...

Fokus - (JDIH) Kota Surakarta

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Fokus - (JDIH) Kota Surakarta
PRIORITAS I: PENANGGULANGAN KEMISKINAN
No
Fokus/
Kegiatan Prioritas
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
Fokus 1: Perluasan Akses Masyarakat Miskin Atas Pelayanan Pendidikan, Kesehatan dan lnfrastruktur Dasar
a.
b.
Peningkatan akses dan kualitas pendidikan, meliputi :
- Penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (DOS) untuk SD/MI/ SDLB, SNIP/MTs;
Pesantren Salafiyah dan Satuan Pendidikan Non-Islam setara SD dan SMP.
Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun
- Beasiswa siswa miskin jenjang SMA/SMK/MA
Program Pendidikan Menengah
790,0
- Pengembagan pendidikan keaksaraan fungsional
Program Pendidikan Non Formal
275,0
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di kelas III RS.
Program Upaya Kesehatan Perorangan
- Peningkaun sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dasar terutama di daerah
perbatasan, terpencil, tertinggal dan kepulauan
Program Upaya Kesehatan Masyarakat
- Pelatihan teknis bidan dan tenaga kesehatan untuk menunjang percepatan pencapaian
MDG.
Depkes
720,0
2.880,0
500,0
1.251,0
Program Upaya Kesehatan Perorangan
400,0
Program Sumber Daya Kesehatan
Peningkatan sarana dan prasarana dasar bagi masyarakat miskin, meliputi :
- Pembangunan dan rehabilitasi perumahan nelayan dan perumahan rakyat di wilayah
perbatasan dan pulau kecil sebanyak 2.600 unit.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Bantuan teknis kepad kredit mikro perumahan (8 kegiatan)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Pengembangan subsidi kepemilikan atau perbaikan rumah bagi masyarakat
berpenghasilan rendah.
Program Pengembangam Perumahan
- Peningkatan kualitas kawasan kumuh, desa tradisional, desa nelayan dan desa eks
transmigrasi di 150 kawasan.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Pembangunan prasarana dan sarana permukiman di pulau kecil, kawasan terpencil di 25
kawasan.
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
- Pembangunan prasarana dan sarana air minum melalui pendekatan pemberdayaan
masyarakat di 105 lokasi/desa miskin, desa rawan air, desa pesisir dan desa terpencil.
d.
11.138,0
Peningkatan pelayanan kesehatan, meliputi :
- Pelayanan kesehatan penduduk miskin di puskesmas & jaringannya sebagai pendukung
desa siaga
- Peomgkatan pelayanan kesehatan rujukan terutama untuk penanganan penyakit menular
dan berpotensi wabah, pelayanan kesehatan ibu dan anak, gizi buruk dan pelayanan
kegawatdaruratan.
c.
Depdiknas dan Depag
Kemenegpera
80,2
Kemenegpera
3,2
Kemenegpera
25,0
Dep. PU
236,9
Dep. PU
35,0
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Air Minum dan Air
Limbah
Dep. PU
200,1
Program Khusus
Dikoordinasikan oleh Bappenas.
- Depdiknas (Rp 1.800,0 miliar)
Pengembangan program (uji coba) subsidi langsung tunai bersyarat (SLTB) melalui:
- Penyediaan Subsidi Langsung Tunai Bersyarat bidang pendidikan dan kesehatan kepada
rumah tangga miskin di beberapa desa percontohan.
4.000,0
Fokus/
Kegiatan Prioritas
No
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
- KL lainnya (Rp. 2.200,0 miliar)
- Penyediaan dukungan pembinaan peningkatan kesejahteraan bagi rumah tangga miskin
Fokus 2: Perlindungan Sosial
a.
Peningkatan perlindungan kepada keluarga miskin, termasuk perempuan dan anak meliputi:
- Jaminan penyediaan pelayanan KB dan alat kontrasepsi bagi keluarga miskin
Program Keluarga Berencana
BKKBN
- Peningkatan akses informasi pelayanan ketahanan serta fasilitas pemberdayaan keluarga
Program Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga
BKKBN
- Fasilitsi pembentukan P2TP2
Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan
Anak
Kemeneg PP
b.
Peningkatan perlindungan kepada komunitas miskin, penyandang masalah sosial dan korban
bencana, meliputi:
-
Pemberdayaan sosial untuk masyarakat miskin
-
Pemberdayaan KAT
-
Bantuan dan jaminan sosial untuk masyarakat rentan , termasuk korban bencana alam dan
sosial
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
Depsos
Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil
(KAT), dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial Lainnya
251.3
34,6
4,0
300,0
100,0
Program Bantuan dan Jaminan Kesejahteraan Sosial
150,0
Fokus 3: Penanganan Masalah Gizi Kurang dan Kerawanan Pangan
a
Penanggulangan kurang energi protein (KEP), anemia gizi besi, gangguan akibat kurang
yodium (GAKY), kurang vitamin A, dan gizi mikro Iainnya pada rumah tangga miskin
Program Perbaikan Gizi Masyarakat
Depkes
b
Penyaluran beras bersubsidi untuk keluarga mukin
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
BULOG
Penciptaan kepastian hukum atas hak tanah dan peluang permodalan bagi masyarakat
miskin dengan mempercepat pelaksanaan pendaftaran tanag bagi rumah tangga miskin
(Prona dan transmigrasi)
Program Pengelolaan Pertanahan
BPN
b
Advokasi penataan hak kepemilikan dan sertifikasi lahan petani
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Deptan
c.
Peningkatan dukungan pengembangan usaha skala mikro bagi masyarakat miskin, meliputi:
Kemeneg KUKM
579,7
Fokus 4: Perluasan Kesempatan Berusaha.
a
RM: 17,0
RMP. 34,4
PLN:166,8
-
Penyediaan sarana dan prasarana usaha mikro
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
-
Pelatihan budaya usaha dan teknis manajemen usaha mikro
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
5,0
-
Peningkatan pelayanan koperasi dalam peningkatan usaha mikro terutama melalui Program
perempuan Keluarga Sehat Sejahtera (Perkassa)
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
100,0
20,0
No
Fokus/
Kegiatan Prioritas
- Pembinaan sentra-sentra produksi tradisional
D
Program
Instansi Pelaksana
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
30.0
Peningkatan Sinergi dan Opimalisasi Upaya Pembndayaan Masyankat
- Peningkatan pemberdayaan masyarakat perdesaan melalui program pengembangan
keramatan (PPK)
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Fasilitasi penguatan kelembagaan dan pemaotauan unit pengaduan masyarakat untuk
program-program pengendalian dan pembinaan PKPS-BBM
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
- Peningkatan kapasitas masyarakat miskin perkotaan melalui program penanggulangan
kemiskinan perkotaan (P2KP)
Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan
Depdagri
RMP: 7,5
PHLN : 848,8
Depdagri
4.0
221, 0
Dep PU
PRIORITAS II: PENINGKATAN KESEMPATAN KERJA. INVESTASI, DAN EKSPOR
No
Fokus/
Kegiatan Prioritas
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
Fokus 1: Penciptaan Pasar Tenaga Kerja yang Lebih Luwes
a.
Penyiapan perangkat dan prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat,
tepat, dan adil;
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Depnakertrans
15,0
b.
Penyusunan kerangka kualifkasi nasional dan sistem sertifikasi bidang pendidikan dan
pelatihan;
Mendorong dan menyempurnakan pelaksanaan negoisasi bipartite antara serikat pekerja dan
pemberi kerja;
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Depnakertrans,
BNSP
10,0
Program Perlindungan dan Pengembangan Lembaga Tenaga Kerja
Depnakertrans
10,0
Penyempurnaan dan penkonsolidasian program-program penciptaan lapangan kerja,
khususnya di Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah, dan Jawa Timur;
Provinsi Jawafungsi
Bard,dan
Bova
Tenpb,
danLatihan
Jaw. Timm;
Peningkaran
kinerja
Balai
Kerja (BLK) menjadi pusat pelatihan berbasis
kompetensi;
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempatan Kerja
Depnakertrans
50,0
Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja
Depnakertrans
200,0
Fasilitasi kegiatan pendukung pasar kerja melalui penguatan kelembagaan, informasi pasar
kerja, dan bursa kerja.
Program Perluasan dan Pengembangan Kesempaun Kerja
Depnakertrans
50,0
c.
d.
e.
f
Fokus 2: Perbaikan Iklim Investasi dan Berusaha
Program Peningkatan Iklim investasi dan Realisasi, lnvestasi
BKPM
4,0
Penyederhanaan prosedur dan peningkatan pelayanan penanaman modal baik di tingkat pusat
maupun daerah;
Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
BKPM
2,5
c.
Peningkatan promosi investasi terintegrasi baik di dalam maupun di luar negeri;
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
BKPM
67,2
d.
Peningkatan fasilitasi kerjasama PMA dan PMDN dengan UKM (match-making);
Program Pemingkatan Promosi dan Kerjasama Investasi
SKIM
9,2
e.
Program Persaingan Usaha
KPPU
5,4
f.
Peningkatan penanganan pelanggaran UU No. 5/1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat;
Penyusunan rancangan amandemen UU No 5 Tahun 1999;
Program Pembentukan Hukum
KPPU
0,9
g.
Memprakarsai dan mengkoordinasikan pembangunan Kawasan industri.
Program Penataan Struktur Industri
Depperim
3,0
a.
b.
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan penanaman modal,
Fokus 3: Peningkatan Ekspor Non Migas, Perluasan Negara Tujuan dan Produk Ekspor
a.
Persiapan pengembangan dan pembentukan National Single Window dalam rangka
persiapanpelaksanaan ASEAN Single Window (termasuk sistem dan jaringan pertukaran
data/dokumen);
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Depdag
3,0
Kemenko Perekonomian
7,7
b.
Penyelenggaraan pusat promosi dagang Indonesia (ITPC) di 20 kota dagang utama dunia,
Program Peningkatan dan Pengembangan Ekspor
Depdag
37,7
c.
Peningkatan partisipasi aktif Indonesia di fora internasional (WTO, APEC, ASEAN, dan mitra
dialog ASEAN);
Program Peningkatan Kerjasama Perdagangan Internasional
Depdag
19,1
d.
Optimalisasi fungsi tim nasional perundingan perdagangan internasional, peningkatan ekspor
non migas, dan investasi;
Program Peningkatan Kajasama Perdagangan Internasional
Depdag
23,9
Kemenko Perekonomian
7,7
Fokus/
Kegiatan Prioritas
No
e.
Penyusunan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan tentang perdagangan,
Sistem Resi Gudang (SRG), Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), dan Pasar Lelang;
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
Program Pembentukan Hukum
Depdag
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Kemenko Perekonomian
28,4
23,5
f.
Pembinaan Pasar dan Distribusi;
Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri
Depdag
g.
Pembinaan dan pengawasan standardisasi, akreditasi, dan pengendalian mutu;
Program Pengembangan Standardisasi Nasional
BSN
Program Peningkatan Kemampuan Teknologi
Depperin
1,9
1,4
5,0
h.
Penanganan pasca panen dan peningkatan mutu;
Program Pengembangan Agribisnis
Deptan
450,0
i
Pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil pertanian.
Program Pengembangan Agribisnis
Deptan
143,0
Fokus 4: Peningkatan Intensitas Pariwisata
a.
Fasilitasi pengembangan destinasi pariwisata unggulan terutama wisata bahari, budaya dan
MICE; serta pendukungan pengembangan daya tarik pariwisata daerah;
Program Pengembangan Destinasi Pariwisata
Depbudpar
36.3
b.
Pengembangan sarana dan prasanna promosi pariwisata dan peningkatan promosi
pariwisata ke luar negeri;
Program Pengembangan Pemasaran
Depbudpar
66,7
c.
Pengembangan kebijakan SDM dan pa.ingkaun lacing kebudayaan dan pariwisata national
Program Pengembangan Kemitraan
Depbudpar
78,1
Fokus 5: Peningkatan Produksifitas dan Akses UMKM kepada Semberdaya Produktif
a.
Penyusunun kebijakan RUU tentang UMKM dan peraturan pelaksanaannya,
Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
2,9
b.
Fasilitasi formalisasi badan usaha UMKM dan sertifikasi tanah UMKM;
Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Kemenag KUKM
23,0
c.
Penyusunan RUU lembaga penjaminan kredit;
Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
2,0
d.
Penyediaan skim penjaminan kredit UKM terutama kredit investasi pada sektor agribisnis
dan industri;
Program Pengemb. Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
265,0
e.
Pembiayaan produktif dengan pola usaha bagi hasil/syariah dan konvensional;
Program Pengemb. Sistem Penduksg Usaha Bap UMKM
Kemeneg KUKM
200.0
f
Pengembangan klaster bisnis dengan basis kawasan industri;
Program Pengemb. Sistem Perdukung Usaha Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
30,0
g.
Penyediaan sarana dan Penyelenggaraan promosi produk KUKM;
Program Pengemb Sraem Pendukung Waist Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
35,0
h.
Penumbuhan wirausaha baru terutama melalui Program sarjana Pencipta Kerja (Prospek)
Mandiri;
Program Pengemb. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
Kemeneg KUKM
40,0
i
Fasilitasi pengembangan UKM berbasis teknologi;
Program Pengemb. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
Kemeneg KUKM
50,0
No
Fokus/
Kegiatan Prioritas
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
j.
Pembinaan, pengawasan dan penilaian koperasi.
Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi
Kemeneg KUKM
25,0
k.
Penyediaan sarana produksi bersama bagi anggota koperasi;
Program Pengemb. Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif
UKM
Kemeneg KUKM
10,0
I.
Penyempurnaan dan penyusunan kebijakan dan peraturan perundang-undangan tentang
koperasi.
Program Penciptaan Iklim Usaha Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
1,3
PRIORITAS III : REVITALISASI PERTANIAN, PERIKANAN, KEHUTANAN, DAN PERDESAAN
Fokus/
Kegiatan Prioritas
No.
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
Fokus 1: Ketahanan Pangan Nasional
a.
Peningkatan produksi dan produktivitas pangan dalam rangka meningkatkan ketersediaan
pangan terutama padi/beras di dalam negeri melalui pengembangan perbenihan/perbibitan;
pengembangan intensifikasi padi-padian, kacang-kacangan dan umbi-umbian,
pengembangan penyediaan prasarana dan sarana termasuk peningkatan fungsi jaringan
irigasi di tingkat petani, perluasan areal tanam dan areal panen; penanganan pasca panen,
pengolahan dan pemasaran hasil pertanian; peningkatan intensifikasi dan ketahanan
pangan; pengembangan dan perlindungan tanaman dan ternak yang didukung system
perkarantinaan dan pengawasan ketahanan pangan juga pengendalian wabah flu burung
pada hewan;
b.
Perbaikan system distribusi dan akses pangan melalui pengembangan pendukung pangan
antar wilayah, model distribusi pangan yang efektif dan pengembangan cadangan pangan;
c.
Peningkatan konsumsi, diversifikasi dan keamanan pangan dengan melakukan
pengembangan pola konsumsi pangan yang berimbang, penyediaan beras bersubsidi
untuk masyarakat miskin;
d.
Peningkatan sistem pendukung produksi pangan dan pertanian dengan melakukan
pmgembangan teknologi produksi, pengolahan dam pengembangan pasca panen produk
pangan serta meningkatkan kelembagaan petani dan pertanian, termasuk perkumpulan
Petani Pemakai Air (P3A) dan penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan
pemanfaatan tanah (P4T) pertanian dalam rangka mengupayakan struktur penguasaan dan
pemilikan tanah pertanian yang adil;
e.
Program Peningkatan Ketahanan Pangan
Deptan
3.086,2
Perum Bulog
Program Pengelolaan Pertanahan
BPN
Pengelolaan waduk, sungai, rawa dan pengendalian banjir;
Program Pengembangan dan Pengelolaan Jaringan Irigasi; Rawa
dan Jaringan Irigasi lainnya;
Dep. PU
3200,0
f
Konservasi sungai, waduk dan sumber-sumber air;
Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai,
Danau, Waduk dan Sumber-sumber Air
Dep. PU
700,0
g.
Pengendalian banjir dan pengamanan pantai;
Program Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai
Dep. PU
600,0
h.
Peningkatan rehabilitasi hutan dan lahan, khususnya DAS-DAS prioritas.
Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan SDA
Dephut
110,2
Program Pengembangan Agribisnis
Deptan
3.245,0
Program Peningkatan Kesejahteraan Petani
Deptan
1.009,7
48,0
Fokus 2: Peningkatan Kualitas Pertumbuhan Produksi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
a.
Peningkatan produksi dan pendapatan petani dengan mendorong:
-
Peningkatan produktisitas dan produksi perkebunan, peternakan dan hortikultura,
-
Pengembangan komoditas dan pengolahan untuk meningkatkan nilai hasil perkebunan,
peternakan dan holtikultura;
-
Penguatan lembaga penyuluhan pertanian, peningkatan lembaga pelayanan bagi
petani (keuangan dan saprodi), peningkatan SDM penyuluh, aparat, petani dan pelaku
agribisnis;
-
Peningkatan pengembangan dan diseminasi teknolop tepat guna untuk mendukung
peningkatan produktivitas dan kualitas hasil pertanian;
-
Peningkatan daya saing dengan penerapan harmonisasi tarif dan penyelarasan
kebijakan program agribisnis, pengembangan kelembagaan dan informasi pasar,
kerjasama perdagangan internasional, perbaikan kualitas dan standar mutu serta
penerapan sistem karantina untuk mengendalikan penyakit yang membahayakan
produksi dan keamanan produk;
No.
Fokus/
Kegiatan Prioritas
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
- Pengembangan agroindustri perdesaan, pola kemitraan usaha di bidang pertanian serta
pengembangan infrastruktur perdesaan (jalan produksi/usaha tani dan fasilitas irigasi
lahan kering).
b.
Peningkatan produksi perikanan dan pendapatan nelayan, pembudidaya ikan dan
masyarakat pesisir lainnya dengan melakukan:
- Penguatan dan pengembangan perikanan tangkap yang efisien dan berbasis kerakyatan,
serta pengembangan usaha budidaya yang berwawasan lingkungan;
- Revitalisasi perikanan terutama untuk komoditas tuna, udang dan rumput laut dengan
mengembangkan skala usaha nelayan dan pembudidaya ikan, pemberdayaan ekonomi
dan penguatan kelembagaan masyarakat;
- Pengembangan dan rehabilitasi sarana dan prasarana perikanan serta input produksi
lainnya;
- Pengembangan dan penguatan industri penanganan dan pengolahan untuk
meningkatkan standar mutu dan nilai tambah, serta pemasaran hasil;
- Penguatan basis data slatistik dan sistem informasi perikanan, rekayasa teknologi
terapan perikanan dan diseminasinya serta peningkatan kualitas SDM perikanan dan
system penyuluhan perikanan;
- Pengembangan sistem karantina dan sistem pengelolaan kesehatan ikan;
- Peningkatan kualitas dan system perijinan usaha perikanan, sertifikasi balai benih, serta
pengembangan wilayah berbasis perikanan dan koordinasi penanganan illegal fishing,
dan prasarana pendukung lainnya;
- Pengelolaan sumberdaya ikan secara bertanggung jawab dan berkelanjutan serta
pemberdayaan ekonomi, sosial, budaya pelaku usaha perikanan dan masyarakat pesisir.
Program Peningkatan Sumberdaya Perikanan
DKP
1.818,7
Fokus/
Kegiatan Prioritas
No.
c.
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
Peningkatan produksi kehutanan dengan melakukan:
- Pengembangan pengelolaan pemanfaatan hutan alam, hutan tanaman, hasil hutan non
kayu dan jasa lingkungan serta perhutanan sosial;
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
Dephut
295,7
- Pengembangan industri yang mempunyai nila tambah tinggi dengan memprioritaskan
penyediaan bahan baku kayunya serta pengembangan dan pemasaran hasil hutan;
Program Pemanfaatan Potensi Sumberdaya Hutan.
Dephut
31,2
- Perlindungan, pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan;
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Dephut
45,5
- Pengelolaan taman nasional dan kawasan konservasi lainnya;
Program Perlindungan dan Konservasi Sumberdaya Alam
Dephut
59,7
Fasilitasi pengembangan diversifikasi ekonomi perdesaan, pembinaan lembaga keuangan
perdesaan, dan penyelenggaraan diseminasi teknologi tepat guna bagi kawasan
perdesaan;
Program Pengembangan Ekonomi Lokal
Depdagri
5,0
b
Pembangunan prasarana dan sarana kawasan agropolitan;
Program Pengembangan Ekonomi Lokal
Dep. PU
140,8
c.
Pembanguan prasarana desa pusat pertumbuhan, pembangunan sarana dan prasarana
pendukung P2KPDT, dan pembangunan infrastruktur perdesaan pola PKPS BBM;
Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Perdesaan
Dep. PU
657,9
d.
Pemberdayaan lembaga dan organisasi msyarakat perdesaan, peningkatan kapasitas
fasilitator pembangunan perdesaan, penyelenggaraan diseminasi informasi bagi
masyarakat desa, dan pemantapan kelembagaan pemerintahan desa dalam pengelolaan
pembangunan;
Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan
Depdagri
23,9
e.
Penyediaan skim permodalan usaha dengan system bunga, system bagi hasil dana
bergulir, system tanggung renteng atau jaminan tokoh masyarakat setempat sebagai
pengganti agunan;
Program Pemberdayaan Usaha Skala Mikro
Kemeneg KUKM
200.0
f.
Penyediaan skim penjaminan kredit UKM, terutama kredit investasi pada sektor agrobisnis
dan industri;
Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi UMKM
Kemeneg KUKM
265,0
g.
Pembangunan 27.515 satuan sambungan telepon baru di 10.100 desa serta 100 unit pusat
informasi masyarakat (community access point);
Program Pengembangan, Pemerataan dan Peningkatan kualitas
sarana dan prasarana pos dan telematika.
Depkominfo
1.658,6
h.
Pengembangan pola kerjasama pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan listriklistrik pedesaan.
Program Peningkatan Aksesibilitas Pemerintah Daerah, Koperasi
dan Masyarakat Terhadap Jasa Pelayanan Sarana dan Prasarana.
Dep. ESDM
100,0
- Deregulasi peraturan perundangan kehutanan untuk mendukung percepatan
pembangunan hutan tanaman;
- Koordinasi penanganan illegal logging;
- Percepatan pembentukan KPH;
- Memprioritaskan suplai kayu untuk industri yang mempunyai nilai tambah tinggi.
Fokus 3: Peningkatan Diversifikasi Ekonomi dan Infrastruktur Perdesaan
a.
No.
Fokus/
Kegiatan Prioritas
Program
Instansi Pelaksana
Pagu
Indikatif
(Rp Miliar)
Fokus 4: Pengembangan SDA untuk Energi Terbarukan
a.
Penetapan rencana induk pemanfaatan biodiesel sebagai sumber energi terbarukan,
penetapan harga biodiesel dan biofuel disesuaikan dengan nilai keekonomiannya,
penyediaan fasilitas kepada badan usaha untuk melakukan pengembangan pengolahan
biodiesel dan biofuel, serta jaringan pendistribusiannya;
b.
Penyempurnaan peraturan dan penyiapan perangkat hukum dan insentif untuk inovasi
pemanfaatan biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan; perumusan dan
penerapan standar mutu produk biodiesel dan biofuel sebagai sumber energi terbarukan;
c.
Dukungan untuk penyiapan lahan pertanian, pengembangan tatacara penggunaan biodiesel
dan biofuel sebagai energi terbarukan dan tatacara penyimpanannya; dorongan untuk
pembangunan pabrik pengolahan minyak sawit/jarak untuk biodiesel dan pabrik pengolahan
etanol untuk gasohol (biofuel) dengan skala produksi kecil dan menengah (skala pilot); dan
peningkatan kegiatan riset dan penelitian dalam pencarian sumber-sumber energi
terbarukan (biodiesel dan biofuel) dan teknologi aplikasi pengolahannya.
Program Peningkatan Kapasitas Iptek Sistem Produksi
Program Pengembangan Agribisnis
Dep. ESDM
Deptan
7,0
100,0
Fly UP