...

berita negara republik indonesia

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

berita negara republik indonesia
BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
No.440, 2009
DEPARTEMEN KEUANGAN. Prosedur. Status.
Kapal Tenggelam.
PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 184/PMK.06/2009
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN DAN PENJUALAN
BENDA BERHARGA ASAL MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
Menimbang : a. bahwa Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang
Tenggelam sebagai kekayaan negara merupakan sumber
daya sejarah, budaya, ilmu pengetahuan dan ekonomi yang
pemanfaatannya perlu dikelola untuk meningkatkan
kesejahteraan rakyat dan pembangunan nasional;
b. bahwa optimalisasi pelaksanaan pengelolaan kekayaan
negara diperlukan dalam rangka mewujudkan
pengelolaan keuangan negara yang akuntabel;
c. bahwa Menteri Keuangan mempunyai kewenangan
untuk menetapkan kebijakan yang terkait dengan
keuangan negara;
d. bahwa
berdasarkan
pertimbangan
sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Tata
Cara Penetapan Status Penggunaan Dan Penjualan
Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam;
2009, No.440
Mengingat
2
: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda
Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3470);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992
Tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008
Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4855);
6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan
Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
7. Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1992 tentang
Pembagian Hasil Pengangkatan Benda Berharga Asal
Muatan Kapal yang Tenggelam antara Pemerintah dan
Perusahaan;
8. Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Panitia Nasional Pengangkatan Dan Pemanfaatan
Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam,
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden
Nomor 12 Tahun 2009;
9. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;
3
2009, No.440
MEMUTUSKAN:
Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
DAN PENJUALAN BENDA BERHARGA ASAL
MUATAN KAPAL YANG TENGGELAM.
BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian
Pasal 1
Dalam Peraturan Menteri Keuangan ini, yang dimaksud
dengan:
1. Benda Cagar Budaya adalah:
a. Benda buatan manusia, bergerak atau tidak bergerak yang
berupa kesatuan atau kelompok atau bagian-bagiannya
atau sisa-sisanya, yang berumur sekurang-kurangnya 50
(lima puluh) tahun, atau mewakili masa gaya yang khas
dan mewakili masa gaya sekurang-kurangnya 50 (lima
puluh) tahun, serta dianggap mempunyai nilai penting
bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan;
b. Benda-benda alam yang dianggap mempunyai nilai
penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan.
2. Benda Berharga Asal Muatan Kapal Yang Tenggelam, yang
selanjutnya disebut BMKT, adalah benda berharga yang
memiliki nilai sejarah, budaya, ilmu pengetahuan, dan
ekonomi, yang tenggelam di wilayah perairan Indonesia,
zona ekonomi eksklusif Indonesia dan landas kontinen
Indonesia, paling singkat berumur 50 (lima puluh) tahun.
3. Barang Milik Negara, selanjutnya disebut BMN, adalah
semua barang yang dibeli dari APBN atau berasal dari
perolehan lain yang sah.
4. Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda
Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, selanjutnya
disebut PANNAS BMKT, adalah sebagaimana dimaksud
2009, No.440
4
dalam Keputusan Presiden Nomor 19 Tahun 2007 tentang
Panitia Nasional Pengangkatan dan Pemanfaatan Benda
Berharga Asal Muatan Kapal yang Tenggelam, sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun
2009.
Bagian Kedua
Maksud dan Tujuan
Pasal 2
Maksud dan tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan
ini adalah untuk mewujudkan kepastian hukum dalam
penetapan status penggunaan dan penjualan BMKT secara
tertib, terarah, dan akuntabel untuk meningkatkan penerimaan
negara dan/atau sebesar-besarnya kesejahteraan rakyat.
Bagian Ketiga
Ruang Lingkup
Pasal 3
(1) BMKT merupakan Benda Cagar Budaya yang dikuasai
oleh Negara dan dikelola oleh Pemerintah.
(2) BMKT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
a. BMKT berstatus BMN; atau
b. BMKT berstatus selain BMN.
BAB II
KEWENANGAN
Pasal 4
(1) Menteri Keuangan, Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,
dan Menteri Kelautan dan Perikanan melakukan
penanganan hasil pengangkatan BMKT sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
(2) Pelaksanaan penanganan hasil pengangkatan BMKT
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikoordinasikan
dengan Kementerian Negara/Lembaga, PANNAS BMKT,
Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/ Kota, dan/atau
pihak terkait lainnya.
5
2009, No.440
Pasal 5
(1) Dalam rangka penanganan hasil pengangkatan BMKT
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1), Menteri
Keuangan memiliki kewenangan sebagai berikut.
a. Menetapkan status penggunaan BMKT berstatus BMN.
b. Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT
berstatus BMN non koleksi negara.
c. Memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan BMKT
berstatus selain BMN.
(2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara
fungsional dilaksanakan oleh Direktur Jenderal Kekayaan
Negara.
BAB III
TATA CARA PENETAPAN STATUS PENGGUNAAN
Pasal 6
(1) Penetapan status penggunaan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a didasarkan pada usulan dari
Menteri Kebudayaan dan Pariwisata.
(2) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
sesuai hasil penelitian dengan mengacu pada ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.
BAB IV
TATA CARA PENJUALAN
Pasal 7
Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b diberikan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan.
Pasal 8
(1) Persetujuan pelaksanaan penjualan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c diberikan berdasarkan
permohonan dari Menteri Kelautan dan Perikanan.
2009, No.440
6
(2) Persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan
paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan
diterima secara lengkap.
(3) Tanggung jawab atas kebenaran dan keabsahan data dan
dokumen yang menjadi dasar pemberian persetujuan
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetap berada pada
pihak-pihak yang menerbitkan atau mengeluarkan data dan
dokumen tersebut.
Pasal 9
(1) BMKT berstatus BMN yang ditetapkan sebagai koleksi
negara tidak dapat dilakukan penjualan.
(2) BMKT berstatus BMN yang tidak ditetapkan sebagai
koleksi negara dapat dilakukan penjualan sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan
BMN.
Pasal 10
(1) Penjualan BMKT berstatus selain BMN harus dilakukan
secara lelang melalui kantor lelang Negara atas
permohonan Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua
PANNAS BMKT.
(2) Hasil penjualan lelang BMKT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) setelah dipungut bea lelang, diserahkan kepada
pemohon lelang.
(3) Hasil penjualan BMKT yang diserahkan kepada pemohon
lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk bagian
Pemerintah disetorkan ke Kas Negara dalam bentuk
Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
(4) Dalam hal setelah dilakukan 3 (tiga) kali pelelangan
melalui kantor lelang Negara, BMKT berstatus selain
BMN tidak terjual, maka berdasarkan persetujuan Menteri
Keuangan, Menteri Kelautan dan Perikanan dapat:
a. melakukan penjualan secara lelang melalui balai lelang
swasta/internasional; atau
b. melakukan penjualan dengan cara lain.
(5) Pelaksanaan penjualan BMKT, termasuk pembagian hasil
penjualan dan penyetoran ke Kas Negara, dilaporkan oleh
Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Ketua PANNAS
BMKT kepada Menteri Keuangan.
7
2009, No.440
Pasal 11
BMKT berstatus selain BMN yang tidak laku terjual dengan
cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (4), akan
dibagi menjadi bagian Pemerintah dan bagian pemegang izin
pengangkatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 12
(1) BMKT bagian Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 11 ditetapkan statusnya sebagai BMN atau Barang
Milik Daerah apabila akan digunakan untuk:
a. pengkayaan koleksi museum di tingkat pusat atau
daerah;
b. penunjang kegiatan pendidikan; dan/atau
c. penelitian.
(2) Pengajuan usulan penetapan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1):
a. disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan
selaku Ketua PANNAS BMKT kepada Menteri
Keuangan melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata,
untuk usulan sebagai BMN; atau
b. disampaikan oleh Menteri Kelautan dan Perikanan selaku
Ketua PANNAS BMKT kepada Gubernur/Bupati/Walikota
melalui Menteri Kebudayaan dan Pariwisata, untuk usulan
sebagai Barang Milik Daerah.
BAB V
LAIN-LAIN
Pasal 13
(1) Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, BMKT
yang diangkat sebelum ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan ini, penjualannya langsung dapat dilakukan oleh
PANNAS BMKT secara lelang melalui kantor lelang
Negara tanpa persetujuan Menteri Keuangan, sesuai
ketentuan yang berlaku.
(2) Pelaksanaan penjualan BMKT sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), termasuk segala akibatnya, menjadi tanggung
jawab sepenuhnya dari PANNAS BMKT dan pihak
penjual.
2009, No.440
8
BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 14
Pada saat Peraturan Menteri Keuangan ini berlaku, BMKT
yang diangkat setelah ditetapkannya Peraturan Menteri
Keuangan ini, penetapan status penggunaan dan penjualannya
mengikuti ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan ini.
BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15
Peraturan Menteri Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar
setiap
orang
mengetahuinya,
memerintahkan
pengundangan Peraturan Menteri Keuangan ini dengan
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.
Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 November 2009
MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,
SRI MULYANI INDRAWATI
Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 November 2009
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
PATRIALIS AKBAR
Fly UP