...

PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM KEHIDUPAN POLITIK
PERILAKU POLITIK PRAGMATIS DALAM
KEHIDUPAN POLITIK KONTEMPORER:
KAJIAN ATAS MENYURUTNYA PERAN IDEOLOGI POLITIK
DI ERA REFORMASI
Firman Noor
Peneliti pada Pusat Penelitian Politik - Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)
Email: [email protected]
Diterima: 3-1-2014
Direvisi: 28-1-2014
Disetujui: 3-2-2014
ABSTRACT
This paper examines the fading of political ideology both as a people’s reference and party’s guidance in making
strategy and conducting political behavior in contemporary Indonesia politics. Some current important political
moments such as election, presidential election, the making of coalition, government’s behavior or local election
indicate the emergence of pragmatism influencing those processes and results, which replace the role of political
ideology. This phenomenon is also indicated by the present of new approach in understanding the behaviour of political parties that no longer implements political ideology as the foundation. Such approach underscores pragmatism
as an influential factor that moves political ideology in guiding political activities of most parties in Indonesia.
Keywords: Ideology, pragmatism, culture, politics, behavior
ABSTRAK
Tulisan ini membahas tentang menurunnya peran ideologi politik sebagai landasan yang sepatutnya dirujuk oleh
masyarakat dan partai politik dalam kehidupan berpolitik, baik dalam soal menyusun strategi maupun berperilaku.
Beberapa momen politik penting, seperti pemilihan legislatif, pemilihan presiden, pembentukan koalisi, perilaku
pemerintah maupun pilkada saat ini semakin menunjukkan geliat pengaruh pragmatisme, yang semakin meminggirkan ideologi politik. Fenomena semakin tidak relevannya kacamata ideologis dalam melihat dan memaknai
keberadaan partai politik, berikut perilakunya juga mengindikasikan ketersingkiran itu. Kenyataan menunjukkan
bahwa aktivitas di kebanyakan partai politik dewasa ini lebih ditentukan oleh kepentingan pragmatis semata.
Kata kunci: Ideologi, pragmatisme, budaya, politik, perilaku
PENDAHULUAN
“The end of ideology”, demikianlah simpulan
Fukuyama (1992) lebih dari dua dekade lalu atas
perkembangan masyarakat dunia dewasa ini. Apa
yang dimaksud oleh Fukuyama jelas bukan­­­lah
eksis­tensi ideologi telah berakhir, melainkan
berakhirnya tantangan ideologis bagi demokrasi
liberal dan kapitalisme pascaruntuhnya benteng
diktatorial dan komunisme di Uni Soviet. Bagi
Fukuyama, kejatuhan komunisme telah memantapkan posisi demokrasi liberal sebagai ideologi
dominan yang menjadi semacam episentrum ideo­
logis tanpa lawan yang berarti, sebagai ujung dari
perjalanan sejarah manusia (the end of history).
sebagai acuan manakala melakukan ritual politik
saat masuk dalam bilik-bilik suara, juga saat
melakukan kampanye untuk mendapatkan suara.
Mereka cenderung terlihat menjadi lebih pragmatis dalam berpolitik. Kehadiran sikap pragmatis
tersebut pada akhirnya cukup mengesampingkan
perhitungan-perhitungan yang lebih normatif, termasuk di dalamnya perhitungan atas dasar norma
kebudayaan, kepercayaan atau aliran politik yang
kemudian kerap juga disebut sebagai ideologi
politik. Dengan demikian, ideologi politik tampak tidak lagi menjadi elemen yang cukup kuat
untuk menjadi rujukan perilaku politik baik partai
politik maupun masyarakat kebanyakan.
Konsep “telah berakhirnya ideologi” di
I­ndonesia dapat diterapkan dalam konteks terbatas. Masyarakat tidak lagi menempatkan ideologi
Studi yang dilakukan oleh Mujani dan Liddle
(2010), misalnya, mengindikasikan beberapa
faktor yang menentukan perilaku pemilih yang
57 terjadi dalam tiga kali pemilu terakhir. Menurut
mereka figuritas dan rasa kedekatan dengan
partai tertentu merupakan faktor-faktor yang
menentukan perilaku memilih pada Pemilu 1999
dan 2004. Studi mereka menyimpulkan bahwa
pada Pemilu 2009 pemilih lebih dipengaruhi oleh
media dan kapabilitas kandidat. Mereka menga­
takan: “voters were influenced in addition by
the media campaigns of parties and presidential
candidates, by their perceptions of the state of
the national economy and by their evaluations of
governmental performance” (Mujani dan Liddle
2010: 97).
Studi dari dua orang ahli politik Indonesia
tersebut—yang secara kontinum sejak awal
reformasi memotret perilaku politik masyarakat
dalam pemilu—mengukuhkan pandangan yang
melihat bahwa politik aliran atau ideologi politik
memainkan peran terbatas dalam menentukan
perilaku politik. Masyarakat saat ini semakin
melihat hal-hal di luar itu, termasuk lebih melihat
pilihan-pilihan kebijakan dan performa pemerin­
tah dalam menjatuhkan pilihan politiknya.
Sehubungan dengan hal itu, tulisan ini berupaya
menganalisis penurunan peran ideologi politik
dalam kehidupan politik saat ini. Penulis tidak
bermaksud menyatakan bahwa peran ideologi
politik itu sudah tidak ada sama sekali, namun
secara umum perannya sudah semakin rendah dan
digantikan oleh hal lain yang bersifat pragmatis.
Sehubungan dengan alasan tersebut, tulisan
ini menjajaki dua persoalan. Pertama, mengkaji
pergeseran tipologisasi partai, dari yang semula
sarat bernuansakan politik aliran terutama sejak
tahun 1955 hingga 1965, menuju kondisi kekini­
an yang semakin menunjukkan adanya “pola
campuran” antara aliran dan non-aliran, yang
belakangan bahkan terlihat semakin oportunistik.
Kedua, mengkaji beberapa kasus dalam
momen-momen politik penting, seperti pemilih­
an legislatif, pemilihan presiden, pembentukan
koalisi, hingga pemilihan kepala daerah (pilkada),
termasuk fenomena terbaru yakni munculnya
politik dinasti di dalamnya. Tujuannya untuk
memperlihatkan beberapa hal lain yang tampak
menjadi lebih penting dalam menentukan perilaku
atau pilihan-pilihan politik daripada ideologi
politik. Pembahasan bagian kedua ini ditujukan
58 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 untuk memperlihatkan perilaku memilih, baik
masyarakat maupun elite atau partai politik,
dalam kehidupan politik kontemporer.
DARI POLITIK ALIRAN MENUJU
POLITIK KARTEL: PENJAJAKAN
TIPOLOGISASI PARTAI
Studi budaya politik dalam ilmu politik diawali dengan munculnya pendekatan baru, yakni
pendekatan tingkah laku (behavioural approach).
Embrio pendekatan ini telah ada menjelang perang
dunia kedua dan makin menguat pada tahun 1960an. Pendekatan ini mengganti unit analisis ilmu
politik dari yang berorientasi lembaga-lembaga
formal dan juga dalam batas tertentu lembaga informal, menjadi individu atau aktor (Apter 1985:
330). Asumsi dasarnya ialah bahwa individu atau
aktor politik adalah elemen yang sesungguhnya
menentukan kondisi atau kualitas kehidupan
politik, daripada lembaga-lembaga politik. Dalam
sebuah negara yang memiliki lembaga-lembaga
politik yang sama dapat saja menghasilkan situasi
dan produk politik yang berbeda karena perilaku
aktor politiknya berbeda.
Mengingat bahwa unit analisis dalam pen­
dekatan tingkah laku adalah individu, pendekatan
ini menyadari bahwa hal yang menentukan peri­
laku politik individu demikian kompleks, seperti
status sosial, ekonomi, budaya, atau tingkat pendidikan individu tersebut. Kesadaran ini membangkitkan perhatian pada sebuah cara pandang
yang lebih multidisipliner sehingga muncullah
kemudian kajian-kajian turunan yang demikian
penting, seperti ekonomi politik, psikologi politik,
sosiologi politik, termasuk pula budaya politik.
Bahkan kemudian, pendekatan tingkah laku tidak
ragu menggunakan ilmu statistik dalam memotret
perilaku politik masyarakat.
Dalam nuansa keilmuan seperti inilah kajian
mengenai budaya politik menjadi berkembang,
menghasilkan varian dan memunculkan banyak
teori bernuansakan budaya politik. Hal ini termasuk studi Almond dan Verba berjudul The Civic
Culture (1963), yang menjadi salah satu kajian
klasik yang menggunakan pendekatan perilaku
dan secara khusus mengkaji budaya politik di
beberapa negara.
Perlu disampaikan di sini bahwa yang dimaksud sebagai budaya politik adalah seperangkat
norma dasar yang dipandang sebagai sebuah
kewajaran, dan menjadi pegangan dalam kehidup­
an berpolitik. Budaya politik merupakan bagian
dari budaya itu sendiri, yang secara umum berarti
kumpulan pengetahuan yang membentuk pola ciri
tingkah laku kemasyarakatan, yang pada akhirnya
menjadi kunci atas perilaku individu (Plano dkk.:
53–54). Beberapa pakar ilmu politik mengartikan
budaya politik dalam sebuah definisi yang ringkas
dan padat, yakni orientasi atau seperangkat cara
berfikir sekelompok warga negara terhadap politik
dan pemerintahan (Almond 1997: 41; Ranney
1993: 65). Adapun ideologi adalah seperangkat
keyakinan yang dipengaruhi oleh budaya politik
dan kemudian kerap memberikan pengaruh
terhadap tuntunan berpikir dan berperilaku oleh
sekelompok orang, partai atau negara dalam meng­
analisis sebuah fenomena politik dan menuntun
penganutnya menuju sesuatu yang dianggap ideal.
Adapun perilaku politik mengacu pada sebuah
pola tingkah laku aktor-aktor politik baik yang
didasari oleh budaya, ideologi, seperangkat norma
maupun kepentingan politik dalam sebuah sistem
politik.
Terkait dengan inti dari budaya politik pada
akhirnya terkait dengan norma dan nilai-nilai
dasar yang dijadikan pegangan aktivitas berpolitik, salah satu kajian yang cukup relevan dalam
ranah budaya politik ini adalah kajian mengenai
politik aliran. Kajian politik aliran memiliki
asumsi dasar kuatnya pengaruh ideologi politik
dalam menentukan perilaku politik seseorang
termasuk perilaku memilih. Pembahasan politik
aliran tidak dapat dilepaskan dalam sebuah batasan, yakni keyakinan dan tingkah laku politik
yang dibentuk oleh latar belakang keyakinan
ideologi maupun landasan primordial tertentu.
Pandangan ini kerap melihat sektarianisme
sebagai sesuatu yang “given” dan terkait dengan
persoalan hegemonik, yakni sebagai sesuatu yang
memengaruhi alam bawah sadar dan pada gilirannya turut menentukan preferensi politik.
Dalam konteks ke-Indonesia an, politik aliran
yang berintikan ideologi politik itu kerap dikaitkan dengan sebuah komunitas besar tertentu yang
mencakup banyak kalangan. Meski belakangan
diyakini bahwa sektarianisme ini bersifat kon-
tekstual dan terikat oleh perkembangan zaman,
namun secara umum tetap dipercaya oleh para
penganutnya bahwa keberadaannya merupakan
sesuatu yang relatif mengikat dan cenderung
bersifat konstan. Atas dasar itulah paradigma
sektarianisme kerap dipakai untuk menganalisis
sebuah pemikiran atau perilaku politik kalangan
tertentu hingga masa kini. Tidak mengherankan
jika dalam beberapa episode politik di tanah air
kajian semacam ini selalu hadir.
Demokrasi Liberal hingga Orde Baru
Pada masa awal kemerdekaan hingga Orde Baru,
salah satu karya besar yang berpengaruh, dalam
kajian politik aliran adalah kajian Clifford Geertz
dalam magnum opus nya the Religion of Java
(Geertz 1960). Geertz membagi tipologi aliran
dalam masyarakat Jawa yang mencerminkan
ideologi politik mereka menjadi tiga, yakni santri,
priyayi, dan abangan.
Menurut Geertz (1960) mereka yang cende­
rung masuk dalam kebudayaan santri berorientasi
pada partai-partai Islam, seperti Majelis Syuro
Muslimin Indonesia (Masyumi), Partai Sarekat
I­slam Indonesia (PSII), atau Partai Nahdatul
Ulama (PNU). Adapun mereka yang berorientasi
priyayi mempunyai kecenderungan kuat untuk
memilih partai-partai nonagama yang kental bernuansa kejawen dan “berbudaya tinggi”, seperti
Partai Nasional Indonesia (PNI). Adapun mereka
yang termasuk dalam kategori abangan (merah)
akan memiliki orientasi kepada partai nonagama
dan berkarakter populis, seperti Persatuan Rakyat
Marhaen Indonesia (Permai), yang sangat menolak peran Agama Islam dalam segenap aspek
kehidupan. Akibat pandangan ini, kaum abangan
kerap juga terhubung atau bersimpati dengan
gerakan komunis.
Teori ini dipandang mampu mengungkap
tabir perilaku politik masyarakat. Belakangan
skisma atau pembelahan politik model Geertz
ini banyak menuai kritik. Salah satunya adalah
karena dianggap mencampurkan sesuatu yang terlahir (primordial) dan yang tercapai atas bentukan
sosiologis (achievement).
Hampir bersamaan dengan studi Geertz, Jay
(1963) juga mengembangkan kajian mengenai
budaya politik. Di sini dia melakukan pembelaFirman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 59
han kultur politik menjadi dua kelompok, yakni
“ortodoksi” (santri) dan “sinkretis” (abangan).
Kalangan ortodoksi merupakan kalangan yang
berpegang teguh pada ajaran-ajaran agama Islam,
sedangkan sinkretisme adalah mereka yang memadukan antara ajaran-ajaran Hindu-Budha dan
Islam. Jay meyakini bahwa perkembangan politik
Indonesia tak lain merupakan arena pertarungan
antara kedua kelompok itu. Pertarungan dan
konflik internal di dalam tubuh Sarekat Islam (SI),
misalnya, dilukiskan oleh Jay sebagai pertarungan
antara dua kelompok itu, yang tercermin antara
SI-Putih dan SI-Merah. Dalam berbagai variannya kemudian terus berlangsung hingga Republik
Indonesia ini berdiri.
Feith dan Castles (1970), beberapa tahun
kemudian melanjutkan studi sejenis, namun dengan pendekatan yang lebih komprehensif, karena
mengadopsi pengaruh norma-norma politik dari
luar Indonesia, termasuk Barat. Mereka kemudian
membagi aliran politik Indonesia menjadi lima,
yakni nasionalis radikal/radical nationalism
(PNI), tradisional Jawa/Javanese traditionalism, komunisme/communism (Partai Komunis
Indonesia/PKI), Islam (Masyumi dan PNU),
dan sosialisme demokrat/democratic socialism
(Partai Sosialis Indonesia/PSI). Kelima aliran
itu dipengaruhi oleh norma-norma yang ada baik
yang berasal asli dari Indonesia (yakni budaya
Hindu-Jawa dan Islam) maupun yang diadopsi
dari Barat (lihat Gambar 1).
Kajian Feith dan Castles ini mengindikasikan fenomena politik aliran yang demikian
mendominasi dan mewarnai hampir semua aspek
kehidupan politik saat itu. Hidup matinya partai
politik sedikit banyak ditentukan oleh ideologi
yang dianutnya. Pembubaran Masyumi dan PSI
di tahun 1960, misalnya, menjadi bukti bagaimana
kerasnya pertarungan ideologi yang ada. Nuan­
sa ideologis juga terlihat kental dengan adanya
perdebatan mengenai landasan negara di Badan
Konstituante antara partai-partai yang setuju
negara berlandaskan nilai-nilai Islam (tergabung
dalam Faksi Islam) dan negara berdasarkan
Pancasila.
Di masa Orde Baru, kajian mengenai politik
aliran tampak mulai menurun, sejalan dengan
proyek deideologisasi dan deparpolisasi yang
dilakukan oleh Orde Baru atas dasar paradigma
developmentalism. Asumsi yang dibangun oleh
Rezim Soeharto itu adalah, dibutuhkan ­akselerasi
ekonomi sebagai jawaban atas kemunduran
kehidupan bangsa. Adapun kunci sukses untuk
melakukan akselerasi itu adalah menciptakan
sebuah stabilitas politik. Sayangnya, stabilitas
politik itu diterjemahkan bukan sebagai sebuah
pemantapan sistem politik demokrasi, namun
justru mengarah pada penguatan sistem politik
otoriter.
Dalam pemaknaan stabilitas politik sepert­i
itulah diterapkan seperangkat paket penataan
politik, termasuk di dalamnya penyederhanaan
Sumber: Feith dan Castles (1970: 14).
Gambar 1. Kategorisasi Partai Menurut Feith dan Castles
60 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 partai, konsep massa mengambang (floating
mass), deparpolisasi (fusi parpol), ideologisasi,
dan penetapan asas tunggal. Dampaknya adalah
partai secara ideologis dapat eksis, namun tanpa
jatidiri. Pasca 1985, saat asas tunggal dikukuhkan,
jati diri ideologi partai-partai punah.
Era Reformasi
Di era Reformasi, liberalisasi politik membawa
situasi baru yang lebih kondusif bagi eksperimentasi ideologi dalam ranah politik. Di awal
Reformasi, eksperimentasi ideologi dicoba
untuk dibangkitkan kembali. Dengan membawa
romantisme ideologi politik atau politik aliran
ala demokrasi liberal muncullah beberapa partai
yang mencoba mengaitkan diri dengan partaipartai besar dari masa lampau, dan menggunakan
basis politik ideologis sebagai modal politiknya.
Dalam ranah PNI, misalnya, muncul parta-partai
seperti PNI Masa Marhaen, PNI-Supeni, Partai
Demokrasi Indonesia (PDI), dan Partai Demo­
krasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Sebagai
“kelanjutan” Masyumi hadir misalnya Partai
Bulan Bintang (PBB), dan Partai Politik Islam
Masyumi (PPI Masyumi). Adapun dari kelompok
NU muncul Partai Kebangkitan Bangsa (PKB),
Partai Kebangkitan Umat (PKU), Partai Nahdatul
Umat (PNU), dan Partai Solidaritas Uni Nasional
Indonesia (PSUNI). Partai-partai tersebut menggunakan simbol-simbol yang mirip atau hampir
mirip dengan partai pendahulunya.
Banyak kalangan dengan berbasiskan ideologi atau budaya politik yang kemudian menaruh
perhatian pada tipologi partai-partai politik di era
Reformasi. Di antara yang cukup menonjol adalah
pembagian dari Dhakidae (1999: 1–40), yang
membagi tipologi partai menjadi dua sumbu, yaitu
(i) sumbu vertikal, yaitu partai yang beorientasi
agama versus kebangsaan; dan (ii) sumbu horizontal yang terbagi antara kutub sosialisme versus
pembangunanisme. Adanya sumbu horizontal
ini untuk menunjukkan pengakuan akan adanya
varian di masing-masing kelompok partai, baik
atas dasar agama maupun kebangsaan. Di dalam
kedua kelompok itu diasumsikan ada kelompok
yang cenderung pro-sosialis dengan orientasi
pemerataan dan dekat-dengan ide-ide kiri dan
kerakyatan; dan kelompok yang cenderung
pro-pembangunanisme yang sepakat dengan ide
percepatan ekonomi.
Pembagian Dhakidae meski tampak me­mo­
difikasi tipologi politik aliran terutama untuk
menampung variasi yang ada di antara kalangan
kebangsaan dan agama, sedikit banyak menunjukkan keyakinan akan masih kuatnya pengaruh
ideologi di kebanyakan partai-partai utama yang
ada. Pandangan ini tampak sejalan dengan ke­
cen­­derungan opini banyak kalangan tentang
bangkitnya kembali politik aliran, terutama dalam
konteks elektoral, selepas Orde Baru. Tuntutantuntutan yang berkesan “sektarian” memang
terbukti belakangan muncul pasca-pemilu.
Hampir sejalan dengan Dhakidae, Evans
(2003) muncul dengan sebuah ide kategorisasi partai-partai berdasarkan nuansa ideloginya.
Berbeda dengan Dhakidae, Evans (2003: 10)
membagi kategori partai ke dalam dua sumbu
utama, yaitu sumbu horizontal yang berintikan
pembelahan atas dasar “kiri dan kanan”, namun
bukan atas dasar sosialis versus kapitalis, melainkan antara partai berorientasi sekuler versus
Islam. Adapun pada sumbu vertikal atau “atasbawah”, menurut Evans adalah orientasi budaya
politik, antara mere­ka yang cenderung elitis yang
ditandai dengan sikap mereka yang berorientasi
proses daripada mengidentifikasikan diri pada
pemimpin partai, dan menilai pemimpin mereka
secara objektif terutama atas kebijakan yang
mereka buat; de­ngan mereka yang dikategorikan
sebagai populis, di mana pola hubungan yang
terbangun antara partai terutama elite dengan
masyarakat cenderung bernuansakan simbolik
dan bersifat emosional bahkan mistis.
Terkait dengan sumbu horizontal, partaipartai nasionalis sekular seperti PDIP berada pada
posisi paling kiri, sementara partai-partai seperti
PBB dan PPP masuk dalam kategori Islamis dan
ditempatkan pada posisi paling kanan. Sementara
di antara kedua kelompok partai ini terdapat partai
lain yakni Golongan Karya, PKB, dan PAN.
Dalam konteks sumbu vertikal, Golkar dan PAN
dianggap lebih “rasional” sehingga diletakkan
lebih ke atas. Sementara PDIP dan PKB dianggap
lebih populis sehingga diletakkan agak ke bawah.
Adapun PBB dan PPP diletakkan Evans di antara partai-partai itu. Tipologisasi yang memotret
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 61
partai-partai yang tumbuh dan berkembang dalam
periode 1998–1999 menunjukkan sekali lagi
keyakinan masih kuatnya peran ideologi politik
dalam konstelasi politik nasional.
Dalam perspektif yang kurang lebih sama,
Ufen (2005) juga membuat kategorisasi partai
dengan titik berat pada ideologi politik. Meski
demikian, Ufen memasukkan unsur “non-ideolo­
gis” dalam kategorisasi partai yang dibuatnya.
Di sini ia memasukkan kategori kecenderungan
orientasi politik dalam sumbu vertikal yang dibelah antara mereka yang cenderung konservatif,
atau anti-perubahan, bersifat lambat merespons
perubahan, pro-elite dan cenderung memelihara
status-quo, dengan mereka yang berkarakter
reformis, yang pro-perubahan atau progresif.
Hasilnya adalah Golkar dianggap paling konservatif di antara semua partai, disusul dengan PPP
dan PBB, sedangkan PAN ditempatkan sebagai
partai paling reformis.
Pada sumbu horizontal, pembelahan masih
bersifat klasik, yaitu antara kelompok yang berorientasi sekuler dengan mereka yang berorientasi
Islam. Namun, Ufen membagi lagi kelompok
I­slam ini antara kelompok yang cenderung I­slamik
(yaitu mereka yang menekankan substansi),
dengan mereka yang Islamis (yang menekankan
pendekatan formal). PKB masuk dalam kategori
Islamik, sedangkan PBB dan Partai Keadilan (PK)
masuk dalam kategori Islamis, adapun PAN dan
PPP berada di antara keduanya.
Pembagian tipe-tipe partai yang dilakukan
oleh Dhakidae, Evans dan Ufen tersebut di atas,
belakangan memunculkan kontroversi, keberatan
dan bahkan perbedaan dalam menempatkan
beberapa partai pada posisi-posisi yang kontradiksi. Namun, terlepas dari hal-hal tersebut,
ketiganya tampak sepakat bahwa ideologi politik
memainkan peran yang penting dalam mengatur
cara pandang dan perilaku partai. Dalam hal ini,
kajian ketiganya atas partai-partai yang tumbuh
di sekitar tahun 1998–1999 dan turut serta dalam
Pemilu 1999, tampak masih meyakini adanya
peran yang signifikan dari ideologi politik dalam
kehidupan politik bangsa.
62 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 Politik Kartel dan “The End of
Ideology”
Hasil kajian Ambardi (2009) tentang perilaku
partai sejak awal reformasi hingga kini berujung
pada sebuah kesimpulan yang mematahkan
asumsi kuatnya peran ideologi politik. Alih-alih
digerakkan oleh kepentingan ideologi, dalam
menjalankan aksinya, partai-partai sesungguhnya
lebih digerakkan oleh upaya untuk bertahan hidup
dan kepentingan untuk terus berada dalam arus
kekuasaan, dengan menggunakan cara-cara yang
pragmatis, yang untuk itu bahkan rela melakukan
“migrasi ideologi” atau perpindahan sikap ideologis sekalipun. Ambardi kemudian menyimpulkan
fenomena itu sebagai kartel politik.
Sudut padang Katz dan Mair (1994; 1996),
serta Ambardi (2009: 28) menunjukkan lima karak­
ter sistem kepartaian yang terkartelisasi, yaitu:
1) Ideologi sebagai sesuatu yang tidak penting
dalam menentukan perilaku partai.
2) Partai-partai bersikap permisif atau serba boleh (promiscuous) dalam membentuk koalisi.
3) Oposisi cenderung menjadi tidak ada atau
tidak dapat diidentifikasikan karena bercampur-baur dengan pemerintah.
4) Hasil-hasil pemilu memberikan dampak minimal atau bahkan tidak memberikan dampak
sama sekali terhadap perilaku partai-partai.
5) Partai-partai, baik yang ada dalam pemerintahan atau tidak, cenderung berafiliasi menjadi
satu kelompok besar dalam menangani isu-isu
kebijakan yang berkembang.
Ambardi beranggapan bahwa peran ideologi
dalam kehidupan politik cenderung terhenti pada
proses elektoral saja. Beberapa partai pada
masa-masa menjelang pemilihan menunjukkan
kecenderungan dan geliat pergerakan yang menjadikan ideologi sebagai patokan kebijakan dan
manuver politiknya. Simbolisasi sebagai penerus
partai dari masa lalu demikian ditonjolkan, namun
nuansa ideologis terhenti seketika menjelang
pembentukan kabinet. Kenyataannya, setelah
Abdurrahman Wahid, yang disapa Gus Dur (dari
PKB), menjabat sebagai presiden dan Megawati
Soekarnoputri (dari PDIP) sebagai wakil presiden,
maka seluruh partai besar dan menengah, bahkan
beberapa partai kecil, yang berasal dari lintas
ideologi menjadi bagian dari anggotanya tanpa
terkecuali.1
Inilah yang kemudian disebut sebagai koalisi
turah (grand coalition), yang bersifat lintas ideologi, dan menjadi ciri politik kartel. Kemudian
terlihat bahwa agenda dan program partai-partai
menjadi tersingkirkan, digantikan oleh “kepentingan dadakan yang kolektif” yang dikelola kemudian secara kolektif pula sebagai satu “kelompok
besar”. Situasi ini jelas tidak dapat terjawab oleh
pendekatan ideologis yang dikembangkan oleh
para pakar politik sebelumnya.
Ambardi (2009) berpendapat bahwa penyebab ini semua terkait dengan upaya partai-partai
untuk melanjutkan keberlangsungan hidup mereka, melalui rente dari segenap jabatan negara yang
ada. Upaya pemenuhan kepentingan pragmatis itu
kerap bersifat trade off dengan upaya pencapaian kepentingan ideologis. Artinya, karena partai
secara inheren tidak mampu membiayai dirinya,
maka upaya perburuan rente menjadi pilihan yang
tidak terelakkan dan pada akhirnya lebih diutamakan daripada perjuangan ideologis. Ambardi
secara jelas menyimpulkan:
“… kepentingan finansial yang bersifat kolektif
adalah alasan utama partai-partai untuk
bertindak sebagai satu kelompok dan hanya
mengabdi pada kepentingan kelompok itu sendiri. ­Kepentingan kolektif ini menjadikan mereka
melihat jabatan menteri dan jabatan ketua DPR
sebagai gerbang utama untuk mendapatkan rentebukan untuk mengusung kepentingan ideologis
dan ­programatik … Kebutuhan partai-partai
akan rente- untuk kelangsungan hidup kolektif
mereka- merupakan kepentingan bersama.
Dengan demikian, kepentingan bersama ini
menyingkirkan komitmen ideologi (huruf tebal
dari penulis) dan agenda program mereka ….”
(2009: 344–345)
Kesimpulan Ambardi ini bersinergi dengan
kenyataan pada tataran masyarakat yang semakin
1 Hampir seluruh tokoh utama partai masuk dalam Kabinet
Persatuan Nasional, di antaranya, Jusuf Kalla/Memperin­
dag (Golkar), Kwik Kian Gie/Menkoekuin (PDIP),
Hamzah Haz/Menkokesra (PPP), Bambang Sudibyo/
Menkeu (PAN), Yusril Ihza Mahendra/Menhukdang
(PBB), Nur Mahmudi Ismail/Menhut (PK), Ryaas
Rasyid/Menegotda (PDK), termasuk yang belakangan
membentuk partai sendiri seperti Wiranto/Menkopolkam
dan Soesilo B. Yudhoyono/Mentamben.
pragmatis dalam berpolitik, sebagaimana yang
telah disampaikan sebelumnya di awal tulisan
melalui cuplikan pandangan Mujani dan Liddle.
Sinergisitas antara perilaku partai dan masyarakat
ini berujung pada kondisi yang tentu saja menyebabkan aspek-aspek ideologi politik menjadi
cenderung terlihat semakin tidak menentukan
lagi. Pembahasan di bawah ini menelaah aspek
empiris melalui beberapa momen politik penting yang terjadi selama kurun waktu 14 tahun
reformasi, mengenai tersingkirnya ideologi dalam
kehidupan politik.
MENURUNNYA PERAN IDEOLOGI
POLITIK: DARI VOLATILITAS
HINGGA UTILITARIANISME
Di era Reformasi peran politik aliran atau ideo­
logi politik sulit untuk dikatakan telah lenyap.
Beberapa kasus menunjukkan bahwa ideologi
politik memainkan peran yang signifikan dalam
menuntun perilaku politik, baik dalam tingkat
internal partai atau dalam hubungannya dengan
konstituen.
Pembentukan beberapa partai di awal Refor­
masi, misalnya, tampak memunculkan kembali
kenangan politik aliran tahun 1950-an. Beberapa
partai didirikan oleh tokoh-tokoh yang masih
ter­ikat dengan partai-partai masa lalu. PBB
misal­nya dibentuk oleh Keluarga Bulan Bintang
(KBB) yang merupakan perkumpulan eksponen
Masyumi,2 yang kemudian bersepakat mendirikan
partai itu di tahun 1998 (Amir 2003: 59–67). Partai ini dipimpin oleh Yusril Ihza Mahendra yang
kerap disebut sebagai “anak emas” Moh. Natsir,
Ketua Umum Masyumi terlama di tahun 1950-an.
Begitu pula dengan keberadaan beberapa
partai lain, seperti PNI-Supeni/PNI-Marhaenisme
yang didirikan oleh Supeni dan mengklaim se­
bagai kelanjutan dari PNI yang didirikan oleh
Bung Karno. PKB pun yang didirikan oleh anak
dari mantan ketua Partai NU Wahid Hasyim dalam
2 Keluarga Bulan Bintang adalah wadah silaturahmi yang
dibentuk oleh tokoh dan simpatisan Partai Masyumi
setelah partai ini membubarkan diri di tahun 1960, di
bawah ancaman Rezim Soekarno yang akan membubarkan partai itu jika tidak segera membubarkan diri. Masyumi memilih cara terhormat dengan membubarkan diri
daripada dilecehkan dengan dibubarkan oleh penguasa
saat itu.
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 63
batas-batas tertentu bersikeras menyatakan diri
sebagai pelanjut sah dari perjuangan NU, yang berarti tidak menafikan kelanjutan perjuangan Partai
NU. Komunikasi politik yang dikembangkan
oleh partai-partai, dengan menggunakan idiom
dan logika berpikir yang sarat dengan nilai-nilai
politik seperti Islam modernis untuk PBB, Nasionalis Radikal untuk PNI-Supeni ataupun Islam
tradisionalis untuk PKB, cukup terasa.
Kesan kentalnya nuansa ideologi politik juga
muncul dengan terbentuknya Poros Tengah sesaat
menjelang pemilihan presiden oleh MPR tahun
1999. Poros Tengah adalah kelompok yang terdiri
dari partai-partai Islam di parlemen di antaranya
PPP, PAN, PK, PSII, PKU, dan PNU. Poros
tengah ini bertujuan untuk menjadi kekuatan
alternatif antara Partai Golkar, yang saat itu masih
kuat dikesankan sebagai pelanjut Soeharto dengan
PDIP dan kelompok nasionalis di belakangnya.
Komposisi partai dan anggota parlemen meng­
akomodir kelompok atau figur-figur non-muslim,
dan poros ini menaruh kewaspadaan dengan
manuver politik dan tampak berkeberatan jika
Megawati dan PDIP dapat ke puncak pimpinan
negeri ini. Megawati saat itu dipersepsikan
­sebagai “ancaman imajinatif” bagi kelompok
Islam (Suharsono 1999: 89). Meski demikian,
pascaproses pembentukannya, poros ini bergerak
dengan amat fleksibel, yang pada akhirnya sukses menggandeng kekuatan besar dalam MPR
termasuk kekuatan sekuler, seperti Gokar dan
TNI/Polri.
Peran ideologi politik juga tercermin dari
upaya ormas-ormas Islam dan dua partai Islam,
yaitu PPP dan PBB, untuk memasukkan tujuh
kata, yaitu kewajiban menjalankan syariat Islam bagi para pemeluknya, sebagaimana yang
ada dalam Piagam Jakarta, ke dalam Pasal 29
(1) UUD 1945. Kedua partai itu, dengan sokongan beberapa ormas Islam3 menggunakan
ajang Sidang Tahunan MPR tahun 2000 untuk
3 Di antaranya Lembaga Penelitian Pengkajian Islam
(LPPI), Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia
(PPMI), Gerakan Pemuda Islam (GPI), Front Pembela
Islam (FPI), Himpunan Mahasiswa Islam (HMI), Pelajar
Islam Indonesia (PII), Komite Indonesia untuk Solidaritas
Dunia Islam (KISDI), Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim
Indonesia (KAMMI), Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia (DDII).
64 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 menyuarakan kepentingannya (Basalim 2002).
Meski tampak sadar akan minimnya dukungan
fraksi lain dalam MPR, kedua partai tersebut,
dengan dorongan ideologi yang kental, tetap
berupaya memperjuangkan perubahan Pasal 29
(1) UUD 1945 itu. Hal mana terbukti kemudian
gagal karena ditolak oleh mayoritas fraksi pada
pembahasan di Badan Pekerja MPR.
Terlepas dari masih berperannya ideologi
politik, beberapa kasus penting lain dalam dunia
politik justru menunjukkan semakin minim peran
yang dimainkannya. Hal ini dapat dilihat misalnya
dari kasus (i) pemilu legislatif, (ii) pemilihan
presiden, (iii) pembentukan koalisi, (iv) karakter
pemerintahan, dan (v) pilkada.
Pemilu Legislatif
Dalam konteks pemilu legislatif, masyarakat
didekati oleh partai-partai yang ada saat ini yang
lazim menggunakan pendekatan yang bersifat
pragmatis. Simbol-simbol ideologis tetap ada,
namun sudah semakin minim. Sistem proporsional terbuka yang mengharuskan kandidat
untuk mendekati masyarakat secara langsung,
makin menguatkan kenyataan ini. Banyak calon
legislatif (caleg) yang menyadari bahwa mereka
kurang dikenal kemudian menggunakan cara
cepat untuk dapat terkenal dan menarik perhatian
masyarakat. Misalnya, memberikan sesuatu yang
konkret kepada masyarakat, seperti pemberian
kebutuhan bahan pokok, melakukan kegiatan
sosial yang sifatnya gratis, pembagian hadiah
melalui kegiatan amal atau kompetisi olah raga,
mengadakan pertunjukan hiburan rakyat, bahkan
ada pula yang langsung memberikan uang kepada
masyarakat.
Dalam beberapa kasus pertunjukan hiburan
rakyat, yang biasanya menghadirkan penyanyi
dangdut dan pelawak, menjadi ajang “bagi-bagi”
uang. Pola pendekatan seperti itu, dapat menyebabkan nuansa politik uang demikian menggejala.
Beberapa lembaga seperti Indonesian Corruption
Watch (ICW), misalnya, mencatat bahwa pada
Pemilu 2009, caleg merupakan aktor utama
(82%) dari pelaku politik uang dalam pengertian
membeli suara (vote buying) (Husein 2012).
Meski partai secara formal telah mengingatkan agar para caleg dapat menjaga pendekatan
pragmatis yang berlebihan, namun tidak semua
caleg mematuhinya. Salah seorang caleg yang ber­
hasil diwawancara menjelang pemilu mengaku
bahwa meski hal itu berarti melanggar aturan partai,
dia tidak dapat mengelak melakukan kegiatan
semacam pembagian sembako. Hal ini karena
menurutnya masyarakat tampak berharap bahwa
para caleg dapat memberikan sesuatu yang kongkret, tidak sekadar janji, kepada mereka (Wawancara dengan SBS seorang Caleg DPRD dari Partai
Demokrat, di Surabaya, 30 Maret 2009).
Caleg yang ingin segera dikenal juga kerap
mengandalkan figur tertentu yang masih terhitung
keluarga, dan ini yang cukup banyak, memanfaatkan kepopuleran tokoh-tokoh nasional, mulai dari
artis hingga pahlawan nasional, untuk menarik
perhatian masyarakat (Noor 2009). Di banyak
spanduk atau stiker mereka menyertakan gambar
tokoh yang dirasakan akan membawa banyak
perhatian khalayak.
Ketidakpedulian untuk mengedepankan
nilai-nilai ideologis menjadi menggejala, juga
sebagai cerminan dari lemahnya pemahaman
caleg mengenai ideologi partai yang dianutnya.
Hasil penelitian Pusat Kajian Politik (Puskapol)
menunjukkan bahwa kader-kader partai kerap
tidak memahami ideologi yang dimiliki oleh
partainya. Disebutkan oleh Puskapol bahwa;
“… Studi lanjutan ini juga menemukan ­indikasi
bahwa pengurus partai sendiri nampak
­kebingungan dalam merumuskan ideologi partai
dan terjemahannya dalam aktifitas partai seharihari” (Hidayat 2008: 12).
Hal ini menjadi wajar mengingat bahwa
aspek internalisasi ideologi melalui kaderisasi
menjadi sesuatu yang pada umumnya terbengkalai dalam kehidupan partai-partai (Haris 2004).
Hanya sedikit partai yang memang benar-benar
menjalankan kaderisasi dan sosialisasi ideologi
dan menjadikannya sebagai kredit bagi kader
untuk naik ke jenjang yang lebih tinggi (Muchlis
2007; Romli 2008). Kenyataannya, kenaikan
jenjang itu kerap ditentukan oleh hal lain di luar
pemahaman mereka terhadap ideologi dan komitmen untuk melaksanakannya.
Di sisi lain, pengedepanan ideologi menjadi
semakin jarang terjadi, mengingat masyarakat
memang juga semakin pragmatis atau tidak
mempedulikan hal itu. Hasil kajian Mujani dan
Liddle (2010) sekali lagi dapat dilihat sebagai
pembuktian dari tren perilaku politik yang
­digerakkan oleh hal-hal di luar ideologi.
Saat ini masyarakat cenderung tidak tabu lagi
untuk mengaitkan kemampuan seorang politisi
yang memberikan hasil konkret––terutama berupa
pembangunan fisik di suatu wilayah, pada saat
menjelang pemilu—dengan kelayakan untuk
dipilih. Menurut salah seorang responden, bagi
masyarakat di tingkat bawah, saat ini yang terpenting adalah para politisi itu dapat memberikan
sesuatu kepada rakyat terlepas apapun benderanya
(Wawancara dengan narasumber J, 26 Desember
2013, di Depok).
Sikap ini tampak sejajar dengan pandangan
masyarakat terhadap politik, yang kerap menjadi
semakin sederhana dan tidak menunjukkan
sesuatu yang pantas untuk dihormati. Dalam
konteks Indonesia saat ini situasi tersebut terlihat,
misalnya, dari maraknya spanduk-spanduk bernuansakan oportunisme yang bertuliskan “Ada uang
ada suara. Menerima Serangan Fajar” (http://
politik.news.viva.co.id/news/read/452798),
“Ada uang ada suara. Siap Menerima Serangan
Fajar” (Tribunsumsel.com/Tommy Sahara) atau
“Tanpa uang jangan datang. Kami Siap Menerima
Serang­an Fajar”, yang tertulis pada sebuah
spanduk di Desa Nagaela di wilayah Kabupaten
Barito Timur (http://www.republika.co.id/berita/
nasional/daerah/13/10/29).
Cerminan dari tidak bekerjanya ideologi juga
terlihat dari rendahnya loyalitas masyarakat ­kepada
partai, sementara volatilitas ­(ketidakloyalan)
kepada partai demikian tinggi. Tercermin dari
fluktuasi perolehan suara partai-partai yang cukup
tinggi antara satu pemilu ke pemilu lain (Noor
2013). Menurut Kacung Maridjan, adanya ideologisasi yang benar akan menyebabkan tumbuhnya
loyalitas dalam berpolitik. Orang tidak akan
mudah dimobilisasi atau berpindah partai karena
ada ikatan ideologis yang kuat terhadap partainya
(Wawancara dengan Kacung Maridjan, di Jakarta,
26 November 2010). Sayangnya, ideologisasi
itu tidak berjalan di kebanyakan partai, seiring
dengan tersendatnya proses kaderisasi.
Volatilitas tinggi ini kemudian kurang me­
mo­tivasi partai-partai untuk bekerja lebih keras
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 65
lagi. Alih-alih bekerja dengan sungguh-sungguh,
mereka cenderung semakin menahan diri,
untuk kemudian mendekati masyarakat tepat di
detik-detik akhir menjelang pencoblosan melalui
serangan fajar. Sikap ini justru pada gilirannya
menyuburkan pragmatisme dan yang terpenting
ketidakdekatan masyarakat pada partai, yang
pada akhirnya makin menguatkan volatilitas.
Lingkaran setan pun tidak dapat dihindari.
Pemilihan Presiden
Pada kasus pemilihan presiden (pilpres), ke­
tersing­kiran ideologi juga terlihat. Dalam tiga kali
pelaksanaan pemilu, nuansa percampuran atau
migrasi ideologi menjadi semakin kental terasa.
Meski pada pemilihan presiden tahun 1999, melalui mekanisme sidang MPR, nuansa ideologis
itu masih cukup terasa, namun pada saat pilpres
langsung situasi ideologi tampak semakin cair.
Bagi sebagian kalangan, situasi ini dapat dilihat sebagai sebuah kedewasaan politik. Namun,
bagi kalangan lain kondisi ini merupakan bukti
dari ketersingkiran ideologi. Ketersingkiran ideologi dilihat dari dua tingkat, yaitu tingkat partai
dan tingkat masyarakat. Termasuk dalam tingkat
partai adalah kesepakatan politik yang diambil
hanya dengan melibatkan unsur-unsur partai.
Adapun dalam konteks masyarakat, berhubungan
dengan bagaimana masyarakat menyikapi dan
berperilaku dalam kontestasi politik di ajang
pilpres ini.
Pada Pilpres 1999, Gus Dur yang didukung
oleh beberapa fraksi, yakni Fraksi Reformasi
(PAN dan PK), Fraksi PPP, Fraksi Daulat Umat
(PNU, PKU, PP, PSII, Masyumi), sebagian Fraksi
Utusan Golongan, sebagian Fraksi TNI/Polri dan
Fraksi Golkar serta belakangan Fraksi Kebangkitan Bangsa meraih suara 373 suara. Adapun
Megawati yang didukung oleh Fraksi PDIP dan
Fraksi PDKB, sebagian Fraksi Utusan Golongan
dan sebagian Fraksi TNI/Polri meraih 313 suara.
Dari elemen-elemen pendukung Wahid terlihat
adanya nuansa lintas ideologi yang kentara, di
mana Partai Golkar akhirnya bersedia bergabung
ke dalam barisan partai-partai Islam. Dapat dikata­
kan di sinilah salah satu momen yang menandai
munculnya fleksibiltas ideologi dalam konstelasi
politik nasional era refromasi.
Pada Pilpres 2004 situasi “percampuran ideo­
logi” terulang kembali, bahkan kali ini dengan
nuansa pragmatisme yang jauh lebih kentara. Pada
pilpres tersebut, baik kekuatan sekuler dan Islam
sama-sama terpecah, yang tercermin dari munculnya beberapa kandidat presiden dari masingmasing kubu. Tidak saja demikian, hampir semua
kandidat berupaya mengakomodir atau mengombinasi kedua unsur aliran, Islam dan Kebangsaan,
yang tercermin terutama dari komposisi presiden
dan wakil presiden, yakni Megawati-K.H. Hasyim
Muzadi, Wiranto-K.H. Salahudin Wahid, Amien
Rais-Siswono Y.H., Hamzah Haz-Agum Gumelar.
Dari semua kandidat praktis hanya pasangan
Susilo B. Yudhoyono-Jusuf Kalla (SBY-JK) saja
yang tidak mengombinasikan kedua unsur itu,
namun melibatkannya di tingkat dukungan partai
dan proyeksi kabinet.
Tabel 1. Kondisi Hipotetis dan Riil Pengelompokkan Partai Pada Pilpres 2004
Kondisi
Putaran
Pertama
Putaran
Kedua
Kandidat Presiden
Megawati (TS)
Wiranto (TS)
Susilo B Yudhoyono (TS)
Hamzah Haz (TI)
Megawati (TS)
Partai Pendukung
PDIP + PDS
Golkar + PKB
PAN + PKS + PBR + PNBK + PNIM +
PPDI + PSI + PBSD
PD + PBB + PKPI
PPP
PDIP + Golkar + PPP + PBR + PDS
Susilo B Yudhoyono (TS)
PD + PBB + PKPI + PKS
Amien Rais (TI)
Sumber: Ambardi (2009: 252). Dan www.kpu.or.id
Catatan: Penulisan dengan italic menunjukkan partai sekuler
66 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 Tabel 1 menunjukkan komposisi dukungan
partai-partai atas kandidat presiden. Pada putaran
pertama terlihat bahwa hanya Megawati (sekuler)
dan Hamzah Haz (Islam) yang didukung secara
disiplin oleh partai-partai yang satu aliran. Adapun kandidat lain didukung oleh lintas aliran.
Namun, perlu diperhatikan bahwa baik Megawati maupun Hamzah Haz juga mengakomodir
kepentingan aliran lain dalam kursi wakil presiden
dengan menempatkan Hasyim (Islam) dan Agum
(sekuler) sebagai wakil presiden mereka.
Kecairan ideologi justru tampak demikian
kuat pada putaran kedua, di mana baik pasangan
Mega-Muzadi atau SBY-JK sama-sama didukung
oleh partai-partai dari semua aliran yang ada.
Situasi ini makin menunjukkan bahwa secara
konkret sekat-sekat politik aliran tampak sudah
tidak bermakna lagi, yang menunjukkan pula
menguatnya peran pragmatisme dalam berpolitik.
Pemilu Presiden 2009 juga tidak menunjukkan situasi yang berbeda secara signifikan. Pada
pilpres ini memang ada kesan konsistensi, di mana
tokoh-tokoh sekuler didukung oleh partai-partai
yang sealiran. Pun tidak ada sebuah konsesi pada
posisi wakil presiden terhadap kelompok yang
ber­aliran berbeda. Dari tiga pasangan kandida­t
semuanya berasal dari partai (atau tokoh inde­penden)
yang berhaluan sekuler, yakni Megawati-Prabowo
S., SBY-Boediono dan JK-Wiranto. Mega-Prabowo didukung oleh dua partai beraliran nasionalis,
yakni PDIP dan Gerindra. SBY-Boediono didukung oleh PD, PKS, PAN, PPP, dan PKB. Adapun
JK-Wiranto didukung oleh Golkar dan Hanura.
Dalam kontestasi saat itu praktis hanya pasangan
SBY-Boediono yang didukung oleh partai-partai
menengah dan besar lintas ideologi.
Jika dicermati lebih dalam, menyatunya
partai-partai sealiran, dalam hal ini dari kubu
sekuler, bukan termotivasi oleh kepentingan
ideologi politik semata, melainkan lebih karena
konsesi atau posisi tawar politik yang didapatkan.
Kesediaan Prabowo untuk menjadi wapres Megawati berlangsung alot dan diselesaikan setelah ada
kesepakatan “bagi hasil” yang bersifat win-win
solution di antara mereka mengenai komposisi
kabinet. Konsekuensinya, Gerindra harus mendukung pasangan ini. Begitu pula yang terjadi
dengan JK dan Wiranto, yang menyebabkan Ha-
nura harus turut serta dalam gerbong pendukung
pasangan itu.
Persoalan kalkulasi atau transaksi politik itu
juga yang menyebabkan dukungan partai-partai
Islam diarahkan kepada pasangan SBY-Boediono.
Meski demikian, memang ada pula beberapa
perjanjian di belakang layar yang bersifat ideologis, terutama antara SBY dan PKS. Namun,
tanpa sebelumnya berupaya melakukan peleburan
platform apalagi ideologi, terbentuklah sebuah
pengelompokan pendukung yang cair, yang
belakangan menimbulkan problem di kemudian
hari. Akibat ketidaksamaan ideologi, cara pandang dan visi politik itu di antara partai-partai
pendukung koalisi Pemerintahan SBY, kerap
terjadi perbedaan dalam melihat sebuah persoalan yang menimbulkan gesekan antara presiden
dengan beberapa partai pendukung koalisi.
Secara umum, dapat dikatakan bahwa
konsesi politik sebagai turunan dari pragmatisme
jangka pendek yang kerap tidak terkait dengan
­kepentingan ideologis menjadi sebuah tren
pada pemilu presiden, terutama pasca Pilpres
1999. Uniknya, sikap pragmatisme ini tidak saja
­ditunjukkan oleh elite politik dan partai-partai,
namun juga oleh masyarakat.
“Keterpenjaraan” budaya politik atau ideologi politik tampak hampir tidak terjadi. Kesimpulan Mujani dan Liddle tampak tepat, mengingat
faktor-faktor yang bersifat praktis termasuk track
record dan kemampuan memimpin pemerintahan
menjadi landasan perilaku memilih masyarakat.
Penguatan pengaruh aspek-aspek non-ideologis
tercermin juga dari lemahnya ikatan ideologis
yang menyebabkan muncul semacam “dualisme
kepemilihan” antara memilih partai dengan
memilih kandidat presiden.
Pada Pilpres 2004, misalnya, tidak seluruh
pemilih PDIP memilih Megawati. Menurut data
International Foundation for Electoral System
(IFES) yang dikutip oleh Tan (2006) hanya
59,2% dari pemilih PDIP yang kemudian memilih
Megawati. Hal ini menunjukkan bahwa faktor
figuritas menjadi lebih penting daripada partai,
apalagi ideologi politik. Pemilih SBY tersebut
seolah mengabaikan kekecewaan Mega atas SBY
yang telah dianggap menghianatinya dengan maju
sebagai kandidat presiden.
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 67
Ideologi yang tidak berjalan juga tercermin
dari kekalahan pasangan Mega-Hasyim di Kota
Surabaya yang selama ini merupakan “kantong
ideologis” NU sekaligus PDIP. Dari 31 kecamatan
yang ada, pasangan tersebut hanya menang di tujuh
kecamatan saja. Situasi di mana adanya peralihan
suara juga terjadi dengan pemilih Golkar dan PPP.
Mayoritas pemilih Golkar (39,1%) memilih SBY
pada saat pilpres. Jumlah ini jauh lebih besar
dibandingkan jumlah pemilih yang kemudian
memilih Wiranto (38,4%). Adapun untuk PPP,
sebanyak 39,4% pemilih partai Islam ini, memilih
SBY yang notabene bukan tokoh Islam, dan hanya
26,3% saja yang memilih Hamzah Haz. Situasi
yang sama juga terjadi pada PBB di mana 48,6%
pemilihnya cenderung memilih SBY daripada
tokoh lain, termasuk capres yang diidentikkan
dengan kalangan Islam (Tan 2006: 102).
Sikap masyarakat yang tidak lagi dituntun
oleh politik aliran dalam melakukan pilihan
politik telah menumbuhkan konstelasi politik
yang khas. Kekalahan pasangan Mega-Hasyim
menunjukkan bahwa simbolisasi “putri Soekarno”
berikut ajaran Marhaenisme dan kedudukan khas
kyai pada masyarakat santri berikut budaya politik
NU tidak terlalu berhasil. Demikian pula dengan
kekalahan pasangan lainnya, seperti WirantoSolahuddin, Amien Rais-Siswono, dan Hamzah
Haz-Agum yang dianggap merupakan figur-figur
yang mewakili basis ideologi atau kultur politik
tertentu, seperti Muhammadiyah, NU, atau kebangsaan, menunjukkan eksistensi politik aliran
yang terabaikan. Sementara SBY-JK yang kurang
mewakili simbol-simbol politik aliran justru
keluar sebagai pemenangnya.
Pada Pilpres 2009, fenomena ketidakloyalan
atau dualisme dalam memilih terlihat dengan
jelas. Hal ini dapat telihat dari keberhasilan
pasangan SBY-Boediono meraih kursi hingga
60,8%, padahal Partai Demokrat (PD) hanya
mendapatkan sekitar 20% kursi saja. Gabungan
partai yang mendukungnya secara kalkulatif pun
hanya sekitar 45% saja. Dengan kondisi tersebut
terlihat jelas adanya “migrasi suara” dari kantongkantong PDIP ataupun Golkar.
Pasangan SBY-Boediono menang di hampir
semua provinsi yang ada, bahkan di Jawa Tengah,
Kalimantan Tengah, dan Sumatera Utara yang
68 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 merupakan basis PDIP. Di Jawa Tengah pasangan
ini bahkan mampu menguasai wilayah seperti
Solo dan Blitar yang secara tradisi merupakan
“kandang banteng”. SBY mampu secara meyakin­
kan menguasai Jawa Timur, termasuk untuk kedua
kalinya di Surabaya. Sementara perolehan suara
peringkat ketiga JK-Wiranto hanya memperoleh
12,41% saja. Padahal, gabungan suara Golkar dan
Hanura dalam Pemilihan Legislatif (Pileg) mampu
meraih suara hingga 18,3%; artinya pasangan ini
mengalami defisit sekitar enam persen.
Pembentukan Koalisi
Politik aliran tidak menjadi pegangan bahkan
di saat pembentukan koalisi pemerintah pun.
Masing-masing pihak yang menentukan untuk
bergabung pada sebuah koalisi lebih dituntun oleh
kalkulasi pragmatis, yaitu pertama, probabilitas
menjadi pemenang atas dasar hasil pemilihan,
dan kedua, kompensasi yang akan didapatkan
pascadukungan dalam pilpres. Pada soal yang
pertama itulah kemudian muncul kritik atas
model pilpres setelah pileg, yang cenderung
menyuburkan praktik dagang sapi (horse trading).
Dengan situasi ini tidak ada wacana peleburan
atau sintesis ideologis di antara peserta koalisi,
sebelum koalisi terbentuk sebagaimana lazimnya
sebuah koalisi ideologis terbentuk.
Di Perancis, misalnya, koalisi pada umumnya
dilandasi oleh kepentingan politik aliran, sehingga
biasanya koalisi adalah pengelompokan atas dasar
aliran ideologi tertentu. Oleh sebab itu, sulit untuk
dibayangkan adanya koalisi yang campur-aduk
antarberbagai aliran. Memang kemudian, khusus
di Perancis ada fenomena yang disebut kohabitasi.
Namun, kohabitasi itu lebih sebagai pertemuan
dua kelompok dengan elektoral ideologis yang
berbeda dalam sebuah pemerintahan; hasil sebuah
political bargain untuk mengefektifkan jalannya
pemerintahan (Knapp dan Wright 2006).
Dalam konteks Indonesia, dengan tersingkir­
nya kalkulasi ideologis, tidak mengherankan jika
kemudian koalisi-koalisi yang terbentuk mengikuti pola acak. Pada Pemerintahan SBY-JK partaipartai yang tergabung dalam koalisi pada putaran
pertama mencakup kalangan sekuler dan Islam,
yaitu PD, PKP, dan PBB. Pada putaran kedua,
koalisi ini bertambah dengan masuknya PKS.
Setelah SBY-JK dinyatakan sebagai peme­
nang pada putaran pertama, tiga partai lain,
yaitu PKB, PPP dan PAN menyatakan bergabung.
B­elakangan Partai Golkar juga turut masuk dalam
koalisi, setelah JK berhasil merebut tampuk
pimpinan partai itu dari tangan Akbar Tanjung.
Dengan tergabungnya hampir seluruh partai besar
dan menengah yang ada, terlihat “pola koalisi
pragmatis” yang menyebabkan karakter ideologis
koalisi SBY-JK menjadi sumir.
Pola tersebut terulang kembali pada Pemerintahan SBY-Boediono. Bedanya, jika sebelumnya
koalisi awal pendukung SBY hanya melibatkan
partai-partai menengah dan kecil, pada Pilpres
2009 koalisi awal pendukung SBY-Boediono
telah melibatkan partai besar dan menengah.
Saat dicalonkan pasangan SBY-Boediono telah
didukung gabungan PD, PKS, PAN, PPP, dan
PKB.
Setelah pasangan ini dinyatakan sebagai
pemenang, Partai Golkar, dengan tabiat pragmatisme yang kental, kembali turut mendukung SBY
setelah sebelumnya secara formal adalah partai
inti yang menyokong Pasangan JK-Wiranto.
Demikianlah, hingga saat ini koalisi non-ideologis
berkuasa dengan melibatkan enam partai, dan
menyisakan hanya tiga partai “oposisi”, yakni
PDIP, Gerindra, dan Hanura.
Kondisi “koalisi yang bertemu di tengah jalan”, menggunakan istilah dari A.H Naja (Wijaya
2013), pada akhirnya memunculkan sebuah ikatan
pragmatis, bahkan oportunistik, di antara peserta
koalisi. Terbukti kemudian setelah masing-masing
peserta koalisi mendapat kursi, partai tampak tidak
merasa perlu untuk mengamati kinerja kadernya
dalam koalisi, apakah telah sesuai dengan kepen­
tingan ideologisnya atau tidak. Menteri-menteri
yang tidak menunjukkan performa memuaskan
dibiarkan saja oleh partainya.
Karakter Pemerintahan
Selain pola koalisi yang demikian cair itu, dalam
praktiknya garis kebijakan pemerintah dan
oposisi, juga tidak mencerminkan sebuah karak­
ter ideologis yang jelas. Studi Ambardi (2009)
mengisyaratkan ketersingkiran ideologi dalam
pelaksanaan pemerintahan dan hubungan antara
pemerintah dan parlemen. Pascaproses elektoral
dan terbentuknya pemerintahan, aspek-aspek
ideologis menjadi lemah. Masing-masing partai
yang ada dalam pemerintahan, maupun yang
seharusnya memainkan peran oposisi, dalam
perlemen cenderung pada akhirnya menuju pada
arah yang sama.
Pada masa Pemerintahan Gus Dur dan
Megawati, adanya pemerintahan dan oposisi yang
berkarakter politik kartel, mulai mengemuka.
Hal ini tercermin dari bergabungnya partaipartai, apakah sekuler atau partai-partai Islam,
menjadi sebuah kekuatan di belakang Gus Dur,
termasuk Golkar, PDIP, PAN, PKB, PPP, PBB,
PK (sekarang PKS), dan partai kecil lainnya. Pada
masa Megawati, Koalisi Turah mengalami sedikit
koreksi dengan keluarnya PK dan PKB, namun
secara substansi tetap tidak mengubah kondisi
kartel yang ada.
Fenomena kartel itu terlihat dari pembahasan
beberapa undang-undang (UU). Dalam momen itu
terlihat bagaimana partai-partai tersebut bergerak
sebagai satu kelompok politik yang relatif solid.
Meski seolah-olah ada perbedaan ideologi dan
visi politik, yang memang cukup diperlihatkan
pada saat kampanye. Hal ini dapat dilihat pada
pembahasan beberapa UU yang sebenarnya kental
Tabel 2. Komposisi Partai dalam Koalisi Pemerintah dan Oposisi
Pemerintahan
Abdurahman Wahid
(1999–2001)
Megawati S. Putri
(2001–2004)
SBY-JK
(2004–2009)
SBY-Boediono
(2009–2014)
Koalisi Pemerintah
PDIP, Golkar, PKB, PPP, PAN, PBB, PK.
--
Oposisi
PDIP, Golkar, PPP, PAN, PBB.
PKB dan PK
PD, PBB, PKPI, PKS, Golkar, PPP, PAN,
PKB
PD, PKS, Golkar, PPP, PAN, PKB
PDIP
PDIP,Gerindra, Hanura
Sumber: Diolah dari berbagai sumber
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 69
nuansa ideologisnya, seperti UU Sisdiknas, UU
BUMN dan Tenaga Kerja, UU Perburuhan, atau
UU Otonomi Daerah, partai-partai cenderung
memiliki sikap seragam dan tidak menyisakan
ruang bagi pertentangan ideologis (Ambardi
2009: 206–220).
Pada masa SBY, kondisi kartel ini tetap
berlangsung. Beberapa kebijakan yang dibuat
oleh pemerintah bekerja sama dengan DPR memperlihatkan ketidakjelasan ideologi dan upaya melindungi kepentingan koalisi. Upaya mengangkat
kasus-kasus pelik melalui mekanisme angket,
misalnya, tampak sulit dilakukan karena upaya
melindungi kepentingan koalisi. Kasus-kasus
yang dimaksud di antaranya, kasus Bank Century
dan mafia pajak.
Pada Pemerintahan SBY, harus pula diakui,
beberapa partai mulai menunjukkan pola oposisi
dan penentangan terhadap pemerintah. Uniknya
salah satu partai yang cukup kuat menunjukkan
penentangan ini, terutama di parlemen adalah PKS
yang merupakan bagian dari koalisi pemerintah di
wilayah eksekutif. Dalam beberapa momen partai
itu cenderung melawan kepentingan koalisi se­
perti dalam kasus Bank Century dan mafia pajak.
Sikap oposisi ditunjukkan pula pada kasus
terakhir, dengan penolakan atas usulan Peraturan
Pemerintah Pengganti Undang-Undang Mahkamah Konstitusi (Perpu MK), pada tahun 2013.
Usulan kebijakan itu sendiri merupakan prakarsa
SBY sebagai respons dari tertangkapnya Ketua
MK Akil Mochtar, untuk menyelamatkan dan
memperbaiki citra lembaga tersebut di mata
masyarakat. Namun bagi PKS, Perpu MK belum
diperlukan karena belum ada situasi yang teramat
genting di MK yang dapat dijadikan alasan untuk
dikeluarkannya sebuah aturan semacam perpu
tersebut.
Terlepas dari hal itu, hubungan naik-turun
antara SBY dengan rekan sekoalisi ataupun kelompok oposisi di parlemen secara umum lebih
digerakkan pada hitung-hitungan praktis yang
kurang mencerminkan kepentingan politik aliran.
Beberapa momen justru menunjukkan adanya kesepahaman antara partai sekuler (PDIP) dan Islam
(PKS), dan ketidaksepahaman antara kedua partai
tersebut dengan partai-partai sealiran, dan akhir­
nya makin menunjukkan fenomena tergerusnya
70 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 peran ideologi politik dalam kehidupan politik
kontemporer.
Pemilihan Kepala Daerah
Pemilihan kepala daerah (Pilkada) di tahun 1950an sarat dengan nuansa ideologi sehingga kerap
sebuah daerah dikatakan telah dikuasai warna
politik tertentu. Beberapa wilayah di Jawa Tengah,
termasuk Surakarta, misalnya, kerap dikatakan
sebagai daerah atau “basis merah” disebabkan
salah satunya karena pimpinan pemerintahan,
seperti walikota atau bupati, di wilayah-wilayah
itu digenggam oleh kader PKI. Saat itu, masingmasing partai cenderung mengajukan kandidatnya
dengan mengandalkan murni kekuatan kader dan
propaganda.
Atmosfer itu tampak pudar pada kehidupan
politik saat ini. Warna ideologi, di kebanyakan
ajang pilkada, tidak lagi mengental. Hal ini
disebabkan karena koalisi antarpartai lintas
ideologi menjadi sesuatu yang jamak terjadi.
Adalah sesuatu yang wajar jika seorang kandidat
didukung oleh gabungan partai lintas ideologi.
Salah satu yang paling fenomenal adalah pada
saat Pilkada DKI Jakarta tahun 2007, saat Fauzi
Bowo didukung oleh belasan partai (lintas ideologi), melawan Adang Daradjatun yang hanya
didukung oleh satu partai (PKS).
Dalam lebih banyak kasus, seorang kandidat
dapat memperoleh dukungan baik dari kalangan
sekuler atau agama, melawan kandidat lain de­
ngan komposisi dukungan yang sama. Uniknya,
hal itu berlaku pula pada pasangan yang berlatar
belakang ideologi yang sama, namun tetap didukung oleh partai-partai dengan ideologi yang
beragam. Tidak salah jika kemudian beberapa
kalangan menduga jika dukungan itu bermotif
pragmatisme, dengan harapan ada banyak keuntungan saat pasangan yang didukung sebuah partai
berhasil menduduki jabatan. Hal yang khas terjadi
adalah jual beli dukungan, di mana bersatu atau
bubarnya sebuah kesepakatan untuk mendukung
seorang kandidat kerap pada akhirnya ditentukan
pada hal-hal yang bersifat pragmatis, dalam hal
ini jumlah uang yang disepakati.
Pragmatisme juga ditopang oleh kontes­
tas­i politik di tingkat lokal yang cenderung
menonjolkan aspek-aspek yang lebih konkret.
Pada tingkat itu, kandidat akan lebih terfokus
untuk mengedepankan wacana seputar mengatasi
persoalan-persoalan riil, daripada menonjolkan
agenda-agenda ideologis (Noor 2009: 36). Dalam
nuansa seperti inilah peran ideologi dalam kampanye menjadi semakin tersingkirkan.
Menguatnya gejala pragmatisme atau
oportunisme juga terlihat dari penyikapan atau
pemaknaan pilkada di benak masyarakat. Hal ini
dapat terlihat, misalnya, dari pernyataan seorang
responden berinisial A. Dia mengaku bahwa
ayahnya, Haji E, adalah seorang tokoh publik
di Kecamatan Maja, Kabupaten Serang, Banten,
yang juga seorang perantara politik (political broker) yang tidak pernah gagal. Terakhir, ayahnya
adalah bagian dari tim sukses yang berperan
sebagai vote getter bagi calon gubernur yang
juga Petahana (Incumbent) Gubernur Banten Atut
Chosiyah, pada Pilgub Banten untuk daerah Maja.
A mengatakan bahwa dalam melakukan
manuver politiknya, ayahnya dapat saja dengan
mudah berpindah-pindah “warna partai”, (biru,
kuning, merah, hijau) asalkan partai itu dapat
memberikan hasil konkret untuk masyarakat. A
mengatakan:
“Jadi bapak saya itu (sebelum hari pemilihan,
pen) akan mengumpulkan warga untuk menanyakan apa yang mereka butuhkan. Setelah itu,
kebutuhan itu ditawarkan kepada siapa saja
(partai mana saja, pen) yang akan memenuhinya.
Jadi, semacam kontrak. Bapak kemudian akan
menginformasikan kepada warga partai mana
yang bersedia memenuhinya dan oleh karenanya
meminta warga untuk memilih partai itu pada
saat hari pemilihan … dijamin 80–90% suara
akan diarahkan pada partai itu”4 (Wawancara
dengan narasumber A di Depok, 15 Desember
2013).
Selanjutnya A mengatakan, dulu memang
bapaknya, yang saat ini telah berusia 70 tahun dan
juga pengusaha lokal, adalah pendukung partai
tertentu. Namun saat ini, bapaknya A tidak lagi
merasa terikat pada partai mana pun. Menurut
A, sikap itu bagus untuk warga, karena ada hasil
nyata yang dirasakan oleh mereka, seperti jalan
yang menjadi mulus, dan rumah-rumah ibadah
4 Wawancara dengan A, seorang warga Maja yang saat
ini berdomisili di Depok, di Depok, Jawa Barat, 15
Desember 2013.
yang menjadi lebih bagus. Menurut pengakuan
A, dalam melakukan aksi politiknya itu, sebagai
tokoh masyarakat bapaknya sama sekali tidak
mengambil keuntungan pribadi.
Nuansa pragmatisme dalam semangat pe­man­­
faatan (utilitarianisme) tersebut di atas, tampak
hampir merata terjadi di banyak wilayah di
tanah air. Masyarakat terlihat tidak ingin momen
pilkada lepas begitu saja tanpa meninggalkan
“hasil konkret” bagi mereka. Di satu sisi, hal
ini memberikan semacam berkah bagi mereka.
Namun di sisi lain, ajang pilkada menjadi kehilangan ruh, atau tereduksi maknanya menjadi
sekadar transaksi politik tanpa adanya upaya
mencerahkan pemahaman politik masyarakat,
yang dapat menguatkan sebuah pemerintahan
yang demokratis dan efektif.
Dengan demikian, pilkada juga tidak seutuh­
nya menjadi ajang komitmen pengembangan
idealisme atas dasar keyakinan atau ideologi poli­tik
yang dianut. Pragmatisme yang telah demikian
menguat ini menyebabkan seorang Yusril bahkan
sampai pada kesimpulan bahwa uang adalah salah
satu kunci terpenting untuk berhasil dalam dunia
politik, terutama untuk memenangi momenmomen pemilihan.5 Pandangan Yusril itu terkesan
merendahkan kualitas politik bangsa kita saat ini,
namun kondisi seperti itu di lapangan tampak
kerap sulit untuk dihindari.
Salah satu persoalan laten yang menyebabkan semua itu terjadi, adalah masih belum kuatnya
kemandirian masyarakat dalam bidang ekonomi.
Kemiskinan dan ketergantungan ekonomi yang
akut pada pihak-pihak tertentu menyebabkan
rasionalitas dan kemandirian berpolitik menjadi
sulit untuk berkembang. Tidak terlalu salah
premis yang mengatakan bahwa demokrasi akan
tumbuh pesat di Indonesia jika US $ 1 telah mencapai setidaknya Rp6.000. Esensi dari premis itu
adalah kemapanan ekonomi sebuah bangsa, yang
menimbulkan kemakmuran menyeluruh, akan
menumbuhkan sebuah model partisipasi yang
lebih independen dari masyarakatnya. Namun,
sejauh kemapanan ekonomi itu belum terwujud,
5 Pernyataan tersebut disampaikan oleh Prof. Yusril Ihza
Mahendra kepada peserta diskusi pada acara Diskusi Pu­
blik, “Masa Depan Neo-Masyumi” yang diselenggarakan
oleh Inilah.com, pada 24 November 2013, di Jakarta.
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 71
politik uang dan sejenisnya akan tetap menjadi
penyakit politik yang sulit untuk ditangkal.
Kenyataannya, ketergantungan ekonomi itulah yang menyebabkan dinasti politik di beberapa
daerah mampu bertahan hingga lama. Berdasarkan
kajian yang ada di Jepang atau Filipina, sebuah
dinasti politik cenderung eksis di wilayah-wilayah
yang terbelakang secara ekonomi (Junior, dkk.
2012). Pada wilayah itu masyarakat menjadikan
elemen-elemen atau tokoh-tokoh di dalam dinasti
sebagai tumpuan kehidupan keseharian mereka
dengan kesetiaan atau loyalitas politik sebagai
konsesinya. Dengan adanya ketergantungan
ekonomi pada patron politik tersebut yang sudah
cukup menahun, amat sulit bagi warga untuk
bertindak independen dalam dunia politik.
Menurut penelitian Junior, dkk. (2012), sayang­
nya masyarakat yang telah menopang sebuah
dinasti politik tidak selalu mendapatkan manfaat
yang memuaskan. Kenyataannya, tetap saja mere­
ka hidup dalam keterbatasan, yang pada akhirnya
menyebabkan ketergantungan mereka pada dinasti
terus berlanjut. Situasi kemiskinan di Provinsi
Banten, misalnya, telah turut menyuburkan dinasti politik yang belum tergoyahkan hingga kini,
dan secara tidak langsung menyuburkan praktik
money politics dengan segenap variannya.
Hal yang cukup mengkhawatirkan adalah
politik uang tetap terjadi pada momen-momen
selepas pilkada dan merambat naik hingga melibatkan pihak-pihak di pemerintah pusat. Kasus
Pilkada Lebak, misalnya, yang menyeret Akil
Mochtar sebagai Hakim MK, telah menunjukkan
fenomena ini. Kondisi ini semakin memperlihat­
kan hilangnya idealisme dalam dunia politik
dan tergantikan dengan hal-hal yang bersifat
oportunisme yang berujung pada kepentingan
mempertahankan jabatan atau memperkaya diri
dengan cara apa saja. Melakukan rente jabatan
menjadi hal yang semakin jamak ditemui.
PENUTUP
Peran ideologi politik pernah demikian mendominasi kehidupan dan konstelasi politik di tanah
air. Hal ini terlihat, salah satunya, dari kajian
penting tentang tipologisasi partai-partai politik
yang tidak dapat melepaskan diri dari keberadaan
ideologi politik sebagai pijakan analisisnya.
72 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 Ideologi politik, dengan demikian, dianggap sebagai penggerak aktivitas politik. Namun, seiring
dengan perjalanan waktu, semakin terlihat bahwa
peran ideologi itu mulai tergantikan dengan halhal yang bersifat pragmatis.
Tulisan ini memperlihatkan bagaimana per­
geseran itu menampakkan diri, baik dalam tatanan
teoritis maupun praktis. Pada tingkat elite atau
parpol, pragmatisme pada umumnya digerak­kan
oleh keinginan untuk tetap berada dalam domain
atau pusaran kekuasaan. Adapun pada tingkat
masyarakat, paling tidak ada dua faktor yang turut
menentukan perilaku politik mereka.
Pertama, pilihan rasional (rational choice)
masyarakat yang telah menimbulkan semacam
skeptisisme politik dan objektivitas masyarakat
dalam mengevaluasi kehidupan politik. Saat ini
masyarakat dapat melakukan sebuah evaluasi
personal atau pilihan-pilihan rasional terhadap
kondisi politik yang dihadapinya daripada
“mengembalikan” hal itu pada aliran politik yang
ada di lingkungannya. Situasi ini tidak dapat
dihindari lagi mengingat semakin membaiknya
tingkat pendidikan bangsa Indonesia dan semakin
terbukanya jaringan informasi yang mengetengah­
kan beragam informasi mengenai politik.
Kedua, masalah kesejahteraan masyarakat
dalam konteks politik. Problem klasik yang muncul dalam dunia politik yang berhubungan dengan
masalah ekonomi, terkait dengan persoalan
kemandirian masyarakat dalam berpolitik. Bagi
sementara kalangan, asumsi semacam ini, yang
terutama menggunakan pendekatan modernisasi
di tahun 1960-an, sudah usang dan tidak lagi rele­
van. Namun, untuk menghilangkan sama sekali
variabel kemandirian ekonomi ini dari kehidupan
politik, jelas merupakan hal yang tidak bijak. Kenyataannya, pada kebanyakan masyarakat, kecenderungan pilihan rasional berpotensi tergerus oleh
persoalan keterbatasan atau ketidakmandirian
ekonomi. Tentu saja ada faktor lain yang patut
pula diperhitungkan manakala mencari penyebab
munculnya gradasi peran ideologi politik dalam
kehidupan politik kontemporer. Namun, tulisan
ini tidak dalam kapasitas untuk mengkajinya.
Terlepas dari itu, tulisan ini mengisyaratkan
kondisi politik yang dapat memudarkan makna
demokrasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu,
sudah sepantasnya jika pihak-pihak yang terkait
mulai menata dan meningkatkan peran ideologi
dalam kehidupan berpolitik. Hanya dengan itulah
demokrasi rasional yang bekerja dalam koridor
idealisme, yang mencerminkan kebesaran budaya
anak bangsa, dapat tumbuh berkembang dan
memberikan manfaat yang maksimal bagi seluruh
masyarakat.
PUSTAKA ACUAN
Almond, Gabriel A. dan Verba, Sidney. 1963. The Civic
Culture: The Political Attitudes and Democracy in Five Nations. New Jersey: Princeton
University Press.
Almond, Gabriel A. 1997. “Sosialisasi, Kebudayaan
dan Partisipasi Politik”. Dalam Mochtar Masoed dan Colin MacAndrews. Perbandingan
Sistem Politik. Yogyakarta: Gadjah Mada
University Press.
Ambardi, Kuskridho. 2009. Mengungkap Politik
Kartel. Studi tentang Sistem Kepartaian di
Indonesia. Jakarta: Kepustakaan Populer
Gramedia-LSI.
Amir, Zainal Abidin. 2003. Peta Islam Politik Pasca
Soeharto. Jakarta: LP3ES.
Apter, David. 1985. Pengantar Analisa Politik. Jakarta:
Rajawali Press.
Basalim, Umar, ed. 2002. Pro-Kontra Piagam Jakarta
di Era Reformasi. Jakarta: Pustaka Indonesia
Satu.
Dhakidae, Daniel. 1999. “Partai-partai Politik Indonesia: Kisah Pergerakan dan Organisasi dalam
Patahan-patahan Sejarah” dalam Tim Penelitian
dan Pengembangan Kompas. Partai-partai
Politik Indonesia: Ideologi, Strategi, dan Program. Jakarta: Kompas.
Evans, Kevin R. 2003. The History of Political Parties
and General Elections in Indonesia. Jakarta:
Arise Consultancies.
Feith, Herbert and Castles, Lance, eds. 1970. Indonesian Political Thinking 1945-1965. Ithaca and
London: Cornell University Press.
Fukuyama, Francis. 1992. The End of History and The
Last Man. New York: Free Press.
Geertz, Clifford. 1960. The Religion of Java. New
York: Free Press.
Haris, Syamsuddin, ed. 2004. Pemilu Langsung di
Tengah Oligarki Partai. Proses Nominasi dan
Seleksi Calon Legislatif Pemilu 2004. Jakarta:
Gramedia, LIPI and IMD.
Hidayat, Syahrul, ed. 2008. Kerangka Penguatan Partai
Politik di Indonesia. Depok: Puskapol.
Husein, Harun. 2012. “Proporsional Terbuka: Yang
Alpa pada Pengalamannya”. Dalam “TerajuRepublika, 15 Mei 2012”, dalam http://
bheleque.wordpress.com/2012/05/15/terajurepublika-15-05-12/
Jay, Robert. 1963. Religion and Politics in Rural
Central Java. New Haven: Southeast Asian
Studies, Yale University.
Junior, Edsel Beja, Mendoza, Ronald U., Venida, Victor S., and Yap, David B. 2012. “Inequality in
democracy: Insights from an empirical analysis
of political dynasties in the 15th Philippine
Congress”, MPRA Paper No. 40104.
Katz, Richard and Mair, Peter. 1994. How Party
Organize: Change and Adaptation in Party Organizations in Western Democracies. London:
Sage Publication.
Katz, Richard and Mair, Peter. 1996. “Cadre, Catch-all
or Cartel? A Rejoinder”. Party Politics, 1 (1),
5–38.
Knapp, Andrew and Wright, Vincent. 2006. The
Government and Politics of France. London:
Routledge.
Muchlis, Edison, ed. 2007. Reformasi Kelembagaan
Partai Politik Pasca-Orde Baru di Indonesia.
Jakarta: Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu
Pengetahuan Indonesia.
Mujani, Saiful dan Liddle, William. 2010. “Voters and
the New Indonesian Democracy”. Dalam Aspinall, Edward dan Mietzner, Marcus. Problems
of Democratisation in Indonesia. Singapore:
ISEAS: 75–99.
Noor, Firman. 2009. “Evaluasi Kampanye Pemilu
Legislatif 2009: Analisis atas Pesan, Media
dan Bentuk Kegiatan Kampanye”. Dalam Lili
Romli, ed. Evaluasi Pemilu Legislatif 2009.
Jakarta: LIPI Press.
Noor, Firman. 2009. “Mencermati Kampanye Pileg
2009: Gradasi Peran Partai dan Gejala Pragmatisme”, Jurnal Penelitian Politik. 6 (1).
Plano, Jack C., Riggs, Robert E. dan Robin, Helena S.
1985. Kamus Analisa Politik. Jakarta. Rajawali
Press.
Ranney, Austin. 1993. Governing, An Introduction to
Political Science. New Jersey: Prentice-Hall
International, Inc.
Romli, Lili. 2008. Pelembagaan Partai Politik PascaOrde Baru: Studi Kasus Partai Golkar, PKB,
PBB, PBR dan PDS. Jakarta: Pusat Penelitian
Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia.
Suharsono. 1999. Cemerlangnya Poros Tengah. Terpilihnya Gus Dur terobosan Besar Elite Politik.
Jakarta: Perenial Press.
Firman Noor | Perilaku Politik Pragmatis Dalam ... | 73
Tan, Paige Johnson. 2006. “Indonesia Seven Years after
Soeharto: Party System Institutionalization in
a New Democracy”. Contemporary Southeast
Asia, 28 (1).
Ufen, Andreas. 2005. “Cleavages, Electoral Systems
and the Politicization of Islam in Indonesia and
Malaysia”, IIAS Newsletter, # 37, June.
Wijaya, Muhammad Akbar. 2013. “Koalisi TerseokSeok”, Republika, 17 Oktober 2013.
74 | Masyarakat Indonesia, Vol. 40 (1), Juni 2014 Sumber Lain
http://politik.news.viva.co.id/news/read/452798
(diunduh pada 3 Januari 2013)
http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/13/10/29 (diunduh pada 3 Januari 2013)
Tribunsumsel.com/Tommy Sahara (diunduh pada 3
Januari 2013)
http://usum.co/news/read/2013/12/21/ini-jawabanpks-soal-penolakan-perppu-mk/(diunduh pada
3 Januari 2013)
Fly UP