...

9 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pariwisata Pariwisata di

by user

on
Category: Documents
0

views

Report

Comments

Transcript

9 BAB II LANDASAN TEORI 2.1 Pengertian Pariwisata Pariwisata di
BAB II
LANDASAN TEORI
2.1 Pengertian Pariwisata
Pariwisata di kenal dunia dengan istilah tourism, yang apabila diterjemahkan ke
dalam bahasa Indonesia menjadi “Kepariwisataan”. Menurut Mc.Intosh (1990),
pariwisata adalah gabungan gejala atau hubungan yang timbul dari interaksi
wisatawan, bisnis, pemerintah serta masyarakat tuan rumah dalam proses menarik
dan melayani wisatawan serta penunjang lainnya. Pariwisata juga dapat diartikan
sebagai perjalanan yang dilakukan berkali-kali atau berputar-putar, dari satu
tempat ke tempat lain (Yoeti, 1983).
Perjalanan pariwisata yang dilakukan
tersebut bukanlah merupakan pergerakan yang bersifat ulang-alik, sebagaimana
definisi yang dinyatakan oleh Gunn (1988), pariwisata adalah seluruh perjalanan
wisata yang meliputi daerah yang luas, namun bukanlah yang termasuk dalam
pergerakan ulang-alik. Sebagai sebuah konsep, pariwisata dapat ditinjau dari
berbagai segi yang berbeda.
Pariwisata dapat dilihat sebagai suatu kegiatan
melakukan perjalanan dari rumah dengan maksud tidak melakukan usaha atau
bersantai. Pariwisata juga dapat dilihat sebagai suatu bisnis yang berhubungan
dengan penyediaan barang dan jasa bagi wisatawan dan menyangkut setiap
pengeluaran oleh atau untuk wisatawan/ pengunjung dalam perjalanannya
(Kusmayadi dan Endar, 2000).
Berdasarkan definisi yang dibuat oleh Badan Pusat Statistik (BPS), pariwisata
adalah keseluruhan rangkaian kegiatan yang berhubungan dengan gerakan
manusia yang melakukan perjalanan atau persinggahan sementara dari tempat
tinggalnya ke suatu tempat atau beberapa tempat tujuan diluar lingkungan tempat
tinggalnya yang didorong oleh beberapa keperluan atau motif tanpa maksud
mencari nafkah (P2Pariwisata, 1993). Sedangkan berdasarkan UU RI No. 9 tahun
1990, pariwisata diartikan sebagai segala sesuatu yang berhubungan dengan
wisata, termasuk pengusahaan obyek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha yang
terkait dengan bidang tersebut. Hal ini mengandung arti bahwa pariwisata
9
dikatakan sebagai suatu industri baru atau sektor yang komplek yang mampu
memberikan pertumbuhan perekonomian yang cepat dalam penyediaan lapangan
kerja, peningkatan penghasilan, standar hidup serta memberikan multiplier effect
yang besar bagi sektor-sektor produktifitas lainnya, misalnya industri kerajinan
tangan, kulit, anyaman, pakaian dan lain sebagainya.
Batasan mengenai pengertian pariwisata apabila ditinjau dari segi ekonomi adalah
sebagaimana yang diungkapkan oleh Hunziker dan Kraff dalam Spillane (1987),
yang memberikan batasan terhadap pengertian pariwisata, yaitu keseluruhan dari
hubungan dan gejala-gejala yang ditimbulkan oleh perjalanan dan pendiaman
orang-orang asing serta penyediaan tempat tinggal sementara, asalkan tinggalnya
mereka itu tidak tinggal menetap dan tidak memperoleh penghasilan dari aktifitas
yang bersifat sementara tersebut. Batasan yang sama tentang pariwisata diberikan
oleh Herman V.Schulalard dalam Yoeti (1983) yaitu sejumlah kegiatan, terutama
kaitannya dengan perekonomian yang secara langsung berhubungan dengan
masuknya, adanya pendiaman dan bergeraknya orang-orang asing keluar masuk
suatu kota, daerah atau Negara.
Sedangkan batasan pengertian mengenai pariwisata apabila ditinjau dari aspek
sosiologis perjalanan wisata sebagaimana yang tercantum dalam Ketetapan MPR
No.I-II tahun 1960 (Yoeti, 1983) yaitu suatu cara untuk memenuhi kebutuhan
manusia dalam memberikan hiburan rohani dan jasmani setelah beberapa waktu
bekerja serta mempunyai modal untuk melihat-lihat daerah lain (pariwisata dalam
negeri) atau negara-negara lain (pariwisata luar negeri). Batasan lain pariwisata
lainnya diberikan oleh Kurt Morgenroth (Yoeti, 1983) yang menyatakan bahwa
pariwisata adalah lalu lintas orang-orang yang meninggalkan tempat kediamannya
untuk sementara waktu, untuk berpesiar ke tempat lain semata-mata sebagai
konsumen dari buah hasil perekonomian dan kebudayaan guna memenuhi
kebutuhan hidup dan budayanya atau keinginan yang beranekaragam dari
pribadinya.
10
Wisatawan dalam melakukan perjalan wisata didasarkan pada motivasi dari
maksud perjalanan tersebut, dapat dikelompokkan menjadi empat katagori, yaitu
motivasi fisik, motivasi budaya, motivasi pribadi serta motivasi untuk status dan
prestise.
Motivasi fisik ditujukan untuk penyegaran fisik dan mental, berhubungan dengan
kegiatan olahraga, melihat pertunjukan yang bersifat santai dan motivasi lain yang
secara langsung berhubungan dengan kesehatan. Motivasi budaya, merupakan
keinginan untuk mengetahui daerah lain mengenai makanan, musik, kesenian,
cerita rakyat, tari-tarian, lukisan dan agamanya. Motivasi pribadi, merupakan
keinginan untuk bertemu dengan orang lain, mengunjungi teman atau relasi,
menghindari hal-hal yang rutin atau keluarga dan tetangga atau mencari
persahabatan. Sedangkan motivasi untuk status dan prestise, berhubungan dengan
kegiatan bisnis, konvensi, studi, mengejar hobi dan pendidikan (Mc.Intosh, 1990).
Mengingat tujuan pariwisata adalah semata-mata untuk menikmati daya tarik
wisata, maka hal yang paling penting untuk diperhatikan adalah kenyamanan dan
kepuasan wisatawan selama melakukan perjalanan wisata/ kunjungan pada objekobjek wisata.
Adapun definisi dari wisatawan menurut World Tourism
Organization (WTO) dan International Union of Office Travel Organization
(IUOTO) adalah setiap pengunjung yang tinggal paling sedikit 24 jam dan tidak
lebih dari enam bulan (Kusmayadi dan Endar, 2000).
Sedangkan menurut
Instruksi Presiden No. 9/ 1969 dinyatakan bahwa wisatawan adalah setiap orang
yang bepergian dari tempat tinggalnya untuk berkunjung ke tempat lain dengan
menikmati perjalanan dari kunjungan tersebut. Untuk itu, dalam rangka
meningkatkan kunjungan wisatawan, perlu didukung dengan sarana dan prasarana
yang memadai.
2.2 Bentuk dan Jenis Pariwisata
Maksud orang melakukan perjalanan adalah untuk memperoleh berbagai tujuan
dan memuaskan bermacam-macam keinginan. Menurut Salah Wahab (1976),
11
sebagai sebuah gejala, pariwisata terwujud dalam beberapa bentuk yang antara
lain sebagai berikut:
1. Menurut jumlah orang yang bepergian
2. Menurut maksud bepergian
3. Menurut alat transportasi
4. Menurut letak geografis
5. Menurut umur
6. Menurut jenis kelamin
7. Menurut tingkat harga dan tingkat sosial
Dalam melakukan perencanaan pengembangan pariwisata perlu dilihat jenis-jenis
pariwisata yang berpotensial dan mempunyai kemungkinan untuk dikembangkan
sebagai daerah tujuan wisata. Hal tersebut dipandang perlu karena akan sangat
berpengaruh terhadap motivasi dari wisatawan untuk melakukan perjalanan wisata
pada objek wisata tersebut. Menurut Spillane (1985) dan Yoeti (1983), jenis
pariwisata ditentukan berdasarkan motif tujuan perjalanan wisata sehingga dapat
dibedakan sebagai berikut:
1. Wisata budaya
2. Wisata perjalanan
3. Wisata kesehatan dan rekreasi
4. Wisata olahraga
5. Wisata politik
6. Wisata konvensi
7. Wisata komersial/ urusan dagang
8. Wisata maritim
9. Wisata karya
2.3 Komponen-Komponen Pariwisata
Perjalanan wisata akan dipengaruhi oleh berbagai komponen pariwisata yang
terdapat di daerah atau objek wisata tersebut. Komponen-komponen pariwisata
12
dapat dibagi menjadi dua faktor, yaitu komponen penawaran (supply) dan
komponen permintaan (demand) dari pariwisata.
2.3.1 Penawaran (supply) Pariwisata
Yang dimaksud dengan penawaran (supply) pariwisata adalah produk dan jasa
yang ditawarkan kepada wisatawan. Produk wisata adalah semua produk yang
diperuntukkan bagi atau dikonsumsi oleh seseorang selama melakukan kegiatan
wisata (Freyer, 1993).
Melalui mekanisme pasar, produk dijual kepada
wisatawan. Adapun yang dimaksud dengan jasa tidak lain adalah layanan yang
diterima wisatawan ketika mereka memanfaatkan produk tersebut.
Jasa ini
biasanya tidak tampak (intangible), bahkan seringkali tidak dirasakan. Jasa
merupakan akumulasi waktu, ruang dan personal yang memungkinkan wisatawan
dapat menggunakan produk wisata.
Elemen penawaran wisata yang sering disebut sebagai triple A’s yang terdiri dari
atraksi, aksessibilitas, dan amenitas.
Secara singkat atraksi dapat diartikan
sebagai objek (baik yang bersifat tangible maupun intangible) yang memberikan
kenikmatan kepada wisatawan. Menurut Yoeti (1996) dan Salah Wahab (1976),
penawaran pariwisata dapat bersifat alamiah, budaya dan buatan manusia.
Aksessibilitas
mencakup
keseluruhan
infrastruktur
transportasi
yang
menghubungkan wisatawan dari, ke dan selama di daerah tujuan wisata
(Inskeep, 1991) mulai dari darat, laut sampai udara.
Akses ini tidak hanya
menyangkut aspek kuantitas tetapi juga inklusif mutu, ketepatan waktu,
kenyamanan dan keselamatan.
Amenitas adalah infrastruktur yang sebenarnya tidak langsung terkait dengan
pariwisata, tetapi sering menjadi bagian kebutuhan wisatawan, seperti Bank,
Money Changer, telekomunikasi dan lain sebagainya.
13
Semakin lengkap dan terintegrasinya ke tiga unsur tersebut di dalam produk
wisata maka semakin kuat posisi penawaran dalam sistem kepariwisataan
(Plog, 2001 dalam Damanik, J dan Helmut F. Weber, 2006).
2.3.2 Permintaan (demand) Pariwisata
Menurut Salah Wahab (1976), yang dimaksud dengan permintaan pariwisata
adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan jumlah wisatawan secara
kuantitatif, dimana permintaan pariwisata tersebut dapat dibagi menjadi
permintaan yang potensial dan permintaan yang sebenarnya. Yang dimaksud
dengan permintaan potensial adalah sejumlah orang yang secara potensial akan
sanggup dan mampu dalam melakukan perjalanan wisata.
Sedangkan yang
dimaksudkan dengan permintaan sebenarnya adalah sejumlah orang yang
sebenarnya berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata, artinya sejumlah
wisatawan yang secara nyata sedang berkunjung pada suatu daerah tujuan wisata.
Selanjutnya Yoeti (1983) dan Salah Wahab (1976) menyatakan bahwa permintaan
pariwisata memiliki beberapa karakteristik, yaitu:
1. Elastisitas (elasticity)
2. Kepekaan (sensitivity)
3. Musim (seasonality)
4. Perluasan (expansion)
Aspek permintaan terhadap pariwisata dipengaruhi oleh biaya, daerah tujuan
wisata, bentuk perjalanan, waktu dan lama berwisata, akomodasi yang digunakan,
moda transportasi dan lainya. Kesemua aspek ini menjadi pertimbangan bagi
wisatawan sebelum mengambil keputusan untuk melakukan perjalanan wisata.
2.4 Pariwisata Sebagai Suatu Industri
Industri pariwisata adalah serangkaian perusahaan yang satu sama lainnya
terpisah, sangat beraneka ragam dalam skala, fungsi, lokasi dan bentuk organisasi,
14
namun mempunyai kaitan fungsional terpadu dalam menghasilkan berbagai
barang atau jasa bagi kepentingan kebutuhan wisatawan dalam perjalanan dan
keperluan lainnya yang berkaitan. Dalam hal ini perusahaan primer mengurus
keperluan transportasi, akomodasi, makanan dan minuman untuk persiapan
perjalanan, sedangkan perusahaan sekunder memasok cendramata dan barang lain
keperluan wisatawan, menyediakan hiburan dan kegiatan asuransi, jasa bank dan
lain sebagainya.
Disamping itu, terdapat pula lembaga-lembaga lain seperti
pemasok keperluan perusahaan primer, perusahaan penghasil keperluan umum
dan perusahaan yang menyelenggarakan penggalakan pariwisata, biro iklan, jasa
konsultasi bagi perusahaan pariwisata lainnya.
Dengan kata lain, industri pariwisata adalah semua usaha yang berhubungan
dengan kegiatan perjalanan wisatawan dari mulai pergi dari tempat asal sampai ke
tempat tujuannya. Keberhasilan dari suatu industri pariwisata pada suatu daerah
tidak akan terlepas dari besarnya pengaruh atau dampak yang diberikan terhadap
pengelola obyek dan daya tarik wisata, masyarakat dan pemerintah yang
bersangkutan.
Dampak yang diberikan dapat bersifat positif maupun negatif
dalam bidang ekonomi, sosial dan budaya.
2.4.1 Dampak positif industri pariwisata
Menurut Soekadijo (1995), industri pariwisata akan memberikan dampak positif
bagi masyarakat dan pemerintah tempat beradanya obyek wisata.
Dampak
tersebut antara lain adalah:
1. Dampak ekonomi:
Memberikan multiplier effect dan pendapatan bagi suatu negara/ daerah yang
mengembangkan pariwisata sebagai industri. Multiplier effect dapat diartikan
sebagai penciptaan lapangan kerja bagi masyarakat sekitar, fasilitas,
peningkatan ekonomi dan standar hidup masyarakat lokal serta pembangunan
ekonomi.
15
2. Dampak sosial budaya
Dampak sosial budaya akibat adanya industri pariwisata pada suatu
negara/daerah adalah meningkatnya interaksi sosial, meningkatnya mobilitas
sosial ke tempat yang kegiatan pariwisatanya tinggi, meningkatnya
pengetahuan masyarakat terhadap bidang-bidang lain, misalnya transportasi,
akomodasi, bahasa, etnik, gaya hidup dan lain sebagainya.
3. Dampak lingkungan
Pada umumnya dengan adanya industri pariwisata di suatu daerah, akan
menimbulkan rasa peduli terhadap lingkungan pada masyarakat sekitar obyek
wisata.
Misalnya adalah penataan taman yang lebih terawat, melindungi
punahnya tanaman-tanaman langka seperti bunga raflesia, anggrek dan lain
sebagainya yang menjadi ciri khas daerah tersebut karena dapat dijadikan
sebagai obyek wisata.
2.4.2 Dampak Negatif Industri Pariwisata
Selain dampak positif di atas, industri pariwisata juga dapat memberikan dampak
negatif, diantaranya seperti yang diungkapkan oleh Soekadijo (1995) yaitu:
1. Dampak ekonomi
Dampak negatif yang diberikan suatu industri pariwisata terhadap
perekonomian suatu negara/ daerah adalah tidak stabilnya ekonomi suatu
negara/ daerah yang menjadikan industri pariwisata sebagai sektor utama/
unggulan dalam PAD dikarenakan sektor ini mudah dipengaruhi oleh ekonomi
dan keamanan global dalam suatu negara. Selain itu juga dampak negatif
lainnya adalah terjadinya kebocoran (leakages) yang dipengaruhi oleh letak
geografis, struktur perekonomian, ukuran negara dan lain sebagainya.
2. Dampak sosial budaya
Dampak negatif yang diberikan suatu industri pariwisata terhadap sosial
budaya suatu negara/ daerah adalah adanya kesenjangan sosial yang
menyebabkan kecemburuan sosial antara wisatawan dengan penduduk lokal,
way of life (attitude) dari wisatawan yang ditiru oleh masyarakat lokal
sehingga dapat merubah nilai-nilai sosial/ nilai-nilai luhur yang ada di
16
masyarakat, terjadinya komersialisasi budaya, timbulnya perjudian, pelacuran,
narkoba, dan minuman keras, dan yang terakhir adalah hilangnya identitas
seni akibat mengikuti permintaan pasar.
3. Dampak lingkungan
Dampak negatif yang diberikan suatu industri pariwisata terhadap lingkungan
suatu negara/ daerah adalah pencemaran udara, tanah, dan air serta timbulnya
kemacetan lalu lintas.
Terjadinya alih fungsi lahan, terutama pertanian,
sebagai akibat adanya pembangunan sarana dan prasarana pariwisata yang
tidak pada tempatnya, misalnya untuk pembangunan hotel.
2.5 Pengembangan Pariwisata Sebagai Sebuah Konsep
Yang dimaksudkan dengan pengembangan pariwisata dalam kontek penelitian ini
adalah suatu upaya atau kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah dan
mutu industri pariwisata dengan tujuan untuk memperoleh hasil yang lebih baik.
Menurut Yoeti (1983) faktor-faktor yang dapat dijadikan sebagai indikator dalam
pengembangan industri pariwisata adalah sarana pokok, sarana penunjang, dan
sarana pelengkap. Akan tetapi sarana yang paling tidak harus tersedia adalah
sarana pokok, yaitu obyek dan daya tarik wisata, sarana transportasi, akomodasi,
bar dan restoran, travel agent dan tour operator. Beliau juga menambahkan bahwa
kebijakan pengembangan pariwisata menuntut penanganan yang sungguhsungguh. Oleh karena itu diperlukan adanya suatu managemen kepariwisataan
agar produk pariwisata dapat terus ditingkatkan. Dengan kata lain, tanpa adanya
managemen kepariwisataan yang baik, kebijakan pengembangan industri
pariwisata tidak akan mencapai hasil dengan baik.
Disinilah peranan national tourist organization atau tourist association serta
government tourist office, misalnya kementerian pariwisata serta dinas pariwisata
di daerah, sebagai lembaga yang bertanggungjawab terhadap perencanaan
pengembangan dan pembinaan kepariwisataan di daerahnya.
Lembaga inilah
yang mengeluarkan peraturan, arahan dan kebijakan untuk memperoleh suasana
yang favorable, prasarana dan sarana kepariwisataan yang baik, standar kamar
17
hotel yang dikehendaki oleh wisatawan, pelayanan travel agent dan tour operator
yang baik, kebersihan rumah makan, penertiban terhadap pramuwisata dan
lainnya. Oleh karenanya adalah wajar kalau government tourist office sebagai
produsen melakukan koordinasi untuk membina suatu kerjasama terhadap
perusahaan-perusahaan yang termasuk dalam kelompok industri pariwisata demi
kepuasan wisatawan yang berkunjung ke daerahnya.
Peranan pemerintah dalam mengembangkan industri pariwisata dalam garis
besarnya adalah menyediakan infrastruktur, memperluas berbagai bentuk fasilitas,
kegiatan koordinasi antara aparatur pemerintah dan swasta, pengaturan dan
promosi (Spillane, 1991). Untuk itu, dalam melakukan pengembangan industri
pariwisata yang perlu diperhatikan adalah sarana angkutan, keadaan infrastruktur,
dan sarana pariwisata yang menuju ke dan terdapat di daerah-daerah yang
potensial untuk dikembangkan tersebut.
Hal inilah yang sesungguhnya yang
menjadi pokok persoalan, karena untuk mengembangkan kesemuanya secara
simultan tidak mungkin disebabkan akan membutuhkan biaya yang sangat besar,
padahal dana yang tersedia terbatas.
Oleh karenanya didalam melakukan
pengembangan pariwisata di daerah yang potensial haruslah didasarkan pada
skala prioritas.
Dapat dimengerti mengapa pemerintah sangat berperan dalam menciptakan
kebijakan-kebijakan pada sektor pariwisata. Hal ini karena pemerintah
berkepentingan untuk dapat meningkatkan pendapatan/ devisa sebanyakbanyaknya, sekaligus menciptakan lapangan kerja dan berusaha bagi seluruh
warganya. Dengan demikian, jelaslah bahwa tanpa keterlibatan pemerintah dalam
perencanaan pariwisata, maka pengembangan industri pariwisata akan mengalami
kekosongan kepaduan arah dan inisiatif jangka pendek yang mungkin akan
membahayakan potensi jangka panjang (Gamal Suwantoro, 1997 dan Salah
Wahab, 1976). Selain peranan pemerintah tersebut, juga dibutuhkan partisipasi/
dukungan masyarakat dalam pencapaian tujuan kebijakan pengembangan industri
pariwisata, sebab pada kenyataannya masyarakatlah (swasta/ pengusaha) yang
paling banyak terlibat dalam penyediaan berbagai fasilitas pariwisata, seperti
18
hotel, restoran, wartel, alat transportasi, toko souvenir dan kebutuhan wisatawan
lainnya. Kemudian masyarakat (penduduk) juga berperan sebagai tuan rumah.
2.5.1 Konsep Kesatuan Struktur Ruang Pengembangan Pariwisata
Dalam usaha menyusun konsep pengembangan pariwisata nasional, ada
kecenderungan pola pemanfaatan objek pariwisata yang mengarah pada orientasi
per pulau. Hal ini menyangkut tingkat kemudahan (akses) jaringan transportasi
maupun kualitas (dan kuantitas) sarana penunjang yang ada. Untuk itu dilakukan
dua jalur pendekatan dengan basis pemikiran bahwa potensi pariwisata dapat
menjadi objek pariwisata yang efektif jika dapat dicapai serta dapat ditawarkan
untuk dimanfaatkan. Gabungan ke dua pendekatan tersebut memberikan suatu
usulan berupa suatu rangkaian paket pariwisata yang sifatnya masih umum.
Berdasarkan pemikiran di atas, kemudian disusun konsep ruang perjalanan
pariwisata yang mencakup suatu wilayah pariwisata. Konsep ruang perjalanan
pariwisata mempunyai beberapa komponen sebagai berikut (Gunn, 2002):
1. Daerah asal wisatawan. Menyangkut tempat tinggal wisatawan, dalam hal ini
wisatawan domestik.
Untuk pariwisata domestik/ daerah, tempat tinggal
wisatawan bisa saja di dalam KPP, tetapi jumlahnya relatif lebih kecil
dibandingkan jumlah wisatawan keseluruhan.
2. Pintu gerbang. Merupakan pintu masuk/ keluar wisatawan ke KPP. Pintu
gerbang yang digunakan oleh wisatawan domestik adalah gerbang lokal
(umumnya)
3. Jalur penghubung.
Menyangkut pola pergerakan serta pola perjalanan
pariwisata, yaitu prasarana dan sarana perhubungan yang digunakan
wisatawan untuk mencapai objek pariwisata.
4. Lingkungan pariwisata. Merupakan pengelompokan objek pariwisata beserta
jalur internalnya.
Konsep ruang perjalanan pariwisata dapat di lihat pada Gambar 2.1
19
Gambar 2.1 Konsep Ruang Perjalanan Pariwisata
Sumber : Gunn, 2002
Dengan demikian, berdasarkan konsep kesatuan struktur ruang pengembangan
pariwisata, maka perencanaan pengembangan dapat dibedakan menjadi dua yaitu:
1. Perencanaan pariwisata regional
Di dalam pengembangan pariwisata, perencanaan pariwisata regional biasanya
ditentukan dan disesuaikan dengan perencanaan pariwisata nasional. Namun
demikian, di dalam melakukan penentuan wilayah pengembangan, daerah juga
dapat berinisiatif dengan melakukan penentuan berdasarkan hubungan
keruangan dari beberapa obyek wisata dan daya tarik wisata serta fasilitas
perhubungan
ataupun
didasarkan
pada
sifat
fisik
maupun
daerah
administrative dengan tetap memperhatikan sasaran perencanaan pariwisata
regional.
20
2. Perencanaan pariwisata sub regional
Perencanaan pariwisata sub regional lebih spesifik dari pada perencanaan
pariwisata
regional
namun
tidak
sedetail
perencanaan
pengembangan/ perencanaan tata guna lahan rekreasi.
pada
areal
Adapun elemen-
elemen yang termasuk dalam perencanaan pariwisata sub regional menurut
Edward Inskeep (1991) adalah sebagai berikut:
a) Kondisi daya tarik pariwisata
b) Lokasi akomodasi dan fasilitas/ pelayanan pariwisata lainnya
c) Akses ke sub regional
d) Jaringan transportasi internal dan pertimbangan infrastruktur lainnya
e) Faktor-faktor kelembagaan terkait
2.5.2 Konsep Perjalanan Wisata
Di dalam melakukan perencanaan pengembangan perjalanan pariwisata, hal yang
paling utama sekali untuk diperhatikan adalah potensi dan kemampuan dari obyek
wisata tersebut. Oleh karenanya diperlukan sebuah konsep perjalanan pariwisata
yang menghubungkan antara satu objek wisata dengan objek wisata yang lainnya
pada suatu wilayah pengembangan pariwisata.
Menurut Gunn (2002),
Lingkungan pariwisata memiliki beberapa komponen, antara lain:
1. Pusat pelayanan: merupakan pusat akomodasi, restoran, fasilitas olahraga,
terminal dan lain sebagainya. Disini wisatawan didistribusikan ke objek yang
ingin dikunjungi. Pusat pelayanan juga berfungsi sebagai pusat informasi,
yaitu memberikan penerangan tentang objek yang terdapat dilingkungan
tersebut, cara pencapaian, sarana angkutan yang digunakan dan lain
sebagainya.
2. Gerbang masuk lingkungan: umumnya terdapat di pusat lingkungan (pusat
pelayanan), berfungsi sebagai gerbang mencapai objek wisata dilingkungan
tersebut.
3. Konsentrasi objek: objek dengan aneka jenis atraksinya dan fasilitas maupun
kesenian serta lain kelengkapan objek yang dapat dinikmati wisatawan
21
4. Jalur penghubung dan jaringan internal: jalur penghubung yaitu sarana dan
prasarana perhubungan yang digunakan wisatawan untuk mencapai gerbang
lingkungan.
Jaringan internal yaitu jalur perhubungan yang digunakan
wisatawan untuk mencapai objek dari pusat pelayanan.
Dengan demikian, di dalam melakukan perjalanan pariwisata, motif yang
terbentuk akan berhubungan dengan pola pergerakan yang ada dilingkungan
darmawisata dengan pintu gerbang utama adalah lingkungan pusat fasilitas. Rute
perjalanan pariwisata yang dilakukan akan mengikuti pola jaringan pergerakan
yang dapat menghubungkan lingkungan pusat fasilitas kelingkungan obyek
pariwisata dan menghubungkan antara objek pariwisata yang ada pada satu
lingkungan darmawisata. Untuk lebih jelasnya konsep ini dapat dilihat pada
Gambar 2.2
Gambar 2.2 Konsep Lingkungan Pariwisata
Sumber : Gunn, 2002
22
2.6 Metode Penilaian Urutan Prioritas Tujuan Perjalanan Pariwisata
Sebagaimana telah dikemukakan pada bagian terdahulu bahwa untuk menentukan
urutan prioritas tujuan perjalanan pariwisata dengan melihat aspek penawaran dan
pemasaran sehingga didapatkan beberapa faktor yang berpengaruh. Pada bagian
ini akan diuraikan mengenai metode penilaian urutan prioritas tujuan perjalanan
pariwisata berdasarkan aspek penawaran dan pemasaran. Kedua hal tersebut
nantinya akan digunakan dalam rekomendasi pengembangan objek pariwisata.
2.6.1 Metode Penilaian Urutan Prioritas Tujuan Perjalanan Pariwisata
Metode pendekatan yang digunakan dalam penyusunan urutan prioritas tujuan
perjalanan pariwisata ini adalah dengan menggunakan metode ”Scalling
Technique”. Prinsip penggunaan metode ini adalah bahwa suatu objek dengan
intensitas daya tarik lebih besar dibandingkan dengan objek lainnya akan
mendapat kualifikasi ”tinggi” dalam urutan perjalanan pariwisata. Nilai rata-rata
mendapat kualifikasi ”sedang” dan yang lebih kecil mendapat kualifikasi
”rendah”. Pertimbangan dalam penggunaan metode ini adalah dikarenakan faktor
yang digunakan bukan merupakan gambaran pasti/ eksak.
Keuntungan yang
didapat yaitu dapat membandingkan antara nilai sebenarnya (actual score) dengan
nilai yang harus dicapai (pure score). Dengan melihat ”item” yang merupakan
”error”, dapat di analisa potensi dan masalah yang terdapat di tiap-tiap objek
pariwisata.1)
1)
yang dimaksud dengan ”item” adalah faktor yang dinilai besarannya pada metode ”Scaling
Technique”, dalam hal ini faktor tersebut adalah faktor yang digunakan untuk mengetahui
seberapa besar daya tarik objek pariwisata (9 item). Sedangkan items yang merupakan error
adalah item yang mempunyai nilai kualifikasi tertentu, yang terdapat di luar susunan skalogram.
23
Diperlukan adanya penilaian tiap faktor daya tarik yang menjadi item penilaian,
ini merupakan syarat penggunaan metode scaling. Angka besaran tiap faktor
ditentukan dalam kualifikasi ”tinggi”, ”sedang”, atau ”rendah”.
Untuk
menentukan batas-batas kualifikasi ini digunakan metode ”distribusi t” dengan
rumus sebagai berikut (Sudjana, MA, 1971):
S
X - tp
S
< μ < X + tp
√n
√n
Dimana:
X
= nilai rata-rata tiap faktor daya tarik
tp
= nilai t dari daftar distribusi t, dengan kemungkinan p = 1 – α, dan
tingkat/ derajat kebebasan V = n -1
S
= standar deviasi
n
= jumlah populasi
μ
= parameter rata-rata
Dengan mengetahui batas-batas atas dan bawah dari parameter rata-rata μ
tersebut, dapat diketahui daerah mana yang termasuk kualifikasi tinggi, sedang
atau rendah.
Diasumsikan bahwa faktor yang mempunyai nilai tengah dari
parameter μ termasuk kualifikasi ”sedang”, dan yang berada dalam batas terendah
dari nilai μ termasuk kualifikasi ”rendah”. Demikian pula yang berada dalam
batas tertinggi termasuk dalam kualifikasi ”tinggi”.
2.6.2 Metode Penentuan Alternatif Rute Perjalanan
Di dalam melakukan penentuan alternatif rute perjalanan pariwisata pada studi ini
adalah melalui metode statistik kombinasi guna mendapatkan alternatif kombinasi
objek pariwisata yang ada. Metode statistik kombinasi digunakan karena
perbedaan urutan atau susunan-asalkan objeknya sama- tidak akan menambah
bentuk susunan kombinasi alternatif rute perjalanan pariwisata. Dengan demikian,
susunan kombinasi yang terjadi dapat ditentukan melalui rumus sebagai berikut
(Subiyakto, 1995):
24
n!
nC r =
r ! (n-r) !
dimana :
C
= Jumlah kombinasi r yang diambil dari n objek
n
= Jumlah objek dalam himpunan (dalam studi ini adalah jumlah objek
pariwisata)
r
= Jumlah objek yang diambil dari himpunan sekaligus untuk kombinasi
Selanjutnya setelah didapatkan jumlah kombinasi objek pariwisata, maka
dilakukan penentuan alternatif rute perjalanan pariwisata yang memungkinkan
ditinjau dari aspek pintu gerbang masuk dan keluar serta lama perjalanan
pariwisata untuk 1 hari, 2 hari dan 3 hari. Untuk keperluan tersebut, digunakan
rumus persamaan linier sebagai berikut:
Xi + Xj + a + b ≤ c
dimana :
Xi ;Xj = Lama perjalanan ke objek wisata i, j di hitung dari pusat KPP Kalianda
a
= Pintu gerbang masuk
b
= Pintu gerbang keluar
c
= Batasan waktu maksimum
25
Fly UP