dimaksud
pada
ayat (1),
prasarana
pariwisata
pariwisata
ayat
(1)
Bagian Ketiga
Jasa Transportasi Wisata
Pasal 17
(1) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf c merupakan usaha pariwisata khusus yang
menyediakan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan
pariwisata, bukan angkutan transportasi regular/umum.
19
(2) Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha dengan ciri:
a. mengangkut wisatawan atau rombongan; dan
b. merupakan pelayanan angkutan dari dan menuju daerah
tujuan wisata atau tempat lainya.
Bagian Keempat
Jasa Perjalanan Wisata
Pasal 18
(1) Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf d meliputi:
a. usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata;
b. usaha agen perjalanan wisata; dan
c. usaha jasa perjalanan wisata lainnya yang ditetapkan oleh
Walikota.
(2) Usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan usaha penyediaan jasa perencanaan
perjalanan dan/atau jasa pelayanan dan penyelenggaraan
pariwisata, termasuk penyelenggaraan perjalanan ibadah.
(3) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf b merupakan usaha jasa pemesanan sarana, yang
meliputi pemesanan tiket dan pemesanan akomodasi serta
pengurusan dokumen perjalanan.
(4) Usaha biro perjalanan Wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan
hukum.
(5) Usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) usaha yang diselenggarakan oleh setiap orang atau badan
usaha.
Bagian Kelima
Jasa Makanan Dan Minuman
Pasal 19
(1)
Jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf e merupakan usaha penyediaan
makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan dan
perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau
penyajiannya.
(2)
Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1), meliputi:
a. restoran;
b. rumah makan;
c. restoran waralaba;
d. bar di Hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
20
e.
f.
g.
h.
kafe;
pusat penjualan makanan dan minuman;
jasa boga; dan
usaha jasa makanan dan minuman lainnya yang ditetapkan
oleh Walikota.
(3)
Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan, dan penyajian di dalam 1 (satu)
tempat yang tidak berpindah-pindah.
(4)
Rumah makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b
merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
penyimpanan dan penyajian di dalam 1 (satu) tempat tetap yang
tidak berpindah-pindah.
(5)
Bar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan
usaha penyediaan minuman beralkohol dan non alkohol
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1
(satu) tempat tetap yang tidak berpindah-pindah.
(6)
Kafe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e merupakan
penyediaan makanan ringan dan minuman ringan dilengkapi
dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses pembuatan,
penyimpanan dan/atau penyajiannya dalam 1 (satu) tempat
yang tidak berpindah-pindah.
(7)
Jasa boga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g
merupakan usaha penyediaan makanan dan minuman yang
dilengkapi dengan peralatan dan perlengkapan untuk proses
pembuatan, penyimpanan dan penyajian, untuk disajikan di
lokasi yang diinginkan oleh pemesan.
(8)
Pusat penjualan makanan dan minuman merupakan usaha
penyediaan tempat untuk restoran, rumah makan dan/atau kafe
yang dilengkapi dengan meja dan kursi.
(9)
Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diselenggarakan oleh badan usaha berbadan
hukum atau tidak berbadan hukum atau perseorangan.
(10) Usaha jasa makanan dan minuman sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) huruf a, huruf c, dan huruf d dapat
menyelenggarakan hiburan atau kesenian yang dilakukan oleh
artis baik dari dalam negeri maupun asing, dengan ketentuan
wajib memperoleh rekomendasi pertunjukan dari Walikota.
21
Pasal 20
Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, waktu
operasional usahanya pukul 12.00 (dua belas) WIB sampai dengan
pukul 02.00 (dua) WIB.
Pasal 21
Bar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, wajib
mencantumkan pengumuman mengenai batasan usia pengunjung
yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
Bagian Keenam
Penyediaan Akomodasi
Pasal 22
(1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf f merupakan usaha pariwisata yang menyediakan
pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi
dengan pelayanan pariwisata lainnya.
(2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
meliputi:
a. hotel;
b. bumi perkemahan;
c. persinggahan karavan;
d. vila;
e. pondok wisata;
f. wisma (guest house);
g. motel;
h. losmen;
i. rumah kost; dan
j. akomodasi lainnya yang ditetapkan Walikota.
(3) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, meliputi:
a. hotel bintang; dan
b. hotel non bintang.
(4) Hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan
penyediaan akomodasi secara harian berupa kamar-kamar di
dalam 1 (satu) bangunan, yang dapat dilengkapi dengan jasa
pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan serta fasilitas
lainya.
(5) Bumi perkemahan sebagaimana pada ayat (2) huruf b merupakan
penyediaan akomodasi di alam terbuka dengan menggunakan
tenda.
(6) Persinggahan karavan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
huruf c merupakan penyediaan tempat untuk kendaraan yang
dilengkapi fasilitas menginap di alam terbuka dapat dilengkapi
dengan kendaraannya.
22
(7) Vila sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan
penyediaan akomodasi berupa keseluruhan bangunan tunggal
yang dapat dilengkapi dengan fasilitas, kegiatan hiburan serta
fasilitas lainnya.
(8) Pondok wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e
merupakan akomodasi berupa bangunan rumah tinggal yang
dihuni oleh pemiliknya dan dimanfaatkan sebagian untuk
disewakan dengan memberikan kesempatan kepada wisatawan
untuk berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari pemiliknya.
(9) Jenis usaha penyediaan akomodasi lainnya
dimaksud pada ayat (2) huruf f meliputi:
a. motel;
b. rumah kos lebih dari 10 (sepuluh) kamar; dan
c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan Walikota.
sebagaimana
Pasal 23
(1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) huruf a diselenggarakan oleh badan usaha yang berbadan
hukum.
(2) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) huruf b, huruf c, dan huruf d dapat diselenggara oleh
badan usaha.
(3) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22
ayat (2) huruf e dan ayat (9) huruf b diselenggarakan oleh setiap
orang.
Pasal 24
Dalam upaya meningkatkan kepariwisataan di Daerah, hotel bintang
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (3) huruf a harus
menyediakan:
a. pertunjukkan kesenian tradisional;
b. informasi pariwisata Daerah;
c. penyediaan fasilitas di hotel yang sesuai dengan tradisi dan
kebiasaan masyarakat setempat; dan
d. penyediaan fasilitas kamar hotel yang menunjang untuk kegiatan
ibadah, berupa kran air untuk wudhu, arah kiblat, dan sajadah.
Pasal 25
(1) Penyelenggaraan usaha pariwisata di hotel selain fasilitas yang
disediakan oleh hotel berupa restoran, sarana olahraga, tempat
bermain anak, dan pusat kebugaran yang menyatu dengan hotel
wajib memiliki TDUP terpisah dari TDUP Hotel.
23
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
a. diskotik;
b. pub;
c. bar di hotel berbintang 3, berbintang 4, dan berbintang 5;
d. karaoke;
e. spa;
f. panti pijat; dan
g. jenis kegiatan atau hiburan lainnya yang ditetapkan oleh
Walikota.
Bagian Ketujuh
Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi
Pasal 26
(1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf g merupakan suatu
kegiatan usaha pariwisata yang meliputi:
a. gelanggang olahraga;
b. gelanggang seni;
c. arena permainan;
d. hiburan malam;
e. panti pijat;
f. taman rekreasi;
g. karaoke;
h. jasa impresariat/promotor; dan
i. usaha kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang ditetapkan
oleh Walikota.
(2) Jenis usaha gelanggang olahraga sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a meliputi:
a. lapangan golf;
b. driving golf;
c. rumah bilyar;
d. gelanggang renang;
e. lapangan tenis;
f. pacuan kuda;
g. ice skating;
h. pusat kebugaran (fitness center);
i. gelanggang futsal;
j. gelanggang bowling; dan
k. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
(3) Jenis usaha gelanggang seni sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf b meliputi:
a. sanggar seni;
b. galeri seni;
c. gedung bioskop;
d. gedung pertunjukan seni; dan
e. jenis usaha gelanggang seni lainnya yang ditetapkan oleh
Walikota.
24
(4) Jenis usaha arena permainan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf c meliputi:
a. permainan ketangkasan manual/mekanik/elektronik; dan
b. jenis usaha lainnya dari usaha arena permainan yang tidak
mengandung unsur judi.
(5) Jenis usaha hiburan malam
ayat (1) huruf d meliputi:
a. kelab malam;
b. diskotek; dan
c. pub.
sebagaimana dimaksud pada
(6) Jenis usaha panti pijat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf e meliputi:
a. panti pijat;
b. refleksi; dan
c. mandi uap/oukup/sauna.
(7) Jenis usaha taman rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f meliputi:
a. taman rekreasi;
b. taman bertema; dan
c. jenis usaha lainnya yang ditetapkan oleh Walikota.
(8) Jenis usaha jasa karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf g meliputi karaoke dan karaoke keluarga.
(9) Jenis usaha jasa impresariat/promotor sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf h meliputi jenis sub usaha jasa
impresariat/promotor.
Pasal 27
(1) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g,
dan huruf h dan ayat (5) diselenggarakan oleh badan usaha.
(2) Usaha kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 26 ayat (2) selain huruf c sampai dengan huruf h,
ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), dan ayat (8) dapat
diselenggarakan oleh badan usaha berbadan hukum atau tidak
berbadan hukum atau perseorangan.
Pasal 28
(1)
Rumah bilyar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai
dengan pukul 24.00 WIB.
(2)
Gelanggang renang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf d, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB
sampai dengan pukul 21.00 WIB.
25
(3)
Ice skating sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf g, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai
dengan pukul 21.00 WIB.
(4)
Gelanggang futsal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf i, waktu operasional usahanya pukul 07.00
sampai dengan pukul 24.00 WIB.
(5)
Gelanggang bowling sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26
ayat (2) huruf j, waktu operasional usahanya pukul 08.00 WIB
sampai dengan pukul 22.00 WIB.
(6)
Permainan
ketangkasan
manual/mekanik/elektronik;
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4) huruf a, waktu
operasional usahanya pukul 10.00 WIB sampai dengan
pukul 22.00 WIB.
(7)
Kelab malam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)
huruf a, waktu operasional usahanya pukul 20.00 WIB sampai
dengan pukul 03.00 WIB.
(8)
Diskotek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5)
huruf b, waktu operasional usahanya pukul 20.00 WIB sampai
dengan pukul 03.00 WIB.
(9)
Pub sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) huruf c,
waktu operasional usahanya pukul 20.00 WIB sampai dengan
pukul 03.00 WIB.
(10) Panti pijat, refleksi, mandi uap/oukup/sauna sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) huruf a, huruf b, dan huruf c
waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan
pukul 21.00 WIB.
(11) Karaoke sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g,
waktu operasional usahanya pukul 14.00 WIB sampai dengan
pukul 02.00 WIB dan Karaoke keluarga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 28 ayat (1) huruf g, waktu operasional usahanya
pukul 14.00 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.
(12) Lapangan golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf a, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB sampai
dengan pukul 18.00 WIB.
(13) Driving golf sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf b, waktu operasional usahanya pukul 06.00 WIB sampai
dengan pukul 18.00 WIB.
(14) Lapangan tenis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf e, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai
dengan pukul 22.00 WIB.
(15) Pacuan kuda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)
huruf f, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai
dengan pukul 17.00 WIB.
26
(16) Pusat kebugaran (fitness centre) sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (2) huruf h, waktu operasional usahanya
pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB.
(17) Sanggar seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai
dengan pukul 23.00 WIB.
(18) Galeri seni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
huruf b, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai
dengan pukul 23.00 WIB.
(19) Gedung bioskop sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (3)
huruf c, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai
dengan pukul 02.00 WIB.
(20) Gedung pertunjukan seni sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (3) huruf d, waktu operasional usahanya
pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 04.00 WIB.
(21) Taman rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7)
huruf a, waktu operasional usahanya pukul 07.00 WIB sampai
dengan pukul 22.00 WIB.
(22) Taman bertema sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (7)
huruf b, waktu operasional usahanya pukul 09.00 WIB sampai
dengan pukul 22.00 WIB.
Pasal 29
(1) Jenis usaha hiburan malam sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 26 ayat (5) dilarang memasukan pengunjung anak-anak
atau dibawah usia 18 (delapan belas) tahun dan wajib
mencantumkan
pengumuman
mengenai
batasan
usia
pengunjung yang mudah dibaca/dilihat oleh umum.
(2) Walikota wajib mencabut TDUP yang telah dikeluarkan, jika
terdapat pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
Bagian Kedelapan
Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi,
Dan Pameran
Pasal 30
(1) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan
pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf h
merupakan usaha yang memberikan jasa bagi suatu pertemuan
sekelompok orang, menyelenggarakan perjalanan bagi karyawan
dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya, serta
menyelenggarakan pameran dalam rangka menyebarluaskan
informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala
nasional, regional, dan internasional.
27
(2) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi dan
pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh badan usaha.
Bagian Kesembilan
Jasa Informasi Pariwisata
Pasal 31
(1) Jasa Informasi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf i merupakan usaha yang menyediakan data, berita,
feature, foto, video, dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan
yang disebarkan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik.
(2) Usaha Jasa Informasi Pariwisata diselenggarakan oleh badan
usaha yang berbadan hukum.
Bagian Kesepuluh
Jasa Konsultan Pariwisata
Pasal 32
(1) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 13 ayat (1) huruf j merupakan usaha yang menyediakan
sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan,
pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang
kepariwisataan.
(2) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diselenggarakan oleh badan usaha.
Bagian Kesebelas
Jasa Pramuwisata
Pasal 33
(1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13
ayat (1) huruf k adalah usaha yang menyediakan dan/atau
mengoordinasikan tenaga pemandu wisata untuk memenuhi
kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan
wisata.
(2) Jasa pramuwisata merupakan jasa yang diberikan oleh seseorang
berupa bimbingan, penerangan dan petunjuk tentang daya tarik
wisata serta membantu segala sesuatu yang diperlukan oleh
wisatawan sesuai dengan etika profesinya.
(3) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan
ayat (2) diselenggarakan oleh setiap orang atau badan usaha.
28
Bagian Keduabelas
Wisata Tirta
Pasal 34
(1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf l merupakan usaha yang menyelenggarakan wisata dan
olahraga air, termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta
jasa lainnya yang dikelola secara komersial.
(2) Wisata tirta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan
oleh setiap orang atau badan usaha.
Bagian Ketigabelas
Spa
Pasal 35
(1) Usaha spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1)
huruf m merupakan usaha perawatan yang memberikan layanan
dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempahrempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas
fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap
memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia.
(2) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) waktu operasional
usahanya pukul 09.00 WIB sampai dengan pukul 21.00 WIB.
(3) Spa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh
setiap orang atau badan usaha.
BAB VIII
PENDAFTARAN USAHA PARIWISATA
Bagian Kesatu
TDUP
Pasal 36
(1) Setiap pengusaha yang menyelenggarakan usaha pariwisata wajib
memiliki TDUP yang diterbitkan oleh Walikota.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan sesuai
jenis usaha pariwisata.
(3) Walikota dalam menerbitkan TDUP dapat mendelegasikan kepada
Kepala SKPD.
(4) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling kurang
memuat:
a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
29
b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
c. nama pengusaha;
d. nama pengurus badan usaha untuk pengusaha yang
berbentuk badan usaha;
e. merek usaha, apabila ada;
f. alamat penyelenggaraan kegiatan usaha pariwisata;
g. nomor akta pendirian badan usaha dan perubahannya,
apabila ada untuk pengusaha yang berbentuk badan usaha
atau nomor kartu tanda penduduk untuk pengusaha
perseorangan;
h. nama dan nomor izin teknis, serta nama dan nomor dokumen
lingkungan hidup yang dimiliki pengusaha;
i. nama dan tanda tangan pejabat yang menerbitkan TDUP; dan
j. tanggal penerbitan TDUP.
(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai TDUP sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Walikota.
Pasal 37
(1) TDUP berlaku selama perusahaan menjalankan kegiatan usaha
kepariwisataan.
(2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib didaftarkan
ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali.
Pasal 38
Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata diselenggarakan
tanpa memungut biaya dari pengusaha.
Bagian Kedua
Persyaratan TDUP
Pasal 39
Persyaratan TDUP meliputi:
a. persyaratan administratif;
b. persyaratan yuridis;
c. persyaratan teknis; dan
d. persyaratan waktu.
Paragraf 1
Persyaratan Administratif
Pasal 40
(1) Persyaratan administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf a adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan
aspek ketatausahaan sebagai dasar pengajuan permohonan TDUP
yang dituangkan dalam formulir permohonan.
30
(2) Formulir permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
paling sedikit memuat:
a. nama penanggung jawab usaha;
b. nama perusahaan;
c. alamat perusahaan;
d. bidang usaha;
e. jenis usaha;
f. lokasi usaha;
g. nomor telepon perusahaan;
h. wakil perusahaan yang dapat dihubungi; dan
i. data dan informasi lainnya yang dipersyaratkan oleh
ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2
Persyaratan Yuridis
Pasal 41
(1) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39
huruf b adalah persyaratan yang diperlukan dalam pemenuhan
aspek keabsahan untuk suatu usaha.
(2) Persyaratan yuridis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling
sedikit mencakup salinan:
a. akta pendirian;
b. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pengelola;
c. rekomendasi sesuai jenis usaha pariwisata dari Asosiasi
Kepariwisataan yang dibentuk berdasarkan ketentuan
peraturan perundang-undangan;
d. dokumen kelayakan lingkungan hidup;
e. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) bagi pengusaha pariwisata
yang memerlukan bangunan fisik;
f. Izin Gangguan (HO);
g. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD);
h. pernyataan tidak keberatan dari masyarakat sekitar lokasi
kegiatan yang dimungkinkan terkena dampak kegiatan; dan
i. dokumen hukum lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
BAB IX
HAK, KEWAJIBAN, DAN LARANGAN
Bagian Kesatu
Hak
Pasal 42
(1) Setiap orang berhak:
a. memperoleh kesempatan memenuhi kebutuhan wisata;
b. melakukan usaha pariwisata;
c. menjadi pekerja/buruh pariwisata; dan/atau
d. berperan dalam proses pembangunan kepariwisataan.
31
(2) Setiap orang di dalam dan di sekitar destinasi pariwisata
mempunyai hak prioritas:
a. menjadi pekerja/buruh;
b. konsinyasi; dan/atau
c. pengelolaan.
Pasal 43
Setiap wisatawan berhak memperoleh:
a. informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata;
b. pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar;
c. perlindungan hukum dan keamanan;
d. pelayanan kesehatan;
e. perlindungan hak pribadi; dan
f. perlindungan asuransi untuk kegiatan pariwisata yang berisiko
tinggi.
Pasal 44
Wisatawan yang memiliki keterbatasan fisik, anak-anak, dan lanjut
usia berhak mendapatkan fasilitas khusus sesuai dengan
kebutuhannya.
Pasal 45
Setiap pengusaha pariwisata berhak:
a. mendapatkan kesempatan yang sama dalam berusaha di bidang
kepariwisataan;
b. membentuk dan menjadi anggota asosiasi kepariwisataan;
c. mendapatkan perlindungan hukum dalam berusaha; dan
d. mendapatkan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Bagian Kedua
Kewajiban
Pasal 46
Pemerintah Daerah berkewajiban:
a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum,
serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan;
b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha
pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama
dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian
hukum;
c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan asset nasional
yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum
tergali; dan
d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam
rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif
bagi masyarakat luas.
32
Pasal 47
Setiap orang berkewajiban:
a. menjaga dan melestarikan daya tarik wisata; dan
b. membantu terciptanya suasana aman, tertib, bersih, berperilaku
santun, dan menjaga kelestarian lingkungan destinasi pariwisata.
Pasal 48
Setiap wisatawan berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya,
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memelihara dan melestarikan lingkungan;
c. turut serta menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan; dan
d. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum.
Pasal 49
Setiap pengusaha pariwisata berkewajiban:
a. menjaga dan menghormati norma agama, adat istiadat, budaya,
dan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat setempat;
b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
c. memberikan pelayanan yang tidak diskriminatif;
d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan,
dan keselamatan wisatawan;
e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata
dengan kegiatan yang berisiko tinggi;
f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil, dan
koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan
menguntungkan;
g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat,
produk dalam negeri, dan memberikan kesempatan kepada
tenaga kerja lokal;
h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pelatihan dan
pendidikan;
i. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan
program pemberdayaan masyarakat;
j. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar
kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan
tempat usahanya;
k. memelihara lingkungan yang sehat, bersih, dan asri;
l. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
m. menjaga citra negara dan bangsa Indonesia melalui kegiatan
usaha kepariwisataan secara bertanggung jawab; dan
n. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
33
Bagian Ketiga
Larangan
Pasal 50
(1) Setiap orang dilarang merusak sebagian atau seluruh fisik daya
tarik wisata.
(2) Merusak fisik daya tarik wisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah melakukan perbuatan mengubah warna,
mengubah
bentuk,
menghilangkan
spesies
tertentu,
mencemarkan
lingkungan,
memindahkan,
mengambil,
menghancurkan, atau memusnahkan daya tarik wisata sehingga
berakibat berkurang atau hilangnya keunikan, keindahan, dan
nilai autentik suatu daya tarik wisata yang telah ditetapkan oleh
Pemerintah Daerah.
BAB X
KEWENANGAN
Pasal 51
Pemerintah Daerah berwenang:
a. menyusun dan menetapkan rencana induk pembangunan
kepariwisataan Daerah;
b. menetapkan destinasi pariwisata Daerah;
c. menetapkan daya tarik wisata Daerah;
d. melaksanakan
pendaftaran,
pencatatan,
dan
pendataan
pendaftaran usaha pariwisata;
e. mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan kepariwisataan di
wilayahnya;
f. memfasilitasi dan melakukan promosi destinasi pariwisata dan
produk pariwisata yang berada di wilayahnya;
g. memfasilitasi pengembangan daya tarik wisata baru;
h. menyelenggarakan pelatihan dan penelitian kepariwisataan dalam
lingkup Daerah;
i. memelihara dan melestarikan daya tarik wisata yang berada di
wilayahnya;
j. menyelenggarakan bimbingan masyarakat sadar wisata; dan
k. mengalokasikan anggaran kepariwisataan.
Pasal 52
(1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dan penyebarluasan
informasi kepada masyarakat untuk kepentingan pengembangan
kepariwisataan.
(2) Pemerintah Daerah mengembangkan dan mengelola sistem
informasi kepariwisataan sesuai dengan kemampuan dan kondisi
Daerah.
34
BAB XI
BADAN PROMOSI PARIWISATA DAERAH
Pasal 53
(1) Pemerintah Daerah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi
Pariwisata Daerah.
(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) merupakan lembaga swasta dan bersifat mandiri.
(3) Badan Promosi Pariwisata Daerah dalam melaksanakan
kegiatannya wajib berkoordinasi dengan Badan Promosi
Pariwisata Indonesia.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Badan Promosi
Pariwisata Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
Pasal 54
Struktur organisasi Badan Promosi Pariwisata Daerah terdiri atas 2
(dua) unsur, yaitu unsur penentu kebijakan dan unsur pelaksana.
Pasal 55
(1) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 berjumlah 9 (sembilan)
orang anggota terdiri atas:
a. wakil asosiasi kepariwisataan 4 (empat) orang;
b. wakil asosiasi profesi 2 (dua) orang;
c. wakil asosiasi penerbangan 1 (satu) orang; dan
d. pakar/akademisi 2 (dua) orang.
(2) Keanggotaan unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata
Daerah ditetapkan dengan Keputusan Walikota untuk masa tugas
paling lama 4 (empat) tahun.
(3) Unsur penentu kebijakan Badan Promosi Pariwisata Daerah
dipimpin oleh seorang ketua dan seorang wakil ketua yang
dibantu oleh seorang sekretaris yang dipilih dari dan oleh
anggota.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta
tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur penentu
kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan
ayat (3) diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 56
Unsur penentu kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55
ayat (1), membentuk unsur pelaksana untuk menjalankan tugas
operasional Badan Promosi Pariwisata Daerah.
35
Pasal 57
(1) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 54 dipimpin oleh seorang direktur
eksekutif dengan dibantu oleh beberapa direktur sesuai dengan
kebutuhan.
(2) Unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata
menyusun tata kerja dan rencana kerja.
Daerah
wajib
(3) Masa kerja unsur pelaksana Badan Promosi Pariwisata Daerah
paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1
(satu) kali masa kerja berikutnya.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja, persyaratan, serta
tata cara pengangkatan dan pemberhentian unsur pelaksana
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur
dengan Peraturan Badan Promosi Pariwisata Daerah.
Pasal 58
(1) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai tugas:
a. meningkatkan citra kepariwisataan Daerah;
b. meningkatkan kunjungan wisatawan mancanegara dan
penerimaan devisa;
c. meningkatkan
kunjungan
wisatawan
nusantara
dan
pembelanjaan;
d. menggalang pendanaan dari sumber selain Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan; dan
e. melakukan riset dalam rangka pengembangan usaha dan
bisnis pariwisata.
(2) Badan Promosi Pariwisata Daerah mempunyai fungsi sebagai:
a. koordinator promosi pariwisata yang dilakukan dunia usaha
di Daerah; dan
b. mitra kerja Pemerintah Daerah.
Pasal 59
(1) Sumber pembiayaan Badan Promosi Pariwisata Daerah berasal
dari:
a. pemangku kepentingan; dan
b. sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan
ketentuan peraturan perundangundangan.
(2) Bantuan dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
bersifat hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
36
(3) Pengelolaan dana yang bersumber bukan dari Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah wajib diaudit oleh akuntan publik dan
diumumkan kepada masyarakat.
BAB XII
GABUNGAN INDUSTRI PARIWISATA
Pasal 60
(1) Untuk mendukung pengembangan dunia usaha pariwisata yang
kompetitif, dibentuk satu wadah yang dinamakan Gabungan
Industri Pariwisata.
(2) Keanggotaan Gabungan Industri Pariwisata terdiri atas:
a. pengusaha pariwisata;
b. asosiasi usaha pariwisata;
c. asosiasi profesi; dan
d. asosiasi lain yang terkait langsung dengan pariwisata.
(3) Gabungan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) berfungsi sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah serta
wadah komunikasi dan konsultasi para anggotanya dalam
penyelenggaraan dan pembangunan kepariwisataan.
(4) Gabungan Industri Pariwisata bersifat
melakukan kegiatannya bersifat nirlaba.
mandiri
dan
dalam
(5) Gabungan Industri Pariwisata melakukan kegiatan, antara lain:
a. menyalurkan aspirasi serta memelihara kerukunan dan
kepentingan anggota dalam rangka keikutsertaannya dalam
pembangunan bidang kepariwisataan;
b. meningkatkan hubungan dan kerja sama antara pengusaha
pariwisata Daerah, pengusaha Daerah lain, dan pengusaha
pariwisata luar negeri untuk kepentingan pembangunan
kepariwisataan;
c. mencegah persaingan usaha yang tidak sehat di bidang
pariwisata; dan
d. menyelenggarakan
pusat
informasi
usaha
dan
menyebarluaskan kebijakan Pemerintah Daerah di bidang
kepariwisataan.
Pasal 61
Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, keanggotaan, susunan
kepengurusan, dan kegiatan Gabungan Industri Pariwisata
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 diatur dalam anggaran dasar
dan anggaran rumah tangga.
37
BAB XIII
PELATIHAN SUMBER DAYA MANUSIA, STANDARDISASI,
SERTIFIKASI, DAN TENAGA KERJA
Bagian Kesatu
Pelatihan Sumber Daya Manusia
Pasal 62
Pemerintah Daerah menyelenggarakan pelatihan sumber daya
manusia pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
Bagian Kedua
Standardisasi dan Sertifikasi
Pasal 63
(1) Tenaga kerja
kompetensi.
di
bidang
kepariwisataan
memiliki
(2) Standar kompetensi sebagaimana dimaksud
dilakukan melalui sertifikasi kompetensi.
pada
standar
ayat
(1)
(3) Sertifikasi kompetensi dilakukan oleh lembaga sertifikasi profesi
yang telah mendapat lisensi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
Pasal 64
(1) Produk, pelayanan, dan pengelolaan usaha pariwisata memiliki
standar usaha.
(2) Standar usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui sertifikasi usaha.
(3) Sertifikasi usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan
oleh lembaga mandiri yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Bagian Ketiga
Tenaga Kerja Ahli Warga Negara Asing
Pasal 65
Pengusaha pariwisata dapat mempekerjakan tenaga kerja ahli warga
negara asing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
38
BAB XIV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
Bagian Kesatu
Pembinaan
Pasal 66
(1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan
penyelenggaraan usaha pariwisata.
terhadap
setiap
(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui:
a. koordinasi secara berkala;
b. pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi;
c. pendidikan, pelatihan, dan pemagangan; dan
d. perencanaan, penelitian, pengembangan, pemantauan, dan
evaluasi penyelenggaraan usaha pariwisata.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Bagian Kedua
Pengawasan
Pasal 67
(1) Walikota melakukan
usaha pariwisata.
pengawasan
terhadap
penyelenggaraan
(2) Walikota dalam melaksanakan pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dapat melimpahkan kepada Kepala SKPD.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Walikota.
Pasal 68
(1) Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap usaha
hiburan, Walikota dapat membentuk Tim Pengawasan Usaha
Pariwisata (TPUP).
(2) TPUP sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) bertugas
membantu Walikota dengan masa bakti 3 (tiga) tahun.
(3) Keanggotaan TPUP terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, TNI,
Kepolisian, Kejaksaan, Kantor Kementerian Agama, MUI, dan
Unsur Asosiasi Kepariwisataan.
(4) TPUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan
Keputusan Walikota.
39
BAB XV
PERAN SERTA MASYARAKAT
Bagian Kesatu
Umum
Pasal 69
Masyarakat memiliki hak dan kesempatan yang sama dan seluasluasnya untuk berperan aktif dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
Bagian Kedua
Bentuk Peran Masyarakat
Pasal 70
Peran masyarakat dalam penyelenggaraan kepariwisataan dapat
berbentuk:
a. pengawasan;
b. pemberian pendapat, saran dan usul;
c. keberatan;
d. pengaduan; dan
e. penyampaian informasi dan/atau pelaporan.
Pasal 71
(1) Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap:
a. proses dan pelaksanaan kebijakan, rencana, program dan
kegiatan dalam penyelenggaraan kepariwisataan; dan/atau
b. pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan penyelenggaraan
kepariwisataan.
(2) Pengawasan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan melalui:
a. pemantauan
terhadap
pelaksanaan
penyelenggaraan
kepariwisataan;
b. pengujian dan verifikasi sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan/atau standar operasional prosedur;
dan/atau
c. evaluasi.
Pasal 72
(1) Masyarakat dapat berperan dalam pemberian pendapat, saran,
dan usul secara bertanggungjawab mengenai penyelenggaraan
kepariwisataan sesuai dengan prosedur penyampaian pendapat.
(2) Pendapat, saran, dan usul sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dapat disampaikan secara:
a. langsung;
b. tidak langsung;
c. sukarela; dan
d. bertanggungjawab.
40
Pasal 73
(1) Masyarakat berhak mengajukan keberatan dalam hal:
a. tidak diberikannya kesempatan dan/atau penolakan terhadap
masyarakat untuk berperan serta;
b. terhadap proses dan isi dari dokumen rencana; dan/atau
c. penerbitan TDUP.
(2) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib ditanggapi,
direspon, dijelaskan, dan ditindaklanjuti oleh instansi yang
berwenang sesuai dengan keberatan yang diajukan oleh
masyarakat.
(3) Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib
disampaikan kepada masyarakat yang mengajukan keberatan
secara tertulis, jelas, dan patut.
Pasal 74
(1) Masyarakat dapat berperan dalam menyampaikan informasi
dan/atau pelaporan mengenai apa yang dilihat, didengar, dan
diketahuinya dalam penyelenggaraan kepariwisataan.
(2) Penyampaian informasi dan/atau pelaporan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1), dapat disampaikan kepada instansi yang
berwenang secara tertulis atau lisan dan disertai data yang jelas
paling kurang mengenai:
a. nama dan alamat pemberi informasi;
b. uraian mengenai fakta, waktu dan tempat kejadian yang
diinformasikan; dan
c. dokumen atau keterangan lain yang dapat dijadikan alat
bukti.
(3) Penyampaian informasi/pelaporan dari masyarakat
memperhatikan:
a. kebenaran dan akurasi informasi atau laporan;
b. hak-hak orang; dan
c. ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika.
harus
BAB XVI
SANKSI ADMINISTRATIF
Pasal 75
(1) Setiap pengusaha pariwisata yang tidak memenuhi ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 (1), Pasal 37 (2), dan
Pasal 49 dikenai sanksi administratif.
(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
a. teguran tertulis;
b. pembatasan kegiatan usaha;
c. pembekuan sementara kegiatan usaha;
d. pembatalan TDUP; dan/atau
e. penutupan tempat usaha pariwisata.
41
(3) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali dengan
tenggang waktu masing-masing 3 (tiga) hari.
(4) Teguran tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan
oleh Kepala Dinas berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan di
tempat atau alat bukti lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
(5) Sanksi pembatasan kegiatan usaha dikenakan kepada pengusaha
yang tidak mematuhi teguran sebagaimana dimaksud pada
ayat (3).
(6) Sanksi pembekuan sementara kegiatan usaha dikenakan kepada
pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) dan ayat (5).
(7) Sanksi pembekuan sementara sebagaimana dimaksud pada
ayat (6) dilaksanakan selama 6 (enam) bulan.
(8) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ayat (5),
dan ayat (6) tidak dilaksanakan, maka dilakukan pembatalan
TDUP dan/atau penutupan tempat usaha pariwisata.
(9) Pembatalan TDUP dan/atau penutupan tempat usaha pariwisata
diberikan oleh Walikota atas usulan Kepala Dinas.
BAB XVII
PENYIDIKAN
Pasal 76
(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk
melakukan penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud
dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat
pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah
yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan
atas laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang agar
keterangan atas laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai
setiap orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang
dilakukan sehubungan dengan tindak pidana;
c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau
Badan sehubungan dengan tindak pidana;
d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan
dengan tindak pidana;
42
e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyidikan tindak pidana;
g. menyuruh
berhenti
dan/atau
melarang
seseorang
meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan
sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda,
dan/atau dokumen yang dibawa;
h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;
j. menghentikan penyidikan; dan/atau
k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran
penyidikan tindak pidana sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.
(4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya
kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam
Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 77
(1) Setiap orang atau badan usaha yang melanggar ketentuan
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, Pasal 48, dan Pasal 75
diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau
pidana denda paling banyak Rp 5.000.000 (lima juta rupiah).
(2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah
Tindak Pidana Pelanggaran.
BAB XIX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 78
Izin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini
tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya izin.
BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 79
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah
Kota Medan Nomor 37 Tahun 2002 tentang Retribusi Izin Usaha
Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
43
Pasal 80
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Kota Medan.
Ditetapkan di Medan
pada tanggal 20 Januari 2014
Plt. WALIKOTA MEDAN
WAKIL WALIKOTA,
ttd
DZULMI ELDIN S
Diundangkan di Medan
pada tanggal 20 Januari 2014
SEKRETARIS DAERAH KOTA MEDAN,
SYAIFUL BAHRI
LEMBARAN DAERAH KOTA MEDAN TAHUN 2014 NOMOR 4.
Fly UP