...

Peran Pemda dalam Implementasi JKN

by user

on
Category: Documents
1

views

Report

Comments

Transcript

Peran Pemda dalam Implementasi JKN
PERAN PEMERINTAH DAERAH KONDISI TERKINI PELAKSANAAN DALAM IMPLEMENTASI JAMINAN KESEHATAN PROGRAM NASIONAL (JKN) KELUARGA HARAPAN (PKH) Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan JAKARTA, 13 Mei 2014 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
1 1 MENGAPA DIPERLUKAN JAMINAN KESEHATAN MASYARAKAT (JKN) DI INDONESIA? •  Pengeluaran kesehatan nasional dalam 5 tahun terakhir meningkat 3x lipat, namun persentase terhadap PDB tetap rendah di sekitar < 3% dari PDB. •  Persentase pengeluaran kesehatan out-­‐of-­‐pocket masih Onggi di sekitar 38% dari THE (Thailand di sekitar 14%). •  Di sisi lain, indikator kesehatan seperO AKI (Angka KemaOan Ibu) dan AKB (Angka KemaOan Bayi) relaOf Onggi. Secara global, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia ada di kategori sedang. •  UU 40/2004 mengamanatkan Jaminan Kesehatan dengan target capaian “universal coverage” yang dijalankan dengan prinsip asuransi sosial TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
2 2 PELAYANAN KESEHATAN:HAK RAKYAT-­‐KEWAJIBAN NEGARA UUD 1945 Psl 28H(1):
Setiap Penduduk Berhak Atas
Pelayanan Kesehatan
UUD 1945: Pasal 34
(1)  Fakir miskin & anak terlantar dipelihara negara
UU No 40/2004 (SJSN)
1.  Yang mampu è mengiur
2.  Yang tidak mampu è
dibayarkan Pemerintah
(2)  Negara mengembangkan Sistem Jaminan
Sosial utk seluruh rakyat
(3)  Negara bertanggung jawab atas penyediaan
faskes dan fasum yg layak Equity/Ekuitas:
Perlindungan akses terhadap pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan
medisnya, TERUTAMA pada pembiayaan penyakit katastrofis
Efficiency/Efisiensi:
Optimalisasi iuran dengan manfaat sebaik mungkin
Pelayanan Kesehatan:
1.  Pemerintah & Pemda
menyediakan Faskes
2.  Peran serta Swasta
Sumber: Kemenkes, 2014 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
3
KEPESERTAAN DAN PEMBIAYAAN DALAM JKN IURAN WAJIB PESERTA Penerima Bantuan Iuran (PBI) PEMERINTAH Pekerja Penerima Upah (PPU) Pemberi Kerja dan Pekerja Prosentase Gaji Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) Kelompok / Keluarga / Individu (Nilai Nominal) TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
4
TOTAL PESERTA JKN DI 100 KAB/KOTA PRIORITAS SEBARAN PESERTA JKN DI 100 KAB/KOTA PRIORITAS PBI (APBN) PBI (APBD) Non PBI 11% •  Per tanggal 2 Mei 2014, total Peserta JKN di 100 Kab/kota Prioritas sebanyak 29.891.858 jiwa atau 34,5% dari total peserta JKN se-­‐Indonesia 118.807.859 jiwa •  Peserta PBI mendominasi sebaran peserta JKN. Total PBI di 100 kab/kota Prioritas : 24.859.188 jiwa atau sekitar 28,8% dari total 86,4 juta 25% 64% •  Terdapat 30 Kab/Kota Prioritas yang telah mengintegrasikan Jamkesdanya dalam JKN (Provinsi Aceh, Gorontalo, NTB) Sumber : BPJS Kesehatan 8 Mei 2014 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
5
PERAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MENYUKSESKAN PELAKSANAAN PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK TUJUAN: MENDAPAT AKSES KE LAYANAN KESEHATAN BERKUALITAS SESUAI KEBUTUHAN MEDIS I. PERAN PEMDA: KEPESERTAAN Penerima Bantuan Iuran (PBI) JAMKESDA PESERTA Pekerja Penerima Upah (PPU) Pekerja Bukan Penerima Upah (PBPU) PEMERINTAH (APBN) PEMERINTAH (APBD) •  PNS Pemda •  Pekerja Formal BUMD •  Pekerja Formal Swasta Kelompok / Keluarga / Individu (Nilai Nominal) TIM TIM SOSIALISASI SOSIALISASI PENYESUAIAN PENYESUAIAN SUBSIDI SUBSIDI BAHAN BAHAN BAKAR BAKAR MINYAK MINYAK BEBERAPA PEMERINTAH DAERAH MEMILIKI PROGRAM JAMKESDA YANG TELAH DIINTEGRASIKAN KE JKN •  Meningkatkan akses masyarakat terhadap pelayanan kesehatan •  Memberikan kontribusi bersama dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Tujuan Program Kepesertaan
• Menjamin seluruh masyarakt Aceh yang belum memiliki Jaminan Kesehatan • Menjamin sekitar 1,7 juta peserta • Sumber dana : Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) -­‐ Provinsi • Pemerintah Provinsi Aceh menggangarkan seOap tahun sejumlah Rp241,9 M (tahun 2010), Rp 399 M (tahun 2011), Rp 419 M (tahun 2012), dan Rp 418,75 M (tahun 2013) Pembiayaan
TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
8
CAKUPAN KEPESERTAAN JKN DI KAB/KOTA PRIORITAS Peserta JKN menurut Skema Jaminan Kesehatan % PBI APBN 100% 90% 19.3% 80% 2.7% % APBD 12.3% 0.8% %Non PBI 11.9% 8.7% 17.3% 20.6% 70% 60% 50% 40% 78.0% 86.9% 70.7% 70.7% 51-­‐75% 76-­‐99% 100% 53 13 30% 20% 10% 0% 0-­‐50% Jml Kab/
Kota 16 18 •  Cakupan peserta JKN di 100 Kab/Kota Prioritas mencapai hampir 60% dari total penduduk •  Kab/kota yang cakupan peserta JKN-­‐nya Onggi, didukung oleh Program Jamkesda (APBD) Sumber : BPJS Kesehatan 8 Mei 2014, dan Sensus Penduduk, 2010 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
9
II. PERAN PEMDA: KETERSEDIAAN TENAGA KESEHATAN TERUTAMA DOKTER UMUM DI PUSKESMAS & SPESIALIS Jumlah Kab/Kota Prioritas Menurut Rasio Dokter di Puskesmas dengan Peserta JKN 40 35 35 32 30 23 25 20 •  Menurut standar WHO, idealnya 1 dokter memiliki cakupan peserta sebanyak 2.500 orang. •  Jika peserta JKN berobat ke Dokter Puskesmas, maka hanya 10 Kab/kota Prioritas yang sudah memiliki rasio dokter 1:2.500 •  Peran PEMDA untuk akOf meningkatkan jumlah dokter di Puskesmas dan spesialis di RS 15 10 10 5 0 Diolah dari data Risfaskes 2011 & BPJS Kesehatan 8 Mei 2014 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
10
OPTIMALISASI PELAKSANAAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL (SURAT MENDAGRI NO. 440/8130/SJ) 1. Pemenuhan dan Distribusi Fasilitas Kesehatan 2. Pemenuhan dan Distribusi Sumber Daya Manusia Kesehatan Se`ap Pemda mempersiapkan kecukupan fasilitas kesehatan, termasuk sarana dan prasarana di Puskesmas dan di Rumah Sakit Se`ap Pemda memprioritaskan pemenuhan SDMK di Puskesmas dan Rumah Sakit, melalui formasi CPNS dan redistribusi tenaga kesehatan TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
11
III. PERAN PEMDA: MENGEFEKTIFKAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA KAPITASI DI FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA MILIK PEMDA DASAR HUKUM: •  Perpres no 32/2014 cg Pengelolaan & Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik PEMDA •  Permenkes RI no 19/2014 cg Penggunaan Dana Kapitasi & Dukungan Operasional pada FKTP milik Pemda •  SE Mendagri no 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 cg Petunjuk Tehnis Penganggaran, Pelaksanaan & Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik PEMDA TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
12
LANGKAH LANGKAH YANG PERLU SEGERA DILAKUKAN TERKAIT IMPLEMENTASI PERPRES NO 32/2014: •  Penetapan Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP melalui Keputusan Kepala Daerah •  Pembukaan Rekening Dana Kapitasi JKN oleh Bendahara Dana Kapitasi JKN pada FKTP, yang selanjutnya ditetapkan oleh Kepala Daerah dan merupakan bagian dari rekening Bendahara Umum Daerah (BUD) •  Pemanfaatan besaran Dana Kapitasi digunakan langsung untuk pelayanan kesehatan peserta JKN pada FKTP, ditetapkan oleh Kepala Daerah TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
13
TEKNIS Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP milik Pemda (Perpres No. 32 tahun 2014) Persiapan Penganggaran Penetapan Bendahara Dana Kapitasi JKN (BDK) Rekening Dana Kapitasi JKN Kepala FKTP memberikan Rencana Pendapatan & Belanja Dana Kapitasi JKN Kepala Dinkes mengusulkan nama Bendahara Dana Kapitasi a. Bendahara Dana Kapitasi membuka Rekening Dana Kapitasi Pembayaran Kapitasi dan Pemanfaatan Dana Pembayaran dana kapitasi dilakukan melalui Rekening Dana Kapitasi JKN dan diakui sbg Pendapatan Dana Kapitasi JKN dimanfaatkan seluruhnya untuk Jasa Pelayanan (min. 60%) & Dukungan biaya Operasional Kepala Dinkes menganggarkannya dlm RKA-­‐SPKD Dinkes (sesuai ketentuan yg berlaku) PPKD b. Rekening ditetapkan oleh Kepada Daerah Kepala Daerah menetapkan Bendahara Dana Kapitasi c. Merupakan bagian dari Rekening BUD d. Rekening disampaikan ke BPJS Kes Jasa Pelayanan kesehatan = jasa perorangan yg dilakukan oleh tenaga kesehatan & tenaga non kesehatan Biaya Operasional = biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan operasional pelayanan kesehatan lainnya Pelaporan dan Pertanggungjawaban Kepala Dinkes PPKD selaku BUD BDK-­‐JKN mencatat memberikan Surat Kepala FKTP menerbitkan Surat & memberikan Permintaan memberikan Pengesahan realisasi pendapatan Pengesahan kepada Pendapatan & dan belanja Oap Pendapatan & Kepala Belanja (SP2B) bulan ke Kepala Belanja (
SP3B) DInkes TIM NASIONAL ASIONAL PPERCEPATAN ERCEPATAN PPENANGGULANGAN ENANGGULANGAN KKEMISKINAN EMISKINAN
FKTP FKTP PPK-­‐SKPD & PPKD membuat pembukuan atas pendapatan & belanja FKTP berdasar SP2B 14
IV. PERAN PEMDA: MENINGKATKAN AKSES KE LAYANAN KESEHATAN SESUAI KEBUTUHAN MEDIS Sosialisasi agar peserta JKN terutama peserta PBI dan Jamkesda mengetahui bahwa Peserta: 1.  Memegang kartu JKN 2.  Mengetahui Manfaat kartu JKN 3.  Menggunakan sesuai dengan kebutuhan medis TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
15
V. PERAN PEMDA: MEMASTIKAN KECUKUPAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN •  Dana kapitasi JKN di FKTP dimanfaatkan seluruhnya untuk jasa pelayanan kesehatan dan dukungan operasional pelayanan kesehatan. Dalam hal pendapatan dana kapitasi Odak digunakan seluruhnya pada tahun anggaran berkenaan dana kapitasi tersebut digunakan untuk tahun anggaran berikutnya. •  Jasa pelayanan kesehatan ditetapkan sekurang-­‐kurangnya 60% dari total penerimaan dana kapitasi JKN,melipuO jasa pelayanan kesehatan perorangan yang dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga non-­‐kesehatan •  Dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan melipuO biaya obat, alat kesehatan, bahan medis habis pakai, dan dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan lainnya. TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
16
VI. PERAN PEMDA: MEMASTIKAN KECUKUPAN ANGGARAN UNTUK PENYELENGGARAAN LAYANAN KESEHATAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT •  JKN adalah upaya kesehatan perorangan yang mencakup prevenOf, promoOf, kuraOf dan rehabilitaOf •  Peran Pemda untuk tetap memperhaOkan dan mendanai upaya kesehatan yang berbasis masyarakat (UKM), yang memoOvasi masyarakat untuk hidup lebih sehat •  Makan makanan yang sehat •  Olah Raga teratur •  Tidak merokok •  PHBS seperO cuci tangan •  Lingkungan Sehat •  dst TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
17
LAMPIRAN TIM SOSIALISASI PENYESUAIAN SUBSIDI BAHAN BAKAR MINYAK 18 KAB/KOTA PRIORITAS DENGAN CAKUPAN 100% ID K a b K a bupa te n/K ota
P rovins i
1
S im e ulue
Ac e h
2
P idie J a ya
Ac e h
3
Ac e h B a ra t
Ac e h
4
B ire ue n
Ac e h
5
Ac e h Uta ra
Ac e h
6
P ohuw a to
Goronta lo
7
P unc a k J a ya
P a pua
8
Inta n J a ya
P a pua
9
W a rope n
P a pua
10
De iya i
P a pua
11
P a nia i
P a pua
12
Ma m be ra m o R a ya
P a pua
13
Ya huk im o
P a pua
14
T e luk B intuni
P a pua B a ra t
15
Ma ybra t
P a pua B a ra t
16
Ma nok w a ri
P a pua B a ra t
17
T a m bra uw
P a pua B a ra t
18
T e luk W onda m a
P a pua B a ra t
TIM NASIONAL ASIONAL PPERCEPATAN ERCEPATAN PPENANGGULANGAN ENANGGULANGAN KKEMISKINAN EMISKINAN
19
CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN 51-­‐75% DI 53 KAB/KOTA PRIORITAS ID K a b
K a bupa te n/K ota
P rovins i
K a bupa te n/K ota
P rovins i
1
Ac e h B e s a r
Ac e h
ID K a b
27
L a m pung S e la ta n
L a m pung
2
B e ng kulu S e la ta n
B e ng kulu
28
L a m pung U ta ra
L a m pung
3
P a nde g la ng
B a nte n
29
Ma luku T e ng g a ra B a ra t
Ma luku
4
B a ntul
D .I. Y og ya ka rta
30
Ma luku B a ra t D a ya
Ma luku
5
G unung K idul
D .I. Y og ya ka rta
31
S e ra m B a g ia n T im ur
Ma luku
6
K ulon P rog o
D .I. Y og ya ka rta
32
Ma luku T e ng a h
Ma luku
7
C ire bon
J a wa B a ra t
33
K e pula ua n Aru
Ma luku
8
C ia njur
J a wa B a ra t
34
S e ra m B a g ia n B a ra t
Ma luku
9
Indra m a yu
J a wa B a ra t
35
B uru
Ma luku
10
P e m a la ng
J a wa T e ng a h
36
H a lm a he ra T e ng a h
Ma luku U ta ra
11
B a nyum a s
J a wa T e ng a h
37
H a lm a he ra B a ra t
Ma luku U ta ra
12
K e bum e n
J a wa T e ng a h
38
L om bok B a ra t
N us a T e ng g a ra B a ra t
13
B re be s
J a wa T e ng a h
39
L om bok T im ur
N us a T e ng g a ra B a ra t
14
C ila c a p
J a wa T e ng a h
40
Alor
N us a T e ng g a ra T im ur
15
K la te n
J a wa T e ng a h
41
E nde
N us a T e ng g a ra T im ur
16
Wonos obo
J a wa T e ng a h
42
T im or T e ng a h S e la ta n
N us a T e ng g a ra T im ur
17
D em ak
J a wa T e ng a h
43
K upa ng
N us a T e ng g a ra T im ur
18
P urba ling g a
J a wa T e ng a h
44
S um ba T im ur
N us a T e ng g a ra T im ur
19
B ojone g oro
J a wa T im ur
45
R ote N da o
N us a T e ng g a ra T im ur
20
S um e ne p
J a wa T im ur
46
L e m ba ta
N us a T e ng g a ra T im ur
21
S a m pa ng
J a wa T im ur
47
Ma ng g a ra i T im ur
N us a T e ng g a ra T im ur
22
P roboling g o
J a wa T im ur
48
K ola ka
S ula we i T e ng g a ra
23
B a ng ka la n
J a wa T im ur
49
K e pula ua n S a ng ihe
S ula we s i U ta ra
24
P a m e ka s a n
J a wa T im ur
50
K e pula ua n T a la ud
S ula we s i U ta ra
25
Ma lina u
K a lim a nta n T im ur
51
T ojo U na U na
S ula we s i T e ng a h
26
P e s a wa ra n
L a m pung
52
K e pula ua n Me ra nti
R ia u
53
N ia s
S um a te ra U ta ra
TIM NASIONAL ASIONAL PPERCEPATAN ERCEPATAN PPENANGGULANGAN ENANGGULANGAN KKEMISKINAN EMISKINAN
20
16 KAB/KOTA PRIORITAS DENGAN CAKUPAN JAMINAN KESEHATAN < 50% ID K a b
K a bupa ten/K ota
P rovins i
1
Grobog a n
J a w a T eng a h
2
W onog iri
J a w a T eng a h
3
B a nja rneg a ra
J a w a T eng a h
4
B og or
J a w a B a ra t
5
L a m pung T im ur
L a m pung
6
L a m pung T eng a h
L a m pung
7
T a na h B um bu
K a lim a nta n S ela ta n
8
B a rito T im ur
K a lim a nta n T eng a h
9
K a pua s H ulu
K a lim a nta n B a ra t
10
S um ba w a B a ra t
Nus a T eng g a ra B a ra t
11
S um ba w a
Nus a T eng g a ra B a ra t
12
B a ng g a i K epula ua n
S ula w es i T eng a h
13
Morow a li
S ula w es i T eng a h
14
S ia u T a g ula nda ng B ia ro
S ula w es i Uta ra
15
P ula u Morota i
Ma luk u Uta ra
16
K epula ua n Menta w a i
S um a tera B a ra t
TIM NASIONAL ASIONAL PPERCEPATAN ERCEPATAN PPENANGGULANGAN ENANGGULANGAN KKEMISKINAN EMISKINAN
21
PEMENUHAN FASILITAS KESEHATAN DALAM JKN Banyaknya peserta JKN harus diikuO dengan pemenuhan kebutuhan akan fasilitas kesehatan, baik Ongkat primer maupun Ongkat lanjutan NO JENIS FASKES PRIMER FASKES PRIMER YG BEKERJASAMA DGN BPJS (Nasional) 1 PUSKESMAS 9.133 2 DOKTER UMUM 3.715 3 DOKTER GIGI PRAKTEK 3 KLINIK SWASTA/
PRATAMA 4 KlINIK TNI 799 5 KLINIK POLRI 558 6 RS PRATAMA/SETARA 19 TOTAL 620 1.724 16.548 NO JENIS FASKES LANJUTAN FASKES LANJUTANYG BEKERJASAMA DGN BPJS (Nasional) 1 RS PEMERINTAH 641 2 RS SWASTA 919 3 RS TNI 108 5 RS POLRI 45 6 KLINIK UTAMA/Balai kesehatan 37 TOTAL 1.750 Sumber: BPJS Kesehatan per 1 Februari 2014 TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
22
TERIMAKASIH TIM NASIONAL PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN
Fly UP