...

Kondisi Energi Nasional

by user

on
Category: Documents
2

views

Report

Comments

Transcript

Kondisi Energi Nasional
KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
PUSAT DATA DAN INFORMASI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL
MAKASAR, 18 OKTOBER 2010
OUTLINE
I.
KONDISI DAN TANTANGAN SEKTOR ENERGI
II. PRINSIP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
III. KONSEP RENCANA UMUM ENERGI
IV. PENUTUP
2
I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI
 Peran minyak bumi dalam
bauran energi primer masih
besar
2.8%
 Pemanfaatan EBT masih
terlalu kecil
1.20%
20.0%
 Keterbatasan Infrastruktur
energi yang menyebabkan
rendahnya akses mayarakat
terhadap energi.
25.1%
50.9%
2009 *)
 Penggunaan energi yang
belum efisien
*) Data sementara
Diolah oleh Pusdatin ESDM
I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)
 Peran minyak bumi dalam
bauran energi primer masih
besar
 Pemanfaatan EBT masih
terlalu kecil
5%
1990
95%
 Keterbatasan Infrastruktur
energi yang menyebabkan
rendahnya akses mayarakat
terhadap energi.
 Penggunaan energi yang
belum efisien
Total Non Fosil
4%
2009 *)
96%
*) Data sementara
Diolah oleh Pusdatin ESDM
Total Fosil
I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)
 Peran minyak bumi dalam
bauran energi primer masih
besar
Rasio Elektrifikasi Nasional 65%*
 Pemanfaatan EBT masih
terlalu kecil
 Keterbatasan Infrastruktur
energi yang menyebabkan
rendahnya akses mayarakat
terhadap energi.
Category :
NAD
74,91%
> 60 %
North
Sum
69,32
%
41 - 60 %
20 - 40 %
Gorontalo
48,70%
Sulut
66,62%
Kalbar
45,65%
West
Sum
68.72%
Jambi
48.85%
Bengkulu
50.08%
 Penggunaan energi yang
belum efisien
Central
Kal
44,33%
Riau + Kepri
54,66%
East
Kal
68,37
%
Sumse
l
49,80
Babel
%
72,45
%
Jakarta
100%
Lampung
47,66%
Banten
72,11%
West
Java
64,95%
North
Maluku
47,81%
South
Kal
71,39%
East
Java
Jogya 71,08
79,64%%
South
Sul
54,90
%
Central
Sul
47,64%
Sultra
38,21%
Bali
74,42%
NTB
31.99
%
NTT
24.24
%
Maluku
55,36%
Papua + Papua
Barat 32,05%
I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)
 Peran minyak bumi dalam
bauran energi primer masih
besar
2.00
 Pemanfaatan EBT masih
terlalu kecil
1.84
1.69
1.50
1.36
1.16
1.05
1.00
 Keterbatasan Infrastruktur
energi yang menyebabkan
rendahnya akses mayarakat
terhadap energi.
 Penggunaan energi yang
belum efisien
0.73
0.50
0.47
0.26
0.17
-
(0.50)
Sumber: Handbook of Energy & Economic Statistic in Japan 2008
0.10
(0.03)
(0.12)
I. KONDISI DAN TANTANGAN ENERGI SAAT INI (lanjt..)
KOMITMEN PADA PERUBAHAN IKLIM
Komitmen Presiden pada G-20 Pittsburgh dan COP15
Untuk mengurangi emisi gas rumah kaca pada tahun 2020
Upaya
sendiri
26%
Kehutanan
14%
Energi
6%
Sampah
6%
41%
Upaya sendiri dan
dukungan
internasional
Melalui pengembangan
energi baru terbarukan
dan pelaksanaan
konservasi energi dari
seluruh sektor
II. PRINSIP KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
SUPPLY SIDE
POLICY
Peningkatan
Kegiatan
ekonomi
Ketahanan
Nasional
JAMINAN
PASOKAN
HARGA ENERGI
KONSERVASI
(OPTIMASI
PRODUKSI)
SUBSIDI
LANGSUNG
DIVERSIFIKASI
DEMAND SIDE
POLICY
KESADARAN
MASYARAKAT
KONSERVASI
(EFISIENSI)
KETAHANAN ENERGI
EKSPLORASI
PRODUKSI
SHIFTING PARADIGM
PERAN ENERGI
(Berdasarkan UU Energi No. 30 tahun 2007)
PRINSIP DASAR KEBIJAKAN ENERGI NASIONAL
1. Tercapainya perubahan paradigma dalam memandang sumber daya
energi sebagai komoditas menjadi sumber daya energi sebagai
modal pembangunan;
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya energi yang
memberikan dampak berganda (multiplier effect) bagi pembangunan
ekonomi nasional;
3. Tercapainya bauran energi yang optimal, dengan adanya
peningkatan peran EBT.
4. Penerapan harga energi sesuai dengan nilai keekonomian
berkeadilan dan subsidi harga dihilangkan secara bertahap dan
menjadi nihil paling lambat pada tahun 2014;
5. Tercapainya penurunan intensitas energi final sebesar 1%/tahun.
6. Tercapainya peningkatan cadangan terbukti energi fosil dan non fosil;
7. Terwujudnya pembangunan infrastruktur energi yang mampu
memaksimalkan akses masyarakat terhadap energi;
8. Tercapainya peningkatan kemandirian pengelolaan energi,
penciptaan lapangan kerja, pengembangan kemampuan dan peranan
industri dan jasa energi dalam negeri;
ARAH KEBIJAKAN ENERGI
BAU**
EBT;
4,4%
PERPRES 5/2006
EBT;
17%
Batubara;
30,7%
Minyak
Bumi;
43,9%
EBT; 3,1%
Batubara;
34,6%
Minyak
Bumi;
41,7%
Gas
Bumi;
21,0%
Gas Bumi;
20,6%
Minyak
Bumi; 20%
Batubara;
33%
Gas Bumi;
30%
VISI 25/25
EBT;
25%
Batubara
; 32%
Minyak
Bumi; Gas
20% Bumi;
23%
5100
SBM
3,1%
34.6%
3200
SBM
32 %
Batubara
4,4 %
30,7 %
Gas Bumi
21 %
M. Bumi
43,9%
23 %
Gas Bumi
41.7%
20 %
M. Bumi
2015
Sumber: *DEN, **Blueprint PEN 2006-2025
2020
2025
DIVERSIFIKASI
ENERGI
20,6%
2010*
KONSERVASI
ENERGI (37,25%)
25 %
EBT
1131,3
SBM
EBT
Batubara
3200
SBM
KEBIJAKAN KONSERVASI ENERGI
1982
Instruksi Presiden No. 9 Tahun 1982 tentang Konservasi Energi
1991
Keputusan presiden No. 43 Tahun 1991 tentang Konservasi Energi (dicabut)
Rencana Induk Konservasi Energi Nasional Tahun 1995 dan revisinya
Tahun 2005
1995
2002
KEBIJAKAN
KONSERVASI
ENERGI
2005
2006
2007
2008
2009
Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung
Instruksi Presiden No. 10 Tahun 2005 tentang Penghematan Energi dan
Peraturan MESDM No. 0031 Tahun 2005 tentang Tata Cara Pelaksanaan
Penghematan Energi (dicabut)
Peraturan Presiden No. 5 Tahun 2006 tentang Kebijakan
Energi Nasional
Undang-Undang No. 30 Tahun 2007 tentang Energi
Instruksi Presiden No. 2 Tahun 2008 tentang Penghematan
Energi dan Air
Peraturan Pemerintah No.70 Tahun 2009 tentang Konservasi Energi
UU NO. 28/2002
TENTANG BANGUNAN GEDUNG

“Sistem penghawaan dan pencahayaan mempertimbangkan prinsip-prinsip penghematan
energi dalam bangunan gedung”

Sebagai turunannya adalah PP No. 36/2005 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.
28/2002

Permen PU No. 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman Persyaratan Teknis Bangunan Gedung
yang antara lain berisi “Persyaratan teknis sistem ventilasi, kebutuhan ventilasi harus
mengikuti SNI 03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara” dan “Persyaratan
pencahayaan harus mengikuti SNI 03-6197-2000 tentang Konservasi Energi Sistem
Pencahayaan pada Bangunan Gedung”
SNI Konservasi di Bangunan Gedung

SNI 03-6390-2000 Konservasi Energi Sistem Tata Udara pada Bangunan
Gedung

SNI 03-6197-2000 Konservasi Energi Sistem Pencahayaan pada Bangunan
Gedung

SNI 03-6389-2000 Konservasi Energi Selubung Bangunan pada Bangunan
Gedung

SNI 03-6196-2000 Prosedur Audit Energi pada Bangunan Gedung
Perlunya
Pemerintah Daerah
memasukkan SNI
Konservasi Energi
dalam proses Izin
Mendirikan
Bangunan
Kebijakan Energi Baru Terbarukan … (1)
No
Regulasi
Deskripsi
1.
Kebijaksanaan Umum Bidang
Energi (KUBE)/KEN 20032020
 Kebijakan Diversifikasi Energi mendorong Pemanfaatan
Perpres No. 5/2006 tentang
Kebijakan Energi Nasional
 Energy mix yang optimal, Target EBT sebesar 17% pada tahun
3.
UU No. 30/2007 tentang
Energi
 Mengatur penyediaan dan pemanfaatan energi secara
berkelanjutan;
 Pemerintah dan pemerintah daerah berkewajiban
meningkatkan pemanfaatan energi baru terbarukan sesuai
dengan kewenangannya.
 Pemerintah dan pemerintah daerah menyediakan insentif
untuk pemanfaatan energi baru terbarukan sampai dengan
waktu tertentu sampai tercapai keekonomiaannya.
4.
UU No. 30/2009 tentang
Ketenagalistrikan
 Memprioritas penggunaan energi terbarukan yang tersedia
setempat untuk pembangkit listrik
2.
Energi Baru Terbarukan
2025
 Proses pembelian listrik dari energi baru terbarukan melalui
penunjukan langsung (tanpa lelang)
Kebijakan Energi Baru Terbarukan … (2)
No
Regulasi
Deskripsi
5.
UU No. 27/2003 tentang
Panas Bumi
 PP No. 59/2007 tentang
Kegiatan Usaha Pabum
 Permen 32/2009 tentang
harga Harga Patokan
Pembelian TL oleh PT. PLN
(Persero) dari PLTP
 Mengatur pengelolaan dan pengembangan sumber energi
panas bumi untuk pemanfaatan langsung dan tidak langsung
 Instruksi Presiden No.
1/2006 tentang
Penyediaan dan
Pemanfaatan BBN sebagai
Bahan Bakar Lain
 Permen 32 Tahun 2008
tentang Mandatory BBN
 Menginstruksikan menteri-menteri terkait, gubernur dan
6.
 Berdasarkan Peraturan Menteri No. 32/2009, harga patokan
tertinggi pembelian tenaga listrik dari pembangkit panas
bumi sebesar US$ 9,70 cent/kWh.
bupati/walikota untuk mengambil langkah-langkah
percepatan penyediaan dan pemanfaatan biofuel
 Berdasarkan Peraturan Menteri No. 32/2008, menetapkan
pentahapan kewajiban penggunaan biofuel (biodiesel, biooil,
bioethanol). Target Biodiesel, Bioethanol dan Biooil pada
tahun 2025 masing-masing sebesar 20%, 15% dan 10%
Kebijakan Energi Baru Terbarukan … (3)
No
Regulasi
Deskripsi
7.
 PT. PLN berkewajiban membeli listrik dari pembangkit
 Peraturan Menteri No.
yang menggunakan EBT skala kecil dan menengah dengan
31/2009 tentang Harga
kapasitas : ≤ 10 MW atau kelebihan tenaga listrik dari
Pembelian Tenaga Listrik oleh
BUMN, BUMD, swasta, koperasi dan swadaya masyarakat
PLN dari PLT yang
 Harga: Rp. 656/kWh x f, jika terinterkoneksi pada
Menggunakan EBT Skala Kecil
tegangan menengah; Rp. 1,004/kWh x f, jika
dan Menengah atau
terinterkoneksi pada tegangan rendah;
kelebihakan tenaga listrik
f = 1.0, 1.2, 1.3, 1.5
 Kepmen No. 1122K/30/
 PT. PLN dapat membeli listrik dari pembangkit EBT dengan
MEM/2002 (PSK Tersebar)
harga melebihi ketentuan di atas berdasarkan Harga
Perkiraan Sendri dan wajin mendapat persetujuan Menteri
 Permen No. 002/2006 (PSM
ET)
8.
Peraturan Menteri Keuangan
 Pemberian fasilitas perpajakan untuk pengem-bangan
No. 21/PMK.011/2010 tentang
energi terbarukan dalam bentuk: fasilitasi PPh; PPN; bea
Pemberian Fasilitas Perpajakan
masuk dan pajak ditanggung Pemerintah.
dan Kepabeanan untuk Kegiatan
Pemanfaatan Sumber EBT
III. KONSEP RENCANA UMUM ENERGI
Pendahuluan
1. Pengertian
Rencana Umum Energi adalah rencana pengelolaan energi untuk memenuhi
kebutuhan energi di suatu wilayah, antarwilayah, atau nasional [ps 1 angka 27].
2. Ruang Lingkup
Rencana Umum Energi terdiri atas :
a. Rencana Umum Energi Nasional (RUEN)
b. Rencana Umum Energi Daerah (RUED)
Landasan penyusunan RUEN (pasal 17)
-
Pemerintah menyusun rancangan rencana umum energi nasional berdasarkan
kebijakan energi nasional
-
Dalam menyusun RUEN, pemerintah mengikutsertakan pemerintah daerah serta
memperhatikan pendapat dan masukan dari masyarakat
-
Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan RUEN ditetapkan dengan Peraturan
Presiden
Maksud dan Tujuan RUEN dan RUED (draft Pedoman RUEN)
• RUEN dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam
pengelolaan energi di tingkat nasional yang bersifat lintas
sektor, dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi
dalam negeri secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal
dalam rangka mencapai ketahanan energi nasional.
• RUED dimaksudkan sebagai acuan dan pedoman dalam
pengelolaan energi di tingkat daerah yang bersifat lintas sektor,
dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan energi di daerah
secara berkelanjutan, berkeadilan dan optimal dalam rangka
mencapai ketahanan energi daerah dan sesuai dengan tujuan
pengelolaan energi secara nasional.
RUEN dan RUED disusun berdasarkan prinsip-prinsip pembangunan
berkelanjutan dengan sasaran (draft pedoman RUEN):
• tercapainya keamanan pasokan energi domestik dengan cara
pengalokasian energi untuk kebutuhan domestik (bahan baku dan
bahan bakar) dan ekspor serta pengalokasian energi per wilayah
dengan tetap mengutamakan keberpihakan kepada masyarakat tidak
mampu;
• tercapainya pemenuhan kebutuhan energi domestik (energi tersedia
dalam jumlah yang cukup);
• tercapainya nilai tambah ekonomi yang maksimal;
• tercapainya pengelolaan, penyediaan dan pemanfaatan sumber
dayadan sumberenergi secara optimal, terpadu,efisiendan
berkelanjutan;
• tercapainya pembangunan infrastruktur energi;
• terjaganya kelestarian fungsi lingkungan hidup;
• tercapainya kemandirian pengelolaan energi.
Format RUEN (draft pedoman RUEN)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Pendahuluan
Latar belakang, tujuan, dasar hukum, sasaran pengelolaan energi, kebijakan energi, dan lintas
sektor
Metodologi Perencanaan Energi
Model,asumsi dan skenario
Kondisi Energi Nasional
Kondisi energi saat ini dan yang diharapkan (potensi dan cadangan energi, konsumsi energi
final, bauran energi, infrastruktur)
Proyeksi Kebutuhan Energi
Kebutuhan energi per jenis, sektor, dan wilayah
Proyeksi Penyediaan Energi
Energi per jenis, pasokan bahan bakar pembangkit, infrastruktur
Cadangan Penyangga Energi Nasional
BBM, LPG, gasbumi/LNG, batubara, listrik (reservemargin)
Neraca Energi Nasional
Arus energi mulai dari penyediaan pasokan energi,proses transformasi hingga konsumsi energi
Strategi dan Program Implementasi (utama dan pendukung)
Aspek Lingkungan
Emisi per jenis bahan bakar dan per kapita
Biaya dan Pendanaan
Sumber pendanaan APBN dan NonAPBN yang sah
Format RUED (draft pedoman RUEN)
•
•
•
•
•
•
•
•
Pendahuluan
Latar belakang, tujuan, dasar hukum, sasaran pengelolaan energi, kebijakan energi
Metodologi Perencanaan Energi
Model,asumsi dan skenario
Kondisi Energi Daerah
Kondisi energi saat ini dan yang diharapkan (potensi dan cadangan energi, konsumsi energi
final, bauran energi, infrastruktur)
Proyeksi Kebutuhan Energi Daerah
Kebutuhan energi per jenis, sektor, dan wilayah
Proyeksi Penyediaan Energi Daerah
Energi per jenis, pasokan bahan bakar pembangkit, infrastruktur
Strategi dan Program Implementasi (utama dan pendukung)
Aspek Lingkungan
Emisi per jenis bahan bakar dan per kapita
Biaya dan Pendanaan
Sumber pendanaan APBD dan NonAPBD yang sah
KETERKAITAN KEN, PEDOMAN RUEN, RUEN DAN RUED
KEBIJAKAN ENERGI
NASIONAL
PENYUSUNAN
RANCANGAN RENCANA
UMUM ENERGI
NASIONAL
RUEN
PENYUSUNAN
RANCANGAN RENCANA
UMUM ENERGI DAERAH
RUED
PEDOMAN
PENYUSUNAN
RENCANA UMUM
ENERGI
23
IV. PENUTUP
•
Kebutuhan energi akan semakin tinggi untuk mengimbangi pertumbuhan
penduduk, membaiknya akses infrastruktur energi daerah dan
peningkatan industri.
•
Untuk menjamin keamanan pasokan energi di masa depan, perlu adanya
peningkatan peran daerah baik dalam penyediaan dan pemanfaatan
energi terbarukan maupun dalam peningkatan konservasi dan efisiensi
energi.
•
Koordinasi pusat dan daerah perlu terus ditingkatkan dalam rangka
menjamin keamanan pasokan energi untuk mendukung peningkatan
pembangunan daerah.
TERIMA KASIH
www.esdm.go.id
KETAHANAN ENERGI vs KEMANDIRIAN ENERGI
KETAHANAN
ENERGI
• Kemampuan untuk merespon
dinamika perubahan energi
global (eksternal)
• Kemampuan untuk menjamin
ketersediaan energi dengan
harga yang wajar (internal)
KEMANDIRIAN
ENERGI
KEMANDIRIAN ENERGI
1. Ketersediaan
Kemampuan untuk memberikan jaminan pasokan energi
(security of energy supply)
2. Aksesibilitas
Kemampuan untuk mendapatkan akses terhadap energi
(infrastructure availability)
3. Daya beli
Kemampuan untuk menjangkau harga (keekonomian)
energi (willingness to pay)
(Sumber: APERC & IEA)
CADANGAN DAN PRODUKSI ENERGI INDONESIA
(2008)
SUMBER DAYA
CADANGAN
PRODUKSI
RASIO
CAD/PROD
(TAHUN)*)
56,6 miliar barel
8,2 miliar barel**)
357 juta barel
23
Gas Bumi
334,5 TSCF
170 TSCF
2,7 TSCF
63
Batubara
104,8 miliar ton
18,8 miliar ton
229,2 juta ton
82
453 TSCF
-
-
-
ENERGI FOSIL
Minyak Bumi
Coal Bed Methane (CBM)
*) Dengan asumsi tidak ada penemuan cadangan baru
**) Termasuk Blok Cepu
ENERGI NON FOSIL
SUMBER DAYA
KAPASITAS TERPASANG
Tenaga Air
75.670 MW (e.q. 845 juta SBM)
4.200 MW
Panas Bumi
27.510 MW (e.q. 219 juta SBM)
1.052 MW
500 MW
86,1 MW
49.810 MW
445 MW
Tenaga Surya
4,80 kWh/m2/hari
12,1 MW
Tenaga Angin
9.290 MW
1,1 MW
3.000 MW (e.q. 24,112 ton) untuk 11 tahun*)
30 MW
Mini/Micro Hydro
Biomass
Uranium
*) Hanya di Kalan – Kalimantan Barat
PRODUKSI ENERGI FOSIL INDONESIA
6000
5000
ribu boeph
4000
3000
2000
1000
0
2000
2001
2002
2003
Minyak Bumi
Sumber: Kementerian ESDM
2004
Gas Bumi
2005
2006
Batubara
2007
2008
ERA MINYAK BUMI SUDAH BERLALU…..
Prediksi produksi minyak Indonesia (Metoda M. King Hubbert)
Sumber: Kementerian ESDM
PRODUKSI MINYAK BUMI INDONESIA
2,000.0
1,800.0
1,600.0
1,400.0
RIBU BPD
1,200.0
1,000.0
800.0
INDUSTRI MINYAK INDONESIA SUDAH 100 TAHUN
Sebagian besar lapangan minyak sudah tua (mature)
600.0
400.0
200.0
Catatan :
1. 1995 – Mulai mengalami penurunan secara alamiah
2. 1997 – Krisis ekonomi (tidak ada investasi)
3. 1998 – s.d. 2001 : Terjadi empat kali ganti pemerintah
4. 2001 – Undang-undang Migas terbit, masuk Mahkamah Konstitusi s.d. 2004
5. 2004 – Pemilihan Umum
2008
2007
2006
2005
2004
2003
2002
2001
2000
1999
1998
1997
1996
1995
1994
1993
1992
1991
1990
1989
1988
1987
1986
1985
1984
1983
1982
1981
1980
1979
1979
1978
1977
1976
1975
1974
1973
1972
1971
1970
0.0
MASYARAKAT
INDUSTRI
PEMERINTAH
• Menyediakan pandangan individu dan data serta informasi sektor yang diperlukan dalam penyusunan
skenario pengembangan energi di masa y.a.d
• Membahas isu-isu aktual dan menyediakan input bagi model dan asumsi
• Mendiskusikan tujuan dan implikasi skenario
• Memberikan rekomendasi skenario yang akan dianalisis
• Menyiapkan berbagai pemikiran-pemikiran baru atau terobosan
TIM TEKNIS ENERGI*)
FORUM ENERGI DAERAH
• Model ekonomi-energi terpadu
• Tenaga ahli ekonomi / teknologi dan
input untuk pembahasan
• Dukungan logistik
• Kesamaan persepsi yang komprehensif terhadap permasalahan dan kemungkinan
perkembangan energi daerah di masa y.a.d
• Kesepakatan proyeksi skenario energi dan kebijakan, strategi serta program
pengembangan energi daerah
Catatan:
*) Didukung oleh Perguruan Tinggi / lembaga penelitian setempat
STRUKTUR KEANGGOTAAN
FORUM ENERGI DAERAH
KEPUTUSAN GUBERNUR
FORUM ENERGI DAERAH
KETUA/WAKIL KETUA : UNSUR PEMERINTAH
DAERAH
ANGGOTA:
- WAKIL DARI PEMERINTAH DAERAH
- WAKIL DARI LEMBAGA DAN ORGANISASI NON-PEMDA
- WAKIL DARI AKADEMISI
- WAKIL DARI SWASTA (PRODUSEN)
- WAKIL DARI KONSUMEN
TIM TEKNIS ENERGI
LINGKUP KERJA FORUM ENERGI DAERAH DAN TIM TEKNIS
ENERGI
PEMERINTAH DAERAH PROPINSI
(RUED)
FORUM ENERGI DAERAH
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Menyelaraskan kebijakan pengelolaan energi dengan RUEN
Mengembangkan program energi daerah yang terkait dengan strategi dan KEN
Memfasilitasi pembentukan kemitraan antara masyarakat dan investasi swasta.
Memfasilitasi tersedianya mekanisme pendanaan untuk proyek energi
Meningkatkan keterjangkauan energi
Mengkoordinasikan stakeholder dalam penyusunan kebijakan umum energi daerah
Menyediakan rekomendasi kepada pemerintah daerah dalam pengembangan dan pemanfaatan energi
Merumuskan program dan kebijakan pengembangan energi daerah terpadu
Mengkoordinasikan program dan kebijakan energi yang akan dilaksanakan oleh lembaga terkait
TIM TEKNIS ENERGI
•
•
•
•
•
Merumuskan rancangan RUED yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah.
Merumuskan rancangan prioritas pembangunan energi dan prioritas pemanfaatan sumber daya energi yang
akan dibahas oleh Forum Energi Daerah.
Merumuskan rancangan peraturan dan pedoman pengawasan pelaksanaan program pengembangan
pemanfaatan energi yang akan dibahas oleh Forum Energi Daerah.
Penyediaan dana untuk mendukung keberlanjutan Forum Energi Daerah dan Tim Teknis Energi Daerah.
Menjaga keberlanjutan kerja sama antara anggota Tim Teknis Energi Daerah yang berasal dari berbagai
lembaga
PERAN FORUM ENERGI DAERAH DALAM
PENYUSUNAN RUED
• Menyediakan data dan Informasi yang diperlukan
dalam skenario pengembangan energi
• Membahas isu-isu aktual tentang energi dan
memberikan asumsi-asumsi untuk pemodelan
energi.
• Membahas tujuan dan implikasi dari kebijakan
energi
• Memberikan rekomendasi tentang skenario energi
yang akan dikaji
• Memberikan berbagai gagasan baru atau terobosan
dalam pengembangan energi
Fly UP