...

2 - Ditjen PP

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

2 - Ditjen PP
TAMBAHAN
LEMBARAN NEGARA RI
No. 5366
PEMERINTAH DAERAH. Wilayah. Pembentukan.
Kabupaten. Pegunungan Arfak. Provinsi Papua
Barat. (Penjelasan Atas Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 233)
PENJELASAN
ATAS
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 24 TAHUN 2012
TENTANG
PEMBENTUKAN KABUPATEN PEGUNUNGAN ARFAK
DI PROVINSI PAPUA BARAT
I.
UMUM
Provinsi Papua Barat yang memiliki luas wilayah ±97.024,27 km2
dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ±1.008.443 jiwa terdiri
atas 10 (sepuluh) kabupaten dan 1 (satu) kota, perlu memacu
peningkatan
penyelenggaraan
pemerintahan
dalam
rangka
memperkukuh Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Kabupaten Manokwari yang mempunyai luas wilayah ±14.250,94 km2
dengan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah 238.133 jiwa
terdiri atas 29 (dua puluh sembilan) distrik dan 422 (empat ratus dua
puluh dua) kampung. Kabupaten ini memiliki potensi yang dapat
dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan
pemerintahan.
Penyelenggaran otonomi daerah harus menjamin keserasian
hubungan antara daerah satu dengan daerah lainnya, artinya mampu
membangun kerja
sama antardaerah
untuk meningkatkan
kesejahteraan bersama dan mencegah ketimpangan antardaerah. Hal
yang tidak kalah pentingnya bahwa otonomi daerah juga harus
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
2
mampu menjamin hubungan yang serasi antara daerah dengan
Pemerintah, artinya harus mampu memelihara dan menjaga keutuhan
wilayah Negara dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik
Indonesia dalam rangka mewujudkan tujuan Negara.
Berdasarkan hasil kajian teknis yang telah dilakukan dapat dikatakan
layak untuk ditingkatkan menjadi Kabupaten Pegunungan Arfak
terlepas dari Kabupaten Manokwari (induk) namun sebagai daerah
otonom baru masih banyak hal yang harus dipersiapkan oleh
pemerintah daerah seperti membuka isolasi daerah di Pegunungan
Arfak demi percepatan pembangunan di daerah, penyediaan sarana
dan prasarana transportasi khususnya jalan lingkar yang dapat
menghubungkan seluruh distrik, sehingga dengan kehadiran sarana
transportasi yang memadai tersebut diperkirakan akan dapat
membawa dampak positif dalam kelancaran arus barang, jasa, dan
penumpang yang pada gilirannya memberikan kontribusi yang besar
dalam sektor perekonomian bagi masyarakat Kabupaten Pegunungan
Arfak.
Selain kendala transportasi, kendala yang lainnya adalah seperti
kendala geografis dalam rentang kendali. Kendala geografis ini dapat
diminimkan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi sehingga
pemantauan terhadap kondisi wilayah tetap dapat dilaksanakan.
Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak sangat berpotensi untuk
dikembangkan pertanian dan tanaman pangan seperti sayuran, ubiubian, kacang-kacangan, buah-buahan, cabe, tomat, seledri, kentang,
wortel, daun bawang, daun seledri, kacang tanah, kedelai dan kacang
hijau merupakan komoditas yang dapat diandalkan di wilayah
Kabupaten Pegunungan Arfak selama ini, seperti di Distrik Anggi dan
Distrik Sururey sangat berpotensi untuk dikembangkan tanaman
kacang tanah, kedelai dan kacang hijau. Kemudian untuk Distrik
Minyambouw dan Distrik Anggi Gida sangat berpotensi untuk
dikembangkan tanaman kakao (coklat) dan juga kopi.
Di wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak ini memiliki dua danau yaitu
Danau Anggi dan Danau Anggi Gida yang luasnya mencapai 45 km².
Kedua danau tersebut saat ini belum dimanfaatkan secara maksimal
dan sangat potensial untuk pengembangan budidaya ikan air tawar
serta sebagai obyek wisata. Potensi pertambangan yang dimiliki oleh
Kabupaten Pegunungan Arfak ini adalah emas, uranium, nikel,
batubara, bijih besi, marmer, batu kapur dan fosfat serta minyak dan
gas.
Dengan luas wilayah dan besarnya jumlah penduduk seperti tersebut
di atas, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada
masyarakat belum sepenuhnya terjangkau. Kondisi demikian perlu
www.djpp.depkumham.go.id
3
No. 5366
diatasi dengan memperpendek rentang kendali pemerintahan melalui
pembentukan daerah otonom baru sehingga pelayanan publik dapat
ditingkatkan
guna
mempercepat
terwujudnya
kesejahteraan
masyarakat.
Selanjutnya dengan
dituangkan dalam:
memperhatikan
aspirasi
masyarakat
yang
a.
Keputusan
DPRD
Kabupaten
Manokwari
Nomor
:
04/KPTS/DPRD-MKW/2007, tanggal 6 Maret 2007, tentang
Persetujuan Terhadap Pembentukan Kabupaten Pegunungan
Arfak;
b.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 34 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Nama
Calon Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
c.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 35 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi
Ibukota Calon Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
d.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 36 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Melepaskan
Distrik-Distrik dan Kampung-Kampung Yang Menjadi Cakupan
Wilayah Calon Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
e.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 37 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Pemberian Hibah
untuk
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Calon
Kabupaten
Pemekaran Pegunungan Arfak;
f.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 38 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Dukungan Dana
untuk Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah untuk Pertama
Kali di Calon Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
g.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 39 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan
Kekayaan Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak
Bergerak, Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang
digunakan di Calon Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
h.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor 40 Tahun 2008,
tanggal 8 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan
Sarana dan Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon
Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
i.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 16 Tahun 2010
tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Nama Calon Kabupaten
Pegunungan Arfak, Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
4
Nomor: 17 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan
Lokasi Ibukota Calon Kabupaten Pegunungan Arfak;
j.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 18 Tahun 2010
tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pelepasan DistrikDistrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Calon Kabupaten
Pegunungan Arfak;
k.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 19 Tahun 2010
tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan Calon Kabupaten Pegunungan
Arfak;
l.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 20 Tahun 2010
tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Pemberian Dukungan
Dana Dalam Rangka Membiayai Pemilihan Kepala Daerah
Pertama di Calon Kabupaten Pegunungan Arfak;
m. Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 21 Tahun 2010
tanggal 19 Mei 2010 tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan
Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak,
Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di Calon
Kabupaten Pegunungan Arfak;
n.
Keputusan DPRD Kabupaten Manokwari Nomor : 22 Tahun 2010,
tanggal 19 Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Calon Kabupaten
Pegunungan Arfak;
o.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 216 Tahun 2008, tanggal
10 September 2008, tentang Persetujuan Pelepasan DistrikDistrik Yang Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Pegunungan
Arfak;
p.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 221 Tahun 2008, tanggal
10 September 2008, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Calon
Ibukota Kabupaten Pemekaran Pegunungan Arfak;
q.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 36 Tahun 2007, tanggal 5
Maret 2007, tentang Kesanggupan Penyediaan Dana Bagi
Kabupaten Pegunungan Arfak dan Kabupaten Pegunungan Arfak
sebagai Daerah Pemekaran;
r.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 220 Tahun 2008, tanggal
10 September 2008, tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfak;
s.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 219 Tahun 2008, tanggal
10 September 2008, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk
Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pegunungan Arfak;
www.djpp.depkumham.go.id
5
No. 5366
t.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 218 Tahun 2008, tanggal
10 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan
Yang Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak,
Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di
Kabupaten Pegunungan Arfak;
u.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor : 217 Tahun 2008, tanggal
10 September 2008, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan
Prasarana Perkantoran Yang Digunakan Oleh Kabupaten
Manokwari Selatan;
v.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor 93 Tahun 2010, tanggal 21
Mei 2010, tentang Persetujuan Penetapan Lokasi Ibukota Calon
Kabupaten Pegunungan Arfak;
w.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor 94 Tahun 2010, tanggal 21
Mei 2010, tentang Persetujuan Pelepasan Distrik-Distrik Yang
Menjadi Cakupan Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak;
x.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor 95 Tahun 2010, tanggal 21
Mei 2010, tentang Persetujuan Pemberian Hibah Untuk
Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Pegunungan Arfak;
y.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor 96 Tahun 2010, tanggal 21
Mei 2010, tentang Persetujuan Dukungan Dana untuk
Penyelenggaraan Pilkada di Kabupaten Pegunungan Arfak;
z.
Keputusan Bupati Manokwari Nomor 98 Tahun 2010, tanggal 21
Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Sarana dan Prasarana
Perkantoran Yang Digunakan Oleh Kabupaten Manokwari
Selatan;
aa. Keputusan Bupati Manokwari Nomor 97 Tahun 2010, tanggal 21
Mei 2010, tentang Persetujuan Penyerahan Kekayaan Yang
Dimiliki Berupa Barang Bergerak Maupun Tidak Bergerak,
Personil, Hutang Piutang, dan Dokumen Yang digunakan di
Kabupaten Pegunungan Arfak;
bb. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor : 05
Tahun 2007, tanggal 4 Juni 2007, tentang Persetujuan
Pemekaran/Pembentukan Kabupaten Tambrauw, Kabupaten
Manokwari Selatan, dan Kabupaten Pegunungan Arfak Sebagai
Daerah Pemekaran;
cc. Keputusan Pimpinan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor : 08
Tahun 2008, tanggal 3 Desember 2008, tentang Persetujuan
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Kabupaten
Pemekaran dari Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat;
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
6
dd. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 11 Tahun 2010,
tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pembentukan
Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai Kabupaten Pemekaran Dari
Kabupaten Manokwari di Provinsi Papua Barat;
ee. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 12 Tahun 2010,
tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pemberian Bantuan
Dana
Untuk
Penyelenggaraan
Pemerintahan
Kabupaten
Pegunungan Arfak di Provinsi Papua Barat;
ff.
Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2010,
tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pemberian Dukungan
Dana Untuk Pilkada Pertama di Kabupaten Pegunungan Arfak
Provinsi Papua Barat;
gg. Keputusan DPRD Provinsi Papua Barat Nomor 14 Tahun 2010,
tanggal 14 Juni 2010, tentang Persetujuan Pelepasan Aset
Provinsi Papua Barat Yang Berada di Kabupaten Pegunungan
Arfak Provinsi Papua Barat;
hh. Keputusan
tanggal 2
Kabupaten
Kabupaten
ii.
Gubernur Papua Barat Nomor 236 Tahun 2008,
Desember 2008, tentang Persetujuan Pembentukan
Pegunungan Arfak sebagai Kabupaten Pemekaran dari
Manokwari di Provinsi Papua Barat;
Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor : 88 Tahun 2010,
tanggal 4 Juni 2010 tentang Perubahan atas Keputusan
Gubernur Papua Barat Nomor 236 Tahun 2008, tanggal 2
Desember 2008, tentang Persetujuan Pembentukan Kabupaten
Pegunungan Arfak sebagai Kabupaten Pemekaran dari Kabupaten
Manokwari di Provinsi Papua Barat.
Berdasarkan hal tersebut telah dilakukan kajian secara mendalam
dan menyeluruh mengenai kelayakan pembentukan daerah dan
berkesimpulan bahwa perlu dibentuk Kabupaten Pegunungan Arfak.
Pembentukan Kabupaten Pegunungan Arfak yang merupakan
pemekaran dari Kabupaten Manokwari terdiri atas 10 (sepuluh)
Distrik, yaitu Distrik Anggi, Distrik Anggi Gida, Distrik Membey,
Distrik Sururey, Distrik Didohu, Distrik Taige, Distrik Catubouw,
Distrik Testega, Distrik Minyambouw, dan Distrik Hingk. Kabupaten
Pegunungan Arfak memiliki luas wilayah keseluruhan ±2.773,74 km2
dengan jumlah penduduk ±25.859 jiwa pada tahun 2011 dan 166
(seratus enam puluh enam) kampung.
Dengan terbentuknya Kabupaten Pegunungan Arfak sebagai daerah
otonom, Pemerintah Provinsi Papua Barat berkewajiban membantu
dan memfasilitasi terbentuknya kelembagaan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dan Perangkat Daerah yang efisien dan efektif sesuai
www.djpp.depkumham.go.id
7
No. 5366
dengan kebutuhan dan kemampuan, serta membantu dan
memfasilitasi pemindahan personel, pengalihan aset dan dokumen
untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam
rangka
meningkatkan
pelayanan
publik
dan
mempercepat
terwujudnya kesejahteraan masyarakat di Kabupaten Pegunungan
Arfak.
Dalam melaksanakan otonomi daerah, Kabupaten Pegunungan Arfak
perlu melakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan ekonomi,
penyiapan sarana dan prasarana pemerintahan, pemberdayaan, dan
peningkatan sumber daya manusia, serta pengelolaan sumber daya
alam sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
II.
PASAL DEMI PASAL
Pasal 1
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal 3
Ayat (1)
Huruf a
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Anggi
adalah Kampung Iraiweri, Kampung Igembai, Kampung
Imbai, Kampung Suteibey, Kampung Susi, Kampung
Ullong, Kampung
Mentubei, Kampung Ayaubey,
Kampung Testega Bamaha, Kampung Bamaha, Kampung
Uper, Kampung Hungku, dan Kampung Srubey.
Huruf b
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Anggi Gida
adalah Kampung Sibiogud, Kampung Krobut, Kampung
Tubyam, Kampung Sakumi, Kampung Tombrok,
Kampung Sisrang, Kampung Ngisrow, dan Kampung
Itgau.
Huruf c
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Membey
adalah Kampung Inyebouw, Kampung Imbeisba,
Kampung Usti, Kampung Memti, Kampung Koney, dan
Kampung Membey.
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
8
Huruf d
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Sururey
adalah Kampung Sururey, Kampung Tuhubea, Kampung
Sunggedes, Kampung Inyaub, Kampung Saugemeba,
Kampung Kobrey, Kampung Kopo, Kampung Duguhani,
Kampung Itkau, Kampung Tomstera, Kampung Kostera,
Kampung Anuk, Kampung Dibera, dan Kampung
Menesrij.
Huruf e
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Didohu
adalah
Kampung
Iranmeba,
Kampung
Cirnohu,
Kampung Dibetik, Kampung Danmou, Kampung Miseda,
Kampung Sirgemeh, Kampung Sneremer, Kampung
Kusmenau, Kampung Cigera, Kampung Tomstir,
Kampung Gedeira, Kampung Demdamei, Kampung
Dugrimog, dan Kampung Disra.
Huruf f
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Taige
adalah Kampung Genyu, Kampung Ansum, Kampung
Derouhu, Kampung Horeta, Kampung Ubeisa, Kampung
Taige, Kampung Tridaga, Kampung Disura, Kampung
Awaikum, Kampung Siskedowo, dan Kampung Irbos.
Huruf g
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Catubouw
adalah Kampung Catubouw, Kampung Bigwaimud,
Kampung Mihou, Kampung Kaungwam, Kampung Aiga,
Kampung
Imandigro,
Kampung
Unti,
Kampung
Ndabouw, Kampung Sugemeh, Kampung Manggesuk,
Kampung Ijigrek, Kampung Jim, Kampung Slomiou,
Kampung Binggrayud, Kampung Minmo, Kampung Mihij,
Kampung Saudin, Kampung Timtou, Kampung Idemai,
Kampung Mieicomti, dan Kampung Coijut.
Huruf h
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Testega
adalah Kampung Testega, Kampung Meidogda, Kampung
Meifekeni, Kampung Demoura, Kampung Jigja, Kampung
Meigehenawu, Kampung Morumfeyi, Kampung Iba,
Kampung Meimersa, Kampung Meifowoska, Kampung
Meijugjijigja, Kampung Meifokeda, Kampung Dumbre,
Kampung Meksi dan Kampung Asai II.
www.djpp.depkumham.go.id
9
No. 5366
Huruf i
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik
Minyambouw adalah Kampung Minyambouw, Kampung
Demaisi, Kampung Awaibehel, Kampung Indabri,
Kampung Coisi, Kampung Imbenti, Kampung Sigim,
Kampung Ibonggun, Kampung Aduer, Kampung Ugjehek,
Kampung Micadiwor, Kampung Ungga, Kampung
Mitiede, Kampung Simerbei, Kampung Driye, Kampung
Waminda, Kampung Umpug, Kampung Handuk,
Kampung Ninsimoi, Kampung Anggra, Kampung
Inggrahim,
Kampung
Mbigma,
Kampung
Njuar,
Kampung Apul, Kampung Memangker, Kampung
Mainda, Kampung Imbrekti,
Kampung Ipingoisi,
Kampung Micomti, Kampung Pinyausi, Kampung
Sinaltousi, Kampung Misapngoisi, Kampung Smanggei,
Kampung Nimbiau, Kampung Bingwoyut, Kampung
Ayau, dan Kampung Andang.
Huruf j
Kampung yang masuk dalam cakupan Distrik Hingk
adalah Kampung Sopnyai, Kampung Ikimabou, Kampung
Manggot, Kampung Kisap, Kampung Nungkimor,
Kampung Cangoisi, Kampung Minyeimud, Kampung
Penibut, Kampung Demunti, Kampung Gueipimbai,
Kampung Tigoucomti, Kampung Urwong, Kampung
Aryon, Kampung Pungug, Kampung Humeisi, Kampung
Haktiebou, Kampung Kwok I, Kampung Kwok II,
Kampung Kwaiyehep, Kampung Mbegau, Kampung
Ngimoubri,
Kampung
Leihak,
Kampung
Umcep,
Kampung
Tumbeibehei,
Kampung
Tinggwoikyiu,
Kampung Guweiuti, Kampung Ntap, Kampung Monut,
dan Kampung Mbrande.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal 4
Yang dimaksud wilayah Kabupaten Manokwari setelah
terbentuknya Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten
Pegunungan Arfak adalah mencakup wilayah Distrik Warmare,
Distrik Prafi, Distrik Masni, Distrik Manokwari Barat, Distrik
Manokwari Timur, Distrik Manokwari Utara, Distrik Manokwari
Selatan, Distrik Tanah Rubuh, dan Distrik Sidey.
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
10
Pasal 5
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.
Huruf b
Cukup jelas.
Huruf c
Cukup jelas.
Huruf d
Distrik Kebar sesuai dengan Putusan Mahkamah
Konstitusi Republik Indonesia Nomor : 127/PUUVII/2009 tanggal 25 Januari 2010 masuk dalam
cakupan wilayah Kabupaten Tambrauw.
Ayat (2)
Lampiran peta cakupan wilayah yang digambarkan dengan
skala 1:100.000.
Yang dimaksud dengan persetujuan pihak-pihak terkait
adalah persetujuan berupa tanda tangan Bupati Manokwari
dan Bupati Teluk Bintuni yang wilayah cakupannya
berbatasan dengan daerah otonom baru pada peta yang
diterbitkan Badan Informasi Geospasial (BIG).
Ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal 6
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Dalam rangka pengembangan Kabupaten Pegunungan Arfak
khususnya
guna
perencanaan
dan
penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
masyarakat pada masa yang akan datang, serta
pengembangan sarana dan prasarana pemerintahan,
pembangunan dan kemasyarakatan, diperlukan adanya
kesatuan perencanaan pembangunan. Untuk itu Rencana
Tata Ruang Wilayah Kabupaten Pegunungan Arfak harus
disusun secara serasi dan terpadu dengan Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
www.djpp.depkumham.go.id
11
No. 5366
Pasal 7
Cukup jelas.
Pasal 8
Cukup jelas.
Pasal 9
Peresmian kabupaten dan pelantikan Penjabat Bupati dapat
dilakukan secara bersamaan dan pelaksanaannya dapat
dilakukan di ibu kota negara, ibu kota provinsi, atau ibu kota
kabupaten.
Pasal 10
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Penjabat Bupati Pegunungan Arfak diusulkan oleh Gubernur
Papua Barat dengan pertimbangan Bupati Manokwari.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Cukup jelas.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Pasal 11
Biaya pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati
Pegunungan Arfak untuk pertama kali berasal dari hibah
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten
Manokwari dan bantuan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Papua Barat.
Pasal 12
Cukup jelas.
Pasal 13
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
12
Pasal 14
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.
Ayat (5)
Untuk mencapai daya guna dan hasil guna penyelenggaraan
pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan
kemasyarakatan, digunakan pegawai, tanah, gedung
perkantoran dan perlengkapannya, serta fasilitas pelayanan
umum yang telah ada selama ini dalam pelaksanaan tugas
Pemerintah Kabupaten Manokwari dalam wilayah Kabupaten
Pegunungan Arfak.
Dalam rangka tertib administrasi, diperlukan tindakan
hukum berupa penyerahan personel, aset, dan dokumen dari
Pemerintah Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah
Kabupaten Pegunungan Arfak.
Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Kabupaten
yang berkedudukan, kegiatan, dan lokasinya
Kabupaten Pegunungan Arfak diserahkan oleh
Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah
Pegunungan Arfak.
Manokwari
berada di
Pemerintah
Kabupaten
Dalam hal Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang
pelayanan/kegiatan operasionalnya mencakup kabupaten
induk dan kabupaten baru, pemerintah daerah yang
bersangkutan melakukan kerja sama.
Utang piutang yang penggunaannya dimanfaatkan untuk
Kabupaten Pegunungan Arfak diserahkan oleh Pemerintah
Kabupaten Manokwari kepada Pemerintah Kabupaten
Pegunungan Arfak.
Berkenaan dengan pengaturan
dibuatkan daftar inventaris.
penyerahan
tersebut,
Ayat (6)
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
13
No. 5366
Ayat (7)
Penyerahan aset dan dokumen dilakukan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan.
Ayat (8)
Cukup jelas.
Ayat (9)
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal 16
Ayat (1)
Yang dimaksud dengan hibah dalam ketentuan ini adalah
pemberian sejumlah uang yang besarnya didasarkan pada
Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten
Manokwari Nomor 20 Tahun 2010 tanggal 19 Mei 2010 dan
Keputusan Bupati Manokwari Nomor 96 Tahun 2010 tanggal
21 Mei 2010.
Ayat (2)
Yang dimaksud dengan memberikan bantuan dana dalam
ketentuan ini adalah pemberian sejumlah dana yang
didasarkan pada Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 13 Tahun 2010 tanggal
14 Juni 2010 dan Keputusan Gubernur Papua Barat Nomor
88 Tahun 2010 tanggal 4 Juni 2010.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Pengurangan
penerimaan
dana
perimbangan
sesuai
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah
Induk/Provinsi
Yang
Tidak
Memenuhi
Kewajiban
Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (5)
Pengurangan
penerimaan
dana
perimbangan
sesuai
mekanisme yang diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan
Nomor 162/PMK.07/2011 tentang Tata Cara Pemotongan
www.djpp.depkumham.go.id
No. 5366
14
Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi Hasil Daerah
Induk/Provinsi
Yang
Tidak
Memenuhi
Kewajiban
Hibah/Bantuan Pendanaan Kepada Daerah Otonom Baru.
Ayat (6)
Cukup jelas.
Ayat (7)
Cukup jelas.
Pasal 17
Cukup jelas.
Pasal 18
Cukup jelas.
Pasal 19
Cukup jelas.
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup jelas.
Pasal 22
Cukup jelas.
www.djpp.depkumham.go.id
Fly UP