...

lampiran perbup PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

lampiran perbup PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT NOMOR
Lampiran 1
:
PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT
Nomor
: 53
Tahun
: 2013
SURAT PERMOHONAN PENDAFTARAN
Perihal : Pendaftaran Objek Pajak Baru PBB
Kepada Yth,
Kepala DPPKA Kab. Babar
c/q Kepala Bidang PBB dan BPHTB
di –
Muntok
Yang bertandatangan dibawah ini:
Nama
Alamat
: ..................................
: ..................................
Dengan ini mengajukan pendaftaran objek pajak bumi dan bangunan atas nama tersebut
diatas, sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
(
(
(
(
(
(
)
)
)
)
)
)
fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas Lainnya
fotocopy Surat Tanah (Sertifikat/Surat Kapling/SKT/Dokumen Lainnya)
fotocopy Surat Bangunan (IMB/IPB/Surat Keterangan dari Lurah/Kades)
Blanko SPOP dan LSPOP yang telah diisi
fotocopy NPWPD atau pernyataan tidak mempunyai NPWPD
...................................................................................................
Demikian atas kebijakan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
........, ...........................20..
Hormat Kami,
(wajib pajak)
SURAT TEGORAN PENGEMBALIAN SPOP/LSPOP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal IV
Telepon Operator/Fax ( 0716) 7323026, Muntok 33351
..................................., tgl-bln-thn
Yth. ..................
Di
............................
SURAT TEGORAN PENGEMBALIAN SPOP/LSPOP
No : ........ / ......... / 1.20.16 / 20..
Menurut tata usaha kami, hingga saat ini Saudara belum mengembalikan Surat
Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak
(LSPOP) Pajak Bumi dan Bangunan yang kami sampaikan kepada Saudara pada tanggal
.... No: .......................
Berhubung dengan itu, Saudara diberi kesempatan terakhir untuk mengembalikan
Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP) dimaksud, dalam jangka waktu...(...........)
hari,terhitung mulai tanggal...........................
Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas terlampaui, maka Saudara akan dikenakan
ketetapan pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dari PBB P-2 yang
terhutang dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun
2013.
Kepala DPPKA
...................................................
NIP............................................
SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP/LSPOP
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal IV
Telepon Operator/Fax ( 0716) 7323026, Muntok 33351
..................................., tgl-bln-thn
Yth. ..................
Di
............................
SURAT PERSETUJUAN PENUNDAAN PENGEMBALIAN SPOP/LSPOP
No : ........ / ......... / 1.20.16 / 20..
Berkenaan dengan surat permohonan saudara tanggal ........... no: ................ dengan ini
kami dapat menyetujui perpanjangan waktu pengembalian Surat Pemberitahuan Objek
Pajak (SPOP) dan Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP) Pajak Bumi dan
Bangunan tahun ........ atas nama .................. selama jangka waktu ......... ( ................) hari,
terhitung tanggal ...........................
Apabila dalam jangka waktu tersebut diatas terlampaui, maka Saudara akan dikenakan
ketetapan pajak ditambah dengan denda administrasi 25% dihitung dari PBB P-2 yang
terhutang dengan Pasal 75 ayat (1) Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 53 Tahun
2013.
Kepala DPPKA
...................................................
NIP............................................
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
No. Formulir
KABUPATEN BANGKA BARAT
Selain yang diisi oleh Petugas (bagian yang diarsir), diisi oleh Wajib
Pajak
SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
Beri tanda silang pada kolom yang sesuai
1. JENIS TRANSAKSI
1. Perekaman Data
PR
DT II
2. Pemutakhiran Data
KEC
KEL/DES
3. Penghapusan Data
BLOK
NO URUT
KODE
2. NOP
3. NOP BERSAMA
A. INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
4. NOP ASAL
5. NO. SPPT LAMA
B. DATA LETAK OBJEK PAJAK
6. NAMA JALAN
7. BLOK/KAV/NOMOR
8. NAMA KELURAHAN / DESA
9. RW
10. RT
C. DATA SUBJEK PAJAK
11. STATUS
1. Pemilik
2. Penyewa
3. Pengelola
4. Pemakai
5. Sengketa
12. PEKERJAAN
1. PNS *)
2. ABRI
3. Pensiunan *)
4. Badan
5. Lainnya
13. NAMA SUBJEK PAJAK
14. NPWPD
15. NAMA JALAN
16. BLOK/KAV/NOMOR
17. KELURAHAN / DESA
18. RW 19. RT
20. KABUPATEN / KOTAMADYA - KODE POS
21. NOMOR INDUK KEPENDUDUKAN (KTP)
D. DATA TANAH
22. LUAS TANAH
(M2)
24. JENIS TANAH
23. ZONA NILAI TANAH
1. Tanah +
Bangunan
2. Kavling
Siap Bangun
3. Tanah
Kosong
4. Fasilitas
Umum
Catatan : *) yang penghasilannya semata-mata berasal dari gaji atau uang pensiunan
Dilanjutkan di halaman berikutnya
E. DATA BANGUNAN
25. JUMLAH BANGUNAN
F. PERNYATAAN SUBJEK PAJAK
Saya menyatakan bahwa informasi yang telah saya berikan dalam formulir ini termasuk lampirannya adalah benar, jelas dan lengkap
menurut keadaan yang sebenarnya, sesuai dengan Peraturan Bupati Bangka Barat No. 53 Tahun 2013.
65. NAMA SUBJEK PAJAK/
KUASANYA
27. TANGGAL
28. TANDA TANGAN
- Dalam hal bertindak selaku kuasa, Surat kuasa harap dilampirkan
- Dalam hal Subjek Pajak mendaftarkan sendiri Objek Pajak, supaya menggambarkan Sket/Denah Lokasi Objek Pajak
- Batas waktu pengembalian SPOP 30 (tiga puluh) hari sejak diterima oleh Subjek Pajak sesuai Perbup No. 53 Tahun 2013.
G. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA
29. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
/
/
33. TANGGAL (TGL/BLN/THN)
30. TANDA TANGAN
34. TANDA TANGAN
31. NAMA JELAS
35. NAMA JELAS
32. NIP
36. NIP
/
/
SKET / DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
KETERANGAN :
-
-
Gambarkan sket/denah lokasi objek pajak (tanpa skala), yang
dihubungkan dengan jalan raya/jalan protokol, jalan lingkungan
dan lain-lain yang mudah diketahui oleh umum.
Sebutkan batas-batas pemilikan sebelah utara, selatan, timur dan
barat.
Contoh Penggambaran
Jl. Kerinci
Ali
Karno
Saidi
Burhan
PETUNJUK PENGISIAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP)
PERHATIAN
-
Isilah formulir ini dengan benar, lengkap dan gunakan huruf balok.
Pengisian ‘huruf’ dimulai dari kotak awal.
Pengisian ‘angka’ dimulai dari kotak akhir secara berurutan dengan angka
terakhir dari kanan ke kiri.
No. Formulir
DINAS PENDAPATAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
JENIS TRANSAKSI
NOP
NOP BERSAMA
A.
B.
: Diisi oleh petugas
: Diisi oleh petugas
: Diisi oleh petugas
: Diisi oleh petugas
: Diisi oleh petugas
INFORMASI TAMBAHAN UNTUK DATA BARU
NOP ASAL
NO SPPT LAMA
: Diisi oleh petugas
: Diisi oleh petugas
DATA LETAK OBJEK PAJAK
NAMA JALAN: isilah dengan nama alamat objek pajak.
Gunakan singkatan sebagai berikut :
JL
untuk Jalan
KAV
BJ
untuk Banjar
KO
DS
untuk Dusun
SB
BLK
untuk Belakang
DLM
untuk Kavling
untuk Komplek
untuk Subak
untuk Dalam
GG
KP
LK
UJ
untuk Gang
untuk Kampung
untuk Lingkungan
untuk Ujung
BLOK/KAV/NOMOR
: Isilah dengan Nomor, Blok, Kaveling.
Contoh Pengisian NAMA JALAN – BLOK/KAV/NOMOR
NAMA JALAN
BLOK/KAV/NOMOR
JL HR RASUNA SAID
KAV B7
JL SRIWIJAYA IV
10
JL LABU GG III
15
GG AYUB
28
KP RAMBUTAN
BLOK C1-22
JL CEMPAKA PUTIH ELOK BLK
BLOK D1-15
C.
D.
DATA SUBJEK PAJAK
STATUS
:
PEKERJAAN
:
NAMA SUBJEK PAJAK
:
NPWPD
:
NAMA JALAN
:
KELURAHAN/DESA
:
RW/RT
KABUPATEN/KOTA
MADYA – KODE POS
:
NOMOR KTP
:
DATA TANAH
LUAS TANAH
:
:
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan keadaan yang sebenarnya
pada saat formulir diisi.
Berilah tanda silang (X) pada butir 1 (PNS), 2(ABRI), 3(Pensiunan)
jika penghasilan subjek pajak semata-mata berasal dari gaji atau
uang pensiun. Butir 4 (Badan) diberi tanda silang (X) jika objek
pajak tersebut milik Badan atau Pemerintah. Butir 5 (Lainnya)
diberi tanda silang (X) jika subjekpajak adalah PNS, ABRI,
Pensiunan yang mempunyai penghasilan lain diluar gaji atau uang
pensiunan, dan pekerjaan lainnya selain PNS, ABRI dan Pensiunan.
Isilah dengan lengkap.
Gelar, titel, pangkat dan yang sejenis,
penulisannya disingkat di belakang nama subjek pajak setelah koma
diberi jarak satu spasi dan diakhiri dengan titik.
Contoh :
ALI, H.
SUWARNO, JEND.
JOHANNES, PROF.DR.IR.SH.
Isilah dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD) yang
sudah ditetapkan oleh DPPKA Kab. Bangka Barat. Jika objek pajak
milik perorangan maka NPWPD yang dicantumkan adalah NPWPD
Perseorangan.
Isilah dengan nama jalan/alamat subjek pajak sesuai petunjuk huruf
B.
Isilah dengan nama Kelurahan/Desa dimana subjek pajak bertempat
tinggal.
Isilah dengan nama RW/RT dimana subjek pajak bertempat tinggal.
Isilah dengan nama Kabupaten /Kodya dan nomor kode pos dimana
subjek pajak bertempat tinggal.
Isilah dengan Nomor KTP dari subjek pajak perseorangan.
Isilah dengan luas tanah objek pajak yang dimiliki/dimanfaatkan
(dalam meter persegi) sesuai dengan petunjuk pengisian angka.
E.
F.
G.
ZONA NILAI TANAH
JENIS TANAH
:
:
Diisi oleh petugas.
Berilah tanda silang (X) sesuai dengan pemanfaatan tanah, pada
Kolom yang tersedia.
DATA BANGUNAN
JUMLAH BANGUNAN
:
Isilah dengan jumlah bangunan yang ada pada objek pajak (bidang
tanah) yang bersangkutan. Setiap bangunan, adanya harus dirinci ke
dalam satu lampiran SPOP.
DATA BANGUNAN
NAMA SUBJEK PAJAK/KUASANYA, TANGGAL,
TANDATANGAN
: Isilah di atas masing-masing garis yang disediakan.
IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG : Diisi oleh petugas.
SKET/DENAH LOKASI OBJEK PAJAK
Diisi/digambar oleh Subjek Pajak jika subjek pajak mendaftarkan objek pajaknya.
Apabila kegiatan pendataan dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, Sket/Denah Lokasi
FORMULIR LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP)
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK
1. JENIS TRANSAKSI
No. Formulir
1. Perekaman Data
2. Pemutakhiran Data
3. Penghapusan Data
4. Penilaian Individual
PR
DT II
KEC
KEL/DES
BLOK
NO.URUT
KODE 3. JUMLAH BNG
2. NOP
4. BANGUNAN KE
A. RINCIAN DATA BANGUNAN
5. JNS PENGGUNAAN
BANGUNAN
1. Perumahan
2. Perkantoran Swasta
3. Pabrik
4. Toko/Apotik/Pasar/Ruko
5. Rumah Sakit/Klinik
6. Olah Raga/Rekreasi
7. Hotel/Wisma
8. Bengkel/Gudang/Pertanian
9. Gedung Pemerintah
10. Lain-lain
11. Bng Tidak Kena Pajak
12. Bangunan Parkir
13. Apartemen
14. Pompa Bensin
15. Tangki Minyak
16. Gedung Sekolah
6. LUAS BANGUNAN
(M2)
8. THN DIBANGUN
7. JUMLAH LANTAI
9. THN DIRENOVASI
10. DAYA LISTRIK
TERPASANG (WATT)
11. KONDISI PADA
UMUMNYA
1. Sangat
Baik
2. Baik
3. Sedang
4. Jelek
12. KONSTRUKSI
1. Baja
2. Beton
3. Batu Bata
4. Kayu
13. ATAP
1. Decrabon/
Beton/
Gtg Glazur
2. Gtg Beton/
Aluminium
3. Gtg Biasa/
Sirap
4. Asbes
5. Seng
14. DINDING
1. Kaca/
Aluminium
2. Beton
3. Batu Bata/
Conblok
4. Kayu
5. Seng
4. Ubin PC
5. Semen
6. Tidak ada
15. LANTAI
1. Marmer
2. Keramik
3. Teraso
16. LANGIT-LANGIT
1. Akustik/
Jati
2. Triplek/Asbes
Bambu
3. Tidak ada
B. FASILITAS
17. JUMLAH AC
Split
Window
19. LUAS KOLAM
RENANG (M2)
DGN LAMPU
Beton
2. Dengan
Pelapis
TNP LAMPU
26. JML SALURAN
PES. PABX
2. Tidak Ada
Sedang
22. JUMLAH LIFT
Penumpang
23. JUMLAH TANGGA
BERJALAN
Kapsul
Lbr ≤ 0,80 M
Tanah Liat/
Rumput
Barang
Lbr > 0,80 M
25. PEMADAM
Berat
Dengan Penutup
Lantai
Aspal
24. PANJANG
PAGAR (M)
BAHAN PAGAR
1. Ada
20. LUAS PERKERASAN HALAMAN (M2)
Ringan
1. Diplester
21. JUMLAH
LAPANGAN
TENIS
18. AC Sentral
1. Hydrant
1.Ada
2. Tidak Ada
2. Sprinkler
1.Ada
2. Tidak Ada
3. Fire Al.
1.Ada
2. Tidak Ada
KEBAKARAN
1. Baja/Besi
2. Bata/Batako
27. KEDALAMAN SUMUR
ARTETIS (M)
Dilanjutkan dihalaman selanjutnya
C. DATA TAMBAHAN UNTUK JPB = 3/8
PABRIK/BENGKEL/GUDANG/PERTANIAN (JPB = 3/8)
28. TINGGI KOLOM (M)
29. LEBAR BENTANG (M)
30. DAYA DUKUNG
LANTAI (Kg/M2)
31. KELILING
DINDING (M)
32. LUAS MEZZANINE
(M2)
D. DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON-STANDARD
PERKANTORAN SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB = 2/9)
33. KELAS BANGUNAN
1. Kelas 1
2. Kelas 2
3. Kelas 3
TOKO / APOTIK / PASAR / RUKO (JPB = 4)
34. KELAS BANGUNAN
1. Kelas 1
2. Kelas 2
3. Kelas 3
RUMAH SAKIT / KLINIK (JPB = 5)
35. KELAS BANGUNAN
2. Kelas 2
3. Kelas 3
1. Kelas 1
36. LUAS KMR DNG
AC SENTRAL (M2)
4. Kelas 4
4. Kelas 4
37. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2)
OLAH RAGA / REKREASI (JPB = 6)
38. KELAS BANGUNAN
1. Kelas 1
2. Kelas 2
HOTEL/WISMA (JPB = 7)
39. JENIS HOTEL
1. Npn-Resort
40. JUMLAH BINTANG
1. Bintang 5
41. JUMLAH KAMAR
2. Resort
2. Bintang 4
3. Bintang 3
42. LUAS KMR DGN
4. Bintang 1-2
5. Non Bintang
43. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2)
AC SENTRAL (M2)
BANGUNAN PARKIR (JPB = 13)
44.TIPE BANGUNAN
1.Tipe 4
2. Tipe 3
3. Tipe 2
4. Tipe 1
APARTEMEN (JPB = 13)
45. KELAS BANGUNAN
1. Kelas 1
2. Kelas 2
3. Kelas 3
4. Kelas 4
46. JUMLAH APARTEMEN
47. LUAS KMR DGN
AC SENTRAL (M2)
AC SENTRAL (M2)
TANGKI MINYAK (JPB = 15)
49. KAPASITAS TANGKI
(M3)
GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51. KELAS BANGUNAN
48. LS RUANG LAIN DNG
AC SENTRAL (M2)
50. LETAK TANGKI
1. Kelas 1
1. Di Atas
Tanah
2. Di Bawah
Tanah
Kelas 2
E. PENILAIAN INDIVIDUAL (X 1000 Rp.)
52. NILAI SISTEM
53. NILAI INDIVIDUAL
F. IDENTITAS PENDATA / PEJABAT YANG BERWENANG
PETUGAS PENDATA
54. TGL KUNJUNGAN
KEMBALI
55. TGL PENDATAAN
MENGETAHUI PEJABAT YANG BERWENANG
/
/
/
/
59. TGL PENELITIAN
56. TANDA TANGAN
60. TANDA TANGAN
57. NAMA JELAS
57. NAMA JELAS
58. NIP
58. NIP
/
/
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP UNTUK SUBJEK PAJAK
1.
2.
3.
4.
A.
B.
Jenis Transaksi
NOP
Jumlah Bangunan
Bangunan Ke
:
:
:
:
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
Diisi oleh petugas
RINCIAN DATA BANGUNAN
5. Jenis Penggunaan Bangunan
(JPB)
:
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan pemanfaatan bangunan saat
ini. Apabila penggunaan satu bagunan lebih dari satu jenis,
masing-masing penggunaan bangunan 1 (satu) lembar lampiran
SPOP sesuai dengan JPB-nya.
Contoh :
- Lantai basement untuk parker (JPB=12)
- Lantai 1-6 untuk perkantoran (JPB=2)
- Lantai 7 dan seterusnya untuk apartemen (JPB=13)
6.
Luas Bangunan
:
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
Jumlah Lantai
Tahun Dibangun
Tahun Direnovasi
Daya Listrik Terpasang/watt
Kondisi Pada Umumnya
Kontruksi
Atap
:
:
:
:
:
:
:
Isilah jumlah luas lantai bangunan termasuk teras, balkon dan
bangunan tambahan lainnya.
Isilah jumlah lantai yang ada.
Cukup jelas.
Isilah dengan tahun terakhir yang direnovasi.
Isilah daya listrik sesuai yang tertera dalam rekening.
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika
bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan
bahan yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika
bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan
bahan yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika
bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan
bahan yang utama/dominan.
Berilah tanda silang (x) sesuai dengan bahan yang digunakan. Jika
bahan yang digunakan lebih dari satu jenis, pilih/cantumkan
bahan yang utama/dominan.
14. Dinding
:
15. Lantai
:
16. Langit-langit
:
FASILITAS
17. Jumlah AC
18. AC Central
19. Luas kolam renang
20. Luas perkerasan halaman
:
:
:
:
21.
22.
23.
24.
25.
26.
:
:
:
:
:
:
Jumlah lapangan tennis
Jumlah lift
Jumlah tangga berjalan
Panjang pagar, bahan pagar
Pemadam kebakaran
Jumlah/sal.pesawat PABX
27. Kedalaman sumur artesis
:
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup jelas.
Isilah luas perkerasan halaman sesuai dengan typenya.
- Kontruksi ringan :
Tebal rata-rata 6 cm, biasanya menggunakan beton ringan.
- Kontruksi sedang :
Tebal rata-rata 10 cm, untuk parkir mobil pribadi, biasanya
menggunakan beton, aspal atau paving block.
- Kontruksi berat :
Tebal rata-rata lebih dari 10 cm, menggunakan beton dilapis
aspal, untuk halaman pabrik / industry.
- Penutup lantai misalnya : dengan keramik dll.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Cukup Jelas.
Isilah sesuai dengan jumlah saluran telepon (extension) yang
dihubungkan dengan PABX.
Cukup Jelas.
PETUNJUK PENGISIAN LAMPIRAN SPOP
(UNTUK PETUGAS)
A. RINCIAN DATA BANGUNAN
: diisi wajib pajak.
B. FASILITAS
: diisi wajib pajak.
C. DATA TAMBAHAN UNTUK (JPB=3/8)
28. Tinggi kolom
: diisi dengan tinggi kolom bangunan
29. Lebar bentang
: diisi dengan lebar bentang bangunan
Contoh :
30. Daya dukung lantai
31. Keliling dinding
32. Luas Mezzanine
D.
: diisi daya dukung lantai
: keliling dinding = 2 x (panjang + lebar)
: Mezzanine atau lantai antara, adalah lantai tambahan yang terletak
di dalam bangunan dengan ketinggian 2 -3 m dari lantai, dan
biasanya digunakan untuk kantor atau tempat penyimpanan barang.
DATA TAMBAHAN UNTUK BANGUNAN NON STANDARD PERKANTORAN
SWASTA/GEDUNG PEMERINTAH (JPB=2/9)
33. Kelas bangunan
: diisi kelas bangunan
TOKO/APOTIK/PASAR/RUKO (JPB = 4)
34. Kelas bangunan
: diisi kelas bangunan
RUMAH SAKIT/KLINIK (JPB = 5)
35. Kelas bangunan
:
36. Luas Kamar dengan AC Sentral
:
37. Luas Ruangan Lain
dengan AC Sentral
:
OLAH RAGA/REKREASI (JPB = 6)
38. Kelas bangunan
:
diisi kelas bangunan
Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah
kamar dengan luas sesuai type masing-masing.
Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang kantor
dan ruangan - ruangan yang lain.
diisi kelas bangunan
HOTEL/RESTORAN/WISMA (JPB = 7)
39. Jenis hotel
: Non Resort adalah jenis hotel yang biasanya terdapat di dalam
kota dan aktivitas penghuni umumnya dalam rangka bisnis.
Contoh : Hotel Indonesia – Jakarta, Hotel
Simpang – Surabaya, Hotel Tiara – Medan.
40. Jumlah Bintang
41. Jumlah Kamar
42. Luas Kamar dengan AC Sentral
:
:
:
Resort adalah jenis hotel yang lokasinya di daerah- daerah tempat
wisata dan aktivitas penghuninya adalah dalam rangka liburan.
Contoh : Hotel Nusa Dua – Bali, Hotel Parapat –
Danau Toba, Hotel Senggigi – Lombok.
Diisi sesuai dengan klasifikasi hotel bangunan
Diisi dengan jumlah seluruh kamar dari semua type.
Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah
kamar dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran kamar
umumnya standard.
43. Luas Ruangan Lain
dengan AC Sentral
:
Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang
pertemuan, lobby dan restaurant.
BANGUNAN PARKIR (JPB = 12)
44. Type bangunan
:
diisi type bangunan
APARTEMEN/KONDOMINIUM (JPB = 13)
45. Kelas bangunan
: diisi kelas bangunan
46. Jumlah Apartemen
: diisi sesuai dengan jumlah unit-unit apartemen yang ada (bukan
jumlah gedung).
47. Luas Apartemen
Dengan AC Sentral
: Untuk mendapatkan luas, caranya dengan mengalikan jumlah unit
apartemen dengan luas sesuai type masing-masing. Ukuran unit
apartemen umunya standard.
48. Luas Ruangan Lain
Dengan AC Sentral
: Diisi dengan luas ruangan selain kamar, termasuk ruang
pertemuan, lobby dan restaurant.
E.
F.
TANGKI MINYAK (JPB = 15)
49. Kapasitas Tangki
:
50. Letak Tangki
:
Diisi sesuai dengan kapasitas tangki yang ada. (pengisian
kapasitas agar disesuaikan dengan keadaan di lapangan).
Cukup jelas.
GEDUNG SEKOLAH (JPB = 16)
51. Kelas bangunan
:
diisi kelas bangunan
PENILAIAN INDIVIDUAL
52. Nilai Sistem
53. Nilai Individual
:
:
Nilai hasil perhitungan komputer
Kolom ini diisi untuk objek pajak yang dinilainya dihitung
dengan menggunakan penilaian individual.
IDENTITAS PENDATA/PEJABAT YANG BERWENANG
Nomor 54 s/d 62
: Cukup jelas.
FORMULIR LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) INDIVIDUAL
FORMULIR SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (SPOP) KOLEKTIF
LAMPIRAN SURAT PEMBERITAHUAN OBJEK PAJAK (LSPOP) KOLEKTIF
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERUTANG (SPPT)
SURAT TANDA BUKTI SETORAN (STTS)
SURAT_TANDA_TERIMA_SETORAN_(STTS)
PAJAK_BUMI_BANGUNAN
TEMPAT PEMBAYARAN
PEMBAYARAN PBB TAHUN
NOMOR OBJEK PAJAK
NAMA WAJIB PAJAK
LETAK OBJEK PAJAK
KELURAHAN
KECAMATAN
KABUPATEN/KOTA
PROVINSI
JUMLAH POKOK KETETAPAN
KODE KP PBB
KODE PENGESAHAN DARI DJP
REFERENCE BANK
TANGGAL PEMBAYARAN
JAM PEMBAYARAN
:
:
:
:
162 CABANG MENTOK
2013
190303000500410000
FERI WINARSA
:
:
:
:
:
:
:
:
:
:
Tanjung
Muntok
BANGKA BARAT
BANGKA BELITUNG
IDR 50940
306
1029095492040810
831142322789
29/08/2013
8:31
RESI INI
SEBAGAI ALAT BUKTI PEMBAYARAN YANG SAH
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK (DHKP)
Halaman ... dari ...
DAFTAR HIMPUNAN KETETAPAN PAJAK & PEMBAYARAN BUKU ....
TAHUN ....
TEMPAT PEMBAYARAN
PROPINSI
KABUPATEN
NOMOR
NOP
:
:
:
19 - KEP. BANGKA BELITUNG
03- BANGKA BARAT
NOMOR NAMA WAJIB PAJAK
INDUK
DAHLAN ABU
KECAMATAN
KELURAHAN
:
:
ALAMAT OBJEK PAJAK
WAJIB PAJAK
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
PAJAK
TERHUTANG
4.934
1
000.0001-7
2
000.0002-7
KIMAN B. DAHLAN
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
4.934
3
000.0003-7
JEMADY B. ALY
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
1.609
4
000.0004-7
AMIT B. ABUSTAPA
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
715
5
000.0005-7
MATDENIN B. AHIN
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
8.580
6
000.0006-7
RUSLI B. ZAINAL
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
3.218
7
000.0007-7
PR. SARLA BT AJIN
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
2.145
8
000.0008-7
KIMAN B. ALIN
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
1.430
9
000.0009-7
MATAHING B.DUDING
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
5.720
10
000.0010-7
BA'AT B ALY
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
3.218
11
000.0011-7
M. ISA B. INDRUS
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
3.218
12
000.0012-7
SEPAAT B. DUNG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
2.145
13
000.0013-7
MAT. UJE
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
2.145
14
000.0014-7
MANDURI B. UJE
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
2.145
15
000.0015-7
MERAN B. SAHI
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
JL.PELABUHAN KAYU ARANG
3.218
Total Halaman Ini
Total Sampai Dengan Halaman Ini
49.374
49.374
10 - KELAPA
001 - KAYU ARANG
PERUBAHAN
PAJAK
TANGGAL
BAYAR
SURAT TEGURAN
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
DINAS PENDAPATAN, PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET
Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintah Kabupaten Bangka Barat, Daya Baru Pal IV
Telepon Operator/Fax ( 0716) 7323026, Muntok 33351
Nomor
Sifat
Lampiran
Perihal
:
:
:
:
...... / ...... / 1.20.16 / 20...
Penting
1 (satu) Lembar
Surat Teguran
Yth.
Muntok, ... .............. 20...
Kepada,
.........
Di
Tempat
Menurut pembukuan kami, bahwa Saudara dibawah ini:
Nama WP PBB P-2
: .........
Alamat WP PBB P-2
: .........
NOP
: .........
Letak Objek Pajak
: .........
Tahun Pajak Terhutang
: 20 ...
Telah menunggak pajak sebagaimana terlampir.
Oleh karena itu, berdasarkan :
1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
3.
4.
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah.
Peraturan Bupati Bangka Barat Nomor 7 tahun 2006 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penagihan Pajak Daerah dengan Surat Paksa.
Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pajak
Daerah.
Kepada Saudara dikenakan Surat Teguran I
Apabila 21 (dua puluh satu) hari sejak diterimanya Surat Teguran ini, Saudara masih
belum membayar pajak yang tertunggak, maka akan dikenakan sanksi berupa Surat Teguran
II. Selanjutnya apabila 21 (dua puluh satu) hari terhitung Surat Teguran II disampaikan, pajak
yang tertunggak masih belum dibayar, maka akan dikeluarkan Surat Paksa. Selanjutnya
apabila 14 (empat belas) hari terhitung Surat Paksa disampaikan, pajak yang tertunggak
masih juga belum dibayar, maka akan dikeluarkan Surat Perintah Penyitaan.
Demikian untuk mendapat perhatian. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih.
KEPALA DPPKA,
....................
NIP..............................
Tembusan :
1. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kab.Bangka Barat.
2. Arsip
SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PBB
SECARA INDIVIDUAL
Lampiran
: 1 (satu) set
Hal
: Keberatan atas SPPT/SKPD *)
yang Diajukan Secara Perseorangan
Tahun Pajak ..............................
................, tgl-bln-thn
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertanda tangan di bawah ini :
Nama
: ...................................................................
NPWPD
: ...................................................................
Alamat
: ...................................................................
Kelurahan/Desa*)
: ...................................................................
Kabupaten/Kota *)
: ...................................................................
Nomor Telepon
: ...................................................................
sebagai WP PBB P-2/kuasa WP PBB P-2*), atas objek pajak:
NOP
: ...................................................................
Alamat
: ...................................................................
Desa/Kelurahan*)
: ...................................................................
Kecamatan
: ...................................................................
Kabupaten/Kota*)
: ...................................................................
PBB yang terhutang
: Rp................. (...........................................)
Tanggal SPPT/SKPD *)
diterima
: ..................................................................
dengan ini mengajukan Keberatan atas SPPT/SKPD*) Tahun Pajak........... dengan alasan :
.....................................................................................................................
......................................................................................................................
.....................................................................................................................
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut :
1. Bumi
: ...........................
Rp.................../m2
2. Bangunan
: ........................... m2
Rp.................../m2
3. NJOP
: (1+2)
m2
x = Rp...........................................
x = Rp...........................................+
= Rp...........................................
4. NJOPTKP
= Rp...........................................-
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4)
= Rp............................................
6. PBB yang terutang
= Rp............................................
: 0,1% x (5)
Bersama ini dilampirkan:
1. asli SPPT/SKPD *) yang diajukan Keberatan;
2. fotokopi identitas WP PBB P-2, dan identitas kuasa WP PBB P-2dalam hal dikuasakan;
3. surat kuasa dari WP PBB P-2dalam hal dikuasakan; dan/atau
4. bukti pendukung berupa fotokopi:
a. .................................................
b. .................................................
c. dst.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
..............................,........................ 20......
WP PBB P-2/kuasa WP PBB P-2*)
(...............................................................)
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
SURAT PERMOHONAN KEBERATAN PBB
SECARA KOLEKTIF
(Kop Surat Desa/Kelurahan*)
Nomor
: ...........................................
Lampiran
: 1 (satu) set
Hal
: Keberatan atas SPPT
yang Diajukan Secara Kolektif
Tahun Pajak ...............
................, tgl-bln-thn
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Lurah/Kepala Desa*)
: ...................................................................
Kecamatan
: ...................................................................
Kabupaten/Kota*)
: ...................................................................
Nomor Telepon
: ...................................................................
bertindak untuk dan atas nama WP PBB P-2 mengajukan Keberatan PBB yang terutang
Tahun Pajak .................. sejumlah ................ SPPT yang terletak di desa/kelurahan*)
............................. dengan alasan Keberatan dan perhitungan PBB yang terutang
menurut WP PBB P-2sebagaimana daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan :
1. asli SPPT Tahun Tahun Pajak ................sejumlah ............ lembar.
2. lampiran Daftar Keberatan PBB Yang Diajukan Secara Kolektif; dan/atau
3. bukti pendukung berupa fotokopi:
a. .................................................
b. .................................................
c. dst.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
.............., ..................20...............
KEPALA DESA/LURAH*)
........................................................
Keterangan :
*) coret yang tidak perlu
DAFTAR KEBERATAN PBB YANG DIAJUKAN SECARA KOLEKTIF
No
Nama WP PBB P-2 dan
NPWPD
2
: .................................................
KECAMATAN
: .................................................
KABUPATEN/KOTA*)
: .................................................
TAHUN PAJAK
: .................................................
Menurut SPPT
Luas (m2)
NOP
1
DESA/KELURAHAN*)
3
NJOP (Rp/m2)
Bumi
Bangunan
Bumi
Bangunan
4
5
6
7
Menurut WP PBB P-2
PBB yang
Terutang (Rp)
8
Luas (m2)
NJOP (Rp/m2)
Bumi
Bangunan
Bumi
Bangunan
9
10
11
12
PBB yang
Terutang (Rp)
Tanggal
SPT
diterima
Alasan
Keberatan
Tanda
Tangan
Wajib
Pajak
13
14
15
16
1
2
dst
Jumlah PBB yang terutang
..............., ...................20...........
KEPALA DESA/LURAH*)
..............................................
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN SPPT PBB, SKP PBB, STP PBB P-2 PBB YANG
TIDAK BENAR
Lampiran : Satu berkas
Hal
: Pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB P-2 PBB*) yang Tidak Benar
Tahun Pajak ...........
................, tgl-bln-thn
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama
: .........................................................................................
NPWPD
: .........................................................................................
Alamat
: .........................................................................................
Desa/Kelurahan*) : .........................................................................................
Kecamatan
: .........................................................................................
Kabupaten/Kota*) : .........................................................................................
Nomor Telepon
: .........................................................................................
Sebagai WP PBB P-2/kuasa WP PBB P-2*), atas objek pajak:
NOP
: .........................................................................................
Alamat
: .........................................................................................
Desa/Kelurahan*) : .........................................................................................
Kecamatan
: .........................................................................................
Kabupaten/Kota*) : .........................................................................................
dengan ini mengajukan pengurangan SPPT/SKP PBB/STP PBB P-2 PBB*) Yang Tidak Benar
Tahun Pajak ................ yang semula sebesar Rp.....................
(.......................................................) menjadi sebesar Rp.......................
(.......................................) dengan alasan :



.....................................................................................................................
....................
.....................................................................................................................
....................
.....................................................................................................................
....................
Menurut perhitungan kami ketetapan PBB yang seharusnya adalah sebagai berikut:
1. NJOP
Bumi
:
...................m2
2
Rp........................./m
2. NJOP
Bangunan
:
Rp........................./m2
3. NJOP
...................m2
: (1+2)
x = Rp.............................
x = Rp............................. +
= Rp.............................
4. NJOPTKP
= Rp............................. -
5. NJOP untuk penghitungan PBB (3-4)
= Rp.............................
6. PBB yang terutang
= Rp.............................
: 0,1% x (5)
Bersama ini dilampirkan:
1. Asli SPPT/ SKP PBB/STP PBB P-2 PBB*) yang diajukan pengurangan;
2. Surat kuasa dari WP PBB P-2dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotokopi:
a. ....................................;
b. ....................................;
c. dst.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
..................., ..........................20..........
WP PBB P-2/Kuasa WP PBB P-2*)
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
(....................................................)
SURAT PERMOHONAN MUTASI OBJEK/SUBJEK PBB
Perihal
: Permohonan Mutasi Obyek / Subyek PBB
Kepada Yth.
Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ....................................
Alamat Subyek
: ....................................
Dengan ini mengajukan permohonan Mutasi Obyek / Subyek Pajak dari :
Nama
Alamat Obyek Pajak
Alamat Subyek Pajak
Luas Bumi
Luas Bangunan
NOP
:
:
:
:
:
:
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
....................................
Menjadi
Nama
Luas Bumi
Luas Bangunan
: ....................................
: ....................................
: ....................................
Sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lampirkan:
(
) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
(
) Fotocopy Surat Tanah ( Sertifikat/SKT/dokumen lainnya )
(
) Fotocopy Surat Bangunan ( IMB/IPB/Surat Keterangan dari Lurah/Kades)
(
) Fotocopy SPPT dan Bukti Pelunasan PBB terhutang
(
) Blanko SPOP dan LSPOP yang telah terisi
(
) Fotocopy NPWP atau pernyataan tidak mempunyai NPWP
(
) ...........................................................................................................................
Demikianlah permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
PEMOHON
..................
SURAT PERMOHONAN PEMECAHAN OBJEK PBB
Perihal
: Permohonan Pemecahan Obyek Pajak
Kepada Yth.
Kepala DPPKA Kab. Bangka Barat
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
:
Alamat Subyek
:
Dengan ini mengajukan permohonan Pemecahan Obyek Pajak dari :
Nama
Alamat Obyek Pajak
Alamat Subyek Pajak
Luas Bumi
Luas Bangunan
NOP
:
:
:
:
:
:
Menjadi
Nama
Luas Bumi
Luas Bangunan
:
:
:
Sebagai bahan pertimbangan bersama ini kami lampirkan:
(
(
(
(
(
) Fotocopy KTP
) Fotocopy Surat Tanah
) Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB)
) Fotocopy STTS dan SPPT terhutang
) Fotocopy SSB BPHTB
Demikianlah atas Kebijakan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih.
Hormat Kami
Wajib Pajak
..................
SURAT PERMOHONAN SALINAN SPPT/SKP PBB
Perihal
:
Permohonan Salinan SPPT/SKP PBB
Kepada Yth.
Kepala DPPKA Kab. Babar
Di
Muntok
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat Subyek
:
:
Dengan ini mengjukan Permohonan Salinan SPPT/SKP PBB atas obyek
tersebut NOP
...............................................................................................................................
Karena...........................................................................................................................
Sebagai bahan Pertimbangan bersama ini kami lampirkan sbb :
( ) Fotocopy KTP /Kartu Keluarga/Identitas lainnya
( ) Fotocopy Tanda Luas PBB terhutang
( ) Fotocopy SPPT/SKP tahun sebelumnya
( ) Fotocopy NPWP atau pernyataan tidak mempunyai NPWP
( ) ...................................................................................................................
Demikian atas kebijakan Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih
Hormat kami
Wajib Pajak
..........................
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB INDIVIDUAL
Lampiran
Hal
:
:
1 (satu) set
Permohonan Pengurangan PBB
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
: ..................................................................................................................
NPWP
: ..................................................................................................................
Alamat
: ..................................................................................................................
: ..................................................................................................................
Desa/Kelurahan*)
: ..................................................................................................................
Kecamatan
: ..................................................................................................................
Kabupaten/Kota*)
: ..................................................................................................................
Nomor Telepon
: ..................................................................................................................
Mengajukan permohonan
terutang, atas objek pajak :
NOP
:
Alamat
:
:
Desa/Kelurahan*)
:
Kecamatan
:
Kabupaten/Kota*)
:
pengurangan PBB sebesar.........% (..............persen) dari PBB yang
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
..................................................................................................................
Alasan mengajukan permohonan:
1 ...................................................................................................................................................
2 ...................................................................................................................................................
3 Dst
Bersama ini dilampirkan:
1 Fotocopy SPPT/SKP/PBB*) Tahun Pajak
2 Surat Kuasa Khusus/surat kuasa*) dalam hal surat permohonan tidak ditandatangani
Wajib Pajak;
3 Dokumen pendukung:
a. .............................................;
b. .............................................;
c. dst
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
.......................................
Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*)
(.....................................................)
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN PBB KOLEKTIF
Lampiran
Hal
: 1 (satu) set
: Permohonan Pengurangan PBB secara kolektif
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertandatangan dibawah ini :
Pengurus LVRI/Lurah/Kepala Desa : ....................................
Kecamatan
: ....................................
Kabupaten
: BANGKA BARAT
Nomor Telp
: ....................................
Mengajukan permohonan pengurangan PBB yang terutang, atas sejumlah ..... SPPT dengan
rincian sebagaimana Daftar Permohonan Pengurangan PBB secara kolektif terlampir.
Bersama ini dilampirkan :
1. fotokopi SPPT Tahun Pajak ..... sejumlah ..............;
2. dokumen pendukung:
a. ..................... sejumlah ....................;
b. ..................... sejumlah ....................;
c. dst.
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
................., ..................-20..
Pengurus LVRI/Lurah/Kades
...........................
( ............................... )
Keterangan:
*)coret yang tidak perlu
DAFTAR PERMOHONAN PENGURANGAN PBB SECARA KOLEKTIF
Kelurahan/Desa
Kecamatan
Kabupaten
Tahun Pajak
:
:
:
:
..........................
..........................
BANGKA BARAT
20..
Wajib Pajak
No
1
Objek Pajak
Nama/Alamat
NPWPD
NOP
Alamat
PBB Terutang
(Rp)
2
3
4
5
6
Besarnya
Permohonan
Pengurangan
(%)
7
Pengurus LVRI/Lurah/Kades
................................
( ....................................... )
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
Alasan
Permohonan
8
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKP/STP YANG TIDAK BENAR
SECARA INDIVIDUAL
Lampiran
Hal
: 1 (satu) berkas
: Pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*), yang tidak benar
Tahun Pajak 20..
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertandatangan dibawah ini :
Nama
: ..........................
NPWPD
: ..........................
Alamat
: ..........................
Kelurahan/Desa
: ..........................
Kabupaten
: BANGKA BARAT
Nomor Telp
: ..........................
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Wajib Pajak*),atas objek pajak:
NOP
: ..........................
Alamat
: ..........................
Kelurahan/Desa
: ..........................
Kecamatan
: ..........................
Kabupaten
: BANGKA BARAT
PBB yang terutang
:RP ..........................( ....................................................)
Dengan ini mengajukan pembatalan SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang tidak benar Tahun Pajak
.....................dengan alasan:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
Bersama ini dilampirkan:
1. Asli SPPT/SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pembatalan;
2. Surat kuasa Wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy;
a. ....................................;
b. ....................................;
c. Dst
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
.......................................,...20......
Wajib
Pajak/Kuasa
Wajib
Pajak*)
(...................................................)
SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SPPT/SKP/STP YANG TIDAK BENAR
SECARA KOLEKTIF
Nomor
Lampiran
Hal
(Kop Surat Kelurahan/Desa*)
: ..................................
: 1 (Satu) berkas
: Pembatalan atas SPPT yang Tidak Benar
yang Diajukan Secara Kolektif
Tahun Pajak................
Yth. Kepala DPPKA Kab. Babar
Yang bertanda tangan dibawah ini:
Lurah/Kepala Desa
: ..............................................
Kecamatan
: ..............................................
Kabupaten/Kota
: ..............................................
Nomor Telepon
: ..............................................
Bertindak untuk dan atas nama Wajib Pajak mengajukan pembatala SPPT yang tidak benar
Tahun Pajak..............sejumlah.................. SPPT yang terletak di Kelurahan/ Desa....................... dengan
alasan pembatalan menurut Wajb Pajak sebagaimana daftar terlampir.
Bersama ini dilampirkan:
1. Asli SPPT Tahun Pajak........................sejumlah........................SPPT
2. Lampiran Dafatar SPPT Yang Diajukan Pembatalan Secara Kolektif, dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy:
a. ................................;
b. ................................;
c. Dst
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
.......................................,...20......
LURAH/KEPALA DESA*
(...................................................)
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKP/STP
SECARA INDIVIDUAL
Perihal
: Pembetulan SPPT / SKP/ STP PBB
Kepada Yth.
Bupati Bangka Barat
c/q. Kepala DPPKA
Yang bertanda tangan dibawah ini :
Nama
Alamat
: ..................................................
: ..................................................
Dengan ini mengajukan Permohonan Pembetulan SPPT /SKP/STP PBB dari
Nama
Alamat Obyek Pajak
Alamat Subyek Pajak
Luas Bumi
Luas Bangunan
NOP
:
:
:
:
:
:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
:
:
:
:
..................................................
..................................................
..................................................
..................................................
Menjadi
Nama
Alamat Obyek Pajak
Luas Bumi
Luas Bangunan
Sebagai bahan pertimbangan Bapak dengan ini saya lampirkan:
(
) Fotocopy KTP/Kartu Keluarga/Identitas lainnya
(
) Asli SPPT/SKP/STP Tahun yang bersangkutan
(
) Fotocopy Surat Tanah ( Sertifikat/Surat Kapilng/SKT/dokumen lainnya )
(
) Fotocopy Surat Bangunan ( IMB/IPB/Surat Keterangan dari Kelurahan/Kep. Desa)
(
) SPOP dan LSPOP
(
) Fotocopy NPWP atau pernyataan tidak mempunyai NPWP
(
) ...........................................................................................................................
Demikianlah permohonan ini saya buat atas perhatian Bapak saya ucapkan terima kasih.
PEMOHON
..................
SURAT PERMOHONAN PEMBETULAN SPPT/SKP/STP
SECARA KOLEKTIF
KELURAHAN/DESA*)..........................
KECAMATAN......................................
KAB/KOTA..........................................
TAHUN PAJAK....................................
No
NOP
Uraian
Semula
1
.......................................
2.
.......................................
a. ...................
b. ...................
c. ...................
a. ...................
b. ...................
c. ...................
a. ...................
b. ...................
c. ...................
a. ...................
b. ...................
c. ...................
a. ...................
b. ...................
c. ...................
a. ...................
b. ...................
c. ...................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
.......................................
.......................................
.......................................
.......................................
*) Coret yang tidak perlu
Hasil
Pembetulan
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
................
Keterangan
................
................
................
................
................
................
SURAT PERMOHONAN PENGURANGAN/PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PBB
SECARA INDIVIDUAL
Lampiran
Hal
: 1 (Satu) Berkas
: Pengurangan/Penghapusan*)
Sanksi Administrasi atas SKP PBB/STP PBB*)
Tahun Pajak.................
Kepada Yth.
Kepala DPPKA Kab. Bangka Barat
Yang bertanda tangan dibwah ini:
Nama
: ......................................................................................
Alamat
: ......................................................................................
NPWP
: ......................................................................................
Kelurahan/Desa*)
: ......................................................................................
Kecamatan
: ......................................................................................
Kabupaten/Kota*)
: ......................................................................................
Nomor Telepon
: ......................................................................................
Sebagai Wajib Pajak/Kuasa Pajak*), atas objek pajak:
NOP
: ......................................................................................
Alamat
: ......................................................................................
Kelurahan/Desa*)
: ......................................................................................
Kecamatan
: ......................................................................................
Kabupaten/Kota*)
: ......................................................................................
Dengan ini mengajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi atas SKP PBB//STP
PBB*) nomor.......................... tanggal .......................Tahun Pajak...................... yang semula sebesar
Rp....................(.....................................................................)menjadi
sebesar
Rp...............
(...............................................................) atau sebesar Rp............% dengan alasan;
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
...................... ................................................................................................................................
Bersama ini dilampirkan:
1. Fotocopy SKP PBB/STP PBB*) yang diajukan pengurangan/penghapusan*) sanksi administrasi
PBB;
2. Surat kuasa dari wajib Pajak dalam hal dikuasakan; dan/atau
3. Dokumen pendukung berupa fotocopy;
a. ............................
b. ............................
c. Dst
Demikian disampaikan untuk dapat dipertimbangkan.
.......................................,...20......
Wajib
Pajak/Kuasa
Wajib
Pajak*)
(...................................................)
Keterangan:
*) coret yang tidak perlu
Fly UP