...

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM
PIDANA DAN HUKUM ISLAM*
Supriyadi** dan Yulkarnain Harahap***
Abstract
Most Islamic scholars agree that underage
marriage is permissible under certain con­
ditions. Furthermore, supported by the fact
that our legal system does not incriminate
such marriage and there is still controversy
in the society regarding this issue, underage
marriage should not be criminalized in the
future laws.
Abstrak
Kebanyakan ulama Muslim sepakat bahwa
pernikahan di bawah umur halal dengan
beberapa syarat. Dengan demikian, didu­
kung dengan fakta bahwa sistem hukum kita
tidak mengkriminalisasi pernikahan seperti
itu dan bahwa isu ini masih menjadi perde­
batan di masyarakat, pernikahan dini tidak
boleh dikriminalisasi dalam hukum yang
akan datang
Kata Kunci: perkawinan di bawah umur, fuqaha, ius constitutum, ius operatum, ius
constituendum.
A. Latar Belakang Masalah
Perkawinan di bawah umur kembali
mengundang perdebatan setelah terungkapnya perkawinan antara Pujiono Cahyo Widianto alias Syeikh Puji dengan seorang gadis
yang ditengarai masih berusia di bawah
umur (12 tahun) bernama Luthfiana Ulfa.
Padahal perkawinan semacam ini bukanlah
sesuatu hal yang baru di Indonesia. Praktek
perkawinan di bawah umur sebenarnya sudah lama terjadi di tengah masyarakat. Faktor penyebabnya juga bervariasi, antara lain
*
** ***
1
karena masalah ekonomi, rendahnya pendidikan, pemahaman budaya dan nilai-nilai
agama tertentu, atau karena hamil terlebih
dahulu yang lebih populer dengan istilah
married by accident.
Menurut Ketua Umum Komisi Nasional (Komnas) Perlindungan Anak, Seto
Mulyadi, kasus yang terjadi pada Syeikh
Puji sebenarnya merupakan fenomena gunung es. Kasus Syeikh Puji terungkap karena yang bersangkutan pengusaha sukses
dan merupakan tokoh masyarakat. Komnas
Laporan Penelitian Tim Tahun 2009.
Dosen Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: [email protected]
ac.id).
Dosen Hukum Islam Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta (e-mail: yulkarnain.harahab@
mail.ugm.ac.id).
Heru Susetyo, “Pernikahan di Bawah Umur: Tantangan Legislasi dan Harmonisasi Hukum”, www.reformasi­
kuhp.org, diakses tanggal 22 Januari 2009.
590 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
Perlindungan Anak sendiri telah menangani
21 kasus serupa sejak tahun 2003 dan 30-40
persen anak berhasil dikembalikan.
Perkawinan yang dilakukan oleh se­
orang laki-laki bergelar syeikh (suatu gelar
kehormatan bagi seseorang yang memiliki
kapasitas ilmu yang mumpuni dalam agama
Islam) menimbulkan kesan bahwa Islam
membolehkan atau melegalkan perkawinan
dengan seorang yang masih anak-anak (di
bawah umur). Syeikh tersebut berdalih
bahwa apa yang dilakukannya adalah men­
contoh perbuatan Nabi Muhammad SAW
yang menikahi Aisyah R.A. yang ketika itu
baru berusia 9 (sembilan) tahun. Padahal
di kalangan fuqaha (ahli hukum Islam)
sendiri, hadits tersebut terus diperdebatkan
kesahihannya, baik dari segi sanad (orang
yang meriwayatkan hadits tersebut) maupun
dari segi matan (isi hadits tersebut). Dari
segi sanad, orang yang meriwayatkan hadits
tersebut adalah Hisyam bin Urwah, seorang
sahabat Nabi yang ketika menerima hadits
tersebut usianya sudah sangat renta dan
diragukan kecerdasan dan daya ingatnya
dalam meriwayatkan suatu hadits. Oleh
karena itu Imam Malik (pendiri mazhab
Maliki) secara tegas menolak hadits-hadits
yang diriwayatkan Hisyam bin Urwah.
Adapun dari segi matan, banyak fuqaha
yang meragukan kebenaran hadits tersebut.
Imam Thabari misalnya, berdasarkan
peng­­kajiannya secara logis dan sistematis
memperkirakan bahwa usia Aisyah ketika
dinikahi Nabi Muhammad SAW berusia
2
3
4
14-15 tahun. fuqaha lain menyatakan usia
Aisyah ketika itu adalah 17-18 tahun. Bahkan
ada fuqaha yang berdasarkan penelitiannya
(dengan menghubungkan usia Fatimah/
puteri Nabi) menyatakan bahwa usia Aisyah
ketika dinikahi Nabi berusia 24 tahun.
Berdasarkan kenyataan tersebut, se­
ba­gian fuqaha seperti Ibnu Syubromah,
menyatakan bahwa agama Islam melarang
pernikahan dini (pernikahan sebelum usia
baligh). Menurutnya, nilai esensial pernikahan adalah memenuhi kebutuhan biologis
dan melanggengkan keturunan, sementara
dua hal ini tidak terdapat pada anak yang belum baligh. Sedangkan fuqaha-fuqaha yang
lain berpendapat sebaliknya. Dari kaca mata
hukum Islam, persoalan batas usia minimal
untuk menikah tidak terdapat ketentuan
yang tegas dalam Al-Qur’an dan hadits nabi
sehingga hal ini merupakan wilayah kajian
fikih, yang terikat oleh ruang dan waktu.
Oleh karena itu tidak mengherankan jika
terjadi keragaman pendapat antara fuqaha
Timur Tengah dengan fuqaha Indonesia
mengenai hal tersebut.
Perkawinan antara Syeikh Puji dengan
Ulfa ternyata juga mendapatkan reaksi keras
dari kalangan lembaga swadaya masyarakat
(LSM). Salah satunya dari Jaringan Pembela
Perempuan dan Anak Jawa Tengah yang
meminta kepolisian agar tetap memproses
Pujiono Cahyo Widianto, meskipun peng­
usaha itu membatalkan perkawinannya
dengan anak tersebut. Menurut Jaringan
Pembela Perempuan dan Anak Jawa
“Syekh Puji Siap Ceraikan Lutfiana”, www.antara.co.id, diakses 22 Januari 2009.
Khaeron Sirin, ”Fikih Perkawinan di Bawah Umur”, www.ptiq.ac.id, diakses tanggal 23 Januari 2009.
Yusuf Fatawie, ”Pernikahan Dini Dalam Perspektif Agama dan Negara”, dalam www.pesantrenvirtual.com,
diakses tanggal 23 Januari 2009.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
Tengah, kasus perkawinan di bawah umur
merupakan kasus pidana dan bukan delik
aduan. Dalam kasus pidana, apa pun yang
terjadi harus dilanjutkan. Berbeda dengan
delik aduan, jika kedua belah pihak yang
melapor dan bertikai bersepakat, maka dapat
mengganggap selesai sebuah kasus. Fenomena perkawinan di bawah umur
dapat dikatakan telah “menampar” wajah
pembuat hukum dan aparat hukum di negeri
ini. Praktek perkawinan di bawah umur
mengindikasikan bahwa hukum perkawinan
Indonesia nyaris seperti hukum yang ‘tak
bergigi’, karena terjadi pelanggaran hukum
perkawinan tanpa dapat ditegakkan secara
hukum. Kondisi seperti ini sesungguhnya
tidak dapat dilepaskan dari eksistensi
peraturan perundang-undangan perkawinan
di Indonesia. Hal tersebut disebabkan karena
dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 maupun Kompilasi Hukum Islam
tidak memuat sanksi yang dapat dikenakan
terhadap perbuatan perkawinan di bawah
umur, apalagi sanksi tersebut berupa pidana.
Akibatnya, muncul polemik dan kontroversi
di tengah masyarakat mengenai dapat
tidaknya orang yang melakukan perkawinan
di bawah umur diproses secara hukum dan
dikenakan sanksi pidana. Disamping itu,
adanya keragaman pendapat di kalangan
fuqaha mengenai pernikahan di bawah umur
telah menarik minat peneliti untuk mengkaji
lebih lanjut mengenai masalah tersebut dari
perspektif Hukum Islam, baik dalam tataran
fiqih maupun dalam ketentuan hukum Islam
positif.
5
6
7
591
B. Rumusan Permasalahan
Bertolak dari latar belakang pemikiran
di atas, maka terdapat 2 (dua) permasalahan
fundamental yang perlu mendapatkan pengkajian terkait dengan fenomena perkawin­
an di bawah umur di Indonesia. Pertama,
bagaimanakah pandangan ahli hukum ­Islam
(fuqaha) terhadap perkawinan di bawah
umur? Kedua, bagaimanakah fenomena per­
kawinan di bawah umur dilihat dari perspek­
tif hukum pidana?
C. Metode Penelitian
Penelitian ini merupakan perpaduan
antara penelitian hukum normatif dan
penelitian hukum empiris, karena data yang
digunakan terdiri dari data sekunder maupun
data primer. Data sekunder diperoleh
dari bahan-bahan kepustakaan, sedangkan
data primer diperoleh dari narasumber di
lapangan. Data sekunder yang digunakan
dalam penelitian ini meliputi bahan hukum
primer dan bahan hukum sekunder.
Narasumber penelitian berasal dari
beberapa instansi seperti Pengadilan Negeri
Sleman, Yogyakarta dan Bantul, Pengadil­
an Agama Sleman, Yogyakarta dan Bantul,
Kantor Urusan Agama (KUA) Depok Kabupaten Sleman, KUA Jetis Kota Yogyakarta
dan KUA Sewon Kabupaten Bantul, Majelis
Ulama Indonesia Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Dewan Pimpinan Wilayah
Muhammadiyah Provinsi Daerah Istimewa
Yogyakarta, Dewan Pimpinan Wilayah
Nahdlatul Ulama Provinsi Daerah Istime-
“Proses Hukum Syeh Puji Jalan Terus”, www.tempointeraktif.com, diakses tanggal 22 Januari 2009.
Ronny Hanitijo Soemitro, 1994, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 52.
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, hlm. 52.
592 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
wa ­ Yogyakarta, serta Komisi Perlindungan
Anak Indonesia Yogyakarta. Data penelitian
diperoleh melalui penelitian lapangan (field
research) maupun penelitian kepustakaan
(library research). Pengumpulan data dilakukan dengan studi dokumen dan wawan­
cara.
Analisis data menggunakan metode
kualitatif. Analisis ini dilakukan dengan
memperhatikan fakta yang ada di dalam
praktik dan digabungkan dengan data se­
kunder yang diperoleh dari penelitian
kepustakaan. Hasil analisis tersebut diuraikan
secara deskriptif sehingga diperoleh uraian
hasil penelitian yang bersifat deskriptifkualitatif.
D. Hasil Penelitian dan Pembahasan
1. Pandangan Ahli Hukum Islam (Fuqa­
ha) Terhadap Perkawinan di Bawah
Umur
Dalam Keputusan Ijtima ’Ulama
Komisi Fatwa Se Indonesia III Tahun 2009
dinyatakan bahwa dalam literatur fikih Islam, tidak terdapat ketentuan secara eksplisit
mengenai batasan usia pernikahan, baik
batasan usia minimal maupun maksimal.
Walaupun demikian, hikmah tasyri’ dalam
pernikahan adalah menciptakan keluarga
sakinah, serta dalam rangka memperoleh keturunan (hifz al-nasl) dan hal ini bisa tercapai
pada usia dimana calon mempelai telah sempurna akal pikirannya serta siap melakukan
proses reproduksi. Berdasarkan hal tersebut,
Komisi fatwa menetapkan beberapa ketentuan hukum. Pertama, Islam pada dasarnya
tidak memberikan batasan usia minimal pernikahan secara definitif. Usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan
menerima hak (ahliyatul ada’ wa al-wujub),
sebagai ketentuan sinn al-rusyd. Kedua, pernikahan usia dini hukumnya sah sepanjang
telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah,
tetapi haram jika mengakibatkan mudharat.
Kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan,
yaitu kemaslahatan hidup berumahtangga
dan bermasyarakat serta jaminan keamanan
bagi kehamilan. Ketiga, guna merealisasikan kemashlahatan, ketentuan perkawinan
dikembalikan pada standardisasi usia seba­
gaimana ditetapkan dalam Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 sebagai pedoman.
Dalil-dalil yang menjadi dasar penetap­
an ketentuan hukum tersebut adalah sebagai
berikut:
1. Al-Qur’an Surat (QS) An-Nisa’(4): 6
2. QS At-Thalaq (65): 4
3. QS An-Nur(24): 32
4. Hadits Muttafaq Alaih dari ‘Aisyah
5. Hadits Bukhari dan Muslim dari ‘AlQamah
6. Kaidah Fikih dalam Qawaid al-Ahkam
fi Mashalih al-Anam karya Izzuddin
Abd al-Salam jilid I halaman 51
7. Pandangan Jumhur fuqaha yang mem­
bolehkan pernikahan usia dini.
8. Pandangan Ibn Syubrumah dan Abu
Bakr al-Asham, sebagaimana disebutkan dalam Fath al-Bari juz 9 halaman
237 yang menyatakan bahwa pernikah­
an usia dini hukumnya terlarang, dan
menyatakan bahwa praktik nikah Nabi
dengan ‘Aisyah adalah sifat kekhusus­
an Nabi.
9. Pendapat Ibn Hazm yang memilah
antara pernikahan anak lelaki kecil de­
ngan anak perempuan kecil. Pernikah­
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
an anak perempuan yang masih kecil
oleh bapaknya dibolehkan, sedangkan
pernikahan anak lelaki yang masih kecil dilarang.
Keputusan Komisi Fatwa MUI ter­
sebut di atas, sejalan dengan pendapat
yang dikemukakan Dr. HM Asrorun Ni’am
Sholeh, MA, yang menyatakan bahwa dalam
literatur fikih Islam tidak terdapat ketentuan
secara eksplisit mengenai batasan usia
pernikahan. Dengan demikian perkawinan
yang dilakukan orang yang sudah tua
dipandang sah sepanjang memenuhi syarat
dan rukunnya, sebagaimana juga sah bagi
anak-anak yang masih kecil.
Pernikahan dini adalah pernikahan
yang dilaksanakan sesuai dengan syarat dan
rukunnya, namun mempelai masih kecil.
Batasan pengertian kecil di sini merujuk
pada beberapa ketentuan fikih yang bersifat
kualitatif, yakni anak yang belum baligh
dan secara psikis belum siap menjalankan
tanggung jawab kerumahtanggaan. Semen­
tara dalam perspektif hukum positif, pe­
ngertian kecil disini adalah anak yang masih
di bawah umur 19 tahun (bagi laki-laki) dan
di bawah 16 tahun (bagi perempuan).
Secara umum, dalam menjawab hukum
pernikahan dini, pendapat para fuqaha dapat
dikategorikan menjadi tiga kelompok.
Pertama, pandangan jumhur fuqaha,
yang membolehkan pernikahan usia dini.
Walaupun demikian, kebolehan pernikahan
dini ini tidak serta merta membolehkan
adanya hubungan badan. Jika hubungan
8
9
10
11
593
badan akan mengakibatkan adanya dlarar,
maka hal itu terlarang, baik pernikahan pada
usia dini maupun sudah dewasa. Kedua,
pandangan kedua yang dikemukakan oleh
Ibn Syubrumah dan Abu Bakr al-Asham,
menyatakan bahwa pernikahan usia dini
hukumnya terlarang secara mutlak. Ketiga,
pandangan ketiga yang dikemukakan Ibn
Hazm. Beliau memilah antara pernikahan
anak lelaki kecil dengan anak perempuan
kecil. Pernikahan anak perempuan yang
masih kecil oleh bapaknya dibolehkan, se­
dangkan pernikahan anak lelaki yang masih
kecil dilarang. Argumen yang dijadikan
landasan adalah zhahir hadits pernikahan
Aisyah dengan Nabi SAW.10
Ulama Hanabilah menegaskan bahwa
sekalipun pernikahan usia dini sah secara
fikih, namun tidak serta merta boleh hidup
bersama dan melakukan hubungan suami
isteri. Patokan bolehnya berkumpul adalah
kemampuan dan kesiapan psikologis pe­
rempuan untuk menjalani hidup bersama.
Ibn Qudamah menyatakan bahwa dalam
kondisi si perempuan masih kecil dan dirasa
belum siap (baik secara fisik maupun psikis)
untuk menjalankan tanggung jawab hidup
berumahtangga, maka walinya menahan
untuk tidak hidup bersama dulu, sampai si
perempuan mencapai kondisi yang sudah
siap. Bahkan lebih tegas lagi, Imam alBahuty menegaskan jika si perempuan me­
rasa khawatir atas dirinya, maka dia boleh
menolak ajakan suami untuk berhubungan
badan.11
HM Asrorun Ni’am Sholeh, “Pernikahan Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah”, dalam Ijma’ Ulama, 2009,
Majelis Ulama Indonesia, hlm. 213.
ibid, hlm. 214.
ibid, hlm. 214-218.
ibid, hlm. 219-220.
594 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
Jika telah terjadi pernikahan usia dini,
yakni seorang wali menikahkan anaknya
yang masih kecil, maka pernikahan tersebut
hukumnya sah dan mengikat sifatnya. Dalam
hal ini, menurut Imam Malik, Imam Syafi’i
dan Ulama Hijaz, si perempuan tidak ada
lagi khiyar untuk memfasakh; akan tetapi
menurut Ahl al-Iraq, ia mempunyai hak
memilih (khiyar) jika telah dewasa.
Asrorun Ni’am Sholeh berpendapat
bahwa pernikahan dini dibolehkan sepanjang pelaksanaannya terdapat mashlahat
yang rajihah bagi kedua mempelai, namun
jika hal itu akan melahirkan dlarar bagi
mempelai maka pernikahan menjadi haram;
dan dalam kondisi yang demikian, mempelai mempunyai hak untuk fasakh. Selanjutnya mengingat pernikahan termasuk dalam
kategori fikih ijtima’i, maka pengaturan ulil
amri terhadap masalah ini sangat dimungkinkan, bahkan mentaatinya adalah suatu keharusan. Dengan demikian, meskipun secara
fikih persoalan penetapan usia pernikahan
diperselisihkan, namun jika sudah ditetapkan oleh ulil amri, maka umat Islam mempu­
nyai kewajiban syar’i untuk mengikutinya.12
Dengan demikian, pengaturan usia pernikah­
an dapat dibenarkan, sepanjang pengaturan
usia pernikahan tersebut bukan bersifat pembatasan (tahdid).
Meskipun pernikahan usia dini dibo­
lehkan, namun untuk menjaga kemashlahatan dan agar tercapai maqashid al-syari’ah
12
13
14
dari pernikahan dini, maka jika terjadi pernikahan usia dini harus memenuhi ketentuan
sebagai berikut:
a. Yang menikahkan adalah walinya, dan
menurut Ulama Syafi’iyyah, hanya
oleh ayah atau kakek (dari ayah), tidak
boleh menikahkan dirinya sendiri atau
oleh hakim;
b. Pelaksanaan pernikahan tersebut untuk
kemaslahatan mempelai serta diyakini
tidak mengakibatkan dlarar bagi
mempelai;
c. Tidak dibolehkan melakukan hubungan
suami isteri sampai tiba masa yang
secara fisik maupun psikologis siap
menjalankan tanggung jawab hidup
berumah tangga.
d. Untuk mencegah terjadinya hubungan
suami isteri pada usia masih kecil,
maka pihak wali dapat memisahkan
keduanya.13
Walaupun dalam Al-Qur’an maupun hadits tidak disebutkan secara tersurat
(tekstual) umur nikah/kawin, tetapi secara
tersirat (kontekstual) Al-Qur’an maupun alHadits tidak menutup kemungkinan untuk
menetapkan usia nikah/kawin. Dalam rea­
litanya, Negara-negara Islam atau ­ Negara­negara berpenduduk muslim memiliki
per­aturan perundang-undangan yang di da­
lamnya mengatur usia nikah/kawin secara
beraneka ragam, sebagaimana terlihat dalam
tabel berikut:14
ibid, hlm. 221-222.
ibid, hlm. 223.
Muhammad Amin Suma, 2004, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, Rajawali Press, Jakarta, hlm. 167.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
595
Tabel 1
Usia Nikah di Beberapa Negara Islam
No.
Negara
Pria
21
Minimal Usia Kawin
Wanita
18
1.
Aljazair
2.
Bangladesh
21
18
3.
Mesir
18
16
4.
Indonesia
19
16
5.
Iraq
18
18
6.
Yordania
16
15
7.
Libanon
18
17
8.
Libya
18
16
9.
Malaysia
18
16
10.
Maroko
18
15
11.
Yaman Utara
15
15
12.
Pakistan
18
16
13.
14.
15.
16.
17.
Somalia
Yaman Selatan
Syria
Tunisia
Turki
18
18
18
19
17
18
16
17
17
15
Sumber: http://ww1.yuwie.com/blog/entry.asp?id=968520&eid=629455.
Berdasarkan tabel di atas dapat dilihat
bahwa usia nikah yang dianut negara-negara
Islam dan negara-negara berpenduduk Muslim, rata-rata berkisar antara 15-21 tahun.
Pada umumnya negara islam atau negara
yang berpenduduk Muslim membedakan
usia kawin antara calon mempelai laki-laki
dengan calon mempelai perempuan (kecuali Irak dan Somalia yang tidak membedabedakan antara usia kawin perempuan dan
laki-laki, yakni sama-sama harus berusia
minimal 18 tahun). Untuk laki-laki, ratarata menetapkan usia 16 hingga 21 tahun,
sementara untuk perempuan, rata-rata antara
15 sampai 18 tahun. Jadi usia nikah perem15
puan pada umumnya lebih muda 1-6 tahun
dibandingkan dengan rata-rata usia nikah
kaum laki-laki. Negara Arab Saudi sendiri
tidak menetapkan batas usia minimal untuk
menikah15, sehingga beberapa saat yang lalu
pernah terjadi perkawinan seorang gadis
berusia 8 tahun, dengan pria yang berusia 51
tahun, walaupun akhirnya perkawinan tersebut diputuskan (diceraikan) atas tuntutan ibu
si bocah.
Khoiruddin Nasution sependapat de­
ngan Muh. Amin Suma, bahwa Al-Qur’an
secara tekstual dan tegas tidak menyebut usia
nikah, namun ada ayat yang dapat diindikasikan menunjukkan itu, yakni QS An-Nisa
Khoiruddin Nasution, “Pernikahan Dini di Arab Saudi”, dimuat dalam harian Kedaulatan Rakyat, 8 Mei 2009,
hlm. 14.
596 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
ayat 6. Ayat ini menetapkan bahwa umur
kawinlah sebagai masa untuk menyerahkan
tanggung jawab pemeliharaan harta kepada
mereka. Dalam menunjukkan umur nikah
dan sekaligus umur dewasa dimaksud, ayat
ini menggunakan kata kunci rusyd, yang
dalam tafsir Departemen Agama RI, diartikan cerdas (pandai memelihara harta). Ayat
inilah yang dijadikan dasar para ahli agama
untuk menyatakan bahwa usia nikah bukan
hanya sekedar akil baligh yang ditandai dengan haid dan mimpi basah, tetapi harus sudah dewasa (mature/rusyd). Dengan demikian, dari berbagai tinjauan dapat disimpulkan
bahwa perkawinan ideal adalah perkawinan
pasangan yang sudah mature, bukan hanya
sekedar akil baligh.16
Hal yang dipaparkan di atas selaras
dengan hasil wawancara terhadap para
ulama yang menjadi narasumber penelitian
ini, yang menegaskan bahwa secara tekstual
tidak diketemukan ayat al-Qur’an ataupun
Hadits yang membatasi/menentukan usia
pernikahan17, sehingga di kalangan ulama
sendiri terdapat perbedaan pendapat me­
nyangkut usia pernikahan. Ibnu Subrumah
menyatakan untuk menikah disyaratkan
harus sudah baligh, sedangkan ulama lain
seperti Hasan dan Ibrahim An Nakhai
serta Abu Hanifah menyatakan bahwa
pernikahan di bawah umur diperbolehkan
16
17
18
karena tidak diketemukan dasar hukum yang
melarangnya. Walaupun usia pernikahan
tidak ditentukan secara pasti, namun untuk
melihat layak tidaknya seseorang untuk
menikah harus dilihat tujuan pernikahan itu
sendiri, yaitu apakah tujuan pernikahan bisa
terwujud kalau anak tersebut masih kecil,
dan juga apakah yang bersangkutan dapat
menunaikan kewajibannya sebagai seorang
suami/isteri. Dengan demikian syarat untuk
menikah tidak cukup sekedar sudah baligh
saja, tetapi juga telah memiliki kemampuan
fisik, kemampuan mental, intelektual dan
spiritual, dan terutama kemampuannya
bertanggung jawab mencukupi kebutuhan
keluarga (khususnya bagi calon suami).
Menyikapi adanya pernikahan sese­
orang yang sudah dewasa dengan calon
pasangannya yang masih di bawah umur,
narasumber berpendapat bahwa hal itu cenderung banyak madharatnya dan dampaknya citra Islam makin terpuruk, sehingga dia
tidak setuju terhadap praktik semacam itu18.
Di samping itu, perkawinan semacam itu dipandang tidak memenuhi syarat kafaah (keseimbangan) yang dituntunkan dalam ajaran
Islam.
Fenomena perkawinan di bawah umur
sering terjadi dalam praktik di Kantor Urusan
Agama yang menjadi sampel penelitian ini,
seperti terlihat dalam tabel di bawah ini.
ibid.
Hasil wawancara dengan Bpk Zaeni Munir Fadholi (Majelis Tarjih DPW Muhammadiyah DIY), Bp Ashariyat
(Rois Suriah PWNU DIY), Bp Ahmad Muhsin (Sekretaris Umum MUI DIY) bulan Mei 2009.
ibid.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
597
Tabel 2
Pernikahan di Bawah Umur di KUA Tahun 2005-2008
No.
1.
2.
3
KUA
Depok, Sleman
Sewon, Bantul
Jetis, Yogyakarta
Jumlah
Jumlah
3
20
16
39
Sumber: Data Sekunder Tahun 2005-2008
Masalah usia perkawinan bagi calon
mempelai yang akan melangsungkan perka­
winan senantiasa menjadi perhatian utama
Pegawai Pencatat Nikah (PPN) yang akan
membantu melangsungkan perkawinan pa­
sangan tersebut19. Untuk melihat apakah
calon mempelai sudah memenuhi syarat
minimal usia nikah ataukah belum, maka hal
itu dicek dari akte kelahiran atau KTP atau
Ijazah, dan juga keterangan dari pemerintah
desa. Jika ternyata calon mempelai (salah
satu atau keduanya) belum memenuhi syarat
minimal usia nikah, maka PPN akan mena­
sehati agar perkawinannya ditunda dulu
sampai usianya memenuhi syarat; disam­
ping itu PPN juga menjelaskan mudlarat
dari perkawinan usia dini. Apabila setelah
dinasehati, calon mempelai tetap bersikeras
ingin segera melangsungkan perkawinan,
maka PPN minta agar calon mempelai atau
walinya mengajukan dispensasi perkawinan
ke Pengadilan Agama. Jika hal ini tidak dipenuhi, maka PPN tidak akan membantu melangsungkan perkawinan bagi calon mempelai tersebut. Dalam kenyataannya, calon
mempelai yang bersikeras untuk segera menikah itu sebagian besar dikarenakan ­adanya
alasan tertentu, yaitu calon mempelai perempuan terlanjur hamil sebelum nikah.20
Jumlah permohonan dispensasi perka­
winan dikarenakan calon mempelai belum
mencapai batas minimal usia nikah yang
diputuskan Pengadilan Agama (PA) pada
tahun 2005-2008 dapat dilihat dalam tabel
berikut:
Tabel 3
Permohonan Dispensasi Nikah yang Diputus PA Tahun 2005-2008
No.
Pengadilan Agama
Jumlah
1.
Pengadilan Agama Sleman
15
2.
Pengadilan Agama Bantul
183
3.
Pengadilan Agama Yogyakarta
Jumlah
56
254
Sumber: Data Sekunder Tahun 2005-2008
19
20
Hasil wawancara dengan Bp Dalhari (Kepala KUA Depok), Bapak Fauzy (Kepala KUA Sewon), Bp Saeful
(Kepala KUA Jetis) bulan Mei 2009.
ibid.
598 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
Sebagian besar permohonan dispensasi perkawinan dikarenakan calon mempelai belum mencukupi batas minimal usia
menikah diajukan karena si calon mempelai
wanita telah hamil dahulu sebelum menikah21. Agar bayi yang akan dilahirkan kelak
berstatus sebagai anak sah, maka perkawin­
an harus segera dilangsungkan sebelum
bayinya lahir, sehingga mereka mengajukan
dispensasi perkawinan. Walaupun demikian
ada juga permohonan dispensasi perkawinan
yang diajukan karena orang tua merasa khawatir melihat anaknya sudah berhubungan
sedemikian akrab dengan calon pasangannya, sehingga untuk menghindari hal-hal
yang dilarang agama, orang tua berinisiatif
menikahkan mereka meskipun usianya belum mencukupi. Permohonan dispensasi
perkawinan tersebut, sebagian besar dikabulkan oleh hakim.22 Diajukannya permohonan dispensasi perkawinan tersebut disebabkan karena calon mempelai wanita yang
belum mencapai batas usia minimal untuk
nikah (yaitu 16 tahun), bisa juga yang belum
mencapai batas usia minimal untuk menikah
adalah calon mempelai laki-laki (yaitu 19
tahun).
Dari beberapa pendapat ulama seperti
disebutkan di atas, penulis sependapat bahwa pernikahan di bawah umur adalah diperbolehkan karena tidak ada nash dalam AlQur’an maupun hadits yang melarangnya.
Walaupun demikian, bila dilihat dari segi
21
22
maslahah mursalah, perkawinan di bawah
umur sebaiknya tidak dilakukan karena lebih
banyak mudlaratnya dari pada manfaatnya.
Beberapa mudlarat dari pernikahan di bawah
umur diantaranya dari aspek kesehatan
(khususnya bagi mempelai perempuan yang
rentan terkena penyakit kanker leher rahim),
keutuhan rumah tangga yang rentan disebabkan ketidaksiapan mental/psikis maupun
finansial dari pelaku pernikahan di bawah
umur yang pada akhirnya hal ini akan menghambat terwujudnya keluarga yang sakinah,
mawaddah warrahmah sebagai tujuan utama
perkawinan. Hal ini juga didukung dari hasil
penelitian, yang menunjukkan bahwa pernikahan di bawah umur pada umumnya disebabkan oleh sesuatu yang dilarang agama,
yaitu terjadinya perzinaan dari seorang lakilaki dengan seorang perempuan sehingga
si wanita terlanjur hamil sebelum nikah.
Kenyataan ini menunjukkan pernikahan di
bawah umur pada umumnya bukan didasari
oleh adanya rasa kasih sayang yang tulus
ataupun niat yang baik dari pelaku, melainkan lebih didasari rasa keterpaksaan, yaitu
terpaksa menikah untuk menutup malu, terpaksa menikah untuk kepentingan si bayi
yang akan dilahirkan agar berstatus sebagai
anak yang sah. Dengan kondisi seperti ini,
banyak pelaku perkawinan di bawah umur
tidak bisa membawa bahtera rumah tang­
ganya pada kebahagiaan, tetapi justeru ber­
akhir pada perceraian.
Hasil wawancara dengan Bp Qosim (Hakim PA Bantul), BP Dedi Supriyadi (hakim PA Sleman), Bp Saifurrahman (Hakim PA Yogyakarta) bulan Mei 2009.
ibid.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
2.
Perkawinan di bawah Umur Dalam
Perspektif Hukum Pidana
Eksistensi hukum pidana pada dasarnya
dapat dilihat dari tiga segi. Pertama,
hukum pidana yang berlaku sekarang atau
hukum pidana yang harus diterapkan oleh
pengadilan atau hukum pidana sebagai ius
constitutum atau ius operandum. Kedua,
hukum pidana yang benar-benar diterapkan
untuk suatu perbuatan konkrit, atau hukum
pidana sebagai ius operatum. Ketiga, hukum
pidana yang dicita-citakan atau hukum
pidana sebagai ius constituendum.23
Hukum pidana dilihat dalam konteks ius constituendum pada hakikatnya
berkait­an dengan masalah politik hukum,
yaitu usaha untuk mewujudkan peraturan­peraturan yang baik sesuai dengan keadaan
dan situasi pada suatu waktu. Dalam politik
hukum pidana memunculkan pertanyaanpertanyaan, misalnya: apakah perlu ada
pembaharuan hukum pidana? Apabila perlu
pembaharuan hukum pidana, maka bidangbidang apakah yang perlu diperbaharui atau
direvisi? Masalah ini menyangkut antara lain
kriminalisasi, yaitu suatu proses penetapan
suatu perbuatan yang semula bukan tindak
pidana menjadi tindak pidana.24
Bertolak dari uraian tersebut di atas,
maka perkawinan di bawah umur dalam
perspektif hukum pidana dapat dilihat pula
dari ius constitutum/ius operandum, ius
operatum maupun ius constituendum.
23
24
25
599
Perspektif Ius Constitutum
Perkawinan di bawah umur dilihat dari
perspektif ius constitutum pada hakikatnya
berkaitan dengan dua pertanyaan. Pertama,
apakah perkawinan di bawah umur dapat
dikualifikasikan sebagai tindak pidana
dalam hukum pidana yang sekarang berlaku
di Indonesia? Kedua, apakah perkawinan di
bawah umur dapat dijerat dengan peraturan
perundang-undangan pidana yang sekarang
berlaku di Indonesia?
Dalam kaitannya dengan pandangan
hukum pidana positif di Indonesia terhadap
perkawinan di bawah umur, maka sejauh ini
belum ditemukan peraturan pidana positif
Indonesia yang secara eksplisit melarang
perbuatan perkawinan di bawah umur.
KUHP dan perundang-undangan pidana
lainnya hanya mengisyaratkan perbuatan
melawan hukum yang muncul dalam hu­
bungan perkawinan, termasuk perkawinan
di bawah umur, seperti Pasal 279 KUHP dan
Pasal 288 KUHP, Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak,
atau Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga. Kesimpulannya, KUHP atau
aturan di luar KUHP tidak bisa dijadikan
rujukan bahwa perkawinan di bawah umur
dilarang menurut aturan hukum pidana.
Oleh karena itu, belum ada sanksi pidana
yang bisa menjerat pelaku yang melakukan
perkawinan di bawah umur.25
a.
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana, Alumni, Bandung, hlm. 93.
ibid, hlm. 151.
Hasil wawancara yang dilakukan Elvi Marzuni, S.H., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muslim,
S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, dan Suharyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada bulan
Mei 2009.
600 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
Pasal 279 KUHP merupakan salah
satu pasal yang berkaitan dengan kejahatan
terhadap asal usul perkawinan. Pasal ini
mengancam dengan pidana penjara paling
lama lima tahun terhadap dua perbuatan.
Pertama, barangsiapa yang mengadakan
perkawinan padahal mengetahui bahwa
perkawinan atau perkawinan-perkawinan
yang telah ada menjadi penghalang yang sah
untuk itu. Apabila pelaku perbuatan ini menyembunyikan kepada pihak lainnya bahwa
perkawinan-perkawinannya yang telah ada
menjadi penghalang yang sah untuk itu,
maka diancam dengan pidana penjara pa­
ling lama tujuh tahun. Kedua, barangsiapa
mengadakan perkawinan padahal diketahui
bahwa perkawinannya atau perkawinanperkawinan pihak lain menjadi penghalang
yang sah untuk itu.26
Pasal 288 KUHP tersebut menyatakan
bahwa barangsiapa bersetubuh dengan
seorang wanita di dalam pernikahan, yang
diketahui atau sepatutnya harus diduga
bahwa sebelum mampu dikawin, diancam,
apabila perbuatan mengakibatkan luka-luka,
dengan pidana penjara paling lama empat
tahun. Jika perbuatan mengakibatkan lukaluka berat, dijatuhkan pidana penjara paling
lama delapan tahun. Jika perbuatan meng­
akibatkan mati, dijatuhkan pidana penjara
paling lama dua belas tahun. 27
b. Perspektif Ius Operandum
Perkawinan di bawah umur dilihat dari
perspektif ius operandum pada hakikatnya
berkaitan dengan penerapan hukum pidana
26
27
dan sanksinya terhadap perbuatan tersebut di
dalam praktik. Hasil penelitian di Peng­adilan
Negeri Yogyakarta, Pengadilan Nege­ri Sleman dan Pengadilan Negeri Bantul menunjukkan bahwa selama ini tidak ada kasus
pidana terkait dengan perkawinan di bawah
umur. Dengan kata lain, belum pernah ada
proses pemeriksaan sidang peng­adilan karena orang telah melakukan perkawinan di
bawah umur.
Ada beberapa faktor yang dimungkin­
kan melatarbelakangi hal tersebut. Pertama,
masyarakat yang enggan untuk melapor jika
terjadi masalah yang timbul dari perkawinan
di bawah umur atau timbul tindak pidana di
dalamnya. Hal ini mungkin disebabkan karena sebagian masyarakat masih meng­anggap
bahwa perkawinan di bawah umur bukan
merupakan suatu perbuatan yang tercela atau
memang masyarakat belum tahu persis pe­
ngaturan hukumnya. Kedua, materi hukum
(legal substance) yang masih belum jelas
pengaturannya terkait dengan perkawin­an
di bawah umur. Seperti diutarakan sebelumnya bahwa hukum pidana positif Indonesia
tidak mengatur larangan sekaligus ancaman
pidana bagi perbuatan perkawinan di bawah
umur. Kasus Syeikh Puji merupakan kasus
yang baru meskipun dalam praktiknya ba­
nyak sekali kasus serupa yang bisa terseret
hukum. Oleh karena itu, mengingat belum
ada pengaturan ­hukumnya, maka kesimpulan
penyidik dalam merumuskan berkas perkara
hingga sampai pada putusan Hakim dalam
menyikapi kasus tersebut (Syeikh Puji) tentu akan menjadi khasanah baru dalam ranah
Moeljatno, 2007, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta, hlm. 101.
ibid, hlm. 105-106.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
hukum pidana. Selain itu, tidak adanya kasus
perkawinan di bawah umur yang pernah diperiksa di pengadilan merupakan salah satu
kesulitan dalam menyikapi aspek hukum
pidana menyangkut fenomena perkawinan
di bawah umur. Bahkan di Komisi Perlin­
dung­an Anak Indonesia Yogyakarta sejak
ber­­dirinya lem­baga ini belum ada satu pun
ka­sus yang dilaporkan oleh masyarakat terha­
dap masalah yang timbul terkait terjadinya
perkawinan di bawah umur.28
Perspektif Ius Constituendum
Perkawinan di bawah umur dilihat
dari perspektif hukum pidana sebagai ius
constituendum memiliki kaitan dengan masalah kriminalisasi. Menurut Sudarto, kriminalisasi merupakan proses penetapan suatu
perbuatan orang sebagai perbuatan yang
dapat dipidana. Proses ini diakhiri dengan
terbentuknya undang-undang dimana perbuatan itu diancam dengan suatu sanksi
yang berupa pidana.29 Hal senada dikemukakan Barda Nawawi Arief, bahwa kebijakan
kriminalisasi adalah suatu kebijakan dalam
menetapkan suatu perbuatan yang semula
bukan tindak pidana (tidak dipidana), menjadi suatu tindak pidana (perbuatan yang
dapat dipidana).30
Muladi mendefinisikan kriminalisasi
ke dalam tiga pengertian. Pertama, makna
c.
28
29
30
31
32
601
asli kriminalisasi (criminalization) sebagai
proses untuk menjadikan suatu perbuatan
yang semula bukan tindak pidana menjadi
tindak pidana. Kedua, kriminalisasi dapat
diartikan pula sebagai mengaktualisasikan
peraturan hukum pidana agar lebih efektif.
Misalnya, penggunaan fungsi hukum pidana
dalam tindak pidana lingkungan yang semula bersifat “ultimum remedium” menjadi
“primum remedium”. Ketiga, kriminalisasi
diartikan pula sebagai usaha untuk memperluas berlakunya hukum pidana. Hal ini terlihat dari pengaturan “corporate crime liabi­
lity” yang bersifat umum dalam Rancangan
Undang-Undang tentang KUHP.31
Dalam proses kriminalisasi, maka ter­
dapat ukuran-ukuran yang harus diperhatikan oleh pembentuk undang-undang untuk
menetapkan suatu perbuatan itu sebagai
tindak pidana. Sudarto mengingatkan 4 (empat) hal yang perlu diperhatikan dalam kri­
mina­lisasi. Pertama, tujuan hukum pidana.
Kedua, penetapan perbuatan yang tidak
dikehendaki. Ketiga, perbandingan antara
sarana dan hasil. Keempat, kemampuan
badan penegak hukum.32
Menurut Muladi, ada beberapa hal
yang secara doktrinal harus dijadikan pedoman kriminalisasi. Pertama, kriminalisasi
tidak boleh berkesan menimbulkan “over­
criminalization” yang masuk dalam kategori
Hasil wawancara yang dilakukan Elvi Marzuni, S.H., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, Muslim,
S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman, Suharyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul, dan Dr. Sari
Murti, S.H., M.Hum, Ketua KPAI Yogyakarta, pada bulan Mei 2009.
Sudarto, 1986, op. cit., hlm. 31.
Barda Nawawi Arief, 2001, Kebijakan Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi Tindak Pidana Mayantara,
makalah pada Seminar Nasional Penyusunan RUU Teknologi Informasi, Kerjasama FH/MIH UNDIP-Departemen Perhubungan, Semarang, 26 Juli 2001, hlm. 2-3.
Muladi, 2002, Politik Hukum Pidana, Dasar Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta Beberapa Perkemban­
gan Asas Dalam RUU KUHP, Makalah disampaikan pada Penataran Hukum Pidana dan Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI dan FH Ubaya, Surabaya, 14 Januari 2002, hlm. 8.
Sudarto, op. cit., hlm. 36-40.
602 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
“the misuse of criminal sanction”. Kedua,
kriminalisasi tidak boleh bersifat ad hoc. Ke­
tiga, kriminalisasi harus mengandung unsur
korban (victimizing), bisa aktual atau potensial. Keempat, kriminalisasi harus memperhitungkan analisa biaya dan hasil serta prinsip ultimum remedium. Kelima, kriminalisasi
harus menghasilkan peraturan yang enforce­
able. Keenam, kriminalisasi harus memperoleh dukungan publik (public support).
Ketujuh, kriminalisasi harus mengandung
unsur subsosialitet (mengakibatkan bahaya
bagi masyarakat, sekalipun kecil sekali). Ke­
delapan, kriminalisasi harus memperhatikan
peringatan bahwa setiap peraturan pidana
membatasi kebebasan rakyat dan memberikan kemungkinan kepada aparat penegak
hukum untuk mengekang kebebasan itu.33
Masalah parameter kriminalisasi
juga pernah mendapatkan perhatian dalam
Simposium Pembaharuan Hukum Pidana
Nasional bulan Agustus 1980 di Semarang.
Dalam laporan simposium tersebut dikemukakan bahwa untuk menetapkan suatu
perbuatan itu sebagai tindak pidana, perlu
memperhatikan kriteria umum dan kriteria
khusus.34 Kriteria umum kriminalisasi meliputi:
1. apakah perbuatan itu tidak disukai atau
dibenci oleh masyarakat karena merugikan, atau dapat merugikan, mendatangkan korban atau dapat mendatangkan
korban;
2. apakah biaya mengkriminalisasi seim­
bang dengan hasilnya yang akan dicapai,
artinya cost pembuatan undang-undang,
33
34
Muladi, op .cit., hlm. 9-10.
Barda Nawawi Arief, op. cit., hlm. 31-32.
pengawasan dan penegakan hukum
serta beban yang dipikul oleh korban
dan pelaku kejahatan itu sendiri harus
seimbang dengan situasi tertib hukum
yang akan dicapai;
3. apakah akan menambah beban aparat
penegak hukum yang tidak seimbang
atau nyata-nyata tidak dapat diemban
oleh kemampuan yang dimilikinya;
4. apakah perbuatan-perbuatan itu menghambat atau menghalangi cita-cita
bang­sa, sehingga merupakan bahaya
bagi keseluruhan masyarakat.
Sedangkan kriteria khusus yang harus
diperhatikan dalam kriminalisasi adalah sikap dan pandangan masyarakat mengenai
patut tercelanya suatu perbuatan tertentu.
Salah satunya kriteria khusus yang dihasilkan dalam Simposium Pembaharuan Hukum Pidana Nasional bulan Agustus 1980
di Semarang. Dalam laporan simposium
tersebut dikemukakan bahwa untuk menetapkan suatu perbuatan itu sebagai tindak
pidana, perlu memperhatikan kriteria khusus yaitu sikap dan pandangan masyarakat
mengenai patut tercelanya suatu perbuatan
tertentu yang akan dikriminalisasikan. Namun demikian, simposium tersebut tidak
dijelaskan lebih lanjut mengenai pengertian “perbuatan tercela”, sehingga hal ini
akan menimbulkan perbedaan pendapat dan
pemahaman mengenai “perbuatan tercela”
tersebut.
Dalam hukum pidana, pengertian
“perbuatan tercela” tersebut bisa dikaitkan
dengan suatu perbuatan yang menurut
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
wujud atau sifatnya adalah bertentangan
dengan tata atau ketertiban yang dike­
hendaki masyarakat. Dengan kata lain,
perbuatan tersebut bertentangan dengan atau
menghambat akan terlaksananya tata dalam
pergaulan masyarakat yang baik dan adil.
Oleh karena itu, perbuatan tersebut dilarang
keras atau pantang dilakukan. Dengan
demikian, konsepsi ini dapat disamakan
atau disesuaikan dengan konsepsi perbuatan
pantang (pantangan) atau pemali yang telah
lama dikenal dalam masyarakat Indonesia
asli sejak jaman nenek moyang kita.35
Pengertian “perbuatan tercela” dalam
hukum pidana dapat dikaitkan pula dengan
istilah “rechtsdelict” atau “mala per se” dan
“wetsdelict” atau “mala quia prohibita”.
Rechtsdelict adalah suatu perbuatan yang
bertentangan dengan keadilan, terlepas
apakah perbuatan itu dilarang dan diancam
pidana dalam suatu undang-undang atau
tidak, jadi yang benar-benar dirasakan oleh
masyarakat sebagai bertentangan dengan
keadilan, seperti pembunuhan, pencurian,
pemerkosaan dan sebagainya. Sedangkan
wetsdelict merupakan perbuatan yang oleh
umum baru dirasakan sebagai perbuatan
yang bertentangan dengan keadilan
(perbuatan pidana) karena undang-undang
menyatakannya demikian, jadi sebenarnya
tidak segera dirasakan sebagai bertentangan
dengan rasa keadilan.36
Dalam kaitannya dengan tercela atau
tidaknya perbuatan perkawinan di bawah
umur di dalam kehidupan masyarakat,
ada banyak aspek untuk menentukan atau
35
36
603
menilai apakah suatu perbuatan perkawinan
di bawah umur itu dapat dipandang sebagai
perbuatan tercela di masyarakat. Dalam
dinamika hukum, aspek tersebut sangat
dipengaruhi oleh sosiologi kultural atau
religi. Dari sisi sosiologi kultural, tidak
semua masyarakat menganggap bahwa
perbuatan perkawinan di bawah umur
dapat dipandang sebagai perbuatan tercela.
Terlebih lagi jika lapisan masyarakat tersebut
memiliki tingkat kepatuhan yang tinggi
terhadap adat atau pun budayanya masingmasing. Misalnya dalam komunitas adat di
Sumatra Barat dan Sumatra Utara, dikenal
istilah “kawin gantung”. Kawin gantung ini
merupakan bentuk perkawinan masyarakat
untuk menikahi pasangannya yang belum
patut untuk dikawini (belum cukup umur)
dengan suatu perjanjian bahwa si laki-laki
akan menyebadani isterinya jika si isteri
telah cukup umur. Dalam pandangan agama,
misalnya agama Islam, hukum syariat yang
bertumpu pada Al Quran dan As Sunnah
tidak secara terang menegaskan kualifikasi
umur bagi seorang (perempuan atau lakilaki) untuk mengadakan perkawinan. Hukum
syariat hanya menganjurkan bahwa seseorang
bisa untuk mengadakan perkawinan jika
telah mampu secara jasmani dan rohani
untuk menikah, cukup umur ( An Nisaa: 6)
atau untuk menghindari kemudharatan yang
lebih besar misalnya jika si laki-laki tidak
dapat menahan hawa nafsunya. Namun
demikian, berdasarkan Kitab Fiqh dan
Ijtihad Ulama yang dimanifestasikan dalam
bentuk hadirya Kompilasi Hukum Islam
Moeljatno, 1993, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, hlm. 2-3.
Sudarto, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan Sudarto, Semarang, hlm. 56.
604 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan, perkawinan yang layak
untuk diadakan adalah jika calon mempelai
laki-laki telah berumur 19 tahun dan calon
mempelai perempuan telah berumur 16
tahun dan jika belum berumur 21 tahun
maka untuk melangsungkan perkawinan
masing-masing calon mempelai harus
meminta persetujuan dari orang tua masingmasing. Di luar konteks tersebut, seseorang
masih bisa melangsungkan perkawinan di
bawah umur jika terdapat keadaan tertentu
atas dasar penetapan dari Pengadilan
Agama (dispensasi perkawinan). Ketentuan
dalam agama Islam tentu saja akan berbeda
dengan agama lain. Dengan demikian, untuk
menentukan apakah perkawinan di bawah
umur dapat dipandang sebagai perbuatan
tercela di masyarakat sangat tergantung
dari aspek atau sisi mana seseorang atau
masyarakat memahami masalah fenomena
perkawinan di bawah umur. 37
Dalam kaitannya dengan penentuan
suatu perbuatan perlu untuk dikriminalisasikan atau tidak tentu ada banyak faktor yang
harus jadi pertimbangan. Pertama, kesamaan
pandangan masyarakat bahwa perkawinan
di bawah umur merupakan perbuatan yang
pantas untuk dikriminalisasikan yang bisa
disalurkan melalui berbagai seminar hukum,
forum diskusi nasional dan lain-lain. Kedua,
perkawinan merupakan ikatan keperdataan,
apalagi jika perkawinan tersebut dilakukan
secara sah menurut hukum negara ataupun
hukum agama. Oleh karena itu, untuk meng-
37
38
39
kriminalisasikannya harus ada klasifikasi
tegas ruang mana dalam ikatan perkawinan
yang bisa dijangkau oleh hukum pidana.38
Pengertian perbuatan tercela tidak
bisa digeneralisasikan karena perbedaan
perspektif dalam lingkup masyarakat,
agama dan adat. Di sebagian masyarakat,
seperti di wilayah Madura, Jawa Barat dan
Jawa tengah, perkawinan di bawah umur
bukan merupakan hal yang tabu dan tidak
dianggap sebagai perbuatan tercela. Dalam
kasus fenomenal Syeikh Puji, memang
ada sebagian masyarakat yang mengangap
negatif perkawinan di bawah umur, bahkan
Seto Mulyadi Ketua Komisi Nasional
Pelindungan Anak menentang tegas adanya
perkawinan di bawah umur. Namun, suara
penolakan terjadinya perkawinan di bawah
umur tersebut hanya merupakan persepsi,
tidak bisa disimpulkan bahwa perkawinan
di bawah umur merupakan perbuatan
tercela, tentu banyak aspek yang harus di
pertimbangkan. bagi yang berpedoman
dengan agama tentu masing-masing ajaran
agama akan menghasilkan pandangan yang
berbeda-beda dalam menyikapi perkawinan
di bawah umur sesuai dengan pokok
ajarannya. Begitu juga dengan hukum adat,
sebagian masyarakat adat di Indonesia masih
menganggap perkawinan di bawah umur
merupakan hal yang lumrah bahkan bisa saja
dijadikan bagian dari hukum adat. 39
Sehubungan dengan hal tersebut di
atas, maka perkawinan di bawah umur belum layak untuk dikriminalisasikan dan diru-
Hasil wawancara yang dilakukan Elvi Marzuni, S.H., MH., Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta pada bulan
Mei 2009.
ibid.
Hasil wawancara yang dilakukan Muslim, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Sleman pada bulan Mei 2009.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
muskan dalam revisi undang-undang tentang
perkawinan. Ada beberapa masalah utama
yang akan muncul jika nantinya perkawin­an
di bawah umur dikriminalisasikan. Pertama,
pembuktian yang sulit di pengadilan, tidak
pantas jika suatu perkawinan yang sah sekalipun dalam ikatan perkawin­an di bawah
umur dicampuri oleh hukum pidana kecuali
ada sesuatu yang secara nyata ada suatu kejahatan yang tidak bisa ditoleransi oleh hukum
pidana dan tidak bisa diterima oleh pihak
yang dirugikan, misalnya dalam UndangUndang tentang Penghapusan Kekerasan
dalam Rumah Tangga, aparatur hukum akan
bertindak jika terjadi kekerasan fisik yang
terjadi dalam rumah tangga atas pengaduan
dari korban atau pihak-pihak yang berkepentingan. Terhadap perkawin­an di bawah
umur, harus ada konstelasi hukum yang tegas, terutama terhadap unsur manakah yang
dapat dipandang pantas untuk dikriminalisasikan. Kedua, jalannya proses pengaduan
jika terjadi perkawinan di bawah umur. Masalah yang akan timbul adalah jika perkawin­
an di bawah umur dilaksanakan dengan cara
dan tujuan yang baik. Apakah pihak isteri
mau mengadukan suaminya sedangkan
diketahui bahwa latar belakang perkawin­
an di bawah umur adalah atas dasar suka
sama suka. Dalam mengomentari ja­waban
ini Narasumber mengutip kalimat dari Ulfa
(isteri Syeikh Puji) di salah satu surat kabar
yang latar belakang perkawin­annya adalah
karena dia (Ulfa) sangat mencintai Syeikh
Puji begitu juga sebaliknya. Ketiga, tidak
semua masyarakat menganggap perkawinan
di bawah umur adalah se­suatu yang tercela
dan patut untuk dikriminalisasikan. Keem40
41
605
pat, aspek kerugian yang akan timbul dari
perkawinan di bawah umur terutama bagi
anak perempuan tetap sesuatu yang harus
diperhatikan. Jadi, meskipun belum layak
untuk dikriminalisasikan, revisi dalam undang-undang tentang perkawinan patut untuk dilakukan terutama terhadap (1) definisi yang jelas tentang apa yang dimaksud
tentang perkawinan atau perkawinan di di
bawah umur; (2) kualifikasi umur mengenai
batas dibolehkannya perkawinan sehingga
dapat mencegah terjadinya perkawinan di
bawah umur; dan (3) siapa yang bisa dikenakan sanksi pidana dalam kaitannya dengan
perkawinan di bawah umur jika diperlukan
sanksi pidana.40
Perkawinan di bawah umur sebagai
perbuatan tercela adalah kesimpulan yang
cenderung sarkarsme. Lebih tepat jika
perkawinan di bawah umur lebih dianggap
sebagai suatu perbuatan yang tidak semestinya dilakukan. Perbuatan yang tidak semestinya dilakukan dirasakan lebih moderat
dan lebih representatif karena tidak semua
kelompok masyarakat menganggap perka­
winan di bawah umur bertentangan dengan
nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Oleh
karena itu, kriminalisasi masih belum perlu untuk dilakukan. Bercermin pada kasus
Syeikh Puji ketika “blow up” dan menjadi
konsumsi publik sehingga mengundang perhatian banyak pakar hukum untuk memberikan analisa, tidak lantas bisa dijadikan suatu
dasar untuk dikriminalisasikan dalam hukum
pidana. Tingkat keefektifan suatu peraturan
jika nantinya suatu perbuatan dikriminalisasikan dan diterapkan adalah hal yang patut
untuk dijadikan pertanyaan. 41
ibid.
Hasil wawancara yang dilakukan Suharyanti, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Bantul pada bulan Mei 2009.
606 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
Saat ini, tingkat elit cenderung sangat
mudah membentuk suatu peraturan apabila
ada suatu masalah yang terpublikasi ke permukaan. Inilah yang harus diperhatikan,
banyak sekali peraturan yang dibuat pada
akhirnya tidak berjalan dengan semestinya
dan belum tentu efektif di masyarakat. Memang, dalam hal yang praktis, aturan hukum
khususnya hukum pidana harus menyesuaikan diri de­ngan perkembangan di masyarakat sehingga terkadang dibutuhkan suatu
kriminalisasi, jika pun nantinya masalah
perkawinan di bawah umur ternyata pada
perkembangannya berakhir pada krimina­
lisasi, semestinya harus merupakan suatu
perumusan keputusan yang matang terkait
dengan seluruh aspek pidananya sehingga
peraturan baru tersebut dapat berlaku efektif
di masyarakat.42
Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Yogyakarta memiliki pandangan lain mengenai perkawinan di bawah
umur. Menurutnya, perkawinan di bawah
umur termasuk perbuatan tercela di masyarakat, meskipun perkawinan di bawah
umur oleh sebagian masyarakat termasuk
masyarakat adat di Indonesia dianggap sebagai perbuatan yang lazim. Hal ini karena
dari banyak aspek harus diakui jika di dalam
hubungan perkawinan yang terjadi di bawah
umur banyak sekali menimbulkan kerugian
terutama bagi pihak perempuan. Ada beberapa kerugian yang bisa ditimbulkan dari
perkawinan di bawah umur. Pertama, anak
yang berada di bawah umur merupakan
seorang yang masih berada dalam fase tum42
43
buh kembang baik fisik maupun emosional.
Masa depan anak seakan-akan direduksi
oleh adanya hubungan perkawinan di bawah
umur, padahal anak berhak untuk memilih
masa depannya sendiri. Seorang anak yang
melakukan perkawinan di bawah umur juga
secara emosional belum siap untuk menjadi
ibu yang ideal bagi anak yang nanti mungkin
dilahirkannya. Kedua, seorang anak belum
cakap dalam mengambil suatu keputusan.
Dalam kasus Syeikh Puji bisa dilihat bahwa
perkawinan di bawah umur yang terjadi sa­
ngat dipengaruhi oleh faktor ekonomi, bisa
jadi peranan keluarga terutama orang tua
(bukan inisiatif anak sendiri) sangat berpe­
ngaruh terjadinya perkawinan tersebut. Ketiga, secara medis, banyak kelemahan bagi
perempuan di bawah umur yang melakukan
perkawinan di bawah umur seperti rentan
menimbulkan penyakit kanker serviks dan
kegagalan kehamilan yang bahkan bisa menimbulkan kematian bagi si ibu (usia rahim
yang prematur). 43
Dalam kaitannya dengan kriminalisasi
perkawinan di bawah umur, Dr. Sari Murti,
S.H., M.Hum. kurang setuju jika masalah
perkawinan di bawah umur dilegalformalkan
dalam hukum pidana karena masalah
perkawinan di bawah umur lebih banyak
menyangkut masalah keperdataan dan
masalah perkawinan di bawah umur saat
ini masih merupakan perdebatan yang
belum ada mufakat terkait keberadaannya
(pandangan masyarakat masih terkotakkotak). Namun demikian, melihat realitas
yang terjadi, kriminalisasi terkait perkawinan
ibid.
Hasil wawancara yang dilakukan Dr. Sari Murti, S.H., M.Hum, Ketua KPAI Yogyakarta, pada bulan Mei
2009.
Supriyadi dan Harahap, Perkawinan di Bawah Umur
di bawah umur dirasakan sangat diperlukan.
Apalagi dinamika pandangan masyarakat
yang semakin cenderung berekspektasi
negatif terhadap dampak yang ditimbulkan
dari terjadinya perkawinan di bawah umur
terutama bagi perempuan. Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan
Anak sebenarnya secara tidak langsung
bisa dikaitkan dengan adanya penerapan
sanksi pidana meskipun tidak secara tegas
pengaturannya dalam hubungan perkawinan
di bawah umur. Dalam peraturan tersebut,
orang tua mempunyai peran penting
dalam mencegah atau menghambat ter­
jadi­nya perkawinan di bawah umur.
Misalnya orang tua bisa dipidana jika anak
diperdagangkan dan dieksploitasi, tetapi
larangan dan ancaman pidana yang tegas
tentang larangan perkawinan di bawah umur
sepengetahuannya belum ada.44
E. Kesimpulan
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas dapat dirumuskan beberapa
kesimpulan. Pertama, jumhur ulama berpendapat bahwa pernikahan di bawah umur
diperbolehkan, namun demikian kebolehan
pernikahan di bawah umur ini tidak serta
merta membolehkan hubungan badan antara pasangan tersebut. Hal ini juga sejalan
607
dengan fatwa dari MUI yang menyatakan
bahwa Pernikahan usia dini (pernikahan
di bawah umur) hukumnya sah sepanjang
telah terpenuhinya syarat dan rukun nikah,
tetapi haram jika mengakibatkan mudlarat.
Pendapat ini didasarkan pada alasan bahwa
dalam Islam tidak ada ketentuan yang tegas/
definitif tentang batas umur untuk melangsungkan perkawinan.
Kedua, dilihat dari aspek ius consti­
tutum, maka selama ini belum ada hukum
pidana positif di Indonesia yang melarang
perkawinan di bawah umur, sehingga tidak
ada sanksi pidana yang dapat digunakan untuk menjerat pelaku perkawinan di bawah
umur. Hukum pidana positif hanya meng­
atur perbuatan pidana yang muncul dalam
ikatan perkawinan (termasuk perkawinan di
bawah umur) seperti Pasal 279 KUHP, Pasal
288 KUHP, Undang-Undang No. 23 Tahun
2002, Undang-Undang No. 23 Tahun 2004.
Dilihat dari aspek ius operandum, dalam
praktik ternyata tidak ditemukan adanya
perkara pidana perkawinan di bawah umur
yang diperiksa di sidang pengadilan. Dilihat
dari aspek ius constituendum, perkawinan di
bawah umur juga belum layak dikriminalisasikan dalam peraturan perundang-­undang­an
yang akan datang, karena masih adanya
perdebatan di tengah masyarakat.
DAFTAR PUSTAKA
A. Buku
Arief, Barda Nawawi, 2001, Kebijakan
Kriminalisasi dan Masalah Yurisdiksi
Tindak Pidana Mayantara, makalah
44
ibid.
pada Seminar Nasional Penyusunan
RUU Teknologi Informasi, Kerjasama
FH/MIH UNDIP-Departemen Perhu­
bung­an, Semarang, 26 Juli 2001.
608 MIMBAR HUKUM Volume 21, Nomor 3, Oktober 2009, Halaman 409 - 628
__________________, 2002, Bunga Rampai
Kebijakan Hukum Pidana, Citra Aditya
Bakti, Jakarta.
Moeljatno, 1993, Asas-asas Hukum Pidana,
Rineka Cipta, Jakarta.
________, 2007, Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana, Bumi Aksara, Jakarta.
Muladi, 2002, Politik Hukum Pidana, Dasar
Kriminalisasi dan Dekriminalisasi serta
Beberapa Perkembangan Asas Dalam
RUU KUHP, Makalah disampaikan
pada Penataran Hukum Pidana dan
Kriminologi, Kerjasama ASPEHUPIKI
dan FH Ubaya, Surabaya, 14 Januari
2002.
Sabiq, Sayyid, 1997, Fikih Sunnah jilid 6,
terj. Moh. Thalib, cet. Ke-14, PT Al-
Ma’arif, Bandung.
Sholeh, Asrorun Ni’am, 2009, “Pernikahan
Usia Dini Perspektif Fikih Munakahah”,
dalam Ijma’ Ulama, Majelis Ulama
Indonesia, Jakarta.
Soekanto, Soerjono, 1986, Pengantar
Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta.
Soemitro, Ronny Hanitijo, 1994, Metodologi
Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia
Indonesia, Jakarta.
Sudarto, 1986, Hukum dan Hukum Pidana,
Alumni, Bandung.
______, 1990, Hukum Pidana I, Yayasan
Sudarto, Semarang.
Suma, Muhammad Amin, 2004, Hukum
Keluarga Islam di Dunia Islam,
Rajawali Press, Jakarta.
B. Peraturan Perundang-undangan
Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991
tentang Kompilasi Hukum Islam.
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946
tentang Peraturan Hukum Pidana atau
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
(KUHP).
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974
tentang Perkawinan.
Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981
tentang Hukum Acara Pidana atau
Kitab Undang-Undang Hukum Acara
Pidana (KUHAP).
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam
Rumah Tangga.
C. Internet dan Surat Kabar
“Proses Hukum Syeh Puji Jalan Terus”,
www.tempointeraktif.com,
diakses
tanggal 22 Januari 2009.
“Syekh Puji Siap Ceraikan Lutfiana”, www.
antara.co.id, diakses 22 Januari 2009.
Fatawie, Yusuf, “Pernikahan Dini Dalam
Perspektif Agama dan Negara”, www.
pesantrenvirtual.com, diakses tanggal
23 Januari 2009.
Nasution, Khoirudin, “Pernikahan Dini di
Arab Saudi” dalam Kedaulatan Rakyat,
8 Mei 2009.
Sirin, Khaeron, ”Fikih Perkawinan Di
Bawah Umur”, www.ptiq.ac.id, diakses
tanggal 23 Januari 2009.
Susetyo, Heru, “Pernikahan di Bawah Umur:
Tantangan Legislasi dan Harmonisasi
Hukum”, www.reformasikuhp.org, diak­
ses tanggal 22 Januari 2009.
Fly UP